PKS PIYUNGAN |
- Rahasia Ketenangan Hati
- Kasus Gratifikasi di Depkumham, Kejagung Segera Panggil Denny Indrayana
- RUU Pilkada Disahkan, Media Partisan Jokowi Kelojotan
- Daripada Menyalahkan Pihak Lain, Kubu Jokowi Harus Evaluasi Diri
- SBY Di-bully di Twitter
- PDIP Merasa Dipermainkan Demokrat di RUU Pilkada
- PDIP: Kursi Wagub DKI Masih Hak Kami
- "KEKALAHAN KUBU MAKNYAK" by @ragilnugroho1
- PDIP: Jika Mentok Dibubarin Saja, Biarkan Ahok Sendirian
- Anis Matta: Kita Menangkan Empat Pertarungan di Parlemen
- "KPK dan RUU Pilkada"
- AHOK Harus Belajar Banyak tentang Toleransi Agama
- Astaghfirullah... Ahok Ingin Bakar Pendemo Pakai Water Cannon yang Diisi Bensin
- Catatan PKS : Pilkada Langsung Implementasi Demokrasi Liberal
- [Catatan Paripurna] Inilah Demokrasi Indonesia Raya !
- "RUU Pilkada Bukanlah Akal-Akalan Parpol" by @FahriHamzah
- Mahfud MD: Jangan Harap RUU Pilkada Bisa ke MK
- Ada 5 Perbedaan Mencolok antara Pidato Mursi dan As-Sisi di PBB
- Inilah Detik-detik Menegangkan Jalannya Voting RUU Pilkada
- [RUU Pilkada] Liar, Aleg PDI P Mengamuk di Rapat Paripurna
- PKS: Jika Hakim dan KPK Yakin Benar Seharusnya Tidak Takut Ajakan Mubahalah Anas
- [Korupsi Transjakarta] Periksa Rekening Jokowi !!
- Kejutkan Para Pemimpin Dunia, Erdogan Angkat Simbol Rabiah di Forum PBB
- [Melawan Lupa] Astaghfirullah... Inikah Pemimpinmu?
- Jokowi-JK Tidak Akan Mampu Menyembuhkan 'Penyakit'
| Posted: 26 Sep 2014 03:34 PM PDT  Rahasia ketenangan hati Seseorang bertanya kepada temannya: Apa rahasia ketenangan hati dan ketenteraman jiwamu? Kenapa kamu selalu kelihatan bahagia dan ceria? Orang itu menjawab: Semenjak aku mengenal Allah..... bila aku mendapatkan kebaikan aku selalu berwudhu' dan shalat dua rakaat sebagai ungkapan syukurku kepada-Nya. Setiap kali aku ditimpa kesusahan, sedih dan duka aku selalu berwudhu', kemudian aku memohon kesabaran kepada-Nya. Setiap kali aku dibuat bimbang oleh suatu masalah, aku langsung berwudhu' dan aku memohon pillihan terbaik kepada-Nya. Seperti inilah kehidupanku, berpindah dari rasa syukur, sabar dan berharap kepada Allah. Jadilah orang yang beradab dalam kesedihan, bertahmid dalam genangan air mata, dan tetap tenang dalam kepedihan. Sedih itu bagaikan kebahagiaan, kedua-duanya hadiah dari Allah. Dia akan berdiam sejenak, kemudian ia akan kembali ke haribaan Tuhannya dengan membawa keterangan rinci tentang sabar atau syukurmu. (Zulfi Akmal)  |
| Kasus Gratifikasi di Depkumham, Kejagung Segera Panggil Denny Indrayana Posted: 26 Sep 2014 03:36 PM PDT  Direktur Penyidik Pidana Khusus Kejagung, Suyadi mengatakan, Denny Indrayana bisa saja dipanggil sebagai saksi apabila penyidik memerlukan keterangannya. "Kalau punya potensi kita panggil nggak masalah," kata Suyadi di gedung Kejagung, Jakarta, Jumat, 26 September 2014. Dipastikan Suyadi, pihaknya tidak akan segan-segan memanggil semua pihak untuk mengumpulkan keterangan dan bukti. "Semua saksi yang dipandang perlu tidak ada masalah untuk dipanggil," sambung Suyadi. Sementara itu soal mangkirnya Zamroni, staf Denny Indrayana yang sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik, menurut Suyadi tak menutup kemungkinan akan ada pemanggilan paksa jika Zamroni mangkir lagi. "Kita cantumkan dulu panggilan pertama, kedua dan ketiga. Kita sampaikan peringatan, dengan sengaja halangi penyidikan apa enggak,"tutup Suyadi. Diketahui dua pejabat pada Dirjen AHU yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi yakni Kepala Sub Direktorat Badan Hukum berinisial NA dan Direktur Perdata inisial LSH. Keduanya diduga menerima gratifikasi terkait pengurusan proses pengangkatan dan perpindahan notaris di lingkungan pada Dirjen AHU. (fs) |
| RUU Pilkada Disahkan, Media Partisan Jokowi Kelojotan Posted: 26 Sep 2014 06:16 AM PDT Media sekarang sudah bukan pihak yang netral. Mereka tak sekedar menyampaikan "berita" tapi juga "opini". Memang faktanya demikian. Maka setiap peristiwa (terutama poilitik dan hukum) maka media juga ikut bermain opini. Terbaru adalah seputar RUU PILKADA. Buktinya? Dibawah ini adalah tulisan Samandanu yang diposting di Kompasiana, 26 September 2014.  RUU Pilkada Disahkan, Media Partisan Jokowi Kelojotan DPR telah mengesahkan RUU Pilkada yang memuat ketentuan pilkada melalui DPRD. Artinya yang akan memilih adalah DPRD, bukan rakyat seperti yang sudah pernah berlangsung. Pemungutan suara dilakukan pada sidang paripurna malam tadi. Dari 361 anggota DPR, 135 suara untuk yang memilih pilkada langsung, dan 226 suara yang memilih pilkada melalui DPRD. Yang memilih pilkada lewat rakyat adalah Partai Golkar (11 suara), PDIP (88 suara), PKB (20 suara), Hanura (10), dan Demokrat (6 suara). Sementara pilkada melalui DPRD disumbangkan oleh Partai Golkar (73 suara), PKS (55 suara), PAN (44 suara), PPP (32 suara), dan Gerindra (22 suara). Meski demikian Demokrat walkout dan memilih untuk tidak memilih. Media Partisan Jokowi Kegerahan Pasca keputusan ini, media-media online atau bahkan surat kabar tentu membahas hal ini. Yang bisa ditebak adalah bagaimana pemilihan judul yang dipilih oleh media-media yang selama ini dikenal pro Jokowi JK. Media-media tersebut adalah Kompas, Merdeka, Tribunews, Berita Satu, Liputan6, dan Tempo. Memang banyak yang lain, tapi saya hanya menyebut yang mudah dijangkau. Berikut ini pemilihan berita dari media-media online/berita versi online, pasca disahkannya RUU Pilkada. Ini didapat dari fanpage media tersebut: Merdeka.com Judul Artikel: PDIP: SBY itu dipilih langsung rakyat, ternyata ingkar Caption: Gara-gara keputusan Demokrat yang meninggalkan ruang sidang, PDIP jadi kalah dalam voting. PDIP juga menilai SBY yang dulunya pilihan rakyat malah mengingkari rakyat. Komentar Anda? Judul Artikel: Sidang RUU Pilkada, PDIP nilai 'walk out' Demokrat pencitraan Caption: Aksi meninggalkan ruang sidang yang dilakukan Partai Demokrat dinilai hanya pencitraan. PDIP menilai harusnya Demokrat tetap memperjuangkan hak rakyat, bukan malah meninggalkan ruang sidang. Kompas Judul Artikel: SBY Harus Bertanggung Jawab dengan "Akal-akalan" Demokrat Caption: Pilihan politik Demokrat, kata Arie, merupakan kegagalan SBY dalam memimpin partainya dan konsisten untuk memperjuangkan pilkada langsung Tempo Judul Artikel: Puan Maharani, Kecewa Pilkada Langsung Dihentikan Caption: Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani, mengaku, sedih dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Liputan6 Judul Artikel: DPR Akhirnya Memilih Pilkada Melalui DPRD Capiton: SBY: Saya Kecewa dengan Hasil Sidang Paripurna RUU Pilkada Judul Artikel: Ketua Umum Partai Demokrat Kecewa Hasil RUU Pilkada Caption: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal sidang paripurna DPR menyangkut RUU Pilkada. Ia menyatakan kecewa. Tribunnews Judul Artikel: PENGKHIANATAN DEMOKRAT, KEMENANGAN OLIGARKIS, DAN KEMATIAN DEMOKRASI (huruf kapital itu sesuai dengan pos di fanpage tribunnews) Caption: "Demokrasi kita sedang berkabung karena para wakil rakyat yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mementingkan kepentingan elit politik dan sudah mencederai aspirasi rakyat," ujar Charles Judul Artikel: Demokrat Walk Out Caption: DPR telah mengesahlan pilkada secara langsung melalui DPRD. Dengan demikian usaha Koalisi Merah Putih yang di dalamnya Metro TV Judul Artikel: DPR Pangkas Hak Politik Warga Negara Caption: Manuver Partai Demokrat Dikecam Berita Satu Judul Artikel: Kalah Voting RUU Pilkada, PDI-P Minta Maaf Kepada Rakyat Partai Demokrat Jadi "Dimusuhi"? Fraksi Partai Demokrat memiliki 148 anggota, ketika mereka walkout, otomatis PDI P dan koalisinya kehilangan kemungkinan menang. Mengingat Koalisi Merah Putih cukup gemuk dan berpotensi menang. PDIP hanya didukung PKB dan Hanura. Kalau PD mendukung PDIP, tentu kemenangan PDIP akan jadi kemenangan telak. Namun RUU Pilkada telah disahkan, tak mengherankan jika Pak SBY dan Partai Demokrat akhirnya mendapat 'cercaan' selentingan dan makian dari sebagian pemerhati politik. Apapun itu selalu ada jalur ke MK, apakah MK akan kembali menolak gugatan seperti gugatan kemarin? Atau memenangkan sang penggugat? Bagaimana di Kompasiana? Sudah saya duga, Kompasiana kan 'anak' Kompas. Saya tahu artikel sepuh itu akan masuk setidaknya di kolom TA. Benar saja, kan? Dari lima artikel di TA Kompasiana hari ini, semuanya adalah kritik terhadap keputusan DPR. Hanya satu artikel yang mengapresiasi sikap Demokrat, yakni artikel dari Yudhi Hertanto berjudul Dari Paripurna Demokrat "Tampar" PDIP (tapi sudah digeser sama artikelnya Pak Tjipta) Artikel-artikel politik TA hari ini itu berjudul: Drama Demokrat VS Drama Korea dan Sinetron Indonesia 26 September Sebagai Hari Berkabung Kedaulatan Rakyat Walkout Tematik, Permainan Partai Mercy di Tikungan Akhir Mereka Telah Merampas Hak Kami!!! Headline? Sama saja ada artikel berjudul Sikap Demokrat Ombang-Ambing Rakyat. Itu adalah judul versi Admin Kompasiana. Versi penulisnya berjudul Dagelan Politik SBY, Demokrat dan Koalisi Merah Putih Tapi saya bersyukur ada artikel penyeimbang yang telah saya harapkan pagi tadi jadi Headline. Artikel dari Pak Thamrin Dahlan berjudul Reformasi Demokrasi Melalui DPRD, dengan judul asli Koalisi Merah Putih Menunjukkan Taji. Kompasiana kalau mengilaukan artikel politik memang sangat terlihat berpihak. Pantas saja beberapa teman saya yang kompasianer bilang, eh masih maen di situ? Itu kan media Projo! Plis deh, Pus! Tapi ya saya santai sajalah. Kalau ndak ngeblog di sini, dimana lagi coba? Blog pribadi saya sudah saya tutup soalnya sepi! Hehehe! (sumber: http://media.kompasiana.com/new-media/2014/09/26/ruu-pilkada-disahkan-media-partisan-jokowi-kelojotan-676566.html) |
| Daripada Menyalahkan Pihak Lain, Kubu Jokowi Harus Evaluasi Diri Posted: 26 Sep 2014 05:45 AM PDT  SBY sejak awal sudah jelas: silakan partai pemenang pemilu untuk berkuasa. Tapi malah diserang terus menurus. Sekarang kalah di parlemen, nyalahin lagi.. Kebiasaan kubu Jokowi yang menyalahkan pihak atas kekalahan di parlemen, menunjukkan sikap yang tak bermartabat. Kubu jokowi tak berani menyangga kekalahan, kemudian melemparkan sebab kekalahan pada pihak lain. krakter seperti ini hanya dimiliki pecundang. Sebagai pihak yang sebentar lagi berkuasa, kebiasaan menyalahkan pihak lain sebagai biang kekalahan, menunjukkan kekerdilan karekter kekuasaan. Kebiasaan menunjuk pihk lain sebagai penyebab kekalahan yang dilakukan kubu Jokowi seperti filosofi Jawa: bila kita menunjuk orang lain, 4 jari mengarah ke kita sendiri. Semestinya mereka lebih banyak melakukan evaluasi: mengapa bisa kalah? daripada lemparkan kotoran ke pihak lain. Politik tentu bukan 4x6=6x4. Kalau kubu jokowi tetap menggunakan dalil matematika dalam berpolitik, mereka tentu akan babak belur. Tak selamanya politik bisa dijawab dengan transaksi politik. Selama ini kubu jokowi terlalu menggampangkan: kalau dikasih jatah sekian akan diam. Politik seringkali menuntut sikap rendah hati, tidak jumawa dalam menyikapi perkembangan kondisi objektif. Bukan mentang mentang. Politik seringkali membutuhkan kecerdesan dalam memenangkan gagasan mayoritas, daripada transaksi bagi-bagi kekuasaan. Bila politik dendam yang dilestarikan kubu Jokowi, kasus-kasus kekalahan yang lain akan terus terjadi di parlemen. Sebagai pihak yang berkuasa semestinya kubu Jokowi lebih banyak merangkul daripada mencari musuh yang tak perlu. Dalam politik liberal, yang dibutuhkan adalah menjadikan lawan sebagai kawan, bukan memperpanjang barisan musuh. (by @ragilnugroho1) |
| Posted: 26 Sep 2014 05:31 AM PDT  SBY disebut Bapak Pemilukada tak langsung. @redonezzia: Selamat atas gelar baru sebagai bapak Pemilukada Tidak Langsung-nya #ShameOnYouSBY. Sebelumnya SBY menyatakan dukungan kepada pilkada langsung dalam sebuah wawancara yang diunggah di Youtube. Spanduk-spanduk yang menyatakan SBY Bapak Demokrat dipasang di beberapa ruas jalan ibu kota. Sebagian masyarakat menganggap keputusan Partai Demokrat mundur setelah 10 syarat pilkada langsung tidak menjadi opsi dalam sidang paripurna DPR sebagai penyebab kekalahan pendukung pilkada langsung saat voting. Sindiran juga dilakukan oleh pengguna BlackBerry yang memajang foto SBY sebagai Bapak Pilkada Tak Langsung Indonesia sebagai display gambar mereka. Seperti diketahui, DPR resmi mengesahkan UU pilkada tak langsung atau DPRD pada Jumat dini hari. Sebanyak 226 anggota DPR setuju pilkada tak langsung dan 135 anggota DPR setuju pilkada langsung. (in/fs) |
| PDIP Merasa Dipermainkan Demokrat di RUU Pilkada Posted: 26 Sep 2014 05:30 AM PDT  Penilaian itu disampaikan politikus PDIP Yasonna Laoly di DPR, Jakarta, Jumat 26 September 2014 dini hari. Menurutnya, partai koalisinya kecewa dengan sikap Fraksi Partai Demokrat yang walk out setelah didukung soal pilkada langsung dengan 10 opsi sebagaimana usulan partai tersebut. "Kami mencurigai setelah kami mendukung fraksi Partai Demokrat meninggalkan kami, ini saya kira disengaja," kata Laoly. PDIP, kata Laoly, menganggap bahwa sikap Fraksi PDIP adalah sebagai bentuk rekayasa politik. "Bahwa memang ini adalah rekayasa politik untuk menampilkan pencitraan," katanya. (in/fs) |
| PDIP: Kursi Wagub DKI Masih Hak Kami Posted: 26 Sep 2014 05:00 AM PDT  Pasalnya kursi yang akan ditinggalkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah hak dari PDI Perjuangan. "Kalau kita bertindak, dasarnya yang dipakai Ahok ini asal usulnya dari mana, walaupun dia sudah keluarkan dari Gerindra, tapi waktu maju kan lewat Gerindra. Jadi ini kan haknya PDIP," kata Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin di Balai Kota, Jumat (26/9/2014). Menurut dia, musyawarah mufakat untuk menentukan siapa yang akan mendapat kursi cawagub masih bisa ditempuh oleh PDI Perjuangan dan Gerindra. Namun Boy menegaskan jika PDI Perjuangan tetap akan memperjuangkan haknya untuk posisi cawagub. (in/fs) |
| "KEKALAHAN KUBU MAKNYAK" by @ragilnugroho1 Posted: 26 Sep 2014 04:44 AM PDT  1 Hasil akhir Rapat Dewan Kerajaan Nusantara sudah bisa ditebak. Itu yang bikin badan Damarwulan meriang sehari sblmnya. 2 Masalahnya, Maknyak Kabau masih tetap bersikeras tak mau berdamai dg Ki Lurah. 3 Ia tolak sikap Ki Lurah utk mendukung perburuan kadal scr langsung dg sedikit catatan, karena itu berarti ia harus berdamai dg Ki Lurah. 4 Damarwulan sudah ingatkan Maknyak, ia perlu bertemu Ki Lurah. Siapa tahu, dengan ketemu, semua kebencian itu akan luruh. 5 Kata orang Jawa, witing tresno jalaran seko kulino. Cinta itu datang karena terbiasa. 6 Bagaimana Maknyak dan Ki Lurah bisa menumbuhkan perasaan bersahabat dan kompromi, jika ketemu saja tidak pernah? 8 Itulah yg bikin Damarwulan meradang. Ia yakin, berpolitik itu harus luwes. 9 Seperti semboyan yg diyakininya: esuk dele, sore tempe, kalo perlu malamnya jadi tempe bosok. 10 "Maknyak blh benci Ki Lurah hingga ke liang dubur, eh liang kubur. Tp, Ki Lurah jg mnsia Mak. Tak bs disrh mnngg trs stiap pengen ktemu. 11 Hanya patung polantas yang bisa menunggu dg setia meski hujan menerpa," kata Damarwulan, mencoba merangkai kata puitis. 12 Damarwulan pantas kcw, tp ia jg tkt ka semprot, krn itu dipilihlah kt2 yg diilhami penyair pcnt wanita dr pdepokan Orang Utan Makan Kayu. 13 Damarwulan sdkt gugup, maklum karirnya sbg tkng ngarit membuat8 jrng bersentuhan dg sastra, krn itu sempat slh menyebut kt kubur dg dubur 14 Damarwulan tahu, sudah sekian lama Ki Lurah rindu Maknyak. Tapi ajakan bertemu selalu ditampik. 15 Ki Lurah ingin mmnt maaf ke Maknyak yg mrh berat saat kalah pmlhn raja, 10 tahun silam. Tp bagi Maknyak, dosa Ki Lurah tak bisa diampuni. 16 "Damai itu Indah cuma ada di spanduk-spanduk dan kantor Koramil, bukan di hatiku," jawab Maknyak ketus. 17 "Slh sndr dia dl incar Kursi raja. Pdhl kursi itu hbs gua renovasi spy lebar, biar pas buat aku. Eh, mlh dia ddkn tnp gnt rgi," lanjutnya 18 Jawaban Maknyak itu membuat Damarwulan meriang hingga istrinya perlu mengompres dahinya begitu sampai rumah. 19 Dhenok Deblong (istri Damarwulan) perlu menyiapkan es, karena sejak kecil Damarwulan bisa dikompres dg es batu dan kain. 20 Sialnya, kulkasnya yg bikinan negeri panda lagi ngadat. Ia pun menelpon asisten yg tinggal di bangunan belakang rumah. 21 "Maaf Bu Joko. Bu Joko punya es?," tanyanya via handphone merek Cangkem, juga bikinan negeri panda. 22 "Iya bu, saya punya Es. Juga punya sirup ABG dan bir banting. Ibu mau yg mana?" jawab orang yg disebut Bu Joko 23 "Hush. Bapak lagi meriang. Bawa cepat es batu secukupnya kemari." 24 "Maaf Bu. Siyap bu, saya ke sana." 25 Sembari dikompres, Damarwulan berkeluh kesah ke Dhenok. 26 "Nok, Maknyak mkn lm mkn gla. Masak Ki Lurah sampai skrg dibleklis. Dl waktu aku mau nyalon raja, Ki Lurah pengen mendukungku jg ditolak. 27 Hbs pemilihan raja skrng, mau medkng agendaku utk berburu kadal scr lngsug dg sdkt modifikasi jg ditolak mentah2. 28 Pdhl usulan Ki Lurah itu masih bs didiskusikan." 29 "Yang bener mas kalo Maknyak makin gila? Kalo bener bagus kan mas. Mas tinggal cari cara supaya jadi gila beneran. 30 Kalo masuk RSJ,kan kangmas juga yg gantiin jadi pimpinan Pengelola Kandang Kerbau," jawab Nok menghibur 31 "Tpi kan msh ada si Putri Melar, Nok. Dia itu kan gak rela aku naik. Jangan2 dia n geng Taksebul plus geng Krismatik yg pengaruhi Maknyak 32 spy tolak Ki Lurah terus dan dukungan untukku di Dewan Nusantara tidak pernah maksimal?", kata Damarwulan sambil mengaduh. 33 "Sdhlh mas, jangan dipikir dalam2. Skrng istirahat biar cepat smbh. 33b Kalo mas mengaduh dgn gigi2 klhtn sma gt, senyum arwana-mu berubah jd senyum rahwana," sergah Nok. 34 "Jangan gitu lah nok. Masak suamimu ini disamakan dengan rahwana si dasamuka", protes Damawulan. 35 "Kalo mas terus berpikir tentang Maknyak n trll takut kpdx, mas akan mnjd rahwana si dasamuka beneran. 35b Dasamuka artix kan 10 muka alias manusia bertopeng. 36 Jadi mas akan menjadi Maknyak dengan topeng Damarwulan. Karena itu, jangan terlalu dipikir. Mas harus jadi diri sendiri," Nok ksh petuah. 37 "Bagaimana caranya nok? Aku ini kalo di dekat Maknyak, jantungku berdetak lebih kencang seperti genderang mau pecah…..takut." 38 "Kalo takut kenapa dulu mas mau didorong2 mencalonkan diri jadi raja?" 39 "Waktu itu aku byngkn enakx nok, eh skrng bnyk gak enakx. Mau nunjuk abdi dlm sj atas persetujuan Maknyak. Aku musti bagaimana, sayang?" 40 "Aku juga bingung apa solusinya mas. Lebih baik besok kita ke Kemukus, konsultasi dgn eyang," saran Nok. 41 Percakapan malam itu diakhiri. Damarwulan tidur tak pulas, karena sesekali menyeringai seperti rahwana. 42 Ia tak tampak bahagia meski telah menjadi raja. Untung istrinya sabar dan setia. 43 Kisah ini dipersembahkan oleh penjual bir banting di kawasan Menteng. Tak usah terlalu dipercaya. Selamat pagi. |
| PDIP: Jika Mentok Dibubarin Saja, Biarkan Ahok Sendirian Posted: 26 Sep 2014 04:37 AM PDT  Namun PDI Perjuangan siap melakukan voting untuk menentukan siapa kader dari mereka dan Gerindra yang berhak mendapatkan kursi cawagub. "Sebenarnya kalau mau itu divoting saja, kita utamakan musyawarah mufakat dulu. Prinsipnya kan seperti itu," ujar Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin, di Balai Kota, Jumat (26/9/2014). Dalam proses voting itu, lanjut dia, nantinya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra akan sama-sama mengajukan cawagub ke DPRD DKI Jakarta untuk diputuskan siapa yang berhak. Boy yakin dengan mekanisme itu dipastikan akan mendapatkan hasil yang demokratis meski sebenarnya kursi itu menjadi hak dari PDI Perjuangan. "Kalau mentok dibubarin saja, biar Ahok sendiri tidak usah ada wagub," tandasnya. (in/fs) |
| Anis Matta: Kita Menangkan Empat Pertarungan di Parlemen Posted: 26 Sep 2014 04:33 AM PDT  Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, bersyukur bahwa partai Koalisi Merah Putih solid. Kemenangan pertarungan keempat di parlemen yang salah satunya adalah mengenai RUU Pilkada yang telah diputuskan untuk dipilih melalui DPRD. "Alhamdullilah kita memenangkan empat pertarungan di parlemen. Alhamdullilah koalisi ini tetap solid, semoga sampai 5 tahun ke depan," kata Anis dalam pembekalan anggota DPR terpilih dari Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jumat 26 September 2014. Demikian dilansir vivanews. Anis Matta menambahkan, perjuangan kedepan yang akan dihadapi Koalisi Merah putih adalah merekontruksi kembali bangunan perundang-undangan negara ini. Apa yang dilakukan ini adalah keberhasilan paling besar Koalisi Merah Putih. "Dari pemilihan umum yang paling mahal dari sejah demokrasi kita. Siapun yang terpilih adalah orang yang lolos dalam seleksi alam. Ini pemilu paling brutal, sadis dan mahal, kita perlu mengapresiasi teman-teman yang lolos," katanya lagi. Ditambahkan Anis Matta, telah terjadi pembelahan ideologi politik, terutama saat pilpres lalu. Pembelahan antara Koalisi Merah Putih yang konservatif dan koalisi lain yang liberalis. "Saat kampanye terlihat pembelahan itu. Ada pembelahan juga di lapisan sosial politik kita. Semua terlibat, dan kemarin kita menyaksikan kembali dua kubu ini. Saya merasa penting menggaris bawahinya," kata dia. (ren/vivanews) |
| Posted: 26 Sep 2014 03:39 AM PDT  Kenapa KPK ikut melibatkan diri dalam RUU Pilkada yang bukan wewenang KPK? Apa urusan korupsi sudah selesai sehingga KPK punya banyak waktu untuk jadi politisi? Justru pihak yang dukung Pilkada Langsung bisa jadi bermakna tidak percaya KPK dan tidak mendukung pemberantasan Korupsi. Kenapa? Berikut penjelasannya: 1. Sesuai undang undang KPK, batas nilai korupsi yg akan dikasuskan KPK adalah senilai 1 miyar lebih.. Saya yakin, bila terjadi politik transaksional pada pemilihan kep. Daerah oleh dprd, nilai nya perpenerima yg melibatkan pemberi, lebih besar dari 1M. Jadi kasus ini sudah jelas sebagai korupsi, dalam wewenang KPK, dan KPK memeiliki wewenang utk penyelidikan sampai menyadap sebebas bebasnya. Jumlah pelaku korupsinya pun jauh sangat super sedikit dibanding pelaku pilkada langsung (saya jelaskan di point lain). 2. Adapun politik transaksional bila pilkada langsung sdh pasti dilakukan dengan keadaan jumlah penerima yg bisa sampai juta orang, (mungkin puluhan juta), plus nilai penerima yg hanya 100 ribu rupiah per penerima.. Jutaan orang itu mau di taro dimana kalau akan ditahan?. Dan mau dituntut berapa org fakir miskin yg menerima 100 rb tersebut? Dan 100 rb itu jauh dari 1 milyar. 3. Bentuk politik transaksional pilkada langsung, sangat sulit dilacak. Bisa jadi bentuk pembagian sembako, bangun jalan. Maka kita bisa search, di beberapa kampung, warga setempat sampai membuat spanduk sebelum pemilihan ; "TERIMA SERANGAN FAJAR". Coba?,. Ini adapah promosi korupsi, tapi sulit sekali dikenai pasal hukum. 4. Politik transaksional pilkada langsung bukan jadi ranah KPK utk mengungkap kasus ini,. Tapi di ring pertama kasus ini, menjadi urusan panwas, bawaslu, dan KPK. Hukumanya?.. Hampir tidak kita dengar.. 5. Substansi korupsi yg sangat bahaya dalam perbaikan kualitas bangsa, adalah media/pers sebagai promotor pencitraan. Ini adalah transakssional. Sang politisi berani bayar mahal, maka di beritakan jadi superhero yg super baik.. Ini substansinya menurut saya adalah korupsi, tapi tidak kungkin dikenai pasal korupsi. Hali in juga berlaku bagi konsultan politik, atau lembaga survey. Ada pula alasan yg mungkin akan dipandang subyektif oleh kawan kawan, tapi menurut saya ini berangkat dari realitas yg ada. Yaitu: Petinggi KPK adalah orang yang sangat-sangat tabu bertemu dgn orang partai.. Kecuali hanya satu saja, yaitu partai pemenang PEMILU 2014, PDIP. Masa iya kalau lawan lawan politik PDIP, KPK tdk beringas utk mengungkap korupsi? Kita tau pendukung pilkada lewat dprd adalah lawan politik PDIP. Saya ambil satu saja contoh kasus yaitu LHI, sangat dahsyat hukuman yg beliau terima, 18 tahun, plus hukuman yg tdk ada satupun landasan undang undangnya yaitu me cabut hak politik. Padahal saya, dan kawan kawan, bahkan petinggi KPK pun kalau ditanya,: "berapa uang negara yg diterima oleh LHI kerna korupsi?." saya yakin jawabnya: " tidak ada". Dan bila ditanya, anggaran negara tahun berapa yg di korup LHI, saya yakin jawabannya: "tidak ada.". Mungkin sebagian menganggap saya mengada ada.. Tapi boleh bantu saya, bila jawabannya memang ada.. Nah saya yakin, kondisi objektif kita dlm memandang KPK sebagai lembaga kuat utk melawan korupsi terkait pilkada. Maka pilihan nya adalah kita percaya kepada KPK, maka kita tidak mendukung pilkada langsung. Wallahu a'lam. (Deddy Armyadi) |
| AHOK Harus Belajar Banyak tentang Toleransi Agama Posted: 26 Sep 2014 03:18 AM PDT  Maraknya informasi tentang pelarangan kurban disekolah-sekolah akhir-akhir ini didasarkan pada terbitnya Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 tahun 2014 tertanggal 17 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama atau yang biasa di sapa Ahok. Dalam Intruksi gubernur ini ditujukan untuk beberapa instasnis salah satunya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam Insturksi tersebut jelas dikatakan dalam angka 4 point a nomor 1 menyatakan "melarang kegiatan pemotongan hewan kurban di lokasi sekolah dasar". Instruksi ini tidak memberikan penjelasan secara gamblang apa maksud dan tujuan atas pelarangan kegiatan kurban di sekolah-sekolah dasar padahal sudah jelas praktik pelaksanaan kurban di sekolah-sekolah sudah ada jauh sebelum Jokowi Ahok memimpin Jakarta. Alasan pelaksanaan Kurban disekolah dasar adalah untuk memberikan pendidikan dan pengajaran sejak dini terhadap anak didik akan makna kurban itu sendiri. Harry Kurniawan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Adil Sejahtera menyayangkan adanya pelarangan ini dikarenakan pelarangan yang dilakukan oleh Ahok tidak memberikan penjelasan dasar dari pada pelarangan tersebut; disamping itu Instruksi Gubernur ini bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 dimana seharusnya negara dalam hal ini pemerintah menjamin kebebasan beribadah bukan melakukan pelarangan. Pemotongan hewan kurban adalah rangkaian pelaksanaan ibadah bagi umat islam dalam rangka hari raya Idul Adha. Harry menghawatirkan apabila Instruksi ini tetap dilaksanakan akan menjauhkan anak didik dari nilai-nilai religius khususnya di Sekolah Dasar dan bisa jadi tahun ini Sekolah Dasar dilarang, tahun depan Sekolah Menengah Pertama dilarang, tahun depannya lagi Sekolah Menegah Atas dilarang. Pemahaman pemotongan hewan kurban harus dipahami seutuhnya bukan mendasarkan hanya pada saat hewan kurban dipotong. Akan sangat bijak apabila Ahok mendengarkan pendapat ulama-ulama di Jakarta sebelum mengeluarkan Instruksi tersebut sehingga toleransi umat beragama tidak tergerus oleh kebijakan yang sesat ini tegas harry dalam releasnya siang ini. (NN) |
| Astaghfirullah... Ahok Ingin Bakar Pendemo Pakai Water Cannon yang Diisi Bensin Posted: 26 Sep 2014 02:00 AM PDT  Ahok menuding kebanyakan pendemonya adalah massa bayaran yang tidak punya ideologi. "Kita satu lawan satu sudah susah apalagi lawan 3-4 orang. Untuk itu saya minta sediain water cannon," kata Ahok dalam acara silaturahim bersama Polsek, Babinsa dan lurah se-Jakarta, Kamis, 25 September 2014. Ahok mengaku sudah kebal dengan serangan demo yang belakangan ini mengincarnya, karena yakin ada politisi yang membekingi demo-demo bayaran tersebut. Karena itu dia tak pernah merasa takut. (fs) |
| Catatan PKS : Pilkada Langsung Implementasi Demokrasi Liberal Posted: 26 Sep 2014 01:00 AM PDT  "Padahal kita konsekuen dengan demokrasi permusyawaratan/perwakilan," ujar legislator pemilihan Kalimantan Selatan, Kamis, 25 September 2014. Menurut Nabiel, demokrasi permusyawaratan/ perwakilan itu sebagaimana wujud sila ke-4 dari Pancasila, yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nabiel juga menegaskan, Rasulullah Muhammad SAW juga menganut sistem demokrasi permusyawaratan/perwakilan, seperti ketika hendak meletakan kembali hajar aswad di Ka'bah, Baitullah bagi umat Islam. "Begitu pula dalam pemilihan pimpinan kabilah, melalui permusyarawatan/perwakilan, yang juga sebagai salah satu upaya menghindari konflik," lanjutnya. Oleh sebab itu, PKS lebih cenderung menggunakan sistem permusyawaratan /perwakilan dalam Pilkada. (fs) |
| [Catatan Paripurna] Inilah Demokrasi Indonesia Raya ! Posted: 26 Sep 2014 12:30 AM PDT  Tensi politik yang meninggi diiringi bujuk rayu koalisi Indonesia hebat yang dipelopori PDI P sampai pada sebuah fakta pahit yang harus ditelan oleh pihak calon penguasa baru negeri ini. Mereka pun meneriakkan "Demokrasi Indonesia sudah mati!" Teriakan itu sebenarnya tak lebih dari sebuah tamparan di pipi sendiri. Sebuah tamparan agar tak banyak membual dan menjual demokrasi dan rakyat. Tamparan itu terasa semakin pedih ketika Partai Demokrat yang selama ini memberi sinyal untuk bergabung dalam opsi pilkada langsung, tiba-tiba melambaikan tangan dan mengucap selamat tinggal. I Wayan Gede Pasek Suardika, melontarkan kalimat yang sederhana, namun menohok untuk PDI P dan koalisinya yang selama ini merasa paling berpihak ke rakyat dan paling memahami makna demokrasi. "Jangan sakit hati dengan sikap Partai Demokrat, karena itu hak demokrasi mereka," kata Pasek. Wajar bila Pasek berucap demikian. Pasalnya, PDI P kerap walk out dari paripurna ketika masih berada sebagai partai di luar koalisi. Bila Demokrat menggunakan hak demokrasinya, bagaimana dengan ratusan aktivis yang menolak pilkada lewat DPRD? Ratusan aktivis yang menggugat pilkada langsung, kiranya perlu juga menghargai elemen bangsa lain yang lebih memilih pilkada lewat DPRD. Demokrasi Indonesia, bukanlah milik salah satu partai politik atau kelompok masyarakat tertentu. Demokrasi Indonesia, adalah demokrasi yang menyerap aspirasi dari seluruh unsur budaya dan suara anak bangsa. Demokrasi Indonesia, bukanlah demokrasi impor yang menekankan pada liberalisme humanisme. Rakyat Indonesia, dengan beragam suku, budaya dan agama, adalah sumber dari demokrasi di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara telah merangkul seluruh rakyat Indonesia menjadi sebuah bangsa yang unik, khas, dengan keberagaman, bukan keseragaman, namun tetap satu. Sila keempat Pancasila mengamanatkan, bahwa demokrasi di Indonesia adalah sebuah kerakyatan yang dipimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan dalam sebuah bentuk permusyawaratan / perwakilan. Sila keempat Pancasila inilah yang menjadikan demokrasi di Indonesia menjadi sangat unik. Sila keempat ini mengandung arti, sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan kerakyatan, atau menganut sistem demokrasi. Yang menjadikannya unik adalah sistem demokrasi di Indonesia dibungkus dalam sebuah wadah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan (seorang eksekutif), dalam permusyawaratan / perwakilan (kekuasaan tertinggi tetap di tangan rakyat, dalam bentuk kekuasaan legislatif). Inilah demokrasi Indonesia Raya! Demokrasi langsung, bukanlah wajah demokrasi Indonesia Raya. Oleh karenanya, keputusan paripurna dini hari tadi sudah tepat. Mengembalikan kedaulatan tertinggi ke tangan rakyat dalam wadah perwakilan. Satu langkah besar sudah ditorehkan Koalisi Merah Putih yang melibas habis, menggulung telak dan membuat koalisi hebat berteriak kalap. Satu pelajaran moral pun telah diberikan oleh Fraksi Demokrat. "Demokrat merupakan partai politik yang lebih junior dari PDI Perjuangan. Sehingga wajar jika sikap walk out Demokrat meniru PDI Perjuangan," demikian tutur I Wayan Gede Pasek Suardika. Hal terbaik adalah, rakyat kembali menghirup nafas Demokrasi Indonesia Raya yang selama ini dimatisurikan demokrasi ala liberalis. (fs) |
| "RUU Pilkada Bukanlah Akal-Akalan Parpol" by @FahriHamzah Posted: 26 Sep 2014 12:24 AM PDT  Berikut CATATAN Bang Fahri Hamzah yang ditulis via akun twitternya @Fahrihamzah seputar RUU Pilkada dan jalannya Rapat Paripurna DPR: Menuju DPR menuju voting....#Pilkada (25/9/2014) |
| Mahfud MD: Jangan Harap RUU Pilkada Bisa ke MK Posted: 26 Sep 2014 12:05 AM PDT  Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menyatakan jangan berharap RUU Pilkada bisa dibawa ke MK. Pasalnya, MK bukan lembaga yang berwenang untuk membuat sebuah undang-undang yang baru, ketika suatu undang-undang digugat ke MK. Kewenangan membuat undang-undang merupakan wewenang lembaga legislatif. "Lebih baik diselaikan di legislatif, MK itu bukan lembaga legislatif, tidak mungkin dia buat aturan," ujar Mahfud seperti dilansir inilah.com, Kamis (25/9/2014). "Meskipun MK misalnya tidak setuju isinya (sebuah undang-undang), MK tapi tidak bisa merubah. MK hanya akan menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar," tandasnya. Seperti diketahui, DPR akhirnya mengesahkan RUU Pilkada pada sidang paripurna yang berlangsung dari Kamis siang sampai Jumat dinihari (26/9). Melalui mekanisme voting, kubu Koalisi Merah Putih berhasil menggolkan RUU Pilkada dengan opsi Pilkada lewat DPRD. (Baca: DPR Sahkan RUU Pilkada: Kepala Daerah dipilih oleh DPRD) |
| Ada 5 Perbedaan Mencolok antara Pidato Mursi dan As-Sisi di PBB Posted: 26 Sep 2014 12:00 AM PDT  Ada perbedaan yang sangat mencolok antara pidato Presiden Mursi di PBB pada tahun 2012 dengan pidato As-Sisi pada tahun 2014 ini. Portal berita rassd menulis, paling tidak terdapat lima perbedaan yang sangat mencolok. 1. Kualitas bahasa dan nilai sastra Pidato Presiden Mursi pada tahun 2012 sangat runtut dan jelas, di mana Mursi selalu menggunakan bahasa Arab fusha (resmi) dengan struktur tata bahasa yang rapi dan benar. Hal ini bertolak belakang dengan As-Sisi yang dominan menggunakan bahasa Arab amiyah (pasaran) tanpa aturan tata bahasa yang baku. Selain itu, kalimat-kalimat As-Sisi terkesan "mbulet" dan tak ada keterusterangan. Kebanyakan hanya berisi tuduhan terhadap pihak-pihak yang tidak hadir di majelis. 2. Isi pidato Perbedaan yang paling mencolok antara pidato Presiden Mursi tahun 2012 dengan As-Sisi tahun 2014 terletak pada isi pidato. Kalimat-kalimat Mursi bernas dan religius sesuai dengan identitas keislaman rakyat Mesir. Mursi juga menunjukkan rasa hormatnya terhadap Revolusi 25 Januari berikut tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama. Yang ia sampaikan hanya fakta dan kebenaran yang memang benar-benar telah dilakukan oleh masyarakat Mesir. Adapun As-Sisi, pokok pidatonya sebatas usaha melakukan justifikasi atas kudeta yang ia rancang dan kecaman-kecaman terhadap Jamaah Ikhwanul Muslimin. Hal mana yang kemudian ditafsirkan oleh para analis politik sebagai wujud dari "rasa bersalah" dan "ketidakpercayaan diri". Dalam pidatonya As-Sisi selalu mengulang-ulang kalimat "perang melawan terorisme" sebagai dagangan utama dalam berbagai kesempatan. As-Sisi juga terus mengulang pernyataan bahwa dia "mewakili seluruh rakyat Mesir". Menurut para analis, pernyataan seperti itu terus diulang karena As-Sisi benar-benar merasa telah "berbohong" dan pada hakikatnya hanya mewakili dirinya sendiri saat berpidato. 3. Durasi waktu Pada tahun 2012 yang lalu Mursi berpidato selama lebih dari 38 menit, sedangkan pada tahun 2014 ini As-Sisi hanya berpidato selama 18 menit. Itu pun terkesan "mbulet" dan diulang-ulang. 4. Protokoler Presiden Mursi waktu itu tidak membawa "tim sorak" untuk bertepuk tangan saat ia sedang menyampaikan pidato. Presiden Mursi tampil dengan sangat percaya diri dan pidatonya memang sangat ditunggu-tunggu, sebagai presiden sipil pertama yang memenangi Pemilu paling demokratis dalam sejarah Mesir modern. Hal ini berkebalikan dengan As-Sisi yang membawa banyak tim sorak untuk bertepuk tangan dan berkomentar saat ia sedang menyampaikan pidato. As-Sisi seakan menyadari bagaimana dunia luar memandang dirinya sebagai otak di balik kudeta militer yang kekuasaannya tidak diakui bahkan oleh mayoritas masyarakat Mesir sendiri. Oleh karena itu, ia berkepentingan membawa tim sorak untuk mendukung pidato yang disampaikannya. 5. Reaksi masyarakat internasional Pidato Presiden Mursi tahun 2012 yang sangat ditunggu-tunggu memantik reaksi luas di dunia internasional. Majalah Time waktu itu menulis laporan bahwa Mursi, sebagai presiden pertama yang dipilih secara demokratis di Timur Tengah berbicara dengan tegas terkait penderitaan warga Palestina. Mursi juga memberikan peta jalan yang jelas bagi perdamaian di Syiria. Bahkan secara eksplisit Mursi menyentil Israel dan Iran terkait sikap keduanya terhadap kepemilikan senjata nuklir. Apa yang disampaikan oleh Presiden Mursi juga mendapat reaksi positif di dunia maya, khususnya para pengguna jejaring sosial Facebook dan Twitter di dunia Arab dan Mesir khususnya, karena dianggap mewakili suara mereka. Semua itu berbanding terbalik dengan pidato As-Sisi, di mana sama sekali tidak mendapat apresiasi di pemberitaan negara-negara Arab maupun dunia internasional. Bahkan di dunia maya, khususnya di jejaring sosial Facebook dan Twitter, pidato As-Sisi hanya menjadi bahan olok-olokan. Hastag berbahasa arab yang menyerukan untuk menangkap As-Sisi bila menemukannya di jalanan New York sempat menjadi tranding topic di Twitter. Ala' Bayumi, seorang analis politik Arab mengomentari pidato As-Sisi dengan penuh keheranan dan menganggapnya sebagai pribadi yang hanya bisa menyalahkan orang lain. "As-Sisi pribadi yang kontradiktif. Suatu hari dia akan menyadari hal itu. Dia selalu mengirim pesan yang bertentangan. Di Mesir dia mengatakan ingin rekonsiliasi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin dan membuka peluang mereka untuk berpartisipasi di dunia politik. Tapi hari ini dia mengecam musuh-musuh politiknya dengan cara membabi buta," terangnya. (ali/rassd.com) |
| Inilah Detik-detik Menegangkan Jalannya Voting RUU Pilkada Posted: 25 Sep 2014 11:45 PM PDT  Rapat paripurna DPR RI akhirnya menyetujui RUU Pilkada dengan opsi pilkada dikembalikan pada DPRD setelah diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat dinihari, 26 September 2014. Hasil voting tersebut dimenangkan oleh fraksi- fraksi dalam koalisi merah putih dengan jumlah suara sebanyak 226, sedangkan fraksi-fraksi koalisi yang dikomandani PDI P dan tambahan 17 suara dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Demokrat akhirnya memperoleh 135 suara. Pimpinan rapat paripurna, Priyo Budi Santoso, menetapkan hanya dua opsi untuk divoting, yakni opsi pertama pilkada secara langsung serta opsi kedua pilkada dikembalikan ke DPRD. Mekanisme voting dilakukan secara terbuka per fraksi, yakni dengan berdiri untuk menunjukkan persetujuan. Priyo Budi Santoso yang berasal dari Fraksi Partai Golkar memulai voting dengan meminta para anggota Fraksi Partai Golkar untuk berdiri dan menentukan pilihan. "Anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi pertama yakni pilkada secara langsung silakan berdiri," kata. Sebanyak 11 anggota langsung berdiri. Priyo terkejut karena sejumlah politisi senior Partai Golkar tampak berdiri. Kemudian, anggota Fraksi Partai Golkar yang memilih opsi dua yakni dikembalikan kepada DPRD sebanyak 73 anggota. Selanjutnya, Priyo meminta kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan yang memilih opsi pertama. Seorang saksi menyebut 88 dan saksi lainnya menyebut 89, sehingga Priyo meminta hitung ulang. "Tolong dihitung ulang, karena satu suara pun akan menentukan kemenangan," katanya. Ketika dihitung ulang Priyo menyebut jumlahnya 88 anggota. Selanjutnya, anggota dari tiga fraksi seluruhnya memilih opsi kedua, yakni Fraksi PKS 55 anggota, Fraksi PAN 44 anggota, dan Fraksi PPP 32 anggota. Selanjutnya, sebanyak 20 anggota Fraksi PKB memilih opsi pertama. Sebanyak 22 anggota Fraksi Gerindra memilih opsi kedua, dan 10 anggota Fraksi Hanura memilih opsi pertama. Fraksi Partai Demokrat yang memilih "walk out" karena opsi pilkada langsung dengan 10 syarat tak diakomodasi oleh Koalisi Merah Putih maupun Koalisi PDI P, menyisakan enam anggota. Keenam anggota Fraksi tersebut memilih opsi pertama. Penghitungan selesai pukul 01.40 WIB, ketika petugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dan sejumlah anggota yang menjadi saksi selesai menghitung. (fs) |
| [RUU Pilkada] Liar, Aleg PDI P Mengamuk di Rapat Paripurna Posted: 25 Sep 2014 11:30 PM PDT  Sidang paripurna DPR terkait pengesahan RUU Pilkada diwarnai ricuh oleh anggota Fraksi PDI P. Hal itu berawal ketika pimpinan sidang paripurna DPR, Priyo Budi Santoso, yang berasal dari Partai Golkar mengesahkan dua opsi RUU Pilkada, yakni pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD. "Hasil lobi pimpinan fraksi ada dua opsi, pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD. Apakah kita setujui," kata Priyo, saat memimpin sidang paripurna DPR, Jakarta, Kamis, 25 September 2014. "Setuju," teriak beberapa anggota DPR. Lantas, Priyo langsung mengetuk palu untuk mengesahkan opsi tersebut. "Dua opsi itu akan dilakukan melalui musyawarah mufakat, atau melalui voting," kata Priyo. Namun, setelah mengetuk palu, Fraksi PDI P mengajukan interupsi terkait dua opsi yang disepakati dari hasil lobi pimpinan fraksi itu. Fraksi pimpinan Puan Maharani itu meminta agar Priyo mencabut keputusan atas kesepakatan dua opsi tersebut. Untuk meminta pencabutan keputusan itu, puluhan anggota DPR mendatangi pimpinan DPR. Kericuhan pun terjadi. Anggota Fraksi PDI P, Maruarar Sirait yang nampak berang, menaiki panggung tempat kursi pimpinan DPR. Akibatnya, rapat paripurna kembali diskors. (fs) |
| PKS: Jika Hakim dan KPK Yakin Benar Seharusnya Tidak Takut Ajakan Mubahalah Anas Posted: 25 Sep 2014 11:22 PM PDT  Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf menanggapi tantangan mubahalah yang disampaikan Anas Urbanirung di persidangannya. Muzzammil menjelaskan bahwa dalam Islam, mubahalah maksudnya adalah saling mengklaim sebagai pihak yang benar dan siap dikutuk Allah SWT jika dirinya atau pihaknya salah. "Sumbernya dalam QS Al Imran ayat 61. Dalam ayat itu disebutkan bermubahalah kepada Allah SWT dengan meminta supaya laknat Allah SWT ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta," jelas politisi PKS ini dalam keterangan persnya 25 September 2014. Menurut Muzzammil, jika hakim tindak pidana korupsi, jaksa dan KPK tidak berani menghadapi mubahalah Anas maka secara moral Anas merasa menang. "Jika hakim, jaksa, dan komisioner KPK yakin seharusnya tidak takut dengan mubahalah. Ini penting agar publik tidak meragukan kredibilitas jaksa, KPK dan keyakinan hakim dalam memutus perkara." ujarnya. Dalam hukum positif yang saat ini diterapkan di Indonesia, terang Muzzammil, mubahalah tidak dikenal dan tidak akan merubah vonis hukuman Anas. "Tapi keberanian Anas bermubahalah sangat berarti dalam pesan moral pada publik dan pesan kepada hakim pada proses banding dan kasasi. Agar mereka lebih hati-hati dan yakin dalam memutuskan suatu perkara."jelasnya. Sebelumnya kepada wartawan usai persidangan, Anas menantang mubahalah kepada Jaksa KPK dan Hakim Tipikor karena meyakini vonis terhadap dirinya tidak adil. Untuk itu, kata Anas, maka keadilan itu harus dikembalikan kepada yang maha Adil yakni Allah. "Karena tidak adil kita kembalikan kepada yang maha adil yaitu Gusti Allah, tuhan. Itu lah mubahallah dalam tradisi Islam," tantang Anas, 24 September 2014. |
| [Korupsi Transjakarta] Periksa Rekening Jokowi !! Posted: 25 Sep 2014 11:00 PM PDT  Kejagung seharusnya melakukan hal yang sama terhadap Gubernur DKI Jakarta Jokowi, atasan Udar, demikian ungkap kuasa hukum Udar, Eggi Sudjana. "Harusnya kejaksaan juga memberlakukan hal yang sama, periksa rekening Jokowi! Hukum kan harus setara. Bagaimana rekening Jokowi selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI," ujar Eggi di Jakarta, Kamis, 25 September 2014. Eggi juga mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. Menurut Eggi, selama ini Udar selalu kooperatif terhadap penyidik dan tak mangkir dari pemeriksaan Kejagung. "Klien kami juga mau diperiksa rekeningnya. Karena itu, sudah seharusnya pihak kejaksaan melakukan penangguhan penahanan terhadap klien kami," ujar Eggi. Seperti diberitakan, penyidik Kejagung yang telah melakukan pemeriksaan rekening Udar, mengklaim menemukan adanya aliran uang mencurigakan dalam transaksi milik Udar. "Tentu dari informasi yang ada kita kembangkan, ada (aliran mencurigakan)," kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Widyo Pramono. Widyo mengatakan, setelah dilakukan penahanan, Udar kembali diperiksa sebagai tersangka terkait korupsi pengadaan bus transJakarta 2012 dan 2013, termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang. (fs) |
| Kejutkan Para Pemimpin Dunia, Erdogan Angkat Simbol Rabiah di Forum PBB Posted: 25 Sep 2014 11:20 PM PDT  NEW YORK - Sebuah pemandangan yang tidak disangka-sangka dan mengejutkan di PBB Rabu sore (24/9/2014) kemarin, Erdogan mengangkat empat jari simbol Rab'ah sembari mengatakan, "Di Mesir, Presiden terpilih (Mursi) yang murni datang dari suara rakyat digulingkan dengan kudeta militer, dan dalam waktu yang sama ribuan rakyat yang menuntut hak suara dan pilihan mereka dibunuh seca massal, sementara PBB dan negara-negara demokrasi cuma menonton saja, dan pelaku kudeta diberikan legitimasi layaknya presiden terpilih." Rajab Tayeb Erdogan, presiden Turki yang baru terpilih ini mengecam rezim kudeta Mesir, dan meminta PBB untuk membela dan mendukung demokrasi dan menolak penguasa diktator yang menduduki kursi kekuasaan dengan menghabisi ribuan rakyat yang menuntut suara mereka dan presiden pilihan mereka. Kecaman yang dimaksudkan diarahkan kepada As-Sisi. Erdogan juga eminta PBB agar lebih jantan dalam membela kebenaran. "Jika kita serius berdemokrasi maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menghormati kotak suara. Tapi kalau kita ingin mendukung kudeta dan tidak mendukung mau berdemokrasi, lalu apa perlunya ada PBB ini?," tegas Erdogan. Erdogan juga mengecam semua pihak yang tidak mau membela rakyat yang dibunuh oleh kudeta Mesir dengan mengatakan: "Semua pihak-pihak yang berpangku tangan, diam dan cuma hanya menonton pembunuhan anak-anak, penggulingan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan senjata api dan tank-tank; itu berarti secara nyata-nyata mereka ikut terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan." Erdogan mengadakan lawatan ke New York dalam rangkaian menghadiri kegiatan PBB berupa KTT Iklim yang berlangsung 22 September - 1 Okrober 2014. [Syaff] *sumber: http://rassd.com/22-114078.htm |
| [Melawan Lupa] Astaghfirullah... Inikah Pemimpinmu? Posted: 25 Sep 2014 10:40 PM PDT  kesempatan selama mendampiangi Jokowi di Jakarta. Alasan para demonstran tersebut mengingatkan kita pada sejumlah pernyataan mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Berikut enam pernyataaan kontroversi Ahok: 1. "Mau cepat benahi Jakarta, bakar setengah kota" Ahok menyatakan penyelesaian masalah di Ibu Kota harus bertahap dan butuh waktu. Hanya cara ekstrem dan berisiko bisa mengubah Jakarta dengan cepat. "Kamu mau cepat benerin Jakarta. Bakar setengahnya Jakarta!" kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 5 Juni 2013. Langkah ekstrem itu tentu tidak mungkin dilakukan karena terlalu berisiko. "Kamu mau bakar? Enggak kan. Makanya kita lakukan bertahap," katanya. 2. "Yang jual beli lahan pemerintah, bajingan!" Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat dibuat pusing oleh sikap warga bantaran Waduk Pluit yang menolak direlokasi. Ahok menuding ada banyak kepentingan yang menunggangi warga sekitar Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, sehinga sulit direlokasi. "Kalau jujur dan baik kami kasih modal dan Anda bisa berubah nasib, asal mau berusaha. Tapi kalau hidup Anda mau jual beli lahan milik pemerintah maka Anda bajingan. Pelanggaran itu jelas bagi saya," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin 13 Mei 2013. 3. "DPRD bikin pansus biar dapat honor" Tak hanya kepada kalangan umum, Ahok juga pernah "menyentil" DPRD DKI Jakarta, ketika menanggapi rencana dewan membentuk Panitia Khusus MRT dan monorel dengan sindiran. "Bagus, DPRD kan sukanya Pansus. Ya kan biar dapat honor Pansus. Pansus ada honor kan," kata Ahok sembari tertawa saat ditanyai wartawan di Balai Kota, Rabu 17 Juli 2013. 4. "DPRD mau makzulkan Jokowi? Belagu banget" Ahok kembali menunjukkan arogansinya saat DPRD DKI Jakarta berniat memakzulkan Joko Widodo dari kursi Gubernur. Rencana pemakzulan tersebut menyusul ancaman mundurnya 16 rumah sakit dari program Kartu Jakarta Sehat (KJS). "Kalau mau tanya, ya panggil kami saja. Hak tanya saja dibilang pemakzulan. Belagu banget," kata Ahok, Jumat 24 Mei 2013. 5. "Penjarakan PKL Tanah Abang" Ahok mengaku kesal dengan kelakuan para pedagang kaki lima di pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang bandel dan tetap berjualan di pinggir jalan. Ahok menegaskan PKL yang tidak mau dipindahkan ke tempat yang telah disediakan akan dilaporkan ke polisi karena telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. "Sekarang kami kan persuasif dulu sama PKL, terutama di Tanah Abang. Kami sosialisasi terus. Kalau ngeyel, ya kami penjarakan," kata Basuki di Balai Kota, Selasa 16 Juli 2013. 6. "Ahok: Penolak Saya Itu Preman Penguasa Lapak Penjual Kurban" Penolakan FPI kepada Ahok, dianggap Ahok berkaitan dengan instruksi gubernur mengenai larangan penjualan hewan qurban. Hal ini menyebabkan Ahok menuding FPI sebagai preman. "Nah, yang ribut siapa? orang yang biasa nyewain lapak buat jualan di trotoar, rezekinya hilang kalau kita sediakan tempat. Kalau penjual hewan tidak masalah, cuma yang nyewain lapak saja, preman yang nyewain di pinggir jalan," tutur Ahok. Melihat itu semua, nampaknya wajar bila warga Jakarta menolak Ahok. (fs) |
| Jokowi-JK Tidak Akan Mampu Menyembuhkan 'Penyakit' Posted: 25 Sep 2014 09:14 PM PDT  Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak akan mengurangi konsumsinya sehingga tidak menjadi penyakit yang sama pada tahun berikutnya. Kenaikan konsumsi BBM bersubsidi itu sendiri rata-rata sekitar 10 persen pertahun. Karena itu, ada banyak solusi yang bisa dilakukan pemerintah dalam menghadapi dilema kenaikan BBM dan pengurangan subsidi secara cerdas bisa dilakukan. Ibarat penyakit, harus tahu mendeteksi sumber penyakitnya dan memberantas sampai ke akar-akarnya. "Kalau tidak, penyakitnya tidak akan sembuh dan bakal kambuh lagi. Saya kira, pemerintahan Jokowi-JK tak perlu panik menghadapi persoalan ini apalagi menganggapnya sebagai beban pemerintahan mendatang," ujar Chairman of the Board of Trustees of Indonesian Oil and Gas Community (KMI) Iwan Ratman kepada wartawan di Jakarta, kemarin. Menurut Iwan Ratman, cara yang paling simple dilakukan pemerintah adalah program pengurangan subsidi BBM secara disiplin dan bertahap, sehingga kebutuhan BBM bersubsidi menjadi sangat kecil. Selama ini, 64 persen subsidi BBM diberikan dalam bentuk premium, 34 persen solar dan hanya 2 persen minyak tanah. Dari jumlah tersebut, 92 persen subsidi BBM habis dipakai untuk transportasi darat, 1 persen transportasi laut, 2 persen kebutuhan rumah tangga, dan 5 persen sektor perikanan. Transportasi darat yang paling banyak menikmati subsidi BBM digunakan untuk mobil pribadi yang mencapai 53 persen, 40 persen motor, 4 persen truk, dan 3 persen bus. Pemerintah Jokowi-JK harus melakukan terobosan baru dengan cara melakukan revolusi di bidang energi seperti program peningkatan produksi migas, pemberantasan mafia migas, menjadikan Pertamina sebagai world class energy company, program pengembangan sumber energi baru dan terbarukan yang harus dilakukan secara masif sehingga proporsinya bisa mencapai angka 17 persen pada bauran energi nasional. "Kalau program ini dilakukan secara konsisten, pemerintah justru akan mendapatkan tambahan pos anggaran baru yang jauh lebih besar dari pagu subsidi BBM dan gas yang dianggarkan dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 276 triliun," kata dia. Dia mengakui, seandainya pemerintah tetap menaikkan harga BBM, maka akan menurunkan daya beli masyarakat, jumlah orang miskin akan bertambah, kenaikkan harga barang komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat serta inflasi yang akan berdampak langsung kepada rakyat kecil. Secara psikologis, kenaikan BBM ini pasti menimbulkan goncangan dan panic buying kepada masyarakat kecil yang merasakan langsung dampaknya, termasuk multiplayer efec terhadap konsumsi dan kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya saja, bila opsi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 1000 per liter, maka dana yang diperoleh sekitar Rp 40 triliun. Solusinya, pemerintah bisa menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan potensi pendapatan dana sebesar Rp 90 triliun/tahun. Iwan juga menyarankan pemerintahan Jokowi-JK dalam rangka memberikan ruang fiskal pada RAPBN 2015 akibat beban BBM bersubsidi, perlu melakukan terobosan dan strategi penambahan penerimaan negara melalui beberapa sektor yang bisa menambahkan pos anggaran dengan beberapa opsi yang bisa dilakukan. (pm) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar