Rabu, 01 Oktober 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Tok! Ini Ketua DPR Periode 2014-2019 dan Wakil-wakilnya

Posted: 01 Oct 2014 03:24 PM PDT



JAKARTA - Setelah melewati masa sidang yang alot dan panas, dan diwarnai aksi walkout PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem, rapat paripurna DPR akhirnya berhasil memilih dan mensahkan Pimpinan DPR RI periode 2014-2019.

Dari enam fraksi (Golkar, PKS, Gerindra, PPP, PAN, Demokrat) yang bertahan mengikuti Sidang Paripurna hingga Jumat dinihari (2/10) masing-masing mengajukan paket Pimpinan DPR yang sama maka penentuan Pimpinan DPR berlangsung secara aklamasi tanpa voting.

"Ternyata dari enam fraksi sama (mengajukannya), dengan demikian hanya ada satu paket. Apa perlu dipilih lagi? Tidak kan. Karena ada satu paket diajukan enam fraksi," ujar pimpinan sidang Popong Otje Djunjunan mensahkan paket pimpinan DPR yang diajukan enam fraksi. Tok!

Koalisi Merah Putih menyapu bersih kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Berikut ini adalah susunan pimpinan DPR RI.

Ketua DPR
Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar)

Wakil Ketua
Fadli Zon (Fraksi Partai Gerindra)
Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat)
Fahri Hamzah (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
Taufik Kurniawan (Fraksi Partai Amanat Nasional)

Koalisi Pendukung Jokowi Terbelah Soal Pimpinan DPR

Posted: 01 Oct 2014 08:01 AM PDT


JAKARTA - Hasil rapat konsultasi antar-fraksi partai politik terkait paripurna penentuan calon pimpinan DPR memutuskan pemilihan pimpinan DPR dilakukan malam ini.

"Akhirnya pimpinan sidang mengetok palu hasil keputusan, apakah paripurna dilanjutkan malam ini atau besok keputusannya enam fraksi putus lanjut dan 3 Fraksi menolak yakni  PDIP, Hanura, Nasdem," kata Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Aryo Djoyohadikusumo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Menurut Aryo, ada Fraksi yang memilih abstain terkait keputusan malam ini, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan komposisi tersebut, paripurna pemilihan calon pimpinan DPR tetap akan dilakukan malam ini.

Posisi ini membuat kubu koalisi Jokowi terbelah. Hanya menyisakan PDIP, Nasdem dan Hanura.

PKB Netral

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menegaskan pihaknya masih bersikap netral dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

PKB, kata dia, bisa saja bergabung dengan paket yang akan diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Partai Gerindra.

"Untuk kursi pimpinan MPR dan DPR, kami masih netral. Jadi, bisa ke PDIP, bisa juga ke Gerindra," ujar Muhaimin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.

Muhaimin yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 mengaku tidak ada komitmen dengan Koalisi Indonesia Hebat, jika mereka akan berjuang bersama-sama dalam hal pengajuan paket pimpinan.

"Ya, habis kami enggak diajak dua-duanya (Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih). Jadi, mana saja nanti, yang ajak kami," ungkap dia.

Muhaimin memastikan sikap PKB ini tidak akan berpengaruh terhadap jatah kursi PKB dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Meski begitu, mantan Menakertrans itu enggan membeberkan berapa jatah kursi menteri untuk PKB.

"Enggak (pengaruh). Kalau di kabinet, kata Pak Jokowi, kami dapat jaminan dapat jatah menteri," jelasnya.

Fahri Hamzah: Pemilihan Pimpinan DPR Berpeluang Aklamasi

Posted: 01 Oct 2014 07:30 AM PDT


JAKARTA - Rapat paripurna DPR digelar Rabu (1/10) malam, di Gedung DPR, Jakarta. Agenda utamanya ialah pemilihan pimpinan DPR 2014-2019.

"Kita paripurna untuk pemilihan pimpinan malam ini," kata anggota DPR terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah. Demikian dilansir beritasatu.com.

Hal itu disampaikan Fahri usai mengikuti rapat konsultasi perwakilan partai politik (parpol), di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Rabu (1/10).

"Nanti setiap fraksi kirimkan satu nama untuk diusulkan sebagai pimpinan DPR. Kemudian, nama-nama dari 10 parpol yang lolos ke DPR dibuatkan paket. Paket itulah yang divoting," jelas Fahri.

Menurutnya, voting akan dilakukan secara terbuka. Sebab, sistem pemilihannya menggunakan paket.

Dia menambahkan, apabila hanya terdapat satu paket pimpinan DPR, maka dipastikan pemilihan berlangsung aklamasi.

"Kalau cuma satu paket, aklamasi," ujarnya.

Dia mengemukakan, enam parpol mengusulkan agar pemilihan pimpinan DPR berlangsung malam ini. Adapun keenam parpol itu yakni Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan.

Dia berharap enam parpol tersebut juga solid dalam pemilihan pimpinan DPR. Dengan demikian, lanjutnya, maka hanya akan ada satu paket calon pimpinan DPR.

"Mudah-mudahan enam itu solid. (pemilihan pimpinan) kemungkinan aklamasi," pungkasnya.

Jika benar enam parpol itu solid, maka Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tidak dapat mengajukan paket.

Pasalnya, syarat paket harus berisikan lima anggota DPR utusan parpol. Kelima anggota itu nantinya menempati satu jabatan Ketua DPR dan empat Wakil Ketua DPR.

3 Anggota DPR dari PDIP Gagal Dilantik Karena Kasus Korupsi

Posted: 01 Oct 2014 07:14 AM PDT



Tak semua anggota DPR ikut dilantik hari ini, Rabu (1/10/2014). Dari 560 orang, lima orang anggota DPR ditangguhkan pelantikannya karena terjerat kasus korupsi.

Kelima anggota DPR periode 2014-2019 yang gagal dilantik itu adalah Idham Samawi, Herdian Koesnadi, Jimmy Demianus, Jero Wacik, dan Iqbal Wibisono. Ketiga nama pertama adalah politikus dari PDIP.

Idham berasal dari PDI Perjuangan Dapil DI Yogyakarta. Kasusnya saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta. Sampai saat ini kasusnya 'terkatung-katung' mengingat Idham adalah orang "kuat" yang pernah menjadi Bupati Bantul. Idham ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Duit negara yang diduga dirugikan mencapai Rp 12,5 miliar.

Apresiasi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena telah menerima usulan KPK melalui KPU untuk menunda pelantikan lima anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019.

Kelima politisi Senayan tersebut dinilai bermasalah karena terjerat kasus korupsi dan sudah berstatus hukum.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, sebaiknya penundaan pelantikan anggota DPR RI bermasalah tersebut tidak hanya dilakukan ‎kali ini saja. Namun secara terus-menerus, jika ada anggota lain yang terlibat kasus korupsi.

KPK juga berharap penundaan pelantikan tersebut dapat diterapkan menjadi kebijakan publik bukan hanya untuk pemerintah kali ini, tetapi juga pada masa pemerintahan yang akan datang.

"Jangan nanti beda lagi. Sekarang ada kebutuhan, kalau ada yang jadi tersangka tetap dilanjutkan, maka citra dan kelembagaan itu akan rusak, karena tidak dipercaya lagi oleh publik," tutur Bambang di Jakarta, Rabu (1/10/2014).

Bambang menambahkan, penundaan pelantikan anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi tersebut diyakini dapat menghindari potensi kerugian uang negara akibat perbuatan yang dilakukannya.

"‎Karena kalau orang sudah pasti menjadi tersangka dan terdakwa dalam kasus KPK, yang dipersoalkan di mata hukum, dia tetap dibayar walaupun dia tidak bekerja," kata Bambang.

Kendati demikian menurut Bambang, pihak KPK yang telah mengusulkan untuk melakukan penundaan tersebut sesungguhnya memiliki niat yang baik. Dengan ditundanya pelantikan anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi, dapat mengurangi citra buruk Gedung DPR RI.

"Itu yang menjadi alasan KPK untuk meminta penundaan. Ini untuk melindungi citra dan kelembagaan yang akan menerima orang itu bekerja," jelasnya.

Hidayat: Kasihan Jokowi, Kenapa Sampai Obral Menteri

Posted: 01 Oct 2014 06:29 AM PDT


JAKARTA - Anggota Majlis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, menyayangkan rencana PDI Perjuangan mengurangi jatah kursi menterinya demi mengajak Partai Demokrat masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Hidayat, sebaiknya jatah kursi menteri untuk partai politik dibagi rata kepada partai pendukung Jokowi-JK saat Pemilu Presiden 2014 lalu.

"Kasihan, kenapa harus sedemikian rupa. Sebaiknya (kursi menteri) jangan diobral, berikan saja untuk partai pendukung yang sudah berkeringat memenangkan Jokowi-JK di pilpres," kata Hidayat, di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2014). Demikian dilansir KOMPAS.com.

Hidayat menjelaskan, Jokowi-JK telah memberi jatah 16 kursi menteri untuk partai politik pendukung Jokowi-JK saat Pilpres. Dari alokasi itu, Hidayat menganggap masih kurang jika harus dibagi rata untuk empat partai pendukung Jokowi-JK.

"PKB menyiapkan empat nama (calon menteri), Mbak Puan (PDI-P) bilang menyiapkan 50 nama, Hanura dua, buat mereka saja tidak cukup," ujar Hidayat.

Hidayat meyakini, Koalisi Merah Putih (KMP) akan tetap solid dan tak akan tergoda dengan tawaran yang diajukan PDI-P atau Jokowi-JK. Ia memastikan, KMP akan konsisten menjadi pihak yang mengawasi dan menyeimbangkan pemerintahan berkuasa.

"Tidak ada gempa yang sangat kuat, yang membuat kami bisa pindah," ucap mantan Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI-P siap berbagi jatah kursi di kabinet Jokowi-JK dengan Partai Demokrat. Menurut Tjahjo, tawaran itu hal yang wajar dalam politik selama tidak memberi gangguan pada kondisi koalisi partai pendukung Jokowi-JK.

Demi Kursi Ketua DPR, Jokowi Obral Menteri

Posted: 01 Oct 2014 06:20 AM PDT


Hari ini (1/10) anggota DPR RI periode 2014-2019 resmi dilantik. Selain pelantikan, Rapat Paripurna DPR juga akan memilih pimpinan DPR (ketua dan empat wakil ketua) yang sampai tulisan ini dibuat masih terjadi tarik ulur antara Koalisi Merah Putih dengan Koalisi Kubu Jokowi. Kubu Jokowi berambisi menempatkan Puan Maharani sebagai Ketua DPR.

Dalam rangka memperkuat posisi di parlemen, kubu Jokowi tak segan untuk obral jabatan menteri yang akan diberikan bagi parpol yang mau bergabung dengan kubu Jokowi.

Salah satu parpol yang diincar adalah Partai Demokrat. Bahkan PDI Perjuangan (PDIP) siap mengurangi jatah kursi menterinya demi mengajak Partai Demokrat masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, PDI-P siap berbagi jatah kursi di kabinet Jokowi-JK dengan Partai Demokrat. Menurut Tjahjo, tawaran itu hal yang wajar dalam politik selama tidak memberi gangguan pada kondisi koalisi partai pendukung Jokowi-JK.

Sedemikian panikkah kubu Jokowi sehingga apa yang dulu digembar gemborkan "Koalisi Ramping", "Koalisi Tanpa Bagi-bagi Kursi", sudah dilupakan?

Saat kampanye pilpres kubu Jokowi mengumbar idealisme Koalisi Ramping, Koalisi Tanpa Bagi-bagi Menteri demi menarik simpati rakyat. Memang kasihan rakyat kecil, dibodohi parpol dengan janji manis. Selalu berkoar mengatasnamakan rakyat, tapi setelah diberi amanah oleh rakyat sekarang tak malu untuk bagi-bagi kursi.

PDI P Anti Kritik?

Posted: 01 Oct 2014 06:00 AM PDT

Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten.

Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.

Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu.

Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.

Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara.

"Ternyata visi-misi Jokowi yg disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?"

Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPU mengandung filosofi yang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18).

"Apakah Jokowi paham visi-misi yg dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu'alam.."

Yang jelas, kata Ulil, budaya di PDI P yang memperjuangkan ideologi proklamator Sukarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat.

"Sebenarnya Kultur politik PDI P yang mewarisi Sukarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD."

-----

Beragam tanggapan muncul atas kritik keras Ulil ini. Beberapa aktivis dan jurnalis yang all out mendukung Jokowi, berkomentar dengan keras di ruang media sosial mereka.

Sudah sebegitu mulia dan sucikah PDI P dan Jokowi, sehingga muncul kalimat demikian...

"Pokoknya yang bela rakyat, ada bersama kami", demikian ungkap salah satu aktivis tersebut.

Sungguhkah PDI P membela rakyat, sementara Jokowi sendiri belum terbukti pro rakyat?

Apakah pro rakyat bisa diartikan menyerang "rakyat" lain yang berbeda pendapat dan ideologi?

Sudah sedemikian anti kritiknya kah PDI P dan Jokowi?

Apapun dalihnya, pembelaan berlebihan atas sosok Jokowi dan PDI P pada waktunya akan menjadi bumerang bagi para aktivis yang kini memuja-muja tanpa henti. (fs)

Tak Cuma Rayu, PDI P Sudah Memaksa Kami

Posted: 01 Oct 2014 05:30 AM PDT

Partai Amanat Nasional (PAN) mengaku dipaksa bergabung dengan partai koalisi Jokowi-JK).

Hal itu disampaikan Anggota DPR terpilih dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.

Tjatur, yang juga Ketua DPP PAN ini mengatakan, tawaran itu dalam pengusulan paket pimpinan DPR dengan tawaran menteri. Namun, PAN tetap konsisten berada di Koalisi Merah Putih.

"Bukan cuma ditawari lagi, sudah dipaksa‎ (bergabung koalisi Jokowi-JK)," kata Tjatur.

Terkait calon pimpinan DPR, kata Tjatur, partainya telah sepakat mengusulkan nama mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Dari PAN Mas Zulkifli untuk pimpinan DPR," jelasnya.

Sebelumnya, tiga Partai Koalisi Merah Putih (KMP) disebut berpotensi untuk bergabung bersama kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, partai koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan (PDIP) itu telah menjalin komunikasi dengan elite ketiga partai tersebut.

"Selain Demokrat saya pikir seperti yang selalu Anda dengar ada PAN, PPP," kata Surya Paloh.

Hingga bertita ini diturunkan, tak ada satu pun anggota KMP yang mempan dibujuk koalisi PDI P. (fs)

Jika Pertahankan Koalisi Kerempeng, PDI P Akan Terus Menelan Kekalahan

Posted: 01 Oct 2014 04:45 AM PDT


Kesolidan partai Koalisi Merah Putih (KMP) terlihat bakal menyulitkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemerintahan lima tahun ke depan.

Kekompakan KMP di parlemen ini terlihat saat meloloskan beberapa produk undang-undang.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Koalisi Merah Putih sudah tampak di depan mata menjadi ancaman dan warning bagi pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Pangi  mencontohkan kasus kalahnya koalisi PDIP dan partai koalisinya terkait UU MD3 dan UU Pilkada lewat DPRD oleh partai KMP.

"Itu baru awal. Meskipun Jokowi pernah mengatakan ia tak gentar menghadapi KMP, ini menurut saya bukan soal masalah berani atau tidak berani," kata Pangi, Selasa, 30 September 2014.

Pangi menjelaskan bahwa ini merupakan persoalan bagaimana nanti pemerintahan Jokowi-JK berjalan dengan stabil dan mulus sampai di akhir masa jabatannya.

Menurut Pangi, kalau kemungkinan terburuk terjadi, misalnya koalisi pemerintahan Jokowi-JK tidak mencapai 50+1 di parlemen atau tidak bertambah jumlah koalisinya. Maka itu menjadi ancaman bagi Jokowi-JK.

"Saya dan publik sudah bisa forecasting-kan betapa sulit Jokowi di parlemen," ujarnya.

Pangi melanjutkan sebelum dilantiknya presiden terpilih Jokowi, PDIP dan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP harus terus meyakinkan satu partai KMP agar bisa bergabung atau menyeberang ke koalisi Jokowi-JK sehingga tercapai 50+1.

"Ini baru dianggap aman untuk pemerintahan Jokowi-JK kedepannya dalam menjalankan pemerintahan yang kuat, efektif dan efisien," tandas Pangi. (fs)

PDI P Tak Mau Lagi Dikibuli SBY

Posted: 01 Oct 2014 04:00 AM PDT

PDI Perjuangan menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang hendak dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan pilkada, hanya akal-akalan saja.

Politisi PDIP Aria Bima menyebut, Perppu yang yang hendak dikeluarkan hanya percuma saja.

"Maunya apa sih. Saya Bukan ahli ketatanegaraan cuma bentuk exit untuk tidak malu lagi, ini akalan-akalan apalagi," kata Aria, Rabu, 1 Oktober 2014.

Aria menyebut, bahwa pemerintah sudah menerima hasil pengesahan UU Pilkada melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

PDI P Megawati Soekarnoputri itu malahan mempertanyakan motif SBY ingin mengeluarkan Perppu.

"Kalau nggak setuju, ya Menteri Dalam Negeri di paripurna sikapnya gimana (Mendagri setuju dengan DPR)," ujarnya. (fs)

Punya "Boss", PDI P Seperti Kelompok Preman

Posted: 01 Oct 2014 03:18 AM PDT

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan Koalisi Indonesia Hebat terus melakukan komunikasi politik dengan Partai Demokrat.

Lobi politik itu dilakukan untuk memenuhi kuota agar bisa mengajukan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Tadi malam kami sampai jam 1. Kami sudah ketemu teman-teman di Demokrat. Bos kami juga ketemu SBY. Politik itu kan seni lobi dan seni meyakinkan," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.

Ketika ditanya siapa 'Bos' yang dimaksud, Tjahjo hanya tersenyum. Dia hanya mengatakan belum ada titik temu dari pertemuan petinggi PDI Perjuangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat itu.

"Belum ada putusan, mudah-mudahan dalam satu hari ini," ujarnya. Tjahjo yang kembali terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 itu merasa yakin jumlah koalisi mereka akan bertambah. Sejauh ini PDI Perjuangan telah didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

"Untuk mengajukan paket kan harus 5 fraksi. Sekarang posisi PDIP sudah mempunyai 4 fraksi, kami yakin. Mudah-mudahan, namanya juga berusaha. Saya kira kalau kans-nya lebih dari 60 persen," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan meski Partai Demokrat memilih untuk bersikap netral dan menjadi penyeimbang pemerintah, namun dalam konteks pengajuan calon pimpinan MPR dan DPR, Tjahjo berpendapat mereka tidak boleh bersikap netral.

"Netral dalam konteks pimpinan DPR adalah harus punya sikap untuk menempatkan kadernya menjadi pengurus di MPR dan DPR," jelas dia.

Terkait namanya yang disebut-sebut masuk salah satu kandidat ketua DPR, Tjahjo berkilah.

"Saya masuk bursa anggota DPR saja. Saya Alhamdulillah sudah 25 tahun jadi anggota DPR. Ini periode saya yang ke-30 tahun," ungkap dia.

------

Pernyataan Tjahyo mengenai "Boss" PDI P tak pelak memicu rasa penasaran warga.

Desy Silalahi, salah seorang kader PDI P Sumatra Utara justru heran dengan pernyataan Tjahjo itu.

"Boss? Boss mana? Gak ada itu.. PDI P gak punya Boss.. Jangan cari sensasi lah", ujar Desy yang juga putri salah seorang aleg PDI di era Soerjadi.

Agustinus Hendro, seorang aktivis Nasdem juga menganggap pernyataan Tjahyo itu lelucon belaka.

"Jangan terlalu serius lah.. Emangnya PDI P geng preman atau sebangsa mafia?", ujar alumnus ASRI (kini ISI)Yogya itu.

Meski demikian, Hendro tak menampik bila ada banyak kader dan simpatisan PDI P yang bersikap ugal-ugalan dan terlalu responsif dalam menanggapi pernyataan-pernyataan politisi yang berseberangan dengan PDI P.

"Biasalah, kader PDI P kan banyak yang masih muda dan labil. Tak heran, mereka sering lebay dalam menanggapi pernyataan politisi," tutup Hendro. (fs)

Siapa Pembohong, Jokowi atau Luhut?

Posted: 01 Oct 2014 02:00 AM PDT

Presiden terpilih Joko Widodo membantah pernyataan salah satu anggota tim suksesnya, Luhut Panjaitan, yang menyebut bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) akan naik pada November 2014, seusai Jokowi-Jusuf Kalla dilantik.

"Berapa kenaikannya, belum. Kapannya juga belum," ujar Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa, 30 September 2014.

Jokowi mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap perhitungan timnya. Setidaknya, ada beberapa opsi yang tengah dikalkulasi oleh tim. Misalnya, kenaikan sebesar Rp 500, Rp 1.000, Rp 1.500, Rp 2.000, Rp 2.500, atau Rp 3.000.

"Itu semuanya masih dalam proses hitung-hitungan," lanjut Jokowi.

Sebelumnya, media mencatat pernyataan Luhut yang menyebutkan bahwa pemerintah Jokowi-JK akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada November 2014. Luhut  menyebutkan hal itu dalam sambutan peluncuran buku Outlook Energi Indonesia,di Jakarta, Selasa siang, 30 September 2014.

"Keputusan itu sudah diambil pada Jumat lalu. Kami rapat dengan Pak Jokowi, Pak JK, dan saya," ujar Luhut.

Luhut, yang juga kawan akrab Jokowi ini menambahkan, diskusi soal menaikkan harga BBM telah dilakukan selama tiga bulan terakhir. Ia pun menyebut, hal itu sudah final.

Jadi, siapa pembohongnya? Jokowi? Luhut? Atau keduanya? (fs)

Tak Ada Situasi Genting dan Mendesak, Penerbitan Perppu Dipertanyakan

Posted: 01 Oct 2014 01:00 AM PDT

Tak Ada Situasi Genting dan Mendesak, Penerbitan Perppu Dipertanyakan

Direktur Lingkar Madani Indonesia(Lima), Ray Rangkuti, mengatakan belum mengetahui model Perppu yang akan dikeluarkan oleh Presiden

"Apakah Perppu pembatalan UU atau hanya membatalkan satu atau dua pasal dalam UU. Sekalipun begitu, penerbitan Perppu ini menimbulkan beberapa pertanyaan," jelas Ray, Senin, 29 September 2014.

Menurut Ray, alasan yang menjadi dasar Perppu ini dikeluarkan seharusnya genting dan mendesak. Dengan demikian, urgensi Perppu ini tidak akan dipertanyakan.

"Apakah cukup syarat untuk sampai pada kesimpulan bahwa Perppu harus dikeluarkan. Bagaimanapun, pokok soal ini penting agar bangsa ini tidak terjebak pada gaya Perppu yang sekedar menyelamatkan wajah Presiden atau memang Perppu untuk menyelamatkan bangsa," tegasnya.

Menurut dia, jika dirunut kebelakang, terang benderang, Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu jika memilih opsi pilkada langsung.

"Di sinilah masalahnya, apakah Perppu dapat dikeluarkan akibat pengambilan posisi politik yang salah dari pemerintah dan atau partai pemerintah," paparnya.

Akhirnya hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014, secara resmi Presiden SBY menyatakan akan menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Pilkada yang baru diputuskan dalam rapat paripurna DPR.

Hal ini disampaikan SBY melalui akun twitternya.

Yakin Didukung Rakyat, SBY Segera Terbitkan Perppu

Posted: 01 Oct 2014 12:30 AM PDT

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang akan dikeluarkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai sebagai pemikiran rasional SBY.

Menurutnya dalam hal ini SBY mewakili sebagian masyarakat yang menginginkan untuk dilaksanakanannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

"Perppu kan salah satu upaya, dan menurut saya cukup rasional untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang menuntut akan adanya Pilkada langsung itu kan salah satunya Perppu," ujar Saan di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.

Ditambahkan Saan, Perppu tersebut mungkin sudah diserahkan Presiden pekan depan.

"Jadi mungkin minggu depan presiden sudah memberikan draf kepada DPR terkait dengan Perppu," jelasnya.

"Dan mungkin di masa sidang periode pertama 2014-2019 ini Perppu sudah dibahas. Jadi menurut saya di masa sidang ini Perppu bisa selesai dengan cepat karena tidak memerlukan waktu yang lama dan tidak relatif lama untuk membahas Perppu," tambahnya.

Perppu tersebut yang akan dikeluarkan SBY bukan semata-mata kewenangan pribadinya, melainkan atas dasar keinginan rakyat.

"Itu kan bukan Pak SBY sebagai pribadi, tetapi sebagai ketua lembaga kepresidenanan. Jadi itu kan tetap bisa dilanjutkan", tandasnya. (fs)

@Fahrihamzah : Kalau Tidak Salah, Kenapa Harus Takut?

Posted: 01 Oct 2014 12:00 AM PDT

Rayuan Jokowi untuk anggota Koalisi Merah Putih soal kabinet ditanggapi dingin oleh Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, komposisi partai di parlemen sudah ideal untuk menjaga pengawasan terhadap pemerintahan.

"Sudahlah, jangan lagi obral-obral (kursi) menteri, jangan lagi ditarik-tarik. Biar saja Koalisi Merah Putih menguasai parlemen dan mereka menguasai eksekutif," kata Fahri di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.

Fahri, yang kembali terpilih menjadi Anggota DPR periode 2014-2019 mengatakan, keberadaan Koalisi Merah Putih di parlemen saat ini sangat ideal karena jumlahnya lebih banyak dari partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Fahri menilai buruk jika komposisi partai pendukung Jokowi-JK lebih dominan di parlemen karena akan berdampak pada terhambatnya proses demokrasi dan pembuatan kebijakan yang pro-rakyat.

Pernyataan Fahri itu sekaligus untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap berbagi jatah kursi kabinet dengan Partai Demokrat.

Hal itu dilakukan untuk mengamankan posisi ketua DPR bagi PDI Perjuangan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang pilkada langsung.

"Kami (Koalisi Merah Putih) sekuat-kuatnya di sini tidak bisa membubarkan pemerintah. Pemerintah jalan saja dengan pemikirannya. Kalau tidak ada kesalahan kenapa takut diawasi?" kata Fahri. (fs)

Wacanakan Perppu, Inilah Alasan SBY

Posted: 30 Sep 2014 11:39 PM PDT

Rabu, 1 Oktober 2014, melalui akun twitter miliknya, @SBYudhoyono, Presiden SBY memaparkan rencananya mengeluarkan Perppu Pilkada.

Alasannya, Partai Demokrat masih berpendapat bahwa Pemilu langsung dengan 10 poin perbaikan seperti yang diinginkan Partai Demokrat dan SBY secara pribadi, lebih baik ketimbang Pilkada melalui DPRD.

Inilah selengkapnya pemaparan SBY.

Kemarin, saya lakukan konsolidasi internal PD dan pimpin Rapat Terbatas Kabinet utk dapatkan solusi polemik UU Pilkada.

Saya tangkap dan pahami kemarahan publik dan media dalam 5 hari ini. Izinkan saya 5 menit saja untuk menjawab.

Tahun 2011, Pemerintah identifikasi banyak ekses dari pilkada langsung, Kemendagri susun RUU Pilkada perubahan.

Desember 2011, saya tandatangani Amanat Presiden, tugaskan Mendagri dan Menkum HAM untuk bahas RUU tersebut bersama DPR RI.

Tahun 2012, ada silang pendapat antara yang setuju pilkada langsung dan tidak.

Tahun 2013, rata-rata setuju pilkada langsung, di tingkat I dan II.

Usai Pilpres 2014, peta berubah. KMP pilih pilkada DPRD, Koalisi PDIP pilih langsung. Posisi PD: pilkada langsung dgn 10 perbaikan.

Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya.

Tapi tanpa koreksi, Pilkada Langsung akan tetap membawa ekses & penyimpangan. Ini sebabnya PD bersikeras untuk memajukan 10 perbaikan.

SBY dan PD berjuang habis untuk Pilkada Langsung dengan Perbaikan, tetapi opsi ini ditolak oleh kedua kubu di DPR.

Setelah opsi PD ditolak berkali-kali, belakangan seolah ada yang setuju. Tetapi ketika PD minta opsi ini untuk divoting, ditolak juga.

Saat kritis jelang voting, saya minta Menko Polhukam hubungi @pramonoanung pimpinan sidang dari PDIP, agar PDIP & PD gabung dalam 1 opsi.

Meski punya suara terbesar, PD mengalah untuk gabungkan opsi dengan PDIP demi kepentingan rakyat. Tapi katanya voting sudah dimulai.

Proses politik di DPR yang panas dan cepat itu tdk sepenuhnya saya ketahui, karena faktor teknis. Saya dalam perjalanan dair New York ke DC.

Insya Allah, sampai kapan pun saya akan jaga amanah untuk berpolitik yang baik, tanpa agenda tersembunyi dan niat buruk, apalagi menipu.

Demokrat tidak diuntungkan dengan pilkada DPRD. Suara Demokrat hanya 10%. Partai mana yang usulkan? Siapa yang diuntungkan dengan pilkada DPRD? Ya tentu partai-partai besar.

Kalau mereka berniat membuat Pilkada oleh DPRD itu untuk bagi-bagi kursi Gubernur, Bupati, dan Walikota, rakyat kita dikemanakan?

Posisi saya sangat jelas: Saya tidak pilih Pilkada oleh DPRD, karena kemungkinan politik uang akan jauh lebih besar.

Calon Kepala Daerah yang akan dipilih DPRD, ditetapkan para elite partai. Calon-calon ini belum tentu sesuai kehendak rakyat. Pilihan di DPRD bisa transaksional.

Calon Gubernur, Bupati dan Walikota lebih ditentukan oleh para Ketua Umum Partai.

Saya juga tidak setuju jika Pilkada Langsung yang kita jalankan selama ini tidak ada perbaikan yang mendasar.

Terbukti banyak penyimpangannya. Ada 10 Perbaikan Besar yang saya dan PD usulkan, agar Pilkada Langsung kita makin berkualitas dan terbebas dari ekses buruk.

(1) Dgn uji publik, dapat dicegah Calon dengan integritas buruk dan kemampuan rendah, tapi maju karena hubungan keluarga semata dengan "incumbent".

(2) Penghematan atau pemotongan anggaran Pilkada secara signifikan, karena dirasakan terlalu besar.

(3) Mengatur kampanye dan pembatasan kampanye terbuka, agar hemat biaya dan mencegah benturan antar massa.

(4) Akuntabilitas penggunaan dana kampanye, termasuk dana sosial yang sering disalahgunakan. Tujuannya untuk mencegah korupsi.

(5) Melarang politik uang, termasuk serangan fajar dan bayar parpol yang mengusung. Banyak yang korupsi untuk tutup biaya pengeluaran seperti ini.

(6) Melarang fitnah dan kampanye hitam, karena bisa menyesatkan publik, sehingga perlu diberikan sanksi hukum.

(7) Melarang pelibatan aparat birokrasi. Banyak Calon yang menggunakan aparat birokrasi, sehingga sangat merusak netralitas mereka.

(8) Melarang pencopotan aparat birokrasi pasca Pilkada, karena yang terpilih merasa tidak didukung oleh aparat birokrasi itu.

(9) Menyelesaikan sengketa hasil Pilkada yang akuntabel, pasti, dan tidak berlarut-larut. Perlu pengawasan sendiri agar tidak terjadi korupsi.

(10) Mencegah kekerasan dan menuntut tanggung jawab Calon atas kepatuhan hukum pendukungnya. Banyak kasus perusakan karena tidak puas.

10 Perbaikan Besar itulah yang harus masuk dalam UU Pilkada yang baru. Yang melanggar mesti diberikan sanksi hukum yang tegas.

Realitasnya, DPR telah tetapkan Pilkada oleh DPRD. Karenanya, saya tengah berupaya agar sistem Pilkada ini tidak diberlakukan.

Saya tengah berkonsultasi dengan Tim ahli hukum tata negara tentang jalan konstitusional apa yang harus saya tempuh.

Salah satu opsi yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Saya akan terus berjuang, sekarang, dan kapanpun, karena Pilkada oleh DPRD saya nilai lebih buruk dari Pilkada Langsung dengan Perbaikan.

Mari kita berdoa agar proses ini berjalan lancar demi terwujudnya demokrasi yang kita cita-citakan.

Demikian pemaparan, SBY. Perlu dicatat, wacana penerbitan Perppu oleh SBY ini anggap banyak kalangan sebagai wujud upaya SBY cuci tangan sekaligus menaikkan posisi tawar kepada PDI P. (fs)

KMP Kawal Perppu Penolakan UU Pilkada

Posted: 30 Sep 2014 11:20 PM PDT

Wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon mengaku akan mengkaji keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Menurut Fadli, langkah yang akan dilakukan SBY tidak salah dalam konstitusi. Namun, Koalisi Merah Putih (KMP) akan terus mengawal pembahasan Perppu tersebut jika sudah sampai ke DPR.

"Perppu itu kan mekanisme yang juga diatur secara konstitusional yang jelas nanti kita akan kaji bagaimana menyikapinya. Ini adalah langkah yang saya kira sah-sah saja, bagaimana penyikapannya nanti akan kita tentukan," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014.

Sebelumnya, Presiden SBY melalui akun twitternya, memastikan akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai bentuk penolakan atas UU Pilkada.

Menurut SBY, Perppu tersebut dikeluarkan akan tetap berpedoman pada 10 usulan perbaikan yang diajukan Partai Demokrat. (fs)

Fahri: "Akan jelek bagi demokrasi jika parlemen dikuasi Jokowi"

Posted: 30 Sep 2014 11:13 PM PDT


JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah meminta Jokowi-JK fokus di pemerintahan dan tidak perlu mengkhawatirkan parlemen.

Fahri mengatakan hal tersebut, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/10/2014), terkait keseimbangan antara legislatif dan eksekutif.

Menurut dia, sistem demokrasi di Tanah Air akan buruk jika parlemen dikuasai koalisi pemerintahan Jokowi-JK.

"Akan jelek bagi demokrasi jika parlemen dikuasi Jokowi-JK, biar saja parlemen dikuasai koalisi Merah Putih, biarkan saja mereka fokus di pemerintah," ujar Fahri yang hari ini ikut dilantik sebagai anggota DPR periode 2014-2019.

Namun demikian, Fahri juga menyatakan sekuat-kuatnya Koalisi Merah Putih (KMP) tidak bisa membubarkan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi Indonesia menganut sistem presidensil.

Untuk itu, Fahri meminta agar partai koalisi yang digawangi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut fokus membantu pemerintahan Jokowi-JK.

Prabowo Legowo, Jokowi?

Posted: 30 Sep 2014 10:58 PM PDT

Iklim politik yang memanas pada saat kampanye pilpres ternyata justru semakin memanas pasca keputusan MK yang menetapkan Jokowi sebagai Presiden.

Prabowo, yang menurut KPU kalah pada proses pemilu, menggugat ke MK. Gugatan ini disambut hujan cacimaki oleh pendukung Jokowi. Mereka menyebut Prabowo tak legowo.

Sebagian kalangan kemudian membandingkan gugatan Prabowo dengan gugatan Megawati saat kalah dari SBY. Gugatan itu tak menyalahi aturan dan sah secara konstitusional.

Jika Megawati pernah melakukannya dan gugatan itu sah secara konstitusional, mengapa Prabowo saat itu dihujat ketika menggugat ke MK? Mengapa Prabowo disoraki untuk harus legowo?

Keputusan MK pun turun. Prabowo kalah oleh Jokowi. Meski ada banyak kejanggalan dalam keputusannya, Prabowo dan seluruh Koalisi Merah Putih (KMP) yang berdiri mendukung Prabowo, menyatakan legowo.

Pasca putusan MK, Koalisi Merah Putih berbaris solid dan rapat untuk menjadi oposisi dalam pemerintahan baru nanti. Tak tergiur pada bujuk rayu beriming-iming kursi kabinet, KMP pun membangun benteng kokoh di parlemen.

Soliditas KMP di parlemen rupanya berbuah pahit untuk Koalisi PDI P. Setidaknya begitulah yang mereka rasakan.

Kekalahan tiga kali berturut-turut dalam tiga momentum di sidang paripurna menyebabkan Koalisi Indonesia Hebat harus pergi ke sudut dan gigit jari.

Tiga momentum itu adalah :
1. Pengesahan UU MD3
2.Pemilihan komisioner BPK
3.Pengesahan UU Pilkada

Tak legowo, PDI P menggugat ke MK. Mereka memohon judicil review atas UU MD3. Hasilnya? Tanggal 29 September 2014, judicial review ditolak MK.

Tak legowo pada keputusan hakim-hakim konstitusi yang pernah memenangkan dan mengesahkan Jokowi menjadi Presiden, PDI P menggugat 7 hakim MK.

Tak legowo, PDI P menggugat pengesahan UU Pilkada dan menuding SBY bermain drama politik. Presiden SBY pun banjir hujatan di media sosial.

Jokowi bahkan menghasut dan memprovokasi rakyat untuk menggugat UU Pilkada itu.

Padahal jika PDI P mau jujur, kegagalan demi kegagalan PDI P sumbernya adalah pada arogansi PDI P.

Pokoknya PDI P harus menang, ini adalah pengertian demokrasi sempit yang diusung partai yang selalu mengatasnamakan rakyat dan nasionalisme.

Provokasi para elite PDI P, tak ayal mencipta kerusuhan di tengah masyarakat. Untuk mengatasinya, Presiden SBY, yang selama 5 hari ini dihadiahi bully oleh pendukung PDI P dan Jokowi, berencana menerbitkan Perppu untuk meredam kegaduhan.

Perppu yang semestinya dikeluarkan dalam kondisi kegentingan negara, dijadikan kartu tawar Demokrat kepada PDI P. Semestinya, PDI berhati-hati pada jebakan ini.

Andai PDI P dan koalisinya legowo, tentu masalah ini tak perlu berlarut-larut. Sayangnya, legowo itu hanya milik KMP dan Prabowo. (fs)

Visi Misi JOKOWI Saat Pilpres Ternyata “Mendukung” PILKADA Oleh DPRD

Posted: 30 Sep 2014 05:42 PM PDT



JOKOWI saat maju menjadi capres dalan visi misinya yang kemudian dipublikasi oleh KPU dengan 41 halaman. Dalam pengantar menyebutkan "Tiga masalah pokok bangsa, yakni (1) merosotnya kewibawaan negara, (2) melemahnya sendi - sendi perekonomian nasional , dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. ...  Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya kepada institusi publik, dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan kearah yang lebih baik...." (hal 1)

Dalam merosotnya kewibawaan negara, maka pilkada langsung jelas ikut mendorong pelamah institusi negara, lemahnya kepercayaan publik pada partai politik salah satunya adalah karena kualitas kadernya ada di Parlemen. Lemahnya kader karena pemilihan legislatif yang berdasarakan suara terbanyak yang tidak dalam kriteria "unggulan" partai politik.

Banyaknya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi setelah adanya pilkada langsung adalah salah satu alasan mengapa kewibawaan negara merosot.

Jadi untuk meningkatkan kewibawaan negara, maka kandidat pengelola negara harus melalui proses kaderisasi oleh Partai Politik, dan proses pemilihan kepala daerah dengan cara pemilihan oleh DPR adalah cara untuk meningkatkan peran partai politik dan bisa jadi akan meningkatkan kewibawaan Negara.

Jadi kalo bicara meningkatkan kewibawaan negara, maka peningkatan peran Partai Politik sebagai lembaga pendidikan kader pengelola negara harus dilakukan dan Partai Politik layak diberi keprcayaan untuk memilih kepala daerah

Dalam semangat  MENEGUHKAN KEMBALI JALAN IDEOLOGIS. Disebutkan " Kami berkeyakinan bahwa bangsa ini mampu bertahan dalam deraan  gelombang sejarah apabila dipandu oleh suatu ideologi. Ideologi sebagai penuntun; ideologi sebagai penggerak; ideologi sebagai pemersatu perjuangan; dan ideologi sebagai bintang pengarah. Ideologi itu adalah PANCASILA 1 JUNI 1945 dan  TRISAKTI....  Penjabaran TRI SAKTI diwujudkan dalam bentuk: 1) Kedaulatan dalam politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.' (hal  2-3)

Ketika kita membaca "demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan" , maka demokrasi yang dimaksudkan adalah demokrasi terpimpin, demokrasi perwakilan. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan diwakilkan pada partai politik, utusan daerah dan utusan golongan.

Jadi bila bicara Trisakti.. maka JOKOWI selayaknya mendukung Pilkada oleh DPRD.

Dalam hal misi disebutkan dengan istilah NAWACITA. Angka 2 dari NAWACITA adalah " Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Kami memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan."  (hal 7)

Penjelasan lebih lanjut menyebutkan "Kami akan mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi Dalam kebijakan pelembagaan demokrasi, kami akan memberi penekanan pada 6 (enam) prioritas utama : a.) Kami akan merestorasi undang - undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik, melalui penguatan sistem kaderisasi, rekruitmen, dan pengelolaan keuangan partai." (hal 17 – 18)

Reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi, mengandung maksud untuk melakukan perubahan cara berdemokrasi Indonesia, Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada)yang sekarang adlah pemilihan langsung, maka kalo direformasi bisa diartikan Pilkada Pemilihan langsung akan dilakukan perubahan / perombakan antara lain penguatan peran kelembagaan partai politik, penguatan sisitem kaderisasi.

Jadi bila menilik Nawacita,  maka Jokowi lebih memiliki alasan untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD.

Mungkin saya salah memahami apa yang tertulis di visi misi calon Presiden Jokowi, karena memang saya tidak pernah ikut dalam penyusunannya

Mahfud MD: Gegara RUU Pilkada, Jokowi Bisa Di-impeachment

Posted: 30 Sep 2014 05:18 PM PDT


JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengingatkan Joko Widodo alias Jokowi untuk tidak mengembalikan RUU Pilkada ke DPR. Jika itu dilakukan maka akan membuka peluang impeachment bagi dirinya.

Melalui aku twitternya @mohmahfudmd, Mahfud mengaku kaget dengan saran Yusril Ihza mahendra yang menyarankan Presiden SBY untuk tidak menandatangani RUU Pilkada, dan kemudian Jokowi mengembalikan RUU Pilkada ke DPR.

"Kalau Jkw mengembalikan RUU itu ke DPR bisa jadi masalah serius. Misalkan DPR menolak pengembalian itu, terjadi konflik tolak tarik," ujar Mahfud dalam twitternya, Selasa (30/9/2014).

Konflik itu, lanjut Mahfud, bisa memancing sengketa kewenangan ke MK. DPR bisa berdalil Presiden menggunakan kewenangan dengan melanggar hak konstitusional DPR. Sengketa di MK pasti ada yang menang dan kalah.

"Kalau DPR menang bisa dipakai alasan utk proses impeachment krn pengkhianatan. Negara bs gaduh," kata Mahfud dalam twitternya.

Tapi kalau presiden yang menang, pada masa-masa berikutnya gantian DPR yang tak mau mengirim RUU yang sudah disepakati, sehingga tak bisa diundangkan. Bisa jadi juga semua kebijakan yang perlu persetujuan DPR nanti diganjal di DPR sehingga pemerintahan jadi stagnan. Situasi seeperti ini sungguh mengerikan.

"Oleh sebab itu, kalau SBY tak mau tandatangan tdk apa2. Jkw jg tak hrs tandatangan. Tp Jkw jgn beri umpan dgn mengembalikan RUU itu," saran Mahfud. (ROL)

Sukses Tingkatkan Pendapatan Negara, Tifatul Dianugerahi Sebagai 'Most Inspirational Minister'

Posted: 30 Sep 2014 04:58 PM PDT


Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Tifatul Sembiring dianugrahkan sebagai Most Inspirational - Minister, salah satu diantara katagori dari Men's Obsession Awards 2014, dan Men's Obession Decade Award 2004-2014, oleh Majalan Men's Obession.

Menurut Direktur Utama PT Dharmanapena Citra Media selaku penerbit Majalan Men's Obession, Usamah Hisyam, alasan penganugrahan Tifatul Sembiring sebagai Most Inspirational - Minister karena beliau sukses meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun.

"Di tahun 2013 lalu, Kemkominfo berhasil mengumpulkan PNBP sebesar Rp13,59 Triliun lebih atau sama dengan 110,94 % dari target yang ditetapkan."Tutur Usamah Hisyam.

Angka penerimaan PNBP ini mengalami kenaikan dari tahun lalu atau tahun 2012 sebesar 17,306% mengingat perolehan PNBP di tahun 2012 sebesar Rp11,58 triliun lebih.

Keberhasilan lainnya sebut dia, yaitu sampai Desember 2013, Kemkeminfo telah membangun sebanyak 32.208 SSL untuk desa di wilayah non komersial yang dilayani akses, juga telah  dibangun 1.857 Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Sebanyak 5.956 Pembangunan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan sebanyak 1.222 PLIK di pusat-pusat atau sentra produktif, Kementerian Kominfo juga telah membangun1.330 SLL yang merupakan upgrading Desa Dering menjadi Desa Pinter.

Terkait dengan percepatan pembangunan akses internet di pelosok tanah air, telah dibangun juga national internet exchange di 33 provinsi, kemudian internasional internet Echange di 4 provinsi, pembangunan 533 PoP sebagai wujud penyediaan jasa akses publik layanan internet WIFI Kabupaten serta pembangunan 287 BTS sebagai wujud penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar (Telinfo-Tuntas).

Usamah menyatakan dengan tradisi memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, diharapkan akan menumbuhkan inspirasi dan menjadi trigger serta memotivasi masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini dengan karya dan prestasi. "Karena hal itu, juga selaras dengan motto majalah Men's Obsession yaitu Inspiring for live,"pungkasnya.

Hari ini, Rabu 1 Oktober 2014, Tifatul Sembiring sudah bukan lagi Menkominfo. Selasa kemarin Tifatul secara resmi sudah mengundurkan diri sebagai Menkominfo. Tifatul akan mengemban amanah baru sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 yang akan dilantik hari ini.

Selamat bertugas Pak Tif!

(Sumber: Kominfo, dll)

Mundur dari Menkominfo, Tifatul Digadang Bakal Jadi Ketua Fraksi PKS DPR RI

Posted: 30 Sep 2014 04:59 PM PDT


Anggota DPR terpilih akan melaksanakan pengucapan sumpah sebagai wakil rakyat periode 2014-2019, Rabu (1/10/2014). Satu diantara 560 anggota DPR yang terpilih hasil pemilu legislatif 2014 adalah Tifatul Sembiring

Sehari sebelum dilantik sebagai anggota DPR, Tifatul Sembiring mundur dari kursi Menkominfo yang selama 5 tahun terakhir dijabatnya.

"Hari ini 30-9-2014, saya resmi mundur sebagai Menkominfo. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan," kicau Tifatul di akun twitternya @tifsembiring, Selasa (30/9/2014).

Tifatul lolos ke DPR dari Dapil Sumut I. Ayah dari 7 orang anak ini memulai karirnya sebagai Menkominfo sejak 22 Oktober 2009. Selama memimpin Kemenkominfo, prestasi dan kontroversi mengiringi alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta ini.

Sejumlah prestasi yang telah ditelurkan di antaranya peningkatan sambungan telepon untuk desa. Tifatul pernah mengklaim sekitar 72 ribu desa sudah terhubung dengan kabel telepon.

Prestasi lain adalah soal program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK). Tifatul pernah mengumbar data saat ini sudah ada 5.748 PLIK maupun 1.970 MPLIK di semua kota dan kabupaten yang memberikan akses internet gratis.

Selain itu, wilayah jangkauan komunikasi seluler di Indonesia disebut Tifatul telah mencapai 95 persen. Sebanyak 31 stasiun TVRI baru juga telah dibangun.

Tifatul juga berhasil menerapkan pemblokiran situs porno. Pemblokiran ini sempat menuai kontroversi, namun banyak juga yang mendukung.

Kini Tifatul mengemban tugas baru sebagai wakil rakyat di DPR. Mantan Presiden PKS ini digadang-gadang akan memimpin Fraksi PKS DPR RI periode 2014-2019. (Baca: Inilah 40 Anggota DPR RI dari PKS yang Akan Dilantik Hari Ini)

Inilah 40 Anggota DPR RI dari PKS yang Akan Dilantik Hari Ini

Posted: 30 Sep 2014 04:38 PM PDT



Anggota DPR RI periode 2014-2019 akan dilantik hari ini, Rabu 1 Oktober 2014.

Hasil Pemilu Legislatif 2014, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 40 kursi DPR RI.

Berikut daftar 40 orang aleg PKS yang akan dilantik hari ini:

1. Dapil Aceh I: Nasir Djamil 62.400 suara.
2. Dapil Sumut I: Tifatul Sembiring 74.510 suara.
3. Dapil Sumut II: Iskab Qolba Lubis 40.763 suara.
4. Dapil Sumut III: Ansory Siregar 33.291 suara.
5. Dapil Sumbar I: Hermanto 25.756 suara.
6. Dapil Sumbar II: Refrizal 25.568 suara.
7. Dapil Riau I: Chairul Anwar 51.700 suara.
8. Dapil Sumsel I: Mustafa Kamal 35.857 suara.
9. Dapil Sumsel II: Iqbal Romzi 38.652 suara.
10. Dapil Lampung I: Almuzzamil Yusuf 43.974 suara.
11. Dapil Lampung II: Abdul Hakim 72.238 suara.
12. Dapil DKI Jakarta I: Ahmad Zainuddin 50.474 suara.
13. Dapil DKI Jakarta II: Hidayat Nur Wahid 119.267 suara.
14. Dapil DKI Jakarta III: Adang Daradjatun 27.164 suara.
15. Dapil Jabar I: Ledia Hanifa Amaliah 30.179 suara.
16. Dapil Jabar II: Ma'mur Hasanuddin 31.854 suara.
17. Dapil Jabar III: Ecky Awal Mucharam 52.823 suara.
18. Dapil Jabar IV: Yudi Widiana Adia 30.119 suara.
19. Dapil Jabar V: TB Soenmandjaja 17.196 suara.
20. Dapil Jabar VI: Mahfudz Abdurrahman 61.832 suara.
21. Dapil Jabar VII: H Sa'duddin 50.935 suara.
22. Dapil Jabar VIII: Mahfudz Siddiq 47.338 suara.
23. Dapil Jabar IX: Nur Hasan Zaidi 36.517 suara.
24. Dapil Jabar X: Surahman Hidayat 68.380 suara.
25. Dapil Jabar XI: Mohamad Sohibul Iman 42.553 suara.
26. Dapil Jateng III: Gamari 20.785 suara.
27. Dapil Jateng IV: Hamid Noor Yasin 47.257 suara.
28. Dapil Jateng V: Abdul Kharis Almaayahari 34.320 suara.
29. Dapil Jateng IX: Abdul Fikri 34.173 suara.
30. Dapil DI Yogyakarta: Sukamta 49.771 suara.
31. Dapil Jatim I: Sigit Sosiantomo 34.930 suara.
32. Dapil Jatim VII: Rofi Munawar 46.669 suara.
33. Dapil Banten II: Zulkieflimansyah 38.966 suara.
34. Dapil Banten III: Jazuli Juwani 81.291 suara.
35. Dapil NTB: Fahri Hamzah 125.083 suara.
36. Dapil Kalsel I: Habib Aboe Bakar Alhabsyi 66.864 suara.
37. Dapil Kaltim: Hadi Mulyadi 53.143 suara.
38. Dapil Sulsel I: Tamsil Linrung 63.577 suara.
39. Dapil Sulsel II: Andi Akmal Pasludin 33.896 suara.
40. Dapil Papua: Muhammad Yudi Kotouky 102.536 suara

Koalisi Merah Putih akan pimpin pelantikan anggota DPR hari ini

Posted: 30 Sep 2014 04:21 PM PDT



Jakarta - Anggota DPR RI periode 2014-2019 akan dilantik hari ini, Rabu 1 Oktober 2014. Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pelantikan anggota DPR RI hasil pemilu legislatif 2014 ini akan dipimpin oleh anggota DPR RI termuda dan tertua.

Dalam Pengumuman KPU Nomor 01/Peng/KPU/Tahun 2014, anggota DPR RI termuda adalah Ade Rizki Pratama (25 tahun) dari Gerindra, sedang anggota tertua Popong Otje Djundjunan (76 tahun) dari Golkar. Keduanya dari parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.

Ade yang merupakan anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat II itu bersyukur mendapat amanah memimpin sidang bersama anggota DPR tertua periode 2014-2019.

"Ya, saya dipercaya untuk memimpin sidang besok. Alhamdulillah, ini kepercayaan yang luar biasa diberikan kepada saya," kata Ade saat dihubungi di Jakarta, Selasa. Demikian dilansir Antaranews.com.

Sebagai anggota DPR RI termuda dan memimpin sidang saat pelantikan anggota DPR RI besok, tentu mempunyai arti dan makna tersendiri baginya.

"Mudah-mudahan, dengan kehadiran saya sebagai anggota DPR RI termuda, bisa membangkitkan semangat anak-anak muda untuk berkiprah dan memberikan kontrinbusi kepada bangsa dan negara ini," kata alumni Universitas Trisakti Jakarta itu.

Ia menuturkan, pengalaman memimpin sidang Paripurna DPR hari ini merupakan pengalaman yang sulit untuk dilupakan.

"Ini pengalaman pertama bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan Partai Gerindra," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhie Prabowo mengatakan, dipilihnya Ade Rizki sebagai salah seorang pimpinan rapat paripurna DPR RI besok memberikan kebanggaan bagi Partai Gerindra.

"Ada kebanggaan bagi Gerindra. Ini kesempatan untuk dilihat semoga kader kami dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami dapat hikmahnya dan menjadikan kami (Gerindra) lebih baik," kata Edhie Prabowo.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)