Sabtu, 21 Juni 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN


Anis Matta: Indonesia Butuh Pemimpin yang Otentik, Bukan Polesan

Posted: 21 Jun 2014 08:16 AM PDT


Twit @anismatta
(Sabtu malam, 21/6/2014)

Alhamdulillah.. Baru saja mendarat di Jakarta..

Banyak pertanyaan via mention.. InsyaALLAH sebagian besar akan terjawab dalam kultwit saya sebentar lg..

Alhamdulillah, kampanye pilpres berjalan lancar.. Suasana mulai hangat, kedua pihak berlomba2 di dlm kebaikan..

Kedua tim capres sedang melakukan "total football", walau Belanda sendiri sudah tidak menerapkannya sbg akibat globalisasi..

Pd hari Ahad, 22 Juni besok, kita akan menegaskan sikap & pilihan kita di Gelora Bung Karno..

Tempat bersejarah yg dibangun Bung Karno utk menempatkan Indonesia sejajar dgn bangsa2 lain di dunia..

Pd hari Ahad nanti kita akan menyerap semangat yg diwariskan Bung Karno utk menolak jd bangsa kuli dan kuli bangsa2 lain..

Bagi saya, terbentuknya koalisi pendukung Prabowo adlh sebuah keniscayaan kristalisasi politik yg alamiah..

Sebelum ini, komposisi koalisi juga relatif sama.. Hanya skrg minus PKB, plus Gerindra.. Sisanya sama..

Inilah koalisi kanan-tengah yg terbangun secara alamiah, atas dasar spektrum ideologi yg berdekatan..

Koalisi ini juga mencerminkan spektrum ideologi politik rakyat kebanyakan, walau sebagian tdk diartikulasikan..

Krn itu koalisi Prabowo mendapat dukungan yg luas dr rakyat, krn persamaan spektrum itu.. Spt pemancar yg ditangkap oleh radio di rumah2..

Kepercayaan & dukungan kpd Prabowo semakin meningkat, itu terasa dlm acara di daerah2.. Dukungan yg tulus..

Juga ketika saya & Prabowo berdialog dgn warga masyarakat.. Dialog yg alami.. Bukan dirancang utk diliput TV..

Krn itu acara di Gelora Bung Karno nanti adlh konfirmasi & penegasan dukungan yg berdasarkan kesamaan gagasan..

Dukungan alamiah, bukan krn popularitas figur, apalagi krn polesan pencitraan media.. Dukungan terhadap pribadi yg otentik..

Saya mengundang para sahabat utk hadir di Gelora Bung Karno pd hari Ahad besok, utk berSATU, menyatakan sikap politik yg SATU..

Bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin otentik yg memberi harapan, bukan pemimpin polesan yg menyajikan hiburan..

Bahwa dukungan kpd Prabowo lahir dr kesamaan gagasan & cita2, Indonesia yg kuat, maju, adil & sejahtera..

Sekarang saatnya.. Kobarkan semangat Indonesia!!


PUTIHKAN GBK !!!

Posted: 21 Jun 2014 06:58 AM PDT


PUTIHKAN GBK !!!
AHAD, 22 JUNI 2014
10.00 WIB GBK DIBUKA 13.00 WIB ACARA UTAMA

12.50 - Band Ahmad Dhani
13.05 - Acara resmi, Prabowo-Hatta masuk ke GBK
13.50 - Orasi politik
14.45 - Rhoma Irama



WNI di Kuwait Deklarasikan Sahabat Prabowo-Hatta

Posted: 20 Jun 2014 10:27 PM PDT


Jum'at pagi kemarin pkl 08.00 waktu Kuwait sekitar seratusan pendukung pasangan capres no 1 Prabowo - Hatta  yang menamakan Sahabat Prabowo-Hatta Kuwait mengadakan sesi photo didepan Kuwait Tower yang merupakan ikon negara Kuwait.

Acara ini merupakan rangkaian dan  kelanjutan dari deklarasi Sahabat Prabowo-Hatta yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2014 sebagai bentuk dukungan masyarakat Indonesia yang tinggal di Kuwait.

PKS yang merupakan partai pemenang Pileg di Kuwait bulan Maret lalu bersama dengan ormas Suka-RI (Suara Karya Rakyat Indonesia) bertekad untuk all out  memenangan pasangan Prabowo-Hatta Pemilu presiden di Kuwait akan dilaksanakan lebih awal bertepatan dengan hari libur mingguan yaitu pada hari jumat tanggal 4 Juli 2014.


Kiai NU Minta Nusron Wahid Tidak Memecah Belah Nahdhiyin

Posted: 20 Jun 2014 10:23 PM PDT


Rois Syuriah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Miftachul Akhyar, menilai pernyataan Ketua Umum GP Ansor, Nusron Wahid, provokatif dan bisa memecah belah kalangan Nahdliyin.

Sebelumnya, Nusron mengatakan kiai sepuh pendukung Prabowo-Hatta adalah pelupa sejarah masa lalu. Hal ini dikatakan Nusron saat mengumpulkan kader GP Ansor se-Jawa Timur bertemu cawapres Jusuf Kalla di Gelora Pancasila Surabaya.

Kata Kiai Miftachul, pernyataan Nusron itu telah menyakiti hati kiai sepuh NU. "Mayoritas kiai sepuh kecewa dengan manuver politik Nusron itu. Kami sangat kaget dengan pernyataan Nusron, dan kami kecewa karena Nusron membuat statement yang urakan. Jangan memvonis kami seperti itu. NU tanpa kiai sepuh tidak ada apa-apanya," ujar Kiai Miftachul.

Kiai Miftah menjelaskan dukungan 99 kiai chos NU di Jawa Timur kepada Prabowo-Hatta tidak bisa dinafikan begitu saja.

"Para kiai sepuh sudah melakukan tabayyun dan istikharah memutuskan mendukung pasangan tersebut. Karena diyakini, Prabowo-Hatta bisa membawa bangsa Indonesia lebih baik," ujarnya.

Menurut dia, Prabowo adalah orang Nahdliyin tulen. Meski tidak pernah menjadi pengurus di struktur, sudah sejak lama mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus itu dekat dan mengamalkan ajaran NU.

"Prabowo warga NU, meski tidak menjadi pengurus, dan sejak lama dekat dan ikut membesarkan NU. Kalau kemudian orang yang duduk di struktur tidak mengetahui itu sangat naif," kata dia.

Sementara itu, pengasuh pondok Pesantren As-Saidiyah Jamsaren, Kediri, KH Anwar Iskandar atau Gus War menilai Nusron telah Su'ul Adab atau tidak punya tata krama termasuk dalam berpolitik.

"Ini masalah keyakinan, dia tidak bisa menganggu kami. Seharusnya mereka menghormati pilihan kiai," tegasnya.

Gus War mengatakan dukungan kepada Prabowo-Hatta sudah melalui ijtihad politik yang panjang. Kiai sepuh di Jatim sudah berembuk dan memikirkan manifestasi politik itu karena pasangan tersebut dinilai bisa membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia.

"Keyakinan kami sudah tidak bisa diubah lagi. Nusron mendukung Jokowi-JK, kami tidak pernah merecokinya. Jadi, hargai dan hormati pilihan para kiai sepuh di Jatim," tegas dia. (ren)

*http://m.news.viva.co.id/news/read/514659-kiai-nu-kecewa-manuver-politik-ketua-gp-ansor

KPU Diminta Debat Capres Bahasa Inggris

Posted: 20 Jun 2014 06:40 PM PDT


Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyelenggarakan debat menggunakan bahasa Inggris.

Permintaan itu datang dari sejumlah massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Untuk Pemilu Presiden Berkualitas. Mereka menggelar aksi demo di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

"Momentum Pilpres 2014 adalah proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang cerdas dan berkualitas, terutama kemampuan penggunaan bahasa internasional," kata juru bicara aksi Danil dalam orasinya, Jumat (20/6/2014).

Dia menambahkan, debat bahasa inggris diperlukan untuk mengetahui kemampuan seorang calon presiden dalam pengusaan bahasa asing. Ada saat-saat tertentu pemimpin negara Indonesia harus berhubungan langsung dengan pemimpin negara lain, tanpa harus menggunakan penterjemah

"Baik dalam acara-acara formal ataupun dalam kejadian-kejadian khusus, seperti masalah sengketa perbatasan, tenaga kerja Indonesia atau imigrasi, perdagangan manusia lintas negara, penyelundupan narkoba Internasional, terorisme dan lain-lain," ungkapnya.

Mereka meminta agar KPU menyediakan tiga debat yang tersisa, ada sesi debat menggunakan bahasa inggris.

"Kami meminta pasangan capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK agar bersedia dan siap untuk berdebat menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa inggris dalam acara debat yang diselenggarakan KPU," tandasnya.

Seperti diketahui, KPU akan menyelengggarakan debat ketiga akan diselenggarakan pada Minggu (20/6/2014), dengan tema politik internasional dan ketahanan nasional. Debat ini merupakan debat antar-calon presiden. [rok/inilah]


Hasil Audit BPK Mentahkan Gembar-gembor Jokowi Sukses Pimpin Jakarta

Posted: 20 Jun 2014 05:49 PM PDT


Laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan membantah kesuksesan yang digembar-gemborkan Jokowi dalam memimpin Jakarta di banyak tempat dan situasi.

BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2013 seiring banyak ditemukan potensi kerugian dan pemborosan anggaran. Penilaian BPK terhadap keuangan DKI ini menurun satu tingkat dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat tahun sebelumnya.

"Selama ini dia (Jokowi) selalu membanggakan manajemen kontrol. Manajemen kontrol mana yang dia tunjukan?," ujar Ketua DPD Gerindra DKI Muhamad Taufik, kepada wartawan di Jakarta (Jumat, 20/6).

Dia melihat pendapat BPK tersebut membuka kedok siapa Jokowi sebenarnya. Menurut dia, Jokowi yang cuti sebagai Gubernur DKI karena sibuk mengurus pencapresan, telah membodohi rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta. Di setiap acara debat capres, pernyataan Jokowi telah berhasil memimpin Jakarta hanya pengakuan palsu tak berdasar fakta.

"Jokowi belum berbuat apa-apa di Jakarta," imbuhnya.

Lebih lanjut dikatakan Taufik, Jokowi telah gagal mengelola keuangan DKI secara bersih dan sesuai peruntukannya. Pembelian bus Transjakarta salah satunya contohnya. Malah terkesan Jokowi menutupi korupsi Transjakarta yang dilakukan oleh salah satu tim suksesnya saat Pilgub, Michael Bimo Putranto.

"Bimo merupakan kerabatnya. Mula-mula Jokowi mengaku tidak kenal Bimo, tapi lama-lama akhirnya mengaku kenal," bebernya.[dem]

*jakartabagus.rmol.co/read/2014/06/20/160354/Laporan-BPK-Bantah-Gembar-gembor-Jokowi-Sukses-Pimpin-Jakarta


20.000 Kader PKS DIY Door to Door Menangkan Prabowo-Hatta

Posted: 20 Jun 2014 05:41 PM PDT


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DIY telah menyiapkan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung agenda pemenangan pasangan Capres Prabowo-Hatta. Sejauh ini agenda konsolidasi internal telah tuntas dilakukan.

Menurut Sukamta, P.hD selaku Ketua DPW PKS DIY, selama 1 bulan semenjak deklarasi dukungan, PKS DIY telah menuntaskan agenda konsolidasi internal dengan kegiatan pemantapan struktur pemenangan hingga level kepengurusan DPRa (kelurahan) dan mensosialisasikan agenda pemenangan kepada seluruh kader PKS dalam agenda Apel Siaga Kader. Kami meyakini  100% kader PKS Solid menjadi mesin pemenangan Prabowo-Hatta.

Selanjutnya pasca agenda konsolidasi, PKS DIY saat ini telah menyiapkan 2 kegiatan utama pemenangan yaitu kampanye dan pengawalan suara. Untuk kampanye, PKS DIY telah memulai dengan memasang 1000 spanduk "Coblos Prabowo-Hatta".

Tak cukup dengan spanduk sebagai media sosialiasi, guna lebih menguatkan tingkat keterpilihan Prabowo-Hatta, PKS DIY akan mengerahkan dua puluh ribu kader lakukan kampanye door to door. Ini adalah model kampanye selama ini menjadi ciri dan keunggulan PKS. Kami tentu berharap dukungan konkret ini akan menambah dukungan masyarakat kepada Prabowo-Hatta, jelas Sukamta.

Sementara itu Zuhrif Hudaya selaku Sekum DPW PKS DIY menyampaikan, bahwa tidak kalah penting dari kampanye adalah kegiatan pengawalan suara. Sebagaimana telah diserukan oleh Tim Pusat bahwa untuk mengantisipasi kemungkinan kecurangan dalam proses pencoblosan hingga penghitungan suara akan dilakukan dengan Pola Saksi Berlapis. PKS DIY dalam hal ini akan membantu pengawalan suara secara penuh dengan menyiapkan saksi di 8348 TPS, 438 PPS, 78 PPK dan 6 saksi di KPU Kabupaten/Kota dan Propinsi.  Kami telah berkomitmen bahwa PKS akan kawal suara secara ketat sehingga bisa mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan jika ada kecurangan pasti akan tercatat/ terekam oleh saksi PKS untuk kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Tim Advokasi.

Sebagai penutup, PKS DIY berharap kampanye Pilpres  tidak dinodai dengan tindak  kekerasan dan kampanye hitam (black campaign). Apalagi kita akan memasuki Bulan Suci Ramadhan, sudah sepantasnya kampanye dilakukan dengan santun dan mendidik.


BPK: Kerugian Jakarta Era Jokowi Rp 1,54 Triliun

Posted: 20 Jun 2014 05:32 PM PDT


Jakarta - Di hari jadinya ke-468, Jakarta mendapat kado pahit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun.

Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan temuan itu terdiri atas temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar, dan 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 miliar.

"Arah kebijakan pemeriksaannya berfokus ke dana belanja bantuan sosial, belanja jasa, dan modal," kata Agung dalam konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat, 20 Juni 2014.

Temuan-temuan yang mencolok pada era Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama itu terdapat di Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, dan Dinas Perhubungan. (baca: Data Dibuka ke BPK, Jokowi Ingin Negara Transparan)

Temuan di Dinas Pendidikan meliputi penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ganda kepada 9.006 penerima senilai Rp 13,34 miliar. Selain itu, hasil audit dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 miliar. Padahal, total anggaran BOP untuk sekolah negeri mencapai Rp 1,57 triliun.

BOP untuk sekolah swasta juga terindikasi merugikan daerah Rp 2,19 miliar karena ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak meminta bantuan dana.

Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang di Dinas Perhubungan dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 miliar dan Rp 43,87 miliar.

Selain itu, ada pula keganjilan di Dinas Pekerjaan Umum karena adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan.

"Dari hasil uji lapangan, ditemukan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp 2,24 miliar," kata Firman. Ada pula indikasi kerugian Rp 4,49 miliar akibat proyek pembangunan jalan kampung yang volumenya kurang dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 miliar, hanya terealisasi Rp 199 miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target. Selain itu, banyak juga rumah deret yang berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai. (baca: Jokowi Janji Kampung Deret Bertambah Tahun Depan)

Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofian mengaku tidak menyangka rapor keuangan DKI Jakarta bakal merosot pada tahun ini. "Saya juga kaget," ujar Ferrial seusai rapat paripurna luar biasa dengan agenda mendengarkan hasil pemeriksaan oleh BPK. "Ini kado pahit untuk ulang tahun Jakarta," ujar dia.

*sumber: www.tempo.co/read/news/2014/06/20/231586774/BPK-Kerugian-Jakarta-Era-Jokowi-Rp-154-Triliun


"Negara Tidak Bisa Membiayai Pencitraan" | by @Fahrihamzah

Posted: 20 Jun 2014 06:03 PM PDT


Twit @Fahrihamzah
(20/6/2014)

    Temans,
    Hari ini, ada penyerahan LHP Pemda DKI.
    LHP adalah laporan hasil pemeriksaan BPK.
    Atas kepatuhan..

    Laporan itu,
    Seperti laporan pemeriksaan Pemerintah pusat,
    Diserahkan kepada LEgislatif, DPRD.
  
    Mari kita lihat,
    Apakah E-Government,
    Apakah e-procurement,
    Apakah e-budgeting,
    Dll itu...
    Nyata atau khayalan...

    Dalam kasus Solo,
    Jelas sudah bahwa,
    Jokowi itu pedagang,
    Bukan pemimpin,
    Dia hanya berkepentingan
    dagangannya laku.

    Maka semua hal,
    Dalam pemerintahan,
    Kepentingannya adalah peresmian
    (Masuk Media dapat nama)
    Selanjutnya #nggakMikir

    Dia merasa,
    Kalau sudah laku dan dapat untung selesai,
    Dia merasa,
    Kalau sudah peresmian selesai...
    (Otak dagang)

    Maka jangan heran,
    Yang kayak begini,
    Meninggalkan banyak masalah...
    Nampak di bukunya,
    Solo adalah bukti.

    DKI di depan mata kita,
    Kita melihat banyak masalah.
    Tapi ditutupi.
    Pencitraan kuat sekali.
    Industri media punya mau.

    Nah sepertinya,
    Industri media,
    Alat pencitraan ini,
    Sudah punya mau lain,
    Media berbalik,
    Terbelalak,
    ...

    Siapa yg bermain dengan media,
    Kalau dia tak memilikinya,
    Waspadalah,
    Sudah banyak korban...
    Jokowi contoh baru..

    Buat media sekarang,
    Lebih menarik mengungkap kepalsuan jokowi,
    Daripada sisi aslinya..
    Sebab tidak ada...

    Dicitrakan jujur,
    Tetapi kerap berbohong...

    Dicitrakan konsisten
    Tetapi kerap berubah....

    Dicitrakan sederhana,,
    Tapi hidupnya mewah...
    (Media ungkap harga tas isterinya CHANNEL...)

    Masih banyak lagi..
    Itulah kalau kita palsu...
    Mengerikan..

    Jadilah apa adanya..
    Prabowo tidak pernah sok miskin...
    Karena keluarganya dikaruniai harta...

    Tuhan juga bilang,
    Kalau kalian punya Rizki tunjukkanlah..
    Yg penting halal..

    Pencitraan melelahkan aktornya..
    Juga melelahkan Republik Indonesia...
    Inilah yang kita hadapi...

    Jokowi naik #esemka
    Datang ke jakarta..
    Dia tahu sebagai pedagang..
    Mobil itu mimpi kita..

    Esemka sebagai mimpi
    Bagi jokowi,,,
    Baik untuk ditumpangi...
    Bukan diwujudkan...

    Jokowi pandai menumpang di mimpi kita..
    Tak pandai mewujudkannya,,,

    Jokowi itu pemain sulap..
    Dia memakai kartu-kartu...

    Masuk jakarta
    Jokowi masih mau simsalabim..
    Kita hadang...

    Kita rakyat..
    Bukan penonton pertunjukan..

    Negara bukan seni pertunjukan..
    Negara adalah cita-cita kehidupan..

    Negara adalah kehendak umum..
    Bukan mau satu-dua orang...

    Manuver kepalsuan akan ditangkap...
    Pencitraan akan diungkap..
    Warna asli akan disingkap...

    Kita hanya perlu keberanian bertanya..
    Setiap saat..
    Tentang hal-hal yang janggal..

    Menurut saya,
    Jokowi itu janggal,
    Dan biarlah BPK mengungkapkan..

    Karena negara adalah Pranata..
    Pemimpin bukan segalanya...

    Mari kita bersyukur..
    Mata publik dibuka...
    BPK bilang Pemda DKI
    Dibawah Jokowi WDP...

    WDP adalah wajar dengan pengecualian..
    Dan jika pengecualiannya diungkap..
    Sebetulnya ini jauh turun...

    Katanya pembukuan Pemda DKI.
    Zaman jokowi berantakan..
    Zama Foke rapih...

    Zaman Foke terus menerus WTP...
    Wajar tanpa pengecualian...
    zaman jokowi langsung WDP...
    Turun kelas...

    Jokowi-Basuki dilantik 15 Oktober 2012. Tahun berikutnya mereka langsung menikmati WTP hasil kerja Foke.

    jadi di zaman Foke:
    2012 WTP
    2011 WTP
    2010 WDP
    2009 WDP
    2008 WDP
    2007 TMP (disclaimer)

    Dengan data itu kita bisa katakan..
    Foke mentransformasi DKI
    Menjadi daerah yang layak
    Secara keuangan...

    Foke atau Fauzi Bowo,
    Menerima neraca DKI dari Sutiyoso
    Dalam status Tidak Memberi pendapat..
    Disclaimer..

    Lalu,
    Ia memimpin perbaikan,
    Sebagai Gubernur baru,
    Ia menuntun para pegawainya..
    Menuju disiplin anggaran..

    Dan perbaikan dia dapat...
    Prestasi disiplin anggaran diraih dari BPK...
    Dengan tangga yang jelas...

    WDP dan akhirnya WTP
    Secara stabil...
    Tiba-tiba masuk Jokowi....

    Sebagai anggota DPR..
    Saya tahu betul apa arti naik atau turunnya
    Pemeriksaan BPK...

    Tapi,
    Biarlah publik menilai..
    Dan mendalami..
    Sebab temuannya 6 (enam)..
    Catatannya 250-an..

    Dugaan korupsi bus TransJakarta
    Hanya salah satunya...

    Beban jokowi makin berat..
    Sepertinya..
    Bagus juga ia berpikir ulang..
    Biar Lebih rileks...

    Sebab ada beberapa dari temuan itu,
    Juga berpotensi pidana..
    Rumit kan?

    Kesimpulannya:
    Negara tidak bisa membiayai pencitraan...
    Neraca negara bisa berantakan...
    Ini buktinya...

    Bukan kami yang ungkap kebohongan mu,
    Tapi Auditor negara yang resmi...
    BPK adalah supreme auditor...

    Selamat bertanggung jawab Jok...


____
BACA JUGA:

- LIPI: Korupsi Tidak Bisa Diatasi Pemimpin yang Andalkan Pencitraan
- Temuan BPK: Indikasi Kerugian Pemprov DKI Era Jokowi Tembus Triliunan Rupiah
- Bedah Audit BPK



Tidak ada komentar:

Posting Komentar