Kamis, 19 Juni 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Gaya Wimar Mirip Komunis

Posted: 19 Jun 2014 06:46 AM PDT


Jakarta - Pemerhati kontra terorisme Harits Abu Ulya, turut mengecam Wimar Witoelar yang mengunggah gambar "Gallery of Rogues, Kebangkitan Bad Guys". Gaya itu, menurut Harits, mirip komunis.

Harits menilai, Wimar tidak dewasa dalam bersikap, bahkan cenderung ngawur. Kalau melihat foto-foto yang dipajang, Harits menilai Wimar cenderung buta peta.

"Misalkan, tidak mungkin HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) berada di belakang barisan Prabowo-Hatta. Begitu juga JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) yang direpresentasikan oleh ustad Abu Bakar Ba'asyir, saya berani taruhan leher saya untuk ini," tegas Direktur The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) ini, dalam pesan singkatnya, Kamis (19/6/2014).

Menurut Harits, Wimar melakukan generalisasi sebagai wujud kekalutan dirinya. Apalagi ketika melihat komponen umat Islam cukup respek kepada pasangan Prabowo-Hatta. "Dan sekaligus menampakkan sikap paranoid dan kebenciannya terhadap kekuatan politik Islam," katanya.

Meski Wimar tidak mengeluarkan statemen tertulis bahwa orang-orang yang di pajang itu identik dengan teroris, tapi kata Harits, kalau cermat melihat gambar yang diunggah, akan mudah ambil kesimpulan.

Menurut dia, persepsi awal dari gambar itu bahwa mereka adalah sama halnya para teroris. "Buat apa dipampang latar belakang dengan foto Amrozi, Imam Samudra dan lain-lain, kalau bukan untuk membangun dan mengerucutkan persepsi teroris kepada yang lain," kata dia.

Menurut Harits, Wimar terlalu bodoh dalam hal teroris dan terorisme. Katanya, Wimar tidak layak bersikap bodoh seperti itu.

"Gaya-gaya seorang Wimar Witoelar tidak ubahnya seperti orang komunis masa lalu di Indonesia. Segala caci maki, hujatan dan hinaan kepada simbol Islam dan para tokohnya begitu mudah di umbar dari mulutnya," kata Harits.

Menurut dia, tindakan Wimar akan berbuah 'manis' untuk dirinya sendiri. Dia menghimbau, masyarakat harus hati-hati dengan gaya seperti Wimar ini.

"Perlu waspada ancaman model politik komunis pada saat ini, mereka menghalalkan segala cara untuk bisa bangkit kembali," ujar Harits.

Dalam sebuah foto yang diunggah Wimar di akun facebook pribadinya, terlihat Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa. Berderet sejumlah elit partai pendukung pasangan keduanya, seperti AA Gym, Anis Matta, ARB, SDA, Luthfi Hasan Ishaaq, Ahmad Heryawan, Tifatul Sembiring, Abubakar Baasyir, dan Habib Rizieq.

Pada bagian bawah, terpampang logo partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. Ada juga logo ormas Islam seperti Muhammadiyah dan FPI. Itu semua dianggap sebagai pendukung Prabowo-Hatta, walau dalam keputusan organisasi, Muhammadiyah tidak mendukung siapapun.

Di baground gambar itu, terpampang foto sejumlah terpidana teroris seperti Mukhlas, Imam Samudra, Soeharto, Osama Bin Ladden, dan Amrozi. [gus/inilah]

PBNU Tolak Keras Wacana Kubu Jokowi Hapus Kolom Agama di KTP

Posted: 19 Jun 2014 07:44 AM PDT


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan oleh tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Kita ambil contoh paling sederhana. Ketika terjadi kecelakaan di mana keluarga korban belum bisa dihubungi, penanganannya di rumah sakit, entah perawatan atau pemulasaran jenazah jika meninggal dunia, harus dilakukan sesuai dengan agama korban. Nah kalau keluarga korban belum bisa dihubungi, petugas mengetahui agama dari mana kalau bukan dari KTP?" kata Sekretaris Jenderal PBNU Marsudi Syuhud melalui siara pers di Jakarta, Kamis (19/6).

Marsudi menegaskan PBNU menentang keras rencana penghapusan kolom agama dari KTP. "Ini menyangkut kepentingan masyarakat pemegang KTP," tambahnya.

Menanggapi alasan tim pemenangan Jokowi - JK yang menyebut penghapusan kolom agama di KTP untuk kepentingan menjamin kebebasan beragama di Indonesia, Marsudi membantahnya. Menurut dia, tidak terdapat korelasi antara kebebasan beragama dengan pencantuman agama di dalam KTP.

"Undang-undang secara tegas menjamin kebebasan beragama masyarakat, tapi tidak tidak bisa diartikan kebebasan secara liar. Masyarakat harus memilih salah satu agama yang diakui di Indonesia, pilih mana yang sesuai dengan keyakinannya," pungkas Marsudi.

Sebelumnya, salah seorang anggota tim pemenangan Jokowi - JK, Musda Mulia dalam diskusi mengenai visi misi capres bertajuk 'Masa Depan Kebebasan Beragama dan Kelompok Minor di Indonesia' di Menteng, Rabu (18/6) mengatakan pihaknya menjanjikan penghapusan kolom agama di KTP jika pasangan ini terpilih. Alasannya, keterangan agama di kartu identitas justru dapat disalahgunakan.

"Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," kata Musda.

*sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/pbnu-tolak-keras-wacana-penghapusan-kolom-agama-di-ktp.html

PRABOWO, JOKOWI, DAN PECI

Posted: 19 Jun 2014 06:24 AM PDT


Sosok Pemuda itu masih berusia 20 tahun. Dia tegang. Perutnya mulas. Di belakang tukang sate, dia mengamati kawan-kawannya, yang menurutnya banyak lagak, tak mau pakai tutup kepala karena ingin seperti orang Barat. Dia harus menampakkan diri dalam rapat Jong Java itu, di Surabaya, Juni 1921. Tapi dia masih ragu. Dia berdebat dengan dirinya sendiri.

"Apakah engkau seorang pengekor atau pemimpin?"

"Aku seorang pemimpin."

"Kalau begitu, buktikanlah," batinnya lagi. "Majulah. Pakai pecimu. Tarik nafas yang dalam! Dan masuklah ke ruang rapat... Sekarang!"

Setiap orang ternganga melihatnya tanpa bicara. Mereka, kaum intelegensia, membenci pemakaian blangkon, sarung, dan peci karena dianggap cara berpakaian kaum lebih rendah. Dia pun memecah kesunyian dengan berbicara:

"…Kita memerlukan sebuah simbol dari kepribadian Indonesia. Peci yang memiliki sifat khas ini, mirip yang dipakai oleh para buruh bangsa Melayu, adalah asli milik rakyat kita. Menurutku, marilah kita tegakkan kepala kita dengan memakai peci ini sebagai lambang Indonesia Merdeka."

Itulah awal mula Sukarno mempopulerkan pemakaian peci, seperti dituturkannya dalam Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams.

Sukarno menyebut peci sebagai "ciri khas saya... simbol nasionalisme kami."

Sejak itu, Sukarno hampir selalu mengenakan peci hitam saat tampil di depan publik. Seperti yang dia lakukan saat membacakan peldoinya "Indonesia Menggugat" di Pengadilan Landraad Bandung, 18 Agustus 1930. Dan peci kemudian menjadi simbol nasionalisme. (dikutip dari inilahduniakita)

***


Dan lihatlah sekarang, di pentas nasional Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2014... lihatlah pemandangan yang sangat kontras... Prabowo dan Hatta dengan bangga memakai peci layaknya Soekarno yang dengan bangga menunjukkan identitas nasionalismenya.

Namun, dan baru kali ini terjadi... baru kali ini terjadi dalam PILPRES... ada Calon Presiden yang tidak memakai peci... entah dia punya maksud tertentu atau memang tak punya jiwa nasionalisme, atau dia tak mau menghargai identitas nasional, atau dia tak menghargai sejarah bangsa ini, entahlah...

Yang pasti Bung Karno pernah berpesan... JAS MERAH... Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah...

#SelamatkanIndonesia

Wiranto Harusnya Berterimakasih Pada Prabowo | Catatan Wartawati

Posted: 19 Jun 2014 05:47 AM PDT


Oleh Nanik S Deyang
(wartawati)

Saya tadinya tidak ingin bicara soal Wiranto, karena Pak Prabowo melarang untuk bicara apapun soal orang yg mengkhianati dan menyakiti dia. Tapi kok nurani saya gak tahan.

Wiranto tidak akan jadi Jenderal dengan karier yang moncer hingga jadi Pangab (Sekarang Panglima TNI) kalau dia tidak menjadi ADC (Ajudan) Presiden Suharto 1987-1991.

Setelah menjadi ajudan Pak Harto, karier Wiranto melesat bak meteor, melesat dari ajudan ke Kasdam Jaya, Pangdam Jaya, Pangkostrad, KSAD hingga Pangab di jaman Pak Harto.

Pertanyaannya SIAPA YG MENDEKATKAN WIRATO dengan PAK HARTO, hingga dipercaya menjadi ajudan Pak Harto??? Manusia itu bernama PRABOWO SUBIANTO.

Ceritanya, Prabowo saat masih tugas di Timor -Timur melihat seniornya, Wiranto sebagai tentara yang berotak cemerlang, dan berprestasi. Kemudian Prabowo berfikir, alangkah sayangnya kalau tentara yg hebat ini tidak memiliki kesempatan untuk dipromosikan. Maka Prabowo pun menulis surat dari Timor-Timur, meminta pada sang mertua agar menjadikan seniornya Wiranto sebagai ajudan sang mertua.

Surat pertama tidak digubris Pak Harto, Prabowo menulis surat lagi untuk kedua kalinya, dan ternyata tetap tdk digubris. Tidak pantang menyerah Prabowo menulis surat yg ketiga kalinya pada Pak Harto, untuk kali yg ketiga ini, Prabowo pulang dari Tim-Tim dengan membawa suratnya dan sampai Jakarta ia meminta istrinya, Titiek Suharto untuk menyampaikan langsung suratnya tersebut ke Pak Harto.

Setelah surat yg ketiga itulah, Pak Harto memanggil Prabowo untuk mempresentasikan Wiranto. Dan Pak Harto pun akhirnya kepincut dengan paparan Prabowo soal Wiranto, dan di tahun 1987 itu pula Wiranto masuk Ring 1, dan menjadi orang yang paling dekat dengan Pak Harto, karena ia dipercaya sebagai ajudan Pak Harto. Dari ajudan Pak Harto inilah sebetulnya karier militer Wiranto melesat, kalau tidak percaya baca WIKIPEDIA.

Nah, bisa dibayangkan andaikata Prabowo tidak menulis surat untuk merekomendasikan agar senirornya Wiranto dijadikan ajudan Pak Harto? Jadi apa kira-kira Wiranto? NOTHING! Tentara biasa.

Tapi lihatlah pembalasan yang diberikan pada Prabowo…..Sesak nafas saya untuk menulisnya, dia "dihabisi" karier militernya, kehidupan rumah tangganya, dan hampir seluruh hidupnya. Maklum Habibie dan Wiranto menjelang akhir zaman Orba, menjadi orang yang paling dipercaya Pak Harto…….sejak bintang Prabowo mulai cemerlang di TNI berbagai fitnah hingga kini hari ini ditimpakan ke Prabowo.

Saya membayangkan, bila ditulis dalam buku siapa saja orang yang berkhianat dan mendzolimi Prabowo selama ini, mungkin sudah puluhan buku. Mulai dari atasan, kawannya, orang-orang di partai politik, intelektual dll……makanya kadang saya berfikir "Kok Kuat ya Manusia Ini?", kalau sy Jadi Prabowo saya sudah lupakan Indonesia, toh hampir setengah kepala Negara di dunia ini kawan-kawannya, dia tinggal berpindah-pindah Negara saja, dan pasti akan ditampung dengan baik kawan-kawannya.

Lihalah Sultan Bolkiah-Brunei, hanya karena Prabowo pernah sedikit membantu pasukan perangnya, Pangeran kaya raya ini sangat sayang sama Prabowo, tiap ulang tahun diminta datang ke Brunei, dan Prabowo ditanya minta apa? …. Eh lha kok di Indonesia orang-orang yang kariernya melesat berkat Prabowo jangankan berterimakasih seperti Wiranto dan Jokowi, tapi malah menjadikan Prabowo sebagai musuhnya.

Sebetulnya kalau saya mau tulis hampir semua jenderal yang sekarang berdiri di belakang Jokowi itu semua pernah merasakan ditolong Prabowo, termasuk yang ngomong Prabowo psikopat itu sudah terima tiga mobil dari Prabowo, gak minta duit belakangan ini saja karena sudah terima dari yang lain.

Waduh sudah ah, nanti saya dimarahi Pak PS kalau ketahuan nulis di FB.

Pasti Pak PS kalau saya buka sedikit-sedikit kawannya yang berkhianat akan bilang, "Sudahlah Mbak, sing becik ketitik, sing olo ketoro," katanya…Hadeuhhh capek Pak, sebetulnya bukan hanya saya yang gemes untuk nulis, para wartawan yang tadi datang ke tempatnya saja, dan sempat dengar sebagian cerita bagaimana sebetulnya Prabowo didzalimi menjadi sangat gemes dan minta Pak Prabowo mau buka-bukaan…., tapi Pak Prabowo tetap bilang "off the record ya. Gak usah dibuka-buka"…..


*sumber: https://www.facebook.com/naniks.deyang/posts/804887916202454

Letjen TNI Purn Suryo Prabowo: Wiranto Bohong Soal DKP

Posted: 19 Jun 2014 04:48 AM PDT


Jakarta - Anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Letjen TNI Purn Suryo Prabowo meminta kepada publik untuk tidak mempercayai pengakuan Wiranto soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) soal pemecatan Prabowo Subianto dari TNI.

"Jangan percaya Wiranto karena dia oportunitis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di zaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia dipecat karena Gus Dur paham, Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," ujar Suryo dalam keterangan persnya, Kamis (19/6/2014).

Menurut Suryo, DKP sendiri sebenarnya bukan dibentuk oleh pemerintah, sebab DKP itu adalah inisiatif dari Wiranto yang merupakan Panglima ABRI saat itu.

"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo. Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," tegasnya.

Suryo menjelaskan, pembentukan DKP sendiri cacat secara hukum. Hal ini didasari karena DKP bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.

Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan, pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer.

"Pertanyaannya, kapan dan dimana Prabowo diadili melalui Peradilan Militer?," tanya Suryo.

Dia mengatakan, kasus Prabowo sengaja tidak diajukan ke Mahkamah Militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI yang menjadi atasan Prabowo saat itu.

Padahal saat itu desakan untuk menggelar Mahmil sangat kuat. Namun keputusan tetap ada di tangan Wiranto sebagai Panglima ABRI saat itu.

"Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," imbuhnya.

Suryo menilai, pernyataan Wiranto bertolak belakang dengan pengakuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan salah satu anggota DKP. Sebab SBY menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat oleh DKP.

Suryo menduga, Wiranto memiliki maksud tertentu menyampaikan soal DKP kepada publik. Apalagi pernyataan tersebut jauh berbeda dari fakta yang terjadi saat itu.

"Ini semacam investasi politik Wiranto pada Megawati. Semua Jenderal di sekitar Mega sudah tampil, nah sekarang giliran Wiranto. Sehingga lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaannya kepada Megawati dengan cara memfitnah dan menzolimi Prabowo," tandasnya. [gus]

Diserang Para Jenderal, Rakyat Semakin Simpati Pada Prabowo

Posted: 19 Jun 2014 03:11 AM PDT


JAKARTA -- Serangan kampanye negatif dan hitam kepada capres Prabowo Subianto tiada henti. Tujuannya agar Prabowo dijegal dalam persaingan meraih mayoritas suara dalam pilpres melawan capres nomor urut dua, Joko Widodo.

Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjen (pur) Kivlan Zein mengatakan berbagai upaya menjatuhkan Prabowo tidak akan berhasil.

"Elektabilitas beliau akan tetap naik, karena rakyat akan semakin simpati kepadanya," imbuh Kivlan, saat dihubungi, Kamis (19/6).

Dia menegaskan masyarakat tidak akan terpengaruh dengan fitnah yang ditujukan kepada mantan Pangkostrad itu.

Mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI (Pur) Johannes Suryo Prabowo mengatakan, Prabowo telah menjadi korban fitnah para jenderal dan atasannya terkait dugaan pelanggaran HAM.‬

‪Para jenderal itu dinilai hanya ingin mencari muka dengan mengeluarkan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk Prabowo.

"Mereka buat DKP itu biar dibilang reformis. Agar di depan massa, mahasiswa dan lainnya bisa bilang 'ini lho antek-anteknya Pak Harto'. Kepada Habibie, mereka ngaku reformis," katanya.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/19/n7erso-rakyat-semakin-simpati-pada-prabowo

Jokowi Mangkir Dipanggil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Posted: 19 Jun 2014 02:55 AM PDT


JAKARTA - Calon Presiden Joko Widodo tak penuhi panggilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu 18 Juni 2014. Jokowi diperiksa dalam perkara wanprestasi kontrak politik.

Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat, Suep mengatakan, Jokowi sudah dipanggil dalam sidang perdana kali ini, namun yang bersangkutan tak hadir dengan alasan surat panggilan tidak sampai ke alamat yang bersangkutan yakni Jalan Taman Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat.

Seperti diketahui, alamat itu adalah kediaman Gubernur DKI Jakarta, namun kini Joko Widodo sudah tidak tinggal di rumah itu lagi sejak maju menjadi capres.

"Kemarin sudah dipanggil, tetapi keduanya (tergugat dan penggugat) tidak hadir. Dalam berita acara tergugat (Joko Widodo) tidak hadir," kata Suep di PN Jakarta Pusat.

Sedangkan penggugat, Nelly Rosa Yulhiana juga tidak hadir dalam sidang perdana. Suep mengatakan, sidang gugatan perdata khusus terhadap Jokowi akan dilanjutkan pekan depan.

"Sidang akan dilanjutkan tanggal 24 Juni," kata Panitera.

Suep menjelaskan, dalam kasus yang berstatus perkara penetapan/penunjukan juru sita ini, Joko Widodo dipanggil sebagai pribadi, bukan selaku Gubernur DKI Jakarta. "Karena berbeda antara Joko Widodo dengan gubernur," katanya.

Dikutip dari sistem informasi di laman PN Jakarta Pusat tertera tuntutan agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi/cidera janji karena tidak melaksanakan isi kontrak politik tertanggal 27 Mei 2012, yakni menuntaskan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Menghukum tergugat untuk meeminta maaf secara tertulis melalui pemberitaan di media massa, baik cetak, maupun elektronik," bunyi pokok perkara seperti yang dikutip dari laman tersebut.

Selain itu, penggugat juga menuntut Joko Widodo dihukum membayar kerugian materiil yang diderita penggugat sebesar Rp4,9 miliar secara tunai. Serta menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10 juta per hari.

Sekedar diketahui, gugatan itu dilayangkan oleh organisasi masyarakat Sentral Pemberdayaan Masyarakat (SPM) karena saat Joko Widodo mencalonkan diri menjadi Gubernur Jakarta, ia telah melakukan kontrak politik untuk membangun Jakarta bila terpilih nantinya.

SPM meminta Joko Widodo untuk menuntaskan tugas dan kewajibannya sesuai janji didalam kontrak politik yang telah ditandatangani 27 Mei 2012. (ita)

*vivanews

Prabowo Korban Fitnah Para Jenderal

Posted: 19 Jun 2014 02:51 AM PDT


JAKARTA -- Mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI (Pur) Johannes Suryo Prabowo mengatakan, Prabowo Subianto telah menjadi korban fitnah para jenderal dan atasannya terkait dugaan pelanggaran HAM.‬

‪Para jenderal itu dinilai hanya ingin mencari muka dengan mengeluarkan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk Prabowo.

"Mereka buat DKP itu biar dibilang reformis. Agar di depan massa, mahasiswa dan lainnya bisa bilang 'ini lho antek-anteknya Pak Harto'. Kepada Habibie, mereka ngaku reformis," katanya.

Menurutnya, dari segi pembuatan saja, surat DKP tersebut banyak menyalahi aturan. Salah satunya mengenai syarat anggota yang masuk dalam DKP. Setidaknya terdapat tiga anggota yang pangkatnya lebih tinggi dari terperiksa. Syukur-syukur ada atasannya langsung atau yang pernah menjadi atasannya langsung.‬

‪"Dalam kasus DKP Prabowo itu tidak begitu. Hanya satu yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo waktu itu," terangnya.

Sedangkan dari segi isi, lanjutnya, surat DKP itu terbilang norak dan aneh. Sebab, beberapa alasan pemberhentian Prabowo lebih bersifat curhatan ketimbang fokus pada masalah yang sedang diselidiki.

‪Ia meyakini, bocornya surat DKP beberapa waktu lalu dilatarbelakangi oleh motif politik para mantan jenderal yang mendukung Jokowi. Lebih dari itu, alasan seperti iri dan dengki bisa saja menjadi sala satu faktor pendorong.

"‪Jadi militer kalah jago, pensiun lalu jadi pengusaha kalah kaya, jadi politisi kalah beken, jadi calon presiden kalah keren," tegas Johannes.‬

‪Ia mengaku merasa sedih, malu, dan tidak nyaman mengungkapkan masalah itu. Hanya saja, karena melihat para jenderal pendukung Jokowi keterlaluan, maka ia terpaksa melakukannya.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/19/n7eryv-prabowo-korban-fitnah-para-jenderal

Fahri Hamzah: Bongkar Rekaman Megawati-Jaksa Agung

Posted: 18 Jun 2014 10:39 PM PDT


JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Fahri Hamzah meminta Ketua Progress 98 Faisal Assegaf membongkar rekaman pembicaraan Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basrief Arief terkait dugaan kasus korupsi Bus Transjakarta. Fahri meminta agar Faisal tidak hanya menyerahkan transkrip rekaman.

"Kalau transkrip sulit dipercaya. Sebab itu bisa dikarang. Hati-hati dengan modus orang yang merekayasa penganiayaan atas diri sendiri untuk ambil simpati," kata Fahri saat dihubungi Okezone, Kamis (19/6/2014).

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, bila ingin menguak kebenaran transkrip pembicaraan yang ditenggarai melanggar etik itu harus dibuktikan. "Dugaan ini bukan dugaan yang sederhana. Jadi bukti rekaman mutlak diperlukan," tegasnya.

Sekadar diketahui, bukti transkrip rekaman pembicaraan Megawati dan Basrief beredar ke publik. Bukti transkrip percapakan tersebut berasal dari Ketua Progress 98, Faisal Assegaf. Inti dari bunyi transkrip rekaman tersebut, Megawati menginstruksikan Basrief untuk mengamankan kasus dugaan korupsi Bus TransJakarta yang ditengarai bakal menjatuhkan figur Joko Widodo (Jokowi) yang saat ini tengah maju sebaga Capres.

Di percakapan itu, Basrief mengabulkan perintah mantan Presiden Republik Indonesia itu. Namun, kedua belah pihak baik itu Mega maupun Basrief membantah kebenaran dari transkrip rekaman tersebut.

Sumber: http://pemilu.okezone.com/read/2014/06/19/567/1001037/fahri-hamzah-bongkar-rekaman-megawati-jaksa-agung

Pengamat LIPI: Kampanye Prabowo-Hatta Lebih Berhasil

Posted: 18 Jun 2014 10:30 PM PDT


Pengamat Politik LIPI, Indria Samego, mengatakan kampanye yang dilakukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih berhasil ketimbang pasangan Jako Widodo-Jusuf Kalla.

Indria mengatakan hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, mobilisasi pendukung pasangan Prabowo-Hatta lebih gencar dilakukan dan melibatkan banyak elemen masyarakat.

"Itu kan yang kelompok-kelompok pendukung entah organisasi masyarakat atau kepala daerah dimobilisasi," ujar Indria saat berbincang dengan VIVAnews.

Selain itu, pasangan ini diuntungkan dengan adanya dukungan dari keluarga kalangan militer. Inilah salah satu alasan elektabilitas pasangan ini terus naik.

Sementara itu, pola kampanye yang dilakukan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kata Indria, saat ini sudah mengalami kejenuhan. Menurutnya, jika ingin mempertahankan posisi, pasangan nomor urut dua ini harus memiliki terobosan baru.

"Saya kira perlu ada terobosan baru dari Anies Baswedan dan kawan-kawan supaya kampanyenya lebih menggigit. Bahwa mencitrakan Jokowi sebagai pemimpin sederhana sudah selesai," katanya.

Terlepas dari hal tersebut, Indria mengingatkan kedua pasang capres dan cawapres, bahwa masih ada sekitar 30-40 persen dari total pemilih yang belum menentukan pilihannya. Untuk itu, kedua pasang calon harus mampu menarik mereka jelang pencoblosan nanti.

"Segala kemungkinan masih bisa saja terjadi," kata dia. (ren/vivanews)

Survei OSI: Di Jatim Prabowo-Hatta 39,04% dan Jokowi-JK 32,32%

Posted: 18 Jun 2014 09:47 PM PDT


Oranye Survei Indonesia (OSI) telah melakukan survei di wilayah Jawa Timur pada 24 Mei-2 Juni 2014. Populasi dalam survei ini adalah pemilih di Jawa Timur yang terdapat di DPT KPU.

Di wilayah Jawa Timur pasangan Prabowo-Hatta unggul dengan 39.04% dan Jokowi-JK 32,32%. Sebesar 9,97% tidak menjawab dan 18,67% belum tahu.

Basis suara Prabowo-Hatta tersebar di Sidoarjo, Pasuruan, Bojonegoro, Jombang, Bangkalan, Banyuwangi, Tuban, Jember, Lamongan, Gresik, Probolinggo, Nganjuk, Mojokerto, Sampang, Tulungagung, Pamekasan, Malang, Situbondo, Ngawi, Magetan, Pacitan, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Batu, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto. Sedangkan Jokowi-JK mendominasi di Kota Surabaya, Blitar, Ponorogo, Kediri, Lumajang, Sumenep, Bondowoso, Madiun, Trenggalek dan Kota Madiun. Pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK imbang di Kota Blitar.

Jawa Timur secara sederhana dapat dibagi menjadi empat sub budaya yaitu; Arek, Madura, Mataraman dan Tapal Kuda. Kedua pasangan capres-cawapres yang saat ini berkompetisi, masing-masing memiliki basis suara di sub budaya tersebut.

OSI mencatat pasangan Jokowi-JK memiliki komposisi pemilih di sub budaya Arek sebesar 21%, Madura 15%, Mataraman 48% dan Tapal Kuda 16%. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta memiliki komposisi pemilih di sub budaya Arek sebesar 16%, Madura 12%, Mataraman 45% dan Tapal Kuda 27%.

Pemilih dalam sub budaya Mataraman dan Arek menempati urutan tertinggi dalam komposisi swing votter, dengan rincian sebagai berikut 46% Mataraman, 24% Arek, kemudian 22% Tapal Kuda dan 8% Madura.

"Karakteristik sub budaya Mataraman yang paternalistik dan menjunjung solidaritas, gotong royong namun kurang terbuka dalam mengemukakan pandangan sedikit berbeda dengan karakter budaya Arek yang lebih tegas dan terbuka terhadap perubahan walaupun juga memiliki persamaan dalam solidaritas yang kuat," papar Agus Wahyudi, Direktur Eksekutif OSI dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com, Kamis (19/6).

Agus menambahkan wilayah Mataraman selama ini secara politik dikenal sebagai basis suara nasionalis, di budaya Mataraman figur calon sangat penting karena pemilih di wilayah ini lebih mengedepankan pertimbangan emosional bukan rasional. "Capres dan cawapres harus bisa membuat koneksi emosional dengan para pemilih," katanya.

Pada basis dukungan kab/kota pasangan Jokowi-JK unggul dari pasangan Prabowo-Hatta di 10 kab/kota di Jatim. Dan 27 kab/kota lainnya di Jatim pasangan Prabowo-Hatta unggul dari Pasangan Jokowi-JK.

Survei yang dilakukan oleh Oranye Survei Indonesia (OSI) ini di laksanakan pada tanggal 24 Mei 2 Juni 2014 dengan total sample yang tervalidasi sebanyak 1.414 tersebar di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, margin eror + 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengambilan sample menggunakan metode multistage random sampling.

*http://www.merdeka.com/politik/survei-osi-di-jatim-prabowo-hatta-3904-dan-jokowi-jk-3232.html

JIKA KOLOM AGAMA DIHILANGKAN DARI KTP

Posted: 18 Jun 2014 09:28 PM PDT


Calon presiden PDI Perjuangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjanjikan akan menghapus kolom agama di KTP, sebagaimana diungkapkan oleh timses sekaligus tokoh liberal pembela homoseksual, Prof. Dr. Musdah Mulia, melalui Kompas 18 Juni 2014, "Saya setuju kalau kolom agama dihapuskan saja di KTP, dan Jokowi sudah mengatakan pada saya bahwa dia setuju kalau memang itu untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya. Ia berpendapat bahwa kolom agama tersebut akan merugikan kesejahteraan masyarakat.

Nah, pendapat lain bisa disimak dari tokoh Islam. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengirimkan pesan guyonan yang isinya menggunakan logika kaum liberal.

Berikut guyonan yang dibuat dalam bentuk dialog berjudul,

"Perlukah Kolom Agama di KTP Dihapus?"

A : "Bro, tahu belum? Ada wacana kolom agama di KTP mau dihilangkan lho."

B : "Emang kenapa? Katanya negara berketuhanan, kok malah hilangkan agama?"

A: "Katanya sih, kolom agama itu bisa mengakibatkan diskriminasi. Lagian agama juga urusan pribadi. Nggak usahlah dicantumkan di KTP."

B : "Nah, ntar ada juga orang yang ngaku mendapat perlakuan diskriminasi gara-gara jenis kelamin ditulis. Berarti kolom jenis kelamin juga harus dihapus dong. Laki-laki dan perempuan kan setara."

C : "Eh, jangan lupa. Bisa juga lho perlakuan diskriminasi terjadi karena usia. Jadi hapus juga kolom tanggal lahir."

D : "Eit, ingat juga. Bangsa Indonesia ini juga sering fanatisme daerahnya muncul, terlebih kalau ada laga sepak bola. Jadi mestinya, kolom tempat lahir dan alamat juga dihapus."

B : "Ada juga lho, perlakuan diskriminasi itu gara-gara nama. Misal nih, ada orang dengan nama khas agama tertentu misalnya Abdullah, tapi tinggal di daerah yang mayoritas agamanya lain. Bisa tuh ntar dapat perlakuan diskriminasi. Jadi kolom nama juga wajib dihapus."

B: "Kalau status pernikahan gimana? Perlu gak dicantumkan?"

A : "Itu harus dihapus. Nikah atau tidak nikah itu kan urusan pribadi masing-masing. Saya mau nikah kek, mau pacaran kek, itu kan urusan pribadi saya. Jadi kalau ada perempuan hamil besar mau melahirkan di rumah sakit, nggak usah ditanya KTP-nya, nggak usah ditanya sudah nikah belum, nggak usah ditanya mana suaminya. Langsung saja ditolong oleh dokter."

D : "Sebenarnya, kolom pekerjaan juga berpotensi diskriminasi. Coba bayangkan. Ketika di KTP ditulis pekerjaan adalah petani/buruh, kalau orang tersebut datang ke kantor pemerintahan, kira-kira pelayanannya apakah sama ramahnya jika di kolom pekerjaan ditulis TNI? Nggak kan? Buruh biasa dilecehkan. Jadi kolom pekerjaan juga harus dihapus."

C: "Kalau golongan darah gimana? Berpotensi diskriminasi nggak?"

A : "Bisa juga. Namanya orang sensitif, apa-apa bisa jadi bahan diskriminasi."

E : "Lha terus, isi KTP apa dong? Nama : dihapus. Tempat tanggal lahir : dihapus. Alamat tinggal : dihapus. Agama : dihapus. Status perkawinan : dihapus. Golongan darah : dihapus. Berarti, KTP isinya kertas kosong doang…."

A, B, C, D : (melongo)


*fimadani.com


Prabowo: Pemimpin Tak Ikhlas Tak Akan Berhasil

Posted: 18 Jun 2014 06:12 PM PDT


Makassar - Capres Prabowo Subianto mengajak tim pemenangan Sulawesi Selatan untuk turun ke tengah rakyat demi menyelamatkan Indonesia. Sebab yang dicari saat ini adalah pemimpin yang memiliki keikhlasan dan ketulusan serta pemimpin yang menerima mandat dari rakyatnya.

"Pesta demokrasi adalah wujud demokrasi yang artinya berkuasanya rakyat. Rakyat yang berkuasa ini menunjukkan bahwa bangsa kita memilih pemimpin-pemimpinnya dengan tertib aman, damai, bebas dan ikhlas," kata Prabowo di posko pemenangan Makassar, Sulsel, Selasa (17/6/2014).

Prabowo menjelaskan, hanya dengan keikhlasan dan ketulusan pemimpin akan diberi mandat dari rakyatnya.

"Ada pemimpin yang mendapat mandat tapi tidak ikhlas dengan cara akal-akalan melakukan curang, membeli (suara) dan itu pemimpin yang tidak terima mandat oleh rakyat," ungkap dia.

"Pemimpin yang tidak ikhlas biasanya tidak berhasil. Kita bersyukur perjalanan bangsa sudah berjalan baik. Jangan kita lupa sudah banyak yang kita hasilkan dan korbankan," tegas dia.

Karena itu Prabowo meminta tim pemenangan untuk bersatu agar Koalisi Merah Putih dapat memberikan kenyamanan penuh keikhlasan kepada rakyatnya.

"Ada kepala desa yang bersatu, insya Allah mandat yang diterima Koalisi Merah Putih, saya dan Pak Hatta terima penuh ikhlas," papar dia .

Mantan Danjen Kopassus itu mengaku risau bila Indonesa yang besar dan telah dicita-citakan para pendiri bangsa bakal menjadi incaran bangsa-bangsa lain.

Dalam kampanye terbuka di Makassar, Prabowo ditemani sejumlah petinggi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Mereka di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PBB Malam Sambat Kaban.

Selain itu juga hadir politisi Partai Golkar Fadel Muhammad, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung, Letjen TNI Purn Yunus Yosfiah, Mayjen TNI Purn Kivlan Zein, Max Sopacua dan Ramadhan Pohan serta Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. (Ans/liputan6)


Kivlan Zen Tunjuk Dalang Kerusuhan Mei 1998 di Kubu Jokowi

Posted: 18 Jun 2014 06:07 PM PDT


DEPOK —Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, meminta publik untuk tidak menghakimi Prabowo atas kasus kerusuhan Mei 1998. Dia menegaskan bahwa Prabowo tidak terlibat dalam peristiwa berdarah itu. Kivlan justru menuding oknum di kubu Jokowi-Jusuf Kalla yang merupakan dalang kerusuhan itu.

"Kalau mereka menuduh Pak Prabowo, saya akan bongkar di depan panel bahwa kelompok sana (kubu Jokowi-JK) yang membuat kerusuhan, penembakan bulan Mei 1998, bukan Prabowo," ujar Kivlan seusai diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Rabu (18/6/2014).

Mayor Jenderal (Purn) Kivlan (yang merupakan Mantan Kepala Staf Kostrad) mengungkapkan, dalam kasus kerusuhan Mei 1998, ada sekelompok orang yang merencanakan kerusuhan di suatu daerah. Ketika itu, Presiden Soeharto sedang menunaikan ibadah haji.

"Mereka melakukan itu (kerusuhan) dan mengendalikannya dari Bogor dengan telepon. Kalau saya buka ini akan jadi aib bangsa," ungkap mantan Kepala Staf Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad) itu.

Tak hanya itu, Kivlan juga menuturkan, Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad berusaha menjaga Jakarta yang kondisinya sudah sangat genting.

"Kita kerahkan pasukan, dan dalam waktu dekat, berhenti terjadi pembakaran. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta sudah hancur," tukas Kivlan.

Kivlan lalu menampilkan foto seorang pria yang disebutnya sebagai Pam Swakarsa yang tewas tergeletak dengan bagian kepala hancur. Ketika itu, pria malang tersebut dikerumuni sekelompok orang yang tersenyum dan tertawa melihat ke arah jasad itu. Foto lainnya yang ditunjukkan Kivlan adalah sekelompok demonstran yang membawa spanduk bertuliskan KPM (Komite Pendukung Megawati).

"Saya akan buktikan siapa sebenarnya yang buat kekacauan di Jakarta. Saksinya juga ada," imbuhnya.

*indonesiasatu.kompas.com/read/2014/06/18/2049526/kivlan.zen.tunjuk.dalang.kerusuhan.mei.1998.di.kubu.jokowi

Timses Jokowi-JK Ganggu Ketertiban Umum

Posted: 18 Jun 2014 06:03 PM PDT


JAKARTA -- Komunitas Pengguna Kereta Rel Listrik (KRL) melaporkan tim sukses pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas dugaan penyalahgunaan fasilitas pemerintah untuk kampanye dan mengganggu ketertiban umum.

Koordinator Komunitas KRL Priyanto mengatakan, dugaan pelanggaran kampanye itu terjadi saat tim kampanye nasional pasangan Jokowi-JK beraksi di Stasiun Depok, Jawa Barat, untuk kepentingan politik.

"Aksi Rieke Diah Pitaloka dan kawan-kawan ini mencerminkan arogansi mereka. Belum berkuasa saja sudah seenaknya menggunakan fasilitas milik pemerintah untuk kepentingan politik mereka apalagi jika mereka berkuasa," kata Supriyanto usai melaporkan ke Bawaslu, Rabu (18/6).

Kampanye yang dilakukan oleh tim sukses Jokowi-JK tersebut dengan membagi-bagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat kepada pengguna KRL.

Aksi tersebut, lanjut dia, berlangsung tidak tertib dan mengganggu ketertiban penumpang lain sehingga dapat membahayakan masyarakat yang ingin menyeberang rel.

"Selain itu, aktivitas kampanye di stasiun KRL juga membahayakan karena bisa mengalihkan konsentrasi penumpang yang menyeberang rel," ujarnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disebutkan pada pasal 41 bahwa peserta dan pelaksana kampanye dilarang mengganggu ketertiban umum dan menghina pasangan calon lain.

"Pelaksana, peserta dan tugas kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan," ujarnya seperti mengutip bunyi Undang-Undang.

*http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/06/18/n7dg2n-timses-jokowijk-ganggu-ketertiban-umum

Mahasiswa UII Yogyakarta dianiaya pendukung Jokowi sampai pingsan

Posted: 18 Jun 2014 05:58 PM PDT

Konvoi Massa kampanye Jokowi di Jalan Taman Siswa, Yogyakarta, (17/6/2014). (foto @ArmeiliaH)

Kampanye PDI Perjuangan (PDIP) untuk mendukung capres-cawapres Jokowi - JK di Yogyakarta pada Senin (17/6) kemarin diwarnai insiden. Sekelompok massa yang diduga simpatisan PDIP menganiaya mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) di depan kampus hingga pingsan.

"( Berita) Itu benar. Tadi wartawan sudah pada datang, sudah diterima oleh direktur humas universitas," kata bagian informasi kampus saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/6).

Kini kampus sedang menggelar rapat membahas masalah penganiayaan itu. Seorang staf humas yang menolak disebut nama, mengatakan kasus pemukulan terhadap mahasiswa UII itu menjadi perhatian serius universitas. "Sekarang direktur humas sedang rapat, membahas itu," ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Direktur Humas UII Hangga Fatonah belum bisa dimintai keterangan. Saat dihubungi ke nomor teleponnya tidak diangkat. Begitu juga dengan pesan pendek belum dijawab. Menurut staf humas, Hangga sekarang sedang rapat.

Informasi yang dihimpun merdeka.com, pemukulan itu terjadi di depan kampus UII Jalan Taman Siswa, Senin (17/6) sore. Mereka dipukul dengan bambu dan kayu. Para korban langsung divisum. Seorang mahasiswa berinisial AK mengalami luka serius di kepala.

Yati, seorang warga Yogyakarta yang kebetulan berada di dekat lokasi mengatakan, iring-iringan massa simpatisan PDIP itu memukuli seorang mahasiswa di depan kampus. Namun dia tidak tahu penyebab penganiayaan tersebut. "(Mahasiswa) Dipukuli sampai pingsan," katanya singkat. (sumber: merdeka.com)

Kivlan Zen Beberkan Kasus Talang Sari, Timses Jokowi Terdiam

Posted: 18 Jun 2014 05:48 PM PDT


Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen memaparkan tentang kasus Talangsari, Lampung saat pertanyaan tentang HAM dalam debat capres di Fakultas Hukum UI yang digelar BEM UI, Rabu (18/6).

Kivlan pun menunjukkan foto -foto pelanggaran HAM Talangsari, Pamswakarsa, dan Tanjung Priok yang diduga melibatkan purnawirawan TNI yang ada di dalam tim sukses Jokowi – JK. Foto-foto yang ditunjukkan Kivlan itu membuat Tim Sukses Jokowi – JK terdiam.

"Mari kita selesaikan nanti bersama – sama, kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Ini coba kalian lihat banyak korban berjatuhan, Talang Sari,Pam Swakarsa. Jangan ada dusta diantara kita. Jangan ada curigation, kalau capres kami jadi presiden, mari kita bentuk panel nasional. Itu rancangan kalau calon kami jadi presiden," tandasnya.

Kivlan juga menyatakan bahwa pihaknya juga akan membentuk Komisi Rekonsiliasi Nasional yang sebelumnya dibubarkan Mahkamah Konstitusi tahun  2006.

"Hormati agama lain, jangan ada curiga, jangan ada dendam diantara kita, Komisi Rekonsiliasi Nasional saat itu kok dibubarkan MK. Padahaal kami setuju itu karena selesaikan masalah bangsa," paparnya.

Sementara itu menjawab tentang HAM, Tim Sukses Jokowi – JK Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa pihaknya sudah mencatat dalam buku visi misi untuk menuntaskan kasus HAM. "Implementasi dan komitmen tentu kita jalankan,lalu masukan kurikulum HAM kepada mahasiswa, polisi, militer semuakita ajarkan soal HAM," katanya.

Seperti diberitakan peristiwa Talang Sari adalah insiden yang terjadi antarawarga dengan aparat keamanan di Dusun Talang Sari, Desa Rajabasa Lama,Kecamatan Way Jepara, Lampung pada tahun 1989. Ketika itu Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung dijabat oleh Kolonel AM Hendropriyono. Hendropriyono diduga sebagai orang yang bertanggungjawab atas tewasnya 287 orang dewasa dan anak-anak di Talang Sari saat itu. (depoknews)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)