PKS PIYUNGAN |
- "Gak Mikir" by @Fahrihamzah
- Perjanjian Hudaibiyah; Bahwa Dakwah Pun Membutuhkan Terobosan Politik
- Kejakgung Harus Periksa Jokowi Soal Korupsi Bus Transjakarta
- Hebat! Harga Bus Transjakarta Rp 1 Miliar di-Mark Up Jadi Rp 3 Miliar
- Yudy Kotouky, Caleg PKS Putra Asli Papua yang Menorehkan Sejarah ke Senayan
- Hidayat: Deklarasi Koalisi Pekan Ini
- Habib Nabiel: Penghapusan Bea Masuk Kakao Belum Perlu
- Jokowi dan Timses Atur KH Maimoen Zubair, SBY Saja Tak Berani
| Posted: 08 May 2014 03:50 PM PDT Twit @Fahrihamzah (8/5/2014) Kejahatan itu masalah sosial....(Angel, kriminolog UI) #NggakMikir Kalau kita tidak lelah dengan kemunafikan. Jangan2 kita juga sudah munafik. #NggakMikir Survey KPK mengatakan bahwa lebih dari 70% pemilih menerima praktik Money politic. #NggakMikir Apakah orang munafik bisa sembuhkan kemunafikan? #NggakMikir Tidak bisa negara ini tanpa pengawasan, mentang2 sekolah asing gak perlu diawasi? (Komnas Anak,2014) #NggakMikir Kivlan Zein: Saya Bakal Seret Megawati - Tribunnews http://t.co/gjW028xLxX … #NggakMikir Dulu tidak melanggar HAM, sekarang melanggar HAM. #NggakMikir  Dulu bukan penculik. Sekarang jd penculik. #NggakMikir  Kemesraan ini. Kesetiaan itu. Telah berlalu. #NggakMikir  Sekarang ini banyak orang rusak pikiran-nya (Ely Risman, psikolog). #NggakMikir Anak2 kita yang sekarang menjadi mangsa atau pemangsa kejahatan seksual jangan cari akarnya pada hukum. #NggakMikir Tanya kelompok yang menolak UU anti pornografi dulu. Sadarkah mereka akan wabah pedofil ini? #NggakMikir | ||||
| Perjanjian Hudaibiyah; Bahwa Dakwah Pun Membutuhkan Terobosan Politik Posted: 08 May 2014 03:40 PM PDT  Oleh Abdullah Haidir, Lc Perjanjian Hudaibiyah menjadi bagian penting dalam perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Bahwa perjuangan beliau menghadapi lawan dan menyebarkan Islam, tidak melulu dilalui dengan penyampaian dakwah secara lisan, atau kontak senjata dan adu otot melawan musuh. Namun beliau juga mengambil langkah-langkah politis, sebagai bagian dari upaya menopang kekuatan dakwah. Lebih jelasnya silakan disimak catatan sirah yang ditulis oleh Syekh Shafiyurrahman Mubarakfury dalam Kitabnya Ar-Rahiiqul Makhtuum, yang saya terjemahkan dengan judul "Sejarah Hidup Dan Perjuangan Rasulullah SAW" Perjanjian Hudaibiyah Ketika kaum muslimin semakin lama semakin kuat di Jazirah Arabia, mereka mulai berpikir untuk mendapatkan hak mereka yang sangat mereka impikan, yaitu beribadah di Masjidil-Haram yang sejak enam tahun lamanya terhalang oleh kaum musyrikin. Hingga pada suatu saat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bermimpi memasuki kota Mekkah serta menunaikan Umrah dan thawaf di sana. Maka esok harinya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam beritakan hal tersebut kepada para sahabat, lalu beliau perintahkan mereka untuk bersiap-siap melakukan safar untuk umrah. Maka pada hari senin bulan Dzul Qa'idah tahun ke-6 Hijriah berangkatlah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersama 1400 orang sahabat tanpa senjata perang kecuali pedang di dalam sarungnya. Isteri yang ikut bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam saat itu adalah Ummu Salamah. Setibanya di Dzulhulaifah, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mulai melakukan ihram untuk umrah. Sementara itu, kaum kafir Quraisy yang mendengar kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam sepakat menghalangi kedatangan beliau apapun caranya. Mengetahui gelagat tersebut, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengubah rute perjalanannya, Sampai akhirnya beliau singgah di sebuah tempat bernama Hudaibiyah. Di tempat tersebut Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyatakan dengan tegas kepada Badil bin Warqa' al-Khuza'i –orang yang bersedia menjadi penengah antara kaum muslimin dan orang-orang kafir- bahwa kedatangannya semata-mata ingin menunaikan umrah, bukan untuk berperang, namun jika orang-orang Quraisy memerangi mereka, maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tanpa ragu akan memerangi mereka pula. Mendengar hal tersebut kaum Quraisy mengirim utusannya untuk mengetahui hal sebenarnya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam kembali menegaskan hal tersebut kepada utusan tadi. Utusan tersebut kembali ke kaumnya dan meyakinkan mereka bahwa kedatangan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam hanya ingin melaksanakan umrah. Begitu pula dengan utusan berikutnya, menyatakan hal yang sama. Kali ini giliran Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang ingin mengetahui sikap kaum kafir Quraisy. Maka diutuslah Utsman bin Affan ra . Beliau shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kepadanya agar mengabarkan kaum Quraisy bahwa kedatangan mereka semata-mata untuk umrah, bukan untuk berperang. Setibanya di Mekkah, Utsman segera menyampaikan misinya kepada para pembesar Quraisy. Selesai itu, kaum Quraisy menawarkan kepada Utsman untuk melakukan thawaf, namun hal tersebut ditolaknya, karena dia tidak akan thawaf sebelum Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam thawaf. Penahanan Utsman bin Affan ra Kaum kafir Quraisy bermusyawarah untuk menetapkan jawaban yang akan disampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Karena itu, mereka menahan Utsman bin Affan hingga ketetapannya berhasil diputuskan, lalu melalui beliau akan disampaikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Namun karena penahanan tersebut berlarut-larut, tersiarlah berita di kalangan para shahabat yang menunggu di Hudaibiyah bahwa Utsman bin Affan ra dibunuh. Mendengar berita tersebut, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam segera meminta para sahabatnya melakukan ba'iat untuk menuntut balas atas kematian Utsman. Maka mereka berbai'at di bawah sebuah pohon. Bai'at tersebut dikenal dalam sejarah sebagai Bai'atur-Ridwan. Allah Ta'ala menyatakan hal tersebut : "Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon" (QS. al-Fath : 18) Ketika kaum Quraisy mengetahui adanya ba'iat tersebut, mereka segera mengutus Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam . Setibanya sang utusan di Hudaibiyah, disepakatilah perjanjian yang di dalamnya terkandung empat hal: 1. Tahun ini (6 H), Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam harus kembali (tidak boleh melaksanakan umrah). Tahun depan beliau dan kaum muslimin boleh memasuki Mekkah dan tinggal di sana selama tiga hari. Mereka hanya boleh membawa persenjataan musafir sedangkan pedang-pedang mereka harus dimasukkan di dalam sarung. Pada saat itu kaum Quraisy tidak boleh menghalanginya. 2. Menghentikan peperangan dari kedua belah pihak selama 10 tahun dan mewujudkan keamanan di tengah masyarakat. 3. Siapa yang menjalin persekutuan dengan Muhammad dan kaum Quraisy maka dia termasuk bagian dari kedua pihak tersebut. Maka penyerangan yang diarahkan kepada suku-suku tersebut, dianggap sebagai penyerangan kepada sekutunya. 4. Siapa yang kabur dari kaum Quraisy (Mekkah) dan mendatangi Muhammad (ke Madinah) maka harus dikembalikan (ekstradisi), sedangkan yang kabur dari Muhammad (Madinah) kepada kaum Quraisy (ke Mekkah), tidak dikembalikan. Pelajaran dan Hikmah dari Perjanjian Hudaibiyah Perjanjian Hudaibiyah memiliki dampak yang sangat besar. Secara umum perjanjian ini menunjukkan diakuinya keberadaan kaum muslimin di Madinah dan ini merupakan kemenangan tersendiri bagi kaum muslimin. Sebab sebelumnya kaum kafir Quraisy berupaya memerangi dan menumpas mereka sampai ke akar-akarnya. Sekaligus dengan adanya perjanjian tersebut dapat menghalangi keangkuhan dan kezaliman kaum musyrikin yang selalu berupaya menyerang kaum muslimin. Di sisi lain, dengan adanya perjanjian tersebut, membuka peluang yang sangat besar bagi kaum muslimin untuk melancarkan dakwahnya yang selama ini banyak disibukkan oleh peperangan-peperangan bersama kaum Quraisy. Nyatanya kemudian hal tesebut terbukti. Jumlah muslimin sebelum perjanjian tersebut tak lebih 3000 orang, namun dua tahun setelah perjanjian tersebut pada peristiwa Fathu Mekkah pasukan kaum muslimin sudah berjumlah 10.000 orang. Adapun pasal yang menyatakan bahwa penduduk Mekkah yang kabur ke Madinah harus dikembalikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam ke Mekkah, sedangkan penduduk Madinah yang kabur ke Mekah tidak dikembalikan, sepintas perjanjian tersebut menguntungkan kaum musyrikin. Namun jika diamati dengan seksama, hal tersebut ternyata dapat dipahami. Karena orang yang beriman tidak mungkin akan kabur ke Mekkah untuk minta perlindungan, maka jika ada yang kabur, pastilah dia orang kafir yang telah nyata kekafirannya. Untuk orang seperti itu, tidak ada ruginya bagi kaum muslimin jika mereka kabur dari Madinah. Sedangkan kaum muslimin di Mekkah jika dia hendak kabur, maka Madinah bukanlah satu-satunya tujuan untuk itu. Bumi Allah amatlah luasnya, maka dia dapat mencarinya selain Madinah. Hal itu kemudian terbukti, ada seorang sahabat yang bernama Abu Bashir kabur dari Mekkah ke Madinah. Namun Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berdasarkan perjanjian tersebut tidak menerimanya, maka beliau menyerahkannya kepada dua utusan Quraisy yang menjemputnya. Namun di tengah perjalanan Abu Bashir berontak, tidak bersedia kembali ke Mekkah, dua orang utusan Quraisy tersebut dibunuh olehnya. Akhirnya dia mencari lokasi di tepi pantai sebagai tempat tinggalnya. Hal tersebut kemudian diikuti oleh Abu Jandal yang tinggal dan bergabung bersamanya. Begitulah seterusnya satu demi satu kaum muslimin yang berada di Mekkah kabur ke tempat itu, dan lama kelamaan akhirnya membentuk komunitas tersendiri. Hal ini ternyata menyulitkan kaum Quraisy sendiri, karena kafilah dagang mereka sering diganggu oleh kaum muslimin yang berada di tempat tersebut sebagai pembalasan atas perlakuan aniaya yang mereka terima selama ini dari kaum musyrikin. Di kalangan para sahabat sendiri, pada awalnya timbul keberatan dengan isi perjanjian tersebut. Karena secara lahir, perjanjian tersebut berpihak kepada kaum musyrikin. Namun akhirnya mereka menyadari bahwa keputusan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam akan selalu mendatangkan kemaslahatan, karena semuanya berasal dari Allah Ta'ala. Apalagi tidak lama kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat-Nya : "Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." (QS. al-Fath: 1) Maka bergembiralah para sahabat dengan kabar gembira kemenangan yang gilang gemilang. | ||||
| Kejakgung Harus Periksa Jokowi Soal Korupsi Bus Transjakarta Posted: 08 May 2014 05:46 AM PDT  JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak menyelesaikan kasus mark up pengadaan bus Transjakarta. Total nilai proyek pengadaan 656 unit bus di Dinas Perhubungan Pemprov DKI itu sebesar Rp 1 triliun lebih. Penyidik Kejagung diharapkan memanggil Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan tidak ragu memeriksa mantan tim sukses (timses) Jokowi, Michael Bimo Putranto. "Kami menuntut Kejagung memeriksa Jokowi dan Michael Bimo. Dua orang ini punya hubungan dekat karena Bimo salah satu timses Jokowi di Solo dan Jakarta," kata koordinator Perhimpunan Perjuangan Demokrasi Indonesia (PPDI Salim Mujahid Nusantara saat memimpin demo di depan gedung Kejagung, Kamis (8/5). Menurut dia, PPDI telah mengirimkan sejumlah data ke Kejagung mengenai keterlibatan dua orang tersebut. Hanya, Salim enggan menyebut data yang diberikan kepada penyidik. "Kami duga ada kongkalikong antara Bimo dan Jokowi," kata Salim. Dalam kasus ini, penyidik Pidana Khusus Kejagung telah menetapkan dua orang tersangka. Mereka adalah pejabat pembuat komitmen Drajat Adhyaksa dan ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta Setyo Tuhu. Pada hari ini, mantan kepala Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta, Udar Pristono juga diperiksa penyidik untuk kedua kalinya. Pemeriksaan pertama Udar dilakukan pada 7 April 2014 lalu. Saat itu, Udar diperiksa terkait serah terima bus baru yang belakang diketahui beberapa unit sudah karatan itu. (ROL) | ||||
| Hebat! Harga Bus Transjakarta Rp 1 Miliar di-Mark Up Jadi Rp 3 Miliar Posted: 08 May 2014 02:13 AM PDT  WARTA KOTA - Dua orang tersangka kasus pengadaan dan peremajaan bus Transjakarta, yakni Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Setyo Tuhu, dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Bus, Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Bus Transjakarta, R Drajat Adhyaksa, telah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Rabu (07/05/2014). Keduanya ditetapkan dan berstatus tersangka itu diperiksa oleh tim penyidik Kejagung selama lebih dari delapan jam, sejak pukul 10.00 WIB. Keduanya diperiksa secara intensif karena terbukti melakukan melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan peremajaan armada bus Transjakarta senilai Rp 1,5 triliun di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada tahun anggaran 2013. Terlihat lelah, kedua tersangka yang keluar didampingi oleh kuasa hukumnya itu bungkam dan segera memasuki mobil Izusu Panther warna hitam bernomor polisi B 308 AAA yang segera meninggalkan lokasi. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Setia Untung Arimuladi mengatakan kalau keduanya diperiksa terkait pengadaan bus Transjakarta yang seharusnya berharga Rp 1 miliar per unit menjadi Rp 3 miliar per unit. Selain itu keduanya juga terbukti melakukan penggelembungan anggaran untuk peremajaan angkutan umum reguler senilai Rp 500 miliar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun anggaran 2013, "Pemeriksaan ini termasuk dalam rangkaian pemberkasan kedua tersangka. Sehingga pelimpahan berkas dapat dilakukan secepatnya ke pengadilan," jelasnya saat ditemui Wartakotalive.com di Kantor Kejagung, Rabu (07/05/2014). Sementara itu, walau sudah terbukti dan ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya pun belum melakukan penahanan. Dirinya mengatakan selain wewenang penahan diserahkan oleh tim penyidik, keduanya bersikap koperatif selama pemeriksaan berlangsung. "Kita masih tunggu sampai pemeriksaan selesai. Selain itu, kewenangan (penahanan-red) ada pada tim penyidik," ujarnya. *http://wartakota.tribunnews.com/2014/05/07/harga-bus-transjakarta-rp-1-miliar-di-mark-up-jadi-rp-3-miliar | ||||
| Yudy Kotouky, Caleg PKS Putra Asli Papua yang Menorehkan Sejarah ke Senayan Posted: 07 May 2014 11:04 PM PDT  Hal ini untuk pertama kalinya sepanjang Pemilu di era reformasi PKS memperoleh satu kursi dari Papua. Dan satu kursi dari Dapil Papua tersebut diperoleh atas nama Yudi Kotouky. Dengan demikian anggota DPR RI dari PKS akan merata dari Aceh di Barat sampai Papua di ujung timur Indonesia. "Alhamdulillah, wakil PKS yang merata dari berbagai provinsi. Ini akan memudahkan PKS menyerap aspirasi dan keinginan rakyat. PKS akan semakin dekat dengan rakyat di seluruh Indonesia," kata Ketua Fraksi PKS DPR Hidayat Nur Wahid, Rabu (7/5) di Jakarta. Selain memperoleh satu kursi DPR PKS juga menempakan tiga wakilnya di DPRD Papua dan 64 wakil di DPRD tingkat kabupaten/kota di provinsi paling timur Indonesia tersebut. "Kinerja PKS di Papua sangat memuaskan dalam mewujudkan kursi DPR dari Papua yang diinginkan sejak lama. Soliditas di internal PKS membuat seluruh kader dapat bekerja dengan lancar dan enjoy. Papua adalah etalase di Indonesia timur, kami bersyukur dapat pecah telur di sini," ungkap Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur Aidil Hereyana mengomentari perolehan kursi pertama PKS untuk DPR RI dari Papua. Profil Singkat Berikut adalah profil singkat Yudy Kotouky, putra asli Papua, Caleg PKS periode 2014-2009 dari daerah pemilihan Papua. Nama Lengkap: Muhammad Yudy Kotouky Suku: Mee (Pegunungan Barat Papua) Tempat Tanggal Lahir: Papua, 12 Juli 1974 Dapil Pemilihan: Asmat, Biak Numfor, Boven Digul, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Jayapura, Jayawijaya, Keerom, Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Mappi, Merauke, Mimika, Nabire, Nduga, Paniai, Pegunungan Bintang, Puncak, Puncak Jaya, Sarmi, Supiori, Tolikara, Waropen, Yahukimo, Yalimo. Pengalaman Organisasi: 1. Dewan Pembina Masyarakat Muallaf, Kab. Dogiyai 2. Dewan Pendiri Pondok Pesantren Assaptia, Kab. Nabire 3. YPI Muslim Papua Prestasi: Keberhasilan Organisasi Pembinaan Anak Yatim Piatu Asal Papua Dari Dirjen Bansos Kementerian Sosial (abuhuz/pkssumut/tajuk.co) | ||||
| Hidayat: Deklarasi Koalisi Pekan Ini Posted: 07 May 2014 09:36 PM PDT  JAKARTA - Satu per satu partai politik mulai menunjukkan kecenderungan arah koalisi menghadapi pilpres 9 Juli nanti. Kemarin (7/5) sejumlah elite PKS kompak mengungkapkan bahwa partainya semakin merapat ke Partai Gerindra. Anggota Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, berdasar perkembangan komunikasi politik yang telah dilakukan, Gerindra 99 persen menyetujui platform dan agenda PKS untuk Indonesia ke depan. "Mudah-mudahan minggu ini bisa dideklarasikan," kata Hidayat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/5). Dia menegaskan, mitra koalisi PKS harus memperhatikan isu-isu tertentu. Di antaranya, isu perlindungan anak, kontrak karya perusahaan internasional, dan menjadikan Indonesia ke depan lebih baik. "Sebab, rakyat sudah muak dengan hanya bagi-bagi kekuasaan," bebernya. Menyangkut isu HAM yang kerap dialamatkan ke Prabowo Subianto sebagai capres yang siap diusung Gerindra, Hidayat menyatakan, poin tersebut termasuk yang diklarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Mantan presiden PKS itu menegaskan, kasus penculikan aktivis pada masa awal reformasi lalu sudah dipertanggungjawabkan. Yaitu, dengan adanya peradilan militer kepada sejumlah perwira militer. Prabowo pun akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai panglima Komando Strategi Angkatan Darat. Meski demikian, ketua fraksi PKS itu juga merasa ada nuansa politis di balik pemunculan isu tersebut. Dia menyindir tentang tidak munculnya secara masif isu yang sama ketika Prabowo maju sebagai cawapres Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2009. "Saat itu PDIP kan Megawati (yang) menggandeng Prabowo, nggak dipermasalahkan tuh. Tidak ada juga yang menganulir," katanya. Lalu, bagaimana wacana koalisi keempat bersama Partai Demokrat? Hidayat mengungkapkan, sebagai partai yang merupakan bagian koalisi pemerintahan bersama partai yang dikomandani Susilo Bambang Yudhoyono tersebut pada periode 2004-2009 dan 2009-2014, PKS tentu juga telah menjalin komunikasi. Namun, lanjut dia, Demokrat hingga saat ini masih memiliki keterbatasan manuver karena punya PR konvensi capres yang baru segera diselesaikan. "Apa pun itu, kita tidak bisa menunggu dan melewatkan potensi positif," ujarnya. Dia lantas menjelaskan bahwa peta koalisi sudah dapat dilihat setelah rekapitulasi suara di KPU yang seharusnya diumumkan 9 Mei 2014. Di sisi lain, Demokrat diperkirakan baru mengumumkan pemenang konvensi sekitar pertengahan Mei. "Kami PKS tidak mau grusa-grusu. Kami serius melihat perkembangan yang ada. Tapi, ya sulit menunggu yang lain. Peta koalisi sudah terbayang," tandasnya. Partai Gerindra berencana melakukan koalisi tenda besar. Selain PKS, Partai Gerindra melakukan pendekatan ke Partai Golkar, PAN, Partai Hanura, dan PPP. Terpisah, Wasekjen DPP PKS Fahri Hamzah juga menegaskan bahwa partainya memang sudah semakin dekat berkoalisi dengan partai berlambang kepala burung Garuda tersebut. Dia menyatakan, partainya merasa nyaman berkoalisi dengan Gerindra lebih karena figur Prabowo. "Beliau (Prabowo, Red) berpikiran maju dan cepat. Saya sebel dengan orang yang enggak jelas. Prabowo tidak seperti itu. Prabowo tak pakai topeng, riil, tidak diputar-puter," kata Fahri. Dia menambahkan, PKS juga merasa dekat dengan Prabowo karena keterbukaan yang bersangkutan dalam mengajak partainya membicarakan koalisi dan sejumlah masalah lain. "Enaknya dengan Prabowo, segalanya dimusyawarahkan, diletakkan di atas meja, dan dibicarakan bersama-sama dan dengan baik-baik. Ini bagus untuk pemerintahan ke depan karena bisa membahas kompleksitas negara," tandasnya. (dyn/c2/jppn) | ||||
| Habib Nabiel: Penghapusan Bea Masuk Kakao Belum Perlu Posted: 07 May 2014 06:00 PM PDT  Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa menilai saat ini belum perlu dilakukan penghapusan bea masuk kakao. "Untuk mengatasi defisit bahan baku untuk industri kakao bisa diupayakan dari biji kakao yang selama ini dialokasikan untuk ekspor", ucapnya mengomentari rencana Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang akan mengahapuskan bea masuk kakao. Kemendag menerima usul penghapusan bea masuk itu dari Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI). AIKI mengeluhkan pasokan biji kakao lokal yang sekitar 480.000 ton/ tahun masih belum mencukupi kebutuhan industri yang sudah berkapasitas 600 ribu ton/tahun. Namun dilain pihak Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) melaporkan, sepanjang Januari-Desember 2013, Indonesia masih mengekspor 188.000 ton bijih kakao non fermentasi. Dari angka diatas, menurutnya, defisit bahan baku biji kakao sebesar 120 ribu. Sementara ekspornya sebanyak 188 ribu ton. "Jadi sebetulnya defisit itu masih bisa dipenuhi oleh kakao dalam negeri yang dialokasikan untuk ekspor. Bahkan setelah pemenuhan tersebut, kita masih surplus 68 ribu ton", paparnya. "Ini masalah pendekatan dan komunikasi. Seharusnya tugas Kemendag adalah memfasilitasi lalu melakukan regulasinya, tidak hanya mendengar satu pengaduan lalu langsung membuat kebijakan. Prematur itu namanya", ucapnya. Rencana Kemendag untuk menghapuskan bea masuk kakao ditentang oleh petani dan asosiasi petani. Mereka khawatir seandainya bea masuk kakao dinolkan, impor akan mengalir deras lalu para importir membuka gudang di Indonesia dan menyetok barang. Para pengusaha pengolahan coklat lebih memilih kakao impor karena mendapatkannya mudah dan kualitasnya lebih bagus. Hal ini bisa berdampak pada jatuhnya harga kakao dalam negeri. "Pemerintah mestinya mendengar jeritan para petani tersebut", pungkasnya | ||||
| Jokowi dan Timses Atur KH Maimoen Zubair, SBY Saja Tak Berani Posted: 07 May 2014 09:06 PM PDT
"Jokowi dan rombongannya meninggalkan kesan kurang simpatik saat bertamu ke KH.Maimoen Zubair," tulis Kanzul di akun Facebook-nya, Selasa (6/5). Sebagaimana diberitakan media, Jokowi menyambangi pondok pesantren Al Anwar 1, Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Minggu (4/5/2014). Jokowi menemui pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Kyai Maimun Zubair (Mbah Mun) yang juga Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Kanzul, tim sukses Jokowi mengatur tempat duduk KH Maimoen Zubair. "Seperti mengatur ngatur posisi duduk Mbah Moen, dan lain-lain. Bahkan seorang SBY-pun dalam protokoler kepresidenan tidak mengatur seperti itu saat bertamu ke Mbah Moen," ungkap Kanzul. Selain itu, Kanzul juga mengungkapkan Jokowi memaksa KH Maimoen Zubair agar Jokowi bisa shalat di ruangannya ulama yang disegani di kalangan nahdliyin itu. "Juga maksa minta tempat sholat khusus. Meski tuan rumah sudah menyediakan musholla," papar Kanzul. Kata Kanzul, kelakukan Jokowi dan tim suksesnya sudah melecehkan seorang ulama besar KH Maimoen Zubair. "Belum jadi Presiden tapi perlakuannya sangat tidak bisa menjaga kehormatan ulama," pungkas Kanzul. (SUMBER: petikan.com) NB: Itulah pengakuan murid dan orang dekat KH Maimoen Zubair yang tahu persis kondisi sebenarnya. Coba bandingkan dengan pemberitaan media yang bertolak belakang. (Cuma Jokowi yang Diizinkan Salat di Kamar Maimun Zubair - Tribunnews) Putra KH Maimoen Zubair Tegaskan Tolak Jokowi
"Saya menolak adanya pergerakan para elite politik PPP yang mewacanakan PPP berkoalisi dengan PDIP yang mengusung Jokowi sebagai capres," ungkap Kiai Najih dalam keterangannya, Kamis (1/5). Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. "Sebagai satu-satunya Partai Islam yang masih konsis, platform PPP jelas berbeda dengan ideologi dan platform PDIP," ungkapnya. Gus Najih mengutarakan, PPP sangat gigih menolak aliran-aliran sesat di Indonesia, memperjuangkan RUU Pornoaksi-Pornografi, UU Pendidikan dan UU lainnya yang berbau Islami. "Sementara PDIP adalah partai yang anti Islam. Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP. Semua RUU yang diajukan PPP ke DPR dan berbau Islami pasti PDI menolaknya," tegas Gus Najih. Gus Najih mencontohkan sikap anti Islam PDIP seperti UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju. "Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)," papar Gus Najih. Selain itu, Gus Najih mengutarakan, pencapresan Jokowi tidak didukung oleh prestasi, kinerja, dan hasil positif. Dalam pertarungan pilpres nanti, pasti rakyat akan melihat hasil kerja, bukan pencitraan. Lanjutnya, sebagai partai Islam, harusnya PPP merasa hina, berkoalisi dengan partai yang anti Islam, mendukung capres yang menjadi boneka Barat-Zionis-mafia China, ataukah hanya demi uang. "Para elite politik itu telah mengkhianati amanat para sesepuh pendiri PPP dengan menggadaikan ideologi PPP?" tanya Gus Najih. *sumber: petikan.com |
| You are subscribed to email updates from PKS PIYUNGAN To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar