Senin, 22 September 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Kenikmatan Kehidupan Akhirat | Tatsqif Dr. Ahzami Sami'un Jazuli

Posted: 22 Sep 2014 03:11 PM PDT


Allah Swt selalu membandingkan kenikmatan dunia dan ukhrawi di dalam Al Qur'an agar manusia mau berusaha mendapatkan kehidupan akhirat yang jauh lebih baik dan bersifat kekal daripada kenikmatan duniawi yang ada di depan mata, meskipun kehidupan akhirat itu belum pernah terlihat dan baru terealisasi kemudian.

1. Kenikmatan duniawi sangatlah sedikit dibandingkan kenikmatan akhirat.

Q.S. An-Nisa: 77,

 ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

Karena kecilnya kenikmatan dunia, maka Allah mencela siapapun yang meletakkan tujuan hidupnya untuk kenikmatan dunia yang fana.

Q.S. At-Taubah: 38,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ

Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya bila dikatakan kepadamu: "Berangkatlah (untuk berperang) pada jalan Allah" kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) diakhirat hanyalah sedikit.

Inilah juga rahasia mengapa ketika berbicara tentang kenikmatan Surga, Allah menggunakan kata 'na'im' sebagai jamak dari kenikmatan.

2. Kehidupan Akhirat Bersih dari Kotoran-kotoran Dunia

Khamr dunia memabukkan, namun akhirat tidak. Kenikmatan di dunia didahului dengan kesulitan, namun akhirat tidak.

Q.S. Muhammad:15,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

(Apakah) perumpamaan (penghuni) jannah yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya dan sungai-sungai dari madu yang disaring; dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka, sama dengan orang yang kekal dalam jahannam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya?

Di dunia ada air, minum air jika haus, tapi bedanya air di akhirat tidak berubah. Airnya bersih.
Wanita-wanitanya suci dengan sebenar-benar kesucian. Di dunia tidak disucikan secara fisik dan mental.

Q.S. Ar-Rahman:56,

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.

Hatinya juga bersih. Hati penghuni Surga tidak ada perselisihan, saling membenci, hati mereka satu. Di dunia, mohon ma'af, jika ada yang beristri lebih dari satu, maka di antara istrinya terkadang didapati hati yang tidak bersih, namun di Surga, hati-hati para isteri mereka satu, mereka mencintai suami mereka dengan penuh keikhlasan. Dalam sebuah hadits diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

لااختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون اللّه بكرة و عشيا

Tidak ada perselisihan di antara mereka (penghuni Surga) dan tidak ada kebencian. Hati mereka adalah satu, yakni selalu bertasbih di pagi dan sore hari.

3. Kenikmatan duniawi sangat semu sedangkan kenikmatan ukhrawi adalah abadi.

Kesenangan dunia, apapun namanya pasti akan hilang, bahkan terkadang kenikmatan di depan mata tidak bisa dinikmati, terasa pahit.
Kekuasaan juga tidak selamanya, kekuasaan yang terkadang diraih dengan menggelontorkan banya harta itu juga sementara, banyak yang menunggu penguasa jatuh agar ia dapat menggantikannya.

Q.S. An-Nahl:96,

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ ۖ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

:: Kesenangan dunia harus dijadikan alat untuk kesenangan akhirat, semoga kita menjadi penghuni surga.

*Dirangkum oleh Wido Supraha (galeriusroh.net).

Fahri Hamzah: Jangan Ajak-Ajak PKS Masuk Kabinet

Posted: 22 Sep 2014 06:58 AM PDT


JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta agar pemenang Pilpres 2014 Joko Widodo-Jusuf Kalla agar tidak mengajak kader ataupun partainya masuk ke kabinet.

"Sebaiknya tidak ada pembicaraan opsi masuk kabinet sama sekali. Kalau orang berpikir masuk ke situ maka itu tidak baik bagi pemerintahan yang sehat," kata Fahri seperti diberitakan Republika Online (ROL), Senin (22/9).

Dikatakannya, pemerintahan yang menang di Pilpres 2014 sebaiknya menyiapkan tahapan-tahapan kerjanya secara mandiri. Sehingga nantinya pemerintahan ke depan mempunyai efek nyata atas kemenangannya. "Jangan sampai nanti (kalau tidak berhasil) beralasan karena ada koalisi dan sebagainya," ungkapnya. Pemenang Pilpres 2014, lanjutnya, sebaiknya menyusun pemerintahan yang utuh tanpa bergantung pada pihak lain.

PKS bersama dengan koalisi Merah Putih, lanjutnya akan mengambil peran mengawal pemerintahan dari luar kabinet. "Kita akan mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat juga," katanya menegaskan.

Sitok Masih Berkeliaran

Posted: 22 Sep 2014 05:39 AM PDT



Kasus dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan pemerkosaan yang dilakukan sastrawan Sitok Srengenge alias Sunarto terhadap seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI) berinisial RW masih belum jelas.

"Seharusnya Kepolisian dan Kejaksaan menanggapi serius dan mempercepat proses penanganan kasus tersebut," ujar Kepala Departemen Kajian Aksi Strategis Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI, M Trishadi Pratama kepada media di Jakarta, Senin, 22 September 2014.

Trishadi menyayangkan sikap polisi yang selalu beralasan masih mencari bukti terkait kasus tersebut. Semestinya polisi menggunakan hukum progresif karena bukti kasus kekerasan seksual sudah memadai. Apalagi tim kuasa hukum UI menegaskan bukti dan saksi sudah mencukupi.

"Jika kasus ini dihentikan dan pelaku lolos dari jerat hukum, bisa membahayakan perempuan Indonesia terhadap ancaman kekerasan seksual lainnya," tandasnya.

Justru, jika Sitok sampai diadili bisa memberikan harapan baru terhadap hukum di Indonesia untuk melindungi kaum perempuan.

Pihak UI sendiri sangat serius mendukung penyelesaian kasus Sitok hingga ke meja hijau.

Sitok masih terlihat berkeliaran bebas. Terakhir, bersama tokoh Islam Liberal Indonesia, Ulil Abshar, Sitok nampak menghadiri undangan makan malam Milad KH Mustofa Bisri di Semarang. (fs)

Pilkada Tak Langsung, Aspirasi Akar Rumput

Posted: 22 Sep 2014 05:10 AM PDT



Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, menyatakan aspirasi pemilihan kepala daerah lewat DPRD justru tak muncul dari kalangan elit, melainkan merupakan kulminasi dari pandangan arus bawah.

Gejolak tersebut menurutnya muncul karena banyaknya pemimpin daerah yang akhirnya terjerat dalam kasus korupsi.

"Beberapa pilkada langsung (memunculkan) tokoh dengan prestasi, tapi jangan menutup mata ada yang terkena korupsi," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 22 September 2014.

Wakil Kedua DPR RI itu menambahkan, pilkada lewat DPRD pada dasarnya menyederhanakan sistem demokrasi dan sesuai dengan maklumat UUD 1945.

"Asal dipilih secara demokratis," tandasnya.

Beberapa warga daerah yang ditemui secara terpisah oleh tim Piyungan Online menyatakan pendapat senada dengan Priyo.

Danar, seorang warga Cibinong mengatakan, pilkada langsung yang berjenjang membuatnya kerap bolos.

"Sebentar-sebentar Pilkada. Bolos melulu. Saya sampai kena sanksi. Perusahaan gak mau tau soal ini. Saya pilih pilkada tak langsung. Yang penting, wakil rakyatnya saya kenal", ujar seorang karyawan di sebuah RS ini.

Icha, seorang relawan di sebuah LSM kelautan juga berpendapat, pilkada langsung justru kerap kali merusak esensi demokrasi.

"Banyak warga di pedalaman yang tak paham mencoblos, mencontreng. Akibatnya, mereka enggan datang ke TPS. Apalagi sudah terima uang di muka", ujar Icha sembari menyebutkan daerah yang dimaksud.

Seorang warga Tangerang, Susan juga memilih pilkada tak langsung. Menurutnya, pilkada langsung tak menjamin tak adanya pemerintahan dinasti.

"Dinasti Atut itu hasil pilkada langsung kan? Lihat sendiri hasilnya..", ujar Susan prihatin.

Susan berpendapat, pilkada tak langsung justru berakar pada kebudayaan Indonesia. Oleh karenanya, tak semestinya bangsa Indonesia takut untuk kembali ke akar budaya.

"Balik ajalah lewat pilkada DPRD. Indonesia kan punya tradisi unik mengenai demokrasi. Tradisi itu berakar dari budaya kita. Kenapa mesti ngikut-ngikut tradisi asing? Gak selalu yang dari asing itu bagus, lho", imbuh pramugari di sebuah penerbangan swasta ini.

Sekedar mengingatkan, PDI P, partai yang melekatkan nama "demokrasi" pada namanya dan menjunjung tinggi pilkada langsung, ternyata menggunakan sistem perwakilan dalam memilih ketua umumnya. (fs)

Anis Matta : PKS Tak Intervensi Jokowi

Posted: 22 Sep 2014 04:50 AM PDT



Menanggapi respon masyarakat tentang kabinet Jokowi, Anis Matta mengatakan, PKS enggan menilai dan tak ingin intervensi sebelum
kabinet resmi diumumkan.

"Sampai nanti kabinet diumumkan, baru kita bisa memberikan penilaian.Selama ini kan cuma isu yang
berkembang kabinet ramping, kabinet gemuk dan seterusnya," demikian diungkapkan Anis Matta, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Minggu, 21 September 2014.

Anis menegaskan, pihaknya tidak akan mengintervensi kabinet yang tengah dibentuk Jokowi sebelum pembentukan kabinet selesai
dilaksanakan.

"Kita tidak ingin mengintervensi kebijakan mereka dulu. Kita baru bisa memberikan penilaian setelah mereka benar-benar mengumumkan kabinetnya," ujar Anis

Seperti diketahui, hingga saat ini Jokowi baru membentuk struktur kabinet menteri pada pemerintahannya. Dia masih belum menentukan nama kabinet dan menteri-menteri yang akan mengisi kabinetnya itu. (fs)

[Calon Menteri PDI P] Lebih Dari 50 yang Terdaftar, Cuma 16 yang Dipilih

Posted: 22 Sep 2014 10:18 AM PDT



Puan Maharani, politisi sekaligus putri Ketua Umum PDI P, mengklaim
partainya telah menyiapkan 50 kader yang akan dicalonkan untuk menjadi
menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Kini, rekam jejak ke 50 kader terbaik versi PDI P tengah ditelisik
oleh DPP PDI P.

"Lebih dari 50 nama sudah di-list untuk bisa kita lihat," kata Puan di
Kompleks DPR, Senin, 22 September 2014.

Kader yang kelak menjadi menteri
menteri harus memiliki integritas
dan kapabilitas tinggi dalam bekerja. Mereka dituntut untuk menjadi
kader yang bersih serta mampu membantu kinerja Jokowi-JK dalam
menjalankan program-programnya.

Sementara itu, Puan masih merahasiakan kapan rencana Jokowi hendak
mengumumkan nama-nama
menteri yang akan mengisi kabinetnya mendatang.

Puan berdalih, pasca-pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV
PDI Perjuangan di Semarang,
Jawa Tengah, hingga kini ia belum bertemu Jokowi.

"Saya belum ketemu Pak Jokowi setelah rakernas," ujarnya.

Seperti diketahui, Jokowi-JK menyatakan akan ada
34 kementerian yang mengisi kabinetnya. Dari jumlah
itu, 18 di antaranya akan diisi dari kalangan profesional, sementara
16 sisanya akan diisi oleh
kalangan profesional partai. (fs)

Takut Digunduli, Massa Pendukung Pilkada Langsung Datangi DPP PAN dan PKS

Posted: 22 Sep 2014 04:24 AM PDT




Massa yang menamakan diri Gerakan
Rakyat Peduli Pilkada Langsung (Gerpala), hari ini, Senin, 22
September 2014 berunjuk rasa di depan Kantor DPP Partai Amanat
Nasional (PAN) di Jln. TB Simatupang Jakarta Selatan.

Mereka memprotes PAN yang mendukung RUU Pilkada, padahal partai itu
dianggap sebagai partai reformis.

Selain menduduki Kantor DPP PAN,
massa juga mendatangi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di
Jln TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Menurut Komeng, koordinator aksi, unjuk rasa ini akan terus digelar
hingga rapat paripurna yang akan
digelar DPR pada 25 September 2014 mendatang.

Massa yang melakukan orasi sempat membuat kemacetan di sepanjang jalan
utama di pinggir tol lingkar dalam Jakarta sehingga membuat polisi
kerepotan untuk mengatur arus lalu lintas.

Rencananya aksi akan dilanjutkan Selasa besok di Istana Wakil Presiden
Boediono di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Elemen masyarakat yang bergabung dalam pergerakan ini antara lain
LMND, SBSI, FSPI, Gapersi. KSPSI, Garda Trisakti, GPPI dan Prodem.
Termasuk Asosiasi Pemerintah
Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi). (fs)

Membandingkan Kasus Korupsi Simulator SIM dan Kasus Korupsi Transjakarta

Posted: 22 Sep 2014 04:18 AM PDT




Mantan Waka Korlantas, Brigjen
Didik Purnomo diperiksa KPK terkait kasus pengadaan simulator SIM di
Korlantas Polri.

Usai diperiksa, Didik bungkam.
Didik diperiksa oleh penyidik KPK sekira 5 jam di KPK, Jakarta, Senin,
22 September 2014.

Didik diam ketika para wartawan mengerumuni dan mengajukan pertanyaan.
Didik langsung pergi meninggalkan KPK menggunakan
mobil Kijang Inova.

Sebelumnya, Didik disebut menerima Rp50 juta dari pengusaha Budi
Susanto untuk memuluskan PT
CMMA sebagai pelaksana proyek simulator. Didik adalah Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) dalam proyek ini.

Terpidana kasus korupsi simulator SIM, Irjen Djoko Susilo, menuding
Brigjen Didik Purnomo. Djoko berpendapat, tugasnya sebagai Kakorlantas
hanya melakukan pengesahan setelah semua hal dicek oleh Didik.

"Di Korlantas itu masing-masing subdit secara mekanisme prosedur
selalu lewat Wakakorlantas atau PPK, untuk dikoreksi sebelum
ditandatangani Kakor," kata Djoko Susilo.

Djoko juga mengatakan Didik mengetahui perencanaan proyek karena
mendapatkan laporan
dari bagian Perencanaan dan Administrasi (Renmin). Begitu juga dengan
penandatanganan Surat
Keputusan terkait proyek Simulator pada 2011.

"Perencanaan itu melalui proses Renmin. SK PPK kepada Pokja maupun
penguji semua melalui Waka
Korlantas. Baru saya tanda tangan. Otomatis saksi tahu SK itu," ujar Djoko.

--------

Berkebalikan dengan kasus Djoko Suyanto, dalam kasus pengadaan Bus
Transjakarta, dengan tersangka Udar Pristono sebagai KPA, justru
terjerat dan ditahan pihak Kejaksaan Agung.

Padahal menurut UU pemerintah daerah, penanggung jawab tertinggi
anggaran adalah kepala daerah dalam melaksanakan sebuah proyek.

Menyitir pernyataan kuasa hukum Udar, Razman Arif, SH, proyek
pengadaan dan peremajaan bus
Tranjakarta, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
melalui surat keputusan Gubernur Jokowi untuk pengadaan barang dan
jasa. Termasuk di dalamnya
pengadaan bus Transjakarta dengan spesifikasi yang sudah ditentukan.

''Nah untuk laksanakan itu, diperlukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Ini hal teknis yang tidak ada hubungannya dengan Udar selaku kuasa
pengguna anggaran (KPA),'' beber Razman Arif dalam konferensi pers,
Senin, 2 Juni 2014.

------
Jadi, bila Brigjen Didik hanya diperiksa sebagai saksi, mengapa Udar
harus ditahan?

Bila Djoko Suyanto ditahan dalam kasus Simulator SIM, mengapa Jokowi
bisa bebas berkeliaran, bahkan jadi Presiden terpilih?

Benarkah hukum di Indonesia dibuat dan dilaksanakan untuk
menyelamatkan kepentingan penguasa saja? (fs)

PKS akan menjadi World Class Political Party

Posted: 22 Sep 2014 02:00 AM PDT


Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Silaturahmi Anggota Legislatif Nasional (Silagnas) selama dua hari di Jakarta. Pada kesempatan ini, Presiden PKS Anis Matta menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya akan menjadi World Class Political Party, partai politik kelas dunia.

"Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus mengembangkan kapasitas dan pada akhirnya kita pantas memimpin negara. Dengan terus meningkatkan kapasitas, PKS bukan hanya akan pantas memimpin negeri ini, namun partai ini akan menjadi world class political party," ujar Anis (21/9).

Kini PKS memiliki lebih dari 1200 anggota legislatif (aleg) dari tingkat DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI. Anis menganggap hal ini adalah suatu kenyataan yang harus kita hadapi dengan penuh kesyukuran.

"Ini adalah fase baru dalam kehidupan aleg PKS. Fase di mana kader PKS bisa memperluas jangkauan dakwahnya. Kita sikapi fenomena ini dengan rasa syukur, semoga ke depannya kader-kader PKS bisa berkontribusi lebih banyak bagi negeri ini," ujar Anis.

Menanggapi isu koalisi, Anis menganggap posisi PKS sebagai partai oposisi sebagai sebuah resiko perjuangan. Ia menambahkan bahwa tradisi menjadi partai oposisi bukan hal baru di partainya.

"Sekarang kita menjadi oposisi dan jangan pernah bersedih karena kita oposisi. Ketika Hidayat Nur Wahid menjadi Presiden PKS dan jumlah kita di parlemen hanya 7 orang, kita pernah menjadi oposisi. Menjadi oposisi adalah resiko perjuangan," pungkas Anis.

PKS mengokohkan visi dakwah parlemen kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Sebagai partai berazas Islam, anggota legislatif (DPR dan DPRD) PKS diharapkan mampu menjalankan fungsi kedewanan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah bagi kebaikan dan mencegah kerusakan bagi umat dan bangsa Indonesia.

Untuk itulah PKS menggelar acara Silagnas yang dihadiri anggota DPR/D dari total 1.217 kader PKS yang duduk di lembaga legislatif mulai tingkat DPR (40 anggota), DPRD tingkat I (160 anggota) dan DPRD tingkat 2 (1.017 anggota).

*sumber: pks.or.id


Jokowi Rayu PKS Agar Mau Masuk Kabinet

Posted: 22 Sep 2014 01:00 AM PDT

Anggota Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal menyatakan, Presiden terpilih Jokowi kerap mengajak PKS masuk di kabinetnya.

Namun menurut Refrizal, PKS  telah berkomitmen untuk tidak menjadi bagian di pemerintahan Jokowi-JK serta tetap setia mendukung Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang di pemerintahan mendatang.

"Walau ditawari, PKS tidak akan tergoda. Kita memberi pembelajaran buat bangsa kalau kalah ya harus di luar pemerintah," ujar Refrizal kepada, di Jakarta, Senin, 22 September 2014.

Refrizal, yang juga anggota Komisi VI DPR RI itu menambahkan, kesetiaan dan komitmen PKS untuk mendukung Koalisi Merah Putih, sudah berlangsung sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden.

Oleh karena itu, tidak mungkin partai dengan kader-kader militan tersebut berubah haluan mendukung Jokowi-JK. Apalagi, sudah ada perjanjian koalisi permanen.

"Itulah komitmen PKS, di dalam atau di luar sama saja mulia dan tetap bisa berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara," tandasnya. (fs)

Alhamdulillah.. KMP Masih Solid

Posted: 22 Sep 2014 12:00 AM PDT

Maskipun beberapa anggota KMP diisukan akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-JK, namun isu itu ditepis Juru Bicara KMP Tantowi Yahya.

"Koalisi Merah Putih itu sendiri punya ideologi masing-masing, tapi alhamdulillah karena kita melihat visi yang sama, kekompakan terjadi saat ini," kata Tantowi di Jakarta, Senin 22 September 2014.

Tantowi Yahya membantah jika dikatakan solidnya Koalisi Merah Putih karena ditolak oleh PDIP sebelum pelaksanaan pemilihan presiden lalu.

"Salah itu terjemahannya, salah itu," ujarnya.

Telah diberitakan sebelumnya, politikus Gerindra Desmon J Mahesa menyebut KMP rapuh. Desmon memperkirakan hanya Gerindra dan PKS yang akan bertahan di KMP karena kedua partai ini secara ideologi sangat bertolak belakang dengan PDIP. (fs)

KPK Surati Kemenkumham Soal Kasus Percobaan Suap Pimpinan dan Penyidik KPK

Posted: 21 Sep 2014 11:00 PM PDT

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP mengatakan, KPK telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, terkait usulan pemberian pembebasan bersyarat untuk Anggodo Widjojo, terpidana kasus percobaan suap terhadap pimpinan dan penyidik KPK.

"Kalau yang berkaitan dengan Anggodo ada dua surat," kata Juru Bicara KPK Johan Budi, di Jakarta, Jumat, 19 September 2014.

Surat pertama, berisi pernyataan bahwa KPK tidak merekomendasikan Anggodo mendapatkan pembebasan bersyarat. Surat kedua, berisi imbauan KPK kepada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)tentang pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

KPK berharap Menteri Hukum dan HAM maupun presiden mendatang tetap menunjukkan komitmen terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.

Johan khawatir, publik beranggapan KPK sudah tak lagi punya peran setelah seseorang menjadi terpidana dalam perkara korupsi.

"Bisa saja persepsi yang muncul, akhirnya toh percuma saja keberadaan KPK. Dalam konteks pembebasan bersyarat, (seolah) tak digubris juga."

Seolah, setelah ada vonis berkekuatan hukum tetap maka narapidana menjadi kewenangan penuh Kementerian Hukum dan HAM saja.

"Ada persepsi seperti itu, yang penting sudah melewati tuntutan vonis," ujar Johan.

Johan menegaskan bahwa KPK tak pernah memberikan rekomendasi untuk pembebasan bersyarat Anggodo.  Anggodo, merupakan pelaku utama.

Menurut Johan, pemberian pembebasan bersyarat yang tidak didasarkan rekomendasi dari penegak hukum, terutama KPK, jelas tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang memberikan efek jera.

"Dampaknya efek jera jadi tergerus, orang tidak takut lagi korupsi karena toh dapat pembebasan bersyarat, remisi," kata Johan. (fs)

Ogah Jadi Menteri, Abraham Samad Tantang Jokowi

Posted: 21 Sep 2014 10:37 PM PDT


Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menepis dugaan yang menyebut dirinya bakal dijadikan menteri di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla

Bahkan Abraham Samad menyatakan siap mencalonkan diri dalam pemilihan presiden tahun 2019. "Saya mungkin tidak akan bergabung dalam kabinet Jokowi-JK, tapi saya akan mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2019," kata Abraham setelah mensosialisasikan Anti Corruption Film Festival (ACFFest) 2014 di Gedung Mulo, Makassar, Sabtu (20/9/2014). Demikian dilansir TEMPO.com.

Pengakuan Abraham Samad yang akan maju pilpres 2019 ini seusai dengan info yang disampaikan Bang DW awal Agustus kemarin. (Baca: Analisa: Samad Maju Pilpres 2019).

Lewat kendaraan politik apa Samad bakal maju Pilpres 2019? Menurut analisa dan info Bang DW itu, Abraham Samad akan maju Pilpres 2019 lewat Partai Demokrat. Dengan demikian, di 2019 kemungkinan Abraham Samad akan menantang Jokowi yang kemungkinan besar akan maju lagi.

Berikut bocoran seputar Abraham Samad yang dikultwitkan @Bang_DW sebulan lalu:

1. pagi ini saya mau berikan ingpo yang sedikit berbeda terkait seorang abraham samad

2. setelah gagal jadi wapres jokowi | banyak pengamat yang menganalisa abraham samad bakal jadi jaksa agung di kabinet jokowi-jk

3. tapi saya mendapatkan informasi sedikit berbeda | terkait masa depan karier seorang abraham samad sang ketua KPK

4. #informasinya | abraham samad akan menjadi ketua umum partai demokrat selanjutnya

5. #informasinya | SBY akan kembali lakukan konvensi untuk memilih calon ketua umum partai demokrat

6. dan cara konvensi ini dipilih SBY untuk memuluskan calonnya sendiri yaitu abraham samad untuk bisa masuk kepartai demokrat | #rekrut

7. figur samad yang dikenal sbg figur anti korupsi dari lembaga anti korupsi tentu akan merubah image partai demokrat kedepannya | #2019

8. demokrat butuh darah baru dan nahkoda baru yang membawa era baru | berbeda dengan era lama | #korup | brand samad

9. sementara dari sisi seorang abraham samad | ini sebuah jawaban dari balasan terkait gagalnya dirinya menjadi seorang cawapres | #partai

10. seorang kawan pernah beritahu kegalau an samad yg dipermalukan jokowi dan ktidakberdayaan dirinya karena tak memiliki kapal alias partai

11. di negara ini | kalo mau berkuasa | hrs punya kapal | alias partai politik | dan itu sbuah nilai atau bargaining position diri kdepannya

12. #mimpi | abraham samad capres dari partai demokrat 2019 | lebih berarti dibandingkan jaksa agung yg hanya pembatu presiden

13. #mimpi | dan menjadi capres partai demokrat 2019 | harus jadi ketua umum partai demokrat | #potensi | strategik

14. terlepas ini sebuah informasi lingkaran dalam yang bersifat analisis | tetapi memang ini tercium hub. saling menguntungkan

15. SBY butuh samad untuk dua hal yaitu | pertama hambalang dan century dan yang kedua adalah menaikan elektabilitas partai lewat era baru

16. samad dengan demokrat akan mjadi kekuatan baru untuk suksesi 2019 | bisa dengan capres SBY wapres samad | atau capres samad wapres agus

17. SBY maju capres 2019 | apa ada undang undang yang melarangnya | ditambah dua periode dselingi satu periode off | #sangatmungkin

18. sementara #hitungan politik | seandainya samad jadi jaksa agung | untuk 2019 maju capres | pasti bentrok dgn sang tuan jokowi | #analisa

19. jokowi jadi presiden pasti minta lanjut dua periode | 2019 maju lagi | lalu samad dari jaksa agung mau maju jadi capres 2019 juga?

20. kalo samad bermimpi menjadi capres atau wapres 2019 | hitungan menjadi jaksa agung pasti dia tinggalkan | masa' presiden vs jaksa agung

21. ini persoalan PHP diantara SBY dan samad | #kekuasaan suksesi 2019

22. 23 mei 2015 adalah masa anas urbaningrum harusnya selesai | dan 2015-2020 bisa saja masanya abraham samad menjadi ketua umum demokrat

(Abraham Samad ketua KPK selesai pada 2015 | kita lihat saja apa yg akan tjadi kedepannya | samad jaksa agung | apa samad ketum demokrat)
demikian twit infollowmarsi dari lingkaran terbatas | terkait abraham samad

[Hukuman Tipikor] LHI Diperberat, Cukong Dibebaskan

Posted: 21 Sep 2014 10:26 PM PDT

Pengajuan pembebasan bersyarat 2 pengusaha besar pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara ratusan milyar, nyaris luput dari pantauan publik.

Hartati Murdaya Po dan Anggodo Widjojo, dua orang koruptor kelas kakap mengajukan pembebasan bersyarat.

Merespon hal tersebut, Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pembebasan bersyarat memang  otoritas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Namun memanfaatkan otoritas tersebut untuk para koruptor kelas kakap tak hanya mengecilkan rasa keadilan publik namun juga tak sejalan dengan program pemberantasan korupsi yang dicanangkan SBY.

"..Tidak sejalan dengan berbagai slogan yang dicanangkan Pemerintah SBY dalam gerakan pemberantasan korupsi. Di samping itu, memberi impresi seolah-olah kerja keras KPK dan pengadilan tipikor akan mudah didiskon oleh otoritas Kemenkumkam," ujar Hendardi, Senin, 22 September 2014.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak serius memberantas kejahatan korupsi di masa terakhir kepemimpinannya. Sebab, SBY bisa dengan mudah memberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana koruptor.

Hendardi mengatakan, selayaknya  persoalan pemberian bebas bersyarat tidak hanya dilihat dari sisi terpenuhinya syarat formal, namun harus ada perbedaan perlakuan terhadap tindak korupsi khususnya kepada koruptor kelas kakap, agar publik tidak dirancukan oleh perlakuan yang tidak berbeda antara koruptor kakap dengan pencuri ayam.

"Jadi pemerintahan SBY tidak konsisten antara apa yang dislogankan dengan praktik politik dalam isu pemberantasan korupsi," ujarnya.

Menurut Hendardi, bila pembebasan bersyarat terpidana korupsi Hartati Murdaya dan Anggodo Widjojo dikabulkan, pemerintah dinilai sangat diskriminasi.

"Karena perkara-perkara biasa pembebasan bersyarat tidak mudah untuk diperoleh narapidana dan sering pula itu berarti ada syarat tambahan yaitu ada uang," tandas Hendardi.

Menanggapi hal tersebut, K. Panjaitan SH, pegiat hukum sebuah LSM di Medan mempertanyakan pembebasan bersyarat koruptor kelas kakap dan membandingkannya dengan kasus korupsi yang ditudingkan kepada politisi PKS, Lutfi Hasan Ishaaq.

"Nampak jelas ada drama di kasus LHI. Kerugian negara 0. Hak berpolitik dicabut. Hukuman kurungan ditambah. Sementara para cukong ini, rugikan negara ratusan M, hukuman kurungannya sebentar, masih mau dikasih diskon dan pembebasan", ujar pengacara yang kerap menangani kasus yang menimpa 'wong cilik'.

Lebih lanjut K. Panjaitan menyatakan harapannya agar hukum tak dijadikan alat bagi penguasa untuk membungkam lawan politiknya.

"Janganlah pemerintah jadikan hukum dan perangkat hukum di negeri ini sebagai alat untuk membungkam musuh-musuh politiknya", tegas K. Panjaitan, SH, melalui pesan singkat hari Senin, 22 September 2014.(fs)

Kisah Warga Gorontalo yang Ingin Mengadopsi Anak-Anak Palestina di Pelabuhan

Posted: 21 Sep 2014 09:27 PM PDT


Minat warga Gorontalo untuk mengadopsi anak-anak asal Palestina sangat tinggi. Hal ini terlihat saat muncul isu bahwa ada kapal yang mengangkut rombongan pengungsi anak-anak Palestina tiba di Gorontalo melalui media sosial dan broadcast.

Isi postingan di Facebook dan Blackberry Messenger (BBM) itu juga mengajak warga untuk mengadopsi anak-anak korban konflik tersebut.

Bahkan ada warga yang sudah menunggu di pelabuhan sejak Sabtu 20 September 2014 malam. Mereka rela bermalam di pelabuhan, tidak ingin kehilangan kesempatan untuk bisa mengadopsi anak-anak tersebut.

Padahal, menurut informasi yang beredar, kapal baru akan menepi di Gorontalo pada Minggu 21 September 2014 sekira pukul 16.00 Wita. Pelabuhan yang biasanya sepi pun mendadak dipenuhi ratusan warga.

Ramma Kadir, seorang warga, mengaku siap mengadopsi anak-anak tersebut. Dia pun menyanggupi memenuhi apa pun persyaratan administrasinya.

Sementara itu, Syah Bandar Pelabuhan Pelabuhan Laut Gorontalo, Kasma Abas, mengaku sudah berusaha memberitahu warga bahwa isu tersebut tidak benar karena tidak ada jadwal kapal penumpang yang tiba pada Minggu. Namun, warga terlanjur termakan isu dan enggan beranjak dari pelabuhan.

Banyaknya warga di pelabuhan membuat aktivitas bongkar muat barang terganggu. Jalan di depan pelabuhan macet karena banyak warga yang memarkir kendaraan mereka di sana.

Hingga Minggu pukul 18.00 Wita, seperti dilansir Okezone, kapal penumpang yang kabarnya mengangkut anak-anak pengungsi Palestina tak kunjung tiba. Sebagian warga akhirnya memilih pulang, namun sebagian lainnya masih menunggu di pelabuhan hingga tengah malam. Tidak jelas siapa yang pertama kali membuat dan menyebar isu tersebut. (pm)

PR Matematika Anak Kelas 2 SD Bikin Heboh Dunia Facebook

Posted: 21 Sep 2014 07:46 PM PDT


Pemilik akun media sosial Muhammad Erfas Maulana menjadi buah bibir dan menghebohkan forum dunia maya. Penyebabnya, dia mengunggah pekerjaan rumah (PR) matematika adiknya yang diberi nilai 20 oleh gurunya meski semua jawabannya benar.

Sang guru menyalahkan hampir semua jawaban PR anak kelas 2 SD itu, karena konsep atau cara pengerjaannya berbeda dengan cara guru tersebut. Para pengguna Facebook pun ramai memperbincangkan masalah itu.

Muhammad menceritakan detail kronologi masalah yang membuatnya kesal itu. Semula, dia diminta tolong adiknya untuk membantu menggarap soal matematika, yang salah satunya "4+4+4+4+4+4 = x =".

Bagi Muhammad yang dari akun Facebook-nya, diketahui mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Universitas Diponegoro, soal itu terlalu mudah. Al hasil, dia mengajari adiknya dan sebanyak 10 soal rampung digarap.

Tapi, keesekokan harinya adiknya yang bernama Habibi cerita, bahwa hampir semua jawaban soal itu salah dan dapat nilai 20. Muhammad kaget, karena dia yakin jawaban soal matematika itu benar.

Ternyata, guru itu memberikan cara lain di samping jawaban yang disalahkan, meskipun jawabannya sama-sama benar. Contoh, untuk soal seperti di atas, Muhammad mengerjakannya 4+4+4+4+4+4 = 4 x 6 = 24. Tapi, oleh guru tersebut dianggap salah, karena yang bener menurut versi guru itu adalah  4+4+4+4+4+4 = 6 x 4 = 24.

Dari 10 soal, delapan di antaranya dianggap salah meski jawabannya benar, karena cara pengerjaannya beda dengan versi guru. "Yang perlu diperhatikan di sini, saya tak mau ngotot menggunakan satu cara saja, kan ada seribu jalan menuju Roma.." tulis Muhammad dalam postingan yang diunggah 18 September 2014.

Pengguna Facebook, Ria Rosyada  berkomentar untuk menjelaskan masalah itu. "Coba cek buku matematika ttg perkalian bilangan bulat fas, dari buku SD sampe perguruan tinggi pasti km akan menemukan definisi perkalian untuk setiap a dan b bilangan bilangan bulat, berlaku axb = b+b+b+b+... Sebanyak a suku. Kalo masalah 4x5=5x4 itu emang sama makanya kenapa perkalian itu punya sifat komutatif, aku rasa guru km jg dulu ngajarin sesuai konsep cuma kadang kita cari cara gampang untuk mengingatnya. Konsep yg benar sesuai pedoman buku sering dilupakan," bunyi komentar tersebut.

Muhammad pun merespons komentar itu."Berarti yg salah disini konsepnya. Kenapa harus ada konsep demikian? Bukankah a x b = a+a+a... sebanyak b juga sama saja Ria Rosyada? Konsep ini yg menurut saya membuat kita kurang kreatif."

Ia tidak terima karena baginya yang terpenting jumlahnya. Dia pun terpancing emosinya karena sang adik yang bernama Habibi cuma dapat nilai 20. Artinya hanya benar dua, sedangkan delapan soal lainnya salah.

Setelah soal diunggah 18 September lalu, komentar pro dan kontra pun berdatangan. Sempat terjadi perdebatan antara Erfas dengan rekannya. Karena sang rekan menganggap guru sang adik sudah benar.

Saking ramainya diperbincangkan di dunia maya, materi yang diunggah Muhammad itu sudah di-share 5.764 pengguna Facebook. (pm)

Dr Warsito Kejutkan Peserta Konferensi Tomography di Korsel

Posted: 21 Sep 2014 07:25 PM PDT


Peserta konferensi 5th International Workshop on Process Tomography (IWPT5) hampir tak percaya jika teknologi Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) buatan Indonesia mampu mendeteksi tumor dalam tubuh dan menangkap aktifitas otak manusia.

Dalam konferensi yang dihadiri lebih dari 70 peserta ahli pengembang teknologi tomografi di bidang industri dari 13 negara di seluruh dunia ini, Dr. Warsito P Taruno memperkenalkan perkembangan terakhir teknologi tomografi volumetrik ECVT.

ECVT mempunyai konsep yang berbeda dengan tomografi konvensional seperti CT-Scan dan MRI. Tomografi konvensional menggunakan prinsip pemindaian tertutup (obyek harus diletakkan di ruang tertutup dikelilingi oleh sensor-sensor pemindai). ECVT menggunakan konsep pemindaian terbuka, yang berarti obyek tidak harus diletakkan di ruang tertutup, bisa diletakkan di mana saja tidak harus seluruhnya dikelilingi sensor.

Dengan konsep ECVT ini, bisa dilakukan pemindaian obyek di dinding luar pesawat ulang-alik dari dalam pesawat seperti yang dilakukan di NASA. Dengan konsep open scanning ini memungkinkan ECVT untuk memindai kanker payudara dan otak serta aktifitas otak manusia dengan sensor berbentuk cup atau helm.

International Workshop on Process Tomography (IWPT5) yang diadakan tiap tiga tahun yang diorganisir oleh International Society on Industrial Process Tomography (ISIPT) bertujuan mendorong diskusi dan kerjasama internasional di antara komunitas pengembang teknologi dan industri di bidang tomografi proses. Workshop ini mengambil fokus di bidang instrumentasi, modeling, dan visualisasi aliran material di dalam proses kimia dalam berbagai macam sistem reaktor kimia yang mempunyai berbagai macam tantangan dalam hal teknis untuk aplikasi teknologi tomografi di masa depan.

Selain kemajuan di bidang kedokteran yang dicapai oleh C-Tech Lab Edwar Technology terutama dalam teknologi pemindai otak dan kanker payudara, dalam konferensi ini Dr Warsito yang merupakan dosen di jurusan Fisika (Medis) UI ini juga memperkenalkan pengembangan ECVT terbaru di bidang proses kimia yaitu teknologi peranti lunak untuk komputasi aliran fluida di dalam reaktor kimia yang diolah dari citra 4D yang dihasilkan oleh ECVT.

Dengan teknologi ini bisa didapatkan citra distribusi 4D kecepatan partikel dan gas di dalam reaktor secara riil yang selama ini hanya mampu dilakukan dengan simulasi super computer. Teknologi terbaru ini juga dipakai oleh Morgantown National Energy Technology Laboratory milik Departemen Energi Amerika untuk mengembangkan generasi baru generator listrik.

Pemindaian otak manusia dengan gelombang listrik berenergi rendah seperti ECVT mempunyai tingkat tantangan secara teknis yang tinggi. Karena menuntut kecepatan pemindaian yang sangat tinggi untuk bisa memindai aktifitas otak yang cepat, serta sensitifitas sensor yang sangat akurat untuk bisa menangkap perubahan besaran nilai kapasitansi listrik yang sangat kecil hingga ukuran femto Farad yang sebelumnya belum bisa dipecahkan oleh para peneliti dan pengembang teknologi tomografi.

Hal ini yang menyebabkan para peserta konferensi di IWPT5 sulit mempercayai kemampuan ECVT yang dikembangkan oleh C-Tech Labs.

"Perkembangan terbaru ECVT untuk proses yang mampu menghasilkan citra distribusi kecepatan partikel 4D di dalam ruang reaktor merupakan capaian yang luar biasa. Ini memerlukan kecepatan pemindaian serta kemampuan komputasi yang sangat tinggi," komentar Prof. Mi Wang dari University of Leeds (UK), yang merupakan anggota senior Scientific Committee ISIPT.

Prof. Masahiro Takei dari Chiba University, Jepang, sekaligus menjabat sebagai presiden ISIPT juga menyambut baik capaian C-Tech Labs sehingga sangat antusias untuk menerima mahasiswa Indonesia yang selama ini banyak melakukan riset untuk tugas akhir di fasilitas riset C-Tech Labs di Alam Sutera, Tangerang. (sumber: ROL, foto: antara)

Stok Kader Banyak, Kenapa PDIP Masih Betah Calonkan Mega?

Posted: 21 Sep 2014 07:03 PM PDT


Rakernas IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendaulat Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum PDIP.

Megawati didaulat melanjutkan kepemimpinannya untuk periode 2015-2020. Adakah calon lain
yang pantas untuk menduduki posisi Ketua Umum DPP PDIP?

"Sebenarnya PDIP punya banyak stok untuk ditempatkan sebagi pengganti Megawati," kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar, Minggu (21 September 2014) seperti dilansir Sindonews.

Dia mengatakan, jika PDIP ingin tetap dipimpin oleh trah Soekarno, sebaiknya jabatan ketua umum bisa diberikan kepada kepada Puan Maharani.

"Kalau Puan dianggap terlalu muda untuk memimpin partai sebesar PDIP, banyak kader
lain yang layak menjadi ketua umum," tutur Idil.

Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Semarang, Jawa Tengah, 21 September
kemarin, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP secara aklamasi mendaulat
Megawati untuk kembali menjadi Ketua Umum DPP PDIP 2015-2010.

Dengan demikian, Kongres PDIP pada 2015 tidak lagi mengagendakan untuk memilih ketua umum.
Namun langsung mengukuhkan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP.

Idil mengatakan, beberapa kader PDIP yang layak menjadi ketua umum, antara lain politikus senior PDIP Pramono Anung, kader PDIP yang kini menjadi Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo.

Dia memahami bila Megawati kembali secara aklamasi didaulat kembali menjadi orang nomor
satu di PDIP. Hal tu tidak bisa dilepaskan dari anggapan partai ini harus dipimpin oleh keturunan
Soekarno.

"Jadi selama Megawati berkeinginan menjadi ketua umum, kader-kader di bawahnya akan  mencalonkan. Oleh karena itu, Megawati seharusnya menahan diri untuk menjadi ketua umum," ujarnya.

Idil yakin jika PDIP melakukan regenerasi pimpinan akan membuat citra partai ini semakin baik di mata masyarakat. Bukan tidak mungkin PDIP akan kembali mendulang sukses pada Pemilu 2019. (pm)

Wakil Ketua MPR: Pemerintahan Jokowi Jangan Dikritik, Nanti Diamuk di Media Sosial

Posted: 21 Sep 2014 06:59 PM PDT


Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari menilai pemerintah baru Joko Widodo-Jusuf Kalla jangan dikritik. Pasalnya, orang yang mengkritik Jokowi-JK akan mendapatkan cacian di media.

"Pemerintahan cantik dan dicintai jangan dikritik, pasti diamuk di media sosial," kata Hajriyanto saat acara 'Press Gathering MPR' di Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2014), seperti dilansir tribunnews.

Ia mengatakan pemerintahan baru itu dipilih dan didukung oleh rakyat melalui kemenangan dalam pemilu.

"Ini pemerintahan yang cantik. Nah, kecantikan selalu membahagiakan, kecantikan memaafkan segalanya. Karena cantik, bangun siang dibilang lagi istirahat. Pemerintahan baru pimpinan Jokowi-JK kira-kira seperti itu, pemerintahan cantik," sindirnya.

Ia juga melihat rezim Jokowi yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 2014 akan mendapat tantangan sulit berupa pembuktian janji-janji.

"Tantangan yang dihadapi Jokowi, adalah mewujudkan apa-apa yang menjadi penyebab rakyat memilih Jokowi," kata kader Muhammadiyah ini. "Dan itu tidak mudah."

Anis Matta: PKS Akan Tetap Oposisi

Posted: 21 Sep 2014 06:41 PM PDT


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan komitmen partainya untuk setia dengan Koalisi Merah Putih dan menjalankan peran sebagai oposisi. Untuk itu, Anis menegaskan partainya tak akan tergoda bila ada tawaran kursi menteri dari presiden dan wakil presiden terpilih.

"Ini saatnya kita (PKS) tunjukkan konsistensi akan berada di luar pemerintahan. Kita tidak tergoda dengan tawaran apapun. kita ingin membangun perpolitiak yang baru, Insya Allah kita komit untuk oposi yang membangun," kata Anis seusai memberi arahan pada Silaturahim Aleg PKS di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (21/9/2014).

Anis menyatakan PKS akan sangat menikmati pilihan menjadi oposisi.

"Untuk periode sekarang kita akan menjadi oposisi sebagai bentuk kesetiakawanan kita pada koalisi yang kita bangun pada Pemilu Presiden yang lalu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus mengembangkan kapasitas & pada akhirnya kita pantas memimpin negara. Dan saya ingin kebahagiaan menjadi oposisi ini bertahan hingga lima tahun mendatang. Fase ini tidak akan menjadi mudah,tapi saya ingin kita menjalaninya dengan penuh kebahagiaan," ujar Anis.

Anis mengatakan, saat ini perpolitikan nasional harus menunjukkan konsistensi dan kesetiakawanan. Pada masa sekarang, menurut dia, tak tepat lagi untuk bersikap seperti kutu loncat hanya untuk posisi jabatan. "Tidak masanya lagi untuk politik swing, kutu loncat. Saatnya untuk konsisten," ujar dia.

Anis juga menegaskan kondisi koalisi Merah Putih yang terdiri dari Partai Gerindra, PKS, Partai Amanat Nasional, Parai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang ini tetap solid dan siap menjadi partai oposisi. (sumber foto: jppn)

Hidayat: Jokowi Ingin Bertemu PKS

Posted: 21 Sep 2014 06:27 PM PDT


Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengakui Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kala kerap mengajak bertemu untuk membahas soal kabinet.

"Ada komunikasi dan ada keinginan dari Jokowi untuk bertemu PKS. Saya tahu persis itu. Tapi kami harus pertimbangkan kegiatan di partai juga seperti hari ini misalnya. Mereka punya Rakernas, kami punya Silagnas," kata Hidayat di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, seperti diberitakan okezone, Minggu (21/9).

Hidayat menyatakan jika nantinya PKS mengamini pertemuan dengan Jokowi, mantan Wali Kota Solo itu diminta tidak mengajak PKS untuk bergabung di dalam pemerintahan. "Dan kami berharap bahwa pertemuan itu bukan pertemuan 'harus lompat pagar', 'menjadi kutu loncat'. Biasa-biasa saja. PDIP 10 tahun di luar pemerintahan biasa saja kok. Kenapa sekarang jadi harus semua di dalam pemerintahan," ujarnya.

Dikatakan Hidayat, PKS akan tetap konsisten berada di luar pemerintahan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyimpang. "Kita tetap akan mengkritisi kalau kebijakannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, tidak sesuai dengan visi misi bangsa negara kita. Tapi kalau kebijakan bagus, yang kami kritisi adalah bagaimana kemudian kebagusan ini betul-betul untuk seluruh rakyat, bukan sekedar kepada mereka yang memilih Pak Jokowi-JK," tuturnya.

Orang Ini Sebut Jero Wacik Politikus Busuk

Posted: 21 Sep 2014 06:25 PM PDT


Bekas Politikus Demokrat Tri Dianto menilai Jero Wacik sebagai politikus busuk. Sebab, walaupun sudah berstatus tersangka, Jero Wacik belum mengundurkan diri sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019.

Menurut Tri Dianto, tak masalah jika Jero Wacik dilantik sebagai anggota DPR pada 1 Oktober nanti. Karena, kata dia, dalam undang-undang tidak ada yang mengatakan seorang tersangka tidak boleh dilantik.

"Tinggal bagaimana JW (Jero Wacik) sendiri mau mengundurkan diri sebagai anggota DPR terpilih atau tetap ngotot dilantik, dan menurut saya JW itu harusnya legowo mengundurkan diri sebagai anggota DPR terpilih," ujar Tri Dianto, Minggu (21/9/2014) seperti dilansir Sindonews.

Jero Wacik, kata dia, harus mengingat sewaktu dulu yang meminta Anas mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, kata dia, Anas belum menjadi tersangka, saat Jero meminta mundur.

"Kalau sekarang justru JW sudah tersangka, tapi tidak mundur sebagai anggota DPR terpilih, mungkin JW ini masuk dalam politikus busuk, tidak punya moral, tidak punya akhlak, tak tidak tahu diri, sudah tersangka tapi masih ngotot ingin dilantik jadi anggota DPR," pungkas Juru Bicara ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia ini.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan Menteri ESDM Jero Wacik menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Jero dijerat Pasal 12 huruf (e) atau pasal 3 Undang-undang pemberantasan korupsi juncto 421 KUHP.

Sebelumnya, KPK mendesak KPU untuk tak melantik mantan Menteri ESDM Jero Wacik sebagai anggota DPR terpilih.

Menurut Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, DPR merupakan simbol harapan masyarakat. Maka itu, wakil rakyat mendatang harus diisi orang yang mempunyai moral dan tak tersandung masalah hukum.

Sekadar informasi, pada 1 Oktober 2014 nanti, sebanyak 560 anggota DPR RI terpilih bakal dilantik menjadi wakil rakyat periode 2014-2019. Jero Wacik merupakan caleg terpilih Partai Demokrat dari daerah pemilihan Bali. (pm)

Anis Matta: Bukan ISISnya yang Jadi Fenomena, Tapi Cara Dunia Menghadapinya

Posted: 21 Sep 2014 06:09 PM PDT


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta angkat bicara mengenai organisasi Islamic State of Iraq and Al Sham (ISIS) yang tumbuh sangat pesat di kawasan Suriah dan Irak. Melihat fenomena itu, Anis berpendapat, kemungkinan kedua negara itu bisa melebur menjadi satu negara.

Dalam acara pembekalan anggota legislatif terpilih periode 2014-2019 di Jakarta, Minggu 21 September 2014, Anis menuturkan, bila kedua negara itu melebur menjadi satu akan  memiliki kekuatan yang besar, utamanya pada dua aspek, yaitu sumber daya manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).

"Kalau digabung dua kawasan ini 50 juta orang, pertama populasinya cukup besar di timur tengah dan SDAnya besar," kata Anis.

Sementara itu, dari sisi SDA, produksi minyak di kedua negara tersebut sangat besar. Jika diakumulasikan kira-kira mencapai 12 juta barel per tahun. Produksi tersebut belum menghitung sumur-sumur lain yang melimpah dan belum digarap secara maksimal.

Meski demikian, Anis menyayangkan saat ini respons dunia terhadap ISIS terlalu berlebihan. Apalagi pernyataan sikap dari setidaknya 40 negara yang telah berkomitmen untuk koalisi memerangi ISIS.

Mantan Wakil Ketua DPR RI itu menduga ada kepentingan lain di balik isu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi tujuan negara-negara koalisi itu untuk memerangi ISIS. Khususnya Amerika Serikat yang menjadi penggagas.

Menurut dia, tujuan utama negara-negara koalisi itu adalah melakukan pemetaan ulang sebagai bentuk konsolidasi pihak-pihak tertentu kepada negara-negara Islam. Bagi dia, dari sisi politik, negara yang mengusung kedaulatan Islam sangat rentan untuk dipetakan.

"Bukan ISISnya yang jadi fenomena, tapi cara dunia menghadapinya karena kekuatan ISIS hanya 30 ribu orang. Tapi 40 negara bergabung menghadapinya," ujar Anis seperti dilansir Vivanews.

"Apakah kita bisa bayangkan nantinya Suriah dan Irak hilang dan berganti negara baru. Ini proses yang sedang terjadi di satu kawasan," ujarnya. (pm)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)