Kamis, 25 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Abdul Hafiz : Kalau Ada Tokoh Daerah yang Mampu, Kenapa Tidak?

Posted: 25 Sep 2014 06:00 AM PDT

Kabinet di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) nanti diharapkan tidak hanya diisi kalangan partai politik dan profesional. Bahkan, sebaiknya Jokowi-JK dalam membentuk kabinet juga memerhatikan keterwakilan daerah.

Tentunya, figur dari daerah yang ditunjuk jadi menteri itu haruslah memiliki prestasi, integritas dan kapabilitas. "Kalau ada tokoh daerah yang mampu, kenapa tidak? Tentu yang paling penting memiliki kualitas dan memenuhi syarat," kata guru besar IAIN Antasari Banjarmasin Abdul Hafiz Anshary.

Mantan Ketua KPU RI itu mengatakan hal tersebut guna menanggapi banyaknya tokoh-tokoh daerah termasuk kepala daerah yang dikabarkan masuk bursa calon menteri pada kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Hafiz menambahkan, hal terpenting untuk dipertimbangkan dalam pembentukan kabinet baru nanti adalah tokoh daerah yang memiliki prestasi bagus dan amanah. "Tokoh-tokoh daerah ini patut dipertimbangkan. Selain berprestasi, juga memiliki keterwakilan daerah yang sangat kuat," kata Hafiz.

Dia mengakui bahwa dalam penyusunan kabinet ada aspek politik yang sulit dihindari. Meski begitu, figur yang diusung tetap harus memiliki kompetensi dan kapabilitas di bidangnya.

"Secara teori dan ideal, aspek profesional lebih utama untuk menentukan penyusunan kabinet, bukan aspek politik. Walaupun harus kita sadari, pada praktiknya penyusunan kabinet itu tidak luput dari aspek-aspek politik," jelasnya.

Hafiz mengingatkan, siapapun yang nanti dipilih Jokowi untuk menduduki posisi menteri, dia adalah milik bangsa Indonesia, bukan milik golongan atau partai. "Yang terpenting orangnya mampu, memenuhi persyaratan kualitatif," paparnya.

Sebagaimana diberitakan, kabinet Jokowi-JK terdiri 34 kementerian. 18 menteri berasal dari kalangan profesional dan 16 menteri berasal dari kalangan kader partai politik.

Saat ini fenomena tokoh-tokoh dari daerah seperti sosok Jokowi dan Ahok mulai bermunculan dari seluruh penjuru tanah air. Sebut saja, Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Tri Risma Harini (Walikota Surabaya dua periode), Sultan Khairul Saleh (Bupati Banjar dua periode), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), dan beberapa nama lain yang dinilainya memiliki kompetensi dan patut dipertimbangkan untuk masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Jokowi masih mempertimbangkan apakah akan mengambil rekomendasi itu dan menarik beberapa kepala daerah sebagai menteri kelak. Pertimbangan yang dipikirkan Jokowi yakni terkait kepentingan daerah dan kepentingan nasional yang ditangani tokoh yang bersangkutan.

"Itu yang harus dikalkulasi apakah lebih bagus untuk membangun daerahnya atau bisa ditarik untuk kepentingan nasional. Jadi harus ada pertimbangan dan kalkulasi yang detail," kata Jokowi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin 22 September 2014. (in/fs)

[Soal Kabinet] Jokowi Cuma Kader, Bukan Presiden

Posted: 25 Sep 2014 05:30 AM PDT

Joko Widodo ternyata tidak bisa begitu saja mengambil keputusan mengenai nama-nama calon pengisi kabinetnya.

Jokowi masih harus menunggu nama-nama yang akan diserahkan oleh ketua-ketua umum koalisi pendukungnya, termasuk Megawati.

"Jokowi tidak bisa berbuat apa-apa, masih menunggu setoran ketua umum, termasuk Bu Mega. Itu kan konsekuensi menjadi kader, menunggu," kata Eva K. Sundari, salah seorang politisi PDI P, Rabu, 24 September 2014.

Memang benar, menurut Eva, Joko Widodo, tidak punya hak penuh menentukan siapa-siapa yang pantas atau tidak pantas dijadikan menteri di kabinetnya. Di sisi lain, waktu kian sempit menuju pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang.

Eva menilai, inilah risiko menjadi seorang kader PDI P. Semua keputusan strategis ada di tangan ketua umum. Sebagai kader, petugas partai, Jokowi harus tunduk kepada Megawati. Dalam menentukan pembantunya pun, Jokowi bukan presiden. Hanya seorang kader PDI P. (fs)

Larangan Potong Rambut dan Kuku Bagi Shohibul Kurban Mulai 1 Dzulhijjah

Posted: 25 Sep 2014 05:38 AM PDT



Kapan larangan potong kuku dan rambut bagi shohibul kurban berlaku?

Dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئً

"Jika telah masuk 10 hari pertama dari Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh (memotong) rambut kepala dan rambut badannya (diartikan oleh sebagian ulama: kuku) sedikit pun juga." (HR. Muslim no. 1977)

Imam Nawawi berkata, "Para ulama berselisih pendapat bagaimana jika telah masuk bulan Dzulhijjah dan ada yang berkeinginan untuk berkurban. Sa'id bin Al Musayyib, Robi'ah, Ahmad, Ishaq, dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku hingga hewan kurban disembelih pada hari kurban. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah lainnya berpendapat bahwa hal itu makruh tanzih, bukanlah haram. Abu Hanifah menyatakan tidaklah makruh. Imam Malik dalam satu pendapat menyatakan tidak makruh, dalam pendapat lainnya menyatakan makruh. Imam Malik juga memiliki pendapat yang menyatakan haram dalam kurban sunnah, tidak pada yang wajib. Ulama yang berpendapat haramnya memotong kuku dan rambut bagi yang berkurban berdalil dengan hadits ini." (Syarh Shahih Muslim, 13: 127)

Kalau kita lihat dari penjelasan Imam Nawawi di atas berarti larangan memotong rambut dan kuku bagi shohibul kurban berlaku mulai dari 1 Dzulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Misalnya ada yang hewan kurbannya disembelih pada tanggal 11 Dzulhijjah (hari kedua untuk kurban), barulah ia boleh memotong kuku dan rambut saat itu.

Lalu rambut apa saja yang tidak boleh dipotong atau dicabut?

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud adalah dilarang memotong kuku atau memecahkannya. Adapun larangan memotong rambut adalah mencukur habis, memendekkan, mencabut, membakar, atau mengambil bulu yang ada. Larangan ini berlaku untuk bulu kemaluan, kumis, bulu ketiak, rambut kepala dan rambut badan lainnya. (Idem)

Terus apa hikmah dari larangan ini?

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa dengan tidak dipotongnya rambut dan kuku maka semakin sempurnalah anggota badan untuk bebas dari api neraka. (Idem)

Hanya Allah yang memberi taufik.

(Oleh: Muhammad Abduh Tuasikal)

*sumber: http://rumaysho.com/umum/kapan-larangan-potong-kuku-dan-rambut-bagi-shohibul-kurban-berlaku-8884

CATATAN: Pemerintah RI menetapkan 1 Dzulhijjah 1435 H jatuh pada hari Jumat tanggal 26 September 2014. Kalender hijriyah pergantian tanggal mulai masuk maghrib. Jadi, malam Jumat ini sudah masuk 1 Dzulhijjah 1435 -ed.


[Dicalonkan Jadi Menteri] Eva : Tergantung Megawati

Posted: 25 Sep 2014 05:00 AM PDT

Waktu penentuan nama-nama yang akan mengisi kabinet Jokowi semakin dekat.

Ada beberapa nama yang santer diusung oleh beberapa aktivis dan relawan pro Jokowi.

Salah satu nama yang mengaku didukung oleh para relawan adalah Eva K. Sundari, politisi perempuan yang saat ini duduk mewakili PDI P di Komisi III DPR RI.

"Nasibku tergantung Megawati Soekarnoputri. Soal menteri saya lagi speechless (tidak bisa berkata-kata)," ujar Eva, di Jakarta, Rabu, 24 September 2014.

Eva mengaku tak bisa berkata-kata, karena kuasa untuk memilih menteri pada kabinet Jokowi diputuskan secara absolut oleh Megawati.

"Saya speechless karena walau banyak relawan yang mendukung saya menjadi menteri, tiket kan dari Bu Mega. Saya speechless karena menunggu apa saya ditugaskan atau tidak oleh Bu Mega," ucap Eva.

Eva menambahkan, sebagai kader yang taat pada ketua umum, ia tak mampu berbuat banyak.

"Risiko menjadi kader", lanjut Eva, membuatnya tidak bisa mengontrol peluang menjadi menteri di pemerintahan 2014-2019 mendatang.

Inilah wajah demokrasi yang diinginkan oleh Megawati. Demokrasi absolut. (fs)

Tim Basket Dilarang Berhijab, Aktivis HAM Bungkam

Posted: 25 Sep 2014 04:30 AM PDT

Tim basket Qatar harus kehilangan kesempatan bermain dengan Mongolia akibat dilarang berhijab saat pertandingan.

Sebagai bentuk protes, Tim Qatar mundur dari cabang olahrga tersebut. Tim Qatar menolak melepas jilbab yang dipakai sebagian besar pemainnya, sebagaimana diminta oleh ofisial pertandingan.

Aturan FIBA memang melarang pemain menggunakan perlengkapan/aksesori kepala, perlengkapan/aksesori rambut serta perhiasan. Namun, aturan tersebut kini tengah ditinjau ulang.

Keputusan ofisial Asian Games yang melarang pemain bermain dengan menggunakan hijab diprotes kontingen Qatar.

"Sebelum berangkat ke Asian Games, kami diberi tahu kalau kami akan bisa berpartisipasi di pertandingan dengan memakai hijab," seru salah seorang pemain bernama Amal Mohamed.

"Tapi, kini pihak Asian Games mengatakan, pemain  berhijab tidak boleh bermain dalam pertandingan hari ini. Karena kami tidak bisa melepasnya demi agama kami, kami kehilangan pertandingan menghadapi Mongolia," sambung Amal, Rabu, 24 September 2014.

Amal menyebut kalau timnya tidak akan bermain lagi di sisa laga Asian Games, jika pihak panitia tidak melakukan perubahan peraturan.

Larangan tim basket Qatar berhijab menjadi kejanggalan. Pada beberapa cabang olahraga lain atlet berhijab tetap diperbolehkan tampil, di antaranya dari Indonesia dan China.

-----

Salah seorang penonton pertandingan yang berasal dari Indonesia, Renata, menyesalkan sikap ofisial tersebut.

"Kenapa hijab diributkan oleh tim ofisial? Kemana aktivis HAM yang selalu siap membela kalau ada umat non muslim yang tak diberi fasilitas ibadah? Hijab itu bentuk ibadah juga lho. Selama ini tak ada kan larangan untuk atlet menggunakan kalung bersimbol keagamaan?", tanya Renata.

Lebih lanjut, Renata berharap, aturan yang diskriminatif, harus dihapuskan.

"Hapus diskriminasi bagi siapapun dan umat agama apapun. Asian Games itu kan pesta olahraga. Kenapa jadi ajang penindasan simbol agama?", tegas Renata lagi. (fs)

FPI : Ini Kriteria Pemimpin Ideal Jakarta

Posted: 25 Sep 2014 04:00 AM PDT

Penolakan Front Pembela Islam (FPI) menolak atas kepemimpinan Ahok menuai banyak reaksi.

Menurut FPI, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok itu tidak layak menjadi pemimpin.

Apa kriteria pemimpin ideal untuk Jakarta menurut FPI?

Sekjen DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamu'min menjelaskan kriteria ideal sebagai berikut :

1. Pemimpin ideal semestinya seorang putra daerah.

"Yang ideal pimpin Jakarta ya harusnya putra daerah. Rumusnya dimana-mana begitu. Misal Bali, yang mimpin pasti orang Bali kan," kata Habib Novel Bamu'min, Kamis 25 September 2014

2. Pemimpin harus berperilaku santun.

"Ahok mulutnya seperti comberan, ngomong seenak jidatnya. Mana ada perilaku pemimpin seperti begitu. Nah di sinilah akan timbul keresahan di masyarakat, saat pemimpin tidak bisa ngasih contoh baik ke rakyatnya," papar Habib Novel.

3. Pemimpin harus dapat menampung aspirasi umat / warga.

"Pemimpin itu harus bisa nampung aspirasi umat. Kalau modelnya kaya begini (Ahok), yang ada rakyat berontak. Dikit-dikit nantang terus ngomong seenaknya lagi," jelas Habib Novel.

Tiga kriteria ideal tadi, jelas tak dimiliki Ahok. Dengan demikian, wajarlah bila warga Jakarta menolak Ahok. (fs)

Warga Jakarta Tolak Ahok, DPRD Siapkan Pansus

Posted: 25 Sep 2014 03:20 AM PDT

Derasnya penolakan dari masyarakat terhadap proses pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta membuat DPRD DKI Jakarta akan mengupayakan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kinerja Wakil Gunernur DKI Jakarta ini.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Fajar Sidik mengatakan, saat ini anggota dewan sedang mengumpulkan materi soal kinerja Ahok sebelum dilantik menjadi gubernur DKI.

"Kita lagi kumpulin rekam jejak dia (Ahok), termasuk dari orang-orang yang dia dipecat," ujar Fajar, Kamis, 25 September 2014.

Fajar mengatakan, wacana pembentukan pansus ini akan dibahas setelah pimpinan DPRD DKI resmi dilantik dan susunan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk.

"Insya Allah Senin, 29 September 2014 kami sudah bergerak (membahas soal pansus)," ujar Fajar Sidik.

Fajar menjelaskan, pansus ini akan mengevaluasi kinerja Ahok selama ini. Bahkan dalam pansus ini juga akan dibahas soal kemungkinan DPRD DKI menggunakan hak-haknya seperti interpelasi dan angket.

"Kita mau rapat soal pansus untuk membahas Ahok ini mau dibawa kemana. DPRD sendiri sudah sangat resah dengan sikap Ahok," katanya.

Fajar menilai, pansus ini penting untuk memberikan kepastian apakah Ahok layak atau tidak dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kalau dia naik gubernur program dia nanti tdk jalan kalau kami (DPRD) tidak setujui," katanya. (fs)

Daud Rasyid: “Sekarang Saatnya Umat Islam Harus Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI”

Posted: 25 Sep 2014 03:00 AM PDT


Tingkah Ahok yang arogan dan terus menyakiti umat Islam tak bisa dibiarkan. Doktor bidang syariah lulusan Universitas Kairo, Daud Rosyid menegaskan bahwa sudah saatnya umat Islam harus menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Selama ini umat Islam pasif sejak pengangkatan Ahok menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sekarang, sudah saatnya semua umat Islam menunjukkan keberpihakannya kepada Islam dengan menolak Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta," tegasnya kepada Islampos, Selasa malam lalu (23/09/2014) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

"Alasannya karena menurut Islam, semua pemimpin publik termasuk Gubernur, harus beragama Islam," tambahnya.

Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini juga mengatakan bahwa penolakan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, tidak melanggar hukum.

"Secara hukum, sah-sah saja bila semua umat Islam menolak Ahok melalui DPRD DKI Jakarta," terangnya. [andi/islampos/ibn]

Terancam Internet Indonesia Mati Total, Kominfo Siap Bela ISP

Posted: 25 Sep 2014 02:46 AM PDT

Mantan Dirut PT Indosat Mega Media (IM2), Indar Atmanto usai mendengarkan pembacaan vonis perkara pengalihan frekuensi. (foto: jppn)

Dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan, internet di Indonesia terancam bisa mati total. Pasalnya, seluruh penyelenggara jasa internet yang ada di negeri ini -- yang jumlahnya lebih dari 200 ISP, tak mau bernasib sama layaknya Indar Atmanto, mantan Dirut Indosat Mega Media (IM2) yang divonis penjara 8 tahun.

Seluruh penyelenggara ISP pun berencana menghentikan operasinya daripada nanti bernasib masuk penjara. Dan kalau itu terjadi maka internet Indonesia akan mati total.

"71 juta pengguna internet di Indonesia akan terancam tidak dapat akses internet karena akan mati total. Target pemerintah untuk 110 juta pengguna internet di 2015 juga mustahil tercapai," ungkap Andi Budimansyah, Ketua Umum Pengelola Nama Domain Indonesia (Pandi).

Terkait kasus yang menimpa Indar, komunitas penyelenggara jasa internet ini pun meminta Kementerian Kominfo untuk bertindak.

"Kami akan mengirimkan surat ke Kominfo minggu ini, untuk menanyakan status lisensi yang diberikan pemerintah kepada kami apakah masih berlaku atau tidak," kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Semmy Pangerapan, Selasa (23/9/2014).

Menanggapi kekhawatiran penyelenggara jasa internet (ISP) akan keberlangsungan bisnisnya pasca kasus mantan Dirut IM2 Indar Atmanto, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sangat memakluminya.

Menurut Ismail Cawidu, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo, kasus yang menyeret Indar sudah masuk ranah hukum sehingga tetap harus dihargai apapun keputusan pengadilan.

"Meskipun sejak awal, Kominfo berpandangan bahwa dalam kasus tersebut tidak ada yang dilanggar alias sudah sesuai aturan," ujar Ismail kepada detikINET, Kamis (25/9/2014).

Adapun terhadap kekhawatiran para ISP, kementerian yang bakal ditinggalkan Tifatul Sembiring ini berharap tidak lantas mematikan bisnis layanan internetnya.

"Karena Kominfo akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi mereka. Sore ini kami akan rapat bersama dengan BRTI dan ISP untuk mengambil sikap," lanjut Ismail.

Seperti diketahui, Indar dinyatakan bersalah atas kasus tuduhan korupsi pengadaan jaringan 2,1 GHz/3G PT Indosat dan divonis 8 tahun penjara. Ia kemudian dipaksa masuk ke LP Sukamiskin setelah upaya kasasinya ditolak MA dan kemudian dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung).

Selain vonis penjara, Indar juga harus membayar denda Rp 300 juta subsider kurungan 6 bulan. Dalam putusan kasasi, MA juga menghukum IM2 untuk membayar uang pengganti Rp 1.358.343.346.670. Kejagung selaku eksekutor juga memerintahkan IM2 untuk membayar uang pengganti tersebut Seluruh penyelenggara jasa internet yang ada di negeri ini -- yang jumlahnya lebih dari 200 ISP -- tak mau bernasib sama layaknya Indar.

Kekhawatiran para penyelenggara ISP ini sangat beralasan. Mereka menilai, apa yang telah dilakukan Indar sudah sesuai dengan peraturan dan telah dianggap benar oleh regulator telekomunikasi seperti Kementerian Kominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Namun nyatanya, Indar tetap masuk penjara.

Sebuah petisi online pun sampai dibuat oleh praktisi IT Onno W. Purbo agar hal yang paling tidak diinginkan, yakni 'kiamat internet' tak sampai terjadi.

Sejauh ini petisi yang diposting di situs change.org itu sudah didukung oleh lebih dari 3.300 tandatangan. (sumber: inet.detik.com)

[UU JPH] Pemerintah Siapkan Label 'Tidak Halal'

Posted: 25 Sep 2014 02:26 AM PDT


JAKARTA - RUU Jaminan Produk Halal (RUU JPH) telah disahkan DPR hari ini (25/9/2014).

Pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan label di produk yang beredar di masyarakat, dengan label 'Tidak Halal'. Model label 'Tidak Halal' ini bisa menjadi jalan tengah terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya pemberian label 'Haram' untuk produk-produk yang tidak halal.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam, mengatakan pemberian label 'Halal' lebih baik daripada pemerintah hanya melabeli produk barang yang 'Haram'. Karena banyak produk yang tidak ada label 'Halal' ataupun 'Haram' beredar di masyarakat.

"Kalau produk halal ditegaskan dengan label halal, maka akan semakin terpercaya kehalalannya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam kepada Republika ditemui usai menghadiri sidang paripurna pengesahan RUU JPH di gedung DPR RI pada Kamis (25/9).

Sebagai jalan tengah, lanjut dia, mungkin akan ada pelabelan dengan redaksi kata "Tidak Halal" bukannya "Haram" bagi produk yang jelas haramnya. Tapi, lanjut dia, hal itu pun bergantung pada kesediaan si produsen atau perusahaan pendistribusi produk tersebut. "Sebab kata "Haram" masih dianggap suatu yang rendah di masyarakat." (sumber: ROL)

Setelah Perjuangan 8 Tahun, RUU Jaminan Produk Halal Akhirnya Disahkan

Posted: 25 Sep 2014 02:03 AM PDT


JAKARTA — Setelah sekitar delapan tahun dibahas, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) akhirnya disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (25/9). (Baca: Sempat Ditolak PDIP, DPR Akhirnya Sahkan RUU Jaminan Produk Halal)

Setelah Ketua Panitia Kerja RUU JPH Ledia Hanifa Amalia menyampaikan laporan hasil rapat kerja dengan Pemerintah pada 19 September lalu selama sekitar 15 menit, RUU pun disahkan. 

Dalam laporannya, anggota legislatif dari PKS ini menyampaikan setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri. Setelah itu, seluruh fraksi yang berjumlah sembilan menyatakan kesetujuannya tanpa ada catatan. UU JPH pun resmi disahkan pada 12.41 WIB. 

Setelah disahkan, pemerintah akan berkonsentrasi pada penyiapan implementasi UU JPH dalam jangka waktu lima tahun. Dengan begitu, target pada 2019, seluruh produk Indonesia yang produksinya diniatkan halal akan diperjelas sebab memiliki label halal. 

"Sebelum ada implementasi pada 2019, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan LPPOM nya masih akan bertanggung jawab sebagai penyelenggara jaminan halal di masyarakat," kata Nur Syam.

Selang lima tahun, kata dia, sekitar Oktober 2019, pemerintah akan melakukan gerakan halal besar-besaran, dimana seluruh produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Dikatakannya, pewajiban berlaku bagi seluruh produk tanpa kecuali.

"Bagi perusahaan yang sudah memenuhi kriteria siap sertifikasi, tapi malah mengulur waktu dan mengakhir-akhirkan sertifikasi, akan kita beri sanksi," tegasnya.

Sanksi juga berlaku, bagi produsen yang berbohong dengan mengaku-aku produknya halal padahal tidak, atau untuk produk yang tidak konsisten menjaga kehalalan produknya pasca disertifikasi. Namun Nur Syam belum dapat menjelaskan secara detail, karena sanksi yang diterapkan belum dirumuskan. Yang jelas, sanksi tersebut akan berupa sanksi pidana dan perdata. (sumber: ROL)

Sempat Ditolak PDIP, DPR Akhirnya Sahkan RUU Jaminan Produk Halal

Posted: 25 Sep 2014 01:56 AM PDT


DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) pada Sidang Paripurna, 25 September 2014. Dengan pengesahan ini, semua produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sebelum disahkan, nasib RUU JPH terlunta lunta selama delapan tahun! Akhirnya Draft RUU JPH disetujui dalam rapat pleno Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk diteruskan ke Paripurna. Dari 9 fraksi hanya PDIP yang menyatakan ketidaksetujuannya untuk melanjutkan RUU JPH ini ke tahap selanjutnya. (Baca: RUU JPH Masuk ke Paripurna)

Dalam sambutannya saat sidang Paripurna DPR, ketua Panja RUU JPH asal PKS Ledia Hanifa mengatakan, Undang-undang ini berisi 11 bab dan 68 pasal yang mengatur ketentuan tentang jaminan produk halal. Selama ini sulit dibedakan produk yang halal dan haram.

"Sasaran dari Undang-undang ini adalah memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat terutama umat Islam dalam menggunakan produk halal, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya produk halal dan mewajibkan produsen untuk memberikan jaminan kehalalan produk," ucap politisi PKS itu.

Produk dimaksud adalah makanan, minuman, kosmetik dan lain-lain. Undang-undang ini juga mengatur terbentuknya Badan Penjamin Produk Halal di mana selama ini kehalalan produk ditangani oleh MUI.

Sementara itu, pimpinan rapat Sidang Paripurna DPR Priyo Budi Santoso menyambut baik dan menyampaikan terimakasih kepada semua pihak atas disahkannya RUU ini menjadi Undang-undang.

"Akhirnya kita mendapatkan jalan keluar dari RUU Jaminan Produk Halal, karena kemarin masih tarik menarik. Hari ini bisa ketok palu di akhir periode ini"‎ ucap Priyo, (25/9).

Dalam RUU yang disepakati oleh tim Panitia Kerja (Panja) RUU Halal bersama pemerintah, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hanya bagi pelaku usaha yang memang memproduksi dari bahan yang diharamkan berdasarkan syariat Islam wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Beleid tersebut mengatur pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan tempat tertentu pada produk. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat, baik halal atau tidak halal, akan dikenakan sanksi administratif.

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikat wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya masa berlaku.

Biaya sertifikasi ditanggung oleh pelaku usaha yang mengajukan sertifikat. Meski demikian, BPJPH akan membebaskan biaya sertifikasi untuk usaha mikro dan menyubsidi sertifikasi usaha kecil.

Tak hanya itu, pelaku usaha pemohon sertifikat juga diwajibkan memiliki penyelia halal. Penyelia tersebut akan mengawasi proses produk halal dan mendampingi auditor saat pemeriksaan. Keberadaan penyelia harus dilaporkan kepada BPJPH.

Pada Jumat (19/9) tim Panja RUU JPH Komisi VIII bersama jajaran pemerintah melakukan rapat koordinasi dan pembacaan kesepakatan seluruh fraksi untuk membawa draf RUU ke sidang paripurna. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU tentang JPH sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII, Ledia Hanifa Amalia, mengungkapkan bahwa RUU JPH terdiri atas 11 bab dan 69 pasal.

Usai pembahasan, sembilan fraksi menyatakan setuju agar RUU tersebut dibawa pada Sidang Paripurna 25 September mendatang. Selain itu, dua fraksi, yakni PDIP dan Gerindra menyetujui dengan mengajukan beberapa catatan.

Terhadap draf yang diajukan, Menag mengusulkan revisi redaksional terhadap kalimat yang tertera dalam Bab VI tentang Kerja Sama Internasional Pasal 47 Ayat 2. Poin pasal yang direvisi, yakni kalimat "Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan pemeriksaan kehalalannya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2)".

Menurut Menag, kalimat tersebut akan menutup kemungkinan adanya pemeriksaan ulang untuk produk luar negeri yang beredar di Indonesia. Terlebih, saat ada kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan untuk pemeriksaan karena ada dugaan pemalsuan sertifikat halal.

Menag pun mengajukan revisi redaksi dengan kalimat "Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan sertifikat halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2)". Revisi tersebut bertujuan agar terbuka peluang untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap produk asing bersertifikat halal jika dimungkinkan. Usulan pun di setujui seluruh fraksi. rep:c78 ed: a syalaby ichsan

Keterangan:
1.BPJPH: Menerbitkan sertifikat halal yang ditetapkan MUI, mencabut registrasi sertifikat halal, menetapkan dan mengakreditasi LPH, menerima laporan pemeriksaan LPH, melaporkan hasil pemeriksaan LPH kepada MUI.

2.LPH: Mengaudit dan memeriksa produk yang diajukan pelaku usaha, melaporkan hasil pemeriksaan kepada BPJPH.

3.MUI: Menerima laporan pemeriksaan LPH dari BPJPH, menetapkan fatwa halal produk, menyertifikasi auditor halal.

4.Pelaku usaha: Mengajukan sertifikasi halal kepada BPJPH, mencantumkan label halal atau tidak di produk.

(dari berbagai sumber/ibn)

[Program Parkir Meter] Wow.. Gaji Tukang Parkir 4 Juta. Mau?

Posted: 25 Sep 2014 04:14 AM PDT


Juru parkir di Jalan Sabang, Menteng, Jakarta Pusat, menyambut gembira. Sebab, rencananya mereka akan digaji dua kali UMK DKI Jakarta yakni sekitar Rp4 juta setelah diajak gabung pemerintah setempat dalam program "parkir meter" yang akan diberlakukan.

"Mereka tidak usah bingung dengan adanya penerapan program ini, karena sudah kami ajak gabung, dan gaji dua kali UMK," ungkap Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sunardi Sinaga, Kamis 25 September 2014.

Menurut dia, juru parkir yang diajak gabung adalah yang sudah lama bekerja di lokasi itu sehingga mereka tidak merasa kehilangan pekerjaan dengan penerapan program parkir meter.

Rencananya, para juru parkir juga akan diturunkan dalam sosialisasi penerapan awal program parkir meter bersama 30 orang gabungan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Keikutsertaan juru parkir akan difokuskan pada pelaksanaan program di lapangan, dibantu beberapa petugas dinas perhubungan sehingga bersama-sama mensukseskan program parkir meter.

Sebelumnya, sejumlah juru parkir di Jalan Sabang merasa bingung dengan diberlakukannya program parkir meter, sebab mereka akan kehilangan pekerjaan ketika program ini dijalankan.

Salah satu juru parkir, Edi mengaku sempat bingung karena Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran pendestrian jalan untuk memasang alat parkir meter dalam penerapan program itu.

Sementara itu, rencananya Pemprov DKI Jakarta akan memasang 11 unit alat parkir meter buatan Swedia dengan tinggi sekitar 1,6 meter di Jalan Sabang, Kamis sore.

Sistem kerja alat itu menggunakan tenaga surya atau matahari dengan tarif parkir yang akan diberlakukan untuk roda empat Rp5.000/jam dan roda dua Rp2.000/jam. (in/fs)

Ahok : Mencari 500.000 Dukungan KTP Orang Jakarta Tidak Susah

Posted: 25 Sep 2014 12:00 AM PDT

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ayau yang akrab disapa Ahok mengatakan tidak menutup kemungkinan baginya untuk mencalonkan diri sebagai orang nomor satu Ibu Kota secara independen.

Terlebih, jika di sisa massa jabatannya dia menunjukkan kinerja yang baik. Ahok percaya tak akan sulit mengumpulkan KTP orang Jakarta yang mau mendukungnya.

"Saya kira kalau saya kerja dengan baik, mencari 500.000 dukungan KTP orang Jakarta tidak susah saya kira," kata Ahok di Jakarta, Kamis 25 September 2014.

Ahok hanya ingin terlebih dahulu menguji hubungan dirinya yang tidak berpartai dengan DPRD DKI Jakarta disisa masa jabatannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ahok memilih mundur dari anggota partai Gerindra terkait RUU Pilkada, karena berseberangan dengan pandangan partai terkait RUU Pilkada. (fs)

[Paripurna RUU Pilkada] Inilah Pintu Kemenangan Koalisi Merah Putih

Posted: 24 Sep 2014 11:30 PM PDT

Partai Koalisi Merah Putih (KMP) sangat optimistis menang dalam pengambilan keputusan RUU Pilkada dalam rapat paripurna DPR RI hari ini.

Karena, selain keputusan partai, pilihan anggota DPR soal RUU Pilkada akan mempertimbangkan keputusan ormas.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan para anggota dewan tidak hanya berafiliasi kepada pilihan partai. Namun, mereka juga akan menentukan pilihan sesuai dengan keputusan ormas asal para anggota.

"Mengacu pada keormasan, di situ termasuk ada NU dan Muhammadiyah. Bisa terafialisasi dengan ormas," kata Hidayat, di Jakarta, Kamis 25 September 2014.

Beberapa ormas, baik NU dan Muhammadiyah telah menyampaikan pilihannya soal RUU Pilkada.

"Kedua ormas itu memilih agar pilkada dikembalikan ke DPRD," kata Hidayat.

Selain keputusan Ormas, jika keputusan RUU Pilkada dilakukan secara voting, maka kemungkinan besar Koalisi Merah Putih akan unggul, sambungnya.

"Banyak juga anggota DPR yang tidak terpilih lagi, sehingga ada yang tidak datang ke paripurna," pungkas Hidayat. (in/fs)

[RUU Pilkada] Kesolidan Koalisi Merah Putih Diuji

Posted: 24 Sep 2014 11:04 PM PDT

Kader partai Koalisi Merah Putih yang duduk di parlemen diwajibkan untuk hadir dalam rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada.

Di sinilah kita diuji kesolidan. Semua anggota harus datang," ujar Juru Bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/9/2014).

RUU Pilkada bukan satu-satunya, tetapi salah satu yang menjadi isu kruasial untuk menguji kekompakan Koalisi Merah Putih. Petinggi partai KMP sudah menggelar rapat.

"Tidak ada lobi, yang ada itu rapat KMP. Semua usaha sudah kita lakukan," kata Tantowi.

Sebagaimana diberitakan, DPR akan memutuskan RUU Pilkada dalam rapat paripurna hari ini. Jika partai Koalisi Merah Putih tetap kompak satu suara untuk mendukung pilkada lewat DPRD, maka suara yang diperoleh sebanyak 273. Adalah Fraksi Partai Golkar 106 anggota, Fraksi Partai Gerindra 26 anggota, Fraksi PKS 57 anggota, Fraksi PPP 38 anggota, dan Fraksi PAN 46 anggota.

Sedangkan fraksi yang mendukung pilkada langsung sebanyak 287 suara. Adalah Fraksi PDIP 94 anggota, Fraksi Demokrat 148 anggota, FraksiPKB 28 anggota, dan Fraksi Hanura 17 anggota. (in/fs)

PKS: Pilkada Langsung Melemahkan Parpol

Posted: 24 Sep 2014 06:50 PM PDT


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai pendukung pilkada tidak langsung atau mekanisme pemilihan melalui DPRD. PKS menilai bila pilkada secara langsung, maka peran partai politik akan melemah.

"Pilkada langsung melemahkan parpol sebagai pilar demokrasi. Bahwa parpol brengsek, jangan lumbungnya dibakar tapi orangnya," kata Ketua DPP PKS Nasir Djamil di Jakarta, Rabu (24/9/2014), seperti dilansir Liputan6.

Ia menuturkan 2 model untuk memilih kepala daerah, yaitu secara langsung dan tidak langsung sudah sesuai konstitusi. Masing-masing model memiliki kelemahan dan juga kekurangan.

"Di UUD Pasal 8 Ayat 4 sebut Gubernur, bupati, walikota dipilih demokratis. Syaratnya transparan dan akuntabel," ungkap Nasir.

Anggota Komisi III DPR itu menilai pilkada langsung membuat money politics lebih banyak. Karena mereka harus mengambil hati pemilihnya yaitu rakyat.

"Pilkada langsung tidak kokohkan pilar demokrasi. Dia yang punya uang, bisa jadi kepala daerah dan lupakan partai yang mengusungnya. Dia sudah bayar proposalnya. Tidak ada kebanggaan pada parpol. Ini membusukkan demokrasi itu," katanya.

RUU Pilkada rencana akan disahkan DPR hari ini Kamis 25 September 2014. RUU tersebut saat ini masih belum ada kesepakatan pada masalah mekanisme pemilihan kepala daerah. Hingga kini, parpol dalam Koalisi Merah Putih yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS, tetap mendukung mekanisme pilkada lewat DPRD.

Sementara itu, mekanisme pemilihan kepala daerah oleh masyarakat didukung koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla, yakni PDI-P, PKB, dan Partai Hanura, ditambah Partai Demokrat.

Ditantang Debat Terbuka oleh Aleg Perempuan PKS, Pimpinan DPRD Mendadak Sakit

Posted: 24 Sep 2014 06:39 PM PDT

TUNGGU JAWABAN: Reni Astuti ketika menunggu debat terbuka dengan pimpinan DPRD. Debat itu akhirnya batal. (Aris Imam/Jawa Pos)
Kadung Siapkan Sound System, Batal gara-gara Sakit. 

Jika saja tidak batal, sebuah sejarah terjadi di DPRD Surabaya. Seorang anggota dewan menantang pimpinan DPRD debat dalam sebuah forum terbuka. Sayangnya, sang pimpinan batal hadir gara-gara sakit.

Bagaimana jalan ceritanya? Berikut liputan dari Jawa Pos:

JAM menunjukkan pukul 12.30. Reni Astuti, legislator asal Fraksi PKS, sudah stand by di lobi gedung DPRD. Di depannya terdapat seperangkat sound system portabel plus dua mikrofon. Dia juga membawa dua dus berisi ketan yang akan dijadikan konsumsi.

Ya, hari itu Reni menunggu Wakil Ketua DPRD Surabaya Masduki Thoha. Sebelumnya, politikus perempuan tersebut memang melayangkan tantangan debat terbuka kepada Masduki.

Itu dipicu perbedaan pendapat dua politisi tersebut soal kelanjutan pembahasan APBD 2015 di DPRD. Awalnya, pekan lalu Reni melontarkan wacana bahwa pembentukan susunan di DPRD serta pembahasan APBD sudah bisa dilakukan tanpa harus menunggu terbitnya tata tertib DPRD.

Namun, ternyata sikap Reni itu berbeda dengan yang diutarakan Masduki Thoha. Menurut Masduki, pembentukan kelengkapan di dewan hingga membahas APBD harus melalui proses berjenjang. Yakni, dimulai dari penyelesaian tatib terlebih dahulu.

Nah, dari situlah, akhirnya Reni melayangkan undangan debat terbuka. Bahkan, undangan tersebut juga disebar melalui grup BBM sejumlah anggota dewan.

Sesuai dengan undangan itu, jadwal yang diusulkan adalah kemarin mulai pukul 13.00. Masduki sebelumnya siap menerima tantangan tersebut. "Ibaratnya, karena ada yang menjual, saya beli," kata Masduki pekan lalu.

Kemarin sejatinya jadwal debat terbuka itu berlangsung. Reni pun sudah mempersiapkan semua kebutuhan untuk agenda langka tersebut. "Karena sudah membuat undangan terbuka, saya berkomitmen untuk hadir," kata Reni setelah menyiapkan semua perangkat yang diperlukan.

Hanya, meski ditunggu-tunggu, ternyata Masduki tidak kunjung tiba. Reni pun memilih tetap bertahan. Sampai-sampai, sejumlah anggota dewan menemani Reni untuk sekadar ngobrol.

Barulah, sekitar pukul 15.00 Reni memutuskan cabut dari ''arena debat''. Sebab, dia mendapat laporan dari sejumlah staf setwan bahwa Masduki sakit. "Yang penting, saya menepati janji," ujar Reni.

Masduki memang mengakui bahwa dirinya mendadak sakit. "Makanya, seharian tadi saya tidak bisa datang ke dewan. Setelah dari Jakarta, langsung pulang," kata Masduki.

Saat ditanya soal silang pendapatnya dengan Reni yang berujung tantangan debat terbuka, Masduki tetap menganggap bahwa sikapnya tidak berubah. "Jadi, ada dasar yang membuat saya memiliki alasan itu. Saya yakin, jika memang harus berdebat, dasar yang dipakainya tidak kuat. Sebab, saya sudah berkonsultasi terkait masalah ini," jelas politikus asal PKB itu. (ris/c7/dos)

*sumber: Jawapos

Tak Ada Cinta Mati Kader PKS Untuk LHI

Posted: 24 Sep 2014 06:22 PM PDT



Entah mengapa, kasus LHI yang divonis MA 18 tahun dan dicabut hak politik, tidak berlaku untuk para koruptor kelas kakap. Anas Urbaningrum hanya divonis 8 tahun penjara plus denda, tanpa dicabut hak berpolitik. Lebih parah lagi, Atut Sang Gubernur Banten, pun hanya 4 tahun, dan tanpa dicabut hak politik sebagai WN.

Entah mengapa lagi, stigma negatif Korupsi Sapi yang masih "belum terbukti" terus disematkan kepada partai yang dipimpin LHI. Tapi stigma yang sama tidak pernah ditahbiskan kepada PDIP si juara korupsi, atau Demokrat, Golkar, PPP, Hanura, Gerindra, dan parpol lain. Jika ada seseorang yang sedikit bertanya, mengapa kader-kader PDIP yang jumlahnya ratusan dan terbukti di pengadilan, lantas dihukum ringan? Pasti jawabannya, "PDIP dan parpol lain kan bukan partai dakwah!"

Semua seakan sepakat, PKS dan kadernya harus sesuci malaikat. Dianggap kader-kader PKS adalah manusia-manusia suci, hingga tak layak terpeleset. Maka untuk LHI, penyikapan kasusnya sangat superspesial. Kantor DPP PKS dikepung aparat. LHI ditangkap. Disergap. Digiring ke mobil tahanan KPK. Kemudian dijebloskan ke penjara. Semua assetnya disita. Mobil-mobil yang bukan miliknya diambil paksa. Jangan lupakan aroma wanita-wanita Fustun yang melengkapi berita, mengalahkan cerita korupsi Fathanah yang penuh intrik dan kepalsuan cerita.

Terus terang, saya bukan pengurus PKS. Sejak baligh saya sudah mendukung PPP. Kemudian tahun 1998 memilih PBB, dan sempat bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kairo. Simpati saya kepada PKS, titik tolaknya harapan agar PKS mampu menjadi terdepan dalam Ishlahul Hukumah (perbaikan pemerintahan, Clean Government). Sebuah perjuangan yang teramat berat. Karena negara yang sudah dikuasai mafia, dan masyarakat yang cenderung membabi buta dalam benci dan cinta.

LHI sedang menjalani hukuman yang terlalu berlebihan. Standar untuk LHI, adalah standar hukuman para Nabi. Sedang hukuman untuk koruptor lain, standarnya standar bajingan. Tentu saja, LHI bukan nabi, bukan pula wali. Tapi untuk LHI, indikasi korupsi menerima suap 1 milyar dari asumsi katanya 40 milyar, adalah kebejatan moral. Namun bagi yang lain, korupsi di atas 1 Triliyun hingga 700 Triliyun (Bus Tranjakarta-BLBI-Century-Hambalang), adalah wajar dan normal.

Namun hikmah di balik semua itu sangat jelas dan mudah diterawang. Saya menemukan, kader-kader PKS mulai mawas diri. Sabar dijuluki Pecinta Korupsi Sapi. Lalu setiap aktivitas dan agenda kebajikannya senantiasa dianggap Kotoran Sapi. Si penuduh tidak sadar, otak yang penuh kotoran sapi itu adalah otaknya sendiri. Karena kader-kader PKS sangat mudah move on. Tidak ada cinta mati untuk LHI. Seperti cinta mati untuk Megawati atau Jokowi. LHI dipenjara tak ada yang demo apalagi berbuat angkara murka. Tapi jangan harap bisa menyentuh Megawati atau Jokowi. Bisa jadi anda dan kita akan diusir dari negeri yang katanya sedang direvolusi!

Salam gigit dua jari!

(Nandang Burhanudin)

"Mencla-Menclenya Mulut Ahok Membantah Aturan Terkait Hewan Kurban"

Posted: 24 Sep 2014 06:08 PM PDT


Oleh @MustofaNahra

KEBOHONGAN Ahok, ada tiga: 1. MEMBANTAH tandatangan InsGUB; 2. MEMBANTAH melarang; 3. InsGUB HANYA berisi cara pemotongan unggas.

01. TUIPS, saya akan share seputar LARANGAN Potong HEWAN Korban Di Sekokah YG DIBANTAH AHOK. Terbukti Ahok MELARANG!

02. Semula saya mendapatkan beberapa dokumen yang belum terverifikasi spt ini.


03. Dokumen spt itu, bisa jadi palsu atau diedit. Tp stlh sy cek ke bbrp sekolah, ternyata sama. Mereka memiliki surat edaran.

04. Surat Edaran dari Suku Dinas Pendidikan DKI lah yg dijadikan alasan pembatalan Potong Hewan Kurban di Sekolah.

05. Namun, surat Edaran Dari Suku Dinas Pendidikan DKI, bukan dibuat tanpa alasan. Mereka ditekan dari Balaikota tentunya.

06. Suku Dinas Pendidikan DKI mengirim surat edaran ke Sekolah2 karena adanya Instruksi Gubernur No. 67/2014. Apa isi surat itu?

07. Isinya tidak jauh dari isu yang beredar di media, bahwa Ahok menandatangani LARANGAN POTONG KORBAN DI SEKOLAH.

08. Anehnya, Ahok membantah menandatangani Surat Instruksi Larangan Pemotongan Hewan Kurban di Sekolah DKI.

09. Ini berita bantahan AHOK. Berita 》 Ahok: Saya Tak Pernah Larang Potong Hewan Kurban okz.me/IxAZ via @okezonenews

10. Padahal Ahok menandatangani Instruksi Gubernur tersebut. Mau tahu buktinya? Ini Copy Instruksi halaman Pertama.


11. Padahal Ahok menandatangani Instruksinya. Mau tahu buktinya? Ini Copy Instruksi halaman Kedua.


12. Padahal Ahok menandatangani Instruksinya. Mau tahu buktinya? Ini Copy Instruksi halaman Ketiga.


13. Perhatikan Halaman Ketiga ini, jelas sekali ada LARANGAN MEMOTONG HEWAN KURBAN DI SEKOLAH DASAR.


14.Pada Halaman Ketiga INSTRUKSI GUBERNUR DKI 67/2014 tertnggal 17 Juli 2014 ini jelas tandatangan siapa?


15. Kalau gak salah, penandatangan Instruksi Ini saya kenal banget deh. Kenapa dibantah? 

16. Akibat Instruksi itu, maka beredar surat ke Sekolah2 sejak 28 Agustus 2014.


17. Isi Surat Edaran, jelas bahasanya, menyangkut Hari Idul KURBAN bagi Umat ISLAM di sekolah.


18. Instruksi Gubernur yg ditandatangani Ahok memang judulnya bukan Larangan Potong Hewan KURBAN. Tapi isinya, YESSS!!

19. Akibatnya, Sekolah Pada takut pd Instruksi yang ditandatangani Ahok itu. Mereka kemudian TIDAK BERANI POTONG HEWAN KURBAN.

20. Apakah Ahok Masih Mau Klarifikasi TIDAK MENANDATANGANI instruksi larangan potong hewan kurban di sekolah DKI?

21. Mumpung diberi peluang memimpin mayoritas Umat Islam di DKI, tolong #MulutAhok dijaga dong. Jangan terus menerus berdusta.

22. Sepandai2 tupai melompat, sepandai2 monyet berakrobat, suatu saat akan jatuh juga. Maka, mulai hari ini, jaga dong mulut.

23. Saya hanya sajikan fakta. Agar Ahok tidak mudah mengumbar dusta, mentang2 berkuasa. Ingat Koh, kalau jatuh, bisa sakit lho!

24. Oiya, daripada nanti ada yg oon, untuk unduh Instruksi Gubernur 67/2014 silahkan unduh di sini>> http://www.jakarta.go.id/m/produkhukum/category/3 #MulutAhok

25. SALAM damai, salam toleransi! Apa sih nikmatnya jadi orang yg suka dusta dan hobi memaki? Tks.



Ahok: Tak Boleh Ada Lagi Pemotongan Hewan di Kampung

Posted: 24 Sep 2014 05:43 PM PDT


JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melarang pemotongan unggas di kampung-kampung, mulai Januari 2015. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pemotongan unggas secara liar itu menyebabkan pencemaran.

"Sekarang kan banyak penyakit nih, ada flu burung, ebola, dan lainnya. Kita harus berani tegaskan,Januari tahun depan enggak boleh ada lagi pemotongan hewan di kampung mana pun," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Senin (22/9/2014), demikian diberitakan KOMPAS.com.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menyadari, kebijakannya ini bakal menuai penolakan dari publik karena dapat "memotong" rezeki beberapa warga Jakarta. Namun, dia melanjutkan, kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat penyakit yang muncul dari unggas-unggas itu.

"Pasti banyak penolakan karena tidak ada sosialisasi. Namun, daripada orang mati atau bagaimana, lebih baik kita tegas. Itu yang Pak Gubernur ingin lakukan," kata Basuki.

Pelarangan pemeliharaan dan pemotongan unggas di permukiman ini telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2007. Di dalam peraturan yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso, itu disebutkan, jika pemilik unggas tidak melakukan sertifikasi, maka unggas harus dijual atau dimusnahkan oleh petugas.

Semua peternakan, tempat-tempat penampungan, pemotongan, dan penjualan unggas hidup akan direlokasi secara bertahap ke tempat yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah juga akan menanggung biaya relokasi.

Pemprov DKI Jakarta juga akan mengatur arus lalu lintas unggas yang masuk ke Ibu Kota. Sementara itu, berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian, Pemeliharaan, dan Peredaran unggas disebutkan bahwa setiap unggas yang beredar di DKI harus memperoleh sertifikasi dan pemeriksaan kesehatan setiap enam bulan sekali.

Adapun hewan yang termasuk dalam kategori unggas adalah entok, ayam kampung, burung puyuh, dan merpati.

- Baca juga: Inilah Bukti Tertulis Ahok Melarang Kurban Di Sekolah


Foreign Policy: Lebih Dari 50 Milisi Syiah di Irak Bertugas Menggorok Leher Muslim

Posted: 24 Sep 2014 05:27 PM PDT


Biasanya ISIS senantiasa diidentikkan kepada pria-pria bengis bersenjata dan dengan bangganya menenteng kepala-kepala manusia yang sudah dipisahkan dari badannya, atau ISIS identik dengan milisi yang personilnya datang dari luar. Namun, tindakan pengal-memenggal kepala manusia dan gorok-menggorok leher atau mendatangkan mesin-mesin pembunuh asing ini juga senantiasa dilakukan oleh syiah yang kini sedang berkembang pesat di Irak dan terus berperan penting dalam menghabisi para mujahidin muslim disana.

Kelompok-kelompok milisi syiah ini sangat erat hubungan akidahnya - dan jalur kordinasinya yang amat rapi- dengan Iran, memangkas habis ide kekuasaan pemerintahan Irak di Baghdad, dimana hal ini juga menjadi tantangan berat Obama yang mengumumkan untuk melakukan kerja sama dengan pemerintahan Irak secara utuh untuk menghabisi ISIS.

Saat ini, ada lebih dari 50 kelompok milisi syiah yang senantiasa melakukan perekrutan pasukan dan berperang di Irak. Milisi-milisi ini melakukan rekrutmen dengan begitu gencarnya, dimana pemuda-pemuda hasil rekrutan mereka dilatih secara terpisah dari militer atau polisi Irak, lalu ditugaskan menjadi mesin pembunuh pada organisasi-organisasi yang sangat sektarian secara ideologi, dan sangat memusuhi Amerika dengan cara yang sangat ekstrim.

Mayoritas tentara rekrutan syiah ini tidak semata-mata digunakan untuk mengusir para jihadis muslim di Irak saja, melainkan juga sering kali digunakan untuk menjadi pasukan khusus garda belakang yang digunakan untuk menguasai daerah-daerah yang seharusnya dibawah otoritas Baghdad, sehingga milisi-milisi syiah ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka pemerintahan Irak, dan selanjutnya pemerintahan Irak sangat mempercayai dan bergantung sepenuhnya dengan milisi-milisi ini sampai ketitik dimana mereka tidak akan mungkin berfikir untuk macam-macam dengannya.

Pemerintah Irak dan milisi-milisi Syiah ini bekerjasama dalam melakukan berbagai pelanggaran HAM yang super sadis, diantranya pada awal juni lalu dikabarkan bahwa milisi-milisi syiah bahu membahu dengan pasukan keamanan Irak menghukum mati sekitar 225 warga yang ditahan di penjara dan diantaranya masih anak-anak, dan Amnesti Internasional melaporkan bagaimana milisi-milisi itu melakukan hukum mati dengan rapinya diluar proses pengadilan, dan laporan Amnesti Internasional juga menyebutkan bahwa puluhan tahanan muslim dibunuh di dalam kantor-kantor pemerintah Irak.

Milisi-milisi syiah ini adalah aktor utama pembebasan Amirli, Daerah Suku Turkman yang menjadi basis syiah yang pernah dikepung oleh ISIS, tepatnya oleh batalion-batalion Hizbullah. Hizbullah adalah organisasi teroris -menurut Amerika- yang bekerja sebagai wakil langsung pemerintahan Iran, dimana batalion ini menggunakan helikopter-helikopter milik pemerintah Irak untuk menyuplay senjata dan logistik saat pertempuran pembebasan Amirli. Sebagaimana Hizbullah juga menggunakan kenderan-kenderan militer lainnya yang pernah diberikan Amerika kepada pemerintahan Irak. Pemerintah Irak menggunakan tank buatan Amerika Abrams M1A1 dimana tank-tank ini diserahkan untuk mendukung milisi-milisi syiah Irak sektarian dan mendukung berbagai operasi Hizbullah di Irak.

Iran adalah aktor utama dalam membesarkan dan mengembangkan milisi-milisi syaih di Irak sejak tahun 2013. Sejak itu, Teheran terus memperkuat jaringan-jaringannya yang terdiri dari kelompok-kelompok baru dan lama di Irak yang loyal kepada Teheran untuk menyiapkan gelombang-gelombang baru mesin pembunuh untuk dikirim ke Syiria. Sebahagian dari pasukan-pasukan Irak syiah ini yang awalnya berperang di Syiria membantai muslim atas nama rezim Basyar dipulangkan kembali ke Irak untuk membentuk bibir-bibit milisi syiah baru yang sekarang berperang mengahabisi muslim yang menjadi musuh pemerintahan Irak, sebagaimana Iran juga bekerja keras dalam merekrut pasukan baru yang fokus untuk perang di Syiria, maka jaringan-jaringan Teheran juga melakukan hal yang sama di Irak.

Pada April yang lalu, kelompok-kelompok yang disokong Iran-seperti Hizbullah, Badar, geng-geng Ahlul Haq dan rekrutan-rekrutan baru-mengajak untuk berperang di Irak, dan selanjutnya ajakan ini membuahkan milisi-milisi baru syiah Irak. Pembentukan kelompok-kelompok baru milisi ini sekilas terlihat ruet dan tidak berguna, namun ini sangat berguna untuk pembentukan opini adanya dukungan besar yang datang dari rakyat kepada pemerintahan Irak, yang pada hakikatnya adalah dukungan milisi-milisi yang sebenarnya bekerja untuk mendukung politik dan idiologi Iran di dalam pemerintahan Irak. Setelah itu Milisi-milisi syiah yang loyal kepada Iran ini berperan aktif dalam membantu mencapai target-target Iran untuk mewujudkan kontrol syiah di Irak. Sebaliknya milisi-milisi ini tidak hanya memanfaatkan bantuan dan sokongan dana dan jalur kordinasi dari Iran, melainkan semua aktivitas pembunuhannya berjalan sesuai road map idiologi Teheran. Mereka secara totalitas  adalah lolayalis-loyalis pimpinan spritual tertinggi Ayatullah Khumainy dan Idiologi Iran dan dengan Wilayat Faqihnya, dimana pada akhirnya pemimpin spritualnya diberikan kekuasaan tertinggi politik dan agama. Milisi-milisi syiah ini juga mengikuti gaya Boneka Iran yang di Libanon yaitu Hizbullah,  dan bertekad untuk melaksanakan keinginan Iran di kawasan untuk melipatgandakan pendapatan "revolusi syiah Iran".

Jika ISIS mengumumkan niatnya secara terbuka untuk menghapus perbatasan-perbatasan yang sudah dipetakan si Timur Tengah setelah selesainya perang dunia pertama, maka milisi-milisi syiah yang disokong Iran ini juga melakukan hal yang sama. Kawin silang antara milisi-milisi syiah Syiria dan milisi-milisi syiah  Irak menyebabkan semakin terhapusnya perbatasan-perbatasan nasional secara perlahan dan pasti, persis seperti yang dilakukan oleh jihadis-jihadis sunni. Hal itu terlihat jelas sejak mereka memulai bertempur di kawasan, dimana milisi-milisi syiah ini senantiasa mengangkat motto "mempertahankan tempat-tempat suci" atau "membela syiah" tanpa pernah memperdulikan posisi geografis tempat beradanya tempat-tempat suci tersebut.

Diantara milisi syiah yang terdiri dari mesin-mesin pembunuh asing di Damaskus adalah milisi Mayjen Abi El-Fadhal Al-Abbas (LAFA) milisi ini adalah milisi yang paling terkenal dan yang paling berperan dalam mempromosikan ide bahwa perang ini adalah perang agama (syiah-Muslim). Pada Agustus kemarin, sebuah organisasi yang berafiliasi ke Iran mengumumkan memulai operasinya di Irak dan mengklaim mereka sudah menguasai selatan Baghdad, kemungkinan dekat Emirli.

Ada juga dari milisi-milisi syiah ini yang tidak jelas idiologinya, namun hubungan mereka dengan kaki tangan Iran mengindikasikan dengan kuat bahwa Teheran memiliki pengaruh yang sangat besar pada organisasi tersebut. Meskipun Iran memiliki hubungan yang sangat kuat dengan sebahagian besar milisi syiah di Irak, cuma saja elemen-elemen syiah Irak yang tidak satu idiologi secara total dengan Iran  juga dapat mengembangkan milisi-milisi khususnya.

Milisi-milisi syiah ini terus bertambah kuat meskipun PM Nur Maliki yang beragama syiah itu sudah dilengserkan. Ini adalah pertanda bahwa pemerintah Irak masih sangat berhutang budi pada milisi-milisi yang sektarian itu. Milisi-milisi ini secara umum beraktivitas dengan bebasnya di Baghdad dan mengeksploitasi sytem demokrasi yang baru saja bergaung di Irak, lalu menguasai berbagai instansi resmi dalam rangka mendapatkan dukungan.

Milisi-milisi ini bukanlah unsur tambahan bagi negara, melainkan dia adalah negara di dalam negara, dan mereka tidak pernah menghargai otoritas apapun di Irak, mereka hanya patuh kepada pemimpin-pemimpin keagamaan dan Teheran. Dan saat ini yang menjadi fokus utama para milisi ini adalah menghabisi ISIS.

Kelompok-kelompok bersenjata beragama syiah ini akan memberi pengaruh besar dalam membangun masa depan agama syiah di Irak. Ideologi ekstrimnya dan hubungannya yang sangat rapat dengan Iran mengindikasikan bahwa mereka akan membuka pintu selebar-lebarnya kepada Iran untuk menguasai Irak secara total, sehingga jika saja tidak segera diambil langkah-langkah yang tepat untuk menghentikan milisi-milisi ini maka itu sama artinya secara defacto kita menyerahkan Baghdad kepada Iran. Sebagaimana dilansir islamion.com, Senin (22/08)

Pada situs berikut ini ditayangkan sebuah video dimana milisi syiah yang bernama "batalion Imam Ali" menggorok batang leher personal ISIS sambil meneriakkan "labbaika ya Husein....Labbaika Ya Husein". Video ini awalnya ada di Youtube, cuma pihak Youtube sudah menghapusnya. [Syaff]

*sumber: http://islamion.com/news/17062/فورين-بوليسي:-أكثر-من-50-ميليشيا-شيعية-تقطع-الرؤس-فى-العراق..-لا-يهتم-بها-أحد

(photo ilustrasi: http://graphics.france24.com/iraq_in_pictures/images/11.jpg)

Erdogan: Istanbul Pernah Menyatukan Eropa dan Timur Tengah Dalam Kedamaian

Posted: 24 Sep 2014 04:59 PM PDT

President Recep Tayyip Erdogan, of Turkey, addresses the United Nations Climate Summit, at UN headquarters, Tuesday, Sept. 23, 2014. (AP Photo/Richard Drew)

Presiden Turki, Rajab Tayyeb Erdogan mengatakan bahwa mengecam tindakan pembunuhan massal yang dilakukan Israel, pelanggaran HAM dan menganggap murah nyawa manusia; tidak dapat disebut sebagai tindakan anti semit.

Dalam pidatonya di depan The Council on Foreign Relations (CFR) atau Dewan Hubungan Internasional di Kota New York, Erdogan menambahkan bahwa sebahagian media massa berusaha untuk merusak nama Turki hanya karena Turki mengkritik Israil yang membunuh anak-anak yang tidak berdosa di Timur Tengah.

Erdogan menjelaskan bahwa masalah Palestina bukanlah masalah rakyat Palestina belaka melainkan masalah seluruh ummat Islam sedunia, dan masalah Palestina adalah pokok permasalahan berbagai konflik yang terjadi di Timur Tengah, sehingga penyelesaian Palestina dapat menyelesaikan berbagai konflik lainnya, dan Israel sangat mengerti hal itu, namun tetap saja tidak mau berhenti berperang dan senantiasa bekerja keras untuk mencelakakan rakyatnya dan rakyat-rakyat lain yang ada di kawasan.

Erdogan mengatakan bahwa "poster anti semit senantiasa dijadikan senjata utuk menyerang Turki dan saya secara pribadi, dan para mentri kabinet saya, dan para petinggi di negara Turki. Sepanjang sejarah, Turki tidak pernah mengambil sikap rasis, Turki senantiasa membela pihak-pihak yang teraniaya, dan bahkan komunitas yahudi juga Turki bela bila teraniaya".

Presiden Erdogan menegaskan itikad negerinya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, dan Turki senantiasa berusaha dalam berbagai kesempatan untuk mewujdkan hal tersebut.

Erdogan juga menyampaikan bahwa berbagai krisis dunia - seperti krisis Palestina, Syiria, Irak, dan krisis di negara-negara Balkan- dimulai sejak runtuhnya Imperium Islam Otoman sekitar 100 tahun yang lalu. Saat itu, Imperium Islam Otoman yang berpusat di Istanbul mampu menyatukan dan menjaga semua wilayahnya, dari Iran sampai Vienna, meliputi utara Benua Afrika dan Samudera India, wilayah yang sangat luas sekali tentunya, namun namun mampu dikendalikan Istanbul secara baik dan damai.

Presiden Turki menjelaskan bahwa negerinya sangat menghormati semua wilayah-wilayah yang sudah terlepas dari Imperium Otoman, dan menjalin hubungan dan persahabatan, dan berusaha untuk menyingkirkan berbagai pertikaian.

Terkait Arab Spring dan berbagai perkembangan di negara-negara arab, Erdogan mengatakan "Sesungguhnya Turki sudah memperkirakan berbagai revolusi dan krisis tersebut di kawasan, dan Turki sudah mengingatkan hal tersebut, sebagaimana Turki juga sudah mengingatkan Basyar Al-Asad dan mengajaknya untuk melakukan proses perdamaian dan menghormati kehendak rakyatnya, namun Basyar tidak memperdulikan peringatan itu.

Erdogan melanjutkan pidatonya, "terkait Palestina, di mata kami, tidak ada bedanya Hamas atau lainnya, tidak ada bedanya apakah mereka orang Barat atau bukan, begitu juga halnya terkait Irak, tidak ada bedanya bagi kami antara Muslim-syiah-Kristen, atau Kurdi-Arab-Yazidi. Begitu juga dengan yang lainnya, tidak ada bedanya bagi kami antara syiah dan muslim di Syiria. Bagi kami semuanya sama di mata kemanusiaan. Jika warga Muslim teraniaya maka Turki akan membelanya, begitu juga halnya dengan warga Yahudi dan Kristen bila disakiti.

Erdoga mengecam berbagai berita di media massa yang menuduh Turki membela organisasi-organisasi teroris, Erdogan mengatakan "Turki sejak lama berperang melawan teroris dan menghabiskan banyak dana, tidak mungkin kami membela teroris, namun tetap saja media-media Amerika menuduh kami mendukung teroris".

Presiden Turki menegaskan bahwa negaranya tidak menjalin hubungan dagang dengan ISIS, dan tidak pernah membeli minyak dari ISIS, dan warga ISIS juga tidak pernah berobat di Turki, semua yang diisukan media terkait hal ini adalah fitnah. Demikian dilansir Anadolu, Selasa (23/09)-[Syaff].

*sumber: http://www.aa.com.tr/ar/headline/393469

Media Mesir Fitnah Erdogan Bertemu As-Sisi di New York

Posted: 24 Sep 2014 04:41 PM PDT


Ankara membantah berbagai klaim yang diberitakan media-media massa Mesir bahwa "delegasi Turki di New York meminta bertemu dengan delegasi Mesir".

Lutfullah Goktas, Konsultan Senior Presiden Turki di Bidang Media, mengatakan "bahwa berita-berita terkait yang dimuat media-media Mesir, sama sekali tidak benar".

Dalam wawancaranya dengan kantor berita Turki Anadolu, Goktas menambahkan bahwa sikap Presiden Turki Rajab Tayeb Erdogan sangat jelas dan tegas terkait As-Sisi, "Kami tidak pernah meminta bertemu dengan delegasi Mesir di New York, bahkan kami tidak berniat sama sekali untuk selamanya". Demikian dilansir aljazera.net, Rabu (24/09).

Dikabarkan, bahwa selama keberadaan As-Sisi di pertemuan The Council on Foreign Relations di New York, para pemimpin dunia menghindar dan enggan bertemu dengan el-sisi, kecuali hanya sebahagian konco-konco pendukung kudeta saja, seperti Mahmud Abbas dan raja Abdullah dari Yordania, dan beberapa mantan politikus Amerika yang tidak lagi menjabat seperti Clinton, Henry Kissinger, Brent Scowcroft, dan Madeleine Albright, yang dikenal dekat dengan lobi Yahudi dan punya sejarah kelam dengan Mesir dan dunia Islam. Seperti dilansir elshaab.org, Rabu (24/09). [Syaff].

Keutamaan 10 Hari Pertama Bulan Dzulhijjah & Amalan yang Disyariatkan

Posted: 24 Sep 2014 04:24 PM PDT


Bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 bulan penutup kalender hijriyah sudah di depan mata. Pemerintah RI telah menetapkan 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Jumat 26 September 2014. Artinya mulai nanti Maghrib kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah.

Berikut kami sampaikan keutamaan dan tuntunan amal di bulan dzulhijjah yang kami susun dari berbagai sumber rujukan.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma dia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ. يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ : وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ

"Tidak ada hari-hari yang pada waktu itu amal shaleh lebih dicintai oleh Allah melebihi sepuluh hari pertama (di bulan Dzulhijjah)." Para sahabat radhiyallahu 'anhum bertanya, "Wahai Rasulullah, juga (melebihi keutamaan) jihad di jalan Allah?" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "(Ya, melebihi) jihad di jalan Allah, kecuali seorang yang keluar (berjihad di jalan Allah) dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak ada yang kembali sedikitpun." (HR al-Bukhari)

Dari Jabir bin Abdullah, Rosulullah bersabda: " أفضل أيام الدنيا أيام العشر  Hari yang paling utama di dunia adalah hari sepuluh Dzulhijjah". (Shohihul Jami')

Karena besarnya keutamaan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Ta'ala sampai bersumpah dengannya dalam firman-Nya: وَلَيَالٍ عَشْرٍ "Dan demi malam yang sepuluh." (Qs. al-Fajr: 2). Yaitu: sepuluh malam pertama bulan Dzulhijjah, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Rajab, [serta menjadi pendapat mayoritas ulama].

Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata, "Tampaknya sebab yang menjadikan istimewanya sepuluh hari (pertama) Dzulhijjah adalah karena padanya terkumpul ibadah-ibadah induk (besar), yaitu: shalat, puasa, sedekah dan haji, yang (semua) ini tidak terdapat pada hari-hari yang lain."

Amal shaleh dalam hadits ini bersifat umum, termasuk shalat, sedekah, puasa, berzikir, membaca al-Qur'an, berbuat baik kepada orang tua dan sebagainya.

Amal sholih yang dianjurkan:

1. Berpuasa selama hari-hari tersebut, atau pada sebagiannya terutama pada hari Arafah. Kecuali Hari ke-10 (Idul Adha).

Tidak disangsikan lagi bahwa puasa adalah jenis amalan yang paling utama, dan yang dipilih Allah untuk diri-Nya. Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa sehari di jalan Allah, melainkan Allah pasti menjauhkan dirinya dengan puasanya itu dari api neraka selama tujuh puluh tahun." [Hadits Muttafaq 'Alaih].

Puasa Arafah, adalah puasa pada tanggal sembilan Dzulhijjah. Hukumnya sunnah mu'akkadah (sunnah yang sangat dianjurkan) bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ اْلأنْصَارِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

Dari Abi Qotadah ra, Rosulullah saw bersabda: "Saya mengharap kepada Allah agar puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun yang sesudahnya". (HR. Muslim no. 196, Tirmizdi no.749 dan Ibnu Majah no 1756)

2. Memperbanyak membaca Tahlil, Takbir dan Tahmid

مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ وَلاَ أَحَبُّ إِلىَ اللهِ الْعَمَلَ فِيْهِنَّ مِنْ هَذِهِ اْلأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوْا فِيْهِنَّ مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّكْبِيْرِ وَالتَّحْمِيْد

"Tiada hari yang lebih baik dan lebih di cintai Allah ta'ala untuk beramal baik padanya dari sepuluh hari Dzul Hijjah, maka perbanyaklah membaca tahlil (Laa ilaaha illallah), takbir (Allahu Akbar) dan tahmid (Alhamdu lillah)".(HR. Ahmad)

Imam Bukhari menjelaskan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka berdua pergi ke pasar pada sepuluh hari Dzulhijjah untuk menggemakan takbir pada khalayak ramai, lalu orang-orang mengikuti takbir mereka.

Ishaq meriwayatkan dari para ahli fiqih pada masa tabi'in, bahwa mereka mengucapkan pada sepuluh hari Dzulhijjah

اَللَّهُ أَكْبَرُ الَّلهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالَّلهُ أَكْبَرُ اَلَّلهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada ilah yang berhak untuk di sembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar, AllAh Maha besar dan bagi Allah segala pujian"

Dan disunnahkan pula mengeraskan suara ketika melantunkan takbir di tempat-tempat umum, seperti: di pasar, di rumah, di jalan umum atupun di masjid dan di tempat-tempat yang lain.

Allah berfirman:

وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu". (QS. Al-Baqarah: 185).

3. Berkurban

Berkurban adalah ibadah kepada Allah dengan menyembelih seekor kambing atau sepertujuh onta atau sapi pada hari Idul Adha dan tiga hari tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Hukumnya sunnah mu'akkadah menurut jumhur ulama. Ibadah kurban bukan kewajiban sekali seumur hidup, tetapi sunnah yang dianjurkan setiap tahun jika dirinya mampu, bahkan Rasulullah saw ketika di Madinah beliau selalu berkurban setiap tahunnya. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَال : ضحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا - متفق عليه

Dari Anas ra berkata: "Nabi saw berkurban dengan dua kambing yang mulus dan bertanduk yang disembelihnya dengan tangannya sendiri ambil mengucapkan takbir, beliau meletakkan kakinya di leher kambingnya. (Muttafaq Alaihi)

4. Sholat Idul Adha

Dianjurkan untuk menghadiri sholat Idul Adha dan mendengarkan khutbah bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Di antara para ulama yang membenarkan pendapat bahwa sholat Ied adalah wajib kecuali adanya uzur yang menyebabkan tidak bisa menghadiri sholat ied seperti hujan adalah Imam Ibnu Taimiyah berdasarkan firman Allah: "Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah" (QS. Al-Kautsar: 2)

Kaum wanita yang sedang mendapatkan haidh dan berhalangan dianjurkan juga untuk menghadiri sholat ied untuk mendengarkan khutbah. Di anatara hikmah disyariatkannya hari ied karean hari itu adalah hari kebaikan dan kesyukuran. Wallahu a'alam bisshowab.

5. Banyak beramal shalih, berupa ibadah sunnah seperti: shalat, sedekah, jihad, membaca Al-Qur'an, amar ma'ruf-nahi munkar dan lain sebagainya.

Sebab amalan-amalan tersebut pada hari itu dilipatgandakan pahalanya. Bahkan amal ibadah yang tidak utama bila dilakukan pada hari itu akan menjadi lebih utama dan dicintai Allah daripada amal ibadah pada hari lainnya meskipun merupakan amal ibadah yang utama, bahkan sekalipun jihad yang merupakan amal ibadah yang amat utama, kecuali jihadnya orang yang tidak kembali dengan harta dan jiwanya.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)