PKS PIYUNGAN |
- Warga Keluhkan Logo Joko Widodo di Struk Tagihan Listrik Garut
- "Antara Babinsa & Pertemuan Petinggi POLRI, PDIP, KPU" by @Fahrihamzah
- Komeng Titip Pertanyaan Ini ke Prabowo untuk JK
- Ekonom: Politik Anggaran ala Jokowi Bahayakan NKRI
- Puskaptis: Pasca Debat, Elektabilitas Prabowo-Hatta Naik
| Warga Keluhkan Logo Joko Widodo di Struk Tagihan Listrik Garut Posted: 10 Jun 2014 11:00 PM PDT  PLN jangan dijadikan alat kampanye capres-cawapres. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu 11 Juni 2014, menemukan indikasi pelanggaran berat kampanye jelang Pemilu Presiden 9 Juli 2014 mendatang yang diduga dilakukan tim kampanye pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dugaan pelanggaran berat itu berupa temuan sejumlah struk tagihan listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Garut yang ditempelkan logo Joko Widodo-Jusuf Kalla di sudut kanan bawah. Struk PLN berlogo pasangan capres-cawapres itu ditemukan petugas Panwaslu di Kecamatan Tarogong, di beberapa konsumen listrik. Para konsumen mengeluhkan, PLN yang merupakan BUMN dijadikan alat kampanye tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres. Ketua Panwaslu Garut, Ipah Hafsiah mengatakan, temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini ditemukan petugas dari beberapa warga yang berad di area pasawahan, Tarogong, Garut. Menurutnya struk tagihan listrik pada umumnya polos, namun struk PLN di Garut terpampang foto pasangan capres-cawapres nomor urut dua. "Indikasi pelanggaran ini masih dikaji, apakah masuk pelanggaran pemilu atau masuk ranah pidana pemilu," kata Ipah Hafsiah. Rencananya, Panwaslu Garut akan memanggil PLN Garut untuk memberikan klarifikasi, apakah ada unsur kesengajaan dengan melampirkan logo capres-cawapres tertentu, atau ada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran itu. Hasil klarifikasi itu nantinya akan menjadi kajian Panwas Garut untuk menentukan kasus tersebut masuk ke ranah pelanggaran administratif atau ranah pidana pemilu. (Taufiq Hidayah/tvOne Garut) *http://politik.news.viva.co.id/news/read/511550-warga-keluhkan-logo-joko-widodo-di-struk-tagihan-listrik-garut | ||
| "Antara Babinsa & Pertemuan Petinggi POLRI, PDIP, KPU" by @Fahrihamzah Posted: 10 Jun 2014 09:50 PM PDT
Twit @Fahrihamzah (11/6/2014) Lihat kelakuan mereka: Percakapan MR. X dengan Kopral Satu (katanya babinsa).. Ribut satu negara.... Tapi.. Pertemuan 3 pihak sebelum debat: Tim hukum PDIP Komisioner KPU Jenderal POLRI bintang 3.. Senyap tak ada berita. Anda tahu kenapa ini terjadi? Ini perang Bung... Kendali mereka atas sumber daya lebih kuat... Uangnya banyak.... Sampai sekarang, kopral baru yang baru pindah ke jakarta Dan bercakap dalam senyap itu telah dihukum... Kopral kecil telah dihukum.. Atas pengakuan sepihak Mr.x Yang disiarkan ke seluruh nusantara.. Kita tidak tahu siapa Mr.X.. Tapi kopral itu mungkin keliru... Berkomunikasi politik... Bicara tema sensitif... Tapi apalah pengaruh seorang kopral satu? Dia bawahan.. Bahkan mungkin dia tak paham.. Apa pengaruh percakapan.. Tapi Jenderal Polisi.. Bintang Tiga Bukan jabatan biasa... Merekalah yang berpolitik... Saya tidak kenal kopral gendut itu.. Tapi pasti rekeningnya tidak gendut... Seperti seorang Jenderal... Saya hanya merasakan.. Bagaimana sebuah percakapan.. Di sudut kota.. Tiba-tiba menghukumnya... Mana keadilan..? Tapi tahukah Anda siapa 3 orang yang bertemu itu? Seorang merupakan Tim sukses dan ketua Tim Hukum Jokowi...kerap membelanya dalam kasus hukum yg sedang berjalan... Seorang komisioner penyelenggara pemilu, yang membuat aturan dalam lomba Pilpres ini... Dan seorang lagi, seorang Jenderal bintang 3 aktif...mewakili lembaga penegak hukum dan pengendali keamanan negeri.. Pasti takkan ada hukuman baginya.. Padahal ketiganya juga pejabat negara... Makan gaji APBN... Yang kita tonton ini adalah permainan... Bukan aturan yang ditegakkan... Media takkan berpihak pada hukum.. Hari2 ini.. Aku tahu.. Ketakutan pada Prabowo, Jika telah di sebar pada 2 dari tiga lembaga Yang ketahuan bertemu itu...lalu apa? Di Lembaga itu pasti ada yang tidak netral... Anda tahu bedanya... Pemihakan kopral satu vs Jenderal bintang tiga... *BACA JUGA: PERTEMUAN PDIP-PETINGGI POLRI-KPU | ||
| Komeng Titip Pertanyaan Ini ke Prabowo untuk JK Posted: 10 Jun 2014 09:31 PM PDT  BANDUNG - Komedian Komeng mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Menurutnya, tujuan Prabowo-Hatta menjadi pemimpin nasional sudah jelas. "Prabowo sudah jelas tujuannya tidak hanya menyejahterakan, tapi menguatkan kembali Indonesia seperti zaman Soekarno dulu menjadi Macan Asia," kata Komeng di Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/6/2014). Salah satu bukti keseriusan Prabowo adalah mau meneken kontrak politik dengan buruh terkait penghapusan sistem kerja outsourcing. "Dari situ saja sudah kelihatan dia betul-betul memperhatikan rakyat," ungkapnya. Di mata Komeng, Prabowo-Hatta adalah sosok negarawan. Sementara, pasangan nomor urut dua, Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK), sangat politis. "Kemarin malam kita lihat dalam debat, capres lain malah memojokkan (Prabowo-Hatta). Jadi bisa dilihat malam itu antara negarawan dan politisi. Kalau politisi lebih banyak menekan," jelas Komeng. Komeng mengaku sempat menitipkan pertanyaan kepada Prabowo untuk disampaikan kepada JK. "Bapak JK waktu itu pernah menyatakan kalau Jokowi jadi presiden maka negara ini akan hancur. Saya titipkan pertanyaan itu untuk ditanyakan ke Pak JK," tuturnya. Tapi, Prabowo bersikap negarawan dengan tidak menyampaikan titipan pertanyaan Komeng. *http://pemilu.okezone.com/read/2014/06/10/568/996943/komeng-titip-pertanyaan-ini-ke-prabowo-untuk-jk | ||
| Ekonom: Politik Anggaran ala Jokowi Bahayakan NKRI Posted: 10 Jun 2014 09:16 PM PDT  Jakarta - Konsep politik anggaran yang bakal diperjuangkan capres nomor urut 2 Jokowi-JK dianggap membahayakan NKRI. Sejumlah daerah bakal sakit hati dan menumbuhkan bibit disintegrasi. Ekonom INDEF Dr. Dradjad Hari Wibowo, M.Ec menilai konsep politik anggaran ala Jokowi itu berpotensi menimbulkan disintegrasi, kerusuhan sosial, dan melindas hak hidup wong cilik. "Itu blunder Jokowi yang sangat fatal. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada presiden yang memberlakukan konsep tersebut," ungkap Dradjad kepada INILAHCOM di Jakarta, Selasa (10/06/2014). Dalam debat capres-cawapres pertama yang digelar Senin malam (09/06/2014), pasangan Jokowi-JK bertekad untuk memotong anggaran daerah jika tidak mengikuti arahan atau kebijakan dari pusat. ''Bisa DAK (dana alokasi khusus)-nya dipotong atau dikurangi. Ini bisa membuat daerah ketakutan,'' kata Jokowi. Dari pernyataan tersebut, Jokowi ingin agar pemerintahannya ditakuti. Artinya, daerah harus tunduk tegak lurus kepada pusat. Kalau tidak, ya itu tadi, Jokowi tak segan untuk menyunat jatah anggaran daerah. ''Pada 27 Maret 2012, wakil wali kota Solo ikut demo menentang kenaikan BBM. Nah seandainya Jokowi yang menjadi presiden, apa yang akan dia lakukan? Potong anggaran atau apa? Yang jelas, konsep politik anggaran Jokowi bisa bikin masalah,'' papar Drajad. Dengan pemotongan anggaran untuk daerah, rakyat bisa menjadi marah besar. Kalau dipotong, bagaimana dengan gaji PNS, perawat rumah sakit, dokter di daerah, guru, serta karyawan lainnya. "Rakyat bisa marah, memicu kerusuhan sosial. Bagi daerah-daerah yang bisa mandiri, tuntutan untuk melepaskan diri menjadi sebuah kemungkinan yang nyata. Saya kira, Jokowi bikin blunder besar," ungkap Dradjad. [inilah] | ||
| Puskaptis: Pasca Debat, Elektabilitas Prabowo-Hatta Naik Posted: 10 Jun 2014 05:55 PM PDT  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Husein Yazid mengatakan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berhasil menarik simpati publik lewat acara debat calon presiden dan wakil presiden yang berlangsung kemarin malam. Elektabilitas keduanya mengalami peningkatan. "Survei yang kami lakukan ada peralihan suara cukup besar dari swing voters (pemilih tidak tetap) ke Prabowo-Hatta," kata Husein kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/6). Husein mengatakan ada tiga faktor penyebab Prabowo-Hatta unggul. Pertama, publik melihat Jokowi terlalu banyak mengandalkan catatan dalam menjawab pertanyaan moderator. Kedua, publik melihat Jusuf Kalla (JK) jauh lebih mendominasi daripada Jokowi. Ini membuat pamor Jokowi terkesan berada di bawah JK. Ketiga, penampilan Jokowi yang menggunakan jas menciptakan kesan Jokowi kurang percaya diri untuk tampil apa adanya. "Hal ini tidak disukai publik," ujarnya. Soal penampilan tidak bisa dipandang remeh. Husein menyatakan jas Jokowi menciptakan kesan tidak konsisten karena selama ini dia terbiasa mengenakan kemeja kotak-kotak. "Faktor kecil bisa mempengaruhi keterpilihan karena publik saat ini lebih kritis," kata Husein. *http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/11/n6yt12-prabowo-lebih-menarik-simpati-puskaptis-ini-analisanya |
| You are subscribed to email updates from PKS PIYUNGAN To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar