Selasa, 16 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Cak Imin: Ketua Umum Partai Bisa Jadi Menteri Apa Saja

Posted: 16 Sep 2014 06:09 AM PDT


Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (yang akrab dipanggil Cak Imin) berharap, menteri dari kalangan partai politik dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga harus profesional di bidangnya.

"Syaratnya itu profesional. Sehingga menteri yang ada dalam kabinet nantinya bukan menteri partai tertentu, melainkan menterinya Jokowi-JK," katanya di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (16/9), seperti diberitakan ROL.

Ia pun tidak melihat, adanya penjatahan untuk partai politik. "Saya tidak mengusulkan nama kandidat dari PKB untuk mengisi kabinet Jokowi-JK. Tapi saya persilakan Jokowi-JK untuk memilih kandidat yang dirasa tepat dan sanggup menjalankan mandat," lanjut dia.

Muhaimin akan memberikan dukungan penuh terhadap keputusan Jokowi dalam menentukan formasi kabinetnya.

"Menteri profesional itu masukan kami. Semua menteri yang ditempatkan harus profesional, baik dari partai maupun nonpartai," katanya.

Muhaimin mengatakan Jokowi berhak menentukan siapa saja yang masuk dalam formasi kabinetnya. Karena hak itu memang melekat dalam pemerintahan presidensial yang diterapkan Indonesia.

"Siapa pun yang kemudian dipilih oleh Jokowi, kami menghargainya," katanya.

Hingga pelantikan presiden pada 20 Oktober 2014, PKB intensif menjalin komunikasi dengan Jokowi dan JK. Tujuannya, demi penyempurnaan pembentukan kabinet.

Mengenai perihal posisi menteri yang diincarnya di kabinet Jokowi nanti, Muhaimin pun menjawab diplomatis. "Ketua umum partai itu bisa jadi menteri apa saja," ujar Muhaimin.

Sebelumnya Jokowi menyatakan dalam kebinetnya akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 kursi dari kalangan partai politik pengusung. Namun, dia masih enggan menyebut siapa saja orang-orang yang mengisinya dan jabatan menetrinya.

Ditanya Janji Kabinet Ramping, Jokowi Ngeles Tingkat Dewa

Posted: 16 Sep 2014 06:05 AM PDT


JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memutuskan tetap menggunakan 34 kementerian dalam kabinetnya. Padahal, saat debat capres dan kampanye, dia berjanji akan membuat kabinet ramping (sekitar 24 Menteri) demi efektivitas dan kelincahan birokrasi.

Sayangnya, saat disinggung soal komitmennya tersebut, Jokowi malah berkelit dan mengambil contoh yang kurang masuk akal.

"Saya berikan contoh, negara tetangga Malaysia jumlah penduduknya 24 juta kementeriannya ada 24. Nah kita 240 juta penduduknya, kementerian harusnya 240," kata Jokowi saat jumpa pers di Kantor Tim Transisi, Jakarta, Senin (15/9/2014), seperti diberitakan vivanews.

Jokowi beralasan, pemerintahannya nanti, memerlukan sokongan yang kuat dari menteri. Sebab, dia meyakini pemerintahannya akan baik bila disokong oleh menteri yang kuat juga.

"Yang paling penting kita bangun kabinet yang kuat dan siap untuk bekerja, siap laksanakan program-program," terangnya.

Sebelumnya Jokowi menyatakan dalam kebinetnya akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 kursi dari kalangan partai politik pengusung. Namun, dia masih enggan menyebut siapa saja orang-orang yang mengisinya.

"Kita tidak bahas ke sana. Nanti pada waktunya akan disampaikan," pungkasnya.

Tak hanya Jokowi yang ngeles soal kabinet ramping. Sekjen PDIP bahkan menyatakan "Perampingan Kabinet Itu Artinya Mengurangi Wakil Menteri." (Baca: PDIP: Perampingan Kabinet Itu Artinya Mengurangi Wakil Menteri)

"Pemahaman perampingan itu jangan melihat mengurangi arsitektur kabinet. Tapi mengurangi wakil menteri," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (16/9).

Inilah Struktur Organisasi Kepresidenan dan Kabinet Jokowi

Posted: 16 Sep 2014 04:49 AM PDT

Pasca mengumumkan postur kabinet, Jokowi memberikan gambaran struktur organisasi kepresidenan dan kabinet yang akan dipimpinnya.


Di Istana, Jokowi - JK akan dibantu 5 perangkat kantor kepresidenan.

Kelima perangkat tersebut adalah :

-Kantor Urusan Kebijakan (eks Kantor Staff Presiden / West Wing)
-Kantor Urusan Administrasi (eks Sekretariat Negara)
-Kantor Urusan Perencanaan (eks Bappenas)
-Kantor Urusan Penganggaran (eks Ditjen Anggaran)
-Kantor Urusan Pengendalian (eks UKP4 / Sesdalopbang)

Sementara di kabinet, Jokowi - JK akan dibantu 3 orang Menteri Koordinator / Menteri Utama yang akan membawahi kementerian-kementerian bidang tertentu.

Tiga Kementerian Koordinator / Kementerian Utama itu adalah :

-Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang akan membawahi kementerian-kementerian bidang Polkam.

-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang akan membawahi kementerian-kementerian bidang ekonomi

-Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial, yang akan membawahi kementerian-kementerian sosial.

Total jumlah menteri dalam kabinet Jokowi, 34 orang ditambah 1 wakil menteri untuk pos kementerian luar negeri.

Dengan struktur organisasi kepresidenan dan kabinet yang nyaris tak berbeda dengan milik SBY, Jokowi sudah membuktikan tak lagi layak dipercaya oleh rakyat.

Janjinya menghadirkan Koalisi tanpa syarat, hanya omong kosong karena Jokowi menyatakan kabinetnya akan diisi oleh 16 orang profesional yang berasal dari parpol. (fs)

Koalisi Tanpa Syarat, Mungkinkah?

Posted: 16 Sep 2014 05:30 AM PDT

Deputi Kantor Transisi, Andi Widjajanto mengatakan, kursi menteri yang disiapkan Jokowi untuk 16 kader dari parpol ditujukan untuk menghindari anggapan bahwa kader parpol tak layak jadi menteri.

Hal itu membantah soal koalisi pemerintahan Jokowi yang selama ini didengung-dengungkan sebagai koalisi tanpa syarat.

"Parpol merupakan incubator lahirnya pemimpin di Indonesia. Yang dihindari (Jokowi) adalah anggapan kader parpol tak layak jadi menteri," ujar Andi, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Selasa 16 September 2014.

Menurutnya, 16 kursi untuk partai koalisi itu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi partai pengusung Jokowi-JK.

"Parpol harus menseleksi personal kadernya yang dibenturkan dengan kriteria Jokowi, seleksi HAM dan kemauan memperkuat rezim anti korupsi," jelasnya.

"Para profesional parpol yang menjadi menteri Jokowi harus melepas jabatannya dari parpol," tegas Andi. (fs)

Megawati Jadi Ganjalan Untuk Jokowi

Posted: 16 Sep 2014 05:00 AM PDT

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berpendapat pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi mendatang memiliki tiga tantangan yang menjadi realita politik.

Dengan jumlah koalisi pendukung yang ramping, kebijakan-kebijakan Jokowi akan mudah untuk dimentahkan di parlemen.

"Koalisi pendukung Jokowi kecil, harus hitung jangan sampai pemerintahannya mudah digoyang," kata Syamsuddin di Jakarta, Selasa 16 September 2014.

Tantangan kedua Jokowi adalah Megawati Soekarnoputi selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih dan memutuskan Jokowi sebagai calon presiden.

Jokowi yang ketika berkampanye gencar menyatakan akan menyusun kabinet profesional dan tak terkait partai, kini sibuk mencari pembenaran, karena struktur kabinet yang disusunnya kemarin jelas menunjukkan campur tangan Megawati.

Bahkan dalam pertemuan tertutup di Megamendung, Puncak, sehari sebelum pengumuman struktur kabinet, Megawati hadir dan mengambil peran penting sebagai ketua umum partai yang mendukung Jokowi - JK.

Lebih lanjut, keberadaan Tim Transisi juga menunjukkan Jokowi tak mampu mandiri dalam memutuskan kebijakan pemerintahan.

Kekuatan dan kekuasaan Megawati inilah yang dikhawatirkan banyak pengamat akan mengganjal kebijakan-kebijakan yang diambil Jokowi dalam pemerintahan mendatang.

Tantangan ketiga adalah Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla, akan cenderung menjaga agar postur kabinet yang terdiri dari 16 profesional dari partai politik dan 18 profesional dari kalangan non- parpol tidak banyak berubah.

Hal ini bisa dikatakan sebagai bentuk balas jasa pada partai-partai koalisi pendukung Jokowi.

"Masalah itu yang dihadapi Jokowi sehingga postur kabinet seperti itu," kata Syamsuddin. (fs)

Kementerian Agama Dihapus Jokowi

Posted: 16 Sep 2014 04:15 AM PDT

Reaksi keras muncul dari beberapa kalangan terkait wacana perubahan nama kementerian agama menjadi Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons kabar akan dihapusnya Kementerian Agama dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi- JK melalui Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni.

Sulton mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.

"Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi JK tidak akan  menghapus Kementerian Agama," kata Sulton di Jakarta, Selasa, 16 September 2014.

Sulton menambahkan, wacana penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah Jokowi dan JK mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin 15 September malam.

Dari 34 posisi beredar kabar tidak terdapat Kementerian Agama, yang keberadaannya diganti dengan nama Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

Di balik tugasnya saat ini, Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.

"Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara," tegasnya.

Penghapusan Kementerian Agama, jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara.

"Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu," tegas Sulton.

Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat yang menurut wacana adalah pengganti Kementerian Agama, menurut Sulton hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama.

"Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf, Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?", ujar Sulton.

Reaksi senada datang dari seorang aktivis Gereja Katolik St. Agustinus, Semplak, Andri, yang menyatakan bahwa kementerian agama dibutuhkan tak hanya oleh satu kelompok agama saja, melainkan oleh seluruh kelompok agama.

"Bila benar namanya jadi Kementerian Wakaf, Haji dan Zakat, bukankah itu terkotak pada satu agama saja? Lagipula selama ini sudah ada badan setingkat Dirjen yang mengurus hal tersebut," ujar Andri. (fs)

RUU Advokat Buka Peluang Organisasi Advokat Baru

Posted: 16 Sep 2014 04:10 AM PDT

Sejumlah advokat senior seperti Adnan Buyung Nasution, OC Kaligis, Todung Mulya Lubis, TjoeTjoe S Hernanto dan Frans H Winarta mendukung DPR untuk segera mengesahkan RUU Advokat.

Menurut Frans H Winarta, wadah tunggal (single bar) merupakan bentukan rezim Orde Baru yang dijadikan sebagai alat membungkam daya kritis para advokat.

"Wadah tunggal adalah ide Pak Harto, dia mengawasi organisasi advokat. Karena para advokat sering mengkritik perpres-perpres yang ada waktu itu," katanya di Jakarta, Senin, 15 September 2014.

Oleh karena itu, dengan disahkannya RUU Advokat ini agar bisa menggeser oligarki wadah tunggal tersebut yang ada selama ini.

"Dengan wadah tunggal mafia hukum akan semakin parah, sistemik dan endemik. Maka istilah pemerintah sekarang revolusi mental, kita dukung dengan RUU advokat ini," ujarnya.

Sementara Todung Mulya Lubis beranggapan supaya anggota dewan segera mengesahkan RUU Advokat agar tercipta banyak ruang (multi bar).

"Sekaligus menciptakan daya kompetisi yang sehat antar organisasi advokat. Dengan multi wadah ini diharapkan ada persaingan yang sehat dan standarisasi yang jelas," ujar Todung. (fs)

Terkait Tatib DPR, PDIP Melakukan Aksi Walk Out

Posted: 16 Sep 2014 03:30 AM PDT

Para anggota DPR dari PDI P memutuskan walk out karena tidak sepakat dengan penetapan pimpinan DPR RI dalam dapat paripurna di Senayan.

"Kita melakukan aksi walk out terkait penentuan pimpinan DPR RI. Kita tidak setuju substansi soal pimpinan karena ketua DPR RI adalah bentuk apresiasi terhadap partai pemenang pemilu," kata anggota DPR RI dari PDIP, Honing Sanny di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 16 September 2014.

"Tata Tertib merupakan turunan dari UU MD3. Kalau MD3 berubah, maka tatib berubah pula," lanjut Honing.

Ia juga menyebutkan, aksi walk out itu tak lain karena saat ini UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) sedang diuji materi di MK.

Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan perubahan peraturan tata tertib DPR RI periode 2014-2019. (fs)

Harga Sepatu Baru Jokowi Lebih Mahal dari Sebelumnya

Posted: 16 Sep 2014 03:29 AM PDT

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memamerkan sepatu barunya kepada publik. Sepatu yang dipakainya saat ini lebih mahal dari sepatu sebelumnya.

Jokowi mengaku sepatu yang dibelinya merupakan produksi dalam negeri yakni hasil karya Cibaduyut.

"Ini harganya 400 ribu. Kalau sepatu yang sebelumnya seharga 200 ribuan," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa 16 September 2014.

Jokowi memang ingin mendorong produk-produk dalam negeri. Menurut Jokowi, harga itu dianggap sepadan untuk menghargai produksi dalam negeri.

Jokowi mengaku siap mengeluarkan uang Rp5 juta untuk membeli sepatu yang diproduksi oleh anak-anak bangsa.

"Saya mau beli sepatu seharga 5 juta, asal itu buatan Indonesia," tandasnya. (fs)

Kebijakan Jokowi Sering Ngawur? Ini Sebabnya

Posted: 16 Sep 2014 03:00 AM PDT

Vedi R Hadiz, Peneliti Ilmu Sosial dan Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), mengatakan, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harusnya melalui penelitian sosial. Sebab, setiap kebijakan yang diambil berhubungan dengan aspek sosial.

Vedi mencontohkan, dalam pengambilan kebijakannya Jokowi sering banyak bicara, namun kurang memahami aspek sosial yang ditimbulkan kebijakan tersebut.

"Pak Jokowi bicara mengenai kemiskinan, infrarstruktur, pertanian ini semua ada aspek sosial dan pengembangan teknologi. Dampak teknologi yang ada aspek sosialnya, tentunya harus lebih dipahami oleh pembuat kebijakan," kata Vedi di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa,16 September 2014.

Menurut Vedi, keliru jika sebagai pembuat kebijakan beranggapan ilmuwan sosial tidak fokus pada masalah yang harus segera ditangani.

"Ilmuwan sosial justru menganggap kebijakan negara dibuat tanpa pemahaman mendalam terhadap dampaknya bagi masyarakat," tutur Vedi.

Vedi juga mengingatkan, jangan sampai kebijakan negara ke depan hanya mereplika kebijakan pada era sebelumnya.

"Kalau kayak gitu, enggak ada gunanya kita ini (peneliti)," terang peneliti Lulusan Universitas Murdoch Australia ini. (fs)

Forum Pemred Ketipu Politik Cengar Cengir Jokowi

Posted: 16 Sep 2014 02:56 AM PDT


Ketika bertemu Forum Pemimpin Redaksi (pemred) pertengahan April 2014, Jokowi membuat decak kagum. Peserta berdiri dan bertepuk. Meriah...

Jokowi mengeluarkan pernyataan yang menghebohkan dan tidak lazim dalam dunia politik Indonesia: bahwa cawapresnya orang profesional (bukan orang partai) dan kabinetnya zaken alias kabinet kerja (bukan kabinet bagi-bagi).

"Semua parpol saya ajak kerjasama. Tapi kerjasama ini bukan bagi-bagi kursi. Saya ajak untuk bersama-sama. Kalau semua parpol mau, ya ayo, tapi kalau hanya satu parpol yang mau, ya tidak apa-apa. Sudah cukup," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014) malam.

Karena sudah tekadnya, Jokowi akan terus konsisten merealisasikan bekerja sama dengan parpol-parpol tanpa bagi-bagi kursi. Dengan kerjasama model ini, Jokowi berharap bisa membentuk kabinet kerja, bukan kabinet politik.

Karena itu, Jokowi selalu menekankan "koalisi tanpa syarat". Bukan berpolitik dagang sapi. Ingatlah itu!

Nah, setelah menjadi presiden terpilih, Jokowi mengumumkan format kabinetnya. Semua kita pun mengetahui komposisinya.

Sambil cengar cengir Jokowi mengumumkan 34 kementerian (18 orang profesional, 16 orang partai).

Berbeda sekali saat dulu Jokowi bicara di hadapan Forum Pemred.

Dan kini, pemred-pemred geleng-geleng kepala: dia berpolitik dagang sapi.

Begitulah politik cengar-cengir ala Jokowi.

Ketipu? salah sendiri yang mau ditipu.

Pengamat : Pemerintah Jangan Minta Dipuji Melulu

Posted: 16 Sep 2014 02:43 AM PDT

Peneliti Ilmu Sosial dan Politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Vedi R Hadiz menilai selama ini pemerintah kurang memperhatikan penelitian-penelitian sosial.

Untuk itu, Vedi, di Jakarta hari ini, Selasa, 16 September 2014, meminta pemerintahan Jokowi-JK memiliki agenda khusus mengenai penelitian sosial, dan memberi ruang independensi seluas-luasnya bagi penelitian-penelitian sosial.

Vedi menegaskan, selama ini pemerintah hanya memberi dukungan kepada penelitian sosial hanya bila penelitian tersebut sejalan dengan pemerintah.

Menurut Vedi, peneliti tak hanya butuh dukungan material, tetapi juga butuh ruang kebebasan dan independensi dari kekuasaan. Peneliti harus bebas mengungkap hasil penelitian, bahkan jika hasilnya tak sejalan dengan pemerintah.

"Jadi mencari keseimbangan antara menangani persoalan praktis dan kebutuhan ilmu sosial. Negara harus menemukan agenda penelitian sosial yang tidak hanya diberikan dukungan material, tapi juga independensi dari kekuasaan. Enggak usah minta dipuji-puji terus," tutup Vedi. (fs)

Tak Ingin Dilengserkan, Ahok Sodori Mimpi

Posted: 15 Sep 2014 11:00 PM PDT

Seolah tak ingin digusur dari kekuasaan, Ahok sodori impian untuk Jakarta  di sisa masa jabatannya.

Impian Ahok meliputi 3 bidaang. Yaitu bidang kesehatan, infrastruktur, dan transportasi publik.

Salah satu yang digadang-gadang Ahok adalah ingin mengubah wajah RSUD yang kumuh menjadi RS berkualitas prima yang didukung tenaga medis terbaik.

"Saya mau meningkatkan program bidang kesehatan, dengan menjadikan semua rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta seperti konglomeratnya rumah sakit. Saat ini kan RSUD sering dipandang sebelah mata, jadi saya mau ubah itu," ujar Ahok, di Jakarta, Senin, 15 September 2014.

Ahok juga menginginkan, RSUD DKI memiliki dokter spesialis seperti rumah sakit swasta ternama. Dengan begitu, warga tidak lagi memandang rendah RSUD. Masyarakat miskin pun dapat ditangani oleh dokter spesialis yang berkompeten, dan juga para perawat profesional.

Para dokter dan perawat di RSUD ini, juga tidak diperbolehkan memiliki pekerjaan lain dengan alasan mencari uang tambahan. Demi mengantisipasi hal itu, Ahok akan berupaya memberi gaji maksimal bagi dokter dan tenaga medis.

"Dengan gaji maksimal, kita juga bisa bajak dokter swasta untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan harus dapat mendidik warga menggunakan BPJS," terang Ahok lagi.

Untuk mewujudkan wacana ini, Ahok akan melakukan pertemuan dengan direktur utama RSUD seluruh DKI Jakarta. Ahok berharap, mimpi di bidang kesehatan itu segera bisa terwujud. (fs)

Kebohongan Ahok Terkait 6 Ruas Tol Asian Games 2018

Posted: 15 Sep 2014 10:32 PM PDT

Asian Games 2018 yang rencananya dihelat di Indonesia membuat Ahok akhirnya menyetujui pembangunan enam ruas tol yang selama ini ditolaknya.

Alasan Ahok terdengar konyol. Karena proyek 6 Ruas Jalan Tol ini adalah mega proyek yang belum pernah dilaksanakan di Jakarta dalam kurun waktu yang diperkirakan hanya 9 tahun, dengan kata lain, selesai tahun 2022, bukan 2018!

Proyek yang ditaksir senilai minimal 42 triliun adalah 6 jalan tol dalam kota yang masing-masing memiliki 6 ruas dan akan melayang di atas jalan raya dan bahkan di atas jalan tol yang selama ini sudah ada.

Untuk proyek 6 ruas jalan tol ini, Pemprov DKI menunjuk  PT Jakarta Tollroad Development sebagai investor tunggal, pengembang dan operator 6 ruas tol ini.

Konsorsium yang baru dibentuk khusus untuk mengembangkan proyek ini merupakan gabungan dari PT Jaya Real Property (22,5%), PT Pembangunan Jaya Ancol (20%), PT Jaya Konstruksi (16%), PT Pembangunan Jaya (9%), PT Jakarta Propertindo (7%) dan PT Jaya Land (3.5%), kesemuanya milik Konglomerat Ciputra.

Wajar jika Jokowi tak peduli dengan jeritan ratusan aktivis yang kecewa dengan kebohongan Jokowi - Ahok ini. Ciputra sudah tampil all out mendukung Jokowi.

Sebagai orang yang menjunjung tinggi adat ketimuran, Jokowi tentu tahu cara berterimakasih yang baik. Hal ini pun ditiru Ahok, yang rela menuding aktivis dengan kata-kata keras.

Jokowi, yang ketika kampanye pilkada di Jakarta menyatakan diri sebagai pejabat anti jalan tol, dan Ahok yang menolak dengan alasan tol hanya untuk orang kaya, kini menjilat ludah mereka.

Pembangunan 6 ruas jalan tol untuk mendukung kelancaran Asian Games 2018 adalah kebohongan besar! Sudah waktunya rakyat Jakarta sadar bahwa sudah dibohongi pemimpinnya. (fs)

Dulu Ngomongnya Jokowi Tidak Akan Bagi-bagi Kursi Menteri

Posted: 15 Sep 2014 10:17 PM PDT


"JOKOWI TIDAK AKAN BAGI-BAGI KURSI MENTERI"

Itu janji Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi saat Pilpres dulu.

"Semua parpol saya ajak kerjasama. Tapi kerjasama ini bukan bagi-bagi kursi. Saya ajak untuk bersama-sama. Kalau semua parpol mau, ya ayo, tapi kalau hanya satu parpol yang mau, ya tidak apa-apa. Sudah cukup," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014).

Demikian dikutip dari situs www.jokowi..id. Berikut selengkapnya:

JOKOWI TIDAK AKAN BAGI-BAGI KURSI MENTERI

JAKARTA- Calon Presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi memulai budaya baru dalam merangkul partai lain untuk mendukungnya menjelang pemilihan presiden 2014. Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada bagi-bagi kursi menteri dalam melakukan kerjasama dengan partai politik.

"Semua parpol saya ajak kerjasama. Tapi kerjasama ini bukan bagi-bagi kursi. Saya ajak untuk bersama-sama. Kalau semua parpol mau, ya ayo, tapi kalau hanya satu parpol yang mau, ya tidak apa-apa. Sudah cukup," ujar Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred di Restoran Horapa, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2014) malam.

Karena sudah tekadnya, Jokowi akan terus konsisten merealisasikan bekerja sama dengan parpol-parpol tanpa bagi-bagi kursi. Dengan kerjasama model ini, Jokowi berharap bisa membentuk kabinet kerja, bukan kabinet politik.

Ia mencontohkan soal kerjasamanya dengan Partai Nasdem. "Saat bertemu Pak Surya Paloh, tidak ada pembicaraan wapres atau menteri. Dalam pertemuan itu, saya tawarkan kerjasama dan Pak Surya Paloh setuju," kata dia.

Baginya, tidak ada istilah koalisi dalam bekerjasama membangun pemerintahan mendatang. Sebab menurutnya, koalisi tidak dikenal dalam konsep pemerintahan sistem presidensial. Istilah yang tepat, adalah bekerja sama. Namun Jokowi menyadari bila dirinya ditakdirkan menjadi presiden, maka bekerja sama dengan partai politik lain harus dilakukan. Jokowi tidak bisa membangun Indonesia sendirian.

Jokowi mengaku tidak khawatir bahwa cara yang dilakukannya akan berdampak tidak kuatnya posisi di parlemen, karena bisa jadi banyak parpol yang menolak ajakan kerjasama. Dia mengaku sudah memiliki pengalaman saat menjadi walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta. "Di Solo, voting juga kita menang. Di DPRD DKI, meski PDIP dan Gerindra hanya 17 persen tetap berjalan dengan baik, meski penyetujuan anggaran akhirnya terlambat hingga akhir Februari 2014. Tapi ya tidak apa-apa," ujar Jokowi. (Al Fajar)

*sumber: http://www.jokowi.id/berita/jakowi-tidak-akan-bagi-bagi-kursi-menteri/

Sekarang setelah terpilih jadi Presiden apakah janji manis Jokowi ditepati?

Senin kemarin (15/9/2014) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya akan diisi orang partai politik. Untuk memperhalus dan biar tidak dicaci maki ingkar jani, menteri dari parpol itu oleh Jokowi disebut dengan "profesional dari partai".

"Kita sudah memutuskan kementerian ada 34, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Senin.

Profesional Parpol !?? Lha, Profesional Parpol dalam sebuah Kabinet Presidensial ini maksudnya apa?

Kasihan rakyat. Harus makan kibulan lagi... tapi jangan "khawatir", tirani media penyokong Jokowi siap "mendidik" rakyat untuk telan bulat-bulat kibulan ini.

Ooho! Botol Air Minum Bisa Dimakan

Posted: 15 Sep 2014 09:25 PM PDT


 Tempat air minum, kini benar-benar dapat didaur ulang. Lebih tepatnya bisa dimakan, sehingga tidak memenuhi tempat sampah. Gelatin membuat hal itu menjadi mungkin.

Sebuah kantong air telah dikembangkan untuk menggantikan fungsi plastik. Ini merupakan ide yang dianggap cukup radikal dan bisa mengubah dunia.

Produk ini bernama Ooho!, terdiri dari lapisan ganda membran gelatin. Ooho! dibuat dengan menggunakan ganggang cokelat dan kalsium klorida. Tidak seperti botol plastik konvensional, Ooho! bisa dimakan. Bisa juga dibuang, tetapi tidak menimbulkan sampah baru, karena bisa langsung terurai.

Bentuknya mirip plastik, tetapi tampilannya lebih mirip ubur-ubur, atau payudara implan. Global Design Forum di Inggris memberikan penghargaan terkait desain OOho! dalam bagian London Design Festival.

Ooho! diciptakan oleh Rodrigo Garcia Gonzalez, seorang mahasiswa pascasarjana dari Royal College of Art, Imperial College of London.

"Desain ini sebenarnya mencontoh membran alami, seperti lapisan telur. Saya ciptakan menggunakan teknik bernama Spherification," kata Gonzalez seperti dilansir Viva.


Untuk membuatnya bisa dikomersilkan ke pasaran, produk ini membutuhkan banyak peningkatan di sana sini. Mereka harus membuat membran itu lebih kuat agar aman untuk dibawa kemana saja. Mereka juga harus mencari cara agar membran itu bisa dibuka dan ditutup berkali-kali.

Menurut GDF, Ooho! merupakan satu dari lima ide yang akan membawa perubahan di dunia. Beberapa desain lainnya seperti lantai keramik yang bisa mengumpulkan energi dari langkah kaki orang, atau aplikasi ponsel yang bisa mengecek kesehatan mata. (pm)

Martius Meninggal Setelah Khatam Alqur'an Dua Kali

Posted: 15 Sep 2014 09:06 PM PDT





Hingga hari kelimabelas, jemaah calon haji Indonesia yang wafat tercatat 12 orang. Sepuluh jemaah meninggal dunia di Madinah, satu orang di Mekah, dan satu jemaah lagi meninggal dalam perjalanan di pesawat dari Solo menuju Jeddah.

Data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu, jemaah yang meninggal hari ini, Senin 15 September 2014, tercatat bernama Temenggung Husin Hasan (75) dengan nomor paspor A8212980. Husin merupakan warga Lampung. Ia meninggal di Rumah Sakit Arab Saudi, Madinah.

Sehari sebelumnya, Martius bin Nursin Iman (53), warga Pekanbaru, Riau menghembuskan nafas terakhir di pemondokan Mekah. Sebelum wafat, ketika berada di Madinah, ia sempat khatam alquran dua kali. Di Mekah ia telah melafazkan tujuh juz dalam dua hari.

Hal itu dikemukakan Pembimbing ibadah Kloter 3 Embarkasi H, Darwison, di Pemondokan I-12 atau Johra Mouassar Hotel, tempat Martius menginap.

Menurut dia, selama di Madinah maupun di Mekah, Martius ibadahnya luar biasa. Bahkan selama ini Martius ditunjuk sebagai motivator jemaah  untuk ibadah .

Ketua Kloter 3 Embarkasi Batam Sektor 9 Akmal Khairi, sebelum wafat, Martius terlihat sehat. Ia bahkan tidak pernah mengeluh sakit. Meski pendiam, di kalangan jemaah lain ia dikenal ramah.

Namun usai salat Subuh di Masjidil Haram, Ahad kemarin, ia langsung masuk kamar. Lima menit kemudian ia ke kamar mandi untuk cuci tangan karena hendak makan. Namun rekannya kemudian melihat ia tidak sadarkan diri dan sudah terjatuh.


Dengan meninggalnya Martius dan Husin maka total jemaah yang menghembuskan nafas di tanah suci menjadi 12 orang.

1. Rusdi bin Said (52), warga Buniwah RT04/RW01, Kabupaten Tegal, meninggal di pesawat dari Solo menuju Jeddah.

2. Musdalifa binti Muh Saleng (75), warga Jl Kopongeng, Kabupaten Sopeng, meninggal di Masjid Nabawi.

3. Ipati binti Tapa (69), Jl Dewi Sartika, Palu, meninggal di pemondokan Madinah.

4. Msrukah binti Sajidin (60), warga Jl Budug RT02/RW01, Jombang, meninggal di RA Arab Saudi.

5. Irwan Janin Harahap bin M Janin (66), warga Gang Melati No.1 RT002, Bandar Lampung, meninggal di pemondokan Madinah.

6. Yansuri ZA bin Zainal Abidin Pose (66), warga Jl Muhajirin IV No.4947, Palembang, meninggal di Masjid Nabawi.

7. Lotong binti Tambah (60), warga Dusun II RT 02/RW02, Kabupaten Sigi, meninggal di pemondokan Madinah.

8. Warga Idris bin Idris (72), warga Jl HOS Cokroaminoto, Pasar Baru, Kabupaten Kerinci, meninggal di pemondokan Madinah.

9. Miseran Budi Harsoyo bin Karso Kromo (67), warga Kedungwaru RT04/RW06, Kabupaten Tulungagung, meninggal di pemondokan Madinah.

10. Zainuddin U bin Umar J (64), warga Langgam RT02/RW04, Kabupaten Pelalawan, meninggal di pemondokan.

11. Martius nin Nurdin Imam (53), warga Jl Merpati Sakti, Pekanbaru, Riau, meninggal di pemondokan.

12. Temenggung Husin Hasan (75), warga Desa Penengahan, Lampung Selatan, meninggal di RSAS Madinah. (pm)

Aktor Film Penghina Nabi Muhammad SAW Hidup Dalam Ketakutan

Posted: 15 Sep 2014 08:55 PM PDT


Gaylord Flynn, aktor kedua dalam film "Innocence of Muslims" hidup dalam ketakutan karena terus diancam akan dibunuh. Flyinn pun menggugat Google agar film penghina Nabi Muhammad itu dihapus dari situs YouTube.

Film itu telah memicu kerusuhan besar pada tahun 2012 di sejumlah negara, terutama di Timur Tengah. Mayoritas warga Muslim marah, karena film itu menghina Nabi Muhammad. Aktor pertama film itu, Lee Cindy Garcia juga pernah menggugat hal serupa terhadap Google, karena juga diancam akan dibunuh.

Flynn mengatakan, hidupnya kini dalam ketakutan. Namun, Google dia anggap tak peduli dan terus memberikan akses ke pengguna YouTube untuk menonton trailer film "Innoncence of Muslims". Gugatan sudah diajukan ke pengadilan Federal California pada Jumat lalu.

Selain Google, Flynn juga menggugat sutradara film, Nakoula Basseley Nakoula. Menurut Flynn, seperti dikutip Reuters dan dilansir Sindo, Selasa (16/9/2014), Google tidak mematuhi perintah putusan pengadilan pada Februari lalu yang memerintahkan Google agar menghapus film penghina Nabi Muhammad itu dari YouTube.

Google selama ini berpendapat bahwa perintah pengadilan itu melanggar Konstitusi AS, karena melarang orang untuk menerima segala informasi. Google pun mengajukan banding atas putusan pengadilan itu.

Terkait gugatan terbaru dari aktor film "Innocence of Muslims", wakil dari Google tidak bisa dihubungi untuk memberikan konfirmasi. Pengacara Flynn, Cris Armenta, yang juga mewakili Garcia, juga tidak memberikan komentar atas gugatan terbaru tersebut.

Dalam film "Innocence of Muslims", sosok Nabi Muhammad dihina dengan digambarkan sebagai sosok yang mengalami penyimpangan seksual. Akibat film itu, gelombang kerusuhan anti-Amerika Serikat muncul di berbagai negara, seperti Mesir, Libya dan negara-negara lain.

Flynn mengatakan sutradara film telah menyembunyikan rancangan produksi film itu. Semula dia berpikir bahwa dia disewa untuk bermain dalam film "Desert Warrior". Namun, pada praktiknya film itu menjadi fim yang berorientasi pada agama yang berisi kebencian kepada Nabi Muhammad.(pm)

Gerindra: Untuk Apa Ahok Ngurusi UU yang Harusnya Urusan Presiden?

Posted: 15 Sep 2014 08:39 PM PDT





Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Martin Hutabarat mempertanyakan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menanggapi soal RUU Pilkada.

Martin, mengaku tidak mengerti mengapa Ahok sampai menyatakan sikap tidak setuju dengan rencana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Dimana hal itu merupakan perdebatan yang tengah terjadi dalam pembahasan RUU Pilkada di parlemen.

"Kenapa tiba-tiba Ahok menghabiskan waktunya untuk mengurusi pembahasan undang-undang, yang sesungguhnya itu adalah urusan Presiden dengan DPR," kata Martin saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/9) seperti dilansir Skalanews.

Pria yang juga tengah menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI ini pun lantas menilai, bahwa akhir-akhir ini Ahok lebih banyak bicara daripada bekerja. Padahal, tegas Martin, saat ini Ahok tengah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Martin, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR ini pun mengingatkan, bahwa bahaya jika seorang wakil gubernur menjadikan bicara sebagai pekerjaannya sehari-hari. Apalagi DKI Jakarta ini menyandang predikat sebagai Ibukota Negara.

"Ahok itu kan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang seharusnya mengurus DKI Jakarta secara baik dan menyejahterakan warganya. Yang paling baik, biarkan prestasi kerja yang berbicara, jangan jadikan bicara sebagai pekerjaan," katanya menegaskan. (pm)

Baru Pertama Terjadi, Ada Maskot Jilbab di Liga Inggris

Posted: 15 Sep 2014 07:42 PM PDT



Seorang anak perempuan Muslim Inggris menjadi mascot kids pertama yang memakai jilbab di pertandingan sepak bola di Liga Inggris saat masuk ke lapangan menemani Yaya Toure sebelum pertandingan melawan Liverpool.

"Ini adalah pengalaman yang sangat nyata bagi saya. Saya benar-benar menikmati hari ini," Aisha Dalal, seorang gadis cilik muslim dari Blackburn, Lancashire Telegraph melaporkan, demikian lansir onislam.net, Ahad 14 September.

"Para pemain sangat ramah dan membuat kami merasa di rumah."

Aisha, dan adiknya Khalil, yang menemani gelandang Prancis Samir Nasri, menjadi mascot kids atau anak-anak yang menjemput pemain dari ruang ganti menuju lapangan sebelum pertandingan Manchester City melawan Liverpool dalam pertandingan tanggal 26 Agustus, yang dimenangkan City dengan skor 3-1.

"Kami sangat beruntung telah diizinkan untuk memilih pemain kami," kata Aisha.

Aisha senang untuk menemani mantan pemain Barcelona, Yaya Toure. Sementara sang adik adalah penggemar Samir Nasri.

Berbicara mengenai pengalaman menariknya itu, Aisha mengatakan bahwa dia bangga mengenakan jilbabnya.

"Saya benar-benar menikmati saat membeli baju saya. Mencari warna jilbab yang tepat memakan waktu tapi akhirnya teman ibuku berhasil menemukannya," kata Aisha.

"Mengenakan jilbab bukanlah sesuatu yang membuat saya berpikir dua kali karena saya ingin menunjukkan bahwa Anda tidak perlu malu menunjukkan agama Anda.

"Jika Anda ingin memakainya, maka rasakan percaya diri untuk memakainya di mana saja," tambah gadis cilik ini.

Inggris adalah rumah bagi minoritas Muslim yang cukup besar yang berjumlah hampir 2,7 juta. Muslim di Inggris terutama berasal dari India, Bangladesh dan Pakistan. (muslimdaily.net)

Jokowi Tidak Istiqomah Soal Kabinet 'Kerempeng'

Posted: 15 Sep 2014 07:54 PM PDT


Joko Widodo alias Jokowi berulang kali menyampaikan, akan membentuk kabinet ramping dan kabinet kerja. Namun kemarin Jokowi-JK mengumumkan jumlah kabinetnya masih sama dengan sekarang, 34 kementerian.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, Jokowi telah inkonsiten dengan janji-janjinya pada masa kampanye lalu.

"Kan dalam kampanye Jokowi selalu mengatakan revolusi mental, akan ada reformasi lembaga, kabinet ramping dan kabinet kerja," sindir Zuhro saat wawancara live di slaah satu televisi nasional, sesaat lalu (Selasa, 16/9).

Jelas Zuhro, dengan pengumuman 34 postur kabinet kemarin, janji-janji presien terpilih Jokowi terbukti hanya sebatas wacana.

"Janji-janji itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik," demikian Siti Zuhro seperti dilansir RMOL.

Kemarin Jokowi berkelit saat disinggung soal komitmennya membuat kabinet ramping. Ia beralasan, pemerintahannya nanti, memerlukan sokongan yang kuat dari menteri. Sebab, dia dan JK meyakini pemerintahannya akan baik bila disokong oleh menteri yang kuat.

"Yang paling penting kita bangun kabinet yang kuat dan siap untuk bekerja, siap laksanakan program-program," kata politisi PDIP ini.

Pada ksempatan itu, Jokowi mengatakan dalam kebinetnya nanti 18 kursi menteri akan diisi dari kalangan profesional, dan 16 kursi menteri dari partai politik pengusung. Namun, dia masih enggan menyebut siapa saja orang-orang yang mengisinya. (pm)

SBY: Gubernur Dipilih DPRD

Posted: 15 Sep 2014 06:47 PM PDT


Dalam tayangan wawancara di situs jejaring sosial Youtube atas nama "Suara Demokrat", SBY merespons secara lugas soal perkembangan terkini termasuk polemik RUU Pilkada. Dalam wawancara tersebut SBY dianggap mengisyaratkan mendukung Pilkada langsung.

"Bagaimana kalau mempertahankan langsung tapi ekses kita cegah dan hilangkan dalam UU baru," kata SBY.

Menurut SBY, pihaknya memikirkan agar Pilkada tetap dilakukan secara langsung namun dampak negatif harus dibenahi.

Tayangan tersebut kemudian dianggap sebagai sikap politik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atas RUU Pilkada yang kini menjadi polemik berkepanjangan.

Di bagian lain dalam wawancara tersebut, SBY juga memunculkan usulan tentang adanya model varian pilkada di tingkat provinsi.

Menurut SBY, pemilihan gubernur bisa melalui DPRD sedangkan pemilihan Bupati/Walikota dilakukan secara langsung.

"Sistem apapun ada plus dan minus," tegas SBY.

Sementara Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan Partai Demokrat dalam posisi menjaga keseimbangan dengan posisi di tengah.

Keputusan fraksinya akan ditentukan Majelis Tinggi pimpinan SBY.

"Sikap akhir nanti diputuskan Majelis Tinggi. Artinya, tak sekadar dipilih langsung atau tidak langsung, tapi ada penajaman kuat terhadap pilihan yang diambil," urai Ramadhan di Jakarta, Senin, 15 September 2014.

Menurut Ramadhan, meski mungkin pada akhirnya Partai Demokrat memilih pilkada secara langsung, perlu perbaikan kualitas serta meminimalisir praktik jual beli suara rakyat, menekan kecurangan dan manipulasi serta mengurangi tekanan mahar partai politik.

"Jika tidak diperbaiki, tingkat coblos rakyat hanya 40 persen ke bawah," tambah Ramadhan.

Tanggapan menarik datang dari anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Ahmad Yani. Menurut Yani, wawancara dalam situs Youtube belum dapat dilihat sebagai sikap politik SBY. Menurutnya, publik harus ditunggu perkembangan terkini karena politik cukup dinamis.

"Kita belum lihat sikap SBY," cetus Yani.

Menurut Yani, terkait polemik pilkada langsung atau melalui DPRD, di dalam konstitusi, terdapat dua model baik langsung maupun tidak langsung.

"Mungkin jalan komprominya seperti menyerahkan kewenangan kepada daerah, apakah pilkada langsung atau tidak biar daerah yang tentukan," ujar Yani. (fs)

Tak Ada Satu pun Anggota DPR PKS yang Terjerat Korupsi

Posted: 15 Sep 2014 06:07 PM PDT


Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan proses pemantauan dan inventarisasi terhadap caleg-caleg yang terpilih periode 2014-2019 dan akan menjabat sebagai anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.

Badan Pekerja dan Kordinator ICW Ade Irawan mengatakan, pemantauan difokuskan pada calon anggota dewan yang tersangkut dalam perkara korupsi dan kasusnya masih dalam proses hukum atau ditangani oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK serta Pengadilan.

Selanjutnya, kata Ade, hasil pengumpulan data atau informasi akan dicek kembali, diolah dan dianalisis menjadi laporan.

"ICW menemukan sedikitnya 48 orang anggota dewan terpilih tersangkut dalam perkara korupsi. Mereka saat ini masih dalam proses penyidikan, persidangan dan sudah ada yang divonis oleh Tipikor ataupun Mahkamah Agung," ujar Ade saat ditemui di Kantor ICW, di Kalibata, Jakarta Selatan, Senin 15 September 2014.

Dilihat dari asal partainya, 48 caleg terpilih yang terjerat kasus korupsi terdiri: DEMOKRAT = 13, PDIP = 10, GOLKAR = 10, PKB = 5, GERINDRA = 3, HANURA = 3, PPP = 2, NASDEM = 1, PAN = 1. Tak ada satu pun dari PKS yang terjerat Korupsi.

Ade menambahkan, jumlah caleg yang tersangkut korupsi dan terpilih di tahun 2014 ini lebih banyak dibandingkan dengan caleg yang tersangkut korupsi dan terpilih lagi pada tahun 2009.

"Sebelumnya dari pantauan ICW hanya ada enam orang caleg yang tersangkut korupsi kemudian dipilih lagi dan dilantik di tahun 2009," katanya

Ade melanjutkan, sebanyak 48 orang anggota dewan terpilih periode 2014-2019 yang tersangku korupsi tersebar di 17 wilayah yaitu Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Banten, Jambi, Papua dan Papua Barat.

"Dari pantauan kami, jumlah anggota dewan yang bermasalah secara hukum khususnya korupsi diperkirakan lebih banyak dari hasil yang ditemukan oleh ICW, karena selain tersangkut korupsi, caleg terpilih ada yang tersangkut hukum dalam perkara pidana lain, seperti perjudian, pencemaran nama baik, pelanggaran pemilu, ijazah palsu, penganiayaan dan penipuan," katanya seperti diberitakan vivanews.

Data ICW: 48 Caleg Terpilih Terlibat Korupsi, Salah Satunya Ketua Kaderisasi PDIP

Posted: 15 Sep 2014 05:47 PM PDT


Senin kemarin (15/9/2014) Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

Dari 48 orang yang tersangkut korupsi, sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD Provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI.

Disampaikan Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Lalola Easter, sebanyak lima orang yang nantinya akan berkantor di Senayan yaitu Idham Samawi (PDIP, Dapil Yogyakarta), Herdian Koosnadi (PDIP, Dapil Banten), Adriansyah (PDIP, Dapil Kalsel, Marten Apuy (PDIP, Dapil Kaltim, dan Jero Wacik (P Demokrat, Dapil Bali). Demikin dikutip dari ROL.

Idham Samawi merupakan mantan Bupati Bantul dua periode yang sekarang menjabat Ketua DPP PDIP Bidang Rekrutmen dan Kaderisasi. Idham tersangka kasus korupsi dana hibah Persiba Bantul senilai Rp 12 M.

Direktur Advokasi Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Oce Madril menilai kasus mantan Bupati Bantul ini harus dituntaskan. Untuk itu, kejaksaan diharapkan segera melimpahkan kasus ini ke persidangan.

"Bagi tersangka kasus korupsi memang seharusnya ditahan ya agar tidak menghilangkan barang bukti. Memberikan pelajaran juga bagi masyarakat. Jaksa harus serius, dengan menahan tersangka. Ini baik juga bagi Pak Idham agar kepastian hukum dari kasusnya menjadi jelas. Lagian ini pemilu sudah selesai," kata Oce seperti diberitakan Liputan6.

Oce menyebut memang tidak mudah mengungkap kasus yang melibatkan Idham Samawi ini. Bahkan kasus ini dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum.

"Idham ini kan orang kuat di Jogja ya. Dia punya kekuatan politik yang paling kuat di Jogja sehingga memang tingkat kesulitan mengungkap kasus ini tidak sama dengan kasus-kasus yang lain. Ada kesulitan tersendiri bagi penegak hukum," katanya.

Oce menyebut kondisi caleg yang masih bisa maju dalam pertarungan pemilu legislatif kemarin harusnya menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Ia menilai kondisi ini menjadi bukti lemahnya hukum Indonesia.

Hidayat: Ironi, Dukungan Publik Terhadap Partai Korup Masih Tinggi

Posted: 15 Sep 2014 05:05 PM PDT


Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 48 calon anggota legislatif 2014-2019 terpilih tersangkut perkara korupsi.

Dari 48 orang yang tersangkut korupsi, sebanyak 26 orang akan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotamadya, 17 orang akan menjadi anggota DPRD Provinsi, dan lima orang akan dilantik sebagai anggota DPR RI.

Berdasarkan asal partai, Demokrat merupakan partai politik yang kadernya paling banyak terjerat korupsi, tetapi terpilih lagi menjadi anggota Dewan periode 2014-2019, yaitu 13 orang. Diikuti PDIP sebanyak 10 orang dan Golkar sebanyak 10 orang yang terjerat korupsi.

Sementara dari PKB terdapat lima orang kader, sedangkan Gerindra dan Hanura masing-masing sebanyak tiga orang kader. Selanjutnya, PPP sebanyak dua orang, Nasdem dan PAN masing-masing satu orang. PKS? Nihil.

Data ICW ini menunjukan sebuah ironi. Dimana partai juara korupsi malah dipilih rakyat dan menjadi juara pemilu 2014 kemarin. Apakah rakyat lebih suka dengan partai korup? Terus gembar gembor anti korupsi kenapa milihnya partai korup? Kenapa caleg korup malah dipilih? Kenapa yang berish tidak dipilih?

Inilah ironi yang disampaikan PKS jauh sebelum pemilu 2014 berlangsung. Betapa korupsi sudah mengakar. Banyaknya partai yang kadernya terlibat korupsi selayaknya akan dipersepsikan sebagai partai korup yang berujung pada rendahnya dukungan masyarakat, namun yang terjadi justru sebaliknya.

"Ada ironi yang memprihatinkan, dukungan besar masyarakat pada KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi yang dipercaya tak berbanding lurus dengan sikap masyarakat dalam memilih partai politik," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, dikutip dari detik.com.

Menurut Hidayat, harusnya dukungan masyarakat yang besar pada pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan penilaian mereka terhadap hal-hal yang dilakukan partai.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)