PKS PIYUNGAN |
- "Kiat-kiat Taubat Nashuhan" | Ustadz Arifin Ilham
- Kemendagri : Pilkada Langsung Banyak Dampak Negatifnya
- [RUU Pilkada] PDI P Ketakutan!
- Koalisi Solid Gulung Koalisi Kocar Kacir
- Bisakah Anda Menerima Tingkah Tunduk Jokowi Dihadapan Tony Blair?
- BI: Daripada BBM Naik Rp1.000, Lebih Baik Naik Rp3.000
- Anak Kader PKS Harumkan Banten di Pentas Olimpiade Sains Nasional
- Inilah Cara Berantas Hama Demokrasi
- Calhaj Kedapatan Bawa Sepuluh Pak Rokok, Bea Cukai: Tak Masalah
- Demi Jokowi, BBM Harus Segera Naik!
- Blusukan, Presiden Ini Disoraki dan Dilempari Batu
- Tegas, Turki Ogah Terlibat dalam Perang AS Lawan ISIS
- Kepala Daerah yang Menolak Pilkada Lewat DPRD, Tak Patut Dicontoh
- KPK : Ada Uang Dari Koruptor ke Media Massa
- RUU Pilkada, Maju Atau Mundur?
- PKS : Ahok Jangan Banyak Omong!
- Ada Deal Antara PPP dan Jokowi?
- Fadli Zon : Ubah Dulu Pancasila Kalau Mau Pemilihan Langsung!
- Titipan SBY Untuk Jokowi
- Kalau Jokowi Mau Hemat Anggaran, PDI-P Harusnya Dukung Pilkada Lewat DPRD
- Putra Jaksa Agung Ada di Tim Transisi Jokowi?
- Soal RUU Pilkada, Hidayat Tegaskan Kader PKS Tak Ada yang 'Mbalelo'
- PKS Tidak Setuju Ahok Dilaporkan ke Polisi, Tapi...
| "Kiat-kiat Taubat Nashuhan" | Ustadz Arifin Ilham Posted: 13 Sep 2014 03:31 PM PDT  Assalaamu alaikum warahmatullaahi wa barkaatuhu. Bang, ajarkan aku agar taubatku sungguh sungguh? SubhanAllah, sahabatku inilah KIAT KIAT TAUBAT NASHUHAN: 1. "Annadm" penyesalan atas ma'siyat yang pernah dilakukan bahkan perih hati & mudah menangis kalau ingat masa lalu. 2. "Al i'tiqod" berjanji bersumpah untuk tidak pernah lagi mengulanginya (QS Ali Imron 135). 3. "Dawaamul istighfaar" terus menerus minta ampunan ALLAH, Abu Bakar Ashshiddiq mohon kepada Rasulullah, "Ajarkanlah aku suatu do'a yang bisa aku panjatkan saat munajat", maka Rasulullah pun berkata, Bacalah: "ALLAHUMMA INNII ZHOLAMTU NAFSII ZHULMAN KATSIIRAN WA LAA YAGHFIRUDZ DZUNUUBA ILLAA ANTA FAGHFIRLII MAGHFIRATAN MIN 'INDIKA WARHAMNII INNAKA ANTAL GHAFUURUR RAHIIM" "Ya ALLAH, sungguh aku telah menzhalimi diriku sendiri dg kezhaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya ENGKAU, maka itu ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisi-Mu, & rahmatilah aku. Sesungguhnya ENGKAU Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (HR Muttafaqun alaihi) 4. "Al iman bimagfirotihi", yaqin sepenuh hati bahwa ALLAH MAHA PENGAMPUN & MAHA MENERIMA TAUBAT. "Katakanlah: "Hai hamba-hambaKU yang malampaui batas dalam perbuatan ma'siyat, janganlah kamu berputus asa dari RAHMAT ALLAH, Sesungguhnya ALLAH mengampuni dosa-dosa SEMUANYA, Sesungguhnya DIA-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS Az Zumar 53). 5. "Adzdzunuubu almatrukah" dosa yang ALLAH tidak ampuni sampai yang dizholiminya memaafkannya, seperti orang dipukul, dihina, difitnah, dipergunjing, (kecuali yang dibunuh, maka keluarganya punya Haq hukum untuk memaafkan atau menuntutnya), kalau tidak dilakukan maka tetap di akhirat akan dibalas, apalagi dosa membunuh walau selesai urusan dengan keluarga masih tetap bertanggungjawab di akhirat pada yang dibunuhnya saking besarnya dosa membunuh. Karena itu SEGERALAH MOHON MAAF pada orang-orang yang pernah kita zholimi. 6. "Iaadatul maal" mengembalikan harta hasil kezholiman kepada yang dizholimi, kalau tidak menjumpainya lagi maka berikan kepada ahli warisnya, kalau tidak ada juga maka sedekahkah sejumlah hasil kezholiman itu, diniatkan atas nama orang yang dizholimi itu, seperti hasil korupsi, menipu, sogokan dsb, kalau tidak dilakukan ini, Rasulullah mengecamnya, "Sungguh semua hasil kezholimannya akan digantungkan dilehernya walau sekecil jarum". 7. Shalat sunnah taubat adalah shalat yang dianjurkani berdasarkan kesepakatan empat madzhab. "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa lalu ia berwudhu, lalu berdiri untuk melakukan shalat dua raka'at, lalu meminta ampun kepada ALLAH, kecuali ALLAH akan mengampuninya (HR Tirmidji, Abu Daud, Ibnu Majah), kecuali yang berzina, dianjurkan sebelum sholat taubatnya mandi dulu. 8. Semuanya dilakukan dengan niat benar-benar ingin KERIDHOAN ALLAH. SUBHANALLAH, sahabatku tercinta setiap menulis tentang taubat hati abang sesak karena amat sangat mohon kepada ALLAH agar abang & kalian sungguh-sungguh bertaubat, TIDAK MAIN MAIN LAGI DG KEHIDUPAN SESAAT INI...kabulkan doa kami ya ALLAH...aamiin. InsyaAllah doa menjelang adzan subuh ini diijabah Allah...aamiin. *Ditulis oleh Ustdaz Muhammad Arifin Ilham menjelang adzan subuh (14/9/2014) di mihrob samping Imam mesjid Az Zikra. Kami salin dari laman facebook beliau.  |
| Kemendagri : Pilkada Langsung Banyak Dampak Negatifnya Posted: 13 Sep 2014 04:30 AM PDT  Juru Bicara Kemendagri Dodi Riatmadji mengatakan, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dalam pilkada secara langsung, di antaranya praktek politik uang. "Sangat banyak kepala daerah yang tersangkut masalah hukum yang kaitannya dengan korupsi selama mengikuti pemilihan secara langsung. Dan memang ada korelasinya," ungkap Dodi di Jakarta, Sabtu, 13 September 2014. Konflik horizontal juga sering menyertai pilkada langsung seperti yang terjadi di beberapa daerah di Papua. "Banyaknya kerusuhan yang terjadi, seperti di Timika adanya pembunuhan yang disebabkan dari pemilihan langsung," imbuhnya. Kemendagri juga menemukan permasalahan mengenai posisi pegawai negeri sipil (PNS) yang terancam diberbagai daerah yang disebabkan pilkada langsung. "Pilkada langsung menyebabkan karir PNS terancam, kepala daerah terpilih cenderung melakukan pencopotan dan pemutasian PNS tanpa pertimbangan yang cukup. Seperti yang terjadi di Palembang, di mana wali kota nya memberhentikan ratusan pejabat disana," pungkasnya (fs) |
| [RUU Pilkada] PDI P Ketakutan! Posted: 13 Sep 2014 04:00 AM PDT  Penolakan terhadap wacana pilkada lewat DPRD itu gencar digaungkan PDI P melalui beberapa politisi seperti Budiman Sudjatmiko yang menuliskan di status media sosial miliknya : "Teman2ku di KMP, jgn konyol dlm politik. Partaimu bisa ditolak di desa2". Mengapa PDI P sangat semangat memusarkan (spinning) isu penolakan Pilkada Melalui DPRD menjadi isu-isu lain? Kemungkinan terbesar, karena PDI Perjuangan ketakutan mengalami kekalahan dari Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. "Yang paling utama kekhawatiran PDIP, karena yang menang pasti Koalisi Merah Putih," kata pengamat politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, di Jakarta, 13 September 2014. Alasannya, lantaran KMP punya kekuatan yang cukup besar, baik di parlemen tingkat daerah hingga provinsi. Tapi koalisi yang dipunyai PDIP, terbilang kecil. Dengan begitu, jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD dikhawatirkan PDIP mengalami kekalahan. "Jadi kalau ada pilgub, mereka kalah langsung," ujar Herdi. Meski demikian, Herdi belum bisa memberi jaminan bila pemilihan kepala daerah akan dimenangkan KMP. Mengingat, pemilihan itu juga diperlukan adanya lobi-lobi politik. "Pasti ada (proses) dialektika,"tutup Herdi. (fs) |
| Koalisi Solid Gulung Koalisi Kocar Kacir Posted: 13 Sep 2014 03:35 AM PDT  Coba tengok, di penghujung periode jabatan ini sejumlah momentum politik bakal muncul. Sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) strategis akan memasuki tahap pengesahan di sidang paripurna DPR RI seperti RUU Pemilihan Kepala Daerah, Draft Tata Tertib DPR RI, RUU Advokat serta pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menghadapi agenda-agenda tersebut, Koalisi Merah Putih kian intensif melakukan konsolidasi. Seperti yang dilakukan Jumat, 12 September 2014 siang, perwakilan fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggelar rapat tertutup. Mereka di antaranya, Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar), Max Sopacua (Fraksi Partai Demokrat), Ahmad Yani (Fraksi PPP), Hidayat Nurwahid (Fraksi PKS), Totok Daryanto (Fraksi PAN) dan Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani. Usai rapat internal dengan Koalisi Merah Putih, anggota fraksi PAN Totok Daryanto mengatakan pihaknya optimistis koalisi merah putih tetap solid hingga sidang paripurna DPR mendatang yang mengagendakan pengesahan sejumlah RUU. "Solid. Indikatornya dalam pembahasan RUU Pilkada dan Tatib DPR RI kita makin solid," ujar Totok di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 12 September 2014. Kendati demikian, Totok mengatakan hingga saat ini Koalisi Merah Putih belum membicarakan orang per orang dalam penentuan pimpinan DPR/MPR maupun pimpinan Alat Kelengkapan DPR (AKD). "Sampai sekarang belum. Masih membahas tahap aturan main, belum orang per orang," kata Totok. Seperti diketahui, sejumlah RUU yang bakal disahkan DPR memancing perbedaan tajam antara sikap politik fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan fraksi yang tergabung di Koalisi Jokowi-JK. Selain soal RUU Pilkada, Parlemen dijadwalkan pada 15 September 2014 mendatang juga akan memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sejumlah nama potensial terpilih menjadi anggota BPK seperti Rizal Djalil yang juga mantan politisi PAN, Harry Azhar Aziz (Fraksi Partai Golkar), Rama Pratama (politisi PKS), Sadar Subagyo (Fraksi Partai Gerindra) serta Achsanul Qosasi (Fraksi Partai Demokrat). Nama-nama tersebut merepresentasikan kader fraksi di Koalisi Merah Putih. Sementara itu, koalisi Jokowi yang nampak kewalahan menghadapi ketangguhan benteng Koalisi Merah Putih, berusaha menciptakan opini-opini negatif di ruang publik. Opini negatif itu tak lebih untuk menutupi pertikaian antar elite dan perebutan 'kue' di pemerintahan mendatang. (fs) |
| Bisakah Anda Menerima Tingkah Tunduk Jokowi Dihadapan Tony Blair? Posted: 13 Sep 2014 03:02 AM PDT  Pada hari Kamis kemarin (11/9/2014), Joko "Jokowi" Widodo mendapat tamu dari Inggris, dialah mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas Jokowi di jakarta menarik media untuk meliput dan mempublikasikannya. Sekilas dari foto yang berdear di media bagaimana Jokowi yang menunduk dihadapan Tony Blair sebagai bukti bahwa Jokowi tidak ada wibawanya. Padahal Tony Blair cuma "mantan" pejabat, bagaimana nanti kalau Jokowi bertemu dengan yang "sedang menjabat"? Semisal Presiden AS? Pada kesempatan pertemuan itu Jokowi juga minta nasehat dan petunjuk dari Tony Blair yang selama ini terkenal blak-blakan memusuhi Islam. "Bicara-bicara saja, saya tanya tentang bagaimana mempersiapkan pemerintahan diawal-awal. Dia cerita banyak, mulai dari menyiapkan proses pemerintahan," kata Jokowi saat ditemui di rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2014). Siapa Tony Blair Sesungguhnya? Mungkin Jokowi tidak tahu, bahwa Jokowi sedang mendapat nasehat dari orang yang nyata-nyata memusuhi Islam. Pada pidato mantan PM Inggris, Tony Blair, yang disampaikan di Forum Bloomberg di London, 23 April 2014, lalu tentang ancaman radikal Islam dan Tony Blair secara tegas menyerukan "Perang Salib" era baru. Dalam forum tersebut, Blair menyerukan Barat agar melupakan perselisihan dengan Rusia dan Cina serta fokus menghadapi (memerangi) radikal Islam di Timur Tengah, dilansir laman Dakwatuna (25/04/14). Selain itu, Blair juga ikut dalam mensukseskan kudeta militer di Mesir yang secara tidak langsung membunuh demokrasi. Juga penyerangan Amerika ke Irak di bantu oleh Tony Blair walau banyak mendapat protes, ia tetap melakukannya. Aksi protes warga yang Pro Palestina kepada Blair sampai ada yang melemparkan sepatu dan botol kepadanya. Mungkin warga sangat geram kepada Blair yang begitu semangat memerangi ummat Islam. Dan setiap serangan Amerika dan Israel kepada Ummat Islam, sudah pasti ada Tony Blair ikut berperan dengan aktif. Lalu, setelah nyata bahwa Tony Blair adalah musuh Islam, mengapa Jokowi mau bertemu dan meminta nasehat atau wejangan? Singkatnya, bertemunya Joko Widodo dan Tony Blair mampu membentuk persepsi publik bahwa Jokowi memang bangga dan senang berteman dengan orang-orang yang telah nyata memusuhi dan membantai Islam. Ya itulah Jokowi. Anda tahu siapa dalang kasus Talang Sari yang membantai ratusan Ummat Islam di Indonesia? |
| BI: Daripada BBM Naik Rp1.000, Lebih Baik Naik Rp3.000 Posted: 13 Sep 2014 02:55 AM PDT  Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Mirza Adityaswara, mengatakan dinaikkan berapa pun, kenaikan tersebut akan tetap mempengaruhi inflasi. "Kalau BBM naik Rp1.000 itu kan tetap saja terjadi inflasi tapi mengatasi defisit anggaran untuk tahun anggaran di 2015 dan defisit transaksi berjalan 2015 akan lebih kecil, sehingga nanti 2015 perlu dinaikkan lagi Rp2.000. Ya lebih baik langsung dinaikkan sekali Rp3.000," ungkap Mirza saat ditemui di Gedung BI, Jumat (12/9/2014) seperti dilansir Okezone. Menurut perhitungannya, jika dinaikkan Rp3.000 rupiah dampak pada inflasinya sebesar 2,5 persen sampai 3 persen. "Kan kalau naik Rp1.000 sekitar 1,2 persen sampai 1,5 persen, kalau Rp3.000 ya 2,5 persen sampai 3 persen," jelasnya. (pm) |
| Anak Kader PKS Harumkan Banten di Pentas Olimpiade Sains Nasional Posted: 13 Sep 2014 02:17 AM PDT  OSN adalah agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam bidang sains untuk meningkatkan mutu pendidikan peserta didik di tanah air. OSN menjadi bagian tak terpisahkan dalam implementasi Kurikulum 2013 yang telah dimulai sejak 2013. Olimpiade ini sudah diselenggarakan oleh Kemdikbud sejak 2002 lalu. Pada tahun ini OSN mengambil tema terkait dengan Kurikulum 2013 dengan tajuk OSN sebagai Wahana Implementasi Kurikulum 2013 guna membangun generasi berperadaban unggul. Adalah Azkiah Rahmah salah satu siswa yang ikut mengharumkan Banten di pentas OSN tersebut mendapat medali perak pada Olimpiade Sains Nasional tingkat SMA tahun 2014 ini. Dengan penuh semangat Azkia mengikuti OSN 2014 hingga 7 September 2014 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Azkiah Rahmah, siswi kelas 12 SMA Kharisma Bangsa TangSel, provinsi Banten ini mencatat prestasi yang membanggakan. Sejak duduk di bangku Sekolah Dasar Azkia sudah tampak bakat dan minatnya ketika menamatkan sekolah dasarnya dengan nilai Matematika 10, IPA 10 & Bahasa Indonesia 9,6 . Demikian pula raihan NEM di SMP nilai Matematika mendapat 10, IPA 9,75, Bahasa Indonesia 9,8 dan Bahasa Inggris 9. Pada Olimpiade Sains Nasional di Lombok Azkia mengalahkan para pesaingnya siswa siswi terbaik di sekolahnya masing-masing wakil dari setiap provinsi dan merebut medali perak. Remaja putri yang rajin mengaji ini juga diharapkan akan mewakili Indonesia & Banten tentunya ke Olimpiade Sains dunia di Eropa Timur. Azkiah, remaja kelahiran tahun 1996 mengikuti jejak langkah kakaknya, Abidah Rahmah yang terlebih dulu telah meraih medali perunggu international junior science olympiade 2008 di Gyeongnam south korea, medali perunggu OSN kimia tahun 2011 serta finalis osn matematik tahun 2008. Kini Abidah, sang kakak adalah mahasiswi FE UI. Azkiah merupakan putri ke2 dari 2 bersaudara pasangan kader PKS Agus Puji Raharjo (mantan anggota DPRD Provinsi Banten) dan Dian Prihastuti memang menyukai pelajaran sains sejak kecil dan giat berlatih terkadang tanpa mengenal waktu. Sebuah prestasi yang ditopang dengan kecintaan, semangat, kerja keras dan dorongan orangtua tentunya. Selamat untuk Azkia dan keluarganya Untuk meraih prestasi itu ternyata tidak diperoleh Azkia dengan mudah. Namun mAzkia belajar keras untuk meraihnya. Habis sholat Isya Azkia langsung tidur lalu bangun pukul 22:00 dan belajar sampai pukul 00:00 WIB lalu tidur lagi. Kemudian bangun pada pukul 03:00 lalu belajar lagi sampai azan subuh berkumandang. Abibah berpesan kepada pelajar supaya bisa membagi waktu untuk bisa meraih prestasi. Ada waktu buat belajar, tetapi juga tidak melupakan waktu untuk bermain. Azkia sendiri menyukai traveling di saat liburan. Keberhasilannya meraih medali emas di OSN 2014 memacu dirinya untuk lebih giat lagi. Meskipun begitu, dia tetap menyempatkan bermain, bergaul dengan teman-temannya. Suasana santai dan menggembirakan dijadikan sebagai imbangan kerja kerasnya meraih prestasi. Para pemenang OSN bakal memperoleh hadiah berupa tabungan dan beasiswa pendidikan untuk melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Siapa yang akan menyusul Azkia? (SS/YM/PKSBanten) |
| Inilah Cara Berantas Hama Demokrasi Posted: 13 Sep 2014 01:30 AM PDT  Maka itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. "Kita ini berjuang untuk demokrasi, dengan adanya peilihan kepala daerah melalui DPRD, menghindari kutu-kutu loncat, hama pemakan daun. Dalam politik namanya hama demokrasi itu harus diberantas," ujar Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/0/2014) seperti dilansir Sindo. Dia mengatakan, sudah saatnya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dievaluasi. "Biasa dong di dalam politik kita melakukan evaluasi. Dari hasil evalusi kita, pemilihan kepala daerah langsung lebih banyak kejelekannya daripada manfaatnya bagi rakyat," ungkapnya. Fadli menambahkan, selama sepuluh tahun ini, partai tidak lagi menjadi alat ideologi atau alat perjuangan. Saat ini, lanjutnya, partai telah berubah menjadi alat sewaan para politikus. "Misalnya, orang mau maju gubernur atau wali kota harus ada kendaraan partai politik, dan itu 15 persen kursi. Kalau ada orang baik akademisi profesor dari mana uangnya? Harus menyewa partai, itu tidak sehat," ucapnya. (pm) |
| Calhaj Kedapatan Bawa Sepuluh Pak Rokok, Bea Cukai: Tak Masalah Posted: 13 Sep 2014 01:02 AM PDT  "Saat pemeriksaan barang bawaan, petugas kami menemukan satu tas berisi rokok. Isinya banyak, paling tidak ada sepuluh pak rokok," kata Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan KPU Bea Cukai Tipe B Batam, Emi Ludiyanto di Batam, Sabtu. Namun, petugas Bea dan Cukai memutuskan untuk tidak menyita seluruh rokok yang ditemukan dalam tas calon haji. Menurut Emi, membawa rokok ke luar negeri tidak melanggar aturan dan tidak merugikan negara. Sehingga Bea Cukai memutuskan meloloskannya. Hanya saja, membawa rokok terlalu banyak dilarang di Arab Saudi, sehingga kemungkinan akan ditahan petugas di Tanah Suci. "Kami bertugas membantu menyukseskan pelaksanaan ibadah haji. Karena sebenarnya (membawa rokok) enggak masalah. Hanya kasihan saja, saat masuk Arab Saudi kemungkinan besar akan disita di sana," kata dia. Untuk membantu jamaah, maka Bea Cukai memutuskan untuk membagi pak-pak rokok itu ke jamaah lain dalam kelompok terbang yang sama. "Dititipkan, karena batasannya sebenarnya hanya dua pak per orang," kata dia. Menurut dia, ada beberapa alasan mengapa calon haji membawa rokok dalam jumlah besar. Selain untuk konsumsi pribadi, kemungkinan untuk dibagi dengan kerabat yang berada di Tanah Suci. "Karena orang kita itu kan banyak, mungkin ada saudaranya di sana," kata dia seperti dilansir Antara Emi membantah kemungkinan rokok itu akan diperdagangkan calon haji di Arab Saudi. "Rasanya tidak diperdagangkan. Untuk apa, jauh-jauh ke sana hanya untuk jualan rokok," kata dia. Sementara itu, hingga pemberangkatan 13 kelompok terbang, Emi mengatakan baru satu kali menemukan kasus jamaah membawa rokok dalam jumlah besar. Embarkasi Batam dijadwalkan memberangkatkan 7.808 orang calon haji yang dibagi dalam 18 kelompok terbang dari empat provinsi yaitu Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Kalimantan Barat. (pm) |
| Demi Jokowi, BBM Harus Segera Naik! Posted: 13 Sep 2014 01:00 AM PDT  "Sebaiknya kalau bisa dilakukan di kuartal IV 2014 (September - Desember) akan sangat baik tapi kalau bisa jangan lewat dari jangka waktu Februari 2015," katanya di Jakarta, Jumat,12 September 2014. Mirza menjelaskan, dengan menaikkan harga BBM subsidi sesegera mungkin, maka akan memberikan ruang kepada pemerintah Jokowi untuk lebih mengakselerasi program- programnya. Secara lebih rinci, dikatakan Mirza, BI memandang bahwa kenaikan BBM lebih baik dilakukan satu kali tanpa harus bertahap dengan nominal kenaikan yang langsung sesuai harga keekonomian. "Kalau BBM naik Rp 1.000 itu kan tetap saja terjadi inflasi tapi mengatasi defisit anggaran untuk tahun anggaran 2015 dan defisit Current Account 2015, kan lebih kecil daripada bertahap, efeknya sama," tegas Mirza. Seperti diketahui, SBY menolak menaikkan harga BBM bersubsidi karena tak ingin membebani rakyat dan meminta pemerintahan Jokowi untuk melakukan penghematan pada semua sektor. (fs) |
| Blusukan, Presiden Ini Disoraki dan Dilempari Batu Posted: 13 Sep 2014 12:44 AM PDT  Blusukannya ini dilakukan setelah sebuah hasil survei merilis bahwa ia lebih unggul dari saingannya, Marina Silva, dalam pemilihan presiden 5 Oktober mendatang. Selain itu, Rousseff akan menandatanganani dokumen yang menambah kehadiran personel militer menjadi 2.700 pasukan sampai bulan Desember mendatang di pemukiman kumuh Mare yang menjadi markas geng narkoba. Namun apa yang terjadi. Saat tiba di Mare, Roussef yang didampingi Gubernur Rio de Janerio, Luiz Fernando Pezao, malah disoraki warga dan mobil yang ditumpanginya pun dilempari batu. Salah seorang warga mengeluhkan kebijakan pemerintah yang menerjunkan militer guna memerangi kejahatan kekerasan dan perdagangan narkoba di daerah kumuh. Menurut warga, kebijakan tersebut telah gagal. "Tembak-menembak hampir terjadi setiap hari, tetapi perdagangan (narkoba) masih terus berjalan," protes wanita itu, sebagaimana dikutip AFP. Nah, untungnya bukan di Indonesia. (pm) |
| Tegas, Turki Ogah Terlibat dalam Perang AS Lawan ISIS Posted: 13 Sep 2014 12:37 AM PDT  Turki tegas tidak mengizinkan pangkalan udaranya dipakai untuk melancarkan serangan terhadap militan ISIS. Meski Turki adalah anggota NATO dan merupakan salah satu sekutu penting AS, namun negara itu tetap enggan untuk mengambil bagian dalam operasi tempur melawan militan ISIS ataupun mengizinkan koalisi yang dipimpin AS menyerang militan ISIS dari wilayahnya. Negeri Paman Sam itu sampai mengutus Menteri Luar Negeri, John Kerry, ke Ankara, Jumat kemarin (12/9). Meski demikian, seorang pejabat Turki mengatakan kepada AFP bahwa pihaknya tetap tidak akan terlibat dalam operasi bersenjata apapun dalam memerangi ISIS. Ia mengatakan bahwa Turki hanya akan berkonsentrasi penuh soal operasi kemanusiaan di Suriah. Perlu diketahui, secara tidak langsung selama ini Turki dituduh mendorong pembentukan ISIS dalam pemberontakan kelompok Islam di Suriah melawan Presiden Bashar Al-Assad. (pm) |
| Kepala Daerah yang Menolak Pilkada Lewat DPRD, Tak Patut Dicontoh Posted: 13 Sep 2014 01:29 AM PDT  Menurut Didik, sikap politik dan upaya demonstrasi yang dilakukan segelintir kepala daerah yang menolak Pilkada Lewat DPRD tidak patut dicontoh. Seharusnya para kepala daerah itu bisa memelihara ketentraman, ketertiban dan melaksanakan demokrasi dengan menaati perundang-undangan. "Sikap yang dicontohkan oleh Bupati dalam menolak pilihan politik yang konstitusional dan rencana demo adalah sikap yang memprihatinkan. Bupati adalah eksekutif, bukan NGO dan bukan aktifis," ujar Didik, Jumat, 12 September 2014. Menurutnya, jabatan gubernur, bupati dan wali kota adalah eksekutif yang harusnya menyampaikan gagasan lewat berdialog. "Inilah salah kaprah demokrasi, bupati itu organ pemerintahan. Tindakan bupati tersebut adalah insubordinasi, bukan demokrasi," kata Didik. Didik juga berpandangan, memahami demokrasi dalam konteks pilkada bupati/gubernur tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat. Dalam fakta dan pengalaman sejarah, ideologi Pancasila, perbandingan sistem politik, model demokrasi banyak memberikan ruang dan pembelajaran kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan politik yang konstitusional termasuk Pilihan terhadap Pilkada melalui DPRD. "Bahkan Bupati/walikota/gubernur sesuai konstitusi dan UU yang belaku juga wajib bertanggung jawab kepada DPRD yang dipilih rakyat? Bagaimana ngukurnya kalau bertanggung jawab langsung kepada rakyat? Masa hanya karena ada orang berani bersuara berbeda terus disalahkan? Katanya berdemokrasi? Demokrasi itu bukan hanya demonstrasi", tutup Didik. (fs) |
| KPK : Ada Uang Dari Koruptor ke Media Massa Posted: 13 Sep 2014 12:15 AM PDT  "Kita panggil itu, karena ada keterangan duit mengalir Rp2 miliar ke Indopos yang digunakan untuk pencitraan Jero Wacik," kata Ketua KPK Abraham Samad, di Mataram, Jumat 12 September 2014. Samad mengungkapkan, Jero Wacik sering menggunakan Indopos dalam pencitraannya sebagai Menteri ESDM, karena Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) selalu membaca media tersebut. Menurut Abraham Samad, Wacik memilih Indopos sebagai pencitraan agar dianggap berhasil oleh Presiden SBY selama menjadi menteri. KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemimpin Redaksi Indopos Don Kardono, Kamis, 11 September 2014, terkait kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM yang telah menjerat mantan Menteri ESDM, Jero Wacik. Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemerasan terhadap sejumlah rekanan dalam bidang pengadaan di Kementerian ESDM, dengan total korupsi Rp9,9miliar. (fs) |
| RUU Pilkada, Maju Atau Mundur? Posted: 13 Sep 2014 12:00 AM PDT  Di media sosial, di kereta komuter, di bus, di angkringan hingga kedai kopi, publik ramai membicarakan RUU yang konon kontroversial ini Kontroversi yang mengiringi kemunculannya ini sebenarnya terkait 2 peraturan baru yang dihadirkan oleh RUU Pilkada tersebut. 2 aturan baru tersebut : 1. Pilkada hanya memilih gubernur dan bupati/walikota. Wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota ditunjuk dari lingkungan PNS 2. Gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, melainkan oleh DPRD provinsi. Hal ini berdampak, jika disahkan pada 25 September 2014 kelak, pilkada akan berlaku serentak di 202 kabupaten/kota provinsi mulai 2015. Mengapa Kemendagri memunculkan opsi pilkada tidak langsung / melalui mekanisme DPRD? Yang pertama, karena pilkada langsung menelan biaya besar yang menjadi beban APBN. Ketua DPP Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan secara rinci bahwa anggaran pilkada langsung mencapai puluhan triliun. "Soal anggaran Rp 41 triliun kurang lebih," kata Chatibul Umam, Senin, 8 September 2014. Dalam hitungan Umam, pemilihan kepala daerah setingkat bupati atau wali kota bisa menghabiskan anggaran sekitar Rp 200 miliar. Sedangkan untuk tingkat provinsi dengan kisaran Rp 500 miliar uang negara harus dikucurkan. Umam, menambahkan, ada sebanyak 524 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian ditambah 33 provinsi untuk pemilihan gubernur. "Kita sudah hitung Rp 40 triliun itu sangat besar bisa digunakan untuk infrastruktur. Itu asumsi pilkada provinsi Rp 500 miliar, tapi banyak yang lebih. Contoh Jawa Barat Rp 800 miliar, Jawa Timur ada dua putaran Rp 1,2 triliun," jelasnya. Belum lagi menurut catatan penegak hukum. Sejak 2004, pilkada langsung sudah mengantarkan 290 orang yang bermasalah dengan hukum ke kursi kekuasaan. Kementerian Dalam Negeri mencatat sudah lebih dari 300 orang kepala daerah terpilih sejak 2004 terjerat kasus korupsi. Kondisi parlemen pasca pilpres yang terpolarisasi semakin menaikkan suhu politik dan sangat mempengaruhi keputusan parlemen untuk mengesahkan RUU ini menjadi UU. Seperti diketahui, partai politik yang mendukung pilkada melalui DPRD: Gerindra: 26 kursi, PKS: 57 kursi, PAN: 43 kursi, PPP: 37 kursi, Golkar: 107 kursi, Demokrat 150 kursi Total: 420 kursi (75 %) Yang mendukung pilkada langsung: PKB: 27 kursi, Hanura: 18 kursi PDIP: 95 kursi Total: 140 kursi (25%). Kontroversi terkait RUU Pilkada mencapai puncaknya dengan kemunculan para kepala daerah yang menentang pilkada melalui mekanisme DPRD. Upaya beberapa pihak untuk mengerahkan massa guna 'menekan' DPR RI juga telah dilakukan. Sayangnya, upaya tersebut tidak cukup berhasil. Pilkada melalui mekanisme DPRD, bukanlah bentuk kemunduran demokrasi. RUU Pilkada justru menjadi sebuah momentum pembenahan identitas bangsa yang selama ini sibuk memakai dan mengadaptasi wajah demokrasi dari negara lain. (fs) |
| PKS : Ahok Jangan Banyak Omong! Posted: 12 Sep 2014 11:45 PM PDT  Menurut Refrizal, sebagai pejabat eksekutif, Ahok terlalu banyak bicara di hadapan publik. Refrizal menilai, eksekutif bukan orang yang harusnya banyak bicara. Dia meminta Ahok tak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Apalagi, Ahok keluar dari Partai Gerindra yang sudah mendukungnya habis-habisan dalam Pilkada DKI, hanya karena tidak setuju dengan RUU Pilkada. "Saya dari dulu mengkritisi eksekutif banyak omong, karena saya pernah polemik dengan Gamawan. Eksekutif bukan banyak bicara, tapi bekerja, semakin banyak ngomong, semakin banyak masalah," ujar Refrizal di Jakarta, Jumat, 12 September 2014. Refrizal menambahkan, jika tak sepakat dengan UU Pilkada nanti, maka harusnya melakukan protes ke DPR bukan banyak bicara. "Eksekutif ambil keputusan bukan banyak ngomong, emang tugasnya Ahok bahas UU? Kalau aspirasi sampaikan ke jalurnya, sampaikan ke sini (DPR), diskusi di sini, setiap orang boleh sampaikan keberatan ke DPR," tegas Refrizal. Refrizal bahkan sejauh ini tak melihat kinerja baik yang ditunjukkan Ahok selama di Jakarta. Malah Jakarta semakin, macet, banyak jalan rusak. "Apa coba? Hasilnya apa sudah ada belum? Macet mah macet saja tetap, fokuslah dia. Jangan banyak omong, jangan campuri urusan orang," pungkasnya (fs) |
| Ada Deal Antara PPP dan Jokowi? Posted: 12 Sep 2014 11:30 PM PDT  Kisruh berujung pemecatan yang kembali mengemuka ini dinilai sarat muatan politisnya. "Tentunya ini berbau politis bukan sekedar masalah bagaimana menyelamatkan partai PPP. SDA diberhentikan ketika sudah menjadi tersangka dan nuansa politisnya lebih banyak", ujar Idil, Jumat, 12 September 2014. Adanya pertentangan dari dua faksi di internal partai berlambang Ka'bah itu semakin membuat kisruh ini semakin keruh. Ada faksi yang kontra, menilai SDA layak dipecat. Sedangkan yang pro justru menilai pemecatan itu ilegal dan melanggar AD/ART. Ini juga perlu dijelaskan secara gamblang. "Pertama, apakah kemudian pemecatan sudah sesuai dengan prosedural AD/ART PPP, apakah ada klausul yang menyatakan apakah kader yang sudah tersangka harus mengundurkan diri atau dipaksa untuk mundur," tegas Idil. "Kedua, catatannya apakah kemudian mekanisme dalam hal pergantian pengurusan atau dalam kedudukan dalam pengurusan sudah sesuai juga atau belum. Ini saya kira jadi dilema buat PPP karena kan bagaimanapun sebelumnya juga sempat terjadi tarik menarik saat dukungan di pemilu dimana ada yang mendukung Prabowo dan Jokowi," imbuhnya. Idil pun tak memungkiri, kalau memang ada nuansa yang menggoyang keberadaan PPP di Koalisi Merah Putih (KMP) dan membawa gerbong partai ini ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Mengingat, sejak awal ketika PPP memberikan dukungan ke Prabowo di Pemilu presiden (Pilpres) terjadi gejolak. "Kedepan, saya kira kalau SDA benar-benar dipecat sebagai Ketua Umum tidak menutup kemungkinan PPP akan beralih dukungan ke Jokowi-JK," terangnya. Jika hal itu benar terjadi, deal politik antara PPP dengan Jokowi sudah tidak bisa ditepis lagi. "Cuma seperti apa bentuknya, kita belum mengetahui. Bagaimanapun PPP punya posisi strategis di parlemen, karena apabila PPP masuk ke koalisi Jokowi-JK itu akan menambah dan memperkuat posisi Jokowi-JK di parlemen," tegas Idil. Seperti diketahui, SDA dipecat dalam rapat pengurus harian PPP dari posisi Ketua Umum karena tersangkut kasus korupsi. Pemecatan SDA terpaksa dilakukan dengan dalih penyelamatan partai dari citra buruk yang dimunculkan SDA. Hal ini dianggap tak sesuai dengan AD/ART karena dilakukan di rapat pengurus harian bukan melalui forum muktamar. Posisi SDA pun digantikan oleh Wakil Ketua Umum PPP, Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas. Hal itu pun membuat SDA berang dan kembali melakukan pemecatan balik terhadap sejumlah kadernya yang mendukung pemecatan terhadap dirinya. Di antara yang dipecat ada nama Emron, Sekjen PPP Romahurmuziy, Suharso Monoarfa, dan Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI saat ini. (fs) |
| Fadli Zon : Ubah Dulu Pancasila Kalau Mau Pemilihan Langsung! Posted: 12 Sep 2014 11:10 PM PDT  Fadli mengatakan, Pilkada yang dipilih oleh DPRD dinilai sangat tepat karena sesuai dengan amanat sila ke-4 Pancasila. "Sudah jelas demokrasi menurut sila ke-4 yakni demokrasi perwakilan. Kalau mau pilkada secara langsung, ya harus ubah dulu Pancasila", tegas Fadli, di Jakarta, Sabtu, 13 September 2014. Menurutnya, pilkada langsung yang seperti saat ini, banyak sekali membuka celah terjadinya praktek korupsi. Sebab, kepala daerah yang terpilih harus mengembalikan modal yang mereka keluarkan saat kampanye. "Nah, kalau pilkada lewat DPRD, paling biaya konsumsi beli bakwan, beli tahu dan bisa menghemat anggaran", candanya. (fs) |
| Posted: 12 Sep 2014 10:40 PM PDT  "Saya bicara dengan Jokowi tadi, setiap pemerintahan dan setiap presiden selalu ingin menambahkan apa yang diharapkan oleh rakyat dan juga abdi negara," ujar SBY saat meresmikan kawasan Adhyaksa Loka dan Rumah Sakit Umum Adhyaksa, Jalan Hankam Raya Nomor 60, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat, 12 September 2014. Lebih lanjut, SBY berpesan, kondisi perekonomian Indonesia akan semakin baik jika pemerintahan mendatang mampu mengelola keuangan negara dengan baik. "Dan saya bilang ke Jokowi, jangan khawatir kalau sisa pekerjaan masih banyak yang harus ditingkatkan di masa depan. Kewajiban saya meningkatkan hingga sesuai dengan kemampuan negara. Dan kemudian Insya Allah ekonomi kita semakin baik hingga Bapak pun bisa meningkatkan lagi di masa yang akan datang," papar SBY. SBY mengungkapkan, penegakan hukum sudah semakin baik dan kehidupan berdemokrasi saat ini juga sudah semakin matang. "Saya juga berpesan, sejalan dengan transformasi yang dilakukan bangsa Indonesia dan ini selalu saya ingatkan, ada dua hal penting dalam kehidupan bernegara juga kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, yaitu demokrasi yang makin matang dan berkualitas. Hukum dan keadilan juga semakin tegak," demikian pesan SBY. (fs) |
| Kalau Jokowi Mau Hemat Anggaran, PDI-P Harusnya Dukung Pilkada Lewat DPRD Posted: 12 Sep 2014 09:12 PM PDT  Hal ini yang disampaikan Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada Yandri Susanto. Politisi dari Partai Amanat Nasional ini menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) seharusnya mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan keinginan presiden terpilih Joko Widodo untuk melakukan penghematan anggaran di pemerintahannya mendatang. "Kalau Jokowi mau hemat anggaran, harusnya (PDI-P) dukung pilkada lewat DPRD. Aneh kalau sekarang PDI-P menolak," kata Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari Fraksi PAN Yandri Susanto dalam diskusi 'Pilkada Untuk Siapa?' di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2014), seperti diberitakan KOMPAS.COM. Yandri menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah baik Guberbur, Bupati dan Walikota bisa memakan dana hingga Rp 80 triliun. Pasalnya, ada 500 lebih kabupaten dan kota yang akan melaksanakan pilkada. "Kalau mau penghematan anggaran ini momennya. Rp 80 Triliun, itu yang tertulis, belum yang di belakang layar," ujarnya. Selain masalah anggaran, menurut dia, pilkada tak langsung juga memiliki banyak keuntungan lain seperti menghindari konflik sosial antar masyarakat. "Cost sosial terlalu tinggi. Antarkampung bisa perang, antarkampung bisa blok-blokan. Cost sosial begitu mahal," ujarnya. RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan. Semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditambah Partai Demokrat, mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD dengan alasan antara lain untuk penghematan anggaran negara, meminimalisir money politic dan menghindari konflik sosial yang kerap mewarnai Pilkada Langsung yang sudah dipraktekkan selama 10 tahun terakhir ini. |
| Putra Jaksa Agung Ada di Tim Transisi Jokowi? Posted: 12 Sep 2014 07:00 PM PDT  Abraham Arief, putra tertua Jaksa Agung Basrief Arief, mantan Direktur PT Trimegah Securitas terkait erat dengan Sofyan Djalil, Sunata Tjiterosampurno dan James Riady. Masing-masing mereka adalan komisaris utama, komisaris dan pemilik PT Trimegah Securitas, dimana Abraham Arief pernah bekerja belasan tahun disana dan sekarang menjadi anggota tim transisi presiden terpilih Joko Widodo. Tentu saja keberadaan anak Jaksa Agung di Tim Transisi secara etis tidak dapat dibenarkan dan potensial menjerumuskan kasus korupsi Joko Widodo menjadi alat penekan di pihak Jaksa Agung untuk melakukan transaksi politik dan ekonomi. Jaksa Agung Basrief Arief terbukti menyembunyikan benturan kepentingan (conflict of interest) dirinya pada pengusutan kasus korupsi Bus Trans Jakarta, di mana Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Ketua Timses Jokowi saat Pilkada Surakarta Bimo Putranto beserta salah satu donatur utama Jokowi dalam pilkada DKI dan pemilu presiden David Herman Jaya diduga terlibat sebagai pelaku dan otak tindak pidana korupsi di Bus Trans Jakarta TA 2013, yang nerugikan negara Rp 54 miliar. Informasi ini akan menjadi pembenaran atau legitimasi dari tendensi keberpihakan Jaksa Agung atau penyidik kejaksaan dalam mengusut tuntas keterlibatan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, pada korupsi pengadaan Bus Busway dan Reguler pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Perbuatan Jaksa Agung yang diindikasikan melindungi koruptor-koruptor utama pada kasus korupsi Bus Trans Jakarta tidak saja merupakan pelanggaran hukum dan etika karena Jaksa Agung tidak full disclosure sejak awal penangangan kasus itu oleh penyidik kejaksaan agung, melainkan juga sudah merupakan praktek mafia hukum dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Edi Syahputra Direktur Eksekutif Jaringan Advokadi Publik (JAP) mengatakan, penyidik memang memiliki hak diskresi menetapkan strategi penyidikan. Namun, mencuatnya informasi mengenai keterlibatan salah satu anak Jaksa Agung sebagai tim transisi Jokowi, menyebabkan publik memiliki hak untuk mempertanyakan profesionalisme, integritas dan transparansi penyidikan kasus korupsi pengadaan Bus Trans Jakarta, yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan kroni-kroninya. "Rakyat memiliki hak dan kepentingan mempertanyakan keseriusan penyidik Kejagung menuntaskan kasus korupsi Bus Trans Jakarta, terutama dalam hal penetapan status tersangka Joko Widodo, Bimo Putranto dan seterusnya. Jangan sampai kasus korupsi Jokowi menjadi komoditas dagang sapi antara Jaksa Agung dan penyidik dengan Jokowi," ujar Edi, seperti dikutip Asatunews, Rabu 10 September 2014. Selain itu, praktisi hukum dan aktifis anti korupsi, Junaidi berpendapat, sikap Jaksa Agung Basrief Arief yang diduga melindungi para terduga korupsi Bus Trans Jakarta sangat berbahaya karena akan menjadikan hukum sebagai komoditas politik, di mana penyidik kejagung atau Jaksa Agung sangat mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang dengan modus dagang sapi atau transaksi. "Bisa saja transaksinya terkait kursi anggota kabinet atau konsesi ekonomi. Atau bisa kedua-duanya. Bayangkan saja, seorang Jaksa Agung memaksa minta 10 atau 15 kursi menteri kepada presiden terpilih, yang jika tidak dipenuhi, Jaksa Agung dan atau penyidik mengancam akan menetapkan Jokowi sebagai tersangka," tegas Junaidi, Rabu 10 September 2014 di Jakarta. Junaidi mengatakan bisa saja sebaliknya. Anggap saja Jaksa Agung tidak mengancam Jokowi dijadikan tersangka, namun Jokowi menjanjikan beberapa kursi menteri, uang suap dalam jumlah besar atau lainnya, bilamana Jaksa Agung atau penyidik bersedia tidak menjadikan Joko Widodo, Bimo Putranto, David Herman Jaya dan seterusnya, sebagai tersangka korupsi Bus Trans Jakarta TA 2013. Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik mengatakan, Jaksa Agung wajib segera mengklarifikasi informasi mengenai anaknya yang berada di Tim Transisi Jokowi. "Jika benar, Jaksa Agung harus segera mengundurkan diri dan diberi sanksi sesuai hukum berlaku. Kemungkinan telah terjadi kesepakatan jahat antara pihak Kejaksaan Agung dengan Joko Widodo harus menjadi prioritas tertinggi untuk diselesaikan Presiden SBY, selaku atasan Jaksa Agung Basrief Arief," pungkasnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu 10 September 2014 di Jakarta. *sumber: asatunews.com |
| Soal RUU Pilkada, Hidayat Tegaskan Kader PKS Tak Ada yang 'Mbalelo' Posted: 12 Sep 2014 06:40 PM PDT  "PKS akan tetap solid dalam konteks formal," kata Hidayat saat dijumpai di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jumat (12/9), seperti diberitakan ROL. Terkait Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang tidak setuju dengan RUU Pilkada, ia mengatakan hal tersebut merupakan pendapat pribadi dan orang yang bersangkutan memahami konstitusi bahwa yang membuat undang-undang adalah DPR. "Bahwa orang, pribadi punya wacana boleh saja. Tapi setiap orang pasti akan punya keputusan dan kader akan melaksanakan keputusan," katanya. Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan adalah misinformasi bila pendapat Nur Mahmudi disebut sebagai penentangan terhadap partai. Menurut dia, anggota DPRD adalah wakil yang dipilih sendiri oleh rakyat sehingga seharusnya rakyat percaya dengan wakil yang telah dipilihnya. Ia juga membantah dengan dipilih oleh DPRD akan menutup kemungkinan keberadaan tokoh independen untuk maju ke pemilihan kepala daerah. "Tetap terbuka, dicalonkan oleh anggota DPRD melalui parpol atau mereka mencalonkan diri kemudian didukung parpol, semuanya serba terbuka," katanya. Ia juga menjelaskan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memaksimalkan pengawasan agar tidak terjadi korupsi di DPRD. Bila kandidat terbukti melakukan politik uang, lanjutnya, ia akan didiskualifikasi, termasuk ketika ia sudah terpilih menjadi bupati atau gubernur. Selain itu, ia juga mengatakan pemilihan kepala daerah oleh DPRD menghemat anggaran belanja negara sehingga dapat dipakai untuk program nasional. |
| PKS Tidak Setuju Ahok Dilaporkan ke Polisi, Tapi... Posted: 12 Sep 2014 06:32 PM PDT  Ia menyatakan tidak setuju dengan rencana tersebut. Menurut Sani (sapaan Triwisaksana), fraksi partainya tidak ikut serta dalam pelaporan karena para anggota Fraksi PKS tidak merasa tersindir dengan pernyataan Ahok yang mengibaratkan anggota DPRD seperti calo yang tidak pantas diberi wewenang untuk memilih kepala daerah. "Biar saja mereka (DPRD dari partai lain) melakukan itu, tetapi kami tidak berbuat serupa. Kami tidak tersinggung karena tidak merasa melakukan tudingan itu," kata Sani, di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/9/2014), seperti diberitakan KOMPAS.COM. Meski demikian, Ketua DPW PKS DKI Jakarta itu memaklumi adanya upaya untuk melaporkan Ahok ke kepolisian. Dia menyayangkan pernyataan Ahok yang menyebut anggota DPRD suka memeras dan memperbudak lembaga eksekutif. Sani menganggap bahwa Ahok tak sepantasnya melontarkan pernyataan yang justru dapat memperlambat agenda pembangunan, seperti pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015. "Semestinya, pejabat publik yang menjabat sebagai wakil gubernur menunjukkan sikap yang bijak dan menyejukkan semua pihak terkait. Kalau RAPBD terlambat disahkan, kondisi itu akan menimbulkan keterlambatan pada proses pembangunan daerah. Yang dirugikan masyarakat juga," ucap Sani. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik berencana melaporkan Ahok ke kepolisian untuk kasus pencemaran nama baik. Hal itu sehubungan dengan pernyataan Ahok yang menilai DPRD laiknya calo yang tak pantas diberi wewenang untuk memilih kepala daerah. "Kami menyayangkan saja perbedaan pendapat ini disertai dengan kata-kata yang merendahkan lembaga DPRD. Jadi dalam waktu dekat pasti akan kami laporkan ke pihak kepolisian," kata Taufik, di Gedung DPRD DKI, Jumat (12/9/2014). |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar