Minggu, 21 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Jokowi Diminta Membuat Target Kinerja 100 Hari Pertama

Posted: 21 Sep 2014 08:52 AM PDT

Gerakan Dekrit Rakyat minta Presiden RI periode 2014-2019 Joko Widodo kelak membuat target yang ingin dicapai dalam 100 hari kerja pemerintahannya.

"Segera buat parameter apa yang ingin diraih dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla," kata Arif Susanto dari Gerakan Dekrit Rakyat di Jakarta, Minggu 21 September 2014.

Menurut dia, Jokowi-JK perlu memastikan pengejawantahan program-program jangka pendek atau menunjukkan sinyal positif perubahan pada masa awal pemerintahan karena hal itu merupakan cara efektif untuk menjemput harapan dan kepercayaan rakyat.

Arif menilai belakangan ini Jokowi dan Jusuf Kalla tidak memunculkan ide baru melainkan berkutat pada perdebatan mengenai kursi kabinet.

Selain menentukan target selama 100 hari pertama masa pemerintahannya, peneliti di Indonesia Institute for Development and Democracy itu juga melihat tantangan jangka pendek Jokowi adalah menyiapkan transisi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan yang baru dan memastikannya tidak terganjal kebijakan strategis.

"Sinkronisasi apa yang terjadi di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan awal Jokowi," katanya.

Jokowi juga dituntut untuk membentuk kabinet yang bersih dan profesional.

Besarnya dukungan rakyat adalah modal legitimasi namun legitimasi tersebut dapat runtuh bila kabinet yang dibentuk tidak memiliki integritas.

Integritas dalam kabinet diperlukan untuk menuju pemerintahan yang efektif sekaligus memiliki daya tahan untuk berhadapan dengan potensi guncangan politik.

Jokowi juga harus memenangi pertarungan melawan mafia ekonomi.

Menurut dia, Joko Widodo perlu memeriksa apakah orang-orang disekelilingnya ada yang terindikasi sebagai mafia. Arif berharap tidak ada impunitas dalam pemerintahan ini. (an/fs)

Kepemimpinan Mega untuk Amankan Strategi PDIP

Posted: 21 Sep 2014 06:00 AM PDT

Pengusungan Megawati Soekarnoputri menjadi ketua umum menunjukkan bahwa partai membutuhkan kepemimpinan presiden kelima RI itu demi mengamankan strategi pindah haluan, kata Eva Kusuma Sundari, Minggu 21 September 2014.

"Bu Mega masih dibutuhkan, tidak saja oleh kader-kader di struktur PDI Perjuangan, tetapi juga oleh Joko Widodo, kader PDI Perjuangan yang terpilih sebagai presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli lalu," katanya.

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri diusulkan untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan periode 2015-2020 oleh seluruh ketua Dewan Perwakilan Daerah PDI Perjuangan dalam sidang pleno ketiga pada Rakernas IV di Marina Convention Center, Semarang, Sabtu 20 September 2014.

"Ini di luar tradisi, biasanya suksesi PDI Perjuangan di forum kongres. Rakernas IV milik peserta/para anggota karena agenda setting ditentukan oleh mereka sehingga Bu Mega dan steering committee (panitia pengarah) justru terkejut dengan usulan tersebut," kata Eva.

Hal itu, lanjut dia, merupakan tanda kematangan berorganisasi partainya sehingga wajar rakyat memberikan kepercayaan PDI Perjuangan memenangi pemilu anggota legislatif dan Pilpres 2014.

"Kesediaan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi ketua umum ini tentu sinyal yang baik bagi jaminan kuatnya dukungan PDI Perjuangan ke pemerintahan Joko Widodo sekaligus jaminan kuatnya pemerintahan Jokowi (strong state) kelak sehingga mampu memberikan kestabilan sebagaimana harapan para pihak di dalam dan luar negeri, tandas Eva". (fs)

Kasar, Ahok Ditegur Siswa Kelas 1 SD

Posted: 21 Sep 2014 05:30 AM PDT

Keberanian anak-anak era milenium III dalam mengungkapkan pendapat, perlu diacungi jempol.

Kali ini, tak tanggung-tanggung, seorang Pejabat sekelas Wakil Gubernur, mendapat teguran dari seorang siswa kelas 1 SD karena berbicara kasar di hadapan siswa-siswa SD yang berkunjung ke Balaikota.

Meski baru kelas I SD, siswa-siswa SD Gemala Ananda, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tak sungkan mengoreksi ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok.

Ahok yang sering bicara tanpa dipikir tersebut kerap keceplosan memilih kosakata yang kurang tepat di depan anak-anak SD ini.

Hal ini terjadi misalnya saat salah seorang siswa, bertanya mengenai penebangan pohon yang marak di Jakarta.

Menurut siswa tersebut, menebang pohon itu, dapat menyebabkan udara Jakarta semakin panas dan mudah terkena banjir.

Di hadapan puluhan siswa tersebut, Ahok kemudian menjawab dengan penuh emosi bahwa ada penjahat yang suka mencuri dan memotong pohon. Ahok lantas mengatakan, penjahat tersebut "kurang ajar".

"Memang banyak penjahat yang mencuri pohon, dia potong pohonnya dan dijual untuk mencari duit, kurang ajar itu penjahatnya," kata Ahok di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Kamis, 19 September 2014.

Mendengar itu, salah seorang guru langsung mengingatkan Ahok kalau ia berbicara di hadapan siswa SD. Ahok pun meralat pernyataannya.

"Eh, enggak baik itu. Jangan semua kata-kata Bapak didengerin ya. Yang harus didengerin itu nasihat bapak- ibu guru dan mama-papanya," kata Basuki tertawa.

Salah seorang siswa lainnya juga bertanya kepada Ahok.

"Pak Ahok, kenapa banyak spanduk dan poster caleg di jalan? Mukanya Pak Jokowi juga banyak," tanya siswa tersebut.

Mendengar itu, Ahok dan semua peserta di Balai Agung tertawa.

"Yang suka pasang spanduk itu orang tua yang perbuatannya kurang baik, mereka kurang kerjaan. Nanti, kalau kita ketemu orangnya, dimarahi sama dipukul saja, ya," kata Ahok dengan nada keras.

"Jangan dimarahi, Pak, dinasihati," tegur siswa itu.

"Eh… iya, ditegur dan diingatkan. Maaf ya, aduh kayaknya aku mesti masuk kelas I lagi nih," seloroh Ahok sambil tertawa.

Semoga Ahok lebih berhati-hati dalam berucap, karena anak kelas 1 SD saja sudah memahami bahwa ucapan Ahok sering tak tepat. (fs)

Kasus Munir, Uji Nyali Untuk Jokowi - JK

Posted: 21 Sep 2014 04:59 AM PDT

Ujian terberat dalam bidang hukum pemerintahan Jokowi - JK adalah kasus terbunuhnya pejuang HAM Munir.

Hal ini dikatakan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) Anton Lucas, Minggu, 21 September 2014.

"Jokowi-Kalla akan menghadapi mantan-mantan elit intelijen yang akan dapat menyandera pemerintahannya dalam penegakan HAM itu," kata Anton Lucas.

PPIA mengutip keterangan tersebut berdasarkan diskusi "Munir: 10 Tahun Menolak Lupa" yang digelar PPIA Cabang Flinders University dan Adelaide University, Sabtu, 20 September 2014.

Sejumlah pengajar sejarah, sosial, agama dan budaya Indonesia di Flinders University, Australia, itu menyebut dua nama yang diduga terlibat dalam kasus Munir yaitu Hendropriyono dan Muchdi PR.

"Keduanya tergabung dalam tim pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014, sehingga mereka akan membuat pemerintah Jokowi melakukan (politik) imbal jasa, termasuk dalam kasus Munir," katanya.

Padahal, katanya, kasus Munir bukan saja menjadi perhatian masyarakat Indonesia, melainkan dunia internasional, terbukti Menlu AS John Kerry membuat pernyataan pers dalam laman (website) Embassy of The United State pada 6 September 2014.

"Sepuluh tahun yang lalu, seseorang membunuh Munir karena khawatir ia akan berhasil membuat negaranya menjadi lebih demokratis, lebih bebas, dan lebih manusiawi," kata Kerry sebagaimana dikutip Anton Lucas.

Kerry menyatakan turut bergabung dengan rakyat Indonesia untuk mengenang Munir Said Thalib dan menyerukan perlindungan untuk mereka yang bekerja demi perdamaian, demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia.

Dalam diskusi yang diawali dengan pemutaran film "His Story" tentang drama advokasi hukum kasus Munir itu, pegiat HAM dan salah satu Tim Pencari Fakta kasus Munir, Usman Hamid, turut mengikuti diskusi melalui Skype dari Canberra. (fs)

Anis Matta : Kini PKS Tak Lagi Sendiri

Posted: 21 Sep 2014 04:47 AM PDT

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, menegaskan konsistensi PKS menjadi partai oposisi akan memberikan pelajaran penting mengenai kesetiaan dalam berpolitik ke masyarakat.

"Apa yang penting dalam koalisi kita adalah beri gambaran baik dan benar gimana jadi kawan baik, efektif, dan setia. Punya kontribusi jelas, tahu menempatkan diri, kritis di dalam tapi sewaktu-waktu kritis di luar karena setia pada koalisi," kata Anis di Jakarta, Minggu, 21 September 2014.

Anis menjelaskan, posisi oposisi belakangan ini kerap mendapat makna negatif dari masyarakat. Dianggap menjadi 'anak nakal' dalam pemerintahan.

"Ini gambaran yang dirusak ketika kita kritis di pemerintahan dan dianggap anak nakal. Saya kira kesalahan kita dalam komunikasi, tapi prinsip dasarnya sama. Periode ini memperbaiki kemampuan dalam komunikasi sehingga punya pengaruh besar. Saya kira ini yang ingin ditunjukkan dalam koalisi," urai Anis.

Anis, menambahkan PKS tidak khawatir harus menjadi oposisi karena kini PKS tidak menjadi partai oposisi sendirian seperti pada zaman Hidayat Nur Wahid.

"Kita sekarang tidak mau masuk, kita tak tergoda jabatan. Kita sekarang tidak sendiri. Kita punya kawan banyak dalam oposisi. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari yang tidak oposisi. Harusnya relatif lebih ringan dari saat masa Pak Hidayat. Ini bagian dari ibadah", urai Anis.

Keberadaan PKS sebagai bagian barisan oposisi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih memang cukup menguji koalisi Jokowi. Kader PKS yang terkenal militan dan vokal berpadu dengan kader-kader terbaik dari 4 partai lainnya.

Bersama rekan-rekan dari Partai Golkar, Gerindra, PAN dan PPP, kader-kader terbaik PKS di parlemen siap bertarung secara sehat, mengkritisi pemerintahan Jokowi - JK. (fs)

Mau Jegal Ahok Jadi Gubernur? Ini Caranya

Posted: 21 Sep 2014 01:00 AM PDT

Keputusan gagah berani Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok untuk mundur dari Partai Gerindra ternyata membuka peluang pelengseran dirinya.

Hal ini disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi mengatakan, Ahok sulit dijegal kalau lewat uji materi pasal 29 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur pemberhentian kepala daerah oleh partai politik pengusung kepala daerah tersebut.

"Mencabut rekomendasi dukungan lemah dan tak ada celah untuk menang di MK terkait undang- undang di atas. Jelas sekali dalam aturan undang- undang tersebut Ahok secara otomatis menjabat gubernur," kata Pangi, Minggu, 21 September 2014.

Tapi, lanjut dia, kalau lewat draf undang-undang pemerintahan daerah (pemda) yang lagi dibahas di DPR, mungkin saja Ahok bisa dijegal jadi gubernur oleh Gerindra. Karena Ahok jelas didukung oleh partai politik (parpol) atau gabungan partai.

"Kuat dugaan undang-undang draf baru yang lagi dibahas DPR akan menjegal Ahok lewat poin penarikan dukungan parpol bisa menjadi salah satu alasan kepala daerah bisa diberhentikan jadi gubernur, wali kota dan bupati," ujarnya.

Menurut Pangi, kemungkinan Ahok jadi gubernur bisa saja kandas kalau kemudian revisi undang-undang pemerintahan daerah yang terbaru terkait syarat dan pengunduran diri ini berhasil menang lewat uji material di MK.

"Kan yang mau mereka gugat adalah mencabut dukungan partai pendukung atau parpol koalisi, sehingga dukungan Ahok jadi kepala daerah nggak sah," tutup Pangi. (in/fs)

Anis Matta : Ada Banyak Goncangan yang Menerpa PKS

Posted: 21 Sep 2014 12:30 AM PDT

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta bersyukur partainya tidak tenggelam pada perhelatan Pemilu 2014.

Hal ini disampaikan Anis dalam acara silaturahim anggota legislatif nasional "Konsolidasi Dan Pengokohan Dakwah Parlemen Untuk Pemenangan Pemilu 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Menurut Anis Matta, ada banyak goncangan yang menerpa PKS. Penumpangnya banyak yang mabok, namun tak hilang juga kadernya yang bikin kejutan di pemilu legislatif 2014 lalu.

"Yang kami syukuri kapal kami tidak tenggelam di tengah badai, tapi antum (kamu) yang hadir di sini survive. Insya Allah kapal yang kami perjuangkan ini bisa lampaui perjuangan di samudera yang lebih luas," kata Anis.

Kader-kader yang lolos ke parlemen merupakan ujian berat yang sudah dilewati, itu harus disyukuri nikmat yang diberi oleh Allah Swt.

"Kami juga bisa bertahan di tengah badai, perjuangan kami lebih berat dalam 1,5 tahun," ujarnya.

Di samping itu, Anis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kadernya yang terpilih menjadi anggota legislatif periode 2014-2019 dan Anis Matta meminta kader PKS yang terpilih jadi anggota DPR jangan main-main.

"Saya ingin ucapkan terima kasih karena kita lampaui perjuangan berat bukan cuma karena sistem yang kita alami," tandasnya. (fs)

Inilah 10 Syarat SBY Terkait Pilkada Langsung

Posted: 21 Sep 2014 12:00 AM PDT

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan jika sikap partainya mendukung proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

Namun Demokrat memberikan 10 syarat yang harus dipenuhi atas dukungan tersebut.

10 catatan yang diinginkan Partai Demokrat adalah:

1. Uji publik atas integeritas dan kompetensi cagub, cabup, cawalikot.
2. Efisiensi biaya pilkada harus dan mutlak.
3. Pengaturan kampanye dan pembatasan dana.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.
6. Larangan untuk melakukan fitnah dan kampanye hitam.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada.
9. Penyelesaian sengketa pasca pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan pertanggungjawaban hukum pendukung calon atas keputusan pendukung. Kalau ini dilanggar, PD ingin calon tersebut harus didiskualifikasi.

"Kalau 10 poin ini dimasukkan (RUU Pilkada), maka secara tegas PD memilih pilkada dilakukan secara langsung baik gubernur, bupati, dan walikota," tegas Syarief, di Jakarta, Sabtu, 20 September 2014. (fs)

[Anomali PDI P] Partai Demokrasi, Tapi Ketumnya Dipilih Secara Aklamasi

Posted: 20 Sep 2014 11:45 PM PDT

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa partainya hanya bisa merekat, jika dipimpin oleh keturunan Soekarno.

Oleh sebab itu, Tjahjo menegaskan, PDI P harus selalu dipimpin oleh keturunan Presiden pertama RI, Soekarno.

"Selama partai ini ada, yang memimpin harus dari keturunan Bung Karno," kata Tjahjo di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDI-P, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, 20 September 2014.

Tjahjo menyambut positif kesediaan putri Soekarno, Megawati Soekarnoputri, untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI-P periode 2015-2020.

Kesediaan Megawati itu merupakan jawaban dari aspirasi pengurus PDI-P di tingkat provinsi yang disampaikan dalam forum Rakernas IV.

Tjahjo menjelaskan, tradisi yang dijalankan PDI-P ini bukan suatu hal yang buruk dalam proses demokrasi. Menurut dia, PDI-P merupakan partai yang khas dan tradisi serupa juga terjadi di beberapa negara lain di mana ada sejumlah partai yang identik dengan keturunan tokoh tertentu.

"Kalau diberikan amanat oleh kongres, Bu Megawati harus siap (menjadi ketua umum kembali)," ujarnya.

------

Sekilas tak nampak sesuatu yang istimewa dari ucapan Tjahjo. Namun bila ditelusuri lebih dalam, ada anomali di situ.

Sebagai sebuah partai yang melekatkan diri dengan kata demokrasi, dan menjunjung tinggi demokrasi dalam tiap manuver politiknya, PDI P terlihat naif setiap kali berhadapan dengan kaderisasi kepemimpinan.

PDI P yang belakangan ini lantang menyuarakan pilkada langsung, tiba-tiba bungkam soal kepemimpinan dan langsung aklamasi menunjuk Megawati.

Bukankah mekanisme demokrasi yang baik dalam kacamata PDI P adalah tanpa permusyawaratan dan perwakilan? Bukankah mekanisme perwakilan adalah kemunduran demokrasi?

Jika demikian adanya, semestinya ketua umum PDI P dipilih oleh seluruh kader di seluruh Indonesia. Mirip mekanisme Pemira yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Jika ingin total mendukung demokrasi, semestinya PDI P memahami, bahwa sistem dinasti kepemimpinan adalah keliru besar. Lebih parah ketimbang pilkada melalui mekanisme DPRD.

Semoga PDI P segera melakukan kaderisasi di tingkat elite, agar tak ada lagi guyonan yang mengatakan PDI P = Partai Dinasti Indonesia Permanen. (fs)

[RUU Pilkada] PD Tunggu SBY

Posted: 20 Sep 2014 11:35 PM PDT

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, jangan terlalu mudah menyimpulkan bahwa PD mendukung Pilkada Langsung, hanya karena pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Youtube.

"Kami mendukung tidak serta merta mendukung langsung, kita mendukung secara langsung tapi dengan syarat-syarat," ujar

Dia menjelaskan sikap yang diambil oleh Demokrat ini sesuai dengan sikap dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun SBY juga memberikan alasan terkait dukungan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Pak SBY di Youtubenya arah beliau kita tetap mempertahankan secara langsung dengan modifikasi-modifikasi. Pilkada langsung bukan berarti tidak ada mudaratnya, banyak juga mudaratnya," katanya.

Didik menambahkan sikap mendukung pilkada secara langsung ini tidak bisa diartikan bahwa keputusan Demokrat dalam voting RUU Pilkada akan berseberangan dengan Koalisi Merah Putih. Sebab Demokrat masih menunggu arahan SBY agar seluruh kader di DPR bisa menyikapinya dengan baik saat paripurna nanti.

"Sejauh ini kita tetap akan mengikuti arah dan kebijakan dari ketua umum (SBY)," tutupnya. (fs)

Saat Caleg Lain Diincar KPK, Caleg PKS Melenggang Bebas

Posted: 20 Sep 2014 10:50 PM PDT

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah secara resmi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelantikan para calon legislatif yang terjerat dalam suatu perkara korupsi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan dalam surat yang ditembuskan kepada Bawaslu, KPK menjelaskan posisi hukum atas calon anggota DPR yang dikualifikasi KPK sebagai terhukum, terdakwa dan tersangka.

"Pihak yang oleh KPK sudah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa, diminta untuk ditunda pelantikannya," kata Bambang, Sabtu 20 September 2014.

Bambang menjelaskan salah satu alasan pihaknya menunda pelantikan itu adalah karena para tersangka atau terdakwa korusi akan melawan sumpah yang akan diucapkannya pada saat pelantikannya nanti, yakni sumpah untuk tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar peraturan perundangan-undangan.

"Usulan penundaan pelantikan itu dimaksudkan untuk melindungi citra dan kehormatan parlemen," ujar Bambang.

Sebagai catatan, DPC PDI P Gunung Kidul berang atas tuduhan korupsi yang ditujukan kepada salah seorang kadernya dan berharap rilis itu sudah  diperbaiki sebelum pelantikan. (fs)

AS Hikam: Partai Lain Belum Bisa Seperti PKS

Posted: 20 Sep 2014 09:49 PM PDT


Sebagai partai politik modern yang mengandalkan kerja sistem bukan figur, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diakui satu-satunya partai yang bisa membuktikannya. PDIP, Demokrat dan Gerindra belum bisa seperti PKS. Partai-partai itu masih mengandalkan figur.

Hal ini disampaikan pengamat politik senior AS Hikam menanggapi pemilihan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra secara aklamasi. Demikian dilansir jppn.com, Sabtu (20/9).

Dengan sistem kaderisasi Partai Gerindra diyakini butuh waktu yang panjang untuk bisa menjadi partai kader, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena, saat ini ketergantungan partai tersebut kepada sosok Prabowo masih sangat kuat.

"Ini juga akan dialami PD jika Pak SBY tidak segera menyapih partai ini dari ketergantungan," sambung Hikam.

Karena Demokrat dibangun atas kebesaran nama SBY, bukan karena membangun basis kepemimpinan kader yang kuat. Jika nama SBY redup maka PD juga akan redup.

Sementara PDIP yang kini berkuasa, jelas Hikam, merupakan kasus yang agak berbeda dengan Demokrat dan Gerindra. Diakuinya, bisa jadi PDIP akan lebih lama lagi tergantung kepada Megawati Soekarnoputri dan keluarga Bung Karno.

Berbeda dengan PKS yang begitu solid dan sangat rapih dalam hal Organisasi, di partai ini tidak mengandalkan figur dalam kepemimpinanya, namun lebih kepada musyawara (syuro) dalam memutuskan kebijakan strategis. Karena pertimbangan pemikiran yang lebih banyak dipandang lebih baik dibanding dengan keputusan seorang saja.  Jadi siapapun pemimpin dipartai ini tidak begitu bermasalah.

Namun PKS  membangunnya bukanlah dengan cara Instan sejak era tahun 1980-an PKS sudah mulai membangun basis kader dari bawah sehingga mere paham betul apa tujuan partai.

Dan terbukti beberapa waktu yang lalu, ketika media menghajar bertubi-tubi  PKS namun tidak membuat goyah kader PKS.

(foto: Suasana acara Silagnas Aleg PKS se-Indonesia, 20-21 September 2014)

As-Sisi: Panggung Politik Mesir Terbuka untuk Ikhwan, Asal....

Posted: 20 Sep 2014 08:23 PM PDT


Pemimpin Kudeta Mesir Abdel fattah As-Sisi baru-baru ini menyatakan: panggung politik di Mesir terbuka lebar untuk Ikhwanul Muslimin, asal mereka mau meninggalkan "kekerasan" dan mau mengakui demokrasi yang sedang berjalan di Mesir saat ini.

Catatan:

1. Pernyataan di atas menunjukan kegagalan As-Sisi menghalangi laju revolusioner Mesir yang sampai detik ini terus bergema di seantero Mesir, tak pernah surut walau sedetik.

2. As-Sisi sebenarnya sudah menyerah kalah, dan siap berdamai, tapi syarat dan aturan mainnya dia yang buat.

3. Kelihatan antara cara As-Sisi dengann niatnya beda 180°. Sudah terdesak masih saja berkelit dan memfitnah. Yang melakukan kekerasan siapa? Yang tidak mengakui demokrasi siapa? Yang membunuh ribuan demonstran damai siapa? Yang merampok demokrasi dari tangan Presiden sah Muhammad Mursi siapa?

(Abu Hudzaifah, Cairo)

Empat Arahan KH Hilmi Aminuddin pada Acara Silagnas Aleg PKS se-Indonesia

Posted: 20 Sep 2014 07:59 PM PDT


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara Silaturahim Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) yang diikuti aleg PKS seluruh Indonesia selama dua hari (20-21 September 2014) di Hotel Sahid, Jakarta.

Pada acara pembukaan Silagnas, KH. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syura PKS memberikan arahan umum untuk kader-kader PKS.

Ustadz Hilmi menyampaikan setidaknya terdapat empat hal yang penting untuk dilakukan kaitannya berhubungan dengan kader.

Pertama, silaturahmi dengan kader harus berjalan dengan baik. Kedua, mendorong agar kader berinovasi, berkontribusi dalam setiap aktivitas, termasuk berpendapat agar dakwah lebih baik.

Ketiga, jangan kecewakan kader yang sudah menitipkan amanah kepada aleg. Keempat, jangan mudah menyalahkan, kedepankan jiwa pemaaf, sebab mereka sudah bekerja dan terus bekerja.

Silagnas dihadiri lebih dari seribu anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat 2 (1.017 anggota).

DPP PKS mengadakan Silagnas ini dalam rangka mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia (amar ma'ruf, nahyi munkar).

Sikap Gerakan Ikhwan Terkait Perang Amerika dan Dunia Melawan ISIS

Posted: 20 Sep 2014 07:42 PM PDT


Gerakan Ikhwanul Muslimin mengumumkan penolakannya terhadap campur tangan dunia internasional di negara-negara muslim yang dilakukan dengan dalih menghabisi ISIS, karena agenda sesungguhnya adalah upaya untuk meracik halus peta Timur Tengah dan menghabisi rakyatnya.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ikhwanul Muslimin Selasa sore (16/09) dengan tema " الحرب على الإرهاب بين الزعم والحقيقة -Perang Melawan Teroris, Hakikat dan Sangkaan", dan pernyataan yang sama yang juga dikeluarkan oleh Ikhwan Syiria dengan tema: " موقفنا من التحرّك الأمريكيّ والدوليّ لمحاربة (الإرهاب- Sikap Gerakan Ikhwan Terkait Perang Amerika dan Dunia Melawan Teroris".

Ikhwan menjelaskan bahwa "akhir-akhir ini bermunculan organisasi-organisasi besar lintas batas yang memiliki senjata-senjata canggih dan dana yang sangat besar, merekrut banyak generasi muda muslim yang antusias tapi minim ilmu, minim fiqih serta memiliki tingkat kesadaran yang sangat rendah, melakukan berbagai tindakan ekstrim-keras dan tidak terpuji atas nama Islam yang berakibat kepada rusaknya image Islam sehingga musuh-musuh Islam mendapat alasan untuk melakukan intervensi kembali ke negara-negara muslim untuk memecah-belahnya, memporakporandakannya dan membunuhi warganya".

Ikhwan juga mengkritik keras ISIS dengan mengatakan "intervensi ini terjadi bersamaan dengan munculnya ISIS di Syiria dan Irak yang sudah menyapu bersih militer-militer reguler secara mencengangkan dan fantastis dan juga menguasai lahan yang luas, berbagai wilayah dan kota di dua negara tersebut dan juga membunuhi musuh-musuhnya tanpa mengenal ampun".

Dalam pernyataannya, Ikhwan melanjutkan "disebabkan ISIS ini, Amerika bergerak menggalang kekuatan internasional untuk melawannya dan berhasil membentuk aliansi 40 negara. Jhon Kerry juga mengadakan konferensi di Jeddah yang dihadiri 9 negara arab dan Turki untuk membentengi diri dari serangan teroris yang berbahaya ini. Sementara kami sebagai warga Timur Tengah ini tidak mengetahui secara persis siapa sesungguhnya yang ada dibalik ISIS, siapa pula yang mendukung dan mendanai dan memprovokasinya, dan apa pula targetnya". Sebagaimana pada Kamis lalu juga terjadi pertemuan di Jeddah-Saudia sebanyak 11 negara Timur Tengah (6 negara teluk, Turkia, Mesir, Yordania, Irak, dan Lebanon) yang diikuti oleh Washington dalam upayanya memerangi ISIS.

Ikhwan juga mengingatkan bahaya yang ditanggung akibat operasi pembantaian ISIS dengan mengatakan "kami melihat bahwa perang yang dikobarkan sekarang adalah perang untuk mengadu domba arab muslim melawan arab muslim, korban nyawa berjumlah ribuan, dana yang dibuang bermilyaran, kehancuran mewarnai seluruh pelosok Timur Tengah, dan yang kami takutkan adalah pengeracikan Timur Tengah untuk membuat peta baru sesuai dengan selera dan rencana setan-setan elit politik". Terkait dengan Mesir, Ikhwan menolak "eksploitasi yang dilakukan oleh El-Sisi terhadap berbagai issu Timur Tengah dengan mencatut nama Ikhwan sebagai pelaku teroris".

Ikhwan menyatakan bahwa "Organisasi Ikhwan mentarbiah kader-kadernya tentang haramnya membunuh dan menumpahkan darah, haramnya memusuhi kehidupan dan haramnya mengkafirkan sesama muslim, sebagaimana yang diajarkan Islam sebelum HAM dan Undang-Undang mengajarkannya, dan Ikhwan akan selamanya beregerak secara damai tanpa kekerasan". Seperti yang dilansir oleh ikhwansina.com, Selasa (16/09).
Dalam pernyataan yang serupa pada Selasa sore dengan tema "Sikap Ikhwan Terkait Perang Amerika dan Dunia Melawan Teroris", Ikhwan Syiria mengatakan "kami menolak tindak-tanduk kelompok-kelompok ekstrimis yang sudah menyeleweng dari manhaj rabbani islami moderat", dan menilai "ISIS sebagai ekstrimis dan pelaku kriminal". Dalam pernyataannya Ikhwan Syiria juga menyatakan "kami menolak ikut terlibat perang yang-dipromosikan-melawan teroris, sementara hakikatnya adalah perang melawan Islam".

Ikhwan Syiria melanjutkan " Amerika, Eropa dan semua pihak yang terlibat, sudah seharusnya mendefinisikan terlebih dahulu apa yang mereka maksudkan dengan teroris agar ada kejelasan sehingga mayoritas bangsa muslim konservatif dan benar tidak menjadi target perang tersebut".
Dalam penjelasannya, Ikhwan Syiria juga menolak "intervensi dunia di bumi Syiria, karena rakyat Syiria dengan sendirinya dapat membebaskan Syiria dan menguburkan ekstrimis dan teroris".

Ikhwan Syiria juga menolak "semua sikap, pernyataan atau konsep apapun yang mengkondisikan kami untuk memilih rezim Basyar atau ekstrimis ISIS". Presiden Amerika, Barak Obama, Rabu kemarin mengumumkan sebuah strategi yang terdiri 4 point dalam rangka menghadapi ISIS. Pertamanya, melancarkan serangan udara pada pos-pos ISIS dimanapun berada. Kedua, memperkuat dukungan kepada pasukan-pasukan darat yang berperang melawan ISIS, pasukan yang dimaksud adalah pasukan Kurdistan dan Irak dan pasukan oposisi moderat Syiria. Ketiga, melarang sumber-sumber pendanaan ISIS. Keempat, melanjutkan memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat sipil. Sebagaimana dilansir ikhwansyria.com, Selasa (16/09)

Pada Juni lalu ISIS mengumumkan kemunculannya sebagai negara khilafah dan terus menguat dan sudah menguasai banyak wilayah di Syiria dan Irak, dan juga mengajak organisasi-organisasi Islam sedunia untuk bergabung dan ikut menobatkan Abu Bakar Al-Baghdadi sebagai pemimpinnya. [Syaff]

Newcastle United Ternyata Miliki Masjid di Arena Stadium St. James Park

Posted: 20 Sep 2014 05:36 PM PDT


Newcastle United ternyata memiliki sebuah masjid di arena Stadium St. James Park untuk memfasilitasi para pemain dan fans yang hendak melaksanakan ibadah harian.

Menurut laporan dari situs bubblews.com, ide awal pembangunan masjid itu dipelopori oleh Alan Pardew yang tak lain adalah pelatih tim klub berjuluk The Magpies ini.

"Saya pikir, adalah penting untuk medukung kehidupan beragama pemain. Karena, beberapa pemain percaya bahwa kesuksesannya di lapangan itu atas do'a mereka. Jadi kita harus menghormati dan memberi toleransi beragama," ujar pelatih Newcasle United itu.

Masjid ini selesai dibangun pada tahun 2013. Sebagai catatan, saat itu Newcastle adalah klub Liga Primer Inggris yang memiliki jumlah pemian muslim terbanyak. Seperti, Hatem Ben Arfa, Papiss Cisse, Cheick Tiote, Massadio Haidara, Mapou Yanga-Mbiwa, Moussa Sissoko, and Mehdi Abeid.

Bahkan, Sebelum Demba Ba pindah ke Chelsea dan sekarang bermain untuk Besiktas, striker asal senegal itu menjadi imam solat bagi rekan-rekan muslim lainnya di Newcastle.

Klub besar lain yang memiliki masjid di dalam stadion adalah Bayern Muenchen. Masjid yang berada di komplek Alianz Stadium ini selesai dibangun pada awal 2014.

Sebelum Newcastle dan Bayern Munchen, klub benua Eropa yang mempelopori pembangunan masjid di dalam komplek stadion adalah Rubin Kazan. Raksasa Rusia itu tercatat sebagai klub pertama di benua Biru yang memiliki arena beribadah untuk kaum muslim. (pm)

Jokowi dan PDIP Sama-sama Plintat-Plintut

Posted: 20 Sep 2014 04:25 PM PDT


Sikap plintat-plantut atawa inkonsisten tidak hanya ditunjukkan oleh presiden terpilih Joko Widodo. Partai pengusung Gubernur DKI Jakarta tersebut juga menunjukkan sikap yang sama.

Begitu kata Wasekjend DPP Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo, Minggu (21/9).

Sikap inkonsiten PDIP, lanjut Aryo, ditunjukkan saat partai banteng moncong putih itu secara mendadak meminta agar SBY menaikkan tarif BBM bersubsidi. Padahal dulu PDIP dengan lantang meneriakkan tolak kenaikan BBM.

"Melihat ketidakkonsistenan mereka (PDIP) ini, saya sangat khawatir terhadap nasib dan masa depan rakyat yang telah memilih mereka," ungkapnya seperti dilansir RMOL.

Aryo juga menyinggung sikap plin-plan yang ditunjukkan presiden terpilih asal PDIP, Joko Widodo. Menurutnya, janji Jokowi untuk merampingkan susunan kabinet hanya sebatas isapan jempol. Termasuk, janji mantan walikota Solo itu untuk tidak bagi-bagi jatah kursi menteri kepada parpol pendukung yang tidak ditepati.

"Sebagai wakil rakyat, yang akan mewakili aspirasi rakyat di parlemen, saya sangat prihatin melihat realitas ini," terang dia. (pm)

PDIP: Siapa pun Akan Mental Jika Tantang Megawati

Posted: 20 Sep 2014 03:58 PM PDT


Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sirmadji memastikan tidak akan ada calon ketua umum selain Megawati Soekarnoputri dalam kongres, April 2015.

Karena 33 pengurus DPD se-Indonesia sudah bermufakat mengusung kembali Megawati sebagai ketua umum periode 2015-2020.

"Kalau ada calon lain yang muncul, siapa pun itu akan mental (terlempar)," kata Sirmadji di sela kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP ke-IV di Marina Convention Center Semarang, Sabtu (20/9) seperti dilansir ROL.

Menurutnya, keputusan mengusung kembali Megawati sudah melalui pertimbangan matang. Megawati dianggap berhasil membawa PDIP memenangkan pileg dan pilpres 2014.

Dalam konteks itu, PDIP butuh pemimpin yang mampu menjaga soliditas partai.
Sirmadji menyatakan kepemimpinan Megawati mendatang diharapkan bisa mengawal jalannya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sesuai ideologi partai. "Sehingga pemerintahan jokowi benar-benar di jalan Trisakti. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang ideologis," ujar Sirmadji.

Sirmadji menolak jika pencalonan Megawati dianggap sebagai mandeknya proses regenerasi kepemimpinan di internal PDIP. Sebab Megawati malah dianggap terus menjalankan proses regenerasi di berbagai aspek.
Mulai dari level wali kota, bupati, gubernur, hingga presiden. "Itu suatu bukti otentik Ibu Mega sangat peduli dengan regenerasi," katanya.

"Ini Kabinet Rampingnya Jokowi Dimana?"

Posted: 20 Sep 2014 03:33 PM PDT


Joko Widodo (Jokowi) sudah melanggar janji-janji yang sebelumnya dilontarkan saat kampanye beberapa waktu silam. Janji-janji yang diucapkan Gubernur DKI itu bahkan melenceng jauh dari kenyataan.

Begitu dikatakan Wasekjend DPP Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (21/9) seperti dilansir RMOL.

Salah satu bentuk tidak konsisten itu adalah janji Jokowi soal pemerintahan dalam kabinet akan lebih ramping. Kenyataannya, susunan rencana di kabinet Jokowi yang belum lama ini diumumkan ada 34 Kementerian.

"Ini rampingnya dimana? Ia dulu bilang kalau terpilih, akan menyusun kabinet yang lebih ramping dari era SBY, dan semua akan diisi oleh kalangan professional. Karena koalisi mereka dibangun tanpa syarat. Ia menjamin tidak akan ada bagi-bagi kursi bagi parpol pendukungnya. Buktinya?" terang Aryo.

Aryo mengaku miris melihat sikap inkonsistensi Jokowi tersebut. Terlebih, sikap plin-plan itu ditunjukkan saat Jokowi masih belum dilantik menjadi presiden.

"Satu persatu janji yang dikemukakan saat kampanye mulai dilupakan dan diingkari. Yang lebih mengkhawatirkan, bahkan saat ini merekapun belum dilantik sebagai presiden dan wakil presiden," sambung anggota DPR RI terpilih dari dapil III DKI itu. (pm)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)