Minggu, 02 November 2014

PKS PIYUNGAN

PIYUNGAN ONLINE

PKS PIYUNGAN


Buruh Berencana Demo Tagih Komitmen Janji Jokowi

Posted: 02 Nov 2014 05:00 AM PST

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menagih komitmen Presiden RI Joko Widodo dengan menggelar demo bersama serikat buruh lainnya di beberapa tempat DKI Jakarta, Selasa 4 November 2014 dan tanggal 10 November 2014.

"Kemungkinan aksi dilakukan di depan Istana Merdeka untuk menagih janji Presiden Joko Widodo atas komitmennya terkait tiga pilar kesejahteraan buruh berupa penghidupan layak, pekerjaan layak, dan upah layak," kata Presiden KSBSI Mudhofir di Jakarta, Minggu.

Sebelumnya, kata dia, buruh telah mengajukan tuntutan kepada Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama (Ahok) untuk menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp3.200.000 per bulan.

Jika tuntutannya itu tidak dipenuhi, dia menegaskan KSBSI bersama elemen buruh lainnya akan melakukan tahapan aksi-aksi, yakni pada hari Selasa (4/11) dan pada hari Senin (10/11).

Di lain pihak, dalam memperjuangan tuntutannya itu, pihaknya akan gencar melakukan konsolidasi bersama dua konfederasi buruh besar lainnya, KSPI dan KSPSI, untuk menyamakan suara dengan menggelar aksi mogok nasional.

"Prinsip kami jika untuk kepentingan bersama, tidak menutup kemungkinan akan bersama-sama lagi dan akan satu suara melakukan mogok nasional," ujar Mudhofir.

Ia menyebutkan tahapan aksi buruh pada tanggal 4 November, yakni mendatangi tiga titik sasaran, yaitu Kantor Gubernur DKI Jakarta, DPRD Jakarta, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta.

Pada tanggal 10 November, kata Mudhofir, para buruh akan menyambangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Menteri Jokowi Kunjungan ke Pasar Sambil Rayakan Hallowen, Adakah Nilai Edukasinya?

Posted: 02 Nov 2014 04:47 AM PST



Dilansir dari Tempo.co dengan judul "Dua Menteri Jokowi Kunjungan ke Pasar Sambil Rayakan Hallowen" tampak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (kiri) bersama Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel (tengah) dan Direktur Utama PD Pasar Jaya Djangga Lubis (kanan) berfoto bersama dengan pakaian bertema Halloween ketika kunjungan ke Pasar Santa, Jakarta, 1 November 2014. Kunjungan ini dilakukan dua Menteri tersebut untuk peluncuran ulang Pasar Santa setelah hampir 7 tahun lamanya mati suri.

Dikutip dari wikipedia, Halloween atau Hallowe'en adalah tradisi perayaan malam tanggal 31 Oktober, dan terutama dirayakan di Amerika Serikat. Tradisi ini berasal dari Irlandia, dan dibawa oleh orang Irlandia yang bermigrasi ke Amerika Utara. Halloween dirayakan anak-anak dengan memakai kostum seram, dan berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga meminta permen atau cokelat sambil berkata "Trick or treat!" Ucapan tersebut adalah semacam "ancaman" yang berarti "Beri kami (permen) atau kami jahili." Halloween dirayakan dengan memakai kostum seram. Halloween identik dengan setan, penyihir, hantu goblin dan makhluk-makhluk menyeramkan dari kebudayaan Barat.

Setelah pesta pora pada pelantikan Presiden Jokowi, sekarang menteri-menteri ikut mensosialisasikan budaya barat Halloween yang entah apa nilai sisi edukasinya bagi masyarakat. Mungkin Menteri Pendidikan Anies Baswedan perlu membuat kurikulum nilai-nilai edukasi perayaan Halloween biar anak-anak Indonesia makin berbudi pekerti. Suka jahili orang.

Mungkin juga ini bagian dari Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi saat kampanye Pilpres dulu.



JK : Jangan Ikut-ikutan WO Apa Lagi Bikin Ketua Tandingan

Posted: 02 Nov 2014 04:15 AM PST

Wakil Presiden, Jusuf Kalla, berpesan kepada ratusan Peserta Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) untuk mengedepankan persatuan dan kebersamaan, serta tidak membuat ketua tandingan atau melakukan walk out seperti yang dilakukan oleh angota DPR RI saat ini.

"Saya harap siapa pun ketuanya itulah pilihan terbaik kita, jangan ikut-ikutan walkout apa lagi mau bikin ketua tandingan yah," ujarnya saat membawa sambutan semalam.

Selain itu, Jk juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh anggota KKSS yang telah berjuang untuk memenangkan dirinya sebagai orang nomor dua kembali di negeri ini.

"Terima kasih semuanya, karena dengan kerja keras saudara saya foto saya kembali dipasang sebagai Wapres kedua kalinya dengan presiden yang berbeda," tambahnya.

Sayangnya, setelah selesainya membawa sambutan, JK yang dikawal super ketat oleh Paspampres berlalu begitu saja tanpa ada sedikit pun komentar kepada awak media yang sejak sore menunggu kehadirannya di acara tersebut.

Mubes yang kesepuluh ini dihadiri oleh tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan baik yang ada di pemerintahan, akademisi dan juga sebagai pengusaha di dalam atau di luar Sulsel yang telah sukses.

Acara yang digelar di Menara Bosowa Makassar ini sebelumnya dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zulfa, yang juga merupakan anggota kehormatan KKSS, menggantikan JK karena berhalangan hadir saat pembukaan.

Rencananya, Mubes KKSS yang ke-sepuluh ini akan memilih ketua baru hari ini. Saat ini ketua KKSS dijabat oleh Abdul Rifai, dan akan memilih lima kandidat ketua memperebutkan 449 total suara dari perwakilan KKSS yang tersebar di seluruh Indonesia. [okezone/fs]

Menteri ESDM Tetap Pertahankan Petral, Ini Alasannya

Posted: 02 Nov 2014 03:42 AM PST


Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said tetap mempertahankan keberadaan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, karena merupakan instrumen strategis untuk kemandirian energi.

"Tidak harus dibubarkan. Hanya saja, pengawasannya mesti sepenuhnya ada di tangan orang yang benar-benar berpihak pada kepentingan negara. Itu harus kita cek lebih jauh," katanya menjawab pertanyaan mengenai pembubaran Petral di Jakarta, Sabtu (1/11), dilansir beritasatu.com.

Ia juga berpandangan, kedudukan Petral sudah tepat tetap berada di Singapura.

"Pengawasan tidak tergantung lokasi kantor. Sekarang ini, kondisi geografis tidak menjadi masalah. Banyak perusahaan, termasuk AS juga berkantor di Singapura," ujarnya.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan instrumen "trading" migas di luar negeri seperti Petral yang mempunyai fleksibilitas, kemampuan kredit besar, dan terdaftar dalam pasar internasional.

"Yang keliru adalah kalau instrumen itu dimanfaatkan secara salah. Itu yang harus ditata kembali," tukasnya.

Sudirman juga mengatakan, selain pengawasan, persoalan Petral tidak terlepas dari komitmen pemimpin negaranya, sebab energi terkait politik.

"Saya sudah berdiskusi tiga kali dengan Presiden Joko Widodo, dan saya dapat konfirmasi bahwa kita serius benahi energi," ujarnya.

Dengan pengawasan yang baik mulai dari Pertamina sampai ke pemimpin negara, lanjutnya, maka diyakini Petral dapat menjadi instrumen strategis bagi kemandirian energi.

Sebelumnya, mantan Deputi Tim Transisi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Hasto Kristiyanto mengatakan, terkait perbaikan tata kelola migas agar sesuai UUD Pasal 33 Ayat 3, salah satu rencana aksi yang diusulkan kelompok kerja adalah pembubaran Petral dan mengalihkan fungsi dan kantornya ke Pertamina selaku induk usaha di Jakarta.

Alasannya, agar lebih mudah dalam pengawasannya.

Petral merupakan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina, dan berperan sebagai kepanjangan tangan dalam impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Perusahaan didirikan di Hong Kong dan melalui melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Service (PES), berkedudukan dan melakukan aktivitas di Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan minyak dunia.

Pada 2013, Petral mengimpor minyak mentah sebanyak 327 ribu barel per hari atau meningkat 24 persen dari 2012 sebesar 264.390 barel per hari.

Penulis: Firman Qusnulyakin/FQ

*sumber: beritasatu.com

KIH Bisa Seenaknya Berhentikan Pimpinan DPR?

Posted: 02 Nov 2014 03:30 AM PST

Pernyataan politisi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) bahwa mereka membentuk Pimpinan DPR sementara dan memberhentikan Pimpinan DPR hasil sidang paripurna 2 Oktober 2014 patut disayangkan.

"Mereka tidak bisa seenaknya memberhentikan pimpinan DPR yang terpilih," tegas Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad melalui siaran pers di Jakarta, Minggu (2/11/2014).

Menurut dia, pemberhentian Pimpinan DPR harus dilakukan dengan memenuhi alasan-alasan tertentu dan dengan cara -cara tertentu yang diatur dalam Tata Tertib DPR yang merupakan turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).

Pasal 37 tata Tertib DPR mengatur bahwa pemberhentian pimpinan DPR hanya dapat dilakukan dengan alasan apabila pimpinan DPR berhalangan tetap selama tiga bulan berturut-turut, melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik, dinyatakan bersalah dalam tindak pidana dengan ancaman lima tahun, diusulkan oleh partai politiknya, ditarik keanggotaannya sebagai anggota parpol dan melanggar ketentuan larangan dalam UU MD3.

"Tidak satupun dari alasan-alasan tersebut di atas yang terjadi pada salah satu atau seluruh pimpinan DPR hasil paripurna 2 Oktober 2014 sehingga tidak ada dasar hukum apapun untuk memberhentikan mereka," terangnya.

Sedangkan mengenai cara pemberhentian diatur dalam Pasal 39,41,42 Tatib DPR yang membatasi pemberhentian hanya bisa dilakukan jika diajukan oleh Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) atau partai politik dimana pimpinan DPR tersebut berasal.

Sampai saat ini MKD dan partai politik juga tidak pernah mengajukan proses pemberhentian salah satu atau seluruh pimpinan DPR hasil rapat paripurna 2 Oktober 2014 lalu. "Cara pemberhentian yang dilakukan oleh politisi KIH dengan menggelar apa yang mereka sebut rapat paripurna tentu tidak dapat dibenarkan," Sufmi menambahkan.

Selain tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, secara politik tindakan politisi KIH juga mengandung sejumlah inkonsistensi. Yang pertama pemilihan Pimpinan DPR versi KIH tidak konsisten dengan "isu utama" mereka terhadap UU MD3 sendiri yaitu pemenuhan azas proporsionalitas. Selama ini mereka menuntut agar partai pemenang pemilu-lah yang berhak menempatkan kader mereka sebagai Ketua DPR.

"Nyatanya mereka memilih Ida Fauziyah dari PKB, partai peraih kursi terbanyak keenam sebagai Ketua DPR versi mereka. Seharusnya jika mereka mau konsisten, maka ketua DPR versi mereka adalah kader PDIP," ulasnya.

Poin kedua adalah pengabaian putusan MK dalam uji materiil UU MD3 dimana mereka sendiri berstatus sebagai pemohon. Pada saat MK belum memutuskan perkara tersebut mereka ngotot meminta pemilihan pimpinan DPR harus dilakukan setelah keluarnya putusan MK, namun setelah MK mengeluarkan putusan yang menolak permohonan mereka, mereka tetap saja menolak UU MD3.

Seharusnya sebagai anggota DPR yang salah satu tugas pentingnya adalah mebuat UU, politisi KIH memberi contoh yang baik kepada rakyat untuk menghormati UU. Sepahit apapun isi UU bagi mereka, tetap harus dipatuhi karena itulah acuan resmi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ibarat pepatah jika guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari , kami khawatir perilaku politisi KIH ini bisa dicontoh masyarakat untuk tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika merasa kepentingan mereka tidak terakomodir," ingatnya.

Kendati demikian, dia memahami bahwa mungkin saja KIH khawatir kebijakan pemerintah Jokowi-JK akan mudah dijegal jika mereka tidak menduduki posisi alat kelengkapan DPR.

"Tapi kekhawatiran tersebut hendaknya dihilangkan karena petinggi-petinggi KMP sudah berulangkali menegaskan bahwa mereka tidak akan menjegal kebijakan pemerintah yang pro rakyat," tutupnya. [okezone/fs]

Surya Paloh Mengajukan Nama Calon Jaksa Agung ke Jokowi

Posted: 02 Nov 2014 02:45 AM PST

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh diinformasikan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Jumat (31/10/2014) lalu. Pada pertemuan tersebut Surya Paloh mengajukan nama Prasetyo untuk menjadi calon jaksa agung kepada Jokowi.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis mengaku memberikan apresiasi atas tindakan ketua umum NasDem tersebut.

"Pak Surya Paloh mengajukan figurnya untuk dipertimbangkan oleh presiden agar diangkat menjadi jaksa agung adalah tindakan yang sangat bertanggung jawab," ujar Margarito, Minggu (2/11/2014).

Menurutnya, tindakan Surya Paloh itu memiliki tujuan agar presiden memiliki stok yang memadai sehingga beliau mampu menemukan figur jaksa agung yang tepat.

"Jadi tidak ada alasan sama sekali untuk mengatakan Pak Surya Paloh melakukan intervensi (terkait pemilihan jaksa agung)," ujarnya.

Margarito pun mengharapkan agar tidak hanya Surya Paloh yang mengajukan nama calon jaksa agung kepada presiden. Tetapi seluruh lapisan masyarakat juga dapat melakukan hal yang sama.

"Pers pun dapat mengajukan nama, sekurang kurangnya mempromosikan figur-figur tertentu agar memudahkan presiden menentukan figur yang tepat untuk didudukan menjadi Jaksa Agung," tuturnya. [inilah/fs]

Penjelasan PKS soal Surat PPP Kubu Romi ke DPR

Posted: 02 Nov 2014 01:30 AM PST

Kekisruhan di parlemen makin melebar hingga kubu koalisi Indonesia hebat (KIH) membentuk DPR tandingan. Tampaknya, ini berawal dari kesimpangsiuran posisi PPP yang masih berkonflik.

Sebab, nama-nama anggota DPR fraksi PPP yang diajukan untuk alat kelengkapan dewan yang disahkan DPR berasal dari PPP kubu Suryadharma Ali (SDA).

Namun, fraksi kubu Romahurmuzy alias Romi yang dipilih menjadi ketua umum PPP di muktamar Surabaya marah karena tidak ditampung aspirasinya oleh pimpinan DPR. Dengan begitu, lahirlah DPR tandingan kubu KIH.

Anggota DPR Fraksi PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, keputusan DPR untuk menyebutkan nama-nama anggota alat kelengkapan dewan mengacu kepada surat yang dikirimkan setiap parpol di DPR.

Inilah yang memancing emosi PPP versi Romi, karena mereka juga mengklaim telah mengirimkan surat yang sama.

"Ketika ditegaskan Pak Hazrul Azwar (PPP) bahwa surat Kemenkumham sudah keluar dan masih on the way. Artinya, belum ada surat masuk resmi dari DPP versi Pak Romi karena masih on the way," kata Mahfudz di Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Memang, lanjut Mahfudz, fraksi PPP versi Romi sempat menyetor nama-nama alat kelengkapan dewan (AKD) ke komisi-komisi tapi belakangan ditarik lagi. "Kemudian, surat fraksi ke AKD belum pernah masuk ke pimpinan dewan sehingga tidak dibacakan. Yang masuk itu surat dari Pak Suryadharma Ali," ujarnya. [inilah/fs]

PKS: Kurang Apa KMP Kepada Jokowi?

Posted: 02 Nov 2014 01:01 AM PST



Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menolak jika Koalisi Merah Putih (KMP) disebut tidak mengakomodir Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Menurut dia, apa yang KIH inginkan selalu diikuti oleh KMP.

Hidayat menjelaskan, kubu Jokowi awalnya meminta agar pemilihan pimpinan komisi ditunda, kemudian hal itu diikuti oleh kubu Prabowo. Menurut dia, karena mengikuti keinginan PDIP cs, kerja DPR jadi tertunda.

"Kemarin kan mereka meminta-minta untuk diulur sampai waktu tertentu. Kalau ikuti tata tertib, skorsing itu hanya berlaku dua kali. Satu kali 24 jam. Ini sampai yang keempat. Kurang leluasa apa? Setelah itu mereka minta lagi menunggu kabinet Jokowi (terbentuk), kabinet Jokowi sudah disampaikan enggak juga. Kurangnya apa coba?" kata Hidayat di Jakarta seperti dilansir Harianterbit.com, (29/10).

Hidayat menyerahkan sepenuhnya soal pimpinan DPR tandingan yang dilakukan kubu Jokowi ini kepada rakyat. Dia hanya menyindir bahwa Presiden Jokowi ingin rakyat bekerja cepat.

"Pak Jokowi sudah bilang bekerja, mari kita bekerja, kami bekerja, rakyat silakan menilai," imbuh Wakil Ketua MPR ini.

*sumber: Harian Terbit

[KIH tak Ambil Gaji] Akan Dikemanakan Gaji Tersebut?

Posted: 02 Nov 2014 01:45 AM PDT

Pengamat politik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) Idil Akbar meragukan rencana anggota DPR dari fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk tak mengambil gaji mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR.

"Kalau gaji seluruhnya yang tak diambil, saya tak begitu yakin," ujar Idil, seperti dilansir inilah.com, Minggu 2 September 2014.

Menurut dia, rencana yang akan dilakukan anggota DPR dari KIH tersebut hanya untuk menarik simpati masyarakat terkait konflik yang dibangunnya dengan KMP. "Karena akan dikemanakan gaji yang tidak diambil itu," katanya.

Dengan begitu Idil lebih menyarankan daripada tak mengambil gaji, lebih baik DPR melakukan islah politik di internal.

"Bangun komunikasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, dan buat komitmen bersama terkait pembagian kekuasaan di parlemen yang lebih adil dan merata berdasarkan musyawarah mufakat," tandasnya. [inilah/fs]

BBM Tak Perlu Naik Jika Jokowi Sikat Mafia Migas

Posted: 02 Nov 2014 01:42 AM PDT



Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang semula dilakukan November 2014, dipastikan batal dilakukan. Pemerintah kini tengah fokus pada program perlindungan sosial terlebih dahulu. Program dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pelajar (KIP).

Kepastian rencana kenaikan harga BBM yang tidak dilakukan di bulan November itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). "Yang pasti bukan bulan November. Nanti kita bahas dulu," kata Wapres JK saat memimpin rapat kabinet terbatas di kantor Wapres, Rabu (29/10/2014).

Keterangan Wapres JK itu diperkuat Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro. Menkeu mengatakan, kenaikan harga BBM itu yang pasti akan dilakukan sebelum 2015. "Pokoknya kenaikan (BBM) sebelum 1 januari 2015," tegas Bambang di lokasi sama.

Meski pemerintahan Jokowi sudah positif bakal menaikkan harga BBM. Namun ekonom senior Dr Rizal Ramli justru tidak sependapat dengan kenaikan itu. Dia meminta pemerintahan baru diharapkan mau menyelesaikan masalah dengan cara cerdas.

Khusus soal subsidi BBM, misalnya, ada sejumlah langkah cerdas yang bisa ditempuh untuk menyelematkan APBN tanpa harus menaikkan harga BBM yang pasti menambah berat beban rakyat.

"Pemerintah baru harus berani mengambil kebijakan terobosan. Jangan terlalu sibuk dengan hal-hal hilir. Soal upah buruh, subsidi listrik, dan BBM, misalnya, bisa diselesaikan dengan membenahi di sisi hulunya," ujar Rizal Ramli dihubungi Harian Terbit, Rabu (29/10/2014).

Menurut Rizal Ramli, ada sejumlah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Presiden Joko Widodo dan tim ekonomi di Kabinet Kerja sebelum memutuskan kenaikan harga BBM.

Misalnya, mengapa di saat harga minyak mentah dunia turun dari 110 dolar AS per barel menjadi 80 dolar AS per barrel, pemerintah mau menaikkan BBM dalam negeri?

Juga, apakah adil menaikkan BBM tetapi tidak berani memberantas mafia migas yang merugikan negara puluhan trilliun rupiah? Padahal, di masa kampanye lalu, Jokowo kerap mengatakan dirinya akan memberantas segala macam mafia, termsuk mafia migas.

"Apakah adil menaikkan harga BBM tapi tidak berani dan tidak bisa menekan biaya cost recovery yang merugikan negara lebih dari Rp 60 trilliun? Apakah adil menaikkan harga BBM, sementara negara membayar subsidi bunga obligasi BLBI Rp 60 trilliun per tahun kepada pemilik bank kaya sampai 20 tahun yang akan datang?" tanya Rizal Ramli lewat akun Twitternya, @ramlirizal malam ini (Rabu, 29/10).

Mantan Menko Perekonomian yang sekarang bertugas sebagai Panel Ahli PBB itu juga bertanya, apakah adil menaikkan harga BBM, sementara pemerintah tidak melakukan langkah konkret membangun fasilitas pengolahan yang dapat mengurangi biaya produksi BBM sebesar 50 persen, plus menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat.

Rizal Ramli menyimpulkan, kalau memang ingin melakukan revolusi mental, maka seharusnya pemerintah mengubah cara memandang persoalan BBM. Bukan sekadar melihat persoalan  di hilir berupa harga BBM yang dinilai masih dapat dinaikkan.

Tetapi, juga melihat ke persoalan hulu yang berkaitan dengan penyebab krisis BBM di dalam negeri. Empat persoalan utama di sektor minyak dan gas, sebutnya lagi, pertama mafia migas yang berpraktik dengan bebas, diikuti KKN di kalangan pengusaha yang mendapatkan hak khusus dengan anasir di dalam tubuh pemerintahan yang memiliki bentukan kepentingan dengan kebijakan umum di sektor migas. Penyebab keempat, sambungnya adalah cost recovery BBM.

Dihubungi terpisah, pengamat  ekonomi  Institute for Development and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati  menyatakan, momentum yang  tepat untuk menaikkan harga BBM adalah pada  Februari  hingga Maret 2015.

"Momen yang pas untuk menaikkan  harga BBM subsidi di Februari hingga Maret 2015," kata Enny kepada HarianTerbit, Rabu (29/10/2014).

Menurut Enny, apabila kenaikan harga BBM subsidi dilakukan pada November tahun ini akan berdampak pada  melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebab, tidak ada kenaikan BBM subsidi pun inflasi di November hingga  Desember  cukup tinggi.

"Adanya kenaikan BBM di November, maka dampak inflasi lebih besar dari naturalnya. Dan pertumbuhan ekonomi bisa jadi tidak sampai 5,8 persen," ujarnya.

Persoalan rencana kenaikan harga BBM secara khusus dibahas di rapat kabinet terbatas di kantor Wapres. Dalam rapat itu Jusuf Kalla mengatakan, subsidi BBM perlu dipangkas dengan menaikkan harga.

"Kami harap masyarakat paham, bahwa kenaikan BBM nanti juga bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Jadi bukan kita bicara kenaikan, tapi akan memindahkan subsidi konsumtif ke subsidi produktif," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Ia pun tak menyebut berapa besaran kenaikan itu. Walau banyak spekulasi di publik, kenaikan diperkirakan antara Rp2.000 hingga Rp3.000/liter.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menyatakan, belum ada kepastian mengenai  kapan realisasi dari rencana kenaikan tersebut. Namun ia  menekankan, rencana kenaikan tersebut akan terealisasi setelah Pemerintah menjalankan program kartu  sehat  dan kartu pintar.

"Jadi akan ada penggeseran subsidi. Yakni  dari  Subsidi BBM yang biasanya dinikmati oleh yang tidak berhak, akan dialihkan kepada orang yang berhak," kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (29/10/2014).

Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menyatakan pemerintah memang sudah seharusnya menaikkan harga BBM bersubsidi.

Namun begitu, Jokowi yang menggadang-gadang program pro rakyat akan mendapat reaksi dari masyarakat Indonesia. Karena mereka terbiasa dengan harga premium yang murah (Rp6.500 per liter). Sementara, posisi  koalisi Indonesia Hebat pendukung  Pemerintahan Jokowi, kalah jumlah dengan koalisi Merah Putih (KMP) dalam Parlemen. Sehingga dengan menaikkan harga BBM akan menuai kritikan tajam.

Untuk itu dalam menaikkan BBM Bersubsidi harus diimbangi dengan pengalihan subsidi BBM kepada program-program yang bersentuhan langsung terhadap kepentingan rakyat banyak. Sehingga masyrakat dapat betul-betul merasakan manfaat dari pengalihan subsidi tersebut.

Ahli Ekonomi Aviliani juga mengungkapkan, Pemerintahan Jokowi harus mengendalikan pengguna BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Saat ini, masyarakat kelas bawah yang seharusnya menikmati BBM subsidi hanya sebesar delapan persen. Angka ini dihitung dari penggunaan BBM untuk kendaraan umum.

"Sekarang  pengguna mobil 40 persen menggunakan subsidi BBM. Minimal kalau kita enggak berani menaikkan total, yang 40 persen saja. Itu sudah bisa menghemat," ujar Aviliani.
(Barliana/Fajar/Tian/Luki)

*sumber: Harian Terbit (harianterbit.com)

Aleg PKS Tantang Pemkot Bekasi

Posted: 02 Nov 2014 01:00 AM PDT

Ilustrasi-Foto: LensaIndonesia
Minuman keras (miras) golongan A, B dan C ternyata masih bebas beredar dan diperjualbelikan di sejumlah tempat hiburan malam seperti Kafe, Karaoke sampai Hotel berbintang. Bahkan di Pasar Modern serta tukang jamu kebugaran tradisional mudah dijumpai berbagai miras tersebut.

Atas peredaran miras yang tidak terkontrol itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Bekasi Daddy Kusradi mengakui pihaknya masih menemui peredaran miras tersebut dan berjanji akan memaksimalkan pengawasan dan kontrol atas izin yang selama ini sudah dikeluarkan oleh dinas terkait.

"Pertanyaannya adalah, saat Dinas terkait mengeluarkan izin usaha apakah tidak ada kontrol berkala yang dilakukan atau pihak Pengusaha Hiburan tersebut yang menyalahgunakan izin operasionalnya," ujar politisi PKS ini.

Bukan saja tidak kantongi izin dalam menjual miras, Komisi D juga mendapati kesalahan zoning.

Zoning yang dimaksud adalah Apartemen yang peruntukannya tempat tinggal, disulap menjadi Tempat Hiburan Malam (Karaoke) dengan penjualan miras dan memperkerjakan gadis-gadis ABG yang berpakaian minim menjadi pemandu lagu (LC).

"Bahkan setiap ruangannya karaoke tersebut dilengkapi kamar mandi," ungkapnya.

Untuk itu lanjut Deddy, Komisi D DPRD Kota Bekasi merekomendasikan pada Pimpinan DPRD dengan Nota Dinas, untuk meminta Pemkot Bekasi menutup sementara usaha tersebut sampai semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Satpol PP sebagai penegak perda sepatutnya wajib menegakkan hukum (Perda) tersebut, sebagai wujud kewibawaan Pemkot Bekasi," pungkasnya. (fs)

Slank Cabut Dukungan Kepada Jokowi, Ada Apa?

Posted: 02 Nov 2014 12:15 AM PDT

Foto: Ilustrasi
Joko Widodo sudah resmi menjadi Presiden RI setelah dilantik pada 20 Oktober lalu. Karena itu, grup band Slank mengaku akan menarik diri dari barisan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sikap politik Slank tersebut disampaikan Bimbim dalam acara Passionville 2014 di Stadion Kridosono Yogyakarta, Sabtu malam.

"Ini kita lakukan untuk menjaga Slank sendiri. Kita akan jadi pengamat lagi. Slank akan tetap jadi parlemen jalanan," ujarnya lagi.

Diakui Bimbim, selama menjadi pendukung Jokowi-JK banyak kemudahan yang diperoleh group band ini. Menurutnya, selama ini Slank selalu kesusahan dalam mengurus izin manggung di Indonesia. Namun setelah mendukung Jokowi-JK, group band ini merasa agak mudah memperoleh izin.

"Namun sekarang justru agak berlebihan. Mosok kita manggung di cafe kecil di Lombok pengamanannya saja pake barakuda dan gegana," katanya.

Secara terpisah, PDI P tak mempersoalkan sikap politik grup band yang diawaki Kaka, Bimbim, Abdee, Ridho, Ivanka tersebut. Bahkan PDI P mendukung pencabutan dukungan tersebut, meski selama ini Slank ikut menyukseskan Jokowi di Pilpres lalu.

"Setuju," ujar politikus PDIP Aria Bima singkat, melalui SMS hari Minggu,  2 November 2014. (fs)

Barang Bukti Penangkapan Admin Akun @TM2000Back

Posted: 01 Nov 2014 11:45 PM PDT

Pemilik akun @TM2000Back berinisial RN, Minggu (2/11/2014) dini hari, ditangkap aparat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan.

Petugas yang menangkap RN di kawasan Tebet, Jakarta Selatan itu, turut menyita sejumlah barang bukti. Kepala Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Hilarius Duha mengatakan barang bukti itu disita dari rumah kos RN di kawasan tersebut.

"Di TKP dilakukan penyitaan beberapa alat komunikasi berupa 4 unit ponsel dan 1 unit komputer tangan jenis Galaxy Tab, 2 CPU komputer," kata Hilarius, melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu siang.

Barang bukti ini, dibawa penyidik bersamaan dengan penangkapan RN. RN yang tak lain salah satu pemilik akun @TM2000Back itu sedang menjalani pemeriksaan. "Saat ini sudah dibawa yang bersangkutan ke kantor untuk diperiksa," ujar Hilarius.

Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa RN atas kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan pelapor berinisial AS. Sebelumnya, petugas juga mengamankan ES, admin akun tersebut atas kasus yang sama. [kompas/fs]

Jokowi Bukan Presiden Ketujuh

Posted: 01 Nov 2014 11:30 PM PDT

Ilustrasi-Foto: Simplenews
Didalam perjalanannya, sejarah mencatat, bahwa Indonesia dipimpin oleh seorang kepala negara yang menjalankan pemerintahan, yaitu Presiden. Ada 7 nama presiden yang umum diketahui selama ini sebagai pemimpin pemerintahan NKRI. Mereka adalah :

1. Soekarno (1945 - 1966)
2. Soeharto (1966 - 1998)
3. BJ. Habibie (1998 - 1999)
4. Abdurahman Wahid (1999 - 2001)
5. Megawati Sukarnoputri (2001 - 2004)
6. Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2014)
7. Joko Widodo (2014 - 2019)

Namun sungguh disayangkan, ternyata ada dua nama presiden yang terlupakan atau memang sengaja dilupakan oleh sejarah Indonesia.

Nama-nama yang terlupakan begitu saja tersebut, ialah Sjafruddin Prawiranegara, yang menjabat presiden pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dari tanggal 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dan Mr. Assaat, yang memangku sementara jabatan Presiden Republik Indonesia (RI) pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950, setelah Konferensi Meja Bundar (KMB).

Dua nama Presiden tersebut merupakan nama yang tak tercatat di dalam sejarah Indonesia, mungkin karena alpa, tetapi mungkin juga malah memang disengaja dengan alasan-alasan tertentu. Sebelum menilai, ada baiknya simak catatan sejarah berikut ini :

Sjafruddin Prawiranegara, Presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949.


Sjafruddin Prawiranegara pernah menjabat sebagai Presiden yang merangkap menteri pertahanan, penerangan, dan luar negeri ad interim pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), yang dibentuk untuk menyelamatkan pemerintahan RI.

Saat itu, Belanda baru saja melancarkan agresi militer ke-2, pada 19 Desember 1948, di Ibukota sementara RI yang saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Belanda pun menahan Presiden dan Wakil Presiden RI saat itu, Soekarno-Hatta.

Di sela-sela penangkapan itu, Soekarno mengirim telegram kepada Sjafruddin yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI, dan tengah berada di Bukittinggi, Sumatera Barat. Kepada Sjafruddin, Soekarno meminta agar dibentuk pemerintahan darurat di Sumatera, jika pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi.

Sjafruddin dan tokoh-tokoh bangsa lainnya di Sumatera kemudian membentuk PDRI, untuk menyelamatkan negara yang berada dalam keadaan berbahaya akibat kekosongan posisi kepala pemerintahan (Vacuum Of Power).

Oleh karena posisi itu menjadi salah satu syarat internasional untuk diakuinya sebagai negara di dunia, diproklamirkanlah PDRI pada tanggal 22 Desember 1948 di Desa Halaman, sekitar 15 Kilometer dari Payakumbuh.

Ada kisah menarik dari sejarah PDRI ini. Kala itu, komunikasi antara pimpinan PDRI dengan para pemimpin perjuangan di Jawa hanya bisa dilakukan melalui percakapan radio telefoni dan telegram (radio telegrafi). Melalui radio pula sering terjadi "perang" dengan Belanda.

Radio Belanda sering menyiarkan hal-hal yang merugikan wibawa Republik Indonesia. Maka radio-radio gerilya PDRI pun tidak tinggal diam akan hal itu, segera menetralisirnya dengan keterangan yang benar.

Pada suatu kali Radio Belanda mengejek PDRI dengan kepanjangan arti sebagai "Pemerintah Dalam Rimba Indonesia". Maka Syafruddin segera membalas : 

    "Kami meskipun berada di dalam rimba, masih tetap berada di wilayah Republik Indonesia, karena itu kami merupakan pemerintahan yang sah! Tapi Belanda, pada waktu negerinya diduduki Jerman, pemerintahnya dengan pengecut malah mengungsi ke Inggris. Padahal Undang-Undang Dasarnya sendiri menyatakan, bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya. Apakah Inggris menjadi wilayah kekuasaan Belanda? Yang jelas pemerintah Belanda tak lebih dari pecundang dan menjadi tidak sah!"

Perang Diplomasi melalui udara ini ternyata memiliki dampak yang luar biasa. Diiringi dengan diplomasi Internasional yang kuat, simpati dari negara lain pun mulai berdatangan.

Dua hari setelah Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap para pemimpin republik Indonesia, Srilanka menutup pelabuhan udaranya buat kapal-kapal terbang Belanda yang akan pergi atau kembali dari Indonesia.

Tindakan ini kemudian diikuti India dan Pakistan. Liga Arab di Kairo mengajukan imbauan kepada Dewan Keamanan PBB supaya Belanda segera menghentikan agresi militernya. Dan Amerika pun menghentikan bantuan kepada Hindia Belanda mulai tanggal 22 Desember 1948.

Atas usaha Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Belanda akhirnya terpaksa berunding, dan Perjanjian Roem-Royen pada 7 Mei 1949, berhasil mengakhiri upaya Belanda.

Jabatan Presiden merangkap menteri pertahanan, penerangan, dan luar negeri ad interim yang diisi Sjafruddin kemudian berakhir setelah kembalinya Soekarno dan kawan-kawan ke Yogyakarta yang dibebaskan oleh Belanda.

Pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Sjafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya secara resmi pada tanggal 14 Juli 1949 di Jakarta. Selama 207 hari berjuang demi mempertahankan kedaulatan Indonesia, riwayat PDRI pun berakhir.

Mr. Assaat, Pemangku Sementara Jabatan Presiden Republik Indonesia (RI), periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950.


Mr. Assaat pernah dipercaya menjabat Pemangku sementara jabatan Presiden Republik Indonesia (RI), pada periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Jabatan itu diamanatkan kepada Mr. Assaat, setelah perjanjian KMB, 27 Desember 1949, yang memerintahkan pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS).

RIS merupakan negara serikat yang terdiri dari 16 negara bagian, salah satunya adalah Republik Indonesia (RI), yang saat itu dipimpin pemangku sementara jabatan Presiden, Mr. Assaad. Jabatan itu diisi Mr. Assaat, karena Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RIS, akibatnya pimpinan RI kosong.

Peran Mr. Assaat saat itu sangat penting, karena jika RI tanpa pimpinan, berarti ada kekosongan kekuasaan (Vacuum Of Power) dalam sejarah Indonesia. Jabatan Mr. Assaat sebagai pemangku sementara jabatan Presiden RI, berakhir setelah Belanda dan dunia internasional mengakui kembali kedaulatan RI.

RIS dilebur menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pada 15 Agustus 1950. Soekarno dan Hatta kembali ditetapkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, sementara jabatan Mr. Assaat sebagai pemangku sementara jabatan Presiden RI dinyatakan berakhir.

Demikian sejarah 2 presiden RI yang dilupakan oleh sejarah tersebut, semoga kita selalu mengingat, bahwa kita pernah memiliki 2 orang presiden yang sangat berjasa kala itu. Meskipun hanya bersifat sementara, namun keberadaan dan peran serta 2 presiden RI ini dalam mengukuhkan kedaulatan NKRI, sangatlah luar biasa pentingnya.

Jadi, jika diurut dan diluruskan kembali sesuai dengan sejarah yang sebenarnya, maka susunan presiden yang pernah menjabat di Indonesia ada 9 presiden, mereka adalah :

1. Soekarno (1945 - 1966)
2. Sjafruddin Prawiranegara (1948 - 1949)
3. Mr. Assaat (1949 - 1950)
4. Soeharto (1966 - 1998)
5. BJ. Habibie (1998 - 1999)
6. Abdurahman Wahid (1999 - 2001)
7. Megawati Sukarnoputri (2001 - 2004)
8. Susilo Bambang Yudhoyono (2004 - 2014)
9. Joko Widodo (2014 - 2019)

    "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya"
    "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan sejarah (jasmerah)"

                                                                                  (Ir. Soekarno)

[Siradel/fs]

Raden Nuh, Admin TrioMacan 2000 Ditangkap

Posted: 01 Nov 2014 10:45 PM PDT

Raden Nuh - Foto: Viva
Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menangkap Raden Nuh salah satu yang diduga administrator akun Twitter TrioMacan2000.

Raden Nuh ditangkap di sebuah rumah kost di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dini hari tadi, Minggu, 1 November 2014.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Aris Budiman saat dikonfirmasi membenarkan adanya penangkapan Raden Nuh ini.

"Benar, yang bersangkutan sudah kami amankan," ujar Aris, Minggu, 2 November 2014 seperti dirilis detikcom.

Raden Nuh ditangkap di sebuah rumah kost  di Jln Tebet Barat Dalam, Tebet, Jaksel, pukul 01.00 WIB tadi.

Belum diketahui pasti penangkapan Raden ini terkait apa. Aris menuturkan, pihaknya masih memeriksa intensif Raden Nuh ini.

"Masih kami kembangkan. Yang jelas berkaitan dengan yang selama ini ramai diperbincangkan di dunia maya," paparnya.

Sebelumnya polisi menangkap Edi Syahputra juga di Tebet. Edi ditahan atas dugaan pemerasan pejabat PT Telkom lewat dunia maya. Namun pengacara Edi, Irwandi Lubis. menepis penangkapan kliennya terkait pemerasan Telkom. Menurut Irwandi, Edi Saputra ditangkap hanya terkait iklan Telkom. (fs)

Hari Ini DPW PKS DKI Gelar PUI

Posted: 01 Nov 2014 10:12 PM PDT

Foto: Wikipedia
Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DKI Jakarta kembali menggelar Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk memilih Ketua dan Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) atau setingkat Kecamatan se-Jakarta serentak, pada Ahad, 2 November 2014.

Demikian disampaikan Kepala Sekretariat DPW PKS DKI Jakarta Muhammad Arief Saifullah, Sabtu, 1 November  di Jakarta.

Pria yang akrab dipanggil Arief ini melanjutkan, dari 44 DPC PKS se-Jakarta ada 25 ribu kader PKS di Jakarta yang akan meramaikan PUI ini. Menurutnya, ini adalah bentuk jaring aspirasi kader di level terbawah.

"Berdasarkan data Bidang Kaderisasi, 25 ribu kader PKS yang didalamnya termasuk Kader Inti dan Pendukung akan memilih Ketua DPC dan pengurus intinya, dari kader di tingkat RT sampai Provinsi," kata Arief.

PUI yang akan digelar serentak hari ini, rencananya berlangsung dari pagi sampai siang hari, waktu pemungutan suara akan dibatasi, dari pagi pukul 08.00 wib sampai 12.00 wib, dan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) hampir rata-rata terpusat di salah satu tempat di DPC masing-masing, meskipun ada juga di salah satu DPC mengadakan di rantingnya masing-masing.

PUI juga sebagai ajang peremajaan sekaligus penyegaran di tubuh Partai Islam berbasis kader ini, setidaknya dengan adanya PUI, PKS Jakarta memastikan mesin partai tetap berjalan, dan seluruh kader dapat terus bekerja untuk melayani serta mengadvokasi warga Jakarta.

"Hasil PUI ini nantinya akan di bawa pada forum Musyawarah Cabang untuk disahkan menjadi pengurus baru," tutup Arief. (dt/fs)

Masuk Islam, Anggota Dewan dari Partai Front Nasional Gegerkan Prancis.. Lalu Dipecat

Posted: 01 Nov 2014 06:32 PM PDT


Di tengah hantaman islamofobia di Eropa, utamanya di Prancis, sebuah berita menggemparkan datang dari anggota Partai Front Nasional. Maxence Puttey—salah satu anggota partai terkemuka di negeri itu—menyatakan masuk Islam. Tidak hanya itu, ia juga mengajak anggota partai sayap kanan itu untuk memeluk Islam. Allahu akbar!

Media-media di Prancis mengatakan tindakan Puttey ini tak pelak membuat Marine Le Pen, orang nomor satu di Partai Front Nasional Prancis, berang. Marine dikabarkan langsung mencoret Puttey dari keanggotaan partai dan dewan lokal.

Puttey adalah anggota dewan lokal di pinggiran Prancis. Usianya masih 22 tahun, dan aktif berkampanye di Noisy-le-Grand.

Ia dibesarkan sebagai pemeluk Katolik Roma, tapi membaca banyak kitab agama-agama lain. Salah satunya adalah Al-!uran.

Menurut Puttey, dirinya membaca Alkitab sejak kecil dan telah lama menyadari ketidak-konsitenan kitab suci itu. Menurutnya, jika ada kitab yang sejalan dengan cita-cita Front Nasional, mungkin hanya Alquran.

Kepada surat kabar Le Parisien, Front Nasional membela kaum lemah dan mencela praktek ekonomi rente. "Alquran juga mengajarkan hal serupa. Melawan praktik riba," ujarnya.

Ia juga mengatakan; "Saya Katolik, tapi ketika membaca Alkitab saya menyadari ketidak-konsistenan kitab itu."

Puttey tidak menjelaskan sejak kapan ia mulai membaca Al-Quran. "Setelah membaca seluruh Al-Quran, saya sampai pada kesimpulan Islam lebih terbuka," terangnya.

Puttey adalah gambaran nyata kelas menengah terdidik Prancis. Ia menerima Islam setelah mempelajari kitabnya secara kritis, dan melalui proses yang sangat panjang.

Menurut Puttey, ia menerima Islam setelah berdiskusi panjang dengan imam lokal yang ia jumpai saat kampanye di awal tahun 2014 ini.

Selamat datang, Brother! [sa/Islampos/ibtimes]

MENGUAK JANTUNG HABITAT TUNA PASIFIK | Oleh: Dr. Gentio Harsono (TNI-AL)

Posted: 01 Nov 2014 06:03 PM PDT


Oleh: Dr. Gentio Harsono*
Peneliti di Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL

Awal tahun 70an, masyarakat dunia mulai  paham, fenomena iklim ekstrim seperti kekeringan dan banjir   di sebagian besar belahan bumi dekade terahir, terkait dengan dinamika  iklim yang dikenal dengan El Nino Southern Oscillation (ENSO).  Jika El Nino sering dipandang dengan kekeringan panjang, gagal panen dan bencana kelaparan, maka La Nina identik datangnya bencana  banjir. Badai El Nino di Indonesia menorehkan sejarah kelam saat ribuan orang di Lombok Tengah bagian Selatan mati kelaparan pada tahun 1954 dan 1966. Dampak El Nino kini diketahui bukan saja dirasakan dalam skala regional saja namun juga  global.

Semula para ahli meteorologi dan kelautan menduga El Nino/La Nina bersumber dengan apa yang terjadi di pantai barat Peru Amerika Tengah. Hasil riset berikut justru meyakinkan di perairan tropis Pasifik barat-lah embrio semua denyut kejadian terkait El Nino/La Nina.  

Berawal dari sistim angin di sepanjang ekuator, angin pasat (trade wind) yang bertiup secara mantap (steady) sepanjang tahun membawa massa air permukaan hangat sepanjang ekuator Pasifik,  kemudian menumpuk di tropis Pasifik barat kira-kira ldi utara Pulau Papua hingga timur Mindanao yang dikenal Welahar Panas (Warm Pool).  Membentuk perairan dengan  suhu permukaan laut sangat hangat bahkan di perairan dunia, rata-rata diatas 29oC. Penelitian terkini menguak bukti baru perairan ini sumber masa air hangat dunia terbentuk, setelah sumber pembentukan massa air dingin di Laut Utara dekat Greenland. Interaksi keduanya membentuk sistim arus thermohaline global yang dikenal dengan Great Conveyor Belt.  Para ahli juga memastikan denyut nadi seluruh Pasifik justru berada di Welahar Panas ini.

Gambar 1. Rumitnya Sirkulasi Arus di Utara Papua sebagai Jantung Tropis Pasifik (Sumber: Kashino et al., 2007)

Suhu permukaan laut sangat hangat menjadikan penguapan tinggi, curah hujan tinggi menjadikan lapisan permukaan lautnya bersalinitas rendah (± 33.0 PSU), kontras dengan lapisan bawahnya bersalinitas  ± 35.0 PSU, diantara keduanya terbentuk lapisan gendala (barrier layer) menghalangi naiknya nutrien lapisan bawah ke permukaan (up welling), menyebabkan  suhu permukaan laut tetap bertahan hangat (> 29˚C). Kondisi maksimum seperti ini terjadi saat berlaku even La Nina. 

Meski dikenal produktivitas primer yang rendah (oligotropik), kenyataannya lingkungan perairan ini justru banyak mendukung lingkungan ekologis berbagai habitat jenis ikan pelagis samudera. Welahar panas ini  bahkan menyuplai bagian terbesar produksi tuna dunia (> 1.5 juta ton pertahun) atau 40% jumlah tangkapan tuna dunia ada di wilayah perairan ini,  terutama cakalang (Katsuwonus pelamis) dan Madidihang (Thunnus albacores) mendominasi.

Apa yang menjadi daya tarik ikan pelagis samudra seperti halnya cakalang dan  tuna sirip kuning memperoleh tempat yang nyaman bagi keberlangsungan hidup mereka di tengah gurun "panas" dan "gersang" ini?.  Kuncinya, terdapat pada keberadaan lapisan gendala ini dan angin kencang baratan (Westerly Wind Bursts) terkait gelombang atmosfer antar-samudra Madden Julian Oscillation (MJO). Ketika rejeim angin ini berlaku semakin intensif, momentum energi meningkat, dari semula terjebak di lapisan permukaan menjadi lebih dalam serta menghasilkan aliran maksimum massa air ke timur membawa welahar panas bergeser ke timur menuju Pasifik Tengah.

Ketidakhadiran lapisan gendala di perairan Pasifik Barat ini memungkinkan angin mengaduk massa air lebih dalam di kolom terstratifikasi ini. Massa air dingin dan lebih asin serta kaya hara juga lebih mudah mengadakan sirkulasi terhadap lapisan atasnya. Suhu permukaan laut yang dingin, tentu saja mengurangi tingkat penguapan dengan produksi awan yang minimum, curah hujanpun mencapai minimum.  Mekanisme ini menginduksi terjadinya peningkatan produktivitas phytoplankton, organisme renik peletak dasar dalam siklus rantai makanan di laut. Kondisi ini kerap terjadi selama even El Nino berlangsung.

Nutrien penting untuk pertumbuhan phytoplankton seperti unsur besi dan magnesium juga banyak disuplai dari wilayah perairan sepanjang pantai utara Papua yang dibawa oleh Arus Pantai Papua. Hamparan terumbu karang, interaksi gelombang pasang surut dalam (internal tide) dengan punggung laut (sill) di selat Halmahera serta pengaruh  sungai-sungai besar seperti Sepik, Membramo dan Matabori membawa sejumlah besar nutrien masuk kedalam perairan oseanik Pasifik barat. Burns et al. (2007) memperkirakan pasokan nutrien yang masuk ke laut dari sungai Sepik 1.1 x 1010 mol/tahun untuk nitrogen dan 4.6 x 108 mol/tahun untuk unsur phospat. Sedangkan Muchtar (2004) menyebut sekitar 0.05-1.02 µg At/l kandungan fosfat an-organik dan 0.12-1.78 µg At/l nitrat terdeteksi di permukaan perairan muara Sungai Membramo. yang kaya nutrien dan diperkaya unsur besi (Fe) dari aktivitas geothermal atau sedimen fluvial di lereng benua pantai utara Papua.

Adalah arus pusar Halmahera (Halmahera Eddy) yang merubah perairan miskin ini menjadi perairan produktivitas primernya meningkat tajam terutama saat even El Nino berlangsung, membawa dan mendistribusikan massa air kaya phytoplankton dan juga nutrient dari perairan teritorial Indonesia masuk kedalam sistim Arus Sakal Katulistiwa Utara yang kemudian menyebar hingga Pasifik tengah.  Peran penting inilah yang diduga terkait dengan dinamika perikanan tuna terutama di Pasifik barat dan Pasifik tengah.
Gambar  Sebaran kapal purse seine saat melakukan penangkapan ikan di perairan utara Papua. Spot  titik merah menunjukkan posisi kapal, spot hijau adalah posisi kapal di Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Data diplot berdasarkan data kumulatif periode Januari-Oktober 2012 (Courtessy: Gentio Harsono)
   
Gambar  Sebaran kapal penangkap tuna purse seine dan hasil tangkapan empat spesies tuna di Pasifik Barat dan Tengah (Sumber: Lehodey et al.,2011).

Tidak heran, jika perairan Pasifik barat dan tengah (Western Central Pacific Ocean) sebagai wilayah yang memiliki arti penting dalam aspek ekonomi, budaya dan keanekaragaman hayati laut serta berkontribusi besar dalam ketahanan pangan baik skala regional maupun internasional. Perikanan tuna di wilayah ini meliputi hampir separuh perikanan dunia, menjadi ekonomi andalan bagi negara-negara kepulauan dengan wilayah teritorial perairannya.mSebagai gambaran jumlah tangkapan tuna yang dihasilkan di wilayah  WCPO adalah pada tahun 2010 sebesar 2.421.113 metrik ton, mewakili sekitar 83% total penangkapan di seluruh Pasifik dan 60% total tangkapan dunia yang mencapai 4.017.600 metrik ton pada tahun 2010 (Harley et al., 2010).
   
*Penulis Dr. Gentio Harsono, Peneliti  Dinas Hidro-Oseanografi TNI-AL, Alumni IPB

(Tulisan ini diterima redaksi Piyungan Online dari kiriman email penulis)


Wuahh.... Biaya Logo Baru Jogja 'TOGUA' Rp 1,5 Miliar

Posted: 01 Nov 2014 05:38 PM PDT



YOGYA  - Biaya yang disiapkan Pemda DIY untuk membuat logo baru branding 'JOGJA' ternyata luas biasa. Dari proses awal hingga akhir, termasuk untuk membuat even, mencapai Rp 1,5 miliar.

"Untuk tahapan sosialisasi disiapkan dana Rp 300 juta," kata Erni Widyastuti, Kasubit Administrasi publik dan keuangan Bappeda DIY.

Erni Widyastuti menjelaskan, konsep rebranding logo baru Yogya untuk menggantikan 'Jogja Never Ending Asia' sebenarnya sudah lama. Hanya saja baru dilakukan uji publik dalam pekan ini dengan melibatkan sejumlah pihak.

"Sebenarnya dari situ diharapkan bisa muncul berbagai masukan, karena rebranding tersebut ke depan membawa nama DIY pasca pengesahan Undang-Undang Keistimewaan," tambahnya.

Sebagai tindak lanjut dari 'Urun Rembug' di Atrium Ambarrukmo Plaza baru-baru ini, akan dilakukan sejumlah penyempurnaan. Dalam waktu dekat juga akan dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan sejumlah kalangan, seperti akademisi, seniman, budayawan, BEM, IWAPI, pengusaha, media serta sejumlah pihak terkait lainnya.

"Kalau di model sayembara agak sulit karena prosesnya sudah lama dan ada tim khusus yang menangani. Penelitian dan perencanaan sudah dilakukan sejak awal tahun 2014," katanya.

Terkait calon logo 'JOGJA' diakui muncul pendapat macam-macam, bahkan sampai tumbul pro dan kontra di masyarakat. Antara lain pemilihan tipe huruf sehingga sepintas berubah menjadi 'TOGUA'. Soal ini ramai jadi pembicaraan di media sosial.

"Memang tulisannya agak beda dari sebelumnya. Dibuat tipis dan merah, dengan harapan bisa memberikan gambaran roh wanita," kata Erni sambil menambahkan, harapannya dengan adanya status istimewa ada ruh yang berubah, sehingga ke depan bisa lebih baik lagi dan mengambarkan keadaan yang ada di Yogya. (Ria)

*sumber: KRjogja.com

Menelisik Pertemuan Tomy Winata dan Menteri Susi

Posted: 01 Nov 2014 05:28 PM PDT


Pengusaha nasional Tomy Winata (TW) bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di rumah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Sukabumi, Jabar, Sabtu kemarin (1/11/2014).

"Apa salahnya sahabat datang ke rumah sahabatnya untuk silaturahmi dan ucapkan selamat," kata TW dalam siaran persnya seperti dilansir Antara.

Susi dan TW tidak sekadar kenal hari ini. Mereka sudah mengenal secara dekat dan bersahabat sejak lama. Mereka sama-sama pengusaha perikanan dan penyewaan pesawat terbang.

Berikut twit @bang_dw terkait pertemuan TW dan menteri Susi:

- Kedatangan TW ke tempat Susi adalah terkait bisnis transportasi antar pulau (pembagian lapak), sistem bantuan kepada nelayan via bank AG.

- FYI | waktu pilpres | jokowi memakai pesawat foker F-100 milik PT Transwisata Prima Aviation milik Tomy winata.

- FYI | jokowi juga memakai pesawat perintis Susi Air milik susi pudjiastuti menteri kelautan dan perikanan.

- Tampaknya dua perusahaan penerbangan ini (perusahaan milik Susi dan TW) akan menguasai kedepannya sebagai transportasi antar pulau.

- Setiap era menteri baru datang | ada lapak dan proyek di kementerian yang menjadi rebutan | dan TW tidak mengejar recehan.

- Di kementerian perikanan dan kelautan | dari soal nelayan, kapal hingga regulasi/aturan jadi hal yg 'diperhatikan' oleh pbisnis dan pengusaha.

- Nih baca TW juga maen di bisnis perikanan sebagai informasi bagi tweps sekalian http://t.co/NbdGNdTCMu

- Maka saya tidak pernah percaya omongan @jokowi_do2 yg mengatakan politik tanpa transaksional | #pembohongan | politik adalah transaksional.

Publik perlu mengawasi dan mengkritisi para pejabat agar mereka betul betul menjalankan amanat untuk mensejahterakan rakyat.


Muncul Logo JOGJA Tandingan menghadapi TOGUA

Posted: 01 Nov 2014 05:21 PM PDT


Logo Jogja yang baru menimbulkan polemik masyarakat Jogja. Menurut mereka logo baru yang dibuat oleh MarkPlus tidak artistik dan tidak mencerminkan budaya Jogja. Penolakan masyarakat Jogja atas logo baru marak di social media hingga tulisan JOGJA pada logo baru itu diplesetkan dengan TOGUA.

Namun warga Jogja yang dikenal kreatif dan solutif tak cuma bisa mengkritisi, mereka pun membuat Logo Tandingan. Salah satunya yang dibuat oleh Subagiyo warga Bantul. Untuk mensosialisasikan Logo Tandingan ini, Subagiyo membuat tulisan di Kompasiana. Berikut tulisannya:



"Logo Jogja Tandingan" muncul untuk mensejahterakan rakyat Jogja

Kami satu dari sekian desainer grafis akar rumput, mencoba memberikan alternatif logo. Bagi teman-teman, logo harus membanggakan. Kami dan segenap masyarakat Jogja harus bangga dengan logo Jogja, sehingga kami dengan sadar akan turut menjual logo itu untuk mensejahterakan dan menghidupi kami.

Maka seandainya ada dari logo teman desainer grafis akar rumput yang bisa membanggakan warga Jogja , yang bisa sesajar dengan logo kota-kota lain baik di dalam maupun luar negeri, yang bisa memutar roda ekonomi kreatif, yang bisa mensejahterakan, " monggo" silahkan digunakan, disebarkan seluas-luasnya, ke semua lapisan dan semua penjuru. Kedepannya kami berharap kota kami lebih dikenal sehingga rakyat semakin sejahtera.

Kami sangat malu jika Jogja punya logo yang tidak membanggakan dan tidak bisa menghidupi kami. Kami sangat malu bila logo Jogja tidak sederajat dengan logo kota-kota Indonesia apalagi logo-logo kota- kota dunia. Mengapa demikian? karena Jogja salah satu kota yang banyak mendapat julukan, kota seniman, kota seni, kota budaya, kota pelajar, kota pendidikan, kota tempat lahir para seniman-seniman, kota tempat lahir tokoh-tokoh besar. Malu jika branding logonya tidak membanggakan kami.

Mengapa branding logo bisa mensejahterakan masyarakat? Karena logo yang baik mudah diaplikasikan dalam berbagai produk-produk kreatif, dalam beraneka ragam bentuk dan kreasi yang dapat memutar roda ekonomi. Masyarakat Jogja pasti tidak kehabisan ide untuk menerapkan pada berbagai macam alat-alat keperluan hidup yang pada gilirannya dapat mempunyai efek mensejahtrakan masyarakat.

Masyarakat tidak meminta banyak, cuma satu logo yang sesuai dengan kami dan bisa mensejahretakan kami. Terakhir, siapapun nanti yang akan membuat logo harus bagus dan harus bagus, yang mempunyai nilai jual ekonomi yang tinggi dan cocok untuk memenuhi kebutuhan kami. (Subagiyo)

*sumber: http://sosbud.kompasiana.com/2014/11/02/logo-jogja-tandingan-muncul-untuk-mensejahterakan-rakyat-jogja-684214.html

Logo TOGUA yang menimbulkan kontroversi


Pengamat Zionis: Relokasi warga Sinai oleh As-Sisi merupakan proyek lama Ariel Sharon

Posted: 01 Nov 2014 04:18 PM PDT



Pengamat Israel, Ravi Ylwian yang juga anggota tetap komite kordinasi Herzliya conference (konferensi rutin perencanaa pengembangan negara Israel raya), mengungkapkan rencana pembentukan negara Israel raya yang sejak lama digulirkan pemerintah Israel, terutama sejak perang 2005 antara zionis yahudi dan Hamas, disaat itu perdana menteri Israel, Ariel Sharon secara mengejutkan menarik pasukannya dari Gaza, karena dikhawatirkan kerugian dipihak Israel akan bertambah besar jika perang diteruskan.

Dalam waktu yang bersamaan petinggi Israel yang tergabung dalam komite konferensi Herzliya merumuskan cara paling efektif untuk mengalahkan Hamas dan merebut jalur Gaza.

Dalam beberapa pertemuan komite Herzliya menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memberangus Hamas secepat mungkin, salah satunya dengan menggulirkan proyek yang mereka sebut pembangunan 'daerah terlarang'.

Daerah yang tidak berpenghuni, dengan tujuan agar Gaza benar-benar terisolir dari daerah sekitar, diharapkan Hamas kesulitan untuk menyelundupkan senjata ke Gaza, terutama penyelundupan melewati Rafah Mesir.

Menurut Ylwian, untuk mendirikan negara israel raya, menghancurkan kekuatan Hamas merupakan hal mutlak yang harus dilakukan, dalam agenda politik dan militer israel, Hamas merupakan sandungan terbesar saat ini, yang merupakan anak ideologis Ikhwanul muslimin, organisasi 'teroris' di Mesir.

Dalam menciptakan 'daerah terlarang' untuk mengisolasi Hamas seperti yang tadi dijelaskan, Israel merumuskan beberapa langkah strategis, langkah pertama, membangun 'daerah terlarang' di perbatasan Mesir dan Rafah. Membangun satu kawasan yang dimulai dari garis perbatasan sepanjang 200-300m menuju Rafah, yang mereka sebut dengan kill zone.

Israel akan menyiapkan tentara elite (Mesir) untuk menjaga kawasan trsebut, bagi yang melewati tanpa izin akan ditembak ditempat, dan dalam perencanaannya juga Israel menyiapkan peralatan canggih pendeteksi pada malam hari, bahkan Israel menyiapkan alat pendeteksi suhu panas dan gerak tubuh untuk menghindari penyusup.

Setelah langkah pertama berhasil, langkah selanjutnya Israel akan men-sterilkan kawasan tersebut mulai dari garis perbatasan menuju arah Rafah sepanjang 3-5 km, dan merelokasi pemukiman penduduk Sinai yang masuk dalam kawasan tersebut, selanjutnya menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan militer yang terlarang untuk rakyat biasa, dengan penjagaan ketat dari tentara elite Mesir yang mereka bayar dengan harga tinggi. Israel juga mensyaratkan tentara yang menjaga 'daerah terlarang' tersebut tentara yang memiliki loyalitas tinggi terhadap Husni Mubarak (presiden Mesir saat itu).

Disamping itu, Israel juga menggulirkan proyek penggalian terowongan disepanjang perbatasan Rafah-Gaza yang diprediksi panjangnya mencapai 14km, dan kemudian terowongan sedalam 25-15m dan lebar 5-10m tersebut dialiri air dari laut Mediterania atau laut tengah. Diharapkan terowongan tersebut menghancurkan terowongan yang sudah digali Hamas sekaligus menghambat penyelundupan senjata dari Mesir.

Namun apa hendak dikata, presiden mesir waktu itu Husni Mubarak menolak proyek haram tersebut, Mubarak khawatir relokasi atau lebih tepatnya pengusiran warga Sinai dari kampung halaman mereka akan menimbulkan gejolak dalam negeri yang nantinya berujung revolusi, walaupun enam tahun setelah itu revolusi tetap terjadi (Arab Spring).

Padahal Israel telah menyiapkan dana yang cukup besar untuk mendanai, bahkan kabarnya israel selain siap membiayai semua akomodasi juga akan memberikan bonus besar kepada Mubarak jika setuju, tetapi Mubarak tidak bergeming dengan penolakannya.

Beda kepala beda pikiran, Mubarak menolak walaupun Israel siap mendanai, beda lagi dengan As-sisi, dia malah menggulirkan proyek tersebut dengan sendirinya, tanpa bantuan dana dari Israel. Alasan As-sisi menggulirkan proyek tersebut karena kebenciannya yang begitu dalam terhadap Ikhwanul Muslimin dan Hamas. As-sisi berkeyakinan Hamas dan Ikhwanul Muslimin harus dihabisi. Hamas merupakan musuh terbesar pemerintah kudeta di kawasan dan Ikhwanul Muslimin didalam negeri.

Jadilah saat ini As-sisi melaksanakan proyek zionis tanpa zionis perlu mengeluarkan dana. Zionis cukup duduk manis menunggu proyek mereka selesai, cukup budak mereka yang bertahta sebagai presiden Mesir saat ini bekerja mewujudkan mimpi Israel raya, terutama menghabisi kekuatan Hamas yang merupakan musuh bebuyutan zionis. Wajar jika As-sisi dianggap sebagai sahabat paling penting oleh zionis dikawasan.

(Hasmi Bakhtiar)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar