Jumat, 12 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Masya Allah, Manfaat Daun Kersen

Posted: 12 Sep 2014 06:50 AM PDT


Sekedar bagi pengalaman..

Ibuku menderita diabetes atau kelebihan gula dalam darahnya sehingga apabila tubuh luka maka akan SUSAH UNTUK PULIH.

Karena ibuku juga stroke dan hampir seluruh tubuh susah digerakkan sehingga sepanjang hari hanya tidur/berbaring saja.

Sudah sejak satu tahun yg lalu pinggul ibuku terluka (mungkin kebanyakan terlentang) luka itu membuat lobang di pinggul sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya bernanah dan busuk. Luka itu mulai melebar dan membuat lobang sana sini hingga luka itu kelihatan sangat parah..dan menimbulkan bau busuk (tidak usah sy tampilkan fotonya krn menjijikkan ).

Sepulang dr malaysia sy berusaha konsultasi dgn dokter tentang luka tersebut , dan dokter berkata apabila bagian tubuh sdh mulai membusuk harus di potong supaya tdk melebar kemana mana .sy sdh coba berbagai cara tp luka itu tdk kunjung sembuh

Lalu ada seorang teman yg menyarankan untuk minum rebusan daun talok/kersen/seri, dan saya putuskan untuk mencoba.

Awal minum daun itu ibuku demam dan luka mengeluarkan nanah banyakkkkkk hingga harus saya ganti perban beberapa kali, setelah dua hari minum.. luka itu tidak mengeluarkan nanah lagi dan mulai keluar darah merah dan hari berikutnya seperti ada daging yang tumbuh menutupi luka .

Luka itu mulai membaik dan tidak mengeluarkan darah atau nanah lagi, dalam waktu sebulan ..luka mulai kering. Dan luka kecil mulai tertutup, luka besar mulai menciut.

Sampe saat ini masih saya minum kan ..tapi daunnya tidak saya rebus tapi saya keringkan dan saya seduh seperti bikin teh hijau. Satu gelas diminum dua kali sehari.

‪#‎semoga‬ bermanfaat

(Ninik Andrianie)

Lawan dan Bui Sitok!

Posted: 12 Sep 2014 06:00 AM PDT

Sitok bebas bercengkrama dengan kawan-kawan

Kasus perkosaan yang dilakukan penyair Sitok Sunarto alias Sitok Srengenge ternyata digiring ke arah kepentingan ideologi humanisme liberal.

Hal ini diungkap Iwan CH Pangka, pengacara yang menangani kasus kasus perkosaan mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia, RW oleh Sitok Sunarto alias Sitok Srengenge.

Menanggapi wacana  SP3 kasus ini oleh pihak kepolisian, Iwan berpendapat, ada pihak yang dengan sengaja mengalihkan kasus ini.

"Saya berfikir arahnya dialihkan  ke masalah ideologi dan dia  yang bermain itu mengerti benar kasus ini bisa saja menjungkalkan kepentingan ideologi liberal humanisme yang selama dia usung via lembaga kebudayaan/kesenian yang dimilikinya,"ujar Iwan di Jakarta, 9 September 2014.

Iwan mengungkapkan, dirinya cukup paham, kasus ini sudah masuk dalam fase perang media dan penggiringan opini dan Iwan siap melawannya.

"Bisa juga memang ada beberapa orang yang sengaja ditanam dengan pola humanisme universal, itu khas mereka,"kata Iwan.

Sebagai pengacara RW, Iwan mengaku cukup terkejut dengan pemberitaaan sejumlah media yang menyatakan bahwa kasus Sitok Srengenge akan di SP3 (dihentikan perkaranya karena kurang fakta hukum) oleh pihak kepolisian.

"Sebetulnya issue ini sudah timbul sejak tanggal 22 Juli 2014, yang pertama kali dimuat di Jakarta Post. Dan terus berulang hingga sekarang. Saya tidak  pernah mengerti maksud dan tujuannya apa? Sehingga timbul pemberitaan yang buat saya, sangat tidak menggembirakan karena pemberitaan itu mempunyai potensi menenggelamkan harapan khalayak banyak akan kasus-kasus kejahatan seksual", jelas Iwan

Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan, proses hukum kasus Sitok  masih berjalan dan masih belum dijadwalkan kapan gelar perkara atas kasus ini dilaksanakan. Padahal prasyarat SP3 adalah telah terlaksananya gelar perkara.

"Saya berharap pemberitaan yang timbul di media jangan sampai terjadi apa yang dinamakan penggiringan opini, seakan akan masyarakat digiring dengan pernyataan yang sifatnya politis serta masyarakat akan dijejali informasi yang sangat menyesatkan atas kasus Sitok Srengenge ini," terangnya.

Iwan menilai dampaknya tentu akan berpengaruh pada psikis korban, korban telah "diperkosa" untuk kesekian kali dengan adanya pemberitaan yang sama sekali menunjukkan tidak adanya perspektif terhadap korban dan ada penggiringan opini.

Masyarakat dibuat berpikir, seolah-olah kasus ini sudah pasti di SP3 kan serta gelar perkara cuma dianggap ritual formalitas saja.

"Keadaan ini tentu juga sangat tidak kondusif, sangat tidak produktif buat aparat hukum kepolisian yang sebetulnya mempunyai keinginan  yang baik untuk mengungkap kasus ini secara jelas dan terang benderang serta keinginan untuk melakukan terobosan hukum dengan menggunakan paradigma hukum progresif agar bisa mengejar perbuatan/tindak  kejahatan/ kekerasan seksual yang semakin lama semakin canggih dalam hal modus,"jelasnya.

Berikut, adalah contoh penggiringan opini yang dimaksud oleh Iwan Pangka

Penyair Sitok Srengenge mengatakan sebenarnya kasus yang menimpa dirinya banyak terdapat kejanggalan. "Salah satunya banyak berita bilang RW adalah mahasiswa saya," kata Sitok saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 September 2014.

"Padahal saya bukan dosen," ujarnya. Karena itu, Sitok menganggap keterangan bahwa dirinya mencabuli mahasiswanya adalah tidak benar. Hal lain yang aneh adalah ada pengaduan bahwa Sitok mengancam korban melalui pesan pendek. Akan tetapi, setelah telepon genggam Sitok diperiksa, polisi tidak menemukan adanya ancaman tersebut. "Kan, aneh."

Sebelumnya Sitok diduga mencabuli mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu RW. Akibat peristiwa tersebut, RW hamil dan melaporkan Sitok ke Polda Metro Jaya pada November 2013 lalu. Namun kepolisian akan menghentikan penyidikan kasus tersebut karena tidak cukup bukti. Rencananya surat penghentian penyidikan perkara (SP3) akan dikeluarkan minggu ini.

Selain itu, Sitok menjelaskan kejanggalan lainnya, RW dinyatakan hamil. Namun Sitok sama sekali tidak pernah melihat secara fisik kehamilan RW. "Bahkan melalui foto juga tidak. Begitu juga dengan bayi yang tidak pernah saya lihat," ujarnya.

Kejanggalan lainnya adalah dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh RW, dituliskan bahwa kejadian hubungan intim telah dilakukan sembilan kali di tempat kos Sitok. "Padahal, seingat saya, pertemuan pertama di kos saya, kami tidak melakukan hubungan intim," katanya.

Selain itu, menurut Sitok, apabila RW merasa terancam akan diperkosa, mengapa dia selalu mendatangi tempat kos. "Aneh saja, karena lokasi kejadian hanya satu, yaitu kosan saya, dan RW selalu datang."
Tulisan di atas jelas menampakkan adanya  pihak yang mengalihkan kasus perkosaan yang dilakukan Sitok menjadi tindakan "suka sama suka". (Sumber : Tempo)

(Baca kronologi lengkap di Jejak-jejak Kelam Sitok) Untuk itu, masyarakat harus tegas dan berani melawan upaya penggiringan opini dan seret Sitok ke bui! (fs)

[Kasus Sitok] - Jejak-Jejak Kelam Sang Penyair

Posted: 12 Sep 2014 04:05 AM PDT

Kekerasan seksual kepada perempuan bukan berita baru. Hampir setiap hari ruang publik diwarnai kisah kekerasan kepada perempuan.

Perempuan dihadirkan sebagai objek manipulasi tanpa mampu membela diri. Perempuan yang sudah diperkosa, masih pula harus menanggung beban sosial. Dihina, dicaci dan dipersalahkan. Hukum dibuat dan dilaksanakan oleh penegak yang berbasis kasus, tak berbasis korban dan tak berperspektif gender.

Tidak sedikit perempuan korban kekerasan dan manipulasi yang akhirnya depresi berat hingga  hancur masa depannya, bahkan yang paling buruk, mati di tangan pelaku.

Banyak orang merasa 'aman' dari tindak kekerasan seksual karena tak memberi kesempatan dan menjadikan diri sebagai korban dari pelaku kekerasan seksual.

Sayangnya, tidak ada satupun orang yang aman dari kejahatan seksual. Kejahatan seksual dapat terjadi meski korbannya menggunakan pakaian sopan, tak berbahasa tubuh yang menggoda, tak berparas cantik, sudah berumur tua, tak berbadan sintal, dsb.

Kejahatan seksual dapat terjadi terutama ketika ada sebuah relasi kuasa antara pelaku dengan korban.

Relasi kuasa adalah sebuah hubungan di mana pelaku memiliki dominasi terhadap korban. Dominasi itu bisa berupa jabatan, hubungan sosial, pangkat, gelar, dll.

Contoh adanya relasi kuasa : dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, selebriti-penggemar, pemuka agama-umat dsb.

Relasi kuasa inilah yang menyebabkan korban 'sulit' untuk melaporkan bila terjadi pelecehan. Karena ada teror rasa 'takut' dan 'malu' bila perbuatan ini terungkap ke publik.

Ini pula yang terjadi pada RW, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya UI, yang menjadi korban tindak manipulasi, penipuan,  kekerasan seksual seorang penyair ternama Sitok Sunarto alias Sitok Srengenge, hingga mengalami depresi hebat, hamil dan dipermalukan lewat media-media milik kawan-kawan Sitok.

Tak cukup sampai di situ, RW mengalami pembunuhan karakter yang sangat kejam dan masih menerima banyak komentar tak simpatik dari publik.

Ya. Sitok Srengenge, memiliki banyak kawan yang berposisi tinggi di dunia media, sehingga dengan mudah dapat mencipta dan memainkan persepsi dan opini publik.

Mari tengok sejenak jejak kelam kasus Sitok

----

Kisah ini  bermula dari perkenalan RW dengan Sitok Srengenge dalam sebuah acara yang diadakan oleh BEM FIB UI pada Desember 2012.

Ketika itu RW menjadi panitia penghubung (liaison officer) yang bertugas untuk menghubungi dan mendampingi Sitok yang didaulat menjadi Juri dalam acara itu.

Beberapa bulan kemudian, Sitok kembali menghubungi RW. Kali ini, Sitok menawarkan bantuannya untuk membantu RW menyelesikan tugas akhir skripsi.

RW, sebagai mahasiswa, tentu senang mendapat bantuan dari Sitok, sang seniman besar. Sitok kemudian mengajak RW bertemu.

Awalnya, Sitok mengusulkan untuk bertemu di Salihara, namun akhirnya Sitok justru berhasil melakukan rayuan dan membuat korban menghampirinya di kost Sitok.

Pada kesempatan pertama ini, Sitok mencekoki RW dengan alkohol. RW yang tidak pernah menyicip alkohol sebelumnya, berupaya menolak. Sitok kemudian melakukan pelecehan seksual dengan meraba-raba korban secara paksa, hingga akhirnya RW yang polos dan lugu yang bahkan belum pernah berpacaran ini, menderita trauma yang mendalam.

Hal ini mengakibatkan RW, yang pernah mengalami trauma hebat, semakin depresi dan masuk dalam perangkap manipulasi Sitok.

Kelemahan psikologis RW ini membuat Sitok dapat semakin leluasa memanipulasi dan memperdaya korban.

Sitok bahkan mengakui pada Saras Dewi (dosen, mediator dan pendamping korban) bahwa dirinya aktif mengejar dan merayu RW karena menyukai RW.

Pengakuan Sitok ini terkesan 'menghaluskan' kenyataan bahwa dirinya sebenarnya melakukan teror yang luar biasa dengan terus menghubungi korban sekalipun korban tidak pernah membalas.

Bahkan, Sitok terus gencar merayu RW, dan tidak segan melakukan kekerasan psikologis saat rayuannya tidak ditanggapi.

Iwan Pangka (pengacara RW)mengisahkan, Sitok sering kasar pada korban, seperti membentak dan mengancam secara halus, sehingga korban, saat mendengar suaranya saja sudah gemetaran hebat.

Seraya menangis, Iwan Pangka berkisah bahwa perlakuan Sitok pada RW sudah seperti perlakuan majikan pada budaknya.

Setelah berhasil 'memperkosa' mental korban, Sitok kembali memperdaya korban untuk 'mengakhiri' teror itu dengan bertemu langsung.

Namun kepercayaan korban itu malah kembali disalahgunakan Sitok yang bahkan, pada kesempatan kali itu memperkosa korban.

Perkosaan ini kemudian tidak terjadi hanya sekali, karena korban yang merasa harga dirinya sudah hancur, dikotori, dan tidak berharga lagi, akhirnya seperti kerbau yang dicucuk hidungnya oleh Sitok, dengan terpaksa mengikuti setiap omongan Sitok.

Dengan kondisi inilah perkosaan atas korban terjadi lebih dari 3 kali.

Fakta inilah yang dipersoalkan oleh masyarakat yang masih menganut mitos bahwa jika perkosaan terjadi lebih dari sekali, atau perempuanlah yang mendatangi tempat dimana perkosaan terjadi, berarti bahwa perempuanlah yang menginginkan perkosaan itu terjadi atas dirinya suka sama suka.

Benarkah suka sama suka?

Setelah perkosaan berulang ini, empat bulan kemudian, RW baru mengetahui bahwa dirinya hamil 4 bulan.

RW berusaha menghubungi Sitok, namun pelaku terkesan 'kabur' dan menghindari usaha korban untuk menghubunginya.

Dalam kondisi kebingungan, ia akhirnya mampu bercerita pada kawan dekatnya, seorang alumni UI.

Dalam proses 'mengorek' informasi selama 3 bulan itulah, RW berkali-kali mencoba bunuh diri karena depresi berat. RW mengalami trauma yang sangat dalam hingga tak mampu bercerita.

Tentunya saat mengetahui korban hamil dan berkali-kali mencoba bunuh diri, fokus utama keluarga dan teman-teman korban adalah menenangkan korban.

Bagaimana bisa keluarga dan kawan-kawan korban menyusun laporan ke Kepolisian jika saja baru mendapatkan cerita utuh dari kejadian ini setelah 3 BULAN?

Saat kasus ini akhirnya diketahui oleh orangtua RW yang langsung menghubungi Sitok pada 7 September 2013, namun Sitok masih sangat sulit dihubungi.

Sitok kembali 'menekan' RW melalui balasan SMS dengan kalimat : 'Sudah dijaga ya, jangan sampai ada yang tahu.'

Tak ada satupun kalimat empati atas kondisi RW keluar dari mulut Sitok. Sitok justru berpesan agar perempuan muda ini menutup mulutnya rapat-rapat agar aib kebejatannya tak diketahui khalayak.

Sitok bahkan membentak korban saat RW kembali meminta Sitok menemui orangtuanya.

Menyadari bahwa kondisi korban sudah sedemikian terpuruk, diperlakukan sebegitu rendahnya sampai mengalami stress akut hingga mencoba bunuh diri, serta mendapat perlakuan beringas Sitok yang tidak memiliki niatan baik, akhirnya mahasiswa dan alumni FIB menemui Iwan Pangka untuk meminta bantuan hukum.

RW dan keluarganya memutuskan untuk mantap menjalani proses hukum. Tak mudah, karena selain kondisi RW yang begitu rentan, hukum di Indonesia masih sangat mendiskriminasi perempuan.

Terbukti, saat melapor, alih-alih menunjukkan sikap simpatik, polisi justru menepis kasus ini begitu tahu bahwa pelaku-nya adalah 'orang beken' dengan alasan 'itu perbuatan orang dewasa' yang didasari suka sama suka!.

Salah seorang polisi wanita bahkan manyarankan RW mengetuk pintu hati Sitok agar mau menikahinya!!

Tindakan 'aneh' lainnya juga dilakukan pihak Polda Metro Jaya. Kompol Paimin,  Kanit  Unit II Kamneg Polda Metro Jaya mengirimkan SMS dan menelepon ibunda RW tanpa terlebih dahulu menghubungi kuasa hukum korban.

Kompol Paimin mengatakan bahwa Sitok kangen kepada RW dan mau bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Tindakan Kompol Paimin ini jelas mengecewakan keluarga korban dan menimbulkan ketakutan bahwa jika anggota Kepolisian saja sudah menjadi kaki-tangan pengirim pesan bagi Sitok, adakah garansi bahwa proses kasus ini bisa dilaksanakan secara adil dan bukannya memihak Sitok?

Di lain sisi, keluarga Sitok juga telah mengetahui kehamilan korban sejak awal. Istri Sitok, Farah Maulida, bahkan mengeluarkan statement lewat akun FB-nya yang menyatakan bahwa dirinya sebenarnya sudah mengetahui kasus tersebut dari sahabatnya.

Farah Maulida kemudian menanyakan kebenaran kabar itu kepada Sitok, yang mengakui bahwa dia memang menghamili RW, namun atas hubungan suka sama suka. putri kandung Sitok, Laire, lewat blognya juga mengeluarkan surat terbuka yang isinya merupakan curhatan hatinya yang hancur akibat kasus ini.

Laire, putri Sitok itu juga mengklarifikasi bahwa ayahnya bukan memperkosa, namun berhubungan tanpa paksaan dan memang ingin bertanggungjawab. Hanya saja, akses ke RW seakan ditutupi.

Laire juga menekankan bahwa fokus utama dirinya dan ibunya saat itu adalah mendampingi ayahnya untuk bertanggungjawab, serta mendukung RW dan bayi yang akan segera lahir.

Sikap yang ditunjukkan oleh istri dan anak Sitok ini meluluhkan hati masyarakat yang menunjukkan sikap simpatik dan dukungan kepada keduanya. Istri dan anak Sitok begitu legowo dan berhati luas untuk menerima kesalahan Sitok dan justru memberikan dukungan penuh pada Sitok.

Sitok tak tinggal diam. Didampingi keluarganya, ia gencar berbicara lewat media milik sahabat-sahabatnya.

Lucunya, keterangan Sitok berbeda jauh dari apa yang disampaikan RW. Sitok bersikeras bahwa itu adalah perbuatan suka sama suka, buktinya, kata Sitok, RW yang mendatanginya dan dia toh tak akan bisa memaksa seseorang datang ke kost nya.

Lewat pengacaranya, Dwi Ria Latifa, Sitok sudah mengetahui kehamilan RW sejak usia 17 minggu (bulan September) dan siap bertanggung jawab.

Namun usaha untuk bertemu antar keluarga tidak terealisasi hingga akhirnya pada 6 November, Sitok mengatakan bahwa RW mengirim SMS yang berisi pemberitahuan bahwa komunikasi mereka selanjutnya akan dilakukan lewat mediatornya, Saras Dewi, Dosen FIB yang juga sahabat Sitok dan istrinya.

Sitok bahkan menuduh Saras mempersulit upayanya untuk bertanggungjawab atas RW, serta melakukan upaya pembunuhan karakter.

Setelah kasus ini bergulir di media, mulai bermunculan  korban-korban lain yang  memberanikan diri menyampaikan kisah serupa dengan RW pada Saras Dewi, dosen FIB yang mendampingi RW.

Dua korban lainnya yang muncul sejauh ini, menceritakan kisah yang nyaris serupa, dimana ternyata Sitok memang kerap melancarkan aksi dengan modus yang sama yakni mencekoki korbannya dengan alkohol, serta memanipulasi korban agar mendatangi kost nya.

Sampai dengan RW melahirkan (31/1/2014), Polisi belum juga memanggil Sitok.

Sitok baru dijadwalkan untuk dipanggil tanggal 27/2/2014. Dan akhirnya diperiksa tanggal 5 Maret 2014.

Setelah diperiksa hingga saat ini, polisi belum menentukan status Sitok. Hingga seniman itu masih bebas lepas dari jerat hukum.

Selasa, 9 September 2014, Kabid Humas Polda Metro Kombes Rikwanto mengatakan, penyidik masih melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilaporkan RW kepada Sitok Srengenge 2013 lalu.

Rikwanto mengatakan, kasus ini sudah masuk tahap akhir penyidikan. (fs)

Haji Lulung: Ahok Harus Dibinasakan Kariernya!

Posted: 12 Sep 2014 03:21 AM PDT


Anggota DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau yang akrab disapa Haji Lulung mengaku bakal menghalangi pelantikan Basuki "Ahok" Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Alasannya, berbagai pernyataan Basuki tentang DPRD telah menyinggung hati Lulung sebagai anggota legislatif.

"Ahok ini harus dibinasakan, binasakan kariernya jadi wakil gubernur. Kalau dulu saya bilang dia (Ahok) harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini semuanya terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, Ahok harus dibinasakan kariernya, dia enggak bakalan dilantik jadi gubernur," kata Lulung, saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (11/9/2014), seperti diberitakan tribunnews.

Untuk diketahui, DPRD tidak memiliki wewenang untuk melantik seorang kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Menteri Dalam Negeri-lah yang berwenang melantik gubernur melalui SK Mendagri.

Pelantikan itu diselenggarakan dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta. Haji Lulung mengatakan, DPRD bakal melakukan hak interpelasi atau hak meminta keterangan pemerintah dengan memanggil Basuki untuk bertanggung jawab atas pernyataan kerasnya terkait DPRD.

Meski maksud pernyataan Basuki adalah untuk DPRD seluruh Indonesia, Lulung meyakini bahwa DPRD yang dimaksud Basuki adalah DPRD DKI. "Makanya, kami minta Pak Ahok bertanggung jawab dengan hak interpelasi. Kami itu belum bekerja, kok Pak Ahok sudah menghina DPRD," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI itu.

Haji Lulung mengatakan, berbagai pernyataan Basuki membuatnya tersinggung. Pernyataan itu misalnya, kepala daerah yang hanya dijadikan "sapi perah" oleh DPRD DKI jika revisi RUU Pilkada disahkan.

Haji Lulung juga menangkal pernyataan jika nantinya Basuki menjadi gubernur, dia hanya akan dijadikan budak oleh DPRD. "Gubernur dan wagub ini harus menjalankan etika, norma, menjaga stabilitas politik, sosial budaya, dan hukum," kata Haji Lulung.

Tak Seperti Ahok, Walau Beda Pendapat Ridwan Kamil Tetap Hormati Gerindra dan PKS

Posted: 12 Sep 2014 03:00 AM PDT



Inilah bedanya perangai Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, dengan Basuki "Ahok" Purnama Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Ahok yang berbeda pendapat dengan partai Gerindra langsung menjelek-jelekkan dan mengancam keluar dari Gerindra karena beda pendapat soal Pilkada Langsung atau lewat DPRD. Ahok betul-betul 'kacang lupa pada kulitnya.

Beda dengan Ridwan Kamil yang walau pendapatnya berlainan, tapi Ridwan Kamil tetap hormati PKS dan Gerindra yang telah mengantarkannya jadi Wali Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, secara tegas menolak RUU Pilkada dimana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD seperti yang diwacanakan partai pengusungnya, PKS dan Gerindra, yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Emil ini mengaku tetap menghormati partai pengusungnya saat Pilkada Kota Bandung, Partai Gerindra dan PKS.

"Saya hormat ke Gerindra dan PKS. Tapi, untuk urusan ini (RUU Pilkada) kita beda pendapat. Saya tidak mau menjelek-jelekan orang. Sekali lagi, saya hormat karena Gerindra dan PKS juga mendukung program Pemkot Bandung," kata Emil di Pendopo Kota Bandung, Kamis (11/9/2014), seperti diberitakan KOMPAS.COM.

Emil pun mengaku banyak bisikan yang memintanya mengikuti jejak Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama untuk mundur dari partai Gerindra karena telah berani berseberangan pendapat soal RUU Pilkada.

Namun, secara tegas Emil mengatakan tidak bisa mundur lantaran dia hanya diusung dan bukan kader partai berlambang kepala burung garuda itu.

"Kalau Pak Ahok itu situasi masing-masing. Saya tida bisa menilai urusan orang. Pak Ahok pasti punya pertimbangan psikologis sendiri," ujarnya.

Gubernur Jateng Tutup Mata

Posted: 12 Sep 2014 03:00 AM PDT

Tercatat sudah 10 orang korban meninggal akibat kekerasan seksual di Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memilih menutup mata dan mengabaikan kasus tersebut.

Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah menyatakan terdapat ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan tahun ini.

Mulai awal hingga pertengahan 2014 tercatat 222 kasus dengan korban berjumlah 386 perempuan.

"Jumlah pelaku kekerasannya sebanyak 365 orang," kata Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM Jawa Tengah Witi Muntari di Semarang, Senin, 4 Agustus 2014.

Dari ratusan korban itu, ujar Witi, ada 10 orang yang meninggal dunia. Rinciannya, 2 orang meninggal karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 6 orang meninggal karena kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), 1 korban meninggal karena kasus perkosaan, dan 1 korban akibat kekerasan sebagai buruh migran.

Berdasarkan jenisnya, 83 kasus masuk kategori KDRT dengan 83 perempuan menjadi korban.

Sedangkan 65 kasus berupa perkosaan dengan 77 korban, 30 kasus prostitusi dengan 157 korban, 28 kasus KDP dengan 52 korban, 9 kasus trafficking dengan 17 korban, 6 kasus buruh migran dengan 6 korban, dan 1 kasus pelecehan seksual dengan 1 korban.

Lebih lanjut Witi menyatakan, bahkan di Ibukota Provinsi Semarang, yang semestinya menjadi perhatian Gubernur karena dekat dengan tampuk kekuasaan,  belum ada standar prosedur pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Di beberapa kabupaten lain malah tidak punya anggaran khusus untuk layanan medis korban perempuan, serta tidak menyediakan bantuan hukum korban kekerasan.

Ketidakpedulian pemerintah Jawa Tengah juga dirasakan Onny, warga Weleri yang awal 2014 menjadi korban KDRT dengan pelaku suaminya sendiri.

"Boro-boro dipedulikan pemerintah. Lapor ke polisi mau minta visum malah disuruh minta maaf ke suami", ujar Onny gusar.

Angka kekerasan pada perempuan memang setiap tahun mengalami peningkatan.

"Setiap tahun pasti angkanya jadi lebih tinggi. Ini artinya masyarakat sudah mulai confident untuk melapor," kata Justina Rostiawati, seorang komisioner dari Komnas Perempuan.

Jumlah korban melapor banyak. Namun ada lebih banyak lagi korban yang melapor namun tak tertangani, dan ada jauh lebih banyak lagi korban tak melapor. Untuk itu, pemerintah diminta lebih proaktif dalam menangani kasus kekerasan kepada perempuan.

"Tapi belum tentu tahun sebelumnya jumlah korban lebih sedikit. Mungkin tidak. Di sini (komnas perempuan)korban banyak, tapi dia tidak melapor", tutup Justina. (fs)

Alangkah Lucunya, PDIP TOLAK Larangan Kepala Daerah Jabat Ketua Partai

Posted: 12 Sep 2014 02:35 AM PDT


Hal yang baik malah ditolak. Upaya agar kepala daerah sebagai pejabat publik yang harus fokus untuk mengurus rakyat bukan malah mengurus partai malah ditolak PDIP. Rangkap jabatan yang selama ini ditentang publik dan kemudian diakomodir DPR dengan membuat UU berkaitan larangan rangkap jabatan malah ditolak Fraksi PDIP di DPR.

Seperti diberitakan KOMPAS.COM, Fraksi PDI Perjuangan di DPR menolak usulan pelarangan kepala daerah merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Penolakan itu tertuang dalam pendapat mini Fraksi PDI-P terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah (RUU Pemda) yang disampaikan dalam rapat Panitia Khusus RUU Pemda, Kamis (11/9/2014) malam, di Gedung DPR, Jakarta.

Dalam draf RUU Pemda Pasal 76 ayat (1) huruf i, tertera larangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Adapun mengenai sanksinya dijelaskan dalam Pasal 78 ayat (2) huruf e dengan sanksi keras sampai diberhentikan. "Ketentuan tersebut terlalu berlebihan dan terlalu mengada-ada," demikian bunyi pendapat mini Fraksi PDI-P.

Fraksi PDI-P meminta penghapusan usulan pelarangan kepala daerah dan wakil kepala daerah merangkap jabatan ketua partai politik tersebut. Permintaan itu dilandasi pertimbangan tidak relevannya argumentasi yang melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah merangkap jabatan partai politik dengan sanksi sampai diberhentikan.

"Mengingat argumentasi tersebut subjektif (konflik kepentingan, tidak fokus bekerja, dan lain-lain sejenisnya) tanpa dasar konstitusional yang kuat," demikian dikutip dari salinan pendapat mini Fraksi PDI-P terkait RUU Pemda.

Alasan penolakan dan permintaan dihapusnya pelarangan tersebut juga merujuk pada ketentuan dalam paragraf VIII penjelasan UU Nomor 39/2008 tentang Kementerian Negara. Bunyinya, "Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan dari jabatan- jabatan lainnya termasuk jabatan politik. Semua dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsi yang lebih bertanggungjawab."

PDI-P menilai larangan menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai hanya bersifat imbauan belaka dan jabatan menteri merupakan jabatan teknis pemerintahan. Fraksi PDI-P dapat menerima jika larangan kepala daerah atau wakil kepala daerah merangkap jabatan ketua partai politik diserahkan atau menjadi kebijakan masing-masing partai politik.

Pendapat mini Fraksi PDI-P terhadap RUU Tentang Pemda disampaikan oleh Alexander Litaay dan ditandatangani Ketua Poksi Pansus RUU tentang Pemda Fraksi PDI-P Arief Wibowo.

Meski PDI-P melontarkan keberatannya, tetapi rapat Pansus RUU Pemda telah menetapkan akan membawanya ke tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR pada 25 September 2014. RUU Pemda ini merupakan induk dari RUU Desa dan RUU Pilkada. Dalam RUU Pemda, dimuat sejumlah poin mengenai wewenang kepala daerah hingga mekanisme pemekaran wilayah.

Kisah Ikin, Remaja Pedagang Keliling dengan Keuntungan Rp 13 juta Perbulan

Posted: 12 Sep 2014 02:00 AM PDT


Karena lagi rame pemberitahuan tentang Norman Kamaru yang berwirausaha, tiba-tiba saya tertarik untuk ngomongin bisnis. Secara saya juga kan pebisnis :)

Dan sore ini saya menemukan artikel di blog seorang teman. Sungguh menarik, karena tulisannya lagi-lagi membahas tentang seorang pria berpenampilan kelas bawah, pedagang keliling, namun laba perbulan yang dia peroleh adalah Rp 13 juta!

Hm... Gaji di kantor Anda berapa? Mungkin jauh di bawah itu. Padahal penampilan Anda mungkin jauh lebih keren :)

Kisah Ikin, Pedagang Keliling dengan Keuntungan Rp 13 juta Perbulan
(http://fatchurrozi.com/kisah-ikin-pedagang-keliling-dg-keuntungan-13-juta-perbulan/)

Jangan pernah meremehkan Seorang penjual keliling disekitar kita lho…

Karena diantara mereka ternyata memiliki penghasilan yang sangat luar biasa dibandingkan para pegawai yg setiap hari ngantor dg seragam keren dan mobil keren.

Ini buktinya….Solihin atau yg lebih sering dipanggil ikin oleh para pelanggannya. Siapa dia?
Si ikin ini seorang pedagang keliling yang berada di sekitaran BSD Tangerang.

Si ikin pedagang keliling biasa menjual minuman dan snack ini ternyata memliki omset perhari antara Rp.800.000sd Rp.1.000.000 perhari. Dengan rata-rata keuntungan 60% dikalikan jumlah hari kerja sebanyak 26 hari maka didapatkan gambaran omset sebesar Rp.20.800.000 dengan keuntungan sekitar Rp.12.480.000,- perbulan. Woooow…sebuah angka yg fantastis bukan ?

Jadi….
Jangan cuman lihat penampilannya ya….
Tapi jangan lupakan esensinya


(JONRU)

Sujud Salah, Sholat Tidak Sah

Posted: 12 Sep 2014 01:50 AM PDT



Tata cara sujud sesuai dengan petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

- Lalu turun sujud dan bertakbir tanpa mengangkat tangan. Sujud yang dilakukan adalah bersujud pada tujuh anggota tubuh.

Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ – وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ

"Aku diperintahkan bersujud dengan tujuh bagian anggota badan: (1) Dahi (termasuk juga hidung, beliau mengisyaratkan dengan tangannya), (2,3) telapak tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan (6,7) ujung kaki kanan dan kiri. " (HR. Bukhari no. 812 dan Muslim no. 490)

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa dahi dan hidung itu seperti satu anggota tubuh. Untuk enam anggota tubuh lainnya wajib bersujud dengan anggota tubuh tersebut.

Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Jika dari anggota tubuh tersebut tidak menyentuh lantai, shalatnya berarti tidak sah. Namun jika kita katakan wajib bukan berarti telapak kaki dan lutut harus dalam keadaan terbuka. Adapun untuk telapak tangan wajib terbuka menurut salah satu pendapat ulama Syafi'iyah sebagaimana dahi demikian. Namun yang lebih tepat, tidaklah wajib terbuka untuk dahi dan kedua telapak tangan." (Syarh Shahih Muslim, 4: 185)

- Kemudian ketika sujud membaca "subhana robbiyal a'laa".

Sebagaimana disebutkan dalam hadits Hudzaifah, ia berkata bahwa

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَكَانَ يَقُولُ فِى رُكُوعِهِ « سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ ». وَفِى سُجُودِهِ « سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى

Ia pernah shalat bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lantas beliau mengucapkan ketika ruku' 'subhanaa robbiyal 'azhim (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung)' dan ketika sujud, beliau mengucapkan 'subhanaa robbiyal a'laa (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi).(HR. Muslim no. 772 dan Abu Daud no. 871).

Begitu pula boleh mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّىَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ

"Subhana robbiyal a'laa wa bi hamdih (artinya: Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi dan pujian untuk-Nya)". Ini dibaca tiga kali. (HR. Abu Daud no. 870, shahih)

Begitu juga ketika sujud bisa memperbanyak membaca,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى

"Subhanakallahumma robbanaa wa bihamdika, allahummaghfir-lii (artinya: Maha Suci Engkau Ya Allah, Rabb kami, pujian untuk-Mu, ampunilah aku)". (HR. Bukhari no. 817 dan Muslim no. 484).

Bacaan sujud lainnya yang bisa dibaca,

سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ

"Subbuhun qudduus, robbul malaa-ikati war ruuh (artinya: Mahasuci, Maha Qudus, Rabbnya para malaikat dan ruh -yaitu Jibril-)." (HR. Muslim no. 487)

- Setelah itu bertakbir bangkit dari sujud tanpa mengangkat tangan.

Sebagaimana dalam hadits Muthorrif bin Abdullah, ia berkata,

صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ – رضى الله عنه – أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ أَخَذَ بِيَدِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم – . أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلاَةَ مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم -

"Aku dan Imron bin Hushain pernah shalat di belakang 'Ali bin Abi Tholib radhiyallahu 'anhu. Jika turun sujud, beliau bertakbir. Ketika bangkit dari sujud, beliau pun bertakbir. Jika bangkit setelah dua raka'at, beliau bertakbir. Ketika selesai shalat, Imron bin Hushain memegang tanganku lantas berkata, "Cara shalat Ali ini mengingatkanku dengan tata cara shalat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Atau ia mengatakan, "Sungguh Ali telah shalat bersama kita dengan shalat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam." (HR. Bukhari no. 786 dan Muslim no. 393). Hadits ini menunjukkan bahwa takbir intiqol (berpindah rukun) itu dikeraskan. Dan itu juga jadi dalil adanya takbir setelah bangkit dari sujud.

Dalam hadits Abu Hurairah juga disebutkan,

ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ

"Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bertakbir ketika turun sujud. Lalu beliau bertakbir ketika bangkit dari sujud." (HR. Bukhari no. 789 dan Muslim no. 392).

Adapun tanpa mengangkat ketika turun sujud atau bangkit dari sujud adalah berdasarkan hadits,

وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ

"Jika beliau ingin ruku' dan bangkit dari ruku' (beliau mengangkat tangan). Namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam shalatnya saat duduk." (HR. Abu Daud no. 761, Ibnu Majah no. 864 dan Tirmidzi no. 3423. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Tangan Dulu ataukah Lutut Saat Turun Sujud?


Manakah yang lebih didahululan, lutut ataukah tangan saat turun sujud?

Pertama, yang mesti dipahami adalah kedua cara tersebut dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun para ulama berselisih pendapat manakah yang lebih afdhol di antara keduanya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

أما الصلاة بكليهما فجائزة بإتفاق العلماء إن شاء المصلى يضع ركبتيه قبل يديه وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة فى الحالتين بإتفاق العلماء ولكن تنازعوا فى الأفضل

"Adapun shalat dengan kedua cara tersebut maka diperbolehkan dengan kesepakatan ulama, kalau dia mau maka meletakkan kedua lutut sebelum kedua telapak tangan, dan kalau mau maka meletakkan kedua telapak tangan sebelum kedua lutur, dan shalatnya sah pada kedua keadaan tersebut dengan kesepakatan para ulama. Hanya saja mereka berselisih pendapat tentang yang afdhal." (Majmu' Al Fatawa, 22: 449).

Kedua, yang paling afdhol adalah dilihat dari kondisi orang masing-masing, tidak katakan yang paling afdhol adalah tangan dulu ataukah lutut dahulu. Karena hadits yang membicarakannya hanyalah mengatakan,

إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ

"Janganlah salah satu kalian turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika hendak menderum." (HR. Abu Daud no. 840 dan An Nasai no. 1092. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan).

Namun ada tambahan,

وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ

"Hendaknya dia letakkan tangannya sebelum lututnya."

Versi lain mengatakan,

وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

"Hendaknya dia letakkan dua lututnya sebelum dua tangannya."

Para ulama berselisih pendapat manakah riwayat tambahan ini yang shahih.

Pendapat yang tepat, kedua versi tambahan tersebut adalah riwayat yang goncang, tidak ada satu pun yang sahih. Keduanya idhtirob (goncang) [baca: lemah]. Sehingga riwayat yang valid hanyalah bagian awal hadits yang berbunyi, "Janganlah salah satu kalian turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika hendak menderum".

Sehingga zhahir hadits menunjukkan bahwa orang yang sedang mengerjakan shalat dilarang turun sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika mau menderum. Turunnya unta untuk menderum itu memiliki bentuk yang khas, bentuk khas ini bisa terjadi baik kita turun dengan mendahulukan tangan dari pada lutut ataupun kita mendahulukan lutut dari pada tangan. Sehingga makna sabda Nabi, "janganlah salah satu kalian turun untuk sujud sebagaimana bentuk turunnya unta ketika hendak menderum" adalah ketika hendak sujud hendaknya kepala tidak dibuat merunduk sampai ke lantai semisal unta ketika hendak turun sedangkan punggung masih dalam posisi di atas. Inilah bentuk turunnya unta untuk menderum dan bentuk semacam ini berdampak negatif bagi orang yang mengerjakan shalat

Ringkasnya, terdapat diskusi yang panjang tentang perselisihan ini di kalangan ulama. Pendapat yang paling baik, manakah yang mesti didahulukan apakah tangan ataukah lutut, ini menimbang pada kondisi masing-masing orang. Mana yang lebih mudah baginya, itulah yang ia lakukan. Ada orang yang berat badannya, ada orang yang ringan. Intinya, tidak ada hadits shahih yang marfu' -sampai pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam- yang membicarakan hal tadi.

Semoga bermanfaat.

*sumber: rumaysho.com/Sifat Sholat

[RUU PILKADA] Tanggapan PKS soal Pilihan Ridwan Kamil

Posted: 12 Sep 2014 12:30 AM PDT

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil atau yang akrab disapa Emil dan sejumlah kepala daerah baik bupati dan wali kota menolak RUU Pilkada yang mengubah pemilihan kepala daerah menjadi dipilih DPRD.

RUU Pilkada yang didukung KMP antara lain Gerindra dan PKS tersebut membuat rakyat tak lagi terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah.

"Hasil kajian pemerintah cukup kuat agar Pilkada dipilih DPRD. Plus meminimalisasi korupsi karena pasal pembatalan calon terpilih jika terbukti korupsi pembatalan otomatis berlaku. Juga lebih mudah bagi KPK mengawasi aleg DPRD jika terbukti korupsi," terang Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera, Jumat 12 September 2014.

Selanjutnya, bagaimana sikap PKS dengan penolakan Ridwan Kamil dan juga Nur Mahmudi Ismail yang notabene didukung partai ini?

"Kang Emil dan Pak Nur merasakan manfaat pilkada langsung. Tapi di wilayah timur dan di beberapa daerah pilkadal membawa dampak konflik horizontal cukup besar," kata Mardani.

Mardani menjelaskan alasan sikap PKS yang berubah, dari yang sebelumnya mendukung pilkada tetap di tangan rakyat.

"Dinamika alasan pemerintah memang kuat. Plus bagus juga punya penyeimbang pemerintah yang kuat. Prinsip kompetisi kian ketat kian diuntungkan konsumen [rakyat]," jelas Mardani.

Emil mengucapkan terima kasih pada kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih atas kerja sama membangun Bandung meski kini dia berbeda pandangan soal pilkada lewat DPRD.

"Saya sangat menghormati partai @Gerindra  dan @PKSejahtera. kerjasama membangun BDG sangat baik. namun tentang RUU Pilkada saya berbeda pendapat," ungkap Kang Emil via @ridwankamil. (fs)

SIPA Sedot Ribuan Pengunjung

Posted: 12 Sep 2014 12:30 AM PDT

Solo kembali menggelar pagelar seni berkelas internasional bertajuk Solo International Performing Arts (SIPA).

Kegiatan tahunan yang dimulai sejak tahun 2008 ini, setiap tahun terbukti mampu menyedot antusiasme ribuan pengunjung dari berbagai daerah.

Pembukaan pagelaran SIPA keenam tahun 2104 bertema "Generation of World Culture", digelar di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Kamis malam, 11 September 2014.

Tema SIPA tahun 2014 terfokus pada generasi muda yang cenderung multikultur tersebut dibuka oleh Dirjen Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prof. Dr. H.M Ahman Sya, didampingi Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo, dan Dirut Semen Indonesia Dwi Sutjipto, Ketua Panitia SIPA, Irawati Kusumorasri, dengan ditandai pemukulan gong.

Muncul sebagai Maskot SIPA 2014 , adalah seorang putri keturunan Kesultanan Johor berdarah Kraton Mangkunegaran Solo, Tuanku Kursiah Aminah dengan mengendarai kereta kencana memasuki depan panggung yang megah.

Tuanku Kursiah Aminah dengan kostum warna biru dengan mahkota warna kuning emas bertabur rangkaian bunga melati membuat panggung semakin semarak dan ditemani belasan penari latar dari Semarak Candra Kirana yang menghiasi panggung petunjukan SIPA tersebut.

Saat turun dari kereta kencana, Tuanku Kursiah Aminah memberi kejutan dengan menari di atas panggung, diiringi penari latar.

Menurut Wakil Wali Kota Surakarta Achmad Purnomo, pihaknya mendukung adanya pagelaran SIPA yang menampung berbagai seni pertunjukan dari berbagai penjuru dunia.

Menurut Achmad Purnomo, SIPA 2014 kembali dapat di gelar di Benteng Vastenburg yang merupakan lokasi menjadi media seni budaya dunia dan mampu mempersatukan seni budaya dari berbagai dunia.

"SIPA bukan hanya atraksi seni, tetapi juga akan memunculkan roh-roh budaya dari berbagai negara," imbuh Achmad.

Dirut Semen Indonesia Dwi Sutjipto mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi digelarnya SIPA di Solo.

"Kami sangat mendukung dengan pelestarian seni budaya. Hal ini, sesuai dengan pilar ketiga perusahaan dengan pengelolaan lingkungan ikut membangun pelestarian seni budaya," katanya.

Dirjen EKSB, Kemenparekraf, Prof. Dr. HM Ahman Sya, mengatakan, pemerintah sangat apresiasi dengan digelarnya SIPA sebagai agenda tahunan di Kota Budaya Solo ini.

Program tahunan yang keenam ini, sebagai wadah seni budaya lokal dari berbagai daera di dunia. Bahkan, dengan pagelaran SIPA tersebut kunjungan wisatawan di Solo jadi meningkat, sehingga pariwasata semakin maju.

Sementara ribuan pengunjung dari berbagai daerah terus memadati sekitar Benteng Vastenburg.

Menurut salah satu pengunjung, Andra asal Bogor, Jawa Barat, pagelaran SIPA betul-betul menarik.

"Saya baru sekali datang ke sini. Keren banget! Saya pasti datang lagi tahun depan", ujar gadis berusia 19 th itu.

Saat ditanya, pagelaran mana yang paling mengesan, ia berpikir sejenak, kemudian mengatakan semua pagelaran sangat memukau karena telah dipersiapkan dengan matang.

"Hmmm.. Suka semua deh! Semua pertunjukan bagus dan sepertinya sudah dipersiapkan dengan matang sebagai sebuah public performance", ujarnya.

Andra yang datang bersama belasan kawannya terlihat menikmati sajian pertunjukan SIPA. (fs)

Biadab, Israel Serang Sekolah PBB di Gaza

Posted: 12 Sep 2014 12:15 AM PDT

Laporan penyelidikan Human Right Watch (HRW) yang dirilis Kamis, 11 September 2014, telah menuding Israel  melakukan kejahatan perang di Gaza.

Kesimpulan itu disampaikan setelah dilakukan penyelidikan terhadap tiga serangan dekat sekolah Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) yang menjadi dihuni pengungsi Palestina.

Human Rights Watch menyelidiki serangan di sekolah di tiga lokasi terpisah di Jalur Gaza pada tanggal 20 Juli 2014, 30 Juli 2014 dan 3 Agustus 2014.

Laporan penyelidikan HRW tersebut menyatakan, sedikitnya 45 orang tewas akibat serangan yang dilakukan oleh Israel tersebut.

Menurut hasil penyelidikan, berdasarkan penelitian lapangan dan wawancara dengan saksi, kelompok yang berbasis di New York itu mengatakan target serangan militer Israel tidak jelas dan beberapa serangan yang dilakukan membabi buta.

"Militer Israel melakukan serangan dekat sekolah, di mana mereka seharusnya tahu ratusan orang sedang berlindung. Serangan itu membunuh dan melukai warga sipil," demikian kata Fred Abrahams, penasihat di Human Rights Watch, .

"Penjelasan yang dilakukan Israel mengenai serangan-serangan terhadap sekolah-sekolah tidak meyakinkan. Di mana orang pergi ke sana untuk meminta perlindungan dan pembunuhan terjadi," lanjut Fred Abrahams. (fs)

Inilah 7 Instruksi SBY Terkait Transisi Kepemimpinan

Posted: 12 Sep 2014 12:00 AM PDT

Kamis, 11 September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat terbatas kabinet dengan pembahasan masalah ekonomi di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Agenda rapat terbatas hari ini berkaitan dengan bidang perekonomian, terutama apa yang mesti dituntaskan satu setengah bulan terakhir ini, baik penyederhanaan perijinan lanjutan dan implementasi dari sejumlah kebijakan dan program yang tersisa," kata Presiden Yudhoyono saat membuka rapat yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis 11 September 2014.

Usai melakukan rapat, presiden menyampaikan tujuh instruksi presiden terkait transisi kepemimpinan.

Berikut tujuh point instruksi presiden tersebut :

1. Pemerintah membantu tim presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) dalam mempersiapkan pemerintahan mendatang. Semua persiapan tersebut dilakukan sesuai dengan tata tertib dan mekanisme yang telah disepakati dalam pertemuan di Bali.

2. Dalam rangka penghormatan kepada presiden dan wakil presiden terpilih, maka pemerintahan SBY- Boediono tidak melakukan penggantian pejabat utama di jajaran pemerintahan, termasuk TNI/Polri.

3. Pemerintahan SBY-Boediono juga tidak melakukan penggantian pimpinan BUMN.

4. Dalam menetapkan pembantu presiden, sebaiknya menentukan ketua sekretariat presiden.

5. Pemerintahan SBY-Boediono mempersiapkan kegiatan internasional presiden terpilih yang akan dilakukan dalam jangka pendek. Meski, pada saatnya yang disiapkan akan diperbaharui atau diubah.

6. Menghentikan proses pengadaan sejumlah kendaraan untuk pejabat negara secara menyeluruh.

7. Meminta kepada pejabat, menteri dan pimpinan lembaga untuk mengembalikan semua fasilitas yang digunakan sesuai aturan dan berlangsung dengan baik.


Presiden mengatakan keputusan yang diambil dari hasil rapat ini diharapkan dapat segera diimplementasikan sehingga pada masa pemerintahan yang baru permasalahan terkait hal tersebut tidak lagi ada.

"Setelah diputuskan dalam ratas ini bisa dijalankan, nanti menko perekonomian akan jelaskan , hasil ratas juga akan dijelaskan (kepada publik-red)," kata Presiden. (fs)

Hidayat Nurwahid: 'Lingkaran Setan' Pilkada Langsung Masak Dilanjutkan

Posted: 11 Sep 2014 11:11 PM PDT


Ketua Fraksi PKS di DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, salah satu bukti pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung banyak membawa mudarat adalah ratusan kepala daerah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hidayat mengatakan, termasuk yang ditangkap KPK adalah Yesaya Sombuk yang saat ini harus menjalani proses hukum dengan menjadi terdakwa kasus dugaan suap proyek rekonstruksi tanggul laut abrasi pantai dan proyek-proyek lain di Kabupaten Biak Numfor, Papua tahun 2014.

"Yang ditangkap KPK 300 lebih, Bupati Biak Numfor, dia tokoh sepuh dia ikut Pilkada, dia ngutang ditagih nggak punya duit akhirnya korupsi," kata Hidayat di Gedung DPR, Kamis kemarin (11/9/2014), seperti diberitakan Liputan6.

Oleh karenanya, anggota Majelis Syuro PKS itu mendesak agar Pilkada dikembalikan ke DPRD. Alasannya, dia tak mau kepala daerah terperangkap kasus korupsi. "Lingkaran setan ini masak mau kita lanjutkan," ketus Hidayat.

Mantan Ketua MPR periode 2004-2009 tersebut membantah, Pilkada tidak langsung membuat orang-orang berpotensi tak bisa memimpin daerah. Karena menurut dia, Ridwal Kamil bisa memimpin daerahnya atas usungan parpol (diusung Koalisi PKS dan Gerindra, bukan independen).

"Itu bukti melalui parpol menghasilkan orang hebat. Nanti parpol bisa cari orang-orang hebat. Jangan dilakukan deparpolisasi, parpol bisa hasilkan orang hebat," tandas Hidayat.

Amien Rais : Pemimpin Preman Akan Ditertawakan

Posted: 11 Sep 2014 11:10 PM PDT

Ketua Majelis PAN Amien Rais mengaku sudah mengetahui beberapa kader PAN seperti Wali kota Bogor Bima Arya menolak RUU Pilkada.

"Memang saya ketemu Mas Bima, saya bilang anda tidak perlu gusar karena anda baik pasti anda didukung DPRD," ujar Amien di Jakarta, Jumat 12 September 2014.

Menurutnya, dengan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan sebuah kemunduran demokrasi.

"DPRD tidak mungkin mendukung preman sebagai pemimpin, nanti dia akan ditertawakan konstituennya. Jadi jangan khawatir," katanya.

Amien menilai, pilkada lewat DPRD diyakini akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kredibilitas.

Seperti diketahui Walikota Bogor Bima Arya mendukung pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, bukan melalui DPRD dan dia siap menerima sanksi dari partai atas perbedaan sikap terkait RUU Pilkada tersebut. (fs)

Gubernur Jateng Tak Serius Atasi Kasus Kekerasan Pada Perempuan

Posted: 11 Sep 2014 11:00 PM PDT

Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Jawa Tengah Witi Muntari menyatakan, kasus kekerasan kepada perempuan di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi.

Meski demikian, pemerintah provinsi Jawa Tengah terkesan abai dan tak serius menanggapinya.

Witi menyajikan data, kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah tersebar di 31 kabupaten dan kota.

Paling banyak terjadi di Kota Semarang dengan 117 kasus, menyusul Kabupaten Semarang dengan 11 kasus dan Kabupaten Wonogiri dengan 8 kasus. Sebagian besar kekerasan itu terjadi di wilayah privat dengan jumlah 176 kasus.

"Sedangkan kasus kekerasan yang terjadi di wilayah publik sebanyak 46 kasus," ujar Witi, di Semarang, Senin, 4 Agustus 2014.

Menurut Witi, meski angka kekerasan tinggi, tapi pemerintah tak serius mengatasinya. Witi mencontohkan banyak kabupaten dan kota yang tak serius membuat program penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Misalnya, di Semarang belum ada standar prosedur pemberian layanan bagi perempuan korban kekerasan.

Di beberapa kabupaten lain malah tidak punya anggaran khusus untuk layanan medis korban perempuan, serta tidak menyediakan bantuan hukum korban kekerasan.

"Saat ini banyak kasus kekerasan perempuan tidak tertangani hukum, sehingga pelaku kekerasan perempuan tidak jera.", tutup Witi prihatin. (fs)

PKS Tanggapi Santai Sikap Nur Mahmudi dan Ridwan Kamil yang Berseberangan

Posted: 11 Sep 2014 10:50 PM PDT


Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, tak ingin reaktif menanggapi sikap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang menolak usulan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Hidayat, perbedaan sikap itu hanya pendapat pribadi dan itu lumrah.

Hidayat mengatakan, Ridwan Kamil dan Nur Mahmudi telah menegaskan bahwa perbedaan sikapnya itu merupakan pendapat pribadi. Atas dasar itu, Hidayat menganggap bahwa dua pejabat yang diusung PKS ini akan tunduk saat DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dengan memuat aturan pilkada melalui DPRD.

"Mereka berdua menegaskan, itu pendapat pribadi. Pada akhirnya kan diserahkan ke DPR," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis kemarin (11/9/2014), seperti yang diberitakan KOMPAS.COM.

Anggota Komisi I DPR itu melanjutkan, DPR membahas RUU Pilkada berdasarkan konstitusi. Ia menyebutkan, PKS mendukung pemilihan kepala daerah oleh DPRD untuk menghindari konflik sosial dan dalam rangka penghematan anggaran.

"Kalau ada perbedaan pro dan kontra, itu biasa. Namun, pembahasan harus secara konstitusional," ujarnya.

Ridwan mengatakan, pilkada oleh DPRD memperkecil kesempatan bagi calon kepala daerah berkualitas untuk dapat mencalonkan diri, apalagi jika calon tersebut independen. Pasalnya, parpol tentu akan lebih mendahulukan kadernya.

Adapun Nur Mahmudi berpendapat, berdasarkan pengalaman pribadi dan perjuangan reformasi, proses pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah kemunduran.

RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR dan rencananya akan disahkan 25 September mendatang. Semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Golkar, Gerindra, PKS, PPP, PAN ditambah Partai Demokrat menginginkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sedang kubu PDIP ngotot Pilkada tetap Langsung.

Ahok Ogah Jadi Menteri

Posted: 11 Sep 2014 10:51 PM PDT

Ahok membantah pengunduran dirinya tersebut terkait dengan spekulasi masuknya nama dia dalam tokoh calon menteri Jokowi - JK dan memastikan dirinya akan tetap bertahan di DKI Jakarta sampai akhir masa baktinya tahun 2017 nanti.

"Jakarta ini RI 3, masa mau jadi pembantu RI 1," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 11 September 2014.

Ahok mengatakan posisi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang akan ditempatinya sepeninggalan Jokowi adalah posisi diatas menteri.

Dirinya akan tetap di DKI Jakarta untuk menyelesaikan program-program yang pernah dijanjikannya bersama Jokowi saat Pilgub 2012 lalu, jelas Ahok.

"Pak Jokowi sudah komitmen dan berpesan pada saya untuk selesaikan Jakarta dalam waktu tiga tahun kedepan," tegasnya.

Isu Ahok akan menjadi menteri muncul diberbagai media atas aspirasi masyarakat. Banyak yang menginginkan Ahok menjadi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada kabinet Jokowi-JK. (fs)

Razia Parkir DKI Ternyata Cuma Modus!

Posted: 11 Sep 2014 10:40 PM PDT

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai hari tanggal 8 September 2014 mengintensifkan razia parkir liar kendaraan roda empat dengan sanksi derek dan denda maksimal Rp 500 ribu.

Sayangnya, upaya tersebut masih terkendala minimnya kendaraan derek milik Dishub DKI. Untuk itu, tahun depan, Dishub DKI mengusulkan pembelian mobil derek otomatis sebanyak 20 unit.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengakui, saat ini pihaknya masih kekurangan mobil derek otomatis.

"Tahun depan diusulkan 20 unit. Tapi mudah-mudahan disetujui untuk 50 unit," ujar Syafrin, di Balaikota DKI Jakarta, Senin, 8 September 2014. Harga satu unit mobil derek otomatis tersebut seharga Rp 2,5 miliar. Sehingga total anggaran pengadaan 20 unit adalah Rp 50 miliar.

Syafrin memastikan merek mobil derek itu nantinya berasal dari perusahaan produsen mobil yang berkualitas.

"Yang sudah ada sekarang merk-nya Hino," kata Syafrin.

Saat ini Dishub DKI, hanya memiliki 42 mobil derek, yang terdiri dari 14 mobil derek otomatis, 2 mobil derek ukuran besar, dan 26 mobil derek manual.

Syafrin mengatakan, idealnya setiap wilayah memiliki 10 unit mobil derek otomatis. Apalagi, lokasi parkir liar di ibu kota cukup banyak. Dengan jumlah tersebut diharapkan razia bisa lebih masif lagi.

"Minimal itu tiap wilayah punya 10 unit mobil derek. Jadi 50 unit seluruh Jakarta," tandasnya. (fs)

Bima Arya : Beda Pandangan, Tak Harus Keluar Partai

Posted: 11 Sep 2014 10:32 PM PDT

Ketua DPP PAN sekaligus Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku berbeda pandangan dengan partai soal pilkada. Sebagai akibatnya, Bima siap diberi sanksi.

"Kalau partai memberikan sanksi ketika saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi yang jelas tidak sedikitpun niat untuk keluar dari partai," kata Bima di Jakarta, Kamis, 11 September 2014.

Bima menjelaskan sanksi dari partai bisa berupa administrasi, teguran sampai pada pemecatan. Semua tergantung dari tingkat permasalahannya.

Namun, Bima tetap yakin kalau dirinya tidak akan mendapatkan sanksi. Sebab, situasi ini hanyalah perbedaan pendapat dan itu tidak bersifat melanggar.

"Menurut saya ini kan masih berbeda pendapat, tidak melanggar," imbuhnya. (fs)

Pilkada Langsung Itu Bak Si Miskin Dapat Undian Mercy

Posted: 11 Sep 2014 09:15 PM PDT


Menurut Dirjend Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia telah memecah rekor sebagai yang terbanyak di dunia.

"Perhatikan, sampai saat ini di Indonesia ada 34 provinsi, 409 kabupaten dan 93 kota, plus lima kota administrasi. Dari angka tersebut maka dapat dikatakan dalam periode kepemimpinan selama 5 tahun terdapat 537 Pilkada, bila ditambah dengan Pileg & Pilpres, maka terdapat 539 kali kita menyelenggarakan pesta demokrasi." katanya, Jumat (12/9) seperti dilansir RMOL.

Bila dalam satu tahun terdapat 365 hari, maka penyelenggaraan Pemilu nyaris memakan waktu hampir dua tahun.

Bila kita menghitung Pilkada, Pileg dan Pilpres dengan seluruh tahapan akses ekses yg ditimbulkan, dari pendaftaran kandidat hingga gugatan ke MK, maka kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia telah menyia-nyiakan waktu hanya untuk berkonflik demokrasi. Selama kurang lebih 4 tahun pekerjaan kita hanya menyelenggarakan Pemilu dan menyelesaikan berbagai ekses yang ditimbulkan.

Perhatikan salah satu tahapan Pilkada yg disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, pada 2012 sebanyak 113 perkara sengketa Pilkada diadukan ke MK. Pada tahun 2013 sebanyak 197 Pilkada digelar, diperkirakan 80 persen mengajukan gugatan ke MK.

Dari segi anggaran yangg harus dikeluarkan pemerintah dari APBN, menurut KPU, jumlahnya berkisar puluhan hingga ratusan miliar per kabupaten, kota dan propinsi (tergantung jumlah penduduk). Untuk Pilkada Jabar dan Jateng dianggarkan Rp 500 miliar. Di Jatim anggaran yangg dikeluarkan nyaris mencapai angka satu triliun rupiah.

Pilkada di Indonesia ibarat si miskin mendapatkan undian berhadiah mobil mercy. Untuk mengoperasikan mobil mewah yangg high cost, tentu tak sebanding dengan pendapatannya yangg untuk biaya makan saja selalu devisit. Akhirnya si miskin harus menjual satu per satu asset nya untuk biaya beli pertamax, oli dan service mobil. (pm)

Jutaan Password Gmail Dibobol Hacker di Negara Ini

Posted: 11 Sep 2014 08:59 PM PDT


Jutaan kata sandi akun Gmail dibobol oleh situs milik Rusia. Sebanyak lima juta pengguna akun pun kehilangan akunnya.

Dikutip dari Khamma Press, Jumat, (12/9), motif pembobolan Belum diketahui. Hacker tersebut berhasil mencuri informasi, meliputi alamat serta password yang diposting secara online pada Selasa kemarin, (9/9).

Laporan menunjukan, sekitar 60 persen password yang bocor tersebut valid, milik para pengguna Gmail. Data penting yang bocor itu lalu dipajang di forum Bitcoin Rusia pada Rabu, (10/9) seperti dilansir ROL.

Media AS mulai melaporkan kejadian tersebut kemarin malam. Pejabat Google di Rusia pun mengatakan, akan melakukan investigasi mengenai dugaan pembobolan. Sebelum kejadian, kasus kejahatan di dunia maya juga pernah terjadi.

Akun Twitter milik Perdana Menteri Rusia sempat dibobol, bahkan para pelaku mengutuk Presiden Vladimir Putin dalam pesannya. Hanya saja, pada waktu itu kelompok peretas Rusia, Shaltay-Boltay telah mengakui dan bertanggung jawab atas serangan cybernya. (pm)

Ahok Hengkang, Gerindra Akan Lahirkan Dua Pengganti Lebih Hebat

Posted: 11 Sep 2014 08:29 PM PDT


Tampaknya Partai Gerindra tidak terlalu memiliki beban menyusul keluarnya  Basuki Tjahja Purnama alias Ahok dari partai besutan Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengatakan bahwa partainya tidak bergantung pada satu kader saja. Sebab dirinya percaya bahwa Partai Gerindra mampu menghasilkan kader-kader hebat yang mampu berprestasi lainnya selain Ahok.

"Kami percaya pada filosofi dasar Gerindra yang ditanamkan Prabowo. Yakni, tak akan bergantung pada satu kader dan yakin meski satu pergi akan ada dua yang muncul untuk mengganti," ujar Edhy dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/9/2014) seperti dilansir Okezone.

Kendati demikian, Ahok menurutnya adalah sosok yang cukup populer dan punya semangat tinggi untuk bekerja. Namun, putusan untuk mundur dari Gerindra tak akan dihalangi dan tak akan merugikan partai.

"Waktu dia masuk juga kami tidak memaksa," bebernya.

Lebih jauh, Edhy memastikan bahwa Gerindra memiliki cukup banyak kader-kader baik dan pekerja keras seperti Ahok, juga seperti Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang akan diusung menjadi kepala daerah bila nantinya DPR mengesahkan usulan revisi rancangan undang-undang kapa daerah (RUU Pilkada) yang akan memilih kepala daerah melalui DPRD.

"Jadi tidak usah khawatir, Gerindra punya banyak kader baik dan pekerja keras yang nantinya kita akan usulkan untuk menjadi kepala daerah yang benar-benar mengurusi dan memperjuangkan nasib rakyat di daerah," ungkapnya. (pm)

Cukong Terancam Gulung Tikar Jika Pilkada Tak Langsung

Posted: 11 Sep 2014 07:36 PM PDT


Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengakui peran cukong dalam pemilukada langsung tidak dapat dihindari. Karena, sembilan tahun pelaksaan pemilukada langsung, cukong bermain di mayoritas pemilukada dengan reward sejumlah kebijakan transaksional ketika calonnya terpilih.

"Yang teriak sekarang ini sesungguhnya cukong, lembaga survei/konsultan politik, makelar, dan media yang terancam gulung tikar jika pemilukada tak langsung," kata Tantowi kepada Sindo di Jakarta, Kamis 11 September 2014.

Menurut Tantowi, bukan sebuah rahasia lagi jika para cukong itu bukan sekadar memberikan modal di pemilukada atau sekadar mendapatkan imbalan tinggi. Tapi mereka juga mendapatkan konsesi-konsesi jika jagoan mereka menang.

"Kita bukannya tidak tahu kalau mereka bikin dan ada di belakang LSM yang sekarang lagi teriak-teriak ke DPR," ujar Ketua Komisi I DPR itu.

Lebih jauh, kata dia, yang patut dikasihani dari polemik ini adalah rakyat. Karena, sesungguhnya mereka belum banyak yang memahami sistem demokrasi, mereka hanya inginkan kesejahteraan.

"Saya kasihan rakyat yang namanya dibawa-bawa oleh segelintir kelompok tersebut," tandasnya.(pm)

Revolusi Mental Jokowi Cuma Jargon Kosong Tanpa Keteladanan

Posted: 11 Sep 2014 07:17 PM PDT


Revolusi mental presiden terpilih Joko Widodo cuma jargon kosong tanpa keteladanan yang diperlihatkan kabinetnya. Jika para menteri yang menjadi pembantunya  mengulang praktik korupsi, revolusi mental tidak pernah terwujud. Sebaiknya, revolusi mental itu diarahkan memperdalam penghayatan nilai-nilai Pancasila.

"Revolusi mental itu membutuhkan keteladanan. Kalau tidak ada keteladanan tidak memiliki arti apa-apa. Mestinya revolusi mental itu diarahkan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," kata Bambang Sulistomo yang berbicara  dalam diskusi terbatas, " Semangat Kebangsaan, Peluang dan Tantangan Dalam Masyarakat ASEAN dan Pasar Terbuka yang diselenggarakan  Ryamizad Institute di Jakarta (Kamis, 11/9) seperti dilansir RMOL.

Dalam diskusi yang dimoderatori Mozes Latuihamalo itu, ikut jadi pembicara aktivis Ismail Arif dan Direktur Eksekutif Ryamizad Achmad Ridha.

Menurut Bambang, presiden terpilih Jokowi dan kandidat presiden Prabowo Subianto sebenarnya memiliki kesamaan yang  dianggap kekiri-kirian.Karena tidak ramah terhadap ekonomi pasar. Dalam pembukaan UUD 1945 sendiri, lanjut Bambang, banyak kontainnya bernuansa sosialis. Hanya saja, menjadi khas Indonesia karena disitu  tercantum nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Ini yang membedakan karena menjadi satu-satunya di dunia, dimana nilai sosialis tapi menghayati Ketuhanan. Sangat cocok secara kultural dengan nilai bangsa kita yang relijius," imbuhnya.

Sementara itu, Ismail Arif menambahkan, revolusi sebenarnya adalah mencipta. "Dulu saya pernah mengemukakan potong satu generasi kemudian diprotes dimana-mana. Padahal yang saya maksudkan bukan memotong dalam umur, melainkan kembali pada jiwa luhur bangsa tentang Pancasila sebagaimana generasi terdahulu," terangnya.

Dijelaskannya, kembali pada nilai luhur bangsa merupakan suatu keniscayaan. Dia juga menunjuk, soal ketidak efisien yang merupakan ekses ekonomi liberal yang mesti dihindari. Secara konkrit, bagi bangsa ini yang membutuhkan APBN Rp 2000 triliun tidak perlu susah-susah bisa memperoleh dengan lakukan efisiensi di bidang Migas yang mencapai Rp 1000 triliun lebih dan efisiensi di bidang birokrasi yang mencapai ratusan triliun.

"Intinya mesti kembali pada nilai-nilai kejujuran dan tidak boros," pungkas putra Bung Tomo ini. (pm)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)