Selasa, 29 April 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN


Pesan Singkat Muhammad Badie Dari Balik Penjara

Posted: 29 Apr 2014 03:20 PM PDT


KAIRO - Sayap politik Ikhwanul Muslimin (IM), Freedom and Justice Party (FJP), mempublikasikan pesan singkat dari Pemimpin (Mursyid 'Am) IM, Prof. Dr. Muhammad Badie, dari balik terali terdakwa di pengadilan yang direkam diam-diam pada saat sidang.

Pesan singkat tersebut mengapresiasi perjuangan rakyat Mesir menentang kudeta militer di Mesir, dan mendoakan keteguhan dan kekokohan dalam perjuangan mereka.

Berikut transkrip dan terjemahan dari pesan yang direkam tersebut:

"Bismillahirrahmaanirrahiim, nahnu shabiruuna muhafizhuun…wa nuqaddiru waqfah al-sya'bil mashril 'azhim, wa ishraru wa tsabatuhu, hadza in dalla fainnama yadullu 'alal wa'yil ladzi washala ilaihi sya'buna al-hurr. Hadza al-sya'bu alladzi adraka tamaman annahu lan ya'uud ilal wara'…"

Bismilahirrahmaanirrahiim, kami (disini, di balik penjara) dalam keadaan sabar dan saling menjaga (perjuangan ini)…dan kita sangat mengapresiasi sikap (dukungan) yang ditunjukkan oleh bangsa (Mesir) yang mulia, keteguhan dan kekokohannya, yang menunjukkan tumbuhnya kesadaran di tengah bangsa kita yang merdeka. Bangsa yang sangat memahami bahwa mereka tidak akan kembali (mundur) ke belakang (dibawah pembodohan dan penipuan rezim yang rusak)…"

Rekaman suara Dr. Badie tersebut dapat didengar di youtube berikut ini: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AxXDS-MxbH4.



Dr.Badie dijatuhi hukuman mati bersama 528 pendukung IM lainnya atas tuduhan pembunuhan dan penyerangan aparat kepolisian. Saat ini, eksekusi hukuman mati tersebut menunggu pengesahan dari Mufti Agung Mesir yang akan memberikan pertimbangan berdasarkan hukum Islam.

Sementara itu, para aktivis HAM dan pendukung demokrasi di Mesir dan luar negeri terus memperjuangkan agar pemerintah kudeta membatalkan hukuman tersebut. Beberapa waktu lalu, sejumlah negara anggota PBB mengusulkan pertemuan khusus untuk membahas tuntutan pembekuan keanggotaan Mesir di PBB akibat dugaan pelanggaran HAM serius dalam proses hukum selama ini. (islammemo/rem/dakwatuna)



Aleg PKS yang Biasa Naik Angkot dan KRL ini Kembali Terpilih ke Senayan

Posted: 29 Apr 2014 03:23 AM PDT


Diantara 11 caleg PKS Jawa Barat yang lolos ke Senayan ada sosok yang sangat bersahaja. Beliau adalah ustadz TB Soenmandjaja Roekmandis.

Sosok bersahaja dan bergaya hidup sederhana ini kembali dipilih masyarakat Jawa Barat mewakilinya di Gedung DPR Senayan Jakarta. Beliau merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014 yang kembali terpilih pada pemilu leglislatif 9 April 2014 mewakili daerah pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor).

Berikut kisah diantara kesederhanaan seorang Soenmandjaja yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS di MPR RI periode 2009-2014:

***

Tak semua anggota DPR hidup glamor. Salah satu anggota DPR yang dikenal hidup sederhana dan bersaja adalah TB Soenmandjaja. Anggota Komisi II dari Fraksi PKS ini tidak canggung menggunakan angkutan saat pulang dan pergi kerja ke gedung DPR di Senayan. Bukan Bentley seharga 7 Miliyar, tapi angkot.

Soenmandjaja sudah jadi anggota DPR sejak 1999. Dengan gaji yang diterima tiap bulannya, dia mengaku sudah sangat cukup. Saat ini sebenarnya dua punya dua mobil, Toyota Rush dan Suzuki APV. Namun untuk pergi kerja, dia lebih senang angkutan umum.

"Rumah saya di sebuah kampung di Kabupaten Bogor. Setiap berangkat, saya jalan kaki dulu ke tempat angkot ngetem, kemudian disambung naik kereta ke stasiun Karet. Dari Karet, saya naik Kopaja 608 lalu turun di depan gedung DPR," tuturnya kepada wartawan.

Kenapa memilih naik angkutan umum? Soenmandjaja mengatakan, anggota DPR beda dengan pengusaha. Dia jadi anggota DPR karena ada orang yang mau memilihnya. Karena itu, sebisa mungkin dia menghargai para pemilihnya dengan hidup sederhana.

Soenmandjaja mengaku sesekali dirinya juga memang pakai kendaraan pribadi ke DPR. Tapi, itu dilakukan hanya saat dia harus membawa berkas banyak atau saat kerjaan di DPR sangat padat. "Kalau dihitung, tidak satu bulan sekali saya pakai kendaraan pribadi," katanya.

Baginya, naik kendaraan umum lebih enak. Sebab, di dalam kendaraan umum semacam kereta, dia bisa ketemu dengan banyak orang. Bisa diskusi dan bisa menyerap aspirasi. Karena itu, dia mengajak koleganya di DPR untuk sesekali mencoba menggunakan kendaraan umum. "Anggota DPR memang sepantasnya membatasi diri. Walau mampu, ya sebisa mungkin agar tetap sederhana. Sebab, jabatan DPR beda dengan pengusaha. DPR itu dipilih rakyat," tuturnya. (islamedia)

***

Tampil Sederhana ke Senayan, Ketua FPKS Ikut Digeledah Pamdal  

Tak semua anggota DPR/MPR/DPD tampil perlente. Sialnya, bagi yang tampil bersahaja biasanya "kurang dianggap" ketimbang mereka yang tampil glamor.

Pengalaman tak mengenakkan ini dialami oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di MPR, TB Soenmandjaja Roekmandis. Karena penampilannya yang sederhana—ke mana-mana lebih suka jalan kaki atau naik commuter line dari rumahnya di Bogor menuju kantornya di gedung DPR—Soenmandjaja pun memiliki banyak kejadian tak mengenakkan ketika berhubungan dengan pengamanan dalam (Pamdal) DPR.

Saat berjalan kaki menuju pintu depan gedung DPR, ia sempat digeledah oleh Pamdal. Saat itu, Pamdal langsung menggeledah tas ransel yang dibawanya. Padahal, ia telah menyerahkan kartu identitas anggota DPR. "Saat Pamdal membaca bahwa saya anggota DPR, ia langsung memberi hormat," tutur Kang Soenman, panggilan akrabnya.

Saat ia akan keluar dari gedung DPR melalui pintu belakang, ia dikejar Pamdal karena curiga. Saat ia memberikan kartu identitas, Pamdal tidak percaya. Bahkan, Soenman dibawa ke kantor Pamdal. "Saya langsung bilang siapa komandan kamu, baca dulu kartu identitas saya, akhirnya mereka minta maaf," tuturnya.

[Bagi Kang Soenman, naik kereta api dan jalan kaki itu pilihan. (Foto: web)] Di lain waktu, ia juga ditanya Pamdal ingin bertemu siapa. Ketika mengetahui, Soenman anggota DPR, Pamdal tersebut malah bertanya mengapa ia memilih jalan kaki ke DPR. "Saya bilang itu pilihan," katanya.

Mengenai gaya hidup glamour politisi Senayan, ia tidak berpikiran negatif. Soenman mengatakan, banyak anggota DPR yang berpenghasilan di atas rata-rata sebelum terpilih. Sehingga untuk menaiki angkutan umum itu hanya pilihan. "Rumah saya juga tidak pakai AC dan anak-anak saya pakai angkutan umum kalau ke sekolah," tuturnya.

Ia menyarankan kepada pemerintah mengenai kereta api agar sepadan rel kereta api terbebas dari tempat tinggal dan tempat bisnis. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan. Sementara untuk moda transportasi umum perlu dilakukan pengendalian jumlah kendaraan. Lalu transportasi umum yang nyaman serta bersinergi antarjenis angkutan massal. "Ketepatan waktu angkutan umum yang harus diperhatikan," katanya. [tri/nonblok.com]


*follow ustadz @sunmandis on twitter

Tiga Bahasan Tim Komunikasi Politik PKS

Posted: 29 Apr 2014 02:47 AM PDT


Jakarta—Berkaitan dengan wacana koalisi yang ramai di media massa, Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya membentuk Tim Komunikasi Politik. Ditemui setelah rapat Majelis Syuro ke-12 di DPP PKS, pada Minggu, (27/4), Presiden PKS Anis Matta menegaskan, pembentukan tim ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan koalisi dengan beberapa partai.

"Dengan mempertimbangkan seluruh komunikasi politik yang telah dilakukan, dengan Golkar, Gerindra, dan Hanura, Majelis Syuro telah membentuk Tim Komunikasi Politik official untuk penjajakan serius tentang kemungkinan berkoalisi, salah satunya dengan Gerindra, karena di antara semua komunikasi politik yang serius, adalah yang dilakukan Pak Prabowo, terutama karena beliau mengirim surat secara resmi," ungkap Anis.

Menurut Anis, setidaknya ada tiga hal yang akan dibahas dalam penjajakan ini.

"Pertama, karcisnya. Dalam hal (capres-cawapres) ini kan setidaknya diperlukan tiga partai. Kedua, how to win, bagaimana memenangkan pilpres. Ketiga, how to govern, jika kita menang, bagaimana kita akan mengelola pemerintahan, dan jika kalah, bagaimana format koalisi setelah itu," jelas Anis.

Hasil dari pembahasan ketiga hal ini akan menentukan apakah koalisi akan dilanjutkan atau tidak. Oleh karena itu Anis menegaskan, selain dengan Gerindra, PKS tetap membuka komunikasi dengan partai lain yang telah berkomunikasi sebelumnya.

Anis menegaskan, partainya menolak koalisi transaksional. Ia ingin dengan siapapun PKS berkoalisi kelak, itu merupakan bentuk koalisi kuat yang tidak mengutamakan bagi-bagi kursi.

Adapun tim penjajakan koalisi ini dipimpin oleh Sekjen PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR Shohibul Iman, Wakil Ketua Komisi III DPR Muzammil Yusuf, dan Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman. (dnh/anismatta.net)


PAN Sambut Baik Koalisi PKS-Gerindra

Posted: 29 Apr 2014 02:16 AM PDT


JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) menyambut baik rencana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk membangun koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya. Cemoohan yang langsung menerpa rencana koalisi kedua partai itu pun disebut sebagai reaksi yang tak perlu ditanggapi. Namun, PAN masih belum mau mengungkap rencana koalisi mereka sendiri.

"Ya, kami sambut baik rencana PKS bergabung dengan Gerindra," kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Hari Wibowo saat dihubungi, Senin (28/4/2014) malam. Menurut dia, eksistensi partai berbasis massa Islam pada Pemilu Legislatif 2014 terbukti belum goyah sekalipun masih berada di kisaran papan tengah, termasuk PAN dan PKS.

Capaian suara partai politik berbasis massa Islam, ujar Dradjad, wajar menjadi rebutan dari partai-partai yang meraup suara besar tetapi belum mencukupi untuk mengusung pasangan calon pada Pemilu Presiden 2014. "Bahwa pilihan PKS adalah berkoalisi dengan Gerindra, harus kita hormati."

Dalam kesempatan itu, Dradjad pun berpendapat cemoohan yang langsung menerpa rencana koalisi PKS ke Gerindra tersebut bukan reaksi yang perlu disikapi berlebihan. Dia bahkan menduga sebagian besar reaksi-reaksi keras itu datang dari sekelompok orang bayaran dengan tujuan menjatuhkan figur, partai, atau poros tertentu.

"Namanya ada macam-macam, mungkin yang sering disebut sebagai panasbung itu. Bisa jadi," kata Dradjad. Apa pun nama yang dipakai, ujar dia, para pencemooh itu adalah orang-orang yang tak mampu bertempur di dunia nyata. "Losers. Milih jadi cyber whore," sebut Dradjad.

Karenanya, imbuh Dradjad, tak akan mengejutkan bila suatu ketika terkuak bahwa para pencemooh tersebut ternyata orang-orang yang bekerja dari warung internet dengan "tugas" utama melakukan bullying tanpa isi. "Saya tidak mempertimbangkan pendapat orang-orang seperti itu," ujar dia.

Meski tak sependapat dengan cemoohan lewat dunia cyber untuk rencana koalisi antara PKS dan Gerindra, Dradjad bergeming menolak menjawab rencana koalisi PAN sendiri. "Pembahasan sudah mendekati final, tapi tunggu saja dulu," tepis dia. Sejauh ini, imbuh Dradjad, komunikasi intensif terus dijalankan PAN.

Seperti diketahui, setelah mendapatkan surat dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, PKS memutuskan untuk menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan Partai Gerindra. Koalisi PKS dan Gerindra diyakini akan meningkatkan peluang kemenangan Prabowo pada Pemilu Presiden 2014.

PKS mengaku berkeinginan kuat untuk dapat berkoalisi dengan Gerindra. Rapat Majelis Syuro PKS, Minggu (27/4/2014), memutuskan dibentuk tim khusus untuk menjalin komunikasi dengan partai-partai lain.

Beberapa waktu sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Amien Rais melontarkan wacana soal koalisi Indonesia Raya. Dia menepis wacana ini merupakan jilid dua dari koalisi poros tengah, sebuah koalisi yang pada Pemilu 1999 dimotori PAN dan berisikan partai-partai politik berbasis massa Islam.

Dalam kesempatan terpisah, Dradjad mengatakan, penamaan koalisi yang dilontarkan Amien itu merujuk pada lagu kebangsaan, Indonesia Raya, bukan merujuk ke Partai Gerindra sekalipun mengandung unsur nama yang mirip. "Ini waktu yang tepat bagi partai nasionalis dan Islam menyatukan langkah," kata dia sembari mengulang pernyataan Amien bahwa ini bukan jilid dua dari koalisi poros tengah. (KOMPAS)


"LIBERAL KESASAR" by @Fahrihamzah

Posted: 29 Apr 2014 02:09 AM PDT


Twit @Fahrihamzah
(29/4/2014)

Kebanyakan yg tidak mengerti cara berantas korupsi tinggal bilang satu kata, "Dukung KPK!!"...

Kalau yang tahu cara memberantas korupsi maka akan punya pandangan bahwa ini sudah nyasar...

Dan paling susah menyadarkan orang kesasar yg sudah menikmati kehidupannya yang nyasar....

Masih ingat orang2 di indonesia yang mendukung kudeta militer Mesir?

Saya gak akan lupa, mereka yang ngawur mengganti proses demokrasi dengan kudeta...

Saya nggak akan lupa orang2 yang mengaku liberal ini mendukung kudeta militer...

Saya nggak akan lupa melihat kaum liberal yang membela rezim pelanggar HAM dan sekarang tiba2 seperti pro HAM lagi.

Setelah dua kali vonis hukum mati massal di pengadilan abal-abal Mesir...

Pertama mereka membunuh massal via pengadilan abal-abal itu 529 pria....hakim mengetuk palu junta...

Hari ini mereka vonis lagi 683 pria...termasuk pimpinan Ikhwan, seorang pria bersahaja...

Mohammad Badie, sang mursyid yang selalu berkopyah hitam ala Indonesia..ada dalam vonis militer.

Orang2 yang mendukung rezim militer berargumen, "tidak penting pengadilannya, yg penting hukumannya"...

Mereka rupanya liberal hanya untuk capai tujuan...soal metode tak perlu konsisten..

Dan nyawa serta kehormatan bagi mereka bukan apa-apa....hanya permainan statistika belaka...

Itu yang membuat ruang gerak mereka lebih leluasa...termasuk di negeri kita...mereka selalu terkemuka...

Dengan gampang-gampang sekali mereka (yg ngaku liberal –ed) menyusun argumen bahwa pemilu yang belum berumur setahun layak dikudeta...

Negeri ini ingin mereka olah leluasa...dan kita lah musuhya yang tak rela dipimpin boneka mereka...

Hebatnya mereka setiap pemilu...mereka selalu cari boneka...yang mudah dikelola leluasa...

Menebak arah kerja mereka sekarang...mereka siap hancurkan yang punya harga diri dan yang menolak Takluk..

Lalu akan mendukung yang otaknya paling kosong dan dadanya paling ompong...

Dan nanti setelah berkuasa, negara ini dalam kendali siapa?

Waspadalah....


Hasil Pileg 2014 PKS Papua Barat Catat Sejarah

Posted: 28 Apr 2014 07:40 PM PDT


Manokwari - Melihat peta perolehan kursi sementara untuk DPR Papua Barat (DPRD Propinsi Papua Barat/DPR PB -red) periode 2014-2019 khusus untuk Dapil Papua Barat 1 berdasarkan hasil Pleno Rakpitulasi Suara KPU Papua Barat kemungkinan hanya Partai Demokrat yang mampu menempatkan dua calegnya di DPR PB. Sementara sisa Sembilan kursi tersisa terbagi pada Sembilan parpol lain.

Partai Demokrat dengan perolehan 29.807 suara dipastikan mengirim dua wakil ke DPR PB, selanjutnya Partai Gerindra dengan torehan 20.318 suara kemungkinan hanya mampu mengirim satu calegnya, karena sisa suara setelah dikurangi BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) ternyata tidak lebih besar dari perolehan suara parpol peraih suara terbanyak ke-10 yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Secara berurutan parpol yang menempatkan wakilnya dari Dapil Papua Barat 1 setelah Partai Gerindra adalah Partai Golkar 18.965 suara, PDIP 17.184 suara, Partai Nasdem 14.207 suara, Partai Hanura 12.721 suara, PAN 12.051 suara, PKPI 11.158 suara, PKB 6.813 suara, dan PKS 6.375 suara. Sementara PPP dengan torehan 2.748 suara serta PBB yang megumpulkan 1.609 suara tidak berpeluang menempatkan wakilnya di DPR PB dari dapil ini.

Saat dikonfirmasi via telepon cellular, Mugiyono, S.Hut selaku Ketua DPW PKS Papua Barat yang juga caleg PKS untuk DPR PB dari Dapil PB 1 membenarkan bahwa partainya sesuai hasil Pleno Rekapitulasi Suara KPU PB untuk Dapil PB 1 berpeluang mendapatkan kursi terakhir.

"Sesuai perhitungan suara, PKS mengamankan kursi terakhir di Dapil PB 1, karena suara PKS masih lebih banyak dibandingkan suara parpol lain setelah dikurangi BPP. Hasil ini kami syukuri karena ternyata masyarakat memberi kepercayaan kepada PKS untuk mengemban tugas sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Bagi Mugiyono perolehan satu kursi ini juga merupakan catatan tersendiri bagi PKS, karena untuk pertama kali PKS mampu meraih kursi dari Dapil ini (Kabupaten Manokwari) sejak Pemilu 1999.

"Ini semua adalah hasil kerja keras kader, para caleg dan simpatisan PKS dengan semua pengorbanan biaya, waktu, tenaga dan pikiran serta yang tidak kalah penting adalah para saksi yang secara militan mengawal suara rakyat yang dipercayakan pada kami," katanya.

Akhirnya Mugiyono meminta semua pihak untuk mengawal seluruh proses yang sedang berlangsung di KPU sampai penetapannya nanti sehingga suara yang telah diberikan rakyat benar-benar menghasilkan DPR PB yang berkualitas 5 tahun kedepan.

(Sumber: Harian Pagi Media Papua, 29 April 2014)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar