Sabtu, 27 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

UU Pilkada Disahkan, Kandang Banteng Guncang

Posted: 27 Sep 2014 06:00 AM PDT

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diambang kehilangan kursi Wali Kota Semarang, Jawa Tengah, menyusul disahkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

Kursi Wali Kota yang selama ini dipegang PDI P ini bakal terjungkal, mengingat partai-partai Koalisi Merah Putih diperkirakan bakal mendominasi Gedung DPRD Kota Semarang.

Di Pemilihan Legislatif 2014, PDI P memang tampil sebagai jawara dengan meraih 16 kursi dari kursi DPRD.

Meski demikian, kursi Koalisi Merah Putih lebih merata dan apabila digabungkan mampu mengalahkan PDI P.

Di Kota Semarang, partai Gerindra memiliki 7 kursi, PKS memiliki 6 Kursi, PAN memiliki 6 Kursi, dan Golkar 5 kursi. Dengan kata lain, Koalisi Merah Putih mampu memiliki 24 kursi legislatif.

Kehadiran PKB yang memiliki 4 kursi dipastikan tidak mampu mengalahkan Koalisi yang dimotori Partai Gerindra.

PDI P masih kalah empat suara dari KMP. Bahkan, PDI P bisa kalah mengusung Hendrar Prihadi kembali menjadi Wali Kota Semarang, apabila Partai Demokrat yang punya 6 kursi turut merapat ke KMP.

Namun, meski Koalisi Merah Putih di Semarang sekarang sedang berada di atas angin, namun  anggota dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), Agus Budi Margono, menyatakan belum mau berbicara soal kemungkinan kemenangan yang ada di depan mata tersebut.

"Kita belum melihat sejauh itu. Masih melihat perkembangan terakhir nanti apakah nanti peraturannya akan diikuti PP berikutnya terkait mekanisme pemilihan 2015," kata Agus, Jumat, 26 September 2014.

Yang jelas, kata Agus,  ada dua catatan penting atas disahkannya Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.

Agus menilai anggota dewan harus lebih peka melihat dinamika politik di masyarakat dan punya komitmen anti-politik uang.

"Pertama, harus lebih peka terhadap kondisi riil, sehingga memilih kepala daerah seperti apa juga harus melihat dinamika masyarakat. Kedua, komitmen antikorupsi menjadi pegangan sistem apapun yang sekarang diputuskan," ungkap Agus.

Agus menyatakan menghormati keputusan DPR RI mengesahkan Undang-undang Pilkada. Setelah disahkan, wewenang Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan ke DPRD. "Pilihan tidak langsung ini, kualitas demokrasi politik uang bisa terminimalisisir, bahkan tidak terjadi," ujar Agus menambahkan. (fs)

KPK Tutupi Kasus Korupsi Ketua Pokja Tim Transisi?

Posted: 27 Sep 2014 05:00 AM PDT

KPK dicurigai bermain mata dengan tim transisi Jokowi - JK terkait suap yang diduga melibatkan Ketua Pokja Energi, Ari Soemarno.

Kasus suap Tetraethyl Lead(TEL) oleh Innospec Ltd, perusahaan energi asal Inggris, terjadi pada tahun 2005.

Untuk menunda penerapan bensin bebas timbal (yang semestinya sudah diterapkan sejak 1999), Innospec Ltd terbukti menyuap Direktur pengolahan Pertamina saat itu, Suroso Atmomartoyo dan Dirjen migas Kementrian ESDM Rahmat Sudibyo.

Innospec Ltd produsen zat tambahan bahan bakar TEL menyuap pejabat migas Indonesia sebesar US$ 8 Juta agar menunda penerapan bensin bebas timbal.

Pengadilan Southwark Crown Inggris telah menjatuhkan denda kepada Innospec Ltd sebesar US$ 12,7 Juta karena terbukti menyuap pejabat pejabat migas Indonesia sebesar US$ 8 Juta.

Kasus ini kemudian ditangani KPK sejak 2011, namun seolah mandek. Adakah Arie Soemarno, yang diduga kuat sebagai penghubung dan dalang utama dibelakang kasus ini, bermain mata dengan KPK?

Kini, dalam posisi Ari Soemarno sebagai Ketua Pokja Energi, KPK semestinya berani mengungkap kasus tersebut untuk kebaikan rakyat dan Jokowi - JK. (fs)

Zatapi Gate, Siap Hantui Pemerintahan Jokowi

Posted: 27 Sep 2014 04:00 AM PDT

Pemilihan Ari Soemarno sebagai Ketua Pokja Energi di rumah transisi membuat banyak orang mengerutkan kening.

Jokowi, mengaku ingin memberantas mafia migas, namun keputusannya meletakkan Ari Soemarno sebagai ketua pokja energi di tim transisi membuat rakyat harus siap mengantisipasi kemungkinan terburuk.

Inilah sedikit kisah perjalanan Ari Soemarno, The Invisible Hand dalam Zatapi Gate.

Kasus ini berawal saat Ari Sumarno menjabat Dirut pertamina 2006 – 2009. Ari mempelopori impor minyak Zatapi dari Malaysia melalui Gold Minor International Ltd sebesar 600 ribu barel pada akhir tahun 2007 yang diklaim menghemat anggaran negara sebesar US$ 3 Juta.

Kasus yang kemudian terkenal dengan Zatapi Gate ini sebenarnya adalah pengoplosan minyak  dari Sudan dan Australia.  Minyak jenis ini belum di kenal dipasar dunia.

BPK atas permintaan pansus bbm DPR RI dalam audit investigatifnya menyebutkan potensi kerugian Negara dalam kasus impor minyak Zatapi ini sebesar Rp 427 Milyar.

Dalam kasus ini 4 orang jajaran Pertamina telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Khrisna Damayanto(Vice Presedent Redana), Burhanudin(Ketua tim lelang), Sofrinaldy(Manajer perencanaan direktorat pengolahan), Heri purwoko (staf rencana operasi direktorat pengolahan)

Ari Soemarno sebagai otak dari skandal Zatapi gate ini tetap tidak tersentuh hukum, hingga hari ini.

Bila Jokowi terus membiarkan Ari berada dalam lingkar terdekatnya, tak mustahil, sebuah kasus serupa Zatapi Gate akan menghantui Indonesia lagi. (fs)

Jokowi Tunjuk Mafia Migas Jadi Ketua Pokja Energi di Tim Transisi

Posted: 27 Sep 2014 03:00 AM PDT

Pro kontra pencabutan subsidi dan  kontroversi pemberantasan mafia migas menjadi isu utama media nasional.

Rakyat semakin sadar bahwa kelangkaan BBM atau penyebab kenaikan BBM selain beratnya beban subsidi yang mendekati angka 400 Triliun/tahunnya adalah akibat adanya salah urus tata kelola migas nasional.

Adanya kejahatan terstruktur, sistematis dan masif dalam pengelolaan migas yang selama ini sangat sepi dan jauh dari liputan media tak lain karena kuatnya backing para mafia migas ini dan bahkan dilindungi pusat-pusat kekuasaan.

Besarnya sumber daya dari bisnis gelap migas ini membuat para pemain utamanya seolah kebal hukum, mampu membangun jejaring di segala lini, terutama disektor sektor yang berhubungan langsung dengan pengelolaan migas seperti Kementrian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, Pertamina, dan PT Petral.

Ari Soemarno mantan direktur utama Pertamina yang juga pendiri sekaligus mantan  Dirut PT Petral, anak perusahaan Pertamina berbasis di Singapura dengan tugas utama mengadakan suplai  BBM impor untuk menutupi kebutuhan dalam negeri ini adalah salah satu dari beberapa orang  nama besar, God Father mafia migas Indonesia, selain Purnomo Yusgiantoro di hulu dan M Riza Chalid yang kini di Petral.

Kuatnya posisi Ari Soemarno yang juga saudara kandung Rini Mariani Soemarno (Menperindag di era Megawati) dalam pusaran politik migas terbukti dengan ditunjuknya Ari menjadi ketua kelompok kerja (pokja) bidang energi pada kantor transisi Jokowi untuk menyusun road map energi pemerintahan Jokowi JK.

Ari Soemarno bahkan kemudian masuk menjadi salah satu calon kuat Menteri ESDM, posisi yang sangat strategis dalam kabinet.

Dari indikator ini bisa dilihat bagaimana para mafia migas berusaha tetap eksis dalam pemerintahan, siapapun yang berkuasa.

Niat Jokowi memberantas mafia migas dengan akan membentuk satgas mafia migas namun justru menunjuk seorang God Father mafia migas menyisakan pertanyaan.

Apakah Jokowi betul-betul tak tahu rekam jejak Ari Soemarno, atau sengaja meletakkan Ari Soemarno untuk kepentingan kelompok PDI P? (fs)

[Kisruh RUU Pilkada] Berita Bendera PKS Dibakar Demonstran Mendunia

Posted: 27 Sep 2014 02:50 AM PDT


Sidang Paripurna DPR RI yang mensahkan RUU Pilkada berlangsung panas. Bukan saja didalam gedung DPR tempat sidang berlangsung, tapi juga diluar gedung dimana massa demonstran ikut berunjuk rasa. Salah satu yang jadi tumbal adalah pembakaran bendera PKS oleh massa demonstran yang tidak setuju Pilkada lewat DPRD. PKS yang menjadi motor utama Koalisi Merah Putih menjadi sasaran utama amuk massa. (Baca: Koalisi Merah Putih Menangkan RUU Pilkada, PKS: Soliditas Kami Sudah Teruji!)

Insiden pembakaran bendera PKS ini bahkan diberitakan oleh koran Myanmar hari ini, Sabtu (27/9/2014), lengkap dengan foto saat bendera PKS yang berukuran besar itu diamuk massa.

Siapa yang membakar dan siapa provokator aksi pembakaran bendera PKS? Berikut kami kutip dari liputan TEMPO.

Kisruh RUU Pilkada, Bendera PKS Dibakar

Sejumlah kepala daerah yang menolak disahkannya opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah membakar bendera Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di pintu masuk gedung DPR. Bendera PKS dibakar lantaran partai berlambang bulan sabit kembar itu mendukung disahkannya opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD.

"Turunkan (bendera PKS). Bakar saja, bakar," kata mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Jumhur Hidayat yang memimpin orasi, Kamis, 25 September 2014.

Awalnya, bendera PKS berukuran 3 x 2 meter itu dipasang oleh massa PKS yang berunjuk rasa pada pukul 13.15 WIB. Namun tak sampai 15 menit, puluhan massa PKS bubar tanpa alasan. Bendera itu sempat berkibar di atas pagar masuk Kompleks Parlemen, Senayan.

Tepat pukul 14.00 WIB, sejumlah kepala daerah dan sekitar 300 massa gabungan berbagai organisasi masyarakat mendatangi lokasi bekas unjuk rasa massa PKS tadi. Mereka tergabung dalam serikat buruh, organisasi mahasiswa, dan serikat petani. Beberapa orang dari mereka langsung menurunkan bendera PKS itu, dan membakarnya. Mereka meneriaki gedung DPR yang intinya menolak pilkada lewat DPRD.

Di tengah proses pembakaran, massa memasang sejumlah bendera organisasi masyarakat mereka tempat bekas bendera PKS. Menurut pantauan Tempo, sekitar delapan bendera baru kini terpasang menggantikan bendera PKS.

Setelah itu, satu per satu para kepala daerah itu berorasi di atas kendaraan pikap yang mereka bawa dalam berunjuk rasa. Di antaranya Bupati Nias, Sumatera Utara; Bupati Karawang, Jawa Barat; Bupati Batubara, Sumatera Utara; dan Wali Kota Bandar Lampung.

Jumhur menolak untuk diwawancarai setelah dirinya berorasi. Jumhur bergegas masuk menuju gedung DPR bersama beberapa pengawalnya. Begitu juga para kepala daerah dan pimpinan organisasi masyarakat di sana. Tak ada yang mau menanggapi soal pembakaran bendera PKS itu.

(Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2014/09/25/078609655/Kisruh-RUU-Pilkada-Bendera-PKS-Dibakar)

Sampai saat ditulisnya berita ini, belum ada tanggapan dari PKS atas aksi pembakaran bendera PKS ini. 

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menyebut kemenangan lewat voting RUU Pilkada menunjukkan soliditas parpol Koalisi Merah Putih. "Alhamdulilah kami teruji dengan beragam dinamikanya," kata Hidayat di Gedung DPR, Jumat (26/9/2014).

"Soliditas kami bukan atas dasar kalah menang atau dapat apa. Tapi bangunan soliditas kami adalah ideologi. Koreksi berbagai penyimpangan kami siap di luar pemerintahan," tegas Hidayat. (ibn)

Bandung Islamic Festival 2014

Posted: 27 Sep 2014 02:33 AM PDT


Dalam rangka HUT Pemerintah Kota Bandung tahun 2014 akan merayakan hari jadinya yang ke 204, dan sebagai dukungan dan partisipasi serta memeriahkan HUT Kota Bandung maka MJ Production dan Pemerintah Kota Bandung serta Masyarakat Ekonomi Syariah Bandung Raya dan Jawa Barat mengadakan kegiatan:

1.    Bandung Islamic Fair 2014 yang akan dilaksanakan tanggal 27 sd 28 September 2014 di Trans Studio Bandung, adapun kegiatannya terdiri dari:

a.    Festival Nasyid Bandung
b.    Pentas Seni Tradisional Jawa Barat
c.    Pemotongan Tumpeng HUT Kota Bandung oleh Kadisbud Kota Bandung
d.    Talkshow Fashion Muslim bersama Meyda Sefira, Ghaida Tsuraya
e.    Hijab Clinic bersama Zoya
f.    Pentas Band La Luna dan MJ Soul Band
g.    Penyerahan hadiah bagi pemenang lomba-lomba dan Bandung Sharia Award 2014 oleh Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil

2.    Bandung Takbir Akbar yang akan dilaksanakan tanggal 4 Oktober 2014 di Lapangan Tegallega Bandung

a.    Pawai Obor Takbir Akbar
b.    Pentas Marawis
c.    Deklarasi Bandung Pusat Fashion Muslim Dunia oleh Walikota Bandung Bapak Ridwan Kamil
d.    Fashion Show oleh Shafira, Zoya, Encyclo & Mezora, Band DYGTA
e.    Tausiah oleh Ustad Solmed
f.    Pentas FIDA D'Academy Indosiar
g.    Pengumuman pemenang kelompok pawai obor antar kecamatan se Kota Bandung oleh Dewan Juri dan Walikota Bandung
h.    Takbir Akbar
i.    Acara dibawakan oleh April Jasmine

Kegiatan Bandung Islamic Festival Merupakan sebuah pembauran kegiatan bernuansakan Islam sebagai induk implementasi. Berdiri  sebagai sebuah aktivitas informasi untuk dapat dirasakan oleh siapapun dan dari kalangan manapun. Untuk sebuah misi yang kuat dan terpola sangatlah penting untuk membangun dan menciptakan identitas agar mudah diterima dan diingat hingga melahirkan "awareness", Bandung adalah sebuah kota yang memiliki budaya islami yang kuat, dengan penduduk yang sangat padat dan heterogen. Disamping terkenal dengan banyak musisi nasional maupun internasional  muncul dari kota Bandung alangkah baiknya jika kegiatan Bandung Islamic Festival ini dapat menjadi kegiatan pioner Bandung sebagai kota budaya Islam, yang menyatukan keberaneka ragaman budaya bangsa.

Tujuan dari event Bandung Islamic Festival adalah menciptakan sebuah kegiatan budaya Islam dengan lingkup internasional sehingga Bandung menjadi pioner bagi terciptanya masyarakat Islam yang madani, menyuguhkan budaya-budaya dan seni Islam yang ada di Bandung sebagai akar budaya bangsa, menarik perhatian masyarakat muslim Bandung pada khususnya, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia pada umumnya dan media, menjadikan kegiatan Bandung Islamic Festival sebagai ajang tahunan Kota Bandung yang dapat meningkatkan pariwisata dan budaya setempat, sebagai ajang promosi Kota Bandung di tingkat nasional maupun internasional dan dapat mendatangkan turis domestik maupun asing berkunjung ke Bandung Jawa Barat. Demikian rilis tertulis yang diterima PIYUNGAN ONLINE.

Pilkada Langsung Pro Cukong, Tak Pro Rakyat

Posted: 27 Sep 2014 02:30 AM PDT

Cendekiawan Muda, Yudi Latif, menegaskan, kepala daerah hasil dari pilkada langsung selama ini ternyata lebih hormat kepada pemodal daripada rakyat yang memilihnya.

"Belum tentu pilkada langsung menghasilkan pemimpin yang respect kepada rakyat langsung memilihnya, faktanya pemimpin itu banyak yang respek kepada pemodal mereka," ujarnya dalam acara halaqah kebangsaan, Jum'at, 26 September 2014 malam di pondok pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur.

Yudi Latif memaparkan, sikap respek (hormat) pemimpin terhadap rakyatnya ini sangat penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Pasalnya, karakter demokrasi yang harusnya berkembang adalah demokrasi cinta kasih.

"Cinta kasih tertinggi itu adalah respek, oleh karenanya kepala daerah itu harus respek terhadap rakyatnya, itu makna demokrasi di Indonesia," tuturnya.

Disebutkan Yudi Latif, sebenarnya isu utama yang patut dibicarakan masyarakat tidak terpaku pada langsung atau tidaknya sebua pilkada. Hal terpenting adalah nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam alam demokrasi harus terjaga secara baik.

"Kalau saat ini kembali ke pilkada tak langsung, sesungguhnya kita sudah punya modal karena sudah pernah melakukannya, namun, yang penting saat ini yang menjadi perhatian adalah para anggota dewannya," terang penulis buku Negara Paripurna ini.

Selain itu, kepada para anggota dewan yang saat ini memiliki hak untuk memilih kepala daerah, dihimbau agar lebih mementingkan daulat rakyat dibanding uang sogokan yang berpotensi ditawarkan kepada mereka oleh para calon pemimpin kepala daerah.

"Anggota dewan tak boleh menjauhkan dari daulat rakyat itu kuncinya," pungkasnya. (fs)

[Tolak Temui Tim Transisi] Ketua KPK : Ada Tugas Maha Penting

Posted: 27 Sep 2014 02:00 AM PDT

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad memilih untuk tidak menemui rombongan tim transisi Jokowi-JK yang datang ke kantor KPK, Jumat, 26 September 2014.

"Rapat internal antara pimpinan dan pejabat struktural KPK sepakat agar sementara tim transisi bertemu dengan pejabat struktural saja," kata Ketua KPK Abraham Samad.

Samad menjelaskan, pihaknya memberi mandat kepada pejabat struktural untuk menemui rombongan tim transisi Jokowi-JK, karena jajaran pimpinan tak meninggalkan pekerjaan saat itu.

"Ada tugas yang maha penting yang tidak bisa juga kami (pimpinan) tinggalkan," jelasnya.

Tim transisi ke KPK dengan agenda kerjasama pemberantasan korupsi untuk pemerintahan mendatang. (fs)

"Many people are like garbage trucks"

Posted: 27 Sep 2014 02:00 AM PDT


Kemarin sore aku anter anakku Kevin potong rambut.

Subhanallah tukang cukurnya galak dan emosian. Amsyong bener ane :)

Dari pertama Kevin mau duduk, si tukang cukur udah bilang NTAR! Kaku mukanya, sambil menyiapkan kayu tambahan buat didudukin. Kenapa kok ngga bilang, "Eh bentar-bentar dek, Aa tambahin ini dulu." sambil senyum ramah. Ee ini ketus banget.

Aku lalu minta Kevin dipotong cepak begini dan begitu.
Namanya orang lagi nyolot sejak awal ya, dia langsung emosional:

"Situ tau ngga sih cepak itu apa??"

Whaaaaaaat?
Glek.

"Ayo, Kevin pulang."
Hampir aja aku bilang gitu. Tapi saat itu aku diem aja bengong dimarahin tukang cukur, hahaha.

Kalo kujelasin juga ntar malah nambah amarah, "Ya udah terserah mas aja" kataku.

Eh malah dia ngomel-ngomel apa gitu, pake tarik nafas segala. Kaya keseeel banget. Mungkin lagi berat hidupnya?

Ya sudah lah, aku duduk. Dan Kevin tetep dipotong dengan rapi. Tidak lupa bayar sepuluh rebu plus senyuman dan ucapan terimakasih yang ramah atas pelajaran sore itu.

Jadi inget tulisan yang banyak di-share kemana-mana tentang Hukum Truk Sampah oleh David J. Pollay.

"Many people are like garbage trucks. They run around full of garbage, full of frustration, full of anger, and full of disappointment. As their garbage piles up, they look for a place to dump it. And if you let them, they'll dump it on you. So when someone wants to dump on you, don't take it personally. Just smile, wave, wish them well, and move on. Believe me. You'll be happier."
Banyak orang seperti truk sampah. Mereka berjalan keliling membawa sampah seperti: frustrasi, kemarahan, kekecewaan. Seiring dengan semakin penuh kapasitasnya, semakin mereka membutuhkan tempat untuk membuangnya, dan seringkali mereka membuangnya kepada Anda. Jangan ambil hati, tersenyum saja, lambaikan tangan, doakan mereka, lalu lanjutkan hidup. Percayalah, hidupmu akan lebih bahagia.

(Ardian Squ Candra)

Unggul dari Opsi Pilkada Langsung, Inilah Kemenangan Demokrasi Pancasila

Posted: 27 Sep 2014 01:30 AM PDT

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengutarakan alasan pilkada harus lewat DPRD. Banyak keburukan yang terjadi selama pilkada langsung dilaksanakan sejak 2005 lalu.

Sekjen DPP PPP Romahurmuziy atau Romi menilai, pelaksanaan pilkada langsung pada dasarnya baik. Namun harus diakui banyak kelemahan.

"Pilkada langsung itu baik. Tapi disitu menimbulkan pengrusakan, money politik, politik balas budi, ada politik uang kembalian. Ini hal-hal yang tidak bisa kita tutup mata begitu saja," kata Romi, disela Rapat Pleno PPP di Balai Kartini, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat, 26 September 2014.

Lebih lanjut Romi menegaskan, PPP selama ini tidak anti dengan pelaksanaan pilkada langsung yang sudah berjalan. Namun, sikap PPP memilih pilkada tak langsung, merupakan upaya untuk mencegah adanya keburukan dari proses pilkada langsung.

"Kita nggak anti, bahkan kita sangat pro karena itu kemewahan berdemokrasi. Tapi di sana ada upaya untuk mencegah keburukan," urainya.

"Jadi apa yang terjadi semalam merupakan kemenangang demokrasi Pancasila," tutup Romi. (fs)

Awas, Komunisme Muncul Bila Pancasila Cuma Jadi Simbol

Posted: 27 Sep 2014 12:45 AM PDT

"Munculnya Radikalisme dan laten Komunisme ini disebabkan oleh terkisisnya nilai-nilai Pancasila yang hanya di jadikan simbol oleh negara. Hal ini bisa terjadi karena dikebirinya UUD 45 hasil amandemen yang tidak sesuai Pancasila," kata Direktur Eksekutif The Jakarta Institute, Rahmat Sholeh.

Dalam diskusi bertajuk, "Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Upaya Menangkal Radikalisme Agama dan Laten Komunisme" di Gallery Caffe, Cikini, Jakarta, Jumat, 26 September 2014, Rahmat mengatakan pentingnya kembali ke UUD 1945.

"Jadi jika kita ingin menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita harus kembali dulu ke UUD 45, selama itu tidak dilakukan maka hanya onani wacana," lanjut Rahmat.

Oleh sebab itu, lanjut Rahmat di pemerintahan Jokowi-JK diharapkan agar lebih memperhatikan kondisi bangsa yang sudah terkikis karena hanya menjadikan Pancasila sebagai simbol.

"Saya yakin jika pemerintah menerapkan Pancasila dalam sistem berbangsa dan bernegara Indonesia akan maju dan sejahtera," ujarnya. (fs)

[Hasil Pembekalan KMP] Prabowo dan Koalisi Merah Putih Dukung Jokowi - JK

Posted: 27 Sep 2014 12:00 AM PDT

Kejutan datang dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan Prabowo Subianto. Prabowo dan segenap jajaran kader KMP mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang.

Namun, dukungan itu diberikan dengan syarat,  pemerintah mendatang harus pro kepada rakyat.

"Tadi sudah jelas sikap kita. Kita akan mempertahankan membela kepentingan bangsa negara rakyat yang berdasarkan Pancasila UUD 1945," kata Prabowo usai memberi arahan kepada anggota DPR RI dari KMP di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 Desember 2014.

"Jadi kalau pemerintah yang akan datang, kalau pro rakyat, pro Pancasila, pro UUD 1945, akan membela kepentingan bangsa Indonesia, kekayaan Indonesia di tangan orang Indonesia, kita akan dukung, tegas itu, tidak ada keragu-raguan," sambung Prabowo.

Namun, Prabowo mengatakan dengan tegas akan menentang kebijakan pemerintah Jokowi-JK apabila tidak pro kepada rakyat.

"Tapi kalau menjalankan agenda yang melemahkan Indonesia, yang merugikan rakyat, apalagi meneruskan agenda-agenda titipan asing, ya terpaksa kita harus melawan," tutup Prabowo sembari berlalu. (fs)

[Koalisi Merah Putih Diserang Pers Asing] Prabowo : Apa Urusan Mereka?

Posted: 26 Sep 2014 11:15 PM PDT

Serangan pers asing kepada Koalisi Merah Putih usai pengesahan RUU Pilkada, Jumat dinihari, 26 September 2014 membuat heran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Pers asing, ada urusan apa dia urus kita? Emangnya dia kasihan sama kita? Kalau rakyat kita miskin, dia kasian?," kata Prabowo.

"Ratusan juta rakyat miskin, apa dia kasian?,"imbuh Prabowo.

Prabowo mengaku heran dengan ulah pers asing yang  tidak seharusnya mencampuri urusan negara Indonesia. Apalagi menjelek-jelekkan dan mengatakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

Banyak orang miskin di Indonesia, kata Prabowo, tapi pihak asing tidak pernah peduli dengan itu. Tapi kenapa harus ikut-ikutan dalam persoalan UU Pilkada.

Prabowo melihat, ada kesengajaan pihak asing terus menyerang KMP. Karena, parpol-parpol di KMP dianggap menjadi penghalang bagi mereka untuk memeras Indonesia.

"Dia memang ingin Indonesia jadi sapi perahan, nggak boleh mati, karena harus diperah, harus dipelihara, kalau perlu gemuk, kasih rumput, tapi idungnya dicucuk. Itu yang mereka kehendaki dari dulu sampai sekarang," katanya.

Prabowo menegaskan, Koalisi Merah Putih ingin memberikan yang terbaik untuk negeri ini.

"Tujuan kita mulia.." kata Prabowo, di pembekalan kader KMP, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September 2014.(fs)

PDI P Tak Berpihak Pada Rakyat, Ini Buktinya!

Posted: 26 Sep 2014 10:45 PM PDT

PDI P belum legowo dengan keputusan DPR RI yang mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada

PDI P, yang selama ini berteriak membela wong cilik dan merasa membuktikan keberpihakannya dengan walk out pada paripurna DPR RI yang membahas kenaikan BBM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kini semakin meradang.

Keputusan DPR RI untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada, dianggap PDI P sebagai bentuk pengebirian hak rakyat.

Sungguhkah PDI P peduli pada rakyat? Jika sungguh peduli, mengapa PDI P ngotot wacana kenaikan BBM harus dilaksanakan?

Andi Arief, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana menolak anggapan tersebut. Andi menegaskan, PDI P mempertahankan pilkada langsung, semata-mata karena ingin berkuasa.

"Karena keinginan mempertahankan pilkada langsung hanya untuk berhitung bagaimana berkuasa," ujar Andi, Jumat, 26 September 2014.

Alangkah menggelikan, jika PDI P mengklaim berpihak pada rakyat namun menolak 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat.

Apakah 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat terlalu berat untuk dilaksanakan PDI P?

Apa saja 10 syarat yang diajukan Demokrat itu?

(1) Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota.

(2) Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.

(3) Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.

(4) Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.

(5) Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

(6) Melarang Fitnah dan kampanye Hitam.

(7) Larangan Keterlibatan Aparat & Birokrasi Negara terhadap Calon atau Partai.

(8) Larangan pencopotan aparat birokrasi paskapilkada (paska pemilihan kepala daerah selesai)

(9) Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada.

(10) Pencegahan kekerasan dan pertanggungjawaban calon atas kepatuhan Para Pendukungnya.

Menilik dari 10 syarat di atas, tak heran PDI P menolaknya. 10 poin syarat tersebut menohok dan mengunci kader-kader PDI P. Padahal kesesepuluh syarat dari Partai Demokrat itu adalah untuk kepentingan rakyat.

Jika demikian, PDI P harus mulai memikirkan sebuah jargon baru, pengganti jargon "Partainya Wong Cilik", karena terbukti, PDI P tak pernah berpihak pada rakyat. (fs)

Andi Arief : PDI P Mau Pilkada Langsung Karena Ingin Berkuasa

Posted: 26 Sep 2014 10:00 PM PDT

Pernyataan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief sungguh layak disimak.

Andi Arief mengatakan keputusan final DPR bahwa pilkada lewat DPRD, adalah murni karena kesalahan PDI Perjuangan.

"PDI P dan partai lain yang memilih opsi pilkada langsung adalah penyebab hilangnya keterlibatan rakyat dalam pilkada," kata Andi Arief, Jumat, 26 September 2014.

Aktivis mahasiswa yang pernah menjadi korban penculikan rezim  Orde Baru ini mengatakan, tak seharusnya PDI P bersikukuh pada pendiriannya. Karena sesungguhnya, keinginan PDIP untuk pilkada langsung juga karena faktor kekuasaan.

"Karena keinginan mempertahankan pilkada langsung hanya untuk berhitung bagaimana berkuasa," ujar Andi.

Andi mengatakan, bukti PDI P haus kekuasaan, terlihat dari keengganan PDI P menerima syarat-syarat yang diajukan Demokrat.

Padahal, syarat menyangkut pilkada langsung itu  bersifat perbaikan pada beberapa sisi. Tapi, PDI P yang haus kuasa, malah menolak, hingga akhirnya opsi pilkada lewat DPRD yang menang.

"Nasi telah menjadi bubur. Hilangnya keterlibatan rakyat, akibat PDI P dan koalisinya mengabaikan peningkatan kualitas rekruitmen kepala daerah," katanya. (fs)

PKS: Pilkada Lewat DPRD, Kemenangan Demokrasi Indonesia

Posted: 26 Sep 2014 08:48 PM PDT



Jakarta – Kembalinya pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) dinilai sebagai kemenangan demokrasi Indonesia melawan demokrasi liberal. Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kehumasan (Kabid. Humas) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, Jumat (26/9).

Mardani mengatakan bahwa pilkada melalui DPRD memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengontrol proses pemilihan kepala daerah. "Membuat kita semua fokus agar proses politik terkontrol dan dapat ditingkatkan secara bertahap," ujarnya.

Dia juga menjelaskan dengan pilkada melalui DPRD, proses pemilihan menjadi lebih sederhana dan fokus ke arah substansi. "Ini juga merupakan penguatan parpol dan parlemen melalui akuntabilitas dan transparansi menjadi mudah," ungkapnya.

Tekait walk out-nya Partai Demokrat saat pengambilan voting RUU Pilkada, Mardani tetap memberi apresiasi. "Apresiasi pada Demokrat yang punya pendirian," pungkasnya.

Diketahui, hasil voting pengesahan RUU pilkada Jumat dini hari tadi menunjukkan total yang memilih pilkada langsung sebanyak 135 orang dan Pilkada tak langsung atau melalui DPRD sebanyak 226 orang.

Dari Koalisi Merah Putih (KMP), Partai Golkar memilih Pilkada secara langsung sebanyak 11 orang dan tidak langsung sebanyak 73 orang, PKS memilih tak langsung sebanyak 55 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) memilih tak langsung sebanyak 44 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memilih tak langsung sebanyak 32 orang dan Partai Gerindra memilih tak langsung sebanyak 22 orang.

Sedangkan dari kubu koalisi Jokowi-JK, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih Pilkada langsung 88 orang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memilih langsung 20 orang dan Partai Hanura memilih langsung 10 orang. Sementara itu, meskipun Partai Demokrat lebih memilih walkout, namun 6 kadernya memilih untuk berdiri dan mendukung Pilkada langsung. (al-intima.com)

KMP: RUU Pilkada Kado Terindah untuk Pemerintahan Jokowi

Posted: 26 Sep 2014 07:00 PM PDT


Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat 26 September 2014 dini hari.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan pengesahan RUU Pilkada yang sudah dibahas selama dua tahun itu bisa menjadi kado terindah untuk presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi.

"Ini adalah kemenangan demokrasi dan rakyat. Koalisi Merah Putih merasa ini adalah hadiah terindah bagi pemerintahan baru Jokowi, karena menghemat puluhan triliun dari proses pilkada," ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014. Demikian dilansir vivanews.

Menurutnya, keputusan pengesahan RUU Pilkada melalui DPRD sudah diambil secara transparan dan demokratis. Ke depan menurutnya para kepala daerah bisa fokus memikirkan rakyatnya.

"Kalau kami pelajari, tidak ada unsur yang bertentangan dengan Undang-undang. Kami tidak melihat ada unsur yang berbeda dengan Undang-undang Dasar. Mahkamah Konstitusi mestinya bisa melihat itu sebagai sebuah upaya yang komprehensif untuk menyempurnakan proses demokrasi," katanya.

Terkait sikap Partai Demokrat yang memilih walk out, Muzani melihat itu sebagai bentuk perjuangan mereka. Usulan agar 10 syarat itu menurutnya memang sulit direalisasikan. Karena draft RUU Pilkada langsung dan RUU Pilkada tidak langsung sudah disahkan di Komisi II.

"Harusnya itu dibicarakan di tingkat awal," ujarnya. (adi/vivanews)

Mayoritas Warga Inggris Menolak Pilkada Langsung, Alasannya Mirip di Indonesia

Posted: 26 Sep 2014 06:45 PM PDT


Pilkada Langsung di Inggris? 

Oleh Ganjar Widhiyoga*

Saat tanah air heboh karena sistem pilkada berubah jadi pilkada melalui DPRD, saya jadi tergelitik untuk membandingkan dengan sistem pemerintahan daerah di Inggris [1]. Ada 326 distrik di Inggris namun ternyata, hanya 16 distrik yang menerapkan pilkada langsung!

Distrik di Inggris memiliki status yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduknya. Distrik yang padat penduduknya biasanya dikategorikan sebagai metropolitan district. Distrik yang tidak terlalu padat dikategorikan sebagai non-metropolitan district. Ada non-metropolitan district yang dua jenjang (semacam DPRD tingkat I dan II) ada yang hanya satu jenjang, disebut unitary authorities. Selain distrik-distrik tersebut, masih ada 52 London borough yang membentuk Kota London. Nah, Kota London ini di Indonesia punya padanan yakni DKI Jakarta.

Meski berbeda-beda bentuk dan nama, semua distrik di Inggris awalnya tidak menggunakan pilkada langsung. Penduduk memilih anggota dewan (disebut councillors) dan para anggota dewan tersebut membentuk city council [2]. Kepala daerahnya adalah salah seorang councillor, dipilih oleh para anggota dewan tersebut sendiri. Jadi, dari councillor, oleh councillors tapi untuk rakyat sedistrik. Sistem ini kemudian dikenal sebagai sistem leader-cabinet.

Pilkada langsung pertama di UK dilaksanakan pada tahun 2000 untuk memilih Mayor of London (setara dengan Gubernur DKI). Bersama dengan pilkada ini, ada pemilihan umum untuk London Assembly (setara dengan DPRD DKI). Sejak saat itu, posisi Mayor of London ditentukan dengan pemilihan langsung bersamaan dengan pemilu untuk memilih anggota London Assembly.

Bersamaan dengan pemilihan Mayor of London, pemerintah UK mengeluarkan Local Government Act 2000 yang mengatur bentuk pemerintahan daerah di Inggris. Berdasarkan aturan ini, ada tiga bentuk pemda yang berlaku di Inggris: 1) leader-cabinet melalui pilkada tidak langsung, 2) mayor-cabinet melalui pilkada langsung, 3) mayor-council manager melalui pilkada langsung. Semua pemda di Inggris dapat meniru bentuk pilkada langsung seperti di London atau mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors yang selama ini berlaku. Masyarakat dapat berkontribusi dalam proses perubahan ini melalui petisi. Jika 5% penduduk menandatangani petisi untuk melaksanakan pilkada langsung, maka pemda akan menggelar referendum. Jika hasil referendum sepakat dengan pelaksanaan pilkada, maka pemerintah daerah tersebut mengubah bentuknya dari "leader-cabinet" ke "mayor-cabinet".

Sampai Januari 2011, hanya ada 40 referendum dan sebanyak 27 menolak mengubah bentuk ke pilkada langsung. Ada 13 pemda yang kemudian melaksanakan pilkada langsung. Di tahun 2012, dilaksanakan serangkaian referendum di 12 kota terbesar di Inggris. Ternyata hanya dua kota yang sepakat untuk melaksanakan pilkada langsung. Jadi, hingga saat ini, dari 326 distrik di Inggris, hanya 16 distrik yang melaksanakan pilkada langsung. Sebanyak 310 distrik lainnya mempertahankan bentuk pilkada melalui councillors [3].

Kenapa masyarakat di Inggris sebagian besar menolak proses pilkada langsung? Menurut Mike Barnes, proses pilkada langsung memakan uang yang sangat besar, baik uang pemda (yang digunakan untuk melaksanakan pilkada maupun untuk menggaji Mayor dan timnya) maupun uang kampanye. Alhasil, yang dapat memenangkan pilkada hanyalah mereka yang bermodal besar. Sistem councillor, di sisi lain, menekankan pada hubungan kedekatan dan rekam jejak councillors yang sudah dikenal oleh warga.

Argumen ini mirip dengan apa yang terjadi di Indonesia, saat pilkada menghabiskan anggaran pemda. Mengutip Fitra, "Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun." Ini tentu belum termasuk biaya kampanye dan politik uang (jika ada).

Meskipun demikian, ada kekhawatiran dari sebagian warga negara Indonesia bahwa pilkada melalui DPRD mencabut hak politik mereka. Menurut saya, ini kekhawatiran yang bersumber dari ketidakpercayaan kelompok tadi pada anggota DPRD. Tentu ini harus dipikirkan matang-matang oleh anggota DPRD dan partai politik. Menjadi tugas mereka untuk meyakinkan konstituen bahwa pilkada melalui DPRD tidak menjadi sarana abuse of power baru. Tugas kita sebagai masyarakat adalah terus mengawal proses pemerintahan dan memperbaikinya, termasuk dengan memilih anggota DPRD yang cakap dan dapat kita percayai di 2019 mendatang. Karena itu, saya sampai sekarang selalu menganjurkan untuk tidak golput!


____
[1] Inggris, bukan UK karena Scotland, Wales dan Irlandia utara yang menjadi bagian UK punya aturan yang cukup berbeda dengan Inggris/England.

[2] City council di Inggris merupakan lembaga legislatif sekaligus eksekutif. Kalau mengumpamakan dengan kondisi di Indonesia, ini seperti DPRD memilih Walikota/Bupati dari anggota DPRD sendiri, kemudian Walikota/Bupati tersebut membentuk kabinet berisi para Kepala Dinas dari anggota DPRD yang lain.

[3] Hartlepool dan Stoke-on-Trent pada tahun 2002 memilih menggunakan pilkada langsung namun masyarakat kemudian mengajukan petisi agar kedua distrik tersebut kembali ke sistem pilkada melalui councillors.

*Ganjar Widhiyoga, saat ini sedang menempuh studi doktoral di School of Government and International Affairs, Durham University, United Kingdom. Pada tahun 2012-2013, menempuh studi di School of Geography, Politics and Sociology, Newcastle University dan berhasil mendapatkan Postgraduate Certificate in Research Training.

(sumber: http://ganjarwy.com/2014/09/26/pilkada-langsung-di-inggris/)

Inilah Keunggulan Pilkada Lewat DPRD dengan UU Terbaru

Posted: 26 Sep 2014 06:38 PM PDT


JAKARTA - DPR sudah memutuskan pilkada kembali dipilih lewat DPRD. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, memaparkan sederet kelebihan pilkada dipilih wakil rakyat.

Fadli mengatakan, pilkada melalui DPRD sangat demokratis karena sesuai sila ke-4 Pancasila dan amanat konstitusi UUD 1945. "Artinya, keputusan yang diambil DPR sudah tepat. Ini merupakan kemenangan demokrasi Pancasila dan kemenangan rakyat," kata dia, Jumat (26/9/2014). Demikian dilansir okezone.com.

Dia mengatakan, masyarakat di daerah tak akan terpecah dalam konflik. Tak akan ada lagi pembangunan daerah yang terbengkalai karena kepala daerahnya sibuk mengurus konflik dan korupsi untuk mengembalikan modal kampanye.

"Era demokrasi liberal di mana kepala daerah dapat terpilih karena faktor uang sudah berakhir," terangnya.

Pilkada melalui DPRD, lanjut Fadli, dapat memudahkan proses pengawasan permainan uang. KPK dan Kepolisian bisa memonitor setiap anggota DPRD. "Siapapun yang menerima suap akan dapat dideteksi dengan cepat, sehingga demokrasi bisa selamat," ujarnya.

Selain itu, pilkada melalui DPRD otomatis membuat partai politik semakin memperbaiki diri. Keberadaan partai politik yang sehat, menurut Fadli Zon, adalah kunci demokrasi yang kuat.

"Peran civil society juga semakin tajam. Masyarakat dapat mengawasi dua hal secara bersamaan yakni anggota DPRD dan Kepala Daerah," tukasnya.

Dia melanjutkan, jika anggota DPRD salah memilih kepala daerah, rakyat akan menghukum partai politik yang bersangkutan dalam Pemilu mendatang. Sehingga partai politik akan bersungguh-sungguh dalam mencalonkan dan mengawasi kepala daerah.

"Dengan demikian, partai politik hanya akan berani mencalonkan orang terbaik untuk menjadi kepala daerah," paparnya.

Inilah Mekanisme Pilkada Lewat DPRD

Posted: 26 Sep 2014 06:46 PM PDT



Jakarta - Sidang Paripurna DPR RI yang mengagendakan pengesahan RUU Pilkada sejak Kamis (25/9/2014) hingga Jumat (26/9/2014) dini hari tadi memutuskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Bagaimana mekanisme pemilihan melalui jalur ini? Apakah akan melahirkan para kepala daerah yang lebih baik apa sebaliknya?

Pemungutan suara atas dua opsi dalam draf RUU Pilkada yakni antara Pilkada secara langsung dan Pilkada melalui DPRD akhirnya memenangkan opsi Pilkada melalui DPRD. Sebanyak 226 anggota DPR memilih opsi Pilkada lewat DPRD dan 135 anggota DPR memilih opsi Pilkada langsung.

Pilihan Pilkada melalui DPRD oleh sebagian pihak termasuk beberapa lembaga negara menilai sistem ini justru bisa lebih meminimalisir terjadinya praktik suap dan korupsi. Bagaimana sebenarnya sistem pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD?

Jika membuka UU Pilkada melalui pemilihan DPRD terdapat hal yang tak pernah dijumpai saat Pilkada melalui DPRD sebelum hadirnya UU No 32 tahun 2004 lalu. Diantaranya:

1- UJI PUBLIK

Seperti di Pasal 16 yang memuat hingga 9 ayat memuat soal uji publik. Siapa yang melakukan uji publik? Disebutkan di Pasal 16 ayat (4), uji publik dilakukan oleh Panitia Uji Publik yang terdiri dari tiga unsur akademisi dan dua orang tokoh masyarakat.

Peran Panitia Uji Publik ini cukup signifikan. Setidaknya selama tiga bulan lamanya, Panitia Uji Publik bekerja. Hasil dari kerja Uji Publik juga tak ubahnya menjadi 'tiket' bagi calon kepala daerah untuk didaftarkan sebagai calon Kepala Daerah kepada fraksi DPRD dan gabungan fraksi DPRD untuk didaftarkan sebagai calon (Pasal 16 ayat 8).

2- CALON INDEPENDEN

Apakah Pilkada melalui DPRD masih membuka ruang calon independen untuk maju menjadi kepala daerah? Pasal 14 yang terdiri tiga pasal secara detil mengatur soal calon perseorangan atau lebih dikenal calon independen. Tidak jauh berbeda dengan mekanisme seperti tercantum di UU No 32 Tahun 2004. Seperti aturan bagi calon yang akan maju di tingkat provinsi disebutkan di pasal 14 ayat (1) huruf a "provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.0000 jiwa sampai dengan 6.000.000 jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5 persen.

3- ANTISIPASI SUAP DAN KORUPSI

Kritik tajam terkait pilkada melalui DPRD ini terkait kekhawatiran praktik suap dalam proses pemilihan melalui DPRD, di UU ini juga sudah diantisipasi. Ancaman bagi yang melakukan praktik ini tidaklah ringan. Bahkan hal ini diatur saat proses pencalonan.

Di pasal 18 ayat (2) disebutkan bagi partai politik atau gabungan partai politik, fraksi, dan gabungan fraksi yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima.

Tidak sekadar denda, ancaman lainnya bagi yang terbukti menerima suap saat pencalonan kepala daerah, sanksinya partai politik, fraksi dan gabungan graksi yang mengusung calon terpilih tidak dapat mencalonkan kepala daerah pada periode berikutnya

Pilihan politik di parlemen telah ditempuh. Politik hukum mayoritas fraksi di DPR RI telah berikhtiar untuk menjadikan Pilkada lebih bermartabat. Pilihan yang berdasar praktik demokrasi lokal yang berbiaya mahal dan menimbulkan ekses sosial yang tidak sederhana tentu akan diuji di lapangan kelak pada Pilkada 2015 mendatang.

Apakah kedaulatan rakyat dirampas? Ini perdebatan yang tak berujung. Yang pasti, yang memilih kepala daerah kelak adalah mereka yang telah dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu legislatif lalu. [mdr/inilah]

Pengamat: Lembaga Survei Bakal Gulung Tikar

Posted: 26 Sep 2014 06:19 PM PDT


JAKARTA - Disahkannya RUU Pilkada membuat para pemilik lembaga survei berang. Selama ini mereka sangat ngotot agar Pilkada Langsung tetap dipertahankan. Ternyata ini ada kaitannya dengan 'urusan dapur'.

Seperti dirilis okezone, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, DPR RI yang telah ketok palu dalam pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilikada) lewat DPRD akan bedampak sistemik bagi para lembaga servei.

Menurutnya, lembaga survei tidak akan punya kerjaan lagi. Sebab, para calon kepala daerah tersebut tak perlu repot-repot tak lagi mengunakan jasa dari lembaga survei itu sendiri.

"Terus terang lembaga-lembag survei dan konsultan-konsultan politik aktivitasnya akan semakin berkurang dan bisa lama-lama akan tutup. Dan saya melihat tidak sampai satu tahun mereka tidak sanggup hidup lagi, karena tidak ada pekerjaan yang mereka peroleh," ujar Emrus kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Selain itu, Direktur dari Emrus Corner ini menambahkan, nasib serupa akan dialami oleh para industri rumahan yakni sablonan dan para artis ataupun biduan dangdut. Dipastikan, keuntungan mereka akan menurun drastis, karena kata Emrus para calon kepala daerah tersebut tidak perlu repot-repot untuk berkampanye.

"Itu adalah konsekuensi dari pada Pilkada tersebut. Jadi bisnis-bisnis yang bergerak di bidang Pilkada akan layu karena misalnya sablon dan usaha-usaha lain akan berkurang jadi kembali seperti mirip-mirip Orde Baru," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengakhawatirkan bagi usaha-usaha kecil menengah, seperti tukang es cendol, atau tukang makanan saat kampanye itu berlangsung. Dan dia melihat roda perekonomian kelas bawah akan terkena dampaknya.

Sekedar informasi, Paripurna RUU Pilkada berakhir dengan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR memilih pilkada lewat DPRD.

Mekanisme voting, anggota dewan diberikan dua opsi, pertama pilkada langsung dipilih rakyat dan opsi kedua dipilih lewat DPRD. (crl/okezone)

"GAGALNYA SKENARIO PILKADA LANGSUNG VERSI CIA" by @bang_DW

Posted: 26 Sep 2014 06:00 PM PDT



saya mau kultwit | INFO INTELLEJEN; SKENARIO PILKADA LANGSUNG VERSI CIA

1. indonesia harusnya mendukung pilkada langsung | agar skenario referendum atas nama rakyat bisa dibenarkan

2. hanya lewat mengatasnamakan demokrasi lewat pilkada langsung | rakyat papua dan daerah lain bisa lakukan referendum | #budaya

3. dan itu akan menjadi hal lumrah dan budaya yang biasa | mengatasnamakan kemajuan | demokrasi | #referendum

4. 2015 | indonesia mdapat tantangan | terkait keutuhan NKRI | jalan menuju pecah adalah referendum | yg dibiasakan lewat pilkada langsung

5. skenario pilkada langsung | dengan jualan demokrasi | adalah alat jalan keluar untuk aspirasi keluar dari NKRI | #referendum

6. akibat UU pilkada lewat DPRD | dengan sendirinya meredam gejolak kedaerahan untuk merdeka sendiri dan lepas dari NKRI | #referendum

7. menurut steve o'brien | agen CIA | indonesia itu memang sudah masuk settingan untuk dipecah menjadi negara bagian

8. awalnya dari pembiasaan pilkada langsung | yang dipuja demokratis | lalu dibiasakan untuk membiarkan adanya referendum

9. konstitusi kalian (indonesia) | bisa dirubah lewat desakan mengatasnamakan rakyat | wadah dan alatnya ada | #demokrasi

10. ketika negara lain mulai sadar | bahwa ada sbuah skenario dunia | tkait peta dan tatanan dunia baru | maka mrk pun proteksi diri sendiri

10b. beberapa negara di dunia mulai menerapkan persatuan dan kebangsaan | nasionalisme | dan itu yang dibenci demokrasi

11. kitab demokrasi adalah tidak ada sebuah bangsa yang tetap dan abadi | semua berkembang sesuai mau otak otak.pelaksana demokrasi

12. ingat teori kepuasan demokrasi | kemarin minta 1, hari ini minta 2, besok minta semuanya | #mutlak

13. dan pilkada langsung adalah alat membangun jiwa pemberontak diri | maunya otak otak | bukan maunya bangsa

14. pilkada langsung juga memberikan kesempatan suara untuk daerah 'memisahkan diri' sedikit demi sedikit dari pusat | #NKRI

15. saya (o'brien) yakin Badan Intellejen kalian sudah memahami | apa 'skenario' besar dibalik pilkada langsung

16. saya sering ke papua | kalian cuma bisa jualan akhir demokrasi di kata pemekaran | alasan pemekaran adalah menampumg aspirasi warga

17. apakah kalian semua mau mengikuti semua keinginan pemekaran | ingat | itu alasan demokrasi

18. dengan pemekaran lahirlah pilkada langsung yang bersifat kedaerahan | dan ini akan membangun kebersamaan diantara daerah

19. kebersamaan daerah dari beberapa pemekaran yang akan mendesak beberapa pemikiran | salah satu nya | keinginan untuk #merdeka

20. ironis | bangsa kalian masuk ke dalam jebakan jualan demokrasi bernama pilkada langsung | yang akan justru membawa kalian pecah

21. memberikan satu suara berbicara dengan mengatasnamakan diri berarti memberikan kekuasaan otoriter memgatasnamakan diri

22. satu suara yang bisa menjadi pembeda untuk satu kesatuan kebangsaan | kami papua kami ambon kami bali kami aceh | mana NKRI nya

23. indonesia menjadi target proyeksi untuk dipecah | alasan utama karena letak geografisnya yang strategis | masa' kalian tdk sadari

24. amerika bisa one man one vote itu bentuk negara nya united states (gabungan negara negara bagian) mau seperti itu?

25. dengan konsep indonesia yang mengaku sebagai negara kesatuan berdasarkan pancasila | saya rasa aneh adanya negara bagian

26. negara bagian aceh, negara bagian papua, negara bagian bali, negara bagian ambon | ayolah itu kah yang kalian mau?

27. kalau anda pgusung pilkada langsung dgn alasan mngaku jiwa demokrasi sejati | masa' masih berpikiran naif | ini tdk ngaruh pada NKRI

28. sementara ide pemekaran adalah salah satu cara memecah untuk menampung aspirasi | pemekaran biasa | bagaimana dgn keluar dari NKRI

29. awalnya pemekaran | lalu pilkada langsung | berlanjut biasa untuk referendum | berakhir biasa saja untuk memisahkan diri (NKRI pecah)

30. semua demi pujian disebut negara paling demokrasi sedunia | #pilkadalangsung

31. tapi ironisnya | yang dipuji malah menjadi korban | karena demi mengejar pujian | negaranya menjadi pecah belah

32. yang justru ketawa adalah kami (USA, dan bangsa barat) yang memang sangat mengharapkan kalian pecah dengan sendirinya

33. ingatlah teori teori gagal jawab

34. dgn alasan kemajuan | dulu manusia mbuat pakaian supaya tdk mau dkatakan primitif | tapi skarang demi kemajuan, telanjang adalah pilihan

35. begitupula demokrasi | dulu bbeda suara adalah syarat dlm demokrasi tuk persatuan | skrg bbeda adalah untuk menghilangkan persatuan

36. saya (o'brien) beri sedikit info pakta kesepahaman antara (USA) dengan megawati, JK dan pemerintah jokowi kedepannya

37. ketika megawati dan JK ke washington USA baru baru ini | serta pertemuan robert blake dgn jokowi | berikut poin poin nya

38. 1. terkait operasi anti terorisme | 2. terkait kontrak karya freeport dan blok cepu | 3. issu demokrasi dan plurarisme | 4. MEA

39. 5. bantuan lembaga anti korupsi | 6. divestasi dan investasi yang diperluas (batasan yg dikurangi) | #intervensi

40. semua pakta kesepahaman diatas | terwujud lewat bantuan bersifat bantuan | finansial, tekhnologi, dan keamanan

41. tetapi pakta kesepahaman itu pun termasuk mencatat begitu banyak syarat | DAN SALAH SATUNYA terkait melaksanakan demokrasi seutuhnya

42. yaitu memdukung pemilihan langsung (pemilu kada) di daerah daerah | #MOU

43. apabila terjadi pembatasan praktek praktek demokrasi | maka akan dihentikan bantuan dana untuk LSM dan ORMAS pejuang demokrasi

44. pemerintah USA lewat kedubesnya | memang akan menjadikan embargo | sebagai alat penekanan | #embargodana

45. maka bersiaplah kepada LSM dan lembaga lembaga survey yang didanai amerika | bakal nangis bombay | dananya di hentikan

Pemprov Jabar Raih Adiupaya Puritama 2014

Posted: 26 Sep 2014 05:39 PM PDT



Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) berhasil mempertahankan prestasinya dengan kembali meraih Penghargaan Adiupaya Puritama 2014 dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) sebagai Pembina Terbaik.

Piagam penghargaan dan trofi diserahkan oleh Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz pada puncak perayaan Hari Perumahan Nasional Tahun 2014 di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (25/9) malam.

Penghargaan ini diperoleh Pemprov Jabar yang dinilai berhasil menjadi pembina terbaik. Pasalnya, dua kota dan satu kabupaten di Jawa Barat berhasil memenangkan penghargaan Adiupaya Puritama tahun 2014. Masing-masing adalah Pemkot Bandung sebagai peringkat pertama pada Kategori Kota Metropolitan/Besar, Pemkot Cirebon sebagai peringkat pertama pada Ketegori Menengah/Kecil, dan Pemkab Bandung sebagai peringkat kedua pada Kategori Kabupaten.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyampaikan rasa terima kasih atas anugerah Adiupaya Puritama tahun 2014 yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pembina Terbaik. "Apalagi penghargaan ini sudah enam kali berturut-turut diterima Pemprov Jabar," tegasnya.

"Artinya kita mampu mempertahankan prestasi sekaligus kepercayaan publik. Ke depan tentu akan terus kita lanjutkan tradisi mencetak prestasi yang lebih baik lagi," ujar Heryawan.

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar menjelaskan penganugerahan ini adalah dalam rangka lebih meningkatkan perhatian pemerintah provinsi, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten pada penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayahnya. "Penganugerahan ini juga dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2014," tambahnya.

Dijelaskan Rildo, dalam penilaian Kemenpera menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup, Perum Perumnas, APERSI, MP3I, REI, Universitas Indonesia, Universitas Tarumanagara, Harian Bisnis Indonesia dan Housing Urban Development (HUD) Institute. [pks.or.id]

Anggota Dewan PKS Jangan Gagal Move On!

Posted: 26 Sep 2014 05:30 PM PDT



Menyaksikan dinamika Politik di sidang Paripurna DPR-RI tadi malam (25/9/2014), saya melihat kata-kata Gusdur itu ada benarnya. "DPR-RI itu mirip anak TK." Ya dengan segala definisi dan tabiatnya. Kesan yang saya tangkap adalah, anggota DPR-RI terutama yang sering interupsi, mirip tukang jual obat di pinggir jalan. Terlalu banyak mengobral omongan minus substantif. Terkesan ingin kelihatan pandai, tapi otak tak memadai. Penampilan cetar membahana, tapi otak cetek sederhana.

Saya mencatat beberapa hal, dan ini sangat baik jika menjadi konsideran para aleg-aleg parpol berbasis massa Islam, terutama PKS:

1. Jaga sikap, jangan lagi sembarangan. Karena sembarangan, siapapun mudah diperdayai.

Ada benarnya tuduhan yang mengatakan LHI dianggap sembarangan, karena terlalu dekat dengan Fathanah. Maka aleg-aleg PKS yang baru, harus menyadari sesadar-sadarnya, tindakan atau perbuatan apapun yang lahir dari sikap sembrono dan sembarangan, hanya mempermudah sergapan dan masuk perangkap.

2. Pertegas keberanian, jangan ada rasa takut. Sebab rasa takut mudah dilibas.

Ketegaran para pejuang di parlemen dan pemerintahan, harus menonjol dibanding model pencitraan. Keberanian memaksimalkan APBD/APBN untuk kesejahteraan rakyat. Berani mendakwahi para cukung dan mafia. Kemudian tegar dalam menghadapi cemoohan rakyat.

3. Kurangi nada-nada emosional dan nuansa kemarahan. Sebab saat emosi dan marah berkecamuk, sangat mudah dihasut.

Memilih jalur demokrasi sebagai perjuangan, tentu harus siap menjadi sorotan. Di era kebablasan, sorotan tajam adalah hal lumrah. Maka membalas kritik dengan emosi, cermin kekalahan. Karena saat sensitif mudah merasa terhina. Nah saat emosional mudah gelisah.

(By: Nandang Burhanudin)


Ini Aplikasi Wajib Untuk Backpacker | Tips Smartphone

Posted: 26 Sep 2014 05:00 PM PDT


Fungsionalitas smartphone semakin hari semakin lengkap. Kali ini akan kita kupas aplikasi smarthone yang dapat membantu pembaca yang gemar jalan-jalan, lebih kerennya backpacker.

1. Agoda

Aplikasi ini sudah lama ada di android. Agoda adalah aplikasi yang membantu pemakai smartphone untuk memesan hotel, sekaligus membayar dengan kartu kredit. Agoda mempunyai jaringan hotel dari bintang satu sampai bintang lima. Lebih banyak pilihan. Yang paling penting, harga bisa lebih murah dari booking langsung via telepon hotel.

2. Wego dan Traveloka

Dua plikasi ini bersaing ketat menggaet hati masyarakat Indonesia. Keduanya mempunyai spot iklan yang cukup sering di televisi nasional. Dua aplikasi ini membantu pengguna smartphone untuk membeli tiket pesawat dengan mudah.

3. Kereta Api Indonesia

Aplikasi pemesanan tiket kereta api ini hanya tersedia di platform BlackBerry. Yang sangat menarik dari aplikasi ini adalah diskon setiap pembelia lewat aplikasi KAI ini sebesar Rp 7.500,-. Selain itu dengan aplikasi ini, pembeli tiket juga bisa memilih sendiri gerbong dan tempat duduk di kereta.

4. Waze

Aplikasi ini menggantikan fungsi GPS pada umumnya. Memberikan panduan perjalanan, terutama saat pengemudi mencari daerah yang sama sekali baru. Di kota-kota besar, panduan navigasinya sangat presisi. Bisa menambahkan keadaan macet di suatu daerah.

(by Twitter: @Ibnucloudheart)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)