Kamis, 06 November 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Universitas Teknologi Sumbawa Raih Tiga Penghargaan Dunia

Posted: 06 Nov 2014 03:09 PM PST



Aplus panjang membahana di ruangan Hynes Convention Center, Boston, Senin (3/11) waktu Amerika. Ribuan pasang mata dari 250 tim yang tersebar di 31 negara pun menjadi saksi ketika pasukan Sumbawagen Universitas Tekhnologi Sumbawa (UTS) naik podium meraih tiga penghargaan dunia pada kompetisi iGEM (International Genetically Engineered Machine).

Selain meraih medali perunggu (bronze medal) dari keberhasilannya melakukan pemaparan project Econey, tim yang digawangi Cindy Suci Ananda, Mochammad Isro Alfajri, Adelia Elviantari, Fahmi Dwilaksono, Muhammad Al Azhar, Rian Adha Ardinata, Yulianti, dan Indah Nurulita ini, menyabet dua gelar lainnya yaitu Best Policy and Practices Shout Out dan IGEM Chairman's Award–penghargaan spesial yang paling prestisius dari Presiden IGEM.

Suasana harupun menyeruak saat kedelapan generasi masa depan Sumbawa ini dipeluk dengan hangat oleh Randy Rettberg selaku President and Founder iGEM Foundation.

Tepuk tangan pun terus menggema ketika Tim Sumbawagen yang didampingi Dekan FTB UTS Dr Arief Witarto Ph.D, turun podium.

Sebanyak 120 orang dewan juri langsung berdiri dari tempat duduknya sebagai tanda apresiasi yang tinggi kepada Cindy Cs atas prestasi membanggakan tersebut. Hampir semua tim langsung berlari mengerubungi dan memeluk para personil Sumbawagen untuk memberikan ucapan selamat.

Bahkan ada beberapa negara menawarkan bantuan tidak hanya sarana namun juga dana jika mereka dapat terus mengembangkan hasil karyanya dan melakukan riset-riset lain untuk menciptakan temuan yang bermanfaat bagi umat. Seperti Jerman menawarkan bantuan Fluoresence Spektrofotometri–alat untuk membaca sinyal protein yang terpendar. Alat ini sangat dibutuhkan FTB UTS dalam mengembangkan Project Econey—alat sensor glukosa dalam Madu Sumbawa hasil rekayasa genetika bakteri E.coli. Tim dan profesor di Jerman ini mengaku sangat kagum dengan keterbatasan Sumbawagen UTS ketika mendengar presentasikan dalam IGEM 2014 di Amerika.

Selain itu sejumlah ilmuwan yang menjadi juri dalam IGEM tersebut pun menawarkan berbagai program dan dana kepada UTS dalam mengembangkan tekhnologi. The BEST 4

Dalam sambutannya, President IGEM, Randy Rettberg menyatakan penghargaan Best Policy and Practices Shout Out, pantas diberikan kepada Sumbawagen karena Project Econey hasil karyanya sangat aplikatif. "Temuan ini langsung dapat digunakan masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu tujuan dari kompetisi ini agar berlomba-lomba memberikan yang terbaik bagi masyarakat dunia," kata Randy.

Untuk penghargaan IGEM Chairman's—sebuah penghargaan tertinggi, Randy menyatakan secara bulat seluruh dewan juri dari berbagai negara setuju menetapkan Sumbawagen sebagai penerima.

Juri Tak Tahu Dimana Sumbawa

Para juri ungkap Randy, tidak mengetahui dimana letak Sumbawa. Tapi mereka mendapat informasi dari presentasi dan internet yang ternyata kota kecil yang letaknya sangat jauh dari pusat pemerintahan di Indonesia. Namun di tempat itu berdiri universitas baru yang memiliki mahasiswa hebat, meski berada di daerah terpencil dan penuh dengan keterbatasan. Kendati demikian, tim dari UTS ini tidak patah semangat dengan kerja keras dan perjuangan yang gigih berhasil menciptakan karya nyata bagi masa depan umat.

"Ini patut diberikan apresiasi, sehingga dengan bangga dewan juri menyematkan penghargaan ini kepada Sumbawagen," ucap Randy.

Sementara itu Dekan FTB UTS, Dr Arief Witarto Ph.D yang ditemui di lokasi, mengaku sangat gembira atas penghargaan yang mengejutkan tersebut. Ia mengaku hanya menargetkan medali perunggu sebagaimana janjinya kepada Rektor UTS Dr H Zulkieflimansyah SE M.Sc saat mengajukan dana bagi keikutsertaan Sumbawagen ke IGEM 2014 di Amerika. Namun di luar dugaan mendapat dua penghargaan yang sangat luar biasa.

"Yang membuat saya bangga, ini pengalaman pertama tapi langsung mendapat banyak penghargaan, sungguh sesuatu yang luar biasa," ujarnya.

Kendati demikian raihan prestasi ini tidak lalu membuat mahasiswanya sombong, melainkan dapat menjadi pemacu untuk terus meningkatkan prestasi. Sebab Sumbawagen masih sangat jauh dari kesempurnaan yang harus diperbaiki, apalagi banyak tim terbaik dunia dengan inovasinya yang luar biasa. Ia berharap awal yang baik ini dapat menyemangati generasi berikutnya di UTS untuk lebih baik dari capaian hari ini.

Mengenai tawaran bantuan dan kerjasama dari berbagai negara, perusahaan dan beberapa perguruan tinggi di dunia, Doktor Arief—akrab ilmuwan jebolan Tokyo ini disapa, menyambutnya secara positif. Tentunya kerjasama ini demi kemajuan UTS karena secara tidak langsung keberadaannya telah diakui dunia dan sejajar dengan perguruan tinggi di berbagai negara maju.

"Inilah tujuan lain dari IGEM Competition, adanya semangat berbagi dan saling membantu untuk meningkatkan sains dunia, tidak ada tim yang menonjolkan ego semua bersahabat dan saling mengisi. Sungguh contoh yang patut diteladani karena mereka telah menjadikan sebuah kompetisi bukan mencari siapa menang dan kalah tapi ajang untuk menjalin persahabatan dan sharing informasi," tandasnya, seraya menambahkan untuk IGEM ke depan, UTS akan berusaha untuk ikut mengingat kegiatan tersebut sebagai upaya mempersiapkan generasi unggul dan berkualitas.

*sumber: http://www.samawarea.com/2014/11/universitas-tekhnologi-sumbawa-raih-tiga-penghargaan-dunia/


CATATAN:

Universitas Teknologi Sumbawa Secara Resmi Disahkan Sejak Dikeluarkannya Izin Dari Dirjen DIKTI Pada Tanggal 14 Maret 2013, Melalui Surat Keputusan no. 65/E/O/2013.

Rektor UTS : Dr. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc.

Biasa disapa dengan sebutan Bang Zul, lahir di Sumbawa Besar, 18 Mei 1972. Gelar Sarjana Ekonomi di perolehnya tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) tempat dimana ia mengajar di program S1, S2 dan S3 sampai sekarang. Postgraduate programme-nya ditamatkan di Strathlyde Business School, University of Strathclyde di United Kingdom (UK).

Selain degree programme yang ditempuhnya di Glasgow, Bang Zul juga menempuh pendidikan lanjutannya di Kennedy School of Government, Harvard University (US), Institute for New Technology, Maastricht (The Netherlands), Science and Policy Research Unit di University of Manchester (UK) serta di University of Dundee (Scotland). Saat ini, Bang Zul sebagai Senior Research Fellow, Kennedy School of Government, Harvard University, USA.

Zulkieflimansyah menjadi anggot DPR RI dua Periode 2004-2009 dan 2009-2014 dari PKS.


(sumber: http://uts-sumbawa.ac.id)

Hukum Tidur Setelah Subuh

Posted: 06 Nov 2014 02:48 PM PST



Pertanyaan, "Apa hukum tidur lagi setelah shalat hubuh?"

Jawaban:

Untuk tidur lagi setelah seorang itu mengerjakan shalat shubuh maka tidak terdapat dalil yang melarangnya sehingga hukum tidur setelah shalat subuh adalah sebagaimana hukum asal semua perkara non ibadah yaitu mubah.

Akan tetapi yang dicontohkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat adalah setelah mereka melaksanakan shalat subuh mereka duduk di masjid hingga matahari terbit.

كما ثبت في " صحيح مسلم 1/463 رقم 670 " من حديث سماك بن حرب قال : ( قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

Dari Sammak bin Harb, aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Apakah anda sering menemani duduk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ?"

قال : نعم ، كثيراً ، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح – أو الغداة – حتى تطلع الشمس ، فإذا طلعت الشمس قام ؛ وكانوا يتحدثون ، فيأخذون في أمر الجاهلية ، فيضحكون ويتبسم .

Jawaban Jabir bin Samurah, "Ya, sering. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan shalat shubuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliah yang telah mereka lalui lalu mereka tertawa-tawa sedangkan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut" [HR Muslim].

Di samping itu Nabi berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan keberkahan untuk umatnya di waktu pagi.

كما في حديث صخر الغامدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  اللهم بارك لأمتي في بكورها

Dari Shakhr al Ghamidi, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdoa, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi".

Skakhr al Ghamidi, "Kebiasaan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam jika mengirim pasukan perang adalah mengirim mereka di waktu pagi".

Shakhr al Ghamidi adalah seorang pedagang. Kebiasaan beliau jika mengirim ekspedisi dagang adalah memberangkatkannya di waktu pagi. Akhirnya beliau pun menjadi kaya dan mendapatkan harta yang banyak.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah namun ada salah satu perawi yang tidak diketahui. Akan tetapi hadits ini memiliki penguat dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dll.

Bertitik tolak dari hal di atas, sebagian ulama salaf membenci tidur setelah shalat subuh.
 Dari 'Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, "Dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi"

Urwah mengatakan, "Sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya". [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no 25442 dengan sanad yang sahih].

Kesimpulannya, yang paling afdhol adalah menggunakan waktu pagi untuk aktivitas yang bermanfaat baik untuk urusan dunia ataupun akherat. Namun jika ada seorang yang memilih untuk tidur di setelah shalat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas maka hukumnya adalah tidak mengapa, terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi.

Dari Abu Yazid al Madini, "Pada suatu pagi Umar pergi ke rumah Shuhaib namun Shuhaib sedang tidur pagi. Umar pun duduk menunggu sehingga Shuhaib bangun". Ketika bangun Shuhaib berkomentar, "Amir mukminin duduk menunggu sedangkan Shuhaib tidur pagi". Umar mengatakan, "Aku tidak suka jika kau tinggalkan tidur yang bermanfaat bagimu". [Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah no 25454].


Sumber:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/2063
http://www.radioassunnah.com/hukum-tidur-setelah-subuh-dan-setelah-ashar/

10 Keutamaan Hari Jum’at

Posted: 06 Nov 2014 02:24 PM PST



Oleh Syaikh Khâlid Abū Shâliĥ

1. Bahwasanya ia adalah sebaik-baik hari

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda,

خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة

"Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya (hari cerah) adalah hari Jum'at, (karena) pada hari ini Adam diciptakan, hari ini pula Adam dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya, dan tidaklah akan datang hari kiamat kecuali pada hari Jum'at." (HR Muslim).

2. Hari ini mengandung kewajiban sholat Jum'at

Kewajiban sholat Jum'at merupakan sebesar-besar kewajiban Islam yang paling ditekankan dan seagung-agungnya berhimpunnya kaum muslimin. Barangsiapa meninggalkannya (menunaikan sholat Jum'at) karena meremehkannya, niscaya Alloh tutup hatinya sebagaimana di dalam hadits shahih yang diriwayatkan Muslim.

3. Terdapat waktu yang orang berdo'a di dalamnya diijabahi (dikabulkan)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه

"Sesungguhnya di dalam hari Jum'at ini, ada suatu waktu yang tidaklah seorang Muslim menemuinya (hari Jum'at) sedangkan ia dalam keadaan berdiri sholat memohon sesuatu kepada Alloh, melainkan akan Alloh berikan padanya." (Muttafaq 'alaihi)

Ibnul Qayyim berkata setelah menyebutkan adanya perselisihan tentang penentuan spesifikasi waktu ini, "Pendapat-pendapat yang paling rajih (kuat) adalah dua pendapat yang keduanya terkandung di dalam sebuah hadits yang tsabit (shahih). Yaitu, Pendapat pertama, bahwasanya (waktu ijabah tersebut) mulai dari duduknya imam hingga ditunaikannya sholat, sebagaimana dalam hadits Ibnu 'Umar bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة

"(waktu ijabah tersebut) yaitu diantara duduknya imam sampai ditunaikannya sholat." (HR Muslim).

Pendapat kedua, yaitu setelah waktu 'Ashar. Dan ini adalah dua pendapat yang paling kuat. (Zaadul Ma'ad I/389-390).

4. Bersedekah di dalamnya kebih baik daripada bersedekah pada hari lainnya

Ibnul Qayyim berkata, "Bersedekah pada hari Jum'at dibandingkan hari-hari lainnya dalam sepekan, seperti bersedekah pada bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan lainnya."

Dan di dalam hadits Ka'ab (dikatakan),

والصدقة فيه  أعظم من الصدقة في سائر الأيام

"Bersedekah di dalamnya lebih besar (pahalanya) daripada bersedekah pada hari lainnya." (hadits mauquf shahih namun memiliki hukum marfu').

5. Ia adalah hari dimana Allah Azza wa Jalla memuliakan di dalamnya para wali-wali-Nya kaum mukminin di dalam surga.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, beliau berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla,

(( وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ))

"Dan pada sisi kami ada tambahannya." (QS Qaf, 35)

Beliau berkata, "Allah muliakan mereka pada tiap hari Jum'at."

6. Ia adalah hari 'Ied (perayaan) yang berulang-ulang setiap pekan.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الجمعة فليغتسل…

"Sesungguhnya hari ini adalah hari 'Ied yang Alloh jadikan bagi kaum Muslimin, barangsiapa yang mendapati hari Jum'at hendaknya ia mandi…" (HR Ibnu Majah dalam Shahih at-Targhib I/298).

7. Ia adalah hari yang menghapuskan dosa-dosa.

Dari Salman beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

لا يغتسل  رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم  الإمام إلا غفر له ما  بينه وبين الجمعة الأخرى

"Tidaklah seorang hamba mandi pada hari Jum'at dan bersuci dengan sebaik-baik bersuci, lalu ia meminyaki rambutnya atau berparfum dengan minyak wangi, kemudian ia keluar (menunaikan sholat Jum'at) dan tidak memisahkan antara dua orang (yang duduk), kemudian ia melakukan sholat apa yang diwajibkan atasnya dan ia diam ketika Imam berkhutbah, melainkan segala dosanya akan diampuni antara hari Jum'at ini dengan Jum'at lainnya." (HR Bukhari).

8. Orang yang berjalan untuk menunaikan sholat Jum'at, pada tiap langkah kakinya ada pahala puasa dan sholat setahun.

Ssebagaimana hadits Aus bin Aus radhiyallahu 'anhu beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت, كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير

"Barangsiapa yang mandi lalu berwudhu pada hari Jum'at, lalu ia bersegera dan bergegas (untuk sholat), kemudian ia mendekat kepada imam dan diam, maka baginya pada setiap langkah kaki yang ia langkahkan (ada pahala) puasa dan sholat setahun, dan yang demikian ini adalah sesuatu yang mudah bagi Alloh." (HR Ahmad dan Ashhabus Sunnan, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Allohu Akbar! Setiap langkah yang diayun menuju sholat Jum'at sepadan dengan puasa dan sholat setahun?!

Dimana orang-orang yang mau berlekas untuk menuju kebesaran ini?! Dimana orang-orang yang menginginkan anugerah ini?!

(( ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوْ الفَضْلِ العَظِيْمِ ))

"Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar." (QS al-Hadiid, 21)

9. Jahannam itu dinyalakan –yaitu dikobarkan apinya- setiap hari dalam sepekan kecuali pada hari Jum'at.

Yang mana hal ini sebagai (salah satu bentuk) pemuliaan terhadap hari yang agung ini. (Lihat Zaadul Ma'ad I/387).

10. Meninggal pada hari Jum'at atau malamnya merupakan tanda-tanda husnul khotimah.

Dimana orang yang wafat pada hari ini akan aman dari siksa kubur dan dari pertanyaan dua Malaikat. Dari Ibnu 'Amr radhiyallahu 'anhuma beliau berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda,

ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر

"Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at, kecuali Alloh Ta'ala lindungi dari fitnah kubur." (R Ahmad dan Turmudi, dishahihkan oleh al-Albani).

sumber: fimadani.com

***

Amalan-Amalan yang Disyari'atkan pada Hari Jum'at

1. Memperbanyak shalawat

Dari Abu Umamah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata, "Perbanyaklah shalawat kepadaku setiap hari jum'at karena shalawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari jum'at, maka barangsiapa yang paling banyak bershalawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku." (HR. Baihaqi dengan sanad shahih)

2. Membaca surat Al Kahfi

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa membaca surat Al-Kahfi pada hari jum'at akan diberikan cahaya baginya diantara dua jum'at." (HR. Al Hakim dan Baihaqi dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

3. Memperbanyak do'a

4. Amalan-amalan shalat jum'at
- Mandi, bersiwak, dan memakai wangi-wangian.
- Berpagi-pagi menuju tempat shalat jum'at.
- Diam mendengarkan khatib berkhutbah.
- Memakai pakaian yang terbaik.
- Melakukan shalat sunnah selama imam belum naik ke atas mimbar.

Demo Tolak BBM Naik, Seorang Mahasiswa Makassar Tertembak

Posted: 06 Nov 2014 05:32 AM PST



MAKASSAR - Unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai memakan korban. Seorang mahasiswa, Sapriadi alias Bando (20), terkena peluru saat bentrokan di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sapriadi alias Bando adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT). Korban Sapriadi alias Bando mengalami luka tembak di bagian bahu sebelah kiri. Kini, dalam perawatan Rumah Sakit Faisal.

Diketahui, korban Sapriadi alias Bando adalah koordinator lapangan (korlap) aksi unjuk rasa dari mahasiswa UIT. Unjuk rasa itu digelar di Jalan AP Pettarani, Kamis (6/11/2014) sekitar pukul 18.00 WITA.

*sumber: Sindonews

Baca juga: Polri Siap Pasang Badan jika Program Jokowi Diprotes Rakyat 

Yusril: Kelola Negara Tak Seperti Kelola Warung

Posted: 06 Nov 2014 03:47 AM PST



Pakar hukum tata negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk hati-hati mengeluarkan pernyataan mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu 'sakti' Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Yusril juga 'menyentil' Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani terkait pernyataannya tentang kebijakan tiga kartu sakti Jokowi akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres).

Pratikno kemarin mengatakan, dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR. Yusril menjelaskan, kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP.

Karena itu, katanya, jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara.

"Sebab, dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai 'kompensasi' kenaikan BBM yang akan dilakukan pemerintah," kata dia dalam keterangannnya, Kamis (6/11/2014).

Yusril menjelaskan, penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka. "Saya berharap Mensesneg Pratikno juga jangan bicara asbun (asal bunyi) seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negara," tandas Yusril.

Yusril mengatakan sampai saat ini belum jelas apa dasar hukum tiga kartu 'sakti' Presiden Jokowi. "Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai. Hal seperti itu sudah dilakukan sejak SBY. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya," kata dia.

Jelas Yusril, cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan.

Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, terang Yusril, Presiden harus bicara dulu dengan DPR, karena DPR memegang hak anggaran.

Karena itu, ia berpesan agar kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN diperhatikan. "Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," ujar Yusril.

Sebelumnya Puan mengatakan kebijakan tiga kartu sakti Jokowi akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres) yang akan diteken Presiden Jokowi.

"Puan harus tahu bahwa Inpres dan Keppres itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI. Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden, dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," jelas Yusril. [air]

Sumber : Rakyat Merdeka Online

Pemkot Bandung Sewa Pesawat Hercules Nonton Final ISL Di Palembang

Posted: 06 Nov 2014 03:42 AM PST


BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menyewa sebuah pesawat Hercules TNI-AU untuk mengangkut pejabat dan sejumlah anggota DPRD Kota Bandung menuju Palembang guna menonton partai final Persib melawan Persipura di Stadion Jakabaring Palembang, Sumsel, Jumat (7/10/2014).

"Kami berangkat sama-sama dengan Hercules dari Bandung, sudah mendapatkan tiket dalam jumlah banyak ke Palembang, jadi pakai pesawat itu," kata Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (6/11/2014).

Rombongan Wali Kota dan jajarannya akan bertolak dari Lanud Husein Sastranegara Bandung langsung ke Bandara Sultan Badaruddin Palembang.

Pejabat dan Bobotoh (sebutan untuk pendukung klub sepak bola Persib Bandung) melakukan dukungan besar-besaran pada partai final Persib melawan Persipura.

Selain rombongan Ridwan Kamil dari Bandung yang akan langsung berangkat menggunakan pesawat Hercules, juga sekitar 14.000 penonton berangkat ke Palembang yang diangkut dengan menggunakan 70 unit bus dari Kota Kembang.

Sebelumnya, terdapat sekitar 3.000 Bobotoh yang sudah ada di Palembang, mereka mengikuti pertandingan Persib pada babak semifinal yang mana Persib mengalahkan Arema Cronous 3-1.

Wali Kota Bandung menyatakan kecewa karena partai final Liga Super Indonesia 2014 tidak jadi digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Padahal pertandingan final itu merupakan sejarah yang harus digelar di stadion yang merupakan representasi dari sepak bola di Tanah Air.

"Sayang sekali final tidak digelar di Stadion Gelora Bung Karno, padahal ini partai puncak yang seharusnya digelar di stadion yang merupakan representasi dari sepak bola nasional," katanya.

Namun demikian, dia berharap kondisi itu tidak mempengaruhi Tim Persib untuk bisa merealisasikan targetnya menjadi juara Liga Super Indonesia (LSI) 2014.

"Mudah-mudahan tidak banyak berpengaruh kepada pemain, lihat saja animo Bobotoh yang berangkat ke Palembang begitu besar. Saatnya Persib meraih hasil terbaik," kata Ridwan Kamil menambahkan.

*sumber: Antara

Pendiri NU Akan Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Posted: 06 Nov 2014 03:32 AM PST



Empat orang tokoh bangsa Indonesia akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada Jumat (7/11) esok hari.

Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, menyatakan keempat tokoh bangsa akan mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Tedjo Edhi Purdijatno.

"Besok, Jumat (7/11), Menkopolhukkam akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada empat tokoh bangsa," tutur Khofifah pada Kamis (6/11) siang.

Keempat tokoh itu, jelas Khofifah, adalah almarhum Letjen TNI Purn. Djamin Ginting dari Tanah Karo, Sumatera Utara; almarhum Sukamdi Kartodiredjo dari Blitar, Jawa Timur; almarhum HR. Muhammad Mangunprodjo dari Sragen, Jawa Tengah dan KH. Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

KH Abdul Wahab Hasbullah dikenal sebagai pendiri NU. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu harian umum "Soeara Nahdlatul Oelama" atau Soeara NO dan Berita Nahdlatul Ulama.

Penganuegarahan gelar pahlawan nasional ini, lanjutnya, sudah melalui proses oleh Panitia Nasional Hari Pahlawan. Ketuanya adalah Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo.

"Atas nama Kemensos, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia hari pahlawan. Dengan kebersamaan dari seluruh tim panitia ini, insya Allah acara dapat berjalan lancar," papar Khofifah.

Khofifah menyampaikan hal ini saat memberikan kata sambutan dalam acara 'Silaturrahim Kementerian Sosial dengan Veteran Seroja dalam Rangka Peringatan Hari Pahlawan tahun 2014'.

Acara berlangsung di Kompleks Pemukiman Seroja, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi pada Kamis (6/11) siang.

Acara ini dihadiri pula oleh Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa; putra pahlawan nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo; Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu; Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkot Bekasi, Agus Dharma; dan Staf Khusus Wali Kota Bekasi, Junaedi.

Acara ini terselenggara atas bantuan program CSR Bank Artha Graha bertajuk 'Artha Graha Peduli'.

*sumber: ROL

"MENGUAK SUMBER DANA (6,5 TRILIUN) KARTU SAKTI JOKOWI" by @SangPemburu99

Posted: 06 Nov 2014 03:17 AM PST



Belum genap sebulan menjabat, Presiden Jokowi sudah membuat gebrakan yang cukup menghebohkan dengan meluncurkan 3 "kartu sakti"nya.

3 kartu sakti Jokowi itu adalah: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Peluncuran 3 kartu sakti itu dilakukan Jokowi di Kantor Pos Besar, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2014) http://t.co/AbBK5ZJF7K

Peluncuran 3 kartu sakti itu pun tak pelak mengundang kontroversi baik di media massa terlebih lagi media sosial seperti twitter & FB.

Dan kontroversi yang terjadi itu lebih luas skalanya daripada sekedar "kontroversi hati" ala Vicky Prasetyo. Mengapa demikian? :-)

Karena peluncuran 3 kartu sakti Jokowi yang super cepat itu memang mengundang segudang pertanyaan publik.

Apalagi peluncuran 3 kartu sakti Jokowi itu dilakukan menjelang pengumuman kenaikan harga BBM.

Dan menjadi mudah ditebak tujuan peluncuran 3 kartu sakti yang "ujug-ujug" itu yaitu untuk meredam kemarahan publik thd kenaikan harga BBM.

Sehingga dalam konteks ini bisa dikatakan bahwa 3 kartu sakti itu merupakan "wujud baru" dari BLSM zaman SBY.

Meskipun 2 dari 3 kartu sakti Jokowi itu merupakan program unggulan Jokowi yang didengung2kan saat kampanye lalu https://t.co/1spWGZSRMu

Namun dari timing peluncurannya yang terkesan "kesusu" menjadi sulit dibantah bila itu semua tdk lepas dari rencana kenaikan harga BBM.

3 hal pokok yang menjadi pangkal kontroversi peluncuran 3 kartu Jokowi itu adalah: dasar hukum, sumber dana, dan proses tendernya.

Pertanyaan2 ini banyak disuarakan aktivis socmed, contohnya bang @jonru (pic)


Menanggapi gencarnya pemberitaan dan kontroversi tentang 3 kartu sakti itu, beberapa pejabat angkat bicara, sayangnya malah terkesan ASBUN.

Misalnya Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani bilang bhw sedang dibuat dasar hukum 3 kartu itu berupa Inpres/Keppres.

Ini beritanya>>> Puan Siapkan Payung Hukum Kartu Sakti Jokowi http://t.co/0r9O9oGlOj

Saya gak ragu menyebut Bu Menko Puan Maharani itu ASBUN, lha tokoh sekelas Prof @Yusrilihza_Mhd juga menyebut Puan ASBUN.

Baca kultwit Prof @Yusrilihza_Mhd ini>> Soal 3 #KartuSaktiJokowi, Puan dan Pratikno Jangan Asbun!

Puan Maharani disebut ASBUN karena tidak paham bahwa INPRES dan KEPPRES bukanlah instrumen hukum dlm hierarkhi peraturan perundang2an RI.

Mungkin karena masih baru, Bu Menko Puan belum sempat membaca UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(1) Dalam Pasal 7 UU 12/2011 itu, yg termasuk instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang2an adalah: UUD 1945, Tap MPR, UU/Perppu, ..

(2)...Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tapi saya berbaik sangka bahwa mungkin saja Bu Menko Puan "keseleo lidah" bahwa yg dia maksud bukan Inpres/Keppres tapi Perpres :-)

Dan itu "wajar" karena sebagai pejabat baru, Bu Menko Puan belum bisa membedakan antara Prepres, Inpres, dan Keppres :-) cc @Yusrilihza_Mhd

Mari kita melangkah ke isu utama yang menjadi inti kultwit ini, yaitu soal SUMBER DANA 3 kartu sakti Jokowi itu.

Banyak pihak menebak-nebak darimana gerangan sumber dana untuk membiayai program 3 kartu sakti Jokowi yang konon sebesar 6,5 Trilyiun itu?

Dugaan tentang darimana sesungguhnya sumber dana 3 kartu sakti Jokowi itu pun bermunculan. Mari kita ulas dan telaah satu persatu :-)

Dugaan pertama: sumber dana Jokowi itu berasal dari para cukong yang selama ini berada di balik Jokowi. Ini jelas dugaan yang ngawur :-)

Ya kalaupun cukong2 itu memang ada, mana mau mereka sekarang keluar duit. Justru sekaranglah waktunya "memanen investasi" ke mereka ke JKW.

Sekarang lah waktunya bagi mereka yang telah "menanam saham" sampai terpilihnya Jokowi menjadi Presiden untuk "berpesta". Bukan keluar duit!

"Berpesta" di sini maksudnya adalah memperoleh segala macam benefit yang mungkin diperoleh dengan memanfaatkan posisi Jokowi sbg Presiden.

Jadi kita abaikan saja dugaan bahwa sumber dana 3 kartu sakti Jokowi itu dari duit para "cukong".

Dugaan kedua, sumber dana program 3 kartu sakti Jokowi berasal dari dana BANSOS. Menurut saya, ini juga keliru. Mengapa demikian?

Karena anggaran untuk BANSOS itu sudah ada kriterianya menyangkut siapa pemberi bantuan, siapa penerimanya, dan tujuan penggunannya.

Pemberi BANSOS meliputi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Pemerintah Daerah. Dan ini sudah dialokasikan masing2 besarnya.

Artinya, dana BANSOS yang puluhan triliun itu tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda, tidak menumpuk dalam satu institusi.

Dan masing2 instansi (pusat/daerah) yang dialokasikan dana BANSOS itu sudah memiliki program sendiri2, misalnya untuk BOS dan PNPM Mandiri.

Sehingga tidak bisa semena2 dana BANSOS yg tersebar di berbagai instansi itu ditarik serentak dan dialihkan utk membiayai kartu sakti itu.

Apalagi ini sudah mendekati akhir tahun sehingga sangat mungkin alokasi dana BANSOS di tiap instansi itu sebagian besar sudah habis terserap

Dugaan ketiga: Dana utk membiayai 3 kartu sakti Jokowi itu bersumber dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN. Ini juga ngawur!

Ironisnya, informasi ngawur itu bersumber dari pejabat tinggi yang merupakan orang terdekat Presiden Jokowi: Mensesneg Pratikno!

Coba baca>> Mensesneg: Anggaran Kartu Sakti Jokowi Bukan dari APBN - See more at: http://t.co/kWG5agUP0B

Saya sangat menyayangkan, seorang Mensesneg yang juga mantan Rektor UGM kok bisa2nya mengeluarkan statement ngawur begitu. :-(

Pernyataan ngawur Mensesneg Pratikno itu keluar setelah Wakil Ketua DPR @Fahrihamzah mempertanyakan darimana sumber dana 3 kartu itu.

Saya nggak tahu persis, apakah pernyataan ngawur Mensesneg itu hanya ungkapan spontan karena dalam situasi terdesak dicecar wartawan?

Atau memang upaya untuk menghindar dari pertanyaan DPR dengan dalih dana CSR tidak masuk APBN? Moga2 dugaan kedua ini salah.

Atau mungkin spt kasus Puan, sbg pejabat baru, Pak Pratikno blm sempat mempelajari peraturan perundangan di bidang keuangan negara :-(

Tokoh sekelas Prof @Yusrilihza_Mhd pun mengingatkan Mensesneg Pratikno agar jangan asbun dan pikirkan dulu dalam2 sebelum bicara & bertindak

Karena memang mengelola negara tidak sesederhana mengelola rumah tangga atau warung tegal. Segala yang dipikirkan langsung bisa dieksekusi.

Mohon maaf kepada pemilik warung tegal, bukan bermaksud merendahkan. Hanya sebagai komparasi saja bhw mengelola negara ada aturan yg jelas.

Meski BUMN adalah milik negara, namun bukan berarti Presiden bisa semena2 menarik dana BUMN, termasuk dana CSR. Ada aturan mainnya.

BUMN itu adalah kekayaan negara yang dipisahkan yg tunduk pd UU 19/2003. Sehingga antara negara dan BUMN adalah 2 entitas yang "terpisah".

Negara bisa memperoleh dana dari BUMN dengan 2 jalan: pertama melalui dividen berdasarkan hasil RUPS sesuai % kepemilikan saham pemerintah.

Kedua, dengan melakukan privatisasi terhadap BUMN yang bersangkutan. Bahasa terangnya: menjual BUMN itu.

Di luar kedua cara itu, negara bisa memperoleh dana dari BUMN melalui pajak2 (PPN, PPh, dst) yang dibayar BUMN itu krn kegiatan operasinya.

Sebaliknya, bila negara mau membantu BUMN juga ada aturan mainnya, yaitu melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara yg diatur dlm PP.

Dengan demikian, relasi antara negara sebagai pemilik BUMN dengan BUMN ada aturan mainnya. Tidak bisa main hantam begitu saja.

Begitu pun dengan CSR BUMN. Tidak bisa Presiden serta merta memerintahkan semua BUMN mengumpulkan dana CSR-nya utk membiayai kartu sakti.

Dana CSR yang telah disiapkan masing2 BUMN itu tentu sudah ada perencanaannya, mau digunakan untuk membiayai kegiatan apa saja.

Dan jelas bahwa penyaluran dana melalui kartu sakti bukanlah termasuk kegiatan BUMN dlm melaksanakan corporate social responsibility mereka.

Belum lagi soal timing yang kurang masuk akal. Sekarang sudah mendekati akhir tahun, artinya dana2 CSR di masing2 BUMN itu tinggal sedikit.

Lalu melalui instrumen hukum apa Presiden bisa memerintahkan BUMN menyetorkan sisa dana CSR-nya kepada Pemerintah? Nggak ada!

Dengan demikian menjadi jelas bahwa informasi yg menyatakan 3 kartu sakti Jokowi itu dibiayai dari dana CSR BUMN adalah HOAX alias BOHONG.

Kalau dari cukong bukan, dari BANSOS K/L bukan, dari CSR juga bukan, lalu darimana sesungguhnya sumber dana utk program 3 kartu sakti itu?

Jawabannya, yang jelas dari dana APBN, tidak mungkin bukan dari APBN. Hanya pertanyaannya, dari pos manakah dana itu diambil?

Sebelum masuk lebih dalam, mungkin saya jelaskan dulu sekilas tentang postur APBN kita.

Jadi secara garis besar APBN kita itu ada 2 sisi, sisi pendapatan dan sisi belanja.

Pada prinsipnya semua uang yang akan dibelanjakan dalam APBN telah dibagi habis ke semua Kementerian/Lembaga dan transfer ke Daerah.

Semua Kementerian/Lembaga telah mendapat alokasi untuk belanjanya masing2 yang tertuang dalam RKA-KL dan DIPA-nya.

Bagi yg belum tahu, RKA-KL = Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; DIPA=Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Kementerian/Lembaga tidak bisa melakukan belanja di luar yang telah dituangkan dalam DIPA-nya masing2, untuk apa saja. Itu prinsip.

Kalau pun suatu Kementerian/Lembaga akan merubah peruntukan alokasi belanjanya itu harus mengajukan revisi DIPA.

Bahkan utnuk level belanja tertentu, sebelum mengajukan revisi DIPA, Kementerian/Lembaga hrs mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR

Bahkan untuk level belanja tertentu, sebelum mengajukan revisi DIPA, Kementerian/Lembaga hrs mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR

Dengan demikian menjadi mustahil bila program 3 kartu sakti Jokowi itu berasal dari anggaran Kementerian/Lembaga krn jelas2 blm dialokasikan

Namun untuk diketahui, di luar Bagian Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga (masing2 K/L punya nomor BA sendiri), ada yg namanya BA Lain-Lain.

Prinsipnya, suatu belanja bisa "ditaruh" di BA Lain-Lain bila merupakan sesuatu yg sifatnya "khusus" dan "darurat".

"Khusus" artinya belanja itu tidak dapat "ditempelkan" di BA K/L manapun. Misalnya utk subsidi BBM dan bayar bunga utang negara.

Termasuk dulu di zaman SBY ada program BLSM sbg kompensasi kenaikan harga BBM masuk kategori "khusus" ini.

Di zaman SBY, uang utk BLSM diambil dari dana yg semula dialokasikan utk membayar subsidi BBM namun masih sisa krn harga BBM-nya dinaikkan.

Namun dana BLSM bisa juga "dialokasikan" di awal penyusunan APBN bila memang dari awal sudah ada rencana kenaikan harga BBM.

Dan karena APBN 2014 ini adalah peninggalan SBY, dana BLSM itu sangat mungkin sudah dialokasikan krn diperkirakan harga BBM naik tahun ini.

Dugaan ini mjd nampak benang merahnya dgn desakan Jokowi kepada SBY untuk secepatnya menaikkan harga BBM sblm pelantikan dirinya.

Krn sangat mungkin saat itu Jokowi sdh mendapat "bocoran" bahwa sudah dialokasikan sekian triliun utk program kompensasi kenaikan harga BBM.

Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa dana 6,5 T yg dipakai utk membiayai 3 kartu sakti itu berasal dari sini.

Oh ya, hampir lupa. Kategori belanja kedua yg bisa ditaruh di BA Lain-Lain ini adalah yang sifatnya "darurat" dan sulit diperkirakan.

Contohnya dana untuk penanggulangan bencana yang skalanya besar, misalnya gempa bumi dan tsunami. Itu semua dialokasikan di BA Lain2 ini.

Kembali ke dana 6,5 T tadi kenapa DPR tidak tahu? Sangat mungkin krn dana itu blm jelas nomenklaturnya dlm BA Lain2 itu.

Jadi sangat mungkin saat pembahasan, DPR hanya tahu dana di BA Lain2 itu untuk apa saja secara umum. Karena mmg di sini bukan fokus DPR.

Sekedar diketahui, Bagian Anggaran Lain2 merupakan domain Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Itu tadi soal sumber dana. Lalu bagaimana dengan dasar hukumnya? Semua bisa diatur, tinggal dicari "celah"nya saja dimana. Gak percaya? :)

Jadi "skenarionya" untuk mengamankan kebijakan 3 kartu sakti itu (dari sisi dasar hukum) kurang lebih begini...

Program 3 kartu itu akan dibuatkan payung hukum berupa Perpres, bukan Inpres atau Keppres seperti kata Bu Menko Puan ya :-)

Lalu bagaimana agar Perpres itu punya cantolan? Tinggal dicari saja celahnya peraturan di atasnya. Contohnya gini...

KIS (Kartu Indonesia Sehat) merupakan "perluasan" dari program Jaminan Kesehatan nasional (JKN) yang telah memiliki payung hukum. Mudah kan?

Dgn demikian, memang tdk perlu persetujuan DPR untuk program 3 kartu itu. Kalaupun dipanggil DPR, Pemerintah sdh siap dgn "alibi"nya itu.

Kenapa tdk perlu persetujuan DPR? Karena Perpres memang domain Presiden sbg pelaksanaan aturan di atasnya (UU atau PP).

Bila dipandang perlu, DPR hanya bisa memanggil Pemerintah utk menjelaskan itu semua. Dan saya yakin Pemerintah sdh siap dgn itu semua :)

Tapi kalau seperti itu yg kasihan biasanya menteri/dirjennya, krn mereka yg biasanya memberi keterangan ke DPR. Kalau presidennya aman2 aja.

Jadi program 3 kartu sakti ini meski terkesan aneh dan grusa-grusu, tapi sdh diperhitungkan "way out"nya nanti. :-)

Oh ya agak terlupa, agar lebih "smooth", anggaran 6,5T tadi dlm wkt dekat ini sangat mungkin akan dialihkan ke BA K/L (Kemsos/Kemkes).

Jadi soal sumber dana beres, soal dasar hukum beres. Begitu mungkin yg ada dlm pikiran Pak Jokowi. Tapi itu td, yg kasihan yg di bawahnya :)

Dan selanjutnya, harga BBM telah siap dinaikkan. Sementara publik masih disibukkan dgn kontroversi 3 kartu sakti ini. :-)

Saya cukupkan kultwit kali ini. Semoga menambah wawasan kita semua. Salam... :-)

*dari twit @SangPemburu99 (Kamis, 6/11/2014)

PKS: Jokowi Tidak Benar Kalau Tiba-tiba Batalkan Jembatan Selat Sunda

Posted: 06 Nov 2014 01:48 AM PST



Jakarta (6/11) - Anggota Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo, menegaskan tidak benar jika pemerintahan di bawah Presiden Jokowi tiba-tiba menghentikan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Pasalnya proyek ini sudah dirancang dan diputuskan pemerintah sebelumnya. Studi kelayakan juga dilakukan melalui proses yang panjang serta telah ada Keppresnya.

"Ini menunjukkan pemerintah menganut manajemen sporadis. Manajemen seperti ini tidak benar. Mestinya diperhatikan dulu apakah proyek ini masuk prioritas Rencana Pembangunan Jangka panjang (RPJP) atau tidak. Jadi tidak bisa tiba-tiba dihentikan," kata politisi PKS ini di Jakarta, Kamis (6/11).

Hal itu dikemukakan Sigit menanggapi pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang memastikan pemerintah tidak akan melanjutkan pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS). Penghentian proyek seharga Rp 200 Triliun tersebut disebabkan banyak pertimbangan, salah satunya tidak selarasnya dengan konsep kemaritiman yang digagas Presiden Joko Widodo saat ini. Sehingga Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menghentikannya.

Sofyan mengatakan, sejak proyek tersebut dimunculkan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), banyak kalangan yang menilai pesimis rencana jembatan terpanjang di dunia itu bakal terwujud. Biaya pembangunan jembatan itu dianggap terlalu besar, di sisi lain dampak yang dihasilkan terhadap sektor kemaritiman dianggap minim. "Itu masih ide dan wacana, dan memang belum memutuskan go a head juga sejak dulu," kata Sofyan.

Pembangunan JSS yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera diperkirakan memakan waktu 10 tahun. Jika proyek dimulai 2013, dengan studi kelayakan selama 2 tahun, maka pembangunan JSS akan selesai pada tahun 2025.

Menurut Sigit, saat ide pembangunan mega proyek itu dilontarkan, pihaknya menyatakan tidak setuju. Namun karena saat itu Kementerian PU tetap "keukeuh", akhirnya Komisi V menyatakan persetujuannya. Karena itu, kalau sekarang dihentikan secara tiba-tiba, bagaimana pekerjaan, dana, dan sumber daya dari PU yang telah disiapkan selama ini.

Sebelum memutuskan atau membatalkan suatu proyek, anggota dewan ini menyarankan sebaiknya dibicarakan dulu. Kalaupun akan mengalihkan kepada pembangunan pelabuhan, dermaga, atau pembelian kapal-kapal nelayan untuk mendukung visi negara maritim Presiden Jokowi, itu pun harus dibicarakan dengan DPR.

"Intinya pemerintah dengan manajemen sporadis semacam ini tidak benar, bahkan kerjanya akan kedodoran," kata Sigit menambahkan. (mp)

Foto : naefurodji/parlemen/hr.
Sumber: http://dpr.go.id

Mendagri: Kolom Agama di KTP Boleh Dikosongkan

Posted: 06 Nov 2014 01:05 AM PST


JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan warga Negara Indonesia (WNI) penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh Pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP atau KTP-el).

"Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu Menteri Agama untuk membahas ini. Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Dengan demikian, artinya WNI pemeluk keyakinan seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan dan Malim, namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi boleh mengoreksi kolom agama mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam KTP-el adalah agama resmi yang diakui Pemerintah.

Sehingga, untuk mengisi kolom agama dengan keyakinan memerlukan waktu untuk melakukan perubahan atas UU tersebut.

"Dalam Undang-undang jelas ada enam agama yang boleh dicantumkan dalam e-KTP atau KTP-el, sehingga kalau ingin ditambah akan memerlukan waktu untuk mengubahnya. Tapi kalau mereka mau mengkosongkan kolom itu ya tidak masalah," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Irman mengatakan pihaknya sudah mendiskusikannya dengan kelompok agama mengenai kolom keyakinan tersebut.

"Kami sudah pernah membahasnya dengan MUI dan NU serta diundang oleh Wantimpres. Memang ada perdebatan yang di satu pihak mengatakan semua boleh dicantumkan, tetapi sebagian besar menyatakan Negara berhak melakukan pembatasan agama yang bisa didaftarkan. Sehingga, kesepakatannya adalah dalam kolom agama di KTP hanya untuk agama yang sudah diakui," jelas Irman.

*sumber: Antara

Adian Napitupulu Bantah Tidur Saat Sidang, Fraksi PDIP Akan Klarifikasi

Posted: 06 Nov 2014 12:45 AM PST



JAKARTA – Dilansir dari Tribunnews.com, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu membantah tertidur dalam rapat paripurna tersebut. Adian mengaku hanya leyeh-leyeh santai dan tidak tertidur.

"Kan itu pukul 10.00 WIB, itu kalau pagi lagi segar-segarnya, kalau gaya gue emang kenapa. Gue itu kalau dalam bahasa Jawa itu leyeh-leyeh," kata Adian di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Saat ditemui media, Adian memakai jaket kulit cokelat menutup kemeja putih dengan dipadu dasi merah. Ia mengakui foto yang beredar tetapi membantah tertidur.

Saat itu, Adian hanya duduk didepan selama 15 menit. Kemudian ia kembali ke belakang. "Saya kembali ke belakang soalnya di depan kan enggak bisa ngerokok," katanya.

Meskipun dalam keadaan leyeh-leyeh, namun ia tetap fokus mendengarkan pembicaraan dalam paripurna. "Gue itu paling kuat melek, boleh ditanya," ungkapnya.

Adian Napitupulu menjadi sorotan media sosial karena foto 'bobo siang' saat paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH). (Baca: Dulu Gemar Bully Anggota Dewan yang Tidur, Adian Napitupulu Malah Tidur Saat Paripurna)

Menanggapi hal tersebut, Ketua fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya akan meminta keterangan dari yang bersangkutan.

"Yang pertama kami akan panggil. Kami tahu, meskipun Adian masih muda dia punya penyakit jantung. Apakah dia tertidur, atau karena sakit. Kita harus lihat aspek kemanusiaan dan dipertimbangkan," kata Basarah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/11/2014), dilansir Tribunnews.

Menurutnya, Adian sebagai aktivis yang memiliki idealisme tinggi bakal menjadi pertimbangan khusus. Namun jika dirinya ternyata sakit, Adian diminta untuk berobat.

PDIP akan berlaku arif dan bijaksana kalau dia tidur akan ditegur, kalau sakit akan diminta berobat. "Kita akan klarifikasai dulu," katanya.

Pandangan Prof. Yusril Terkait Aspek Hukum Program 'Kartu Sakti' Jokowi

Posted: 06 Nov 2014 12:33 AM PST



1. Sampai siang ini belum jelas apa dasar hukum dikeluarkannya kebijakan 3 jenis kartu sakti KIS, KIP dan KKS oleh Presiden Jokowi.

2. Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan bbm memang patut dihargai. Hal spt itu sdh dilakukan sejak SBY.

3. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya. Cara mengelola negara tdk sama dengan mengelola rumah tangga ato warung.

4. Kalo mengelola rumah tangga atau warung, apa yg terlintas dlm pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tdk begitu.

5. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu landasan hukumnya agar kebijakan itu dpt dipertanggungjawabkan.

6. Kalau kebijakan itu berkaitan dg keuangan negara, Presiden harus bicara dulu dengan DPR.

7. DPR memegang hak anggaran. Karena itu perhatian kesepakatan2 dg DPR yg sdh dituangkan dalam UU APBN.

8. Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar.

9. Puan katakan kebijakan tiga kartu sakti itu akan dibuatkan payung hukumnya dlm bentuk INPRES dan KEPPRES yg akan diteken Presiden Jokowi.

10. Puan harus tahu bahwa INPRES dan KEPPRES itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang2an RI.

11. Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sbg instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

12. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan spt mengangkat dan memberhentikan pejabat.

13. Mensesneg Pratikno juga hatus bicara hati2 mengenai sumber dana yg digunakan untuk membiayai kebijakan 3 kartu sakti.

14. Dia katakan dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. Jadi bukan dana APBN sehingga tdk perlu dibahas dengan DPR.

15. Kekayaan BUMN itu kekayaan yg sdh dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP.

16. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tsb haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara.

17. Sebab dana yg disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan Pemerintah sbg "kompensasi" kenaikan bbm yg akan dilakukan Pemerintah.

18. Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti bukanlah kegiatan BUMN dlm melaksanakan corporate social responsibility mereka.

19. Saya berharap Mensesneg Sutikno juga jangan bicara asbun spt Puan. Pikirkan dulu dalam2 sebelum bicara dan bertindak dlm mengutus negara.

20. Demikian pesan saya. Yang mau kutip silahkan. Salam.

*dari twit @YusrilIhza_Mhd (Kamis, 6/11/2014)

Fahri : Nasib Kartu Jokowi Bisa Sama Dengan Century

Posted: 06 Nov 2014 12:15 AM PST

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan pemerintahan Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam mengeksekusi kebijakannya, terutama terkait tiga kartu 'sakti', Kartu Indonesia Sehat (KIH), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurutnya, niat baik Jokowi dalam menjalankan kebijakannya haruslah sesuai dengan koridor hukum yang ada.

Fahri khawatir tiga kartu Jokowi ini akan menimbulkan masalah karena belum dikoordinasikan dengan lembaga legislatif yang punya tugas budgeting.

Fahri juga mengatakan untuk membuat kartu dibutuhkan dana triliunan rupiah yang tentu saja menggunakan sistem tender.

"Satu kartu saja kan bisa Rp 5 ribu, dikali 14 juta (kartu) bisa triliunan, ini kartu doang. Miliar saja ditender apalagi triliun. Jadi ini nggak main-main, harus ada legalitas sesuai prosedur hukum," ujar Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2014.

Fahri menjelaskan, tiga kartu Jokowi tersebut berpotensi memiliki nasib serupa dengan kebijakan likuidasi Bank Century yang dilakukan pemerintahan SBY di masa awal pemerintahannya dulu.

"Jadi bisa-bisa disalahkan itikad baik ini. Ingat kayak kasus Century, dibilang itikad baik tapi efeknya apa? Orang masuk bui, itu yang saya takutkan, kalau nggak ngajak dewan bisa gak?" tutupnya. (fs)

[Pura-pura Bela Rakyat] Arbi Sanit : PDI P Mulai Khianati Rakyat

Posted: 05 Nov 2014 11:30 PM PST

Penolakan rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Fraksi PDI P di DPR tak berarti membela rakyat. Bahkan, apa yang dilakukan PDIP itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.

Demikian penilaian pengamat politik Arbi Sanit terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.

"Presiden Jokowi dan PDI P itu pengkhianat rakyat. PDI P di DPR tidak usah bersandiwara pura-pura mbelain rakyat," tegas Arbi Sanit, Rabu, 5 November 2014.

PDI P dan koalisinya adalah pengusung Jokowi dan JK pada pilpres Juli 2014 lalu. Jokowi-JK dan partai pendukungnya berjanji untuk menyejahterakan rakyat jika memenangkan pilpres.

Nyatanya, kata Arbi, pemerintahan Jokowi-JK justru membuat kebijakan yang memberatkan rakyat. Arbi menambahkan, Presiden Jokowi dan PDI P mestinya berpikir keras mencari solusi agar subsidi tidak dicabut dari rakyat.

"Ini belum apa-apa sudah mau menaikkan harga BBM, lalu apa bedanya dengan presiden terdahulu?," lanjut Arbi.

Subsidi yang diberikan pemerintah kepada rakyat terkait dengan kenaikan harga BBM dinilai Arbi tidak sebanding dengan lonjakan harga setelah kebijakan tersebut dilakukan. Kebijakan itu pun pernah dilakukan pemerintahan SBY dan dikritik keras oleh PDI P.

Pensiunan dosen FISIP UI ini juga mengkritik Fraksi PDIP yang pura-pura membela rakyat dengan menolak kenaikan harga BBM.

"Kalau menolak itu mestinya dilakukan oleh partai oposisi, bukan partai pendukung presiden," ujar Arbi.

Pernyataan keras Arbi Sanit ini terkait pernyataan Effendi MS Simbolon, anggota DPR dari Fraksi PDI P yang menolak rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Dia menuding pemerintah, khususnya menteri- menteri ekonomi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa.

"Saya meragukan Sofyan Djalil, Rini Soemarno, dan Sudirman Said punya semangat Trisakti," kata Effendi.(ts/ris/fs).

[Meningkatnya Serangan Israel ke Palestina] Jokowi Diminta Segera Tepati Janji Soal Palestina

Posted: 05 Nov 2014 11:00 PM PST

Komisi I DPR meminta pemerintahan Jokowi-JK segera merealisasikan janjinya terhadap dukungan ke negara Palestina. Hal ini dengan kembali meningkatnya serangan Israel ke Palestina pasca banyaknya pengakuan negara-negara Eropa atas kemerdekaan Palestina.

"Pemerintah Jokowi sesuai janji kampanye perlu segera merespon dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rekonstruksi Gaza dan mengambil langkah-langkah diplomatik yang lebih jelas, antara lain percepatan pembukaan konsul kehormatan Indonesia di Palestina," kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq dalam keterangan persnya, Kamis (6/11/2014).

Kekerasan yang akhir-akhir ini meningkat, lanjut Mahfud, akan semakin makin menyurutkan upaya solusi damai kedua belah pihak.

"Kekerasan ini terjadi di tengah kemarahan Israel terhadap arus pengakuan negara Palestina dari negara-negara Eropa," ujarnya.

"Jika terus berlanjut kekerasan ini akan menghambat upaya pemerintah otonomi Palestina melakukan rekonstruksi di Gaza yang mulai terancam krisis memasuki musim dingin," tandasnya. [inilah/fs]

Abraham Samad : Menteri Jokowi Mengidap Cacat Moral

Posted: 05 Nov 2014 10:41 PM PST

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, menteri di kabinet kerja yang enggan melaporkan harta kekayaannya mengidap cacat moral.

"Sederhana saja menilai menteri itu. Jadi kalau dia enggak lapor, moralnya cacat buat apa lagi dia jadi menteri kan, mending lehernya dipotong langsung," ucap keras Abraham saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).

Pria asal Makassar, Sulawesi Selatan itu juga mengatakan, KPK akan memberi tenggang waktu tiga bulan bagi para menteri untuk segera melaporkan harta kekayaannya.

"Kita beri waktu yang cukup luas, karena kita lihat bahwa menteri-menteri ini masih perlu menyesuaikan karena masih baru, jadi kita berikan keluasan," ungkap Abraham.

Abraham menegaskan, laporan kekayaan pejabat negara merupakan tolak ukur integritas seorang menteri.

"Kita menilai, tolak ukurnya kalau menteri itu tidak berintegritas, moralnya cacat, dia tidak melaporkan harta kekayaannya, lain halnya kalau menterinya baik, integritasnya baik, dia tentu akan melaporkan," tutupnya. [okezone/fs]

Kartu Sakti Jokowi Bukan Kompensasi Atas Kenaikan BBM

Posted: 05 Nov 2014 10:30 PM PST

Tiga kartu yang dibagikan oleh pemerintahan RI, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tak ada hubungannya dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Demikian disampaikan oleh Anggota Fraksi PDI P, Effendi Simbolon. Sebab kata dia, tiga kartu tersebut merupakan program unggulan dari Presiden RI Jokowi, pada saat dulu berkampanye di dalam bursa Pilpres 2014.

"Itu tidak ada kaitannya dengan kenaikan BBM. Itu dijual saat kampanye, dan itu menjadi daya tarik Pak Jokowi saat melawan rivalnya, karena jualannya langsung mengena ke masyarakat," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2014.

Meski Effendi mengaku tidak sepakat dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, namun dia sepakat dengan tindakan pemerintah yang membagi-bagikan tiga kartu tersebut, karena itu bukan kompensasi kenaikan harga BBM.

Effendi menuturkan, bahwa untuk membantu masyarakat yang tingkat ekonominya berada di bawah garis kemiskinan, memang diperlukan langkah memberikan bantuan langsung seperti membagi-bagikan tiga kartu tersebut kepada masyarakat miskin.

"Bahkan ada yang bilang buat dong Kartu Indonesia Kaya, Kartu Indonesia Senang, Kartu Indonesia Anti Galau, dengan kartu saja kita bisa tidak galau, bisa kaya, bisa senang. Dan Kartu yang terakhir itu katanya Kartu Indonesia Masuk Surga," candanya. (ts/ris/fs)

Sumber: skalanews

[Amien Rais Diteror] Orang Tak Dikenal Menembak Mobil Amien Rais

Posted: 05 Nov 2014 10:00 PM PST

Aksi teror berupa penembakan yang mengenai mobil Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais menggegerkan banyak pihak.

Menurut anak Amien, Hanafi Rais, sebelum aksi teror penembakan pada Kamis, 6 November dini hari tadi, tidak pernah ada gelagat aneh yang ditujukan kepada ayahnya, baik melalui pesan singkat maupun telepon.

"Enggak ada," ujarnya saat dihubungi.

Hanafi mengaku ketika penembakan terjadi tengah berada di Jakarta untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Bahkan, hari ini dirinya akan mengikuti rapat pleno alat kelengkapan dewan dan badan sebelum meluncur ke Yogyakarta.

"Saya masih di Jakarta, setelah ini baru pulang," tuturnya. (fs)

[Jelang Kunjungan Jokowi] Taman Losari Dirusak

Posted: 05 Nov 2014 09:30 PM PST

Rusaknya anjungan Pantai Losari di Makkasar akibat ratusan bunga dicabut dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo berkunjung ke Makassar.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto yang melakukan pengecekan sejumlah lokasi yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo di area Maccini Sombala of Indonesia (MOI) menyempatkan melihat taman di sepanjang Anjungan Pantai Losari yang sudah rusak. "Tapi ini sulit juga jika dikatakan hanya kenakalan, masa sampai 100 pohon dicabuti dan di buang ke laut. Makanya kita berharap ke depan, seluruh elemen masyarakat terlibat untuk menjaga kota kita ini," ujarnya, Rabu (6/11).

Camat Ujung Pandang Juliani Djafar pun mengeluarkan kebijakan melarang para pedagang kaki lima berjualan di seputar Anjungan Pantai Losari setelah ratusan pohon bunga taman dirusak dan dibuang ke laut. "Jelas kami sangat marah. Apa salahnya bunga-bunga itu sampai dicabuti. Apa maunya orang-orang itu. Yang jelas kami akan cari tahu pelakunya," ujarnya berang usai meninjau taman Losari didampingi Kabag Humas Pemkot Makassar Tenri Palallo di Makassar, Rabu (6/11).

Juliani mengatakan, lebih dari seratusan tanaman bunga ditanam langsung oleh Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersama para pimpinan perusahaan. Bunga-bunga tersebut dibagikan secara gratis untuk ditanam di sepanjang anjungan Losari.

Camat Makassar, terlihat sangat geram dan tidak sanggup menahan emosinya saat mendapati bunga-bunga tersebut sudah mengapung di laut serta kondisi taman yang rusak.

Dia memperkirakan aksi pencabutan bunga di Pantai Losari berlangsung pada saat tengah malam atau di atas pukul 24.00 WITA karena saat itu masih banyak aktivitas dan masih ada petugas yang memantau. [inilah/fs]

Rizal : Aneh Jika Harga BBM Naik

Posted: 05 Nov 2014 09:16 PM PST

Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Aburrahman Wahid (Gus Dur), Rizal Ramli mengatakan, aneh jika harga bahan bakar minyak (BBM) naik.

Pasalnya lanjut dia, harga minya dunia saat ini tengah mengalami penurunan harga.

"Harga minyak bumi turun, seharusnya minyak dalam negeri turun, seharusnya turun," kata Rizal di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Dia menambahkan, jika harga BBM naik, maka akan ada puluhan juta orang yang jatuh dalam garis kemiskinan.

"Sebetulnya bukan berani atau tidak, citra rusak atau tidak, jangan lupa masyarakat nyaris miskin kalau BBM naik, sepuluh juta orang akan miskin," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintahan Jokow-JK berencana akan menaikkan harga BBM. Kisaran penaikan harga BBM pun sekitar Rp3000. [inilah/fs]

KIS dan KIP Dinilai Mendidik Rakyat Untuk Jadi Pengemis

Posted: 05 Nov 2014 05:00 PM PST


Jakarta - Pencetus ide Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Dr Emir Soendoro menilai program jaminan sosial dari Presiden Joko Widodo berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) mendidik rakyat untuk menjadi pengemis.

"Rakyat akan berpikir bahwa itu gratis, tidak ada kewajiban warga negara untuk iuran sama sekali. Padahal, konsep jaminan sosial di Indonesia itu adalah gotong royong," kata Emir Soendoro saat dihubungi di Jakarta, Rabu (5/11), dilansir aktual.co.

Emir menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan meluncurkan KIS disebabkan ketidakpahaman mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan BPJS.

"Di lingkaran Presiden juga sepertinya tidak ada orang-orang yang memahami dan mengerti tentang BPJS yang memberikan masukan," tuturnya.

Emir juga menilai bahwa Presiden Jokowi meluncurkan KIS karena semata-mata ingin memiliki program yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Padahal, kata Emir, pemerintahan sebelumnya pun telah melaksanakan BPJS yang berbeda dengan konsep awalnya.

"Ide awal BPJS itu disatukan bukan terpecah dua seperti sekarang. Sudah saatnya posisi kepala BPJS dijadikan menteri untuk memudahkan koordinasi dengan menteri, kepala daerah, dan pihak swasta," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada Senin (3/11).

Presiden membenarkan saat ditanya wartawan apakah program tersebut untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Presiden.

Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan KIS dengan layanan BPJS adalah (kartu KIS) bisa dipakai di mana saja, sementara BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.

*sumber: aktual.co

Jokowi Sebut Makassar di Sulawesi Utara Bikin Heboh Media Sosial

Posted: 05 Nov 2014 04:12 PM PST



Sosial media Facebook dihebohkan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan kunjungan kerja ke Sidrap dan Pinrang Sulawesi Selatan. Bukan lantaran Jokowi yang panen padi dan melakukan 'blusukan' dengan meresmikan saluran irigasi, akan tetapi kesalahan menyebut lokasi kunjungan kerja.

Di akun resmi Facebook Presiden Joko Widodo salah menuliskan lokasi provinsi, seharusnya tertulis Sulawesi Selatan namun di akun tersebut ditulis Sulawaesi Utara. Kesalahan menulis status Facebook tersebut spontan mendapatkan respon dari para pengguna Facebook lainnya. Diketahui, status tersebut diupdate sekitar pukul 14.00 WIB, Rabu (5/11/2014).

"Hari ini saya melakukan blusukan ke Sulawesi Utara. Ditemani oleh Ibu Negara Iriana, sekitar pukul 10.00 tadi pagi alhamdulillah saya telah tiba di Makassar dan akan meninjau irigasi serta mengikuti kegiatan panen padi di Sidrap," begitu tulisan di status Facebook Presiden Joko Widodo, Rabu (5/11/2014).

Dalam status Facebook tersebut juga terpampang foto Jokowi mengenakan kemeja putih yang baru saja tiba di Bandara dan disambut oleh pejabat daerah setempat seperti Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Beragam komentar pun muncul di status akun Facebook Presiden Joko Widodo tersebut. Seperti misalnya akun bernama Vico Sidarta yang berkomentar, "Tapi kekoplakan adminya jgn dilanjutkan, Makassar itu ya Sulawesi Selatan," tulis Vico.

"Emang ada bandara Sulawesi Utara ? klo ada berarti saya kurang informasi kalo nggak ada berarti atas saya kelewat pinter," tulis Surya Wahyudi.

"maaf pak..Makassar letaknya di Sulawesi Selatan bukan Sulawesi Utara...," tulis Tamrin Tonang.

"Hahahahahahahaahahaaaaaa KARTU PINTAR mana KARTU PINTAR manaaaaaaaa," tulis Eli Sarwono.

Sepertinya Pak Presiden butuh Kartu Indonesia Pintar :)
 
*sumber: Tribunnews

MK Tolak Seluruh Gugatan UU MD3

Posted: 05 Nov 2014 04:00 PM PST


JAKARTA -  Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan para pemohon uji materi uji Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Gugatan tersebut sebelumnya diajukan oleh 24 anggota DPRD Purwakarta dengan nomor registrasi 93/PUU-XII/2014.

"Menyatakan menolak permohonan para pemohon seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK, Hamdan Zoelva dalam persidangan di MK, Jakarta Pusat, Rabu, (5/11/2014) sore, dilansir Tribunnews.

MK berpendapat permohonan para pemohon tidak berasalan menurut hukum. Menurut Hamdan diaturnya tata cara pengisian pimpinan DPRD kabupaten/kota dalam UU MD3 melalui mekanisme dipilih oleh anggota tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusi para pemohon sebagai partai politik yang memperoleh suara dan kursi terbanyak pada pemilu legislatif 2014. Terlebih para pemohon tetap memiliki kesempatan untuk menjadi pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Selain itu, menurut majelis hakim, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 29 September lalu, bahwa UUD 1945 tidak menentukan bagaimana susunan organisasi lembaga DPR, termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya.

Hamdan menyatakan dalam pasal 18 ayat (3) UUD 1945 hanya menentukan bahwa pemda provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu. Hal itu berarti, ujarnya, UU 1945 tidak menentukan bagaimana susunan lembaga DPRD termasuk cara dan mekanisme pemilihan pimpinannya. Hal tersebut dianggap masuk ranah kebijakan pembentuk UU untuk mengaturnya.

Terlebih diperjelas dalam pasal 375 ayat (3) UU MD3 yang menentukan bahwa tata cara pembentukan susunan serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang Tata Tertib.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut majelis hakim, mekanisme pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPRD sebagaimana diatur dalam UU tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta persamaan keduduukan di dalam hukum dan pemerintahann seperti yang didalilkan para pemohon.

"Karena hal tersebut merupakan ranahh kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari pembentuk UU yang tidak bertentangan dengan UU 1945 sehingga permohonan para Pemohonan tidak beralasan menurut hukum," kata Hamdan.

*sumber: Tribunnews.com

Yusril: Presiden Baru Tapi Tak Punya Cara Baru Atasi BBM

Posted: 05 Nov 2014 04:00 PM PST


Usai menduduki kursi pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Beredar kabar kenaikan harga BBM ini akan dilakukan tahun ini sebelum Januari 2014. Kabarnya juga harga BBM akan naik bertmbah Rp 3.000. Sehingga Premium yang sekarang Rp 6.500 akan menjadi Rp 9.500.

Rencana pemerintahan baru dibawah presiden Jokowi ini mendapat banyak tanggapan, salah satunya Yusril Ihza Mahendra.

Melalui akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, mantan Menteri Sekretaris Negara ini kecewa karena Presiden Baru tapi tak ada solusi baru dari permasahalan BBM yang memang sudah lama terjadi.

Berikut tanggapan lengkap Yusril yang ditwitkan Rabu kemarin (5/11/2014):

1. Ingin sekali saya melihat ada terobosan/gagasan baru dari Presiden Jokowi dalam mengatasi subsidi BBM yg selama ini membebani APBN

2. Namun rupanya tidak ada terobosan/gagasan baru. Yang terjadi adalah rencana pengurangan subsidi alias menaikkan harga jual bbm bersubsIdi

3. Rencana menaikkan harga bbm itu kini telah didahului dengan berbagai jenis bantuan tunai kepada masyarakat miskin persis yg dilakukan SBY

4. Kalau demikian keadaannya, rupanya Presiden baru belum punya cara baru mengatasi masalah subsidi bbm. Jadi masih sama dg yg dulu

5. Saya pikir akan ada terobosan baru dan cara baru. Sayang, rupanya tidak ada

TKI: Ada yang Lebih Penting yang Harus Dilakukan Menteri Dibanding "Ngamuk"

Posted: 05 Nov 2014 03:30 PM PST


Aksi Menteri Hanif Dhakiri ngamuk dan lompat pagar (5/11) foto: Kompas.com

Publik Indonesia telah dihebohkan oleh sidak yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang meloncat pagar sebuah rumah yang dijadikan penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ilegal di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Secara kasat mata, apa yang dilakukan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) itu mendapat perhatian dari masyarakat. Namun jika kita mengimplementasikan tugas pokok seorang Menteri, apakah hanya cukup melakukan sidak dengan membawa beberapa wartawan dan kamera, mengingat beliau baru beberapa hari menjadi Menteri.

Ari Kusuma salah satu Tokoh Pemuda Tenaga Kerja Indonesia di Jeddah, Arab Saudi mengatakan, idealnya tugas Menteri yang baru itu menyiapkan perumusan kebijakan, mengkaji dan menganalisa setiap isue yang berkembang untuk dijadikan kebijakan pemerintahanya.

"Adapun hasil dari kebijakan, langsung di implementasikan dalam sebuah produk yang bernama Undang-Undang (UU) atau Peraturan Mentri Tenaga Kerja ( PERMENAKER ), setelah terbentuk legal standingnya, maka produk sebuah kebijkan itu disalurkan kepada Instansi dan Dinas terkait, " tutur Ari ketika berbincang dengan kontributor Piyungan Online (5/11).

"Jika pada pelaksanaanya terdapat ketimpangan, maka pakailah sidak untuk membuat jera dan memberikan penjelasan kepada masyarakat perihal melakukan sidak ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas dasar tidak diindahkanya arahan yang sesuai kebijakan pemerintah," tambahnya.

"Sampai saat ini saya belum tahu program dan kebijakan yang dibuat Menteri Tenaga Kerja, tahu-tahu heboh ngamuk saat melakukan sidak dan muncul di beberapa media online," pungkas Ari.

Ungkapan serupa juga dilontarkan Dedi Hikmatullah S.Pd, ia menilai para Menteri yang sekarang sesuai dengan namanya, yaitu kabinet kerja, mereka melakukan kerja, kerja namun tidak mempunyai plan dan program kerja yang dimiliki.

"Seharusnya sebelum bekerja itu harus mempunyai program yang disiapkan dan disampaikan kepada masyarakat, agar kami sebagai rakyat tahu dan bisa menilai apa manfaat dan kekurangan dari kebijakan program tersebut," kata Dedi.

"Kalau ada laporan dan sudah tahu ada indikasi CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang ditampung disebuah rumah, kenapa tidak melapor Polisi saja, itukan sudah kerjaanya polisi, tidak usah capek-capek lompat pagar, sebenarnya ada yang lebih penting dari sekedar loncat pagar, diantaranya Menteri Tenaga Kerja harus bisa menyediakan lapangan kerja dan upah yang layak, agar masyarakat tidak berbondong-bondong menjadi TKI keluar negeri," tandas Dedi.

Tidak ketinggalan pengamat sosial di Jeddah, Muhammad Roland juga ikut mengomentari 100 hari kerja para Menteri. Disatu sisi Roland senang melihat para Menteri yang mulai dekat dengan rakyat dan rajin belusukan dari mulai Menteri Perdagangan ke Blok M, Menteri Perhubungan ke Bandara Soekarno-Hatta, Menteri Perikanan ke Pantai Sulawesi dan dihebohkanya oleh aksi Menteri Tenaga Kerja yang melakukan aksi loncat pagar di penampungan. Namun disisi lain, ia sangat khawatir atas belusukanya para menteri bisa membuat lupa substansial permasalahan yang dihadapi negara Indonesia.

"Mudah-mudahan para Menteri bisa bekerja dengan baik dan tidak terlena dengan belusukan yang selalu disorot kamera wartawan," ujarnya.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)