PKS PIYUNGAN |
- Cairkan Ketegangan DPR, PKS Ajak KIH dan KMP Main Sepak Bola Bareng
- Erdogan: Barat Selalu Memakai Standar Ganda
- Peran Saudi dalam Menghabisi Gaza
- [Pilpres Tunisia] Partai IM El Nahda Inginkan Calon Bersama
- Mengupas Qonun Jinayah Aceh yang Jadi Sorotan Media Internasional
- Tenangkan Hatimu untuk Duniamu, Resahkan Hatimu untuk Akhiratmu
- Pemprov DKI Jangan Semena-mena Gusur Warga
- PDIP : Kabinet Jokowi Bermasalah
- KH. Surahman Hidayat Sanggah Interupsi Ruhut Dalam Sidang Paripurna
- Jangan Tunda Pembangunan Infrastruktur, Pak Jokowi!
- Terlalu Banyak Kartu, Warga Bingung Gunakan Kartu Sakti Jokowi
- Fadli Zon : Rakyat Harus Tagih Janji-janji Jokowi
- [Sindir KIS] Ridwan Saidi : Keluarkan Kartu Indonesia Kaya!
- Pengamat UI : Jokowi Akan Dijatuhkan Pendukungnya
- F-PKS Minta PT KAI Perbanyak KA Penumpang Merak-Jakarta
- Kok Bisa Jokowi Luncurkan Program yang Tidak Punya Dasar Hukum?
- Puan Akui Tiga Kartu Jokowi Belum Ada Payung Hukumnya
- DPR Segera Panggil KPK Terkait Menteri Bermasalah
- Tiga Keganjilan Kartu Sakti Jokowi
- PDIP : Pemimpin Sementara, Bukan Ketua Sementara
- Sumber Dana Tak Jelas, DPR Pertanyakan Anggaran KIS dan KIP
- Sergap Gulfstream, Thunder Flight Dipuji Moeldoko
- Waspadai Penyusup!
- Diduga Terlibat Berbagai Kasus Korupsi, Sutiyoso Dilaporkan ke KPK
- Karena 666, Aher Mendapat Penghargaan dari Muri
| Cairkan Ketegangan DPR, PKS Ajak KIH dan KMP Main Sepak Bola Bareng Posted: 04 Nov 2014 03:00 PM PST  "Untuk cairkan hubungan saya mengajak teman-teman KIH dan KMP untuk main bola bareng lawan wartawan di lapangan bola DPR Selasa, 11 November 2014 Jam 16.00-17.30. Saya akan kontak teman-teman di KMP dan Pak Akbar Faisal dari Nasdem akan kontak KIH. Teman-teman wartawan juga sudah ada yang bersedia. Kita tunggu kesediaan teman-teman yang lain." Terang politisi asal Lampung ini dalam keterangan persnya, 4/11/2014. Politisi PKS yang rutin bermain sepak bola ini tidak menjamin diplomasi bola ini akan berhasil redakan perselisihan kedua kubu. Menurutnya, ini adalah ikhtiar supaya jangan rakyat disuguhi berita tegang tentang DPR. "Syukur-syukur para pimpinan DPR, fraksi, dan bahkan pimpinan partai bisa bergabung dan menindaklanjuti diplomasi lapangan hijau ini."Terangnya Dengan bermain bola, kata Muzzammil, diharapkan kedua pihak dapat saling memahami dan saling menerima posisi masing-masing pihak sesuai dengan aturan main yang ada. "Panasnya dinamika politik, tidak boleh berimbas kepada hubungan antar personal sesama Anggota DPR." Tuturnya. Bagi Muzzammil, semangat hari Pahlawan mengajarkan kepada para politisi untuk berkontribusi bagi masyarakat dengan kerja-kerja nyata sebagai wakil rakyat. "Pekerjaan sudah menanti. Kita harus jadi penyeimbang kerja pemerintah. Jika di dalam masih ada konflik maka bisa menghambat kerja DPR." Ujarnya. Jika cara ini berhasil, kata Muzzammil, lapangan bola bisa jadi tempat baru lobi dan negosiasi. "Murah meriah. Tidak perlu di lapangan golf. Mahal," ujarnya. | ||
| Erdogan: Barat Selalu Memakai Standar Ganda Posted: 04 Nov 2014 02:41 PM PST  Ankara - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menyatakan media Barat memakai standar ganda ketika memberitakan kasus-kasus di Timur Tengah. Beliau mencontohkan hal tersebut dengan kasus demonstrasi di Gazi Park, Istambul tahun lalu. Menurut Erdogan, yang terbunuh dalam peristiwa itu adalah orang-orang yang menyerang polisi dengan senjata, hingga akhirnya mereka pun terbunuh. Namun demikian, media Barat memberitakan bahwa orang-orang yang terbunuh adalah para wartawan. Pada peristiwa lain saat Israel bombardir Gaza, dalam dua bulan ada 16 wartawan Turki yang terbunuh di Gaza oleh penjajah zionis, tapi tidak ada media Barat yang mengangkatnya. Seandainya saja itu terjadi di Turki, pasti media Barat sudah membuat gempar masyarakat dunia. Dalam acara pembukaan tahun ajaran baru di Istambul, Senin (3/11/2014) kemarin, Erdogan juga mengatakan, "Walaupun kami sudah memberikan banyak hal dalam kasus Kobani, masih saja ada yang menuduh kami mendukung ISIS. Saat ini kami telah menampung 200 ribu pengungsi Kobani, memberikan mereka tempat, makanan, minuman dan pakaian." Terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan Turki untuk membantu para pengungsi, Erdogan mengatakan, "Hingga kini kami sudah menghabiskan US$ 4.5 miliar (Rp. 55 triliun) untuk membantu seluruh pengungsi dari Suriah dan Irak. Sedangkan bantuan dari seluruh dunia hanya mencapai US$ 200 juta (Rp. 2.5 triuliun) saja." Standar ganda Barat lain yang diungkap Erdogan adalah terkait dengan serangan pasukan koalisi di Kobani yang berada di perbatasan Suriah dan Turki, "ISIS telah menguasai setengah wilayah Irak, kenapa Barat baru bergerak saat ISIS menyerang Kobani? Ada apa dengan Kobani?" (msa/dakwatuna/anadolu) | ||
| Peran Saudi dalam Menghabisi Gaza Posted: 04 Nov 2014 02:35 PM PST  Radio berbahasa Ibrani Ahad hari lusa (2/11) menukil dari sumber politik Israel sebuah pernyataan, "Langkah-langkah diplomatik yang dilakukan Saudi berperan secara sangat radikal dalam menekan operasi penggelapan senjata kepada pihak perlawanan di Jalur gaza". Sumber juga menekankan bahwa peran Saudi ini adalah penyempurnaan dari peran otoritas Mesir yang sudah berjasa besar dalam menghancurkan ratusan terowongan bawah tanah yang biasa digunakan oleh perlawanan dalam menyeberangkan senjata-senjata ke Jalur Gaza. Tercatat sebelumnya Israel pernah melakukan beberapa penyerangan udara di jantung Sudan tepatnya kepada iringan-iringan yang sedang mengangkut senjata -yang menurut Israel- akan dibawa ke Jalur Gaza. Pada tahun 2012 pesawat tempur Israel memborbardir gudang besar disekitaran ibu kota Sudan-Khortum yang diperkirakan sebagai gudang senjata besar untuk dikirim ke Gaza. Bukan hanya sampai disitu, drone-drone Israel juga menembaki beberapa warga Sudan yang dianggap berperan dalam pengangkutan senjata ke Gaza. Tercatat, yang pertama kali mengungkap peran Saudi dalam menghadapi operasi-operasi penyelundupan senjata ke Jalur Gaza adalah jurnalis zionis Ron Ben-Yishai, pengamat senior militer pada harian Yedioth Ahronoth. Dalam sebuah investigasi yang dipublikasikan oleh harian Yedioth Ahronoth pada Jumat (31/10) Ben-Yishai mencatat berbagai tekanan yang dilakukan petinggi Saudi terhadap Presiden Bashir (Sudan) untuk menghentikan pengangkutan senjata untuk kebutuhan perlawanan di Gaza. [Syaff] Sumber: http://www.elshaab.org/news/138548/بعد-دعمها-لتخريب-ثورات-الربيع-العربى-إسرائيل-تقر-بدور-السعودية-فى-منع-دخول-السلاح-للمقاومة-فى-غ?ref=home-slider | ||
| [Pilpres Tunisia] Partai IM El Nahda Inginkan Calon Bersama Posted: 04 Nov 2014 02:30 PM PST  Dewan Syura Partai El-Nahda (IM) di Tunisia menunda pengambilan keputusan dukungan untuk para capres Tunisia sampai Kamis (6/11) pekan ini, guna memberikan kesempatan kepada partai-partai revolusi untuk menyetujui calon bersama. Aljazeera melaporkan, sebuah sumber di Dewan Syura El Nahda, Senin (3/11) mengatakan, secara umum Partai El-Nahda tidak akan memberikan mendukung kepada capres manapun yang berasal dari rezim sebelumnya. Tercatat beberapa capres yang paling menonjol, yang diduga kuat akan didukung EL-Nahda yaitu presiden petahana Moncef Marzouki, Sekjen Partai Ettakatol Mustapha Ben Jaafar, pendiri Partai Republik Ahmed Najib Chebbi, dan capres independen Abdul Razzaq al-Kilani. Dalam pernyataan yang dikeluarkan setelah pertemuan Dewan Syura El-Nahda, disebutkan bahwa El-Nahda meminta kelompok-kelompok parpol untuk segera menyepekati satu capres yang memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan dan tantangan pada saat ini. El-Nahda juga menginsyaratkan, pihaknya akan melanjutkan kontak dan konsultasi politik dan mencari informasi tambahan, dengan harapan pada pekan ini Dewan Syura El-Nahda dapat menentukan siapa yang akan didukung sebagai capres. Pada sisi lain El-Nahda juga menekankan komitmennya untuk menempuh pendekatan dialog dan konsensus yang telah memberikan kontribusi terhadap perlindungan negara dari konflik dan pelbagai ancaman bahaya, termasuk kembalinya pemerintahan yang dikuasasi oleh satu partai. Lebih lanjut El-Nahda meminta rakyat Tunisia, terutama mereka yang tidak memilih dalam pemilu legislatif, untuk ikut serta dalam pemilihan presiden untuk memilih capres yang sesuai dengan hati nurani mereka demi kepentingan negara yang lebih tinggi dan melindungi proses demokrasi. Perlu dicatat bahwa Partai El-Nahda sendiri tidak mengajukan calonnya sebagai capres, namun El-Nahda lebih memilih jalur kompromi dengan mengajukan proposal baru yang menggabungkan sebanyak mungkin parpol, namun proposal tersebut menemui penolakan oleh banyak pihak. Untuk diketahui, pilpres Tunisia mendatang merupakan pilpres langsung pertama sejak penggulingan Presiden Zine El Abidine Ben Ali pada tahun 2011. Presiden saat ini dipilih oleh anggota Majelis Konstituante pada Desember 2011. Dijadwalkan putaran pertama pemilihan presiden akan diselenggarakan pada 23 November mendatang. Putaran ulangan akan dilaksanakan akhir Desember 2014 jika tidak ada calon yang menang lebih dari 50 persen suara di putaran pertama. Saat ini tercatat 27 capres yang siap bersaing pada pilpres Tunisa. (MIL) *sumber: tajuk.co | ||
| Mengupas Qonun Jinayah Aceh yang Jadi Sorotan Media Internasional Posted: 04 Nov 2014 02:14 PM PST  Oleh Teuku Zulkhairi Pamred Media Online SuaraDarussalam.Com Alhamdulillah, bulan lalu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan Qanun Jinayah setelah sebelumnya juga telah mengesahkan Qanun Acara Jinayah. Dengar Qanun (Perda) ini, kesannya menyeramkan ya bagi sebagian kalangan? Barangkali, itu sebab saat pengesahan Qanun Jinayah dibahas di Aceh, banyak media Internasional yang menyorot Aceh. Padahal, mereka hanya mendapatkan informasi yang tidak berimbang seputar Qanun Jinayah. Seolah, Qanun ini tujuannya untuk suatu keburukan. Padahal tidak. Tujuannya sungguh untuk kemanusiaaan. Qanun Jinayat mengatur 10 Jarimah beserta dengan 'Uqubat nya, masing-masing sebagai berikut: 1. Khamar, adalah minuman memabukkan/mengandung alkohol dengan kadar 2 persen atau lebih diancam dengan 'Uqubat hudud cambuk 40 kali. 2. Maisir, adalah perbuatan yang mengndung unsur taruhan diancam sesuai dengan kadar taruhannya, jika maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam 'uqubat ta'zir cambuk 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Sedangkan pelaku maisir dengan nilai taruhan melebihi diatas maka diancam dengan 'uqubat ta'zir 30 kali cambuk atau denda 30 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. 3. Khalwat, adalah perbuatan berada pada tempat tertutup antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan keduabelah pihak, diancam dengan 'uqubat ta'zir 10 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan. 4. Ikhtilat, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan bahkan berciuman antara laki-laku dan perempuan yang bukan suami-istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat terbuka maupun tempat tertutup, diancam dnegan 'uqubat cambuk paling banyak 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Namun jika ikhtilat dnegan anak berumur diatas 10 tahun maka diancam 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas atau penjara 45 bulan. 5. Zina, adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam 'uqubat hudud 100 kali cambuk. Namun jika dilakukan dengan anak-anak maka hukumannya ditambah 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas atau penjara 100 bulan. 6. Pelecehan seksual, perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang didepan umum atau terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban, diancam dnegan 'uqubat ta'zir 45 kali cambuk atau denda 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. Bila jarimah ini dilakukan terhadap anak maka 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling lama 90 bulan. 7. Pemerkosaan, diancam hukuman cambuk paling sedikit 100 kali dan paling banyak 150 kali atau denda paling sedikit 1000 gram emas murni dan paling banyak 1500 gram emas murni atau penjara paling singkat 100 bukan dan paling banyak 150 bulan. Namun jika pemerkosaan itu dilakukan terhadap anak-anak maka maka ancamannya 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1500 gram emas dan paling banyak 2000 gram emas atau penjara paling sedikit 150 bulan dan paling lama 200 bulan. 8. Qadzaf, adalah perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa mengajukan paling kurang 4 saksi, diancam dengan 'uqubat cambuk 80 kali. 9. Liwath, hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki atau populer dengan sebutan gay, diancam 'uqubat ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan. 10. Musahaqah, adalah hubungan sejenis antara sesama wanita atau lebih populer dengan sebutan lesbian, diancam dengan 'uqubat ta'zir 100 kali cambuk atau denda 100 ragam emas murni atau penjara 100 bulan. Sedangkan untuk jarimah liwath dan musahaqah dengan anak-anak, selain ancaman 'uqubat ta'zir juga ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan. Disamping hukuman bagi pelaku jarimah, qanun ini juga mengatur ancaman bagi pengusaha, penyedia tempat atau yang memfasilitasi terjadinya jarimah, misalnya pelaku usaha yang menyediakan tempat untuk maisir, untuk khalwat atau untuk khamar. (Sumbernya lihat disini http://www.suaradarussalam.com/2014/10/ini-dia-10-jarimah-dan-uqubatnya-dalam.html) Alhasil, masyarakat Aceh pun menyambut Qanun ini secara positif. Baca disini http://www.suaradarussalam.com/2014/10/ini-dia-10-jarimah-dan-uqubatnya-dalam.html. | ||
| Tenangkan Hatimu untuk Duniamu, Resahkan Hatimu untuk Akhiratmu Posted: 04 Nov 2014 02:05 PM PST  "Dunia ini hijau dan membuat hati terlena karenanya" itulah salahsatu dari kutipan hadist nabi. Kehidupan ini akan terus menguji keimanan sampai ajal menjemput. Ujian itu akan terus menghampiri hidup kita dan tak pernah sekalipun kita luput dari ujian. Mulai dari pandangan mata, pendengaran telinga dan getaran hati yang kesemuanya itu dipengaruhi oleh alam dengan segala bentuknya yang rupawan dan menawan hati. Pandangan mata kepada indahnya dunia ditambah dengan merdunya cerita tentang dunia membuat hati terpaut tuk selalu menginginkan dan mentitah akal untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkannya. Muncullah angan-angan dan tergeraklah seluruh organ tubuh tuk meraih segala impian duniawi dengan segala kenikmatannya. Dalam batasan tertentu, menikmati dunia tentu bukan hal yang dilarang, yang menjadi persoalan adalah ketika gejolak yang membara dalam hati dan menutup mata terhadap tujuan utama dalam hidup. Yang ada dalam hati dan pikiran adalah bagaimana bisa meraih itu semua dengan apapun caranya, terbayang dalam pikirannya akan kesenangan diri walau masih dalam khayalan. Akhirnya seluruh tubuh letih, pikiran resah, hati gundah karena segala khayalan tak kunjung tiba. Iapun lupa kalau ternyata usia begitu terbatas, kekuatan terbatas, pikiran terbatas dan yang paling mengerikan lagi, ia lupa akan cita-cita akhirat. Resah gelisah dan gundah gulana dalam mengejar obsesi duniawi harus segera diakhiri. Karena apapun alasannya, urusan duniawi pasti akan berakhir. Saatnya kembali belajar yakin bahwa urusan duniawi sudah ada yang mengurusnya, yaitu Allah, siapapun dia, tidak akan luput dari kucuran karunia Allah. Tugas kita adalah menjalani apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai hamba dengan kemampuan yang kita miliki sebagai karunia ilahi. Maka tenanglah hati ini soal duniawi, dan resahlah hati ini untuk urusan ukhrowi karena disana adalah alam pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan. Tak ada yang bisa menanggung segala perbuatan kita kecuali diri kita sendiri. Dengan resah urusan akhirat, maka saatnya mengatur semua urusan akhirat dan terus berfikir bagaimana bisa selamat saat pengadilan yang maha adil itu memanggil kita. Sekali lagi, tenangkan hatimu urusan duniamu, karena Allah sudah menjamin rizqimu, resahkan urusan akhiratmu karena itu akan menjadi pertanggungjawabanmu dihadapan Allah ats semua amal perbuatanmu. Seperti pesan ibnu Attho'illah dalam kitab al-hikam "rehatkan dirimu dari mengurus urusan duniawi dengan susah payah, karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu (sudah diurus oleh Allah) tidak perlu engkau turut mengurusnya". HM. Adih Amin, Lc. MA *foto: by Eko Prastyo | ||
| Pemprov DKI Jangan Semena-mena Gusur Warga Posted: 04 Nov 2014 05:30 AM PST
"Kami mengingatkan Pemda DKI Jakarta tidak semena-mena melakukan penggusuran (terhadap warga yang tinggal di pinggiran kali)," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (4/11). Ia bisa memahami tujuan penertiban bangunan-bangunan liar tersebut guna mencegah banjir. Hanya saja, warga yang terkena gusuran semestinya juga mendapat perlakuan manusiawi dan tidak dibiarkan terlantar. "Pemprov DKI (seharusnya) melakukan penggusuran dengan cara yang lebih beradab dengan mengajak berbicara, jangan membiarkan masyarakat terlunta-lunta," katanya. Jhonny menekankan, Pemprov seharusnya jangan melihat kemiskinan dari segi mentalitas semata, tapi juga dari segi struktural. Ia mengingatkan, kebijakan Pemprov DKI yang main gusur justru membuat masyarakat kecil semakin tertindas. Pemprov harus punya solusi. Misalnya dengan menyediakan rumah susun bagi warga yang terkena relokasi. "Kami tidak sependapat bila orang yang tinggal di bantaran kali merupakan kendala bagi Jakarta. Orang kecil harus dilindungi oleh Pemprov DKI," tegasnya. [/fs] | ||
| PDIP : Kabinet Jokowi Bermasalah Posted: 04 Nov 2014 05:00 AM PST
Penilaian itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Effendi Simbolon, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014). Untuk itu, kata Effendi, partai berlembang banteng moncong putih itu belum menentukan sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak. "Wong menterinya (Jokowi) saja masih bermasalah. Siapa Sudirman Said, siapa Rini Soemarno, siapa Menkoekuin, apa mereka ini yang membawa garis liberal ekonomi," kata Effendi. Semestinya, kata Effendi, menteri kabinet pemerintahan Jokowi fokus menangani persoalan energi. "Kan mau fokus ke masalah energi, ya tanganilah energi, bahwa kita belum punya kebijakan diverisifikasi energi, kok energinya nggak ditangani, yang ditangani masalah jaring pengamanan sosial," kata Effendi. [in/fs] | ||
| KH. Surahman Hidayat Sanggah Interupsi Ruhut Dalam Sidang Paripurna Posted: 04 Nov 2014 04:33 AM PST
"Satu bulan lima hari ini kita makan gaji buta, kita sudah terima gaji. Bayangkan kejadian sekarang ini, saya mohon dengan kerendahan hati, hati boleh panas kepala tetap dingin. Apakah pimpinan tidak bisa rekan-rekan itu dimusyawarahkan," kata Ruhut saat interupsi di Paripurna Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014), dilansir detikcom. Pernyataan Ruhut itu ditanggapi oleh pimpinan paripurna dewan Taufik Kurniawan yang mengatakan akan mempertimbangkan hal itu. Namun anggota DPR berikutnya yang interupsi, KH Surahman Hidayat meluruskan statement Ruhut. "Gaji yang kita makan halal dan legal sejak dilantik, kita kerja sampai larut malam. Pemilihan anggota DPR itu kerja sampai subuh, pemilihan alat kelengkapan juga itu kerja, hari ini juga kita kerja," ucap politikus PKS Surahman Hidayat. "Hanya ada dinamika efektifitas, kerja agak kurang. Saya setuju pimpinan tingkatkan silaturahmi politik dengan saudara-saudara kita," imbuh Ketua Mahkamah Kehormatan DPR ini. | ||
| Jangan Tunda Pembangunan Infrastruktur, Pak Jokowi! Posted: 04 Nov 2014 04:30 AM PST  "Kita memang membutuhkan dana segar untuk pembangunan infrastruktur, jalan tol pelabuhan, listrik dan kereta api luar Jawa karena apapun APBN kita tidak cukupi, kalau kita tunda, semakin ditunda akan semakin naik harganya," kata Presiden dalam keterangan pers di depan Kantor Presiden Jakarta, Selasa sore. Ia mengatakan peran investor dibutuhkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang transportasi. "Kita ingin libatkan investasi untuk bidang itu. Bidang lainnya nanti dulu," kata Kepala Negara. Pada Selasa sore Presiden menerima kunjungan investor yang tergabung dalam 20-20 Investment Association di Istana Negara Jakarta. "Saya tidak mau berbicara muluk-muluk. Mereka senang diterima Presiden dan Menko, kita melihat kalau memang (mereka-red) miliki kekuatan dan kemampuan," katanya. Potensi investasi dari kelompok tersebut hingga 8 triliun dolar Amerika Serikat. "Mereka investor swasta. Kekuatan dana mereka 8 triliun dolar AS," kata Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit itu, investor yang berasal dari 20 perusahaan sejumlah negara tersebut tidak menyampaikan permintaan khusus. "Tidak ada permintaan khusus. Kita (pemerintah Indonesia -red) yang atur," kata Presiden. Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan tersebut masih akan ditindaklanjuti dengan pertemuan antara kalangan swasta dan juga swasta asing dengan BUMN. "Nanti kemudian akan ada B to B bisa BUMN disana (luar negeri-red) bisa swasta dan BUMN sini, bisa swasta sana dan sini. Ini bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan," katanya. [/fs] | ||
| Terlalu Banyak Kartu, Warga Bingung Gunakan Kartu Sakti Jokowi Posted: 04 Nov 2014 04:22 AM PST  Contohnya warga Kebayoran Lama, Ridwan (40) yang mengaku tidak tahu cara penggunaan tiga kartu tersebut. Bahkan, ia mengeluh karena terlalu banyak kartu yang dikeluarkan pemerintah. "Indonesia terlalu banyak menggunakan kartu. Kartu kesehatan saja ada jemkesmas, BPJS, sekarang KIP, KIS, KKS. Itu memangnya bisa digunakan buat berobat juga?" katanya pada Republika Selasa (4/11) Begitu juga dengan pedagang kaki lima di pertigaan Swadarma ini Suroso (55) ia mengaku belum mengerti dengan penggunaan kartu tersebut. Bagi Suroso, Jamkesmas sudah dirasa cukup membantu masyarakat miskin untuk berobat. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan Jamkesmas saja. Pedagang ini masih bingung, bedanya KIS dengan BPJS dan Jamkesmas, apalagi dengan dua kartu lainnya KKS dan KIP. Ia meminta ada sosialisasi penggunaan kartu tersebut di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga masyarakat yang menggunakan kartu baru seperti KIS bisa tepat sasaran. "KIS itu nantinya digunakan di Puskesmas saja atau juga bisa untuk rawat inap di Rumah Sakit?" tanyanya. *sumber: ROL | ||
| Fadli Zon : Rakyat Harus Tagih Janji-janji Jokowi Posted: 04 Nov 2014 04:00 AM PST
"Sudah saatnya mencatat janji-janji pemimpin kita, bukan hanya Presiden tapi wakil rakyat seperti saya ini juga harus dicatat agar tidak lupa," ujar Fadli Zon saat mengahadiri peluncuran buku 100 Janji Jokowi-JK di Kampung Poncol, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (4/11/2014). Pencatatan ini menurut Fadli, penting dilakukan agar masyarakat dapat mengawasi janji-janji tersebut. Apabila tidak ada kontrol dari masyarakat, hal tersebut sangat berbahaya karena pemimpin-pemimpin tersebut bisa lupa dengan janji-janjinya. "Apabila enggak ada kontrol (masyarakat) ini membahayakan, karena mereka akan lupa janji janjinya," tuturnya. Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, banyak program bagus yang dijanjikan Jokowi, sehingga jangan sampai janji-janji tersebut tidak terealisasikan. "Banyak janji bagus seperti memberikan Rp1,4 miliar per desa setiap tahun, ataupun rakyat miskin mendapatkan Rp1 juta per bulannya, itu semua bagus," jelasnya. Dengan janji tersebut, Fadli berharap Jokowi benar-benar menepati janji yang disampaikannya saat kampanye lalu. "Karena janji itu adalah utang, maka utang itu harus ditagih oleh masyarakat," pungkas Fadli. [Oz/fs] | ||
| [Sindir KIS] Ridwan Saidi : Keluarkan Kartu Indonesia Kaya! Posted: 04 Nov 2014 03:33 AM PST  "Keluarkanlah Kartu Indonesia Kaya, bukan Kartu Indonesia Sehat. Emangnya kita penyakitan semua sampai dibikin kartu," cetus Ridwan dalam acara peluncurun dan diskusi buku 100 Janji Jokowi-JK terbitan tim riset Institut For Policy Studies (IPS) di Kampung Poncol, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (4/11/2014). Ridwan yang hadir bersama Wakil Wetua DPR Fadli Zon dan politikus Golkar Nurul Arifin serta anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi itu, juga menilai Jokowi tidak memiliki konsep baik sebagai seorang Presiden. "Kalau saya lihat gelagatnya, ini enggak akan lama, ia tidak memiliki konsep yang baik sebagai Presiden," tegasnya. Ridwan mempertanyakan program sakti Jokowi itu. Sebab, secara tidak langsung program itu malah menyumpahkan warga buat sakit. "Ya berarti dengan adanya kartu sehat nungguin kita sakit dulu dong? Orang dari dulu juga udah sakit kenapa mesti nunggu sakit baru dikasih tuh kartu. Kan gitu pertanyaannya," kata Ridwan. [Oz/fs] | ||
| Pengamat UI : Jokowi Akan Dijatuhkan Pendukungnya Posted: 04 Nov 2014 01:40 AM PST  "PKB itu sejak awal maunya JK jadi presiden. Ketum Partai NasDem punya hubungan khusus dengan JK dan Partai Hanura, Ketua Umumnya, Wiranto pernah menjadi cawapres JK pada pemilu 2009 lalu. Dengan demikian, barisan menteri Jokowi adalah orang-orang JK. Tidak tepat ini disebut Pemerintahan Jokowi," kata Muhammad Budyatna. Selain itu, dia juga menyayangkan Jokowi yang tidak bisa membaca fakta tersebut karena keterbatasannya. "Yang dia lihat Prabowo saja sebagai musuh," ujarnya. Termasuk PPP yang masuk ke KIH sekarang adalah kelompok yang diprakarsai oleh Suharso Monoarfa yang pernah jadi anak buah JK di perusahaannya, yang menginisiasi agar JK dijadikan capres sebelum pemilu lalu yang membuat panas kuping SDA. "Dia juga yang mendorong PPP mendukung Jokowi karena ada JK di dalamnya," tegasnya. Selain itu, Jokowi dia nilai hanya mengambil elite kelas dua PDI Perjuangan, sementara elite PDIP sekelas Pramono Anung, Ahmad Basarah, Eva Kusuma Sundari, Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Arief Wibowo, Arif Budimanta, Hasto Kristiyanto malah tidak diakomodir Jokowi. "Jokowi ini seperti dijebak, dia disodori dan dipaksa mengambil lapis kedua PDIP," tegasnya. Jokowi harusnya segera mengantisipasi berbagai langkah blunder yang dilakukan anggota-angota koalisinya dan berbagai kekalahan KIH terhadap KMP bisa jadi disengaja. Ini agar pemerintahan Jokowi tidak berlangsung lama. "Jadi bisa saja nanti Jokowi dijatuhkan tapi bukan oleh KMP, otaknya ada di balik para pendukungnya sendiri," ungkap Muhammad Budyatna. [SN/fs] | ||
| F-PKS Minta PT KAI Perbanyak KA Penumpang Merak-Jakarta Posted: 04 Nov 2014 01:28 AM PST .jpg) "Sekarang ini kereta yang mengangkut penumpang dari Jakarta-Merak masih bisa dihitung, paling setiap hari hanya satu hingga dua kereta, selebihnya kereta angkutan batu bara. Ke depan harus diperbanyak kereta penumpangnya," kata anggota Komisi IV DPRD Banten Miftahudin. Menurut Miftah, jika kereta penumpang ditambah, maka masyarakat akan merasa terbantu, terutama masyarakat pengguna kereta api dalam melakukan aktivitasnya. "Tarif angkutan kereta api sangat terjangkau oleh semua kalangan. Biar masyarakat terbantu dengan jasa layanan kereta api ini, Pemprov harus lebih mengoptimalkan jasa layanan dengan cara meminta bantuan kepada Kementrian Perhubungan untuk menambah gerbong kereta api," ujarnya. Ia juga meminta kepada Pemprov Banten untuk segera memasang palang pintu pada rel kereta api, mengingat masih banyak jalur perlintasan kereta api yang belum mempunyai palang pintu. "Itu harus segera dilakukan, jangan sampai tidak. Kondisinya sangat membahayakan, termasuk memperbaiki Stasiun Kota Serang dan beberapa stasiun lain di Banten," ujar Anggota Fraksi PKS ini. Dengan maksimalnya pelayanan kerata api kepada masyarakat, menurut Miftah, akan sangat membantu masyarakat yang sudah banyak terbebani dengan persoalan lainnya. "Sarana kereta api menjadi transfortasi murah. Jadi Pemprov Banten harus maksimal mengangkut penumpang jurusan Jakarta - Merak," katanya. (ag/humaspksbanten) | ||
| Kok Bisa Jokowi Luncurkan Program yang Tidak Punya Dasar Hukum? Posted: 04 Nov 2014 01:16 AM PST
Belum ada peraturan berbentuk keputusan presiden atau instruksi presiden yang melandasi kebijakan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). "Dipastikan belum ada peraturan ataupun UU yang mendasarinya.Patut diduga dana yang dikeluarkan untuk KIS, KIP dan KKS bukan dana dari pemerintah. Mungkin saja dana dari sponsor atau dana talangan dari kementerian Sosial," kata Ketua Bidang Kesra Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Suoriyono, dalam pernyataan persnya, Selasa (4/11), dilansir RMOL. Jika hal itu yang terjadi, lanjutnya, maka pemerintahan Jokowi-JK sudah melanggar asas menjalakan pemerintahan dengan baik dan benar atau Good Governance, serta pelanggaran etika dalam menjalankan konstitusi negara. "Ini mirip 'DPR tandingan' yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat," ujarnya. Karena itu FSP BUMN Bersatu mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menanyakan kepada pemerintahan Joko Widodo tentang dana yang digunakan untuk pembagian KIS, KIP dan KKS karena program itu tidak dianggarkan dalam APBN 2015. KPK juga harus memeriksa dana tersebut karena pembagian KIS, KIP serta KKS dengan dana yang tidak sesuai dengn APBN 2014 bisa disebut sebagai "suap" Jokowi kepada masyarakat sebelum kebijakan menaikkan harga bensin direalisasikan. "DPR juga perlu memanggil Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan Presiden Jokowi untuk diminta keterangan tentang dasar peraturan apa dan UU apa yang mendasari pembagian KIS, KIP dan KKS," katanya. Suoriyono mengatakan, pihaknya sebetulnya tak mempermasalah program-program itu diterapkan, tetapi harus menggunakan dasar aturan dan konstitusi. "Memangnya negara ini negaranya Jokowi? Mau sak karep pe'dewe (semaunya sendiri)," cetusnya. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengakui KIS, KIP, KKS belum memiliki payung hukum. Puan mengatakan, pihaknya saat ini masih menyiapkan payung hukum untuk program perlindungan sosial tersebut. "Sedang dalam proses. Yang pasti semua prosedur dan mekanisme sudah kita lakukan," ujar Puan usai mengikuti Rakornas Kabinet Kerja di Istana Negara, Selasa (4/11). (Baca: Puan Akui Tiga Kartu Jokowi Belum Ada Payung Hukumnya) *sumber: RMOL | ||
| Puan Akui Tiga Kartu Jokowi Belum Ada Payung Hukumnya Posted: 04 Nov 2014 12:51 AM PST  Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, pihaknya saat ini masih menyiapkan payung hukum untuk program perlindungan sosial tersebut. "Sedang dalam proses. Yang pasti semua prosedur dan mekanisme sudah kita lakukan," ujar Puan usai mengikuti Rakornas Kabinet Kerja di Istana Negara, Selasa (4/11), dilansir ROL Menurut Puan, payung hukum untuk KIS, KIP, dan KKS dapat berbentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres). Berbicara terpisah, Menteri Kesehatan Nila F Moelek mengatakan, KIS merupakan perluasan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurut dia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) selaku pengelola JKN juga sudah meminta Perpres karena adanya kartu baru. "Perpresnya sedang diusahakan sama Bu Menko PMK," ucap Nila. Sementara itu DPR mempertanyakan sumber dana kartu-kartu sakti Jokowi ini. Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan pemerintah untuk pelaksanaan program KIS, KIP, KKS. Ia merasa bingung karena anggaran untuk program tersebut belum jelas. "Kita bingung sendiri dari mana anggarannya. Kita belum jelas dari mana anggarannya. Kita belum jelas ini," kata Fadel, Senin, 3 November 2014 kemarin di Jakarta. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Menteri Keuangan belum menjelaskan kepada Komisi XI tentang anggaran yang akan dipakai untuk KIS dan KIP. Rencana pertemuan baru akan dilakukan pekan depan. | ||
| DPR Segera Panggil KPK Terkait Menteri Bermasalah Posted: 04 Nov 2014 01:32 AM PST  "Ya nanti kalau diputuskan ini (rapat bamus), terus diparipurnakan. Bisa minggu depan," ujar Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta (Senin, 3/11). KPK bisa saja menolak permintaan masyarakat agar membocorkan siapa menteri dan calon menteri yang berpotensi kuat terjerat kasus korupsi tersebut. Namun, kata Tjatur, jika permintaan penjelasan disampaikan komisi III sebagai mitra kerjanya, maka KPK harus membuka. "Kalau orang per orang yang desak KPK, menurut saya KPK tidak akan membuka, tidak pada posisi itu. Kalau DPR mungkin," imbuhnya. Berbeda, sambung dia, jika KPK telah menetapkan status hukum si menteri. Misalnya sudah berstatus tersangka. Sekalipun masyarakat yang meminta penjelasan, maka KPK tidak bisa mengacuhkannya. "Kalau sudah ada status hukumnya, itu bisa dibuka. Ini kan masih penyelidikan, kalau penyelidikan saya yakin KPK akan susah membukanya," demikian Tjatur. [rmol/fs] | ||
| Tiga Keganjilan Kartu Sakti Jokowi Posted: 04 Nov 2014 12:37 AM PST Oleh Rozaq Asyhari*  Saya melihat ada keganjilan dalam penerbitan kartu-kartu tersebut; setidaknya ada tigal hal yang patut dipertanyakan: Pertama, dari mana pos anggrannya diperoleh, sedangkan para menteri belum ada yang rapat dengan DPR. Semua anggaran yang digunakan dari APBN kan harus dibahas dan ditetapkan bersama antara pemberintah dan DPR. Apalagi program ini disebut untuk 1,289 juta masyarakat miskin, dengan total anggaran sebesar Rp6,44 triliun, ini kan bukan angka yang main-main. Saya semakin bingung ketika ada menteri yang menyebutkan sudah ada posting anggarannya, lha ini dapatnya dari mana dan kapan dibahas dengan DPR. Kedua, hal aneh lainnya adalah mekanisme penggaran macam apa yang dipergunakan. Kok bisa hanya dalam dua pekan saja, uang bisa dibagi-bagi langsung ke masyarakat. Bukankah penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan alur dan prosedur keuangan negara, yang bisa dikatakan hampir mustahil direncanakan dan dieksekusi hanya dalam dua pekan. Keanehan ketiga menurut adalah siapakah operatornya, dan bagaimana mekanisme pengadaannya. Pengadaan kartu dan lain sebagainya kan harus dilakukan dengan mekanisme tender, untuk program sebesar ini kan tidak bisa digunakan mekanisme penunjukan langsung, sangat tidak mungkin hal ini dilakukan hanya dalam waktu dua pekan saja. Untuk mengusut keanehan ini maka tugas DPR sebagai lembaga kontrol eksekutif harus dilakukan. *Rozaq Asyhari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Mahasiswa program doktor (S3) Fakultas Hukum UI | ||
| PDIP : Pemimpin Sementara, Bukan Ketua Sementara Posted: 04 Nov 2014 12:00 AM PST  "Pimpinan sementara, bukan ketua sementara, bukan wakil ketua sementara, maka tidak ada DPR tandingan atau pimpinan tandingan," kata Aria Bima pada wartawan usai rapat konsultasi, Senin (3/11). Ketua DPP PDIP ini ini menambahkan pihaknya tidak menginginkan adanya pemilihan ulang pimpinan DPR. Sebab, bagi KIH, belum ada pemilihan pimpinan DPR. Pimpinan DPR saat ini sudah terpilih, yang diketuai Setyo Novanto dianggap tidak sah karena menyalahi Undang-undang dan tata tertib. "Bukan diulang (pemilihan), kita anggap belum pernah terjadi," imbuh Aria Bima. Aria Bima menambahkan, solusi untuk menyelesaikan kisruh di DPR ini dapat dilakukan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengakomodasi 16 pimpinan DPR untuk KIH. Setelah itu, kata Aria Bima, baru berbicara tentang perubahan tata tertib pemilihan. Bukan justru mengusulkan adanya pemekaran komisi untuk mengakomodasi KIH. Sebab, memekarkan komisi bukan penyelesaian persoalan yang cepat. "Ini (16 kursi diakomodasi) lebih menyelesaikan yang faktual selanjutnya kedepan diamandemen atau perubahan UU lewat Baleg (badan Legislatif) yang sudah ada," tegas dia. [republika/fs] | ||
| Sumber Dana Tak Jelas, DPR Pertanyakan Anggaran KIS dan KIP Posted: 03 Nov 2014 11:15 PM PST  "Kita bingung sendiri dari mana anggarannya. Kita belum jelas dari mana anggarannya. Kita belum jelas ini," kata Fadel, Senin, 3 November 2014 kemarin di Jakarta. Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Menteri Keuangan belum menjelaskan kepada Komisi XI tentang anggaran yang akan dipakai untuk KIS dan KIP. Rencana pertemuan baru akan dilakukan pekan depan. "Program itu bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi ya itu tadi, anggarannya di mana?" kata Fadel. Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, sasaran penerima KIS pada tahun 2014 sekitar 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. (fs) | ||
| Sergap Gulfstream, Thunder Flight Dipuji Moeldoko Posted: 03 Nov 2014 10:30 PM PST
"Dengan memperhatikan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI AU, seharusnya TNI diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap beberapa tindak pidana yang sifatnya kejahatan terhadap pertahanan dan keamanan nasional di ruang udara NKRI demi menjaga kewibawaan NKRI," ujar Moeldoko. Untuk mengantisipasinya, Moeldoko mengaku telah memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI AU untuk semakin aktif mengamankan wilayah udara nasional dan melaksanakan pemeriksaan secara intensif terhadap pesawat yang melanggar kedaulatan udara RI, termasuk kru pesawat Gulfstream IV dengan No HZ-103 yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin. Kru pesawat tersebut kemudian diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini dikatakannya saat menerima kabar keberhasilan Pesawat TNI jenis Sukhoi SU-27/30 MKI Flankers dari Skuadron Udara 11 yang berhasil force down (pendaratan paksa) terhadap satu Unit private jet dengan operator Saudi Arabian Airlines di Landasan Udara (Lanud) El Tari Kupang pada Senin, 3 November 2014 kemarin. Diketahui, pesawat jenis Gulfstream IV dengan Nomor HZ-103 itu berangkat dari Singapura menuju Darwin Australia sebelum menuju tujuan akhir Brisbane tersebut sempat mencoba melarikan diri. Namun dengan kecepatan dua pesawat Sukhoi Su-30 MK2 dengan julukan "Thunder Flight" yang telah disiagakan dengan bahan bakar penuh dan amunisi lengkap, mampu mendaratkan pesawat tersebut secara paksa di Lanud El Tari Kupang. (fs) | ||
| Posted: 03 Nov 2014 09:45 PM PST
Sebuah pesawat jet milik Arab Saudi dipaksa mendarat di Bandara El Tari, Kupang, NTT Senin, 3 November 2014 kemarin, karena tidak dilengkapi dokumen terbang yang memadai. Masuknya pesawat asing ke wilayah Indonesia menjadi peringatan untuk TNI agar lebih waspada pada kekuatan asing yang ingin 'menguji' kekuatan militer Indonesia. "Saya menduga, berulangnya pesawat asing melintas di udara Indonesia tanpa izin adalah untuk menguji kapabilitas TNI dan mengukur kekuatan pertahanan kita," ujar Prananda, putra politisi Surya Paloh di Jakarta, kemarin. Dia menilai sikap tegas pemerintah dan TNI sangat diperlukan agar tidak ada lagi sikap meremehkan atau merendahkan negara lain terhadap Indonesia. Dalam dua pekan terakhir ini, jet tempur Sukhoi milik TNI AU telah memaksa mendarat 3 pesawat asing yang melintas di udara Indonesia. Ketiga pesawat asing tersebut diketahui tidak memiliki izin terbang di udara Indonesia. Pertama pada 22 Oktober lalu, TNI AU mencegat dan memaksa mendarat sebuat pesawat jenis BV 95 Beechcraft milik Australia. Pesawat dengan rute Darwin-Cebu itu dipaksa mendarat di bandara Sam Ratulangi, Madando, Sulawesi Utara. Kedua, TNI AU juga memaksa mendarat pesawat jenis Beechcraft 9L bernomor registrasi Singapura di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat, pada 28 Oktober lalu. Ketiga adalah yang terjadi kemarin, Senin, 3 November 2014. Saat ini, ketujuh awak pesawat tersebut termasuk pilot, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif pihak berwenang Indonesia. (fs) | ||
| Diduga Terlibat Berbagai Kasus Korupsi, Sutiyoso Dilaporkan ke KPK Posted: 03 Nov 2014 09:00 PM PST  Menurut Koordinator MPK Hari Purwanto, ada dua dugaan korupsi yang dilaporkan. Pertama, dugaan korupsi terkait fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) serta dugaan korupsi pengadaan busway pada tahun 2003-2004. "Kami datang ke KPK untuk melaporkan dugaan korupsi yang diduga telah dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1997-2007, Sutiyoso," kata Hari di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 November 2014. Hari menjelaskan, saat Ketua Umum PKPI ini menjabat, ada kejangalan dalam pembangunan Fasos dan Fasum di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yakni, adanya beberapa developer yang bandel dalam membayar kewajiban terhadap Pemda pada tahun 2007. Hari pun menyebutkan, ada dugaan kerugian negara sebedar Rp13 triliun akibat tidak adanya pembayaran dari perusahaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI dalam pembangunan Fasos dan Fasum ini. Angka itu muncul dari pembangunan 68.400 rumah susun yang rencananya dipergunakan bagi kalangan tidak mampu. "Tapi tidak ditagih Pemda," imbuh Hari. Kemudian, terkait dengan pengadaan busway tahun 2003-2004. Saat itu, Sutiyoso menjabat sebagai gubernur untuk periode kedua. Diketahui dalam pengadaan busway itu, KPK menjerat Rustam Effendi selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Pengadaan Busway Sylvira Ananda sebagai tersangka. Menurut Hari, Sutiyoso selaku Gubernur DKI Jakarta kala itu, juga harus bertanggung jawab. (fs) | ||
| Karena 666, Aher Mendapat Penghargaan dari Muri Posted: 03 Nov 2014 07:24 PM PST  "Pembuatan rekor ini merupakan bentuk sosialisasi pelaksanaan PON," kata Pengurus Besar PON XIX/ 2016 Ahmad Heryawan di Bandung, Selasa. Menurut dia, pembuat rekor di tengah acara peluncuran 66 hari jelang PON itu juga merupakan upaya mengingatkan warga Jabar dan Indonesia bahwa seluruh komponen di Jabar siap menjadi tuan rumah yang baik. Dia, dikutip Antara, mengatakan acara 666 itu memang akan dibuat meriah agar masyarakat Jabar lebih peduli pada ajang olahraga terbesar di negeri ini dan agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses berkat kerja sama semua pihak. Menurut catatan panitia pelaksana, rekor Muri itu akan berupa menggambar cepat yang dilakukan oleh enam pelukis. Enam pelukis itu akan menggambar wajah orang dalam waktu 66 menit. Panitia menyebutkan, kegiatan melukis wajah itu akan melibatkan sejumlah komunitas dan warga yang berkumpul di kawasan car free day Dago. Ahmad Heryawan menyatakan, dalam kesempatan itu, PB PON Jabar juga akan memasyarakatkan Surili, yaitu boneka yang menjadi maskot PON Jabar 2016. "Kita berharap masyarakat pun bisa terlibat di acara itu dan ikut mensosialisasikannya," katanya. (pm) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar