Selasa, 09 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN


[RUU Pilkada] PKS dan PKB Berubah Sikap

Posted: 09 Sep 2014 06:02 AM PDT

Setelah usai menggelar rapat dengar pendapat fraksi di Komisi II DPR, hanya tiga fraksi yang setuju pilkada langsung. Tiga fraksi itu antara lain PDIP, PKB dan Hanura.

Perubahan sikap atau pendapat terjadi dari FPKB.  Pada rapat 2 September yang lalu, PKB berpendapat pilkada langsung dilakukan untuk pemilihan Gubernur, sedangkan Bupati/Walikota dipilih DPRD. Namun pada rapat hari ini, PKB brubah pendapat, pilkada langsung dilakukan untuk keseluruhan.

Sebelumnya, PKS juga berubah pendapat. Partai pimpinan Anis Matta itu ingin pilkada dilakukan secara langsung.

"Berubah fraksi tadi itu PKS dari langsung, jadi DPRD," kata Ketua Panja RUU Pilkada, Abdul Hakam Naja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 9 September 2014.

Inilah Partai yang setuju dengan pilkada kembali ke DPRD yaitu Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Gerindra disusul PKS. (fs)


[RUU Pilkada] Ahok Tantang Gerindra

Posted: 09 Sep 2014 05:37 AM PDT

Perseteruan yang terjadi antara Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan jajaran Partai Gerindra makin panas. Ahok menantang Gerindra memecat dirinya dan menanti keputusan partainya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tak takut keluar dari Partai Gerindra yang telah mengusungnya di Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu sebagai cawagub mendampingi cagub Jokowi dari PDIP.

"Memang ada yang menyarankan keluar dari Gerindra, kita tunggu saja putusannya gimana," kata Ahok, di Balaikota, Selasa 9 September 2014.

Polemik ini terjadi karena Ahok bersikukuh pilkada tetap dipilih langsung, sementara Gerindra adalah pengusung pilkada melalui DPRD, Ahok mengaku tak menyetujui mekanisme tersebut digunakan kembali.

"Emang gue kekanak-kanakan, kamu tidak ngerasa," lanjutnya.

Sebelumnya, Ahok mengancam akan mundur dari Partai Gerindra jika tetap ngotot mengubah sistem pemilihan kepala daerah kembali dilakukan melalui DPRD.

Menanggapi hal itu, Partai Gerindra menantang Ahok untuk mengajukan surat pengunduran diri kepada partai. (fs)


Bahagiakan Pasangan Anda

Posted: 09 Sep 2014 04:54 AM PDT


Bersyukurlah.. wahai para istri yang memiliki suami yang baik dan pengertian.. yang senantiasa memimpin dan melindungi keluarganya.. jagalah ia dengan cinta dan keikhlasan.. hiasi dirimu dengan do'a dan ketaatan...

Bersyukurlah.. wahai para suami yang memiliki istri yang sabar dan pengertian.. yang senantiasa berhias hanya untuk suaminya.. yang selalu berusaha menanyakan ridlo suaminya..yang senantiasa meminta izin pada suami..dan menghormatinya..dan mampu membantu kesusahan mu...

Sadarlah... no body's perfect...lihat baiknya dia.. betapa... karena di luar sana.. banyak pasangan yang berakhir di meja sidang... dengan berbagai alasan... banyak keluarga tercerai berai karena kecintaan pada harta.. ilmu yang kurang... serta obsesi dunia..

Manjakan pasangan anda..karena memang hanya anda yang halal untuk nya...
Bahagiakan hatinya..karena bahagianya sudah tertawan oleh akad nikah anda...
Jangan sakiti dia.. jika kau tak tau kapan ia dipanggil oleh-Nya..

Salam cinta untuk seluruh keluarga Indonesia... semoga sakinah..mawaddah warrahmah.. dan barokah.. aamiin.

(Nur Layla Zamzanah)


Fahri Setuju Pilkada Langsung Diganti, Ini Alasannya

Posted: 09 Sep 2014 04:36 AM PDT


Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) masih menimbulkan polemik, apakah pilkada kembali ke DPRD (perwakilan rakyat) atau tetap dipilih secara langsung oleh rakyat seperti sekarang ini.

RUU ini rencananya akan disahkan pada September 2014 ini, dalam Paripurna DPR.

Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah mengevaluasi praktek Pilkada Langsung yang sudah berjalan 10 tahun yang ternyata lebih besar kemudharatannya.

Dalam twitnya, Aleg PKS dari NTB ini menyoroti setidaknya adala lima catatan negatif Pilkada Langsung:

1- BIAYA MAHAL RP. 51,865 TRILIUN #PilkadaLangsung

2- Banyak konflik Pasca pilkada. #PilkadaLangsung
(Di Papua dilaporkan 30 nyawa setahun korban #PilkadaLangsung)

3- Melemahkan partai politik sebagai pilar demokrasi. #PilkadaLangsung

4- Banyak bandar #PilkadaLangsung

5- MK jadi sibuk sengketa #PilkadaLangsung



Dulu Supir Anggota Dewan, Sekarang Jadi Anggota Dewan

Posted: 09 Sep 2014 04:32 AM PDT


Sudah tidak asing lagi bila masyarakat Lebak Banten mendengar nama Yayan Ridwan. Pria kelahiran lebak pada tanggal 18 mei 1997 ini merupakan angota DPRD kabupaten Lebak periode 2014-2019.

Siapa sangka dulunya adalah supir seorang anggota dewan, sekarang malah menjadi anggota dewan. Memang dunia selalu berputar, tapi bukan berarti perputaran kehidupan ikut sejalan dengan rotasi bumi. Hal ini tergantung dari kesungguhan pribadi. Ini yang menjadi landasan yayan. Baginya selama terus berbuat baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak perlu ragu akan balasan Allah yang Maha Kuasa.

Masyarakat sebelumnya lebih mengenal sosok yayan sebagai kepala desa bendungan di tempat ia tinggal sekarang. Sosok yang harmonis dan bersahaja ini telah memberikan banyak perubahan bagi masyarakat di desanya. Kecerdasannya dalam mengelola desa didapat dari interaksi yang sering dilakukan dengan berbagai elemen. Selain itu, kepekaan terhadap kondisi desa yang cukup memperihatinkan membuatnya begitu serius mengurusi masalah masyarakat. Baginya bekerja untuk kemaslahatan adalah bagian dari ibadah yang sudah seharusnya dilakukan setiap manusia yang bermasyarakat.

Yayan tidak merasa malu bekerja sebagai supir. Sekalipun ia telah menyelesaikan kuliahnya di IAIN Bandung (red-UIN Bandung). Pada dasarnya semua pekerjaan sama, yang membedakan adalah sejauh mana kita bisa menjalankannya dengan penuh keikhlasan dan mengharap ridho dari ALLAH. Hidup bersama keluarga yang sederhana, tidak lantas mengubah hidupnya ketika menjadi seorang pejabat. Karena ia selalu berpandangan bahwa jabatan bukanlah ladang untuk mengumpulkan kekayan, melainkan pengabdian yang mesti dituntaskan demi sebuah kepercayaan dan kemajuan.

Wajar bila periode ini, ia terpilih sebagai anggota dewan. Masyarakat sudah sangat tahu betul kemampuannya dalam membangun daerah, terutama di tempat yang ia tinggali. Sebuah kepercayaan ini tentu harus dibayar dengan mahal. Bukan dalam hal materi, tapi waktu yang ia punya akan berkurang dalam kebersamaan bersama keluarga.  "Sudah biasa, istri dan anak ditinggal. Terpenting adalah saling mendo'a untuk keselamatan semua" ujarnya.


Fraksi PKS Lampung Full Team Ikuti Orientasi

Posted: 09 Sep 2014 04:44 AM PDT


Full team 8 orang anggota Fraksi PKS (Ade Utami Ibnu, Ahmad Mufti Salim, Akhmadi Sumaryanto, Antoni Imam, Johan Sulaiman, Hantoni Hasan, Mardani Umar dan Prio Budi Utomo) dari 43 anggota DPRD Lampung mulai dari senin (08/09) hingga Jumat (12/09) mendatang mengikuti Orientasi Anggota DPRD Provinsi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri di Hotel Mercure, Jakarta. Tentu agenda ini adalah semacam pembekalan dalam rangka memudahkan para anggota DPRD Provinsi yang baru saja dilantik melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kerja-kerja kedewanan selepas orientasi tersebut.

Pelaksanaan oritentasi untuk anggota DPRD Lampung dilaksanakan bertahap dalam dua angkatan. Angkatan pertama dimulai dari senin kemarin (08/09) sampai dengan Jum'at (12/09) mendatang. Sementara angkatan kedua dimulai pada tanggal 15 September. Bersamaan dengan orientasi 43 Anggota DPRD Lampung, 31 Anggota DPRD Jawa Tengahpun mengikuti orientasi tersebut pada jadwal dan tempat yang sama namun dilakukan dalam tiga angkatan.

Menurut Akhmadi Sumaryanto, Anggota Fraksi PKS Lampung bahwa orientasi ini bertujuan agar Anggota DPRD mengetahui tupoksinya secara jelas, dan  dalam konteks perilaku, maka diharapkan memiliki behaviour  (perilaku) yang baik dan sesuai dengan aturan per Undang-Undangan yang berlaku.

Anggota Fraksi PKS kompak bertukar fikiran
selepas Sholat Subuh di lokasi orientasi
Akhmadi yang juga Sekretaris Fraksi PKS ini juga menyampaikan bahwa materi-materi yang disampaikan bermuatan kebangsaan dan ketatanegaraan. "Beberapa pemateri level nasional berkesempatan mentransfer berbagai pengetahuan kebangsaan dan ketatanegaraan, seperti Prof. Dr. Imam Prasojo tentang Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan, Dr. J. Kristiadi yang berbicara mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia, Dr. Ermaya mengenai Undang-Undang dan Pancasila. Sementara terkait Etika Pemerintahan di sampaikan oleh Dr. Hironimous Rowa. Sedangkan tentang Tupoksi DPRD disampaikan oleh Dr. Djohermansyah Johan" kata Akhmadi.

Sebelum masuk kedalam sesi materi, Akhmadi juga menuturkan adanya pre test (tes pendahuluan) untuk mendalami pengetahuan dan bagaimana implementasi dari masing-masing Anggota DPRD terkait Pancasila, Wawasan Kebangsaan, tentang Peraturan Per Undang-Undangan dan juga Tupoksi Anggota DPRD. "Lumayan untuk pemanasan sebelum materi, ada 50 pertanyaan" tutur Anggota Dewan dari Dapil Tanggamus ini.


Gol Spekatakuler, Pemain Muslim Liga Inggris ini Pecahkan Rekor Dunia

Posted: 09 Sep 2014 04:24 AM PDT


Asmir Begović, pemain muslim asal Bosnia Herzegovina ini mencatatkan rekor dunia setelah membuat gol spektakuler. Spektakuler? Ya, dia bukan striker tapi penjaga gawang. Kiper Stoke City ini berhasil membuat gol luar biasa ke gawang Southampton dalam salah satu laga di Liga Inggris.

Begović mencetak gol secara luar biasa ketika sapuan jauhnya – yang terjadi 13 detik setelah kick-off – memantul dan mengecoh kiper Artur Boruc yang memang sudah salah posisi. (http://www.youtube.com/watch?v=_Zi_uCcfA8s)

Dalam catatan resmi, tendangan sang kiper itu berjarak 91,9 meter (301ft 6in) dan kini tercatat sebagai 'gol terjauh yang pernah dicetak di sepakbola' untuk kemudian diabadikan dalam buku rekor edisi terkini.

Seperti dilaporkan Adhe Makayasa dari GOAL.com, mengenai namanya yang masuk dalam sejarah, Begović berkata: "Saya merasa sangat senang untuk diberi penghargaan seperti ini dan sebagai seorang kiper saya tidak menyangka hal itu akan terjadi, bukan rekor yang seperti ini," ujarnya kepada laman resmi klub.

"Meski demikian saya akan tetap mengambil rekor itu dan menikmatinya. Saya benar-benar mengapresiasi penghargaan ini dan sertifikat ini tentu akan terpampang di rumah. Jadi terima kasih kepada semua orang di Guinness World Records karena telah menghadiahi saya penghargaan yang luar biasa ini,"  ujar penjaga gawang yang beberapa waktu lalu mengucapkan ucapan selamat Ramadan melalui akun twiter nya 'Ramadan Mubarek to all muslims out there! God Bless'. (sumber: GOAL.com, wikipedia)


Kementrian Marketing, Cara Halus Jokowi Jual Aset RI?

Posted: 09 Sep 2014 03:30 AM PDT

Jokowi asal bunyi lagi.

Di gedung RRI pusat Jakarta, Senin, 8 September 2014 kemarin Jokowi mengatakan hendak  membentuk satu divisi atau kementerian untuk mengurusi pemasaran Indonesia.

Pemasaran yang akan dilakukan tidak hanya untuk produks industri dan kerajinan masyarakat tetapi juga kekayaan alam Indonesia.

Jokowi mengatakan, Indonesia sangat kaya produk yang dapat dijual untuk memakmurkan rakyat. Sehingga untuk saat itu diperlukan menteri yang berkaitan dengan pemasaran, yang harus mengerti soal marketing. Tugas kementerian itu adalah memasarkan seluruh produk dari Indonesia.

"Tadi saya berikan contoh, produk industri kreatif, apa yang kita enggak punya? Seni pertunjukan, tari, musik, video, film, punya semuanya. Game, animasi, produk industri kreatif yang ada di kampung, bordir, tenun, perak, emas, ada semuanya. Produk wisata kita dari ujung timur sampai barat, enggak ada yang ngalahin di dunia. Produknya ada, sekarang apa yang kita perlukan saat ini, memasarkan, memarketingi produk itu," jelasnya lagi.

-----

10 tahun jauh dari pusaran kekuasaan rupanya membuat PDI P seperti banteng kelaparan. Apapun yang lewat, disikat, diembat.

Belum berkuasa, sudah berencana menaikkan BBM untuk mensubsidi gaji menteri, sudah mendesak dan meminta info dari BUMN dan kementerian strategis. Sudah mengatur dan menyusun kabinet dan yang terparah, berencana menjual Indonesia.

Inilah politik balas budi. Tak ada makan siang gratis untuk Jokowi. Bagaimana nasib rakyat?

"I don't think about that", begitu mungkin ujar Jokowi. (fs)


[Tak Miliki Skema Aksi] Pengamat : Jokowi Tak Jelas!

Posted: 09 Sep 2014 03:15 AM PDT

Presiden terpilih Jokowi berencana memberantas mafia migas guna mendorong optimalisasi penyediaan sektor energi bagi masyarakat.

Namun hal ini dinilai hanya sebatas pernyataan tanpa membeberkan aksi yang akan direalisasikan.

Pemerintahan baru harus memiliki cara memberantas mafia migas. Caranya dengan menjelaskan skema pemberantasan mafia migas.

"Kita butuh kejelasan skema duet Jokowi-JK seperti apa perang melawan mafia migas. Saya cenderung menilai Jokowi tidak jelas walau dia memerangi mafia migas. Saya tidak tangkap mengenai caranya," kata Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI), Hendrajit di Jakarta, Selasa 9 September 2014.

Seperti dikabarkan sebelumnya, Hendrajit menyebut, mafia migas kini sudah bernegara dan terintegrasi.

Menurutnya, mafia ini memiliki suatu sistem yang sangat mempermudah dalam memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri.

"Mereka sudah bernegara, bukan kepentingan lagi. Mereka sudah masuk ke DPR, dan tim perumus dan segala macam. Dia sudah bukan kerah putih lagi," ujarnya di Jakarta, 9 September 2014.

Hendrajit pun meminta Jokowi mengetahui pentingnya skema geopolitik yang terjadi kini. (fs)


Pengamat : Jokowi Harus Pahami Dulu Geopolitik

Posted: 09 Sep 2014 03:00 AM PDT


Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI), Hendrajit menyebut, mafia migas kini sudah bernegara dan terintegrasi.

Menurut penuturan Hendrajit, mafia ini memiliki suatu sistem yang sangat mempermudah dalam memanfaatkan kekayaan alam di dalam negeri.

"Mereka sudah bernegara, bukan kepentingan lagi. Mereka sudah masuk ke DPR, dan tim perumus dan segalam macam. Dia sudah bukan kerah putih lagi," ujarnya.

Untuk itu, Hendrajit menyebut, pemerintahan Jokowi perlu memahami skema geopolitik yang terjadi kini.

Hendrajit menuding, persoalan mafia migas berkaitan dengan peran asing yang masuk ke dalam negeri.

Sehingga akan sangat celaka bila pemerintah yang baru justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi dana dan peran asing. (fs)


Lewat Media, Jokowi Ucapkan Selamat Ultah Untuk SBY

Posted: 09 Sep 2014 12:53 AM PDT

Presiden terpilih Jokowi mengaku belum menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun dirinya menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada SBY melalui awak media.

"Belum ucapin. Selamat ulang tahun Pak SBY," kata Jokowi di Balai Kota, Selasa 9 September 2014.

Saat ditanya soal harapannya kepada SBY di ulang tahunnya yang ke-65 tahun, dia tak menyampaikan apapun. "Kamu kan sudah tahu," jelasnya.

Selain ucapan selamat tersebut, Jokowi tidak menyampaikan ucapan apapun lagi.

Seperti diketahui, hari ini, 9 Septeber 2014 Presiden SBY genap berusia 65 tahun. Ulang tahun ini menjadi ulang tahun terakhir SBY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. (fs)


Rakyat Menunggu Itikad Politik Jokowi

Posted: 09 Sep 2014 12:40 AM PDT

Chairul Anam, Sekretaris Eksekutif Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) meminta kepada Jokowi agar menetapkan tanggal wafatnya Munir sebagai hari pembela HAM.

"Kita meminta tanggal 7 September sebagai hari perlindungan pembela HAM. Ini merupakan partisipasi publik yang penting untuk proses demokrasi," ujar Anam, di Jakarta 8 September 2014.

Tak hanya itu, yang terpenting untuk KASUM dan rakyat Indonesia adalah Jokowi mempunyai itikad politik untuk menuntaskan kasus Munir dan mendesak kepolisian dan Kejaksaan Agung agar segera mengungkap dalang pembunuhan Munir.

Sebelumnya, KASUM dan sejumlah aktivis HAM dari beberapa LSM juga menolak pelanggar HAM untuk menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-JK. (fs)


Jokowi Harus Tolak Tiga Nama Ini Masuk Kabinet

Posted: 09 Sep 2014 12:20 AM PDT

Presiden terpilih Jokowi diminta untuk tidak memberi jabatan kepada pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Permintaan itu disampaikan oleh Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), di Kantor Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2014.

Ada tiga nama yang dicurigai sebagai pelaku pelanggaran HAM Berat. Mereka adalah AM Hendro Priyono, Muchdi PR, dan As'ad Said Ali.

"Ada tiga nama yang yang kami tolak menjadi pejabat publik, yang pertama Hendro Priyono, kedua Muchdi PR dan ketiga As'ad Said Ali," kata Sekretaris Eksekutif KASUM,Chairul Anam.

Choirul Anam menegaskan, pihaknya menolak pelanggar HAM masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. (fs)


Kofifah Menggugat!

Posted: 09 Sep 2014 12:05 AM PDT

Dinamika politik Jawa Timur kembali memanas, seiring gugatan Khofifah Indar Parawansa. Tak main-main, Khofifah menggugat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ke Mahkamah Agung (MA).

Salah satu yang digugatnya, adalah soal jumlah hakim MK yang menangani perkaranya dalam Pilkada Jatim tahun lalu.

"Di peraturan itu kan tertulis putusan boleh diambil sekurang-kurangnya oleh delapan hakim, kan hakim MK ada sembilan. Jadi (jumlah hakim) bisa genap, padahal di belahan dunia manapun jumlah hakim selalu ganjil," kata Khofifah, Senin 8 September 2014.

Atas gugatan itu, Wakil Ketua MA bidang Nonyudisial Suwardi turun langsung mengadili perkara tersebut.

Khofifah mengajukan judicial review Peraturan MK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kasus ini akan ditangani oleh Ketua majelis Suwardi dengan anggota majelis Dr Supandi dan Yulius.

Perkara yang mengantongi 52 P/HUM/2014 itu sampai ke meja majelis pada 25 Agustus 2014.

Tidak dijelaskan  pasal mana saja dalam Peraturan MK itu yang digugat Khofifah.

Khofifah kalah melawan Soekarwo. Saat kasus itu dibawa ke MK, Wakil Ketua MK Hamdan Zoelva menolak gugatan Khofifah. Dengan ditolaknya permohonan ini maka pasangan incumben Soekarwo-Saifullah Yusuf diputus KPU Jatim memenangi Pilgub Jatim dengan memperoleh suara 8.195.816 suara atau 47,25 persen.

Belakangan kasus itu kembali ramai diperbincangkan usai Akil Mochtar berkicau dari dalam penjara jika MK seharusnya memenangkan Khofifah. Akil selaku ketua panel mengetok Khofifah sebagai pemenang.

Namun hasil itu berbalik saat dibawa ke sidang pleno. Padahal menurut tradisi di MK, sidang pleno umumnya satu suara dengan sidang panel. (fs)


Jokowi Tempatkan Menteri Dari PDI P di Posisi Strategis

Posted: 08 Sep 2014 11:55 PM PDT

Sejumlah posisi strategis di Kabinet Jokowi-JK, akan ditempati oleh kader-kader PDI Perjuangan, sebagai parpol pengusung utama Pilpres 2014.

"Wajar parpol (PDI P) menempatkan kader- kadernya pada jabatan (kementerian) strategis," ujar Wasekjen PDI P Hasto Kristiyanto di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Senin, 8 September 2014.

Hasto menjelaskan, profesionalitas dan rekam jejak kandidat menteri juga menjadi point utama dalam menentukan siapa saja yang akan mengisi kabinet Jokowi-JK mendatang.

"Pembicaraan mengenai menteri bukan terkait jatah-menjatah dalam kursi kabinet, melainkan harus mengacu kepada kepentingan bangsa dan negara," katanya.

Saat Megawati menjadi  presiden, terlihat jelas posisi menteri yang diisi profesional dari luar partai lebih banyak dibandingkan orang profesional yang berasal dalam partai.

"Namun, bukan berarti dari dalam partai tidak profesional, keduanya dibutuhkan, tetapi yang penting memiliki visi-misi yang sama," ujar Hasto. (fs)


Fitnah Keji! Anggota PKS Meninggal Sakit Jantung, Tapi Diberitakan Media Bunuh Diri

Posted: 08 Sep 2014 10:06 PM PDT


Makam Ruli Nutranta. (fb.com/madiana.havidz.9)
Seorang anggota PKS yang juga merupakan Sekretaris DPD PKS Kota Tangerang Selatan meninggal Senin kemarin (8/9/2014) karena sakit jantung. Pada saat kejadian, Ruli Nutranta (46) adalah pasien RS Azra, Bogor. Ruli dirawat di RS Azra sejak hari Ahad (7/9/2014).

Beberapa media online memberitakan kematian Ruli tersebut diakibatkan karena bunuh diri. Salah satunya merdeka.com yang memberitakan dengan judul "Sekretaris DPD PKS Tangsel yang bunuh diri dosen Mercu Buana", Selasa dini hari (9/9/2014).

Namun berdasarkan penuturan istri almarhum, Siti Saidah, Ruli meninggal bukan karena bunuh diri seperti yang diberitakan, tapi karena sakit jantung. Hal tersebut diungkapkannya melalui akun Facebooknya, Selasa (9/9/2014).

Siti Saidah mengungkapkan, "Demi Allah,demi RasululLah, demi dakwah di jalanNya...jangan fitnah alm kekasih saya dg fitnahan keji, mati dg cara bunuh diri melompat dari gedung. wahai yang memfitnah, mungkin ini juga taqdirulLah agar pahala terus mengalir tidak berhenti untuk alm. Alm syahid krn sakit jantung dan dipermudah hanya dirawat 2 hari dg kondisi membaik di akhir hayatnya,mengingat Allah, RasulNya&dakwah di jalanNya. Kami ingat pesan alm, agar memaafkan orang2 spt anda, media on line anda karena ketidaktahuan kalian...ya, kami ikhlas memaafkan kalian..."




*sumber: dakwatuna


Waduk Jatigede Hampir Rampung, Aher: Mudah-Mudahan Perpres Segera Ditandatangani

Posted: 08 Sep 2014 09:36 PM PDT


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan sudah menerima kepastian peraturan presiden atau perpres soal ganti rugi lahan terdampak warga Jatigede. Aturan akan diteken dalam waktu dekat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Mudah-mudahan perpres segera ditandatangani," katanya di Bandung, Senin, 8 September 2014.

Gubernur dengan sapaan Aher ini mengatakan soal itu akan dibahas secara rinci bersama Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, yang akan membawa sejumlah menteri terkait menggelar rapat kerja di Bandung. "Perpres yang akan melegitimasi pembayaran pada masyarakat, baik pembayaran ganti rugi maupun uang pindah, mendekati final," ujarnya seperti dilansir PKS.or.id.

Nilai terakhir anggaran yang dibutuhkan untuk membayar ganti rugi itu lebih besar dibandingkan yang pernah diusulkan pemerintah provinsi. Anggarannya sebagian masuk pada 2015, sebagian lain dalam APBN Perubahan 2015 atau pada APBN 2016.  katanya.

Soal penggenangan Waduk Jatigede, Aher mengatakan, bergantung pada keputusan pemerintah pusat. "Jadwal penggenangan pastinya menunggu pemerintah pusat," ujar Aher.

Sebelumnya Kepala Dinas Pengelolaan dan Sumber Daya Air Jawa Barat Supriyatno mengatakan bahwa menunda penggenangan justru berisiko membuat bendungan retak. "Secepatnya harus digenangi, semakin lama dibiarkan makin rusak," katanya di Bandung.

Menurut dia, pembangunan konstruksi fisik Waduk Jatigede saat ini sudah hampir tuntas. Penundaan penggenangan akan menyebabkan bendungan retak. "Retak kecil kalau dibiarkan bisa melebar, sifat dari bahan itu kembang-kempis. Kalau cuaca panas mengembang, kalau dingin mengkerut," dia menjelaskan.

Satu-satunya cara mencegah terjadinya retakan dengan secepatnya menggenangi. Sifat beton, kata Supriyatno, kalau sudah digenangi akan stabil. Namun masih ada cara mencegah retakan itu, yakni menyiraminya setiap hari untuk mencegah retak.

Saat ini konstruksi bendungan sudah 99 persen. Pekerjaan yang tersisa tinggal pekerjaan kecil. Bendungan itu secara fisik sudah siap untuk digenangi. Penggenangan waduk bisa memakan waktu enam bulan hingga setahun. "Penggenangan itu bertahap, tidak sekaligus," katanya.

Perpres yang ditunggu-tunggu itu mencakup alokasi anggaran Rp 1,1 triliun untuk uang ganti rugi. Sebanyak Rp 900 miliar ditujukan untuk ganti rugi bangunan dan Rp 200 miliar untuk ganti rugi lahan pertanian. Tahun ini pengerjaan konstruksi Waduk Jatigede dijadwalkan rampung 100 persen.

Bendungan Jatigede ini diharapkan dapat mengendalikan banjir dengan jangkauan 11 ribu hektare. Bendungan ini juga ditujukan untuk mengairi lahan seluas 90 ribu hektare sekaligus menjadi sumber air baku dan sumber pembangkit listrik berkapasitas 110 megawatt.



Bus Transjakarta Masih Banyak Copet, Ini Kisahnya!

Posted: 08 Sep 2014 08:58 PM PDT


Okezone
Selain bus kerap terbakar, pengguna bus TransJakarta juga dibuat tidak nyaman dengan kehadiran sekelompok pencopet. Dengan pengawasan yang dilakukan satu orang di dalam bus, dinilai tidak bisa menjamin keamanan di dalamnya.

Seperti yang dialami oleh Aries. Pemuda yang bekerja di perusahaan BUMN itu mengaku, harus merelakan telefon genggam kesayangannya hilang di dalam Bus TransJakarta.

"Kejadiannya Jumat 29 Agustus saat akan membeli tiket di Stasiun Senen," kata Aries memulai ceritanya kepada Okezone, Selasa (9/9/2014).

Dia pun menaiki Bus TransJakarta rute rute Pusat Grosir Cililitan (PGC)-Ancol. Tanpa curiga, dia menaiki bus yang dalam kondisi penuh.

"Setiap Jumat atau weekend, kondisi di koridor ini memang sangat padat. Tas saya tempatkan di depan dada dan telefon seluler saya di kantong depan bagian kiri. Kondisi terlalu padat membuat kedua tangan saya harus berpegangan pada handel yang di bagian atas," tuturnya.

"Saya agak curiga dengan orang yang mendorong saat bus berhenti dan melaju, namun hal tersebut tidak dihiraukan karena keamanan. Saya pun turun di Halte Stasiun Senen dan menuju Stasiun Senen. Saat tiba, saya ingin menelepon teman yang akan membatalkan tiketnya, namun telefon seluler saya sudah hilang," paparnya.

Aries pun mewanti-wanti, jika kondisi Bus TransJakarta berdesakan penumpang diminta lebih berhati-hati. "Terutama saat ada penumpang yang mendorong-dorong, itu patut diwaspadai," imbaunya.

Hal serupa hampir dirasakan Djohan. Warga Pancoran tersebut masih beruntung saat menaiki Bus TransJakarta rute yang sama. Telefon seluler yang ada di kantong depan bajunya masih selamat.

"Tangan si copet mendorong telefon seluler saya yang ada di saku baju dengan memanfaatkan kondisi yang sesak. Beruntung saya cepat sadar dan telefon seluler saya tidak diambil pencopet," tuturnya.

Sekadar diketahui, mobilitas penumpang yang naik dan turun di setiap shelter atau pemberhentian, memudahkan kawanan ini melakukan aksinya. Apalagi dengan jumlah satu petugas keamanan di dalam bus, dinilai sulit untuk mengawasi kondisi yang berdempet-dempetan. (pm)



Mendadak Jokowi Ngomong: Yang Mau Menaikkan BBM Itu Siapa?

Posted: 08 Sep 2014 08:13 PM PDT


Jurnal3
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengklaim tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ia justru mengaku tidak pernah mengeluarkan pernyataan akan menaikkan harga BBM.

"Yang mau menaikkan BBM itu siapa? Yang mau ada bantuan langsung itu siapa?" ujarnya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (8/9) seperti dilansir RMOL.

Ia mengaku selama ini hanya mengeluarkan pernyataan akan mengalihkan subsidi BBM ke usaha produktif pertanian.

"Mengalihkan subsidi BBM ke usaha produktif, di desa di kampung, untuk petani untuk nelayan itu," katanya.

Meski membantah mengeluarkan pernyataan akan menaikkan harga BBM, Jokowi mengaku belum menemukan formula tepat untuk menjalankan idenya tersebut. "Ya sistemnya baru dibahas," katanya.

Seperti diketahui, beberapa saat lalu Jokowi menyempatkan diri menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bali. Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta agar SBY menaikkan harga BBM sebelum mengakhiri masa jabatannya. Sayangnya, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh SBY. Karena menurut Ketua Umum Partai Demokrat itu urusan kenaikan BBM adalah tanggung jawab masing-masing pemerintah.



Hakim PKS: Pilkada Lewat DPRD Juga Demokratis

Posted: 08 Sep 2014 08:07 PM PDT


ROL
Putusan datang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait pilkada langsung ke pilkada lewat DPRD. Partai Dakwah itu memutuskan untuk mengubah pandangan tersebut.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Abdul Hakim menyebut jika keputusan itu diambil berdasar rapat pleno DPP PKS.

"Pimpinan PKS sudah mengarahkan bahwa pilihannya adalah dipilih oleh DPRD," ujarnya seperti dilansir dari JPNN (Senin, 8/9).
     
Menurut Hakim, PKS memandang pemilihan DPRD juga merupakan proses yang demokratis. Prosesnya dalam hal ini lebih efektif, karena bisa menjamin terpilihnya kepemimpinan yang berkualitas, memiliki integritas, dan efektif untuk mengawal proses pembangunan untuk masyarakat.
     
"Kalau dibilang kehendak rakyat adalah pemilihan langsung, itu (masih) pro dan kontra. Memang tidak pernah ada keputusan yang bisa disepakati semua pihak. Itu wajar-wajar saja, tapi nanti keputusan politik yang akan menentukan," ujarnya.
     
Hakim menyebut, ada juga sebagian masyarakat yang nyaman dengan sistem pemilihan langsung, namun ada juga sebagian lain yang tidak setuju. Karena itu, menjadi tugas bagi DPR untuk menentukan pilihan tersebut.

"Karena masyarakat sudah memberikan mandatnya kepada para anggota DPR, nantinya dinamika di DPR yang akan menentukan itu," tandas Hakim. (pm)



Hanura : Pilkada Secara Langsung Sudah Demokratis

Posted: 08 Sep 2014 07:24 PM PDT

Jika mekanisme Pilkada diserahkan kembali kepada DPRD, Partai Hanura menolak mekanisme tersebut. Karena, Pilkada secara langsung sudah sangat demokratis.

"Hanura sampai saat ini tetap konsisten mempertahankan Pilkada maupun Pilgub dilaksanakan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat," kata Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, di Jakarta, Senin 8 September 2014.

"Jangan karena hanya kepentingan kelompok tertentu lantas hak demokrasi daripada rakyat dirampas dan diserahkan ke DPRD, ini tentu menjadi langkah mundur dan mencederai kedaulatan rakyat tersebut," sambungnya.

Menurut Saleh, pembahasan RUU Pilkada harus mengakomodir aspirasi semua kepentingan dan rakyat. Sehingga mekanisme Pilkada tidak diubah.

jika pelaksanaan Pilkada yang ada saat ini masih banyak kekurangan, maka perlu dilakukan evaluasi. Namun bentuk evaluasi itu tidak harus mengubah sistem pemilihannya. "Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan selama ini maka itu yang harus dibenahi dan bukan hak rakyat yang dirampas," tandasnya. (fs)


Hijabers in Love; Ketika Virus Merah Jambu Menyapamu!

Posted: 08 Sep 2014 07:23 PM PDT


Salah satu hal yang menyerang remaja adalah virus merah jambu. Hal ini yang juga dialami oleh Annisa (Andania Suri) di film Hijabers in Love (HIL), gadis 15 tahun yang ceria, agak tomboy, terbuka dan tukang kepo (makanya dijuluki Miss Kepo). Memasuki masa awalnya bersekolah di SMA Tunas Bangsa, ia berkenalan dan akhirnya bersahabat dengan Jelita (Vebby Palwinta), gadis 15 tahun yang berjilbab, ayu namun pemalu, pendiam, juga gape main gitar.

Memasuki masa awal sekolah, ketika dilakukan presentasi sejumlah ekskul, perhatian Annisa tertumpah hatinya pada sosok Ananda (Shawn Adrian Khulafa), aktivis dakwah Rohis, yang tinggi, kurus, berkulit putih, tenang dan ganteng namun tak mengenal konsep pacaran, juga jago main biola. Sementara Jelita tertarik dengan aktifitas Rohis dan segera bergabung.

Annisa pun terserang VMJ. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama pada Ananda. Annisa pun memutuskan berjilbab hanya agar Ananda memperhatikan dirinya. Namun rupanya Ananda lebih memperhatikan Jelita yang berjilbab lebih dulu. Annisa kecewa. Ia pun diam-diaman dengan Jelita. Annisa berniat melepas jilbabnya.

"Kamu bertanya pada orang yang salah. Mama tidak berjilbab kok ditanya tentang jilbab." kata Mama Annisa yang diperankan oleh Keke Harun.

Lalu Mama Annisa melanjutkan, "Kamu berjilbab karena orang dan kamu melepas karena orang. Kalau seperti itu Mama tidak setuju."

Film bertema remaja yang Islami belakangan ini memang agak berkurang. Kehadiran film HIL mengisi kekosongan tersebut. Penonton remaja punya semacam 'handbook' bagaimana caranya mengatasi ketika diri terserang virus merah jambu dan HIL memberi sedikit solusi, salah satunya seperti yang dilakukan oleh Jelita: menulis puisi!

Film yang disutradarai Ario Rubbik ini cukup mengaduk-aduk emosi penonton dalam adegan konflik batin dari dalam diri Annisa dan konflik antara Annisa dan Jelita yang nyaris retak hanya gara-gara cowok. Penonton juga bakal dibuat geram di karakter Ananda yang kurang tegas bin lembek sebagai pengurus rohis. Di tengah ketegangan, penonton dibuat segar dengan kehadiran Tubagus Dedi Suwandi Gumelar atau Miing sebagai ayah Annisa, akting yang lumayan dari desainer hijab, Jenahara, juga kehadiran Ridwan Kamil sebagai sopir bus wisata meski hanya cameo.

Penonton dimanjakan oleh pemandangan Kota Bandung terkini yang bikin segar mata, seolah menyiratkan keberhasilan Ridwan Kamil sebagai Walikota Terbaik. Di luar menyampaikan pesan "begini cara mengatasi hubungan laki-laki dan perempuan dalam Islam", film HIL seperti mencanangkan Bandung sebagai Kota Trendsetter Hijab Dunia, meski pada kenyataannya sudah didepani oleh Turki. Toh tak ada kata terlambat untuk menyusul.

Dalam film ini sayangnya tak ada ditemukan suara Alqur'an, lagu-lagu nasyid atau yang sedang membaca Alquran, hal-hal yang melekat erat di tubuh rohis. Namun pada akhirnya, HIL memang layak ditonton, tak hanya remaja, namun juga orang tua yang punya anak remaja dan mantan remaja yang masih suka pacaran.


Muhammad Sholich Mubarok
STIU Al-Hikmah Jakarta
@paramuda.



Polisi Segera Bebaskan Sitok!!

Posted: 08 Sep 2014 07:03 PM PDT

Polda Metro menyatakan akan menghentikan penyidikan kasus dugaan perbuatan tak menyenangkan Seniman dan mantan aktivis Salihara Sitok Srengenge terhadap RW, seorang mahasiswi di sebuah PTN.

Pengacara RW, Iwan Pangka  pun mempertanyakan rencana tersebut.

"Kan harusnya gelar perkara dulu, baru nanti kita berargumen, hasilnya bisa dinyatakan akan lanjut apa tidak," tutur kuasa hukum RW, Iwan Pangka,  Senin malam 8 September 2014.

Iwan mengaku baru mendapatkan informasi soal rencana penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) kasus kliennya itu dari pemberitaan media.

Menurut dia, seharusnya penyidik lebih dulu menghubungi dirinya selaku kuasa hukum pelapor.

Iwan mengatakan akan menanti pemberitahuan langsung dari kepolisian bila benar kasus ini dihentikan, sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Namun, Iwan memastikan sampai Senin malam kemarin, belum ada pemberitahuan maupun surat untuk melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.

Penyidik Polda Metro Jaya akan menghentikan kasus Sitok Srengenge. "Kami akan SP3 karena harus ada kepastian hukum," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto.

Heru mengatakan dalam waktu dekat bakal dilakukan gelar perkara untuk keperluan penerbita SP3 itu, dengan menghadirkan kejaksaan, pengacara pelapor, dan terlapor.(fs)


Apa Langkah Politik Nur Mahmudi Ismail Setelah Tidak Menjadi Walikota Depok Lagi?

Posted: 08 Sep 2014 07:00 PM PDT


Banyak orang yang penasaran terkait dengan kemana langkah politik Nur Mahmudi Ismail setelah "pensiun" dari Walikota Depok. Rasa ingin tahu pun terus hadir bukan lagi untuk warga kota Depok, namun juga Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia. Meskipun Nur Mahmudi "hanya" menjabat Walikota Depok, namun nama beliau populer ditingkat nasional, dari Sabang sampai Merauke.

Mantan Menteri Pertanian masa Presiden Gusdur ini, menyatakan siap kembali menjadi peneliti setelah usai meninggalkan jabatan Wali Kota Depok selama dua periode, 2005-2015. Alasannya, hal ini sesuai status Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), seperti di lansir laman pksabadijaya, Senin (8/9/2014).

"Saya akan kembali ke BPPT, kembali jadi peneliti. Misalnya ada jalan atau karir politik lain seperti menjadi dubes (duta besar) itu kan jabatan politik, sepenuhnya kebijakan politik, dan itu wewenang Presiden," ujarnya, Jumat, 5 September 2014.

Namun begitu, Nur Mahmudi akan tetap mengampanyekan program One Day No Rice kepada masyarakat Indonesia untuk mengubah kebiasaan makanan berbahan beras atau nasi dengam bahan setara. Alasannya, hal itu sejalan dengan program diversifikasi makanan yang menjadi aset nasional.

"Saat ini kita perjuangkan terus, menggalang kerja sama dengan pemda. Yang sama-sama memiliki kewajiban pelihara kesuksesan itu, pelaku bisnis, program peluang bisnis sangat prospektif dan potensial. Kesempatan kerja dan peluang ekonomi," ujarnya.

"Yang kedua, ini penyadaran pelaku bisnis, harus dilakukan dengan pendidikan dan penyadaran, serta perubahan pola pikir dan perilaku seluruh masyarakat Indonesia," ungkap mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) ini. [sumber: silontong.com]


Hasil Pilkada Langsung, 323 Kepala Daerah Tersangkut Kasus Hukum

Posted: 08 Sep 2014 05:15 PM PDT


JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan pilkada langsung banyak menimbulkan kerugian materi dan sosial. Misalnya, banyak kepala daerah yang tersangkut kasus hukum.

"Tentu kita harus mempertimbangkan matang-matang, sekarang 323 kepala daerah yang dipilih langsung terlibat persoalan hukum," ungkapnya, Senin (8/9), seperti diberitakan ROL.

Karena itu pada awalnya pemerintah menawarkan pilkada tidak langsung. Namun, pada perkembangan pembahasan, hampir seluruh fraksi mengingkan pilkada langsung tetap dipertahankan. Aspirasi rakyat akhirnya membuat pemerintah mau melaksanakan pilkada langsung, tetapi dengan beberapa persyaratan. Khususnya pengetatan pembiayaan.

Jika sekarang terjadi perubahan sikap dari sebagian besar fraksi, menurut Gamawan, harus segera dicari titik temu. Agar perdebatan tentang pilkada langsung dan tidak langsung bisa berakhir dengan keputusan yang terbaik bagi masyarakat.

Dari sembilan fraksi di DPR, enam fraksi lebih mendukung pilkada lewat DPRD. Mereka adalah Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan PKS. Pilkada langsung hanya didukung PDI Perjuangan, PKB, dan Partai Hanura.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar