PKS PIYUNGAN |
- JK : Siapa yang Suruh Bikin Acara di Priok?
- Ubah 6 Kementerian, Jokowi Surati DPR
- Kenapa KPK Tak Usut Calon Menteri yang Diduga Bermasalah?
- [Terindikasi Korupsi] KPK Seharusnya Mencoret Juga Nama Presiden Jokowi
- [Megawati Pilih Koruptor Jadi Menteri] Jokowi, Tentukan Pilihanmu Sekarang!
- Fahri Hamzah: Fraksinya Begini, Kasihan Jokowi
- Para Penghuni Kapal Selam | Oleh: Cahyadi Takariawan
- Cerita Petugas Dermaga Dibalik Batalnya Pengumuman Menteri Jokowi di Tanjung Priok
- Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Anak Jokowi di Bawah Standar
- Inilah Calon Menteri Jokowi yang Disinyalir Bermasalah
- Relawan Jokowi Ancam Membalik Dukungan Jadi Perlawanan
- 2 Posisi Prestisius Untuk "Jenderal" Dibelakang Jokowi
- KPK Cuci Tangan
- Jokowi Tempatkan KPK Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, UUD Harus Diamandemen
- Inilah Dua Kebijakan Jokowi yang Dinanti Publik
- 7 Hal yang Membuat Jokowi Tunda Pengumuman Kabinet
- Pengumuman yang Gagal Itu Menelan Biaya 500-700 Juta
- [Tunda Umumkan Kabinet] Pers Asing : Tindakan Jokowi Tak Terampuni!
- Jokowi Jangan Kebanyakan Drama
- "GONJANG GANJING DIBALIK BATALNYA PENGUMUMAN ABDI DALEM" by @ragilnugroho1
- Pengumuman Kabinet Maju Mundur Karena Tarik Ulur....
- Belum Apa-apa Jokowi Hamburkan Rp 700 Juta Akibat Batalnya Pengumuman Kabinet
- PKS: Ada Dua Alasan Kenapa Jokowi Batalkan Pengumuman Kabinet
- Pembatalan Pengumuman Menteri Awal Indikasi Buruk Pemerintah Jokowi
- Monas Bebas Buat Pesta Pora Tapi Acara Majlis Rasulullah Dipersulit
| JK : Siapa yang Suruh Bikin Acara di Priok? Posted: 23 Oct 2014 06:15 AM PDT  "Lho, siapa bilang diadakan? Saya enggak tahu, saya sudah bilang pada kalian kemarin kalau bukan malam kemarin," kata Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Oktober 2014. Mantan wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono ini pun mengaku tak mengetahui akan ada acara apa di Tanjung Priok, mengingat persiapan di sana sudah dilakukan. "Enggak tahu saya, tanya yang bikin acara," katanya. JK menambahkan, saat ini masih akan berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai penentuan calon menteri dari kabinetnya. Hal ini dilakukan agar mendapat calon yang terbaik dan berhak menduduki kursi menteri tanpa harus cacat hukum. "Coba lihat berapa hari ini, mesti ke KPK lalu KPK balas kita, lalu kita periksa ulang. Kan begitu. Biar kita seimbangkan lagi untuk cari calon yang bersih dan bebas dari cacat hukum," ujarnya. (fs)  | ||
| Ubah 6 Kementerian, Jokowi Surati DPR Posted: 23 Oct 2014 05:30 AM PDT  Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, hal itu perlu dilakukan karena presiden memerlukan pertimbangan DPR atas perubahan nomenklatur ini. "Pemimpin dewan telah menerima sepucuk surat dari presiden Nomor R242/pres/10/2014 tanggal 21 Oktober, sehari setelah dilantik, perihal pertimbangan perubahan kementerian," katanya saat sidang paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Menurut Fahri, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib (Tatib), pembahasan akan dibahas pimpinan DPR dan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus B pukul 14.00 WIB. "Karena Bamus belum terbentuk," jelas Fahri. Seperti diketahui, Jokowi telah melayangkan surat ke pemimpin DPR terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian. Ini dilakukan Jokowi sesuai dengan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan membeberkan postur kementerian yang dirancang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Taufik, ada 6 kementerian yang akan diubah Jokowi berdasarkan surat tertanggal 21 Oktober 2014 yang dilayangkan Jokowi kepada pimpinan DPR. 1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat digabung menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Lalu, dibelah dua kembali, pertama menjadi Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedua, menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 3. Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dilebur jadi satu menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 4. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal digabung, tetapi kemudian dibelah kembali menjadi dua Kementerian. Pertama, Kementerian Tenaga Kerja, dan kedua, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 5. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan. 6.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diubah menjadi Kementerian Pariwisata. Atas surat tersebut, DPR mesti memberikan pertimbangan terkait rencana pengubahan dalam kurun waktu tujuh hari sebagaimana diatur pada Pasal 17 UU No 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Namun, bila dalam kurun waktu tersebut DPR tidak memberikan balasan, Pemerintah menganggap DPR telah memberikan pertimbangan. (fs) | ||
| Kenapa KPK Tak Usut Calon Menteri yang Diduga Bermasalah? Posted: 23 Oct 2014 05:00 AM PDT  Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mempertanyakan sikap KPK yang selama ini tidak mengusut dugaan kasus korupsi terhadap figur-figur yang belakangan nama-namanya diketahui masuk dalam daftar calon menteri pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). "KPK seharusnya mendalami kasus mereka untuk memberikan kepastian hukum. Kalau terindikasi korupsi kenapa KPK selama ini mendiamkannya? Kenapa KPK tidak memproses?" tanyanya dengan ekspresi heran di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (23/10), dilansir jurnalparlemen. Kalau memang benar apa yang disampaikan KPK ke Presiden Jokowi, sambung Fadli, mestinya komisi anti rasuah tidak membiarkan kasus dugaan korupsi para calon menteri terkatung-katung. Akan lebih tepat, jika kemudian KPK segera memproses para menteri yang mendapat tanda merah. "Dengan membiarkannya, sama saja KPK medzolimi mereka. Kalau mereka bersih ya katakan bersih. Kalau ada kesalahan ya harus diproses dong. Jangan digantung, harus ada kejelasan," imbuhnya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu pun mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dengan melibatkan KPK dan PPATK dalam seleksi calon menterinya. Meski , ia tidak sepakat dengan cara-caranya. "Mestinya pelibatan KPK dan PPATK dilakukan secara tertutup.Hal ini untuk menjaga nama baik calon menteri yang tidak bersalah dari opini negatif publik," tegasnya. Lebih lanjut, ia pun berharap kabinet Jokowi diisi orang-orang punya kompetensi, kapasitas, integritas, dan akseptabilitas, sehingga terbangun satu tim kuat yang kokoh dan menguasai bidangnya masing-masing. "Jika itu bisa terwujud, maka pemerintahan ke depan akan lebih mudah merealisasikan janji-janji dan program-program yang dikampanyekan," harapnya. Jokowi-JK batal mengumumkan susunan kabinetnya pada Rabu (22/10/2014) malam. Padahal, telah dilakukan berbagai persiapan di Tanjung Priok. Mantan Ketua Tim Transisi Rini Soemarno mengatakan, pembatalan pengumuman itu terjadi karena Jokowi masih menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur dan rekrutmen baru setelah ada penilaian dari KPK dan PPATK terkait beberapa figur yang diberi tanda kuning dan merah. | ||
| [Terindikasi Korupsi] KPK Seharusnya Mencoret Juga Nama Presiden Jokowi Posted: 23 Oct 2014 04:46 AM PDT  Hal ini dikatakan Bambang menanggapi penundaan pengumuman kabinet bentukan Presiden Jokowi. Santer terdengar, salah satu penyebabnya adanya rekomendasi dari KPK, yang memberikan red notice terhadap 8 nama calon menteri Jokowi. "Kalau mau jujur, Jokowi juga dapat stabilo kuning (KPK) karena laporannya banyak, ada di kejaksaan, DPR, ada juga diserahkan ke KPK. Celakanya kan yang meminta (rekomendasi) Jokowi, jadi KPK tidak bisa berikan penilaian," celetuk Bamsoet di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Bamsoet sendiri menilai penundaan pengumuman kabinet Jokowi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, semalam merugikan banyak pihak, terutama para buruh dan pengusaha. Sebab, demi persiapan pengumuman kabinet Jokowi, lokasi harus disterilkan. "Penundaan rugikan banyak orang, rugikan pengusaha, buruh. Satu hari gak bisa kerja di pelabuhan itu. Jadi presiden jangan seenaknya. Kenapa tidak di Istana saja. Ini kan merugikan buruh tidak bisa kerja, rugikan dana pemerintah untuk Paspampres mengamankan lokasi itu," ujarnya. (fs) | ||
| [Megawati Pilih Koruptor Jadi Menteri] Jokowi, Tentukan Pilihanmu Sekarang! Posted: 23 Oct 2014 04:00 AM PDT  Mengapa PDI P menyodorkan nama Rini padahal ia bukan fungsionaris partai? Politisi PDI P Eva Kusuma Sundari memastikan nama Rini Sumarno direkomendasikan langsung Megawati Soekarnoputri. "Itu karena privilege Bu Mega," kata Eva ketika bebicara dalam talkshow Mata Najwa yang disiarkan live di salah satu stasiun televisi swasta nasional, Rabu 22 Oktober 2014. Eva menjelaskan nama Rini Sumarno merupakan satu dari belasan nama calon menteri yang disodorkan PDI P kepada Jokowi. Awalnya PDI P memberikan 10 nama, namun belakangan disusulkan beberapa nama tambahan karena ada nama-nama baru hasil pendalaman internal. Lebih lanjut Eva memastikan jatah PDI P di kabinet juga sudah berubah. Sebelumnya dari 10 calon yang disodorkan PDI P maka yang jadi menteri hanya 5 saja. "Saya dengar perkembangannya jadi enam," pungkas Eva. Kabarnya Jokowi akan menunjuk Rini sebagai menteri negara badan usaha milik negara (BUMN). Mantan CEO Astra Internasional yang juga Ketua Tim Transisi itu dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk mengisi pos kementerian BUMN. Namun seiring dengan kabar itu, penolakan publik terhadap Rini masuk kabinet juga tersebar luas. Belakangan Rini disebut-sebut satu dari delapan calon menteri yang diminta KPK tak dipilih, karena menurut Ketua KPK Abraham Samad dalam waktu dekat akan jadi tersangka. Jika hal ini benar, tentu Jokowi berada dalam pusaran kepentingan yang membuatnya galau dan bisa salah dalam mengambil langkah. Akan tetapi, Jokowi memiliki hak penuh untuk memilih pembantunya. Dan tak ada satupun orang yang berhak mengatur Jokowi. Bukan Megawati, bukan cukong, bukan pula KPK. Jadi Jokowi, tentukan pilihanmu, sekarang! (fs) | ||
| Fahri Hamzah: Fraksinya Begini, Kasihan Jokowi Posted: 23 Oct 2014 03:21 AM PDT  Fahri yang juga Wakil Ketua DPR ini menyayangkan sikap tersebut, karena menurutnya sebenarnya Fraksi PDI Perjuangan Cs tinggal menyerahkan saja daftar nama tersebut. "Namanya ada di kantong mereka, tapi dia belum mau memberikan. Kalau mereka gak mau, dia berarti gak mau masuk sebagai anggota komisi dan AKD," kata Fahri usai memimpin Sidang Paripurna DPR yang membahas soal AKD DPR, Kamis (23/10), dilansir jppn. F-PDI Perjuangan Cs belum mau menyerahkan karena keinginan mereka duduk sebagai pimpinan di semua komisi dan AKD belum disetujui oleh fraksi-fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS. Bahkan KIH menyebut pimpinan DPR tidak bisa melanjutkan sidang karena fraksi yang menyerahkan nama belum quorum. "Memang ada dua pandangan soal quorum pemilihan pimpinan. Tapi bagi saya, kuorum fraksi itu bisa dipenuhi dengan 5 fraksi yang sudah menetapkan anggotanya di komisi dan AKD (sesuai tata tertib). Sisanya 5 fraksi dianggap tidak menetapkan anggotanya di komisi dan AKD," jelasnya. Pertimbangan ini disampaikan Fahri karena Sidang Paripurna DPR tiga hari lalu hanya menetapkan daftar nama 5 fraksi, karena FPDI Perjuangan cs tidak mau menyerahkan meskpun pimpinan sudah memberi waktu sesuai tatib selama 1×24 jam, tapi tidak dilakukan. "Kalau mau masuk (AKD) silakan setor nama, kalau masuk (nama-namanya) ke sekjen DPR, kita bikin paripurna. Kasihan Pak Jokowi, disuruh kerja tapi fraksinya (di DPR) begini," tandas Fahri. (jppn) | ||
| Para Penghuni Kapal Selam | Oleh: Cahyadi Takariawan Posted: 23 Oct 2014 04:50 AM PDT  Dulu saya pecinta teater N. Riantiarno atau Teater Koma, namun dimana mereka kini pentasnya? Dulu saya penggemar Teater Gandrik, dengan tampilan atraktif Butet Kertaredjasa, Heru Kesawamurti, Djaduk Feriyanto dan kawan-kawan. Namun tak terdengar lagi berita mereka. Demikian juga Zak Sorga dengan Teater Kanvas-nya yang pernah leliling Indonesia menjelang reformasi. Sudah tidak terdengar gegap gempintanya lagi. Pertunjukan teater semakin langka karena semakin digerus oleh budaya tontonan instan. Maka begitu mendengar berita Teater Kanvas mengadakan pentas lagi, saya segera menyambutnya. Walau pentas di Gedung Kesenian Jakarta, sementara saya tinggal di Yogyakarta, saya tetap bertekad menontonnya. Alhamdulillah saya berkesempatan mendapatkan kehormatan untuk menyaksikan pertunjukan itu. Sebuah pentas teater bertajuk Penghuni Kapal Selam digelar tanggal 21 - 23 Oktober 2014 di GKJ Jakarta Pusat. Saya bersama enam ikhwah ikut menyaksikannya tadi malam, Rabu 22 Oktober 2014 jam 20.00 hingga 22.30 wib. Gedung berkapasitas limaratusan penonton tampak penuh dan padat. Saya menonton bersama pak Muhammad Haris (wakil Walikota Salatiga), dan rombongan para trainer dari TrustCo Institute, ada mas Boedi Dewantoro, Setiaji HS, Endri N. Laksana, Amin Ak dan Listyo Nugroho. Dialog Ideologis dalam Pentas Teater  Zak Sorga memang luar biasa. Sebuah dialog yang sangat ideologis dan 'berat' mewarnai sepanjang durasi pertunjukan, namun ia tidak kehilangan selera humor yang tetap membuat penonton merasa segar. Dari kegelapan penjara bawah tanah kita diajak berkenalan dengan karakter para penghuninya. Dengan cepat penonton akrab dengan karakter yang diperkenalkan satu persatu. Di sana ada ustadz Abdul Ghofar, seorang aktivis dakwah senior yang teguh pendirian. Ia sedikit bicara namun menjadi orang yang paling ditakuti oleh para sipir dan tahanan lainnya. Di dalam penjara ia sangat rajin solat. Di sana ada Abdul Muthalib, seorang politikus tua yang stres berat karena dipenjara bertahun-tahun. Ia selalu menggedor-gedor pintu sel, sambil mengacungkan pisaunya dan berteriak-teriak ingin membunuh orang yang telah menangkapnya. Jerio adalah orator dan politisi yang ambisius, selalu bermimpi menjadi orang besar yang akan memimpin negeri. Yon adalah aktivis dakwah, dipenjara sejak muda, wajahnya bopeng akibat siksaan oleh para sipir. Kukuh adalah mahasiswa semester satu yang ditangkap aparat saat ikut demonstrasi. Ia separuh gila akibat siksaan saat diinterogasi, ia selalu ketakutan dan terus berlari-lari karena merasa dikejar-kejar oleh kopral. Pi'i adalah tukang es yang ditangkap aparat saat ia berjualan es di tengah keramaian demonstrasi. Prawoto adalah mantan perampok yang ingin bertobat, tapi malah diciduk dan dijebloskan dalam penjara. Sokle adalah tukang bengkel elektronik yang dipenjara karena tuduhan sebagai penggerak massa, kakinya lumpuh akibat siksaan. Ada pula si Kutu Buku, seorang tahanan yang pendiam dan misterius. Namun kita juga dikenalkan dengan sang Sipir, merasa berkuasa dan kuat dengan mengintimidasi para tahanan, namun dalam hati bertanya siapa yang terpenjara. Juga karakter Juru Runding yang berpenampilan perlente, pintar sekaligus licik. Membuat Pilihan Sikap  Ternyata naskah awalnya berjudul "Melawan Arus', sudah ditulis pada tahun 1999 sebagai respon atas kondisi sebuah negeri dimana tiran dan rezim berkuasa dengan semena-mena menindas rakyat. Di dalam penjara bawah tanah itu para tahanan berusaha memecahkan berbagai macam persoalan kehidupan yang amat sangat gelap tanpa kejelasan. Mereka banyak berdiskusi tentang pemikiran maupun ideologi masing-masing tahanan. Mulai dari pemikiran pedagang es sampai pemuka agama. Pentas Penghuni Kapal Selam berdurasi sekitar dua jam, secara umum enak untuk ditonton dan dinikmati. Permainan para aktor, tempo dan irama pertunjukan terjaga dengan baik dari awal sampai akhir. Sangat sedikit kesalahan pengucapan oleh para pemain. Kendati minim 'asesoris' panggung, namun justru mampu menampilkan kebekuan kehidupan bawah tanah yang sangat mengerikan. Pi'i tidak pernah bisa mengingat berapa lama mereka telah berada di dalamnya. Sokle bahkan tidak mengingat nama aslinya. Namun ustadz Abdul Ghofar selalu konsisten memegangi prinsip kebenaran. Juru runding dan sipir penjara tidak pernah mampu melunakkan pendiriannya. Semua yang dilakukan sipir tidak bisa mengubah cara pandang dan sikap sang ustadz. Sampailah kepada titik keputusasaan sipir. "Sebenarnya siapa yang dipenjara? Dia atau aku? Aku lelah karena tidak mampu mengalahkannya", ungkap sipir sembari menyatakan pengunduran dirinya dari tugas penjaga penjara. Kita diajak mengenal ketegaran ustadz Abdul Ghofar yang sangat menjaga ibadah selama di dalam penjara. Kita diajak mengenal kerapuhan politisi Jerio yang berusaha tampak tegar namun ternyata memiliki kepribadian sangat rapuh. Kita merasa kasihan dengan Kukuh. Mahasiswa semester satu ini tidak kuat menghadapi kerasnya siksaan sang kopral. Para penonton akan mudah mengingat dialog Kukuh dengan Kopral, bahkan menjadi salah satu ingatan yang dibawa pulang oleh penonton sampai di rumah. "Kasihani saya Pak. Saya baru semester satu. Banyak tugas kuliah saya. Kopral pasti punya adik juga kan? Apa? Adik kopral juga seorang kopral? Kakak kopral juga seorang kopral? Bapak kopral juga seorang kopral?" Mereka adalah orang-orang tidak bersalah yang dijebloskan ke dalam penjara tanpa kejelasan. Kita diajak merenung, bahwa penjara tidak selalu menjadi tempat orang-orang yang bersalah. Bahkan orang sebaik Abdul Ghofar pun masuk penjara. Rakyat kecil yang tidak mengerti politik seperti Pi'i dan Sokle juga masuk penjara. Lengkap sudah kekejaman rejim yang berkuasa di negeri itu. Namun akhirnya ketegaran ustadz Abdul Ghofar layak dijadikan pilihan sikap bagi kita semua. Semua orang harus memiliki pilihan sikap dalam menjalani kehidupan. Piihan apapun, itulah yang akan menentukan dan menunjukkan hati diri kita sesungguhnya. Zak Sorga sebagai sutradara mampu mengolah dialog secara apik dengan pesan-pesan yang mudah ditangkap. Pertunjukanenjadi sangat hidup karena didukung para pemain handal seperti Nursaid Saputra, Jimmy Johansyah, Uche Ismail, Bambang Wahyudi, Sapto Wibowo, Risdo Alaro, Ali Badri, Achmad Fadhilah, Andi Birulaut, Dwi Cahyadi, Pradono, dan Heri Purwoko. Sebuah Dakwah Melalui Pentas Teater  Sesungguhnyalah dakwah bisa dilaksanakan melalui berbagai macam jalur dan media. Salah satunya adalah melalui jalur seni budaya. Pesan-pesan dakwah bisa disampaikan secara jelas maupun secara simbolis melalui peran-peran teatrikal. Saya sangat berharap Teater Kanvas bisa terus eksis dalam pentas kebaikan. Mengajak masyarakat merenung dan berpikir tentang kehidupan, kebenaran namun juga tentang kegelisahan dan kegetiran. Pentas teater bisa menjadi kritik terhadap penguasa, bahkan bisa menjadi perlawanan terhadap kezaliman. Pentas teater juga bisa menjadi sarana otokritik bagi aktivis dakwah dan organisasi dakwah. Menggugah kesadaran dan semangat berbenah diri agar selalu istiqamah dan tegar di jalan dakwah. Kita nantikan pentas Penghuni Kapal Selam di berbagai kota lainnya. Kita nantikan pentas Teater Kanvas berikutnya. Juga kita nantikan pentas teater-teater lainnya yang mengusung nilai-nilai dakwah. Insyaallah akan menjadi semakin syumuliyah dengan kemunculan seni dan budaya dalam pentas dakwah. Di tengah kemacetan perjalanan Bidakara - Soekarno Hatta, 23 Oktober 2014 Cahyadi Takariawan | ||
| Cerita Petugas Dermaga Dibalik Batalnya Pengumuman Menteri Jokowi di Tanjung Priok Posted: 23 Oct 2014 02:47 AM PDT  Pembatalan pengumuman kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Terminal III, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014), menyisakan cerita tersendiri. Panggung megah yang dipersiapkan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II itu pun urung digunakan Jokowi. Bahkan, demi mempersiapkan panggung itu, salah seorang buruh di sana harus lembur. "Biasanya, saya kerja 12 jam sehari. Itu belum termasuk lembur. Sekarang, mau nggak mau panggung ini harus dibongkar. Pukul 11 malam akan ada kapal yang bersandar," kata Priantoro, seorang buruh di Pelabuhan Tanjung Priok seperti diwartakan Kompas. Panggung bagi Jokowi itu berada nyaris di bibir dermaga. Panjangnya sekitar 50 meter, sementara tingginya tak sampai 20 sentimeter. Semua permukaannya dilapisi karpet tipis berwarna ungu. Sepuluh meter dari depan panggung, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memasang tali pembatas. Para juru warta, baik cetak, online, maupun televisi diharuskan berdiri di belakang tali tersebut. Mereka sudah bersiap menyambut Jokowi sejak pukul 15.00 WIB. Awalnya, sang Presiden diagendakan tiba di lokasi tiga jam kemudian. Ia sedianya diharapkan mengumumkan kabinet pada malam ini di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun, acara tersebut batal. Batalnya pengumuman kabinet Jokowi ini bukan hanya mensia-siakan tenaga tapi juga menghamburkan uang ratusan juta rupiah. (Baca: Belum Apa-apa Jokowi Hamburkan Rp 700 Juta Akibat Batalnya Pengumuman Kabinet) | ||
| Hasil Tes Wawasan Kebangsaan Anak Jokowi di Bawah Standar Posted: 23 Oct 2014 02:29 AM PDT  Puteri kedua Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, hari ini mengikuti tes CPNS di Gedung Bakorwil II Surakarta, Kamis, 23 Oktober 2014. Melihat hasil tes CPNS dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT), Kahiyang Ayu hanya mendapatkan nilai 300. Berdasarkan pantauan VIVAnews, hasil tes CPNS menggunakan CAT sudah bisa dilihat usai tes berakhir. Dari deretan hasil tes CPNS itu, Kahiyang Ayu mendapatkan nilai 300. Kahiyang Ayu yang memiliki nomor peserta 337205600491005 berada di peringkat 105 dari 196 peserta yang mengikuti tes sesi tiga pada hari Kamis ini untuk formasi Pemeriksa Pertama. Nilai 300 poin itu terdiri dari 50 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), nilai 95 untuk tes inteligensi umum (TIU) dan 155 untuk nilai tes karakteristik pribadi (TKP). Berdasarkan dari ketiga nilai itu, nilai tes wawasan kebangsaan Kahiyang kurang bagus. Apakah puteri Jokowi ini akan gagal? Menurut Lancer Naibaho, Sekretaris Pelaksana Tes CPNS Pemkot Solo mengungkapkan lolos atas tidak tergantung nilai yang didapat dan juga nilai peserta lainnya. "Belum tahu lolos atau tidak. Karena juga melihat nilai Kahiyang dan nilai peserta lain. Yang jelas semua yang menentukan adalah Panselnas, " katanya. Jika merujuk pada aturan Panselnas tentang kelolosan peserta CPNS maka nilai Kahiyang Ayu kurang memenuhi passing grade. Passing grade yang ditetapkan Panselnas adalah 70 poin untuk tes wawasan kebangsaan (TWK), nilai 75 untuk tes intelegensi umum (TIU) dan 126 poin untuk tes karakteristik pribadi (TKP). Sementara nilai tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diperoleh Kahiyang Ayu adalah 50 poin. *sumber: VIVAnews. | ||
| Inilah Calon Menteri Jokowi yang Disinyalir Bermasalah Posted: 23 Oct 2014 02:15 AM PDT  Keingintahuan publik tentang siapa saja yang bakal duduk sebagai menteri bisa dipahami. Buat sebagian besar rakyat bawah, bisa jadi hal ini tidak penting betul. Tapi buat pengusaha, tentu amat berarti. Dan, bagi para aktivis yang sudah berkeringat mengantarkan Jokowi ke Istana, soal ini menjadi lebih penting lagi. Pasalnya, sekali Jokowi salah menempatkan orang, maka bencana kembali menerjang Indonesia. Ya, para aktivis itu benar-benar cemas, jangan sampai kabinet, khususnya tim ekonomi, bakal diisi figur-figur pengabdi sekaligus pejuang neolib. Beberapa nama yang mendapat sorotan kencang di antaranya adalah Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Kuntoro Mangkusubroto. Di luar mereka ada sejumlah nama lain yang juga kerap disebut sebagai agen neolib. Mereka di antaranya Darmin Nasution dan Chairul Tanjung. Awalnya, Jokowi akan mengumumkannya pada Rabu, 22 Oktober 2014. 'Kepastian' pengumuman susunan kabinet itu 'datang' langsung dari Jokowi. Namun, seperti yang sudah diketahui, Jokowi membatalkan pengumuman tersebut. Sumber di lingkaran dalam Jokowi mengatakan, Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, terlempar keluar dari calon menteri. Padahal, sesaat setelah Jokowi mengucapkan sumpahnya, Puan Maharani kepada wartawan masih memastikan, bahwa nama SMI masih ada dalam daftar calon menteri. Ani juga menjadi salah satu nama yang disodorkan Jokowi ke KPK dan PPATK untuk ditelusuri integritasnya. Kalau sumber lingkaran dalam Jokowi itu benar, tentu saja ini menjadi kabar gembira yang amat melegakan para pejuang ekonomi konstitusi. Maklum, penolakan Ani karena reputasinya sebagai pengabdi dan pejuang neolib termasuk yang paling kencang disuarakan. Dari dalam juga merembes informasi berharga lain. Darmin Nasution, mantan Gubernur BI dan Dirjen Pajak itu, juga terlempar. Sekali lagi, jika kabar ini benar, maka lagi-lagi sangat melegakan. Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro menyebut Darmin sebagai mafia pajak berkategori big fish. Darmin dituding terlibat dalam sejumlah kasus pajak. Bahkan Sasmito menilai kasus penggelapan pajak di era Darmin jauh lebih besar dari megaskandal Centurygate yang 'hanya' senilai Rp6,7 triliun. Pajak yang digelapkan di era Darmin kira-kira setara dengan 10x nilai dana talangan yang dikucurkan pada Bank Century. Darmin pernah dilaporkan ke KPK dalam kasus-kasus itu. Namun di tengah ketidakpastian informasi seperti sekarang, juga berhembus kabar bahwa Kuntoro bakal didapuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nomenklatur kementerian ini, konon, akan diubah. Tapi, yang merisaukan, muncul nama Kuntoro sebagai kandidat kuat. Bocoran ini benar-benar membuat cemas. Pasalnya, rekam jejak Kuntoro sejauh ini biasa-biasa saja, jauh dari cemerlang. Padahal, karirnya di pemerintahan terbilang panjang dan cukup lengkap. Dia pernah menjadi Dirjen Pertambangan Umum (1993-1997), dua kali Menteri Pertambangan, yaitu pada Kabinet Pembangunan VII (1998) dan di Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), Direktur Utama PLN (2000), serta Kepala Badan Pelaksana – Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh- Nias (2005). Tapi, yang membuat para pejuang ekonomi kerakyatan berbasis konstitusi ini cemas adalah rekam jejak Kuntoro yang sarat dengan perannya sebagai antek kepentingan asing. Sekadar mengingatkan saja, Kuntoro adalah tokoh penting di balik UU No. 22/2001 tentang Migas yang sangat menguntungkan asing dan sangat merugikan Indonesia. Bukan itu saja, lewat Kuntoro pula USAID masuk, bahkan mengucurkan dolar demi suksesnya pembahasan RUU yang draft-nya mereka buatkan. Kisah pengkhianatan anak bangsa kepada bangsanya sendiri ini masih dapat ditemukan dalam arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta. Pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID dalam apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi. Lewat dokumen itu sangat jelas peran yang dimainkan Kuntoro pada awal 1999. Saat itu, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dia minta bantuan USAID mereview sebuah draft RUU Migas. USAID menyambut positif undangan itu dan selanjutnya bersama pemerintah Indonesia menandatangani Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun sekaligus mengucurkan bantuan US$20 juta. Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra menyebut Kuntoro pernah terkena masalah hukum. Saat menjadi Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Kepulauan Nias, dia diketahui menarik dana APBN sebesar Rp2,21 triliun dengan cacat hukum. Dana itu dikelolanya melalui mekanisme di luar anggaran (off-budget). Nama lain yang tiba-tiba muncul adalah Chairul Tanjung alias CT. Bos kelompok bisnis CT Corp yang menjadi Menko Perekonomian di ujung pemerintahan SBY. Munculnya CT sebagai kandidat menteri, disinyalir merupakan hasil kompromi Jokowi-Koalisi Merah Putih (KMP). Dugaan itu seperti menemukan kebenarannya setelah CT Selasa sore, 21 Oktober 2014 datang ke Istana Merdeka memenuhi panggilan Jokowi. Chairul disebut-sebut akan diplot jadi menteri bidang ekonomi. Jika kabar ini benar, tentu saja sangat disayangkan. Seharusnya Jokowi tidak buru-buru memilih Chairul sebagai menteri. Menempatkan CT di kabinet justru bakal mengganggu dan membebani pemerintahan. Paling tidak, sebagai pengusaha potensi terjadinya conflict of interest sangat tinggi. Lagi pula, satu hal yang harus dicatat, selama menjadi Menko Perekonomian di kabinet SBY- Boediono, prestasinya biasa-biasa saja. Dia sepi dari prestasi. Tidak ada kebijakan yang terobosan berarti yang ditelurkannya. Terlepas dari itu semua, satu hal yang harus dilakukan Jokowi dalam menyusun kabinetnya. Dia harus terus menggenggam kepercayaan rakyat yang begitu besar dengan erat. Apa yang ditunjukkan rakyat sepanjang 20 Oktober 2014 kemarin, adalah bukti nyata besarnya dukungan sekaligus harapan rakyat kepadanya. Itulah sebabnya dia harus berkoalisi dengan rakyat. Jokowi tidak boleh berkoalisi dengan elit. Caranya, pilihlah orang-orang yang tidak menjadi pelayan kepentingan asing. Menteri-menterinya harus punya kemampuan dalam memahami dan memecahkan masalah. Jokowi memerlukan menteri-menteri yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, mereka tidak akan menjadikan jabatannya untuk mengamankan kepentingan diri dan para majikannya. (ed/fs) | ||
| Relawan Jokowi Ancam Membalik Dukungan Jadi Perlawanan Posted: 23 Oct 2014 02:11 AM PDT  Menteri-menteri dalam kabinet nanti utamanya harus bersih dari perbuatan tercela, pekerja keras, memihak rakyat, benar-benar profesional, dan bukan politisi busuk. Hal itu dikatakan Koordinator Forum Relawan Pemenangan Jokowi-JK, Sukmadji Indro Tjahyono, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, (21/10), dilansir rmol. Hal itu memang tugas berat bagi Jokowi-JK, yang dari awal sesumbar untuk membentuk kabinet ahli, kabinet karya, atau zaken kabinet. Padahal kenyataannya pembentukan kabinet yang berlangsung selama ini juga memasukkan tokoh-tokoh partai politik yang mendukung, atau bahkan yang sebelumnya jelas-jelas sebagai "lawan politik" Jokowi-JK. "Mengharap profesionalisme dari tokoh-tokoh partai politik seperti menegakkan benang basah, karena mereka jelas-jelas akan mengusung misi kepentingan partainya," ujar Indro, sapaan akrabnya. Belum juga habis kekecewaan tentang gagalnya pembentukan kabinet ahli, Jokowi ternyata juga "ramah" terhadap beberapa orang yang ditengarai sebagai jaringan mafia yang membegal perekonomian negara. Kekecewaan juga bertambah ketika muncul banyak susunan kabinet spekulatif yang memasukkan orang-orang yang dibenci dan menjadi musuh rakyat. Termasuk para selebritas dan orang-orang yang tidak ikut serta berjuang dalam memenangkan Jokowi-JK. Mungkin saja karena relawan umumnya adalah para loyalis, anomali-anomali dalam penyusunan kabinet tersebut ditolerir terus. Hal ini juga karena menghargai hak prerogatif presiden dalam menyusun kabinet. Namun dia memastikan jika hak prerogatif presiden tersebut menegasikan harapan rakyat, khususnya para relawan yang selama ini dengan jerih payah berjuang memenangkan Jokowi-JK, maka kabinet yang disusun oleh presiden sangat berpotensi menjadi anti klimak bagi hubungan presiden dengan para relawan. "Ibaratnya mengubah euforia menjadi satu tragedi. Sikap relawan bisa saja berbalik menjadi pihak yang tidak lagi suportif terhadap pemerintahan saat ini," lanjut Indro. "Barangkali para relawan tidak akan memberi reaksi yang bersifat frontal begitu kabinet diumumkan. Tetapi setelah 100 hari kerja, keadaan bisa saja berbalik 180 derajat,' tegas koordinator People Power Front for Democracy itu. [ald/rmol] | ||
| 2 Posisi Prestisius Untuk "Jenderal" Dibelakang Jokowi Posted: 23 Oct 2014 01:55 AM PDT  Yang sudah deal menarik juga ya latar belakangnya: - Andi Widjayanto Jubir Presiden, anaknya jendral kontroversial Theo Syafei. Tau kan latar hitamnya sang jendral kalau belum ya tanya mas Gugel. - Mayjen Andika Perkasa (kemarin lusa masih Brigjen), sebagai Komandan Paspampres. Beliau menantu dari Jendral yang sangat kontroversial, dan ditengarai sebagai Godfather dari jendral yang bersebrangan dengan Prabowo. Dua posisi itu terlihat kalah elit dari posisi Mentri, tapi buat saya posisi itulah yang paling prestisius untuk para pemain belakang layar. Mr. President kemanapun pergi pasti mreka ada walaupun tamu minta pertemuan 4 mata, minimal Komandan Paspamres menemani. Jadi sang Godfather bisa memainkan peran Proxing dan whispering dengan lancar. Sudah lihat di TV, kemarin Jendral (Purn) AM Hendropriyono di istana bilang dia ndak minat jadi mentri? Tapi di saat bersamaan sang menantu fix jadi Danpaspampres. (Deny Rahmad) | ||
| Posted: 23 Oct 2014 01:30 AM PDT  "Karena data ini langsung ke pimpinan, tidak melewati struktural jadi benar-benar steril dan penanganannya sangat terbatas," ujar Johan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014. Johan mengatakan, ketika proses penyampainnya pun langsung diterima Presiden Joko Widodo, tidak melalui tim transisi. "Jadi, benar-benar antara pimpinan KPK dengan Presiden Jokowi. Tentu ada diskusi yang kemudian muncul pernyataan-pernyataaan yang berdampak pada pro-kontra," kata Johan. Pada kesempatan ini, Johan pun tak segan mengatakan, langkah yang dilakukan Jokowi dalam menelusuri jejak calon pembantunya ini, perlu diapresiasi. "Seorang Presiden mau memilih menterinya kemudian ia menghimpun informasi track record dari calon-calon menteri yang akan diangkat jadi menterinya. Saya kira bukan hanya dari KPK tapi dari yang lain. Dulu belum pernah dilakukan, saya rasa baik untuk jadi tradisi baru," tutup Johan Seperti diketahui sebelumnya, Andi Widjajanto, salah seorang anggota Tim Transisi mengancam pihak-pihak yang membocorkan informasi mengenai nama-nama usulan menteri yang merupakan terduga pelaku tindak korupsi. Pernyataan Andi yang kemudian dibantah keras Indra J. Piliang, sempat menuai keriuhan di media sosial Twitter kemarin, Rabu, 22 Oktober 2014. (fs) | ||
| Jokowi Tempatkan KPK Sebagai Lembaga Tertinggi Negara, UUD Harus Diamandemen Posted: 23 Oct 2014 12:45 AM PDT  Walaupun, awalnya Abraham mengaku, bahwa KPK menghargai hak preogratif Jokowi sebagai presiden. Namun, ketika dicecar media, pimpinan lembaga anti korupsi ini malah mengucapkan bahwa calon menteri yang ditandai dengan warna merah ataupun kuning, tidak dipilih sebagai menteri. "Jadi, antara merah dan kuning itu sama. Tidak ada yang boleh jadi menteri," kata Abraham di kantornya, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014. Abraham pun mengumpamakan, nama yang diberi tanda merah atau kuning tersebut tak lama lagi akan diproses oleh KPK terkait kasus hukum. "Itu kan perumpamaan. Saya bilang, kalau yang merah bisa setahun, yang kuning bisa dua tahun. Begitu pula sebaliknya, yang merah bisa sehari, yang kuning bisa dua hari. Itu kan perumpamaan," cetus Abraham. Dirinya pun menyebutkan, bahwa KPK adalah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi. "KPK itu lembaga independen yang tugasnya memberantas korupsi," tuturnya. Sebelumnya, Abraham yang didamping Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi mengucapkan, bahwa pihaknya menghargai hak preogratif Presiden dalam memilik pembantunya. "Kita menghargai hak prerogatif presiden. Oleh karena itu kita tidak usah dulu berandai-andai. Kita lihat perkembangannya lebih lanjut agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa kedepan kan gitu," jelasnya. Padahal, berdasarkan sistem kedudukan dalam tatanan negara, KPK berada dibawah Presiden. Melihat fenomena tersebut, Ahli Hukum Pidana Chairul Huda menyarankan agar Undang-Undang Dasar (UUD) kembali di amandemen. "Untuk diubah bahwa KPK adalah lembaga tertinggi negara," jelasnya. Huda juga menyalahkan Jokowi yang meminta rekomendasi pada KPK. Sebab, hal itu tidaklah diatur dalam peraturan perundang- undangan. "Dan negara kita itu adalah negara hukum," jelasnya. Prof. Romli Atmasasmita menilai, sikap KPK yang mau menerima permintaan Jokowi memeriksa calon menteri, jelas salah dan melanggar UU KPK. "Saya juga kecewa sikap KPK kok mau-mauan menerima tugas yang bukan wewenang KPK. Baca lagi yang teliti dan cerdas pasal 6 UU KPK," demikian ungkap Prof. Romli, Rabu, 22 Oktober 2014. Abraham Samad dan KPK memang semakin aneh. Memilih Menteri adalah hak prerogatif Presiden, jadi tak semestinya Abraham memaksa Jokowi harus nurut pada rekomendasi KPK. Ketimbang sekedar memberi tanda pada CV calon menteri, seharusnya KPK langsung mengambil tindakan tegas seperti menetapkan status tersangka pada calon menteri Jokowi yang terkait kasus korupsi. (fs) | ||
| Inilah Dua Kebijakan Jokowi yang Dinanti Publik Posted: 23 Oct 2014 12:00 AM PDT  Jika harga BBM dinaikkan, diperkirakan Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, menjadi delapan persen, dari 7,5 persen saat ini, untuk meredam inflasi, kata Ekonom senior Bank Standard Chartered Fauzi Ichsan di Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014. "Penghematan dari naikkan BBM itu bisa dialokasikan ke belanja infrastruktur yang sangat dinanti investor," ujar Ichsan. Sedangkan, pengkajian ulang larangan ekspor konsentrat, ujar Fauzi, karena sepanjang 2014, larangan itu telah membuat defisit neraca transaksi berjalan semakin melebar. Pada kuartal II, defisit transaksi berjalan mencapai 4,27 persen dari Produk Domestik Bruto. Menurut dia, setelah larangan ekspor bahan mentah itu diberlakukan pada awal 2014, telah terjadi penurunan ekspor enam miliar dollar AS. Jika kebijakan itu "dilunakkan", kata Fauzi, ditambah pengurangan subsidi energi, defisit neraca transaksi berjalan yang, menurut dia, sebesar 25 miliar dollar AS pada tahun ini dapat turun menjadi 15 miliar dollar AS, pada semester II 2015. "Itu memang pil pahit, tapi memang dampaknya akan mulai terasa pada semester II 2015," ujarnya. Mengenai sisi fiskal, Fauzi meyakini, jika Jokowi menaikkan harga BBM dengan rentang Rp 3000, penghematan anggarannya dapat dialokasikan ke belanja modal untuk sektor produktif di 2015. Fauzi menjelaskan, kebijakan soal subsidi BBM dan larangan ekspor, --yang akan diantisipasi dengan kebijakan suku bunga--, sangat penting untuk memelihara kepercayaan pasar, terutama menghadapi normalisasi ekonomi Amerika Serikat. Kebijakan normalisasi sudah dimulai dengan penghentian stimulus yang digelontorkan AS. Selanjutnya, pada kuartal II 2015, Bank Sentral AS, The Fed, diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan, dari 0,25 persen hingga 1 persen, sehingga ada potensi pembalikkan arus modal dari Indonesia. Dua kebijakan Jokowi yang diharapkan pasar itu, diharapkan dapat memelihara kepercayaan investor, sehingga pembalikkan modal tidak terlalu besar. Selain itu, dampaknya adalah stabilitas ekonomi yang kuat karena secara fundamental, ekonomi Indonesia semakin baik dengan perbaikan ruang fiskal dan neraca transaksi berjalan. Dengan kenaikan BBM, dan pengetatan likuiditas oleh BI, pertumbuhan ekonomi memang akan melambat pada semester I 2015, atau hanya mencapai lima persen. Namun, dampak positif kebijakan Jokowi tersebut akan terasa di semester II 2015. "Pertumbuhan ekonomi akan mulai ekspansif di semester II," tutup Ichsan. (fs) | ||
| 7 Hal yang Membuat Jokowi Tunda Pengumuman Kabinet Posted: 22 Oct 2014 11:00 PM PDT  Kenyataannya, hingga hari ini belum ada kepastian mengenai pengumuman tersebut. Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima Indonesia), Ray Rangkuti, memahami kesulitan Jokowi. Sebab, setidaknya ada enam sumber yang mesti diperhatikannya. Pertama, Tim Transisi yang sejak awal memposisikan diri sebagai tim pemasuk info kepada Jokowi. Dua, PDI Perjuangan sendiri khususnya pertimbangan dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Tiga, dari partai-partai koalisinya yang tentu mendorong kader-kader terbaik mereka. Empat, Jokowi juga menerima masukan dari masyarakat umum. Lima, sedikit banyak faktor Jusuf Kalla pun harus diperhatikan. Dan enam, terakhir, Jokowi menerima masukan dari KPK dan PPATK khususnya terkait data-data kekayaan calon menteri. "Enam sumber ini belum disertai keinginan dan pertimbangan dirinya sendiri. Jadi dapat disebutkan ada tujuh sumber. Dari tujuh sumber ini tentu akan banyak nama-nama yang disodorkan. Khususnya pada posisi kementerian strategis. Yakni kementerian yang berkaitan ekonomi dan berhubungan langsung pelayanan masyarakat," terang Ray. Hal ini membuat Jokowi perlu sangat berhati-hati dalam menentukan isi kabinetnya. (fs) | ||
| Pengumuman yang Gagal Itu Menelan Biaya 500-700 Juta Posted: 22 Oct 2014 10:30 PM PDT
Pasalnya, selain dinilai lambat, acara yang batal itu menelan biaya terlalu banyak. "Total menghabiskan biaya Rp 500-700 juta," ujar seorang staff International Port Corporation (IPC) . Biaya itu, berasal dari dana IPC bukan dari sekretariat negara. Biaya tersebut, diungkap termasuk biaya untuk menjamu ratusan jurnalis dalam dan luar negeri yang telah menunggu sejak pukul 16.00 kemarin, Rabu, 22 Oktober 2014. Biaya pengumuman yang menelan ratusan juta dan tidak dikeluarkan dari kocek Sekretariat Negara memicu pertanyaan dari beberapa kalangan. Jopi, seorang karyawan bank swasta menyatakan kecewa atas pemerintahan Jokowi yang dinilai mempermainkan perasaan rakyat. "Kalau bener berita yang dimuat Tempo, saya kecewa berat. Itu namanya mempemainkan perasaan rakyat dan menghabiskan dana dari sumber yang nggak semestinya," ungkap pria yang mengaku memilih Jokowi ketika pilpres kemarin. Agung, seorang jurnalis yang juga hadir di Tanjung Priok menyatakan, persiapan yang dilakukan oleh IPC tak main-main. Semua sangat rapi dan nampak dipersiapkan dengan matang. "Persiapannya jempolan. Biaya (persiapannya) pasti gede," cetus Agung. Biaya yang dikeluarkan oleh IPC disinyalir ada kaitannya dengan desas desus penunjukkan Direktur Pelindo II, Richard Joost Lino sebagai Calon menteri Jokowi. "Kalau gak ada kaitannya (dengan RJ Lino), ngapain Pelindo susah-susah rogoh kocek?", ujar Nisa, seorang jurnalis dari sebuah media online lokal. (fs) | ||
| [Tunda Umumkan Kabinet] Pers Asing : Tindakan Jokowi Tak Terampuni! Posted: 22 Oct 2014 10:00 PM PDT  Podium ini terletak di Terminal III, Dermaga 302, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Jokowi secara mendadak tanpa alasan yang jelas, membatalkan pengumuman menteri yang sudah dipersiapkan di Pelabuhan Tanjung Priok. Para jurnalis dalam dan luar negeri yang telah bersiap sejak pukul 16.00 di tempat itu setia menunggu kehadiran Jokowi untuk mengumumkan susunan kabinetnya. Kabar yang diterima para jurnalis, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinetnya sekitar pukul 19.00 atau 20.00 WIB. Sempat beredar kabar juga, ketika maghrib, Jokowi sudah berada di lokasi dan sedang menunaikan shalat maghrib di Masjid Al - Ikhlas, kantor PT Pelindo. Persiapan di lokasi pengumuman sudah mulai dilakukan. Para petugas Paspampres sudah berjaga-jaga. Lokasi pengumuman kabinet ini telah disiapkan dengan matang karena sudah tersedia tiga tenda ruang VIP untuk para tamu. Satu tenda di antaranya cukup besar bisa menampung ratusan orang. Sedangkan di sudut meja tersedia 22 laptop yang bisa digunakan para awak media melakukan tugas jurnalistik. Sementara itu, dua tenda lagi berukuran kecil hanya bisa menampung kurang lebih 20 orang. Di dekat tenda itu sudah ada penjagaan ketat dari Paspampres, lengkap dengan detektor metal. Di lokasi, telah disiapkan 33 helm proyek warna merah yang kemungkinan akan dipakai para menteri Jokowi saat pengumuman. Sejumlah lampu sorot besar warna kuning dan putih sudah mulai ditembakkan ke arah tempat acara dekat kapal Mabhuhay. Namun, tiba-tiba muncul pengumuman datang dari Biro Pers Istana Negara bahwa Jokowi membatalkan niatnya untuk datang ke lokasi pengumuman dengan alasan yang tidak jelas. "Berhubung Pak Jokowi batal ke sini, kita balik ke istana," ujar salah satu staf Biro Kepresidenan. Pengumuman ini disambut amarah ratusan jurnalis yang menanti dengan sabar di lokasi. Benjamin Bland, koresponden Financial Times untuk Indonesia mengatakan seseorang harus memberikan 'Jokowi Widodo award' untuk para jurnalis yang telah menunjukkan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penundaan ekstrem. Ungkapan itu tak berlebihan. Jokowi yang selama ini dianggap anak emas media, seseorang yang dipoles habis-habisan oleh media, tiba-tiba mempermainkan kesabaran para jurnalis. Bland menuliskan, beberapa ratus jurnalis yang awalnya diminta berkumpul di pelabuhan, yang berada jauh dari pusat kota, untuk mendengarkan pengumuman kabinet Jokowi, kini diminta pulang. Senada dengan Bland, Kepala Biro Jakarta Bloomberg media, Neil R Chaterjee menuliskan, Jokowi akan berhenti menjadi media darling jika mengecewakan jurnalis terus dilakukan. Seorang jurnalis asing bahkan mengumpat dengan kasar, bahwa 'pertunjukan' yang dilakukan Jokowi, tak terampuni. Pasalnya, selain memakan biaya besar, Jokowi sudah membuat rakyat Indonesia dan dunia menanti tanpa kepastian. Apapun alasannya, sikap Jokowi menunda pengumuman susunan kabinet telah mencoreng kepercayaan rakyat serta membuat dunia internasional mencatat Jokowi belum layak menjadi seorang Presiden. (fs) | ||
| Jokowi Jangan Kebanyakan Drama Posted: 22 Oct 2014 09:01 PM PDT  Hal ini terkait pembatalan pengumuman nama-nama menteri kabinet Jokowi-JK kemarin. Ditambah, pengumuman itu direncanakan dilakukan di Terminal III, Dermaga 303, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Jokowi jangan banyak drama. Seluruh negara di dunia mengumumkan kabinetnya di Istana Negara," kata Tjipta dalam wawancara di TV One pagi ini (Kamis, 23/10). Ia menilai Jokowi kesulitan sendiri menyusun kabinetnya. Jokowi dianggap terlalu banyak melibatkan pihak-pihak yang tidak ada urusannya. Selain itu Jokowi juga terjerat oleh pernyataannya sendiri di awal masa kampanye pilpres lalu, dimana ia mengatakan koalisinya dibangun dengan hati dan tanpa bagi-bagi kursi. Meski Jokowi memiliki tenggat waktu 14 hari sejak pelantikan untuk menyusun kabinet sesuai amanat UU 39/2008. Namun Jokowi diharapkan dapat mengumumkan nama-nama menteri secepatnya. "Makin lama diumumkan, trust (kepercayaan) kepada Jokowi makin melorot. Rakyat dan pasar sudah menunggu," demikian Tjipta Lesmana seperti dilansir RMOL. (pm) | ||
| "GONJANG GANJING DIBALIK BATALNYA PENGUMUMAN ABDI DALEM" by @ragilnugroho1 Posted: 22 Oct 2014 08:41 PM PDT saya twitkan gonjang ganjing KURAP dan Kandang Kerbau setelah pengumuman dari Komisi Cap Kapak  2 Jangan tanya biayanya dari mana, apakah dari kerajaan atau dari bohir, karena dua-duanya salah. 3 Kalo dari kerajaan, berarti kerajaan sudah keluar uang untuk kegiatan hura-hura yang batal. 4 Sodara sodari bisa angkat isu ini, tapi siap-siap kamu dibully rame-rame oleh KURAP yang menabikan Damarwulan. 5 Pengumuman susunan abdi dalem mestinya bisa dilakukan di istana, tapi mengapa harus bikin acara genit segala? 6 Apakah agar Geng KURAP kembali dapat proyek event organizer? 8 Jika motifnya itu, bikin saja pesta terus-terusan. Toh segenap pendukung Damarwulan hobi berpesta. Goyang terus, Mang. 9 Sjk pengumuman hitung sekejap yg mmnagknx dlm PILBIRU, tercatat sdh blasan kali pesta dilakukan Damarwulan. Baik di dalam/ di luar ruangan 10 Setelah ada pesta di Monumen Lingga Emas pun, masih ada pesta tertutup bersama JASMEWEK dkk di istana. 11 Yang tercatat besar, memang pesta terakhir di Monumen Lingga Emas, tapi sebelumx jg sudah pernah ada pesta serupa di Monumen Lingga Emas, lagi-lagi dengan menonjolkan grup dangdut Sulink. 12 Grup Sulink ini kemana-mana membawa nama Damarwulan, dan Damarwulan kemana-mana juga nebeng ketenaran Sulink. 13 Ini merupakan hubungan mengangkang n menusuk. Kenapa? Krn Sulink sudah tidak laku. 14 Sejak sebelum Damarwulan jadi Adipati, Sulink sudah kesulitan ijin pentas lantaran sering ada kericuhan saat ia manggung. 15 Saat pesta di Monumen Lingga Emas itu, misalnya, ada petugas jagabaya kerajaan kena tusuk pemuda mabok. 16 Dulu Sulink sempat pengen menggugat ke Mahkamah Kalkulator agar wewenang kasih ijin tidak dimonopoli petugas jagabaya. 17 Tapi gugatan itu dicabut setelah dirayu Damarwulan. 18 Damarwulan menjanjikan Sulink untuk membantu setiap ijin, juga membantu dapat job, jika Damarwulan dibantu kampanye jadi Adipati. 19 Dan benar, setelah Damarwulan jadi Adipati Kebun Suruh, Sulink dapat job manggung. 20 Dinas Sapu Jalan di Kadipaten juga menjadikan Sulink jadi model klip. 21 Sulink harus mencari cara tetep eksis. Secara musik, mereka memang sudah tidak berkembang. 22 Lagu-lagunya makin jelek. Ini tentu berbeda saat mereka masih diperkuat musisi-musisi lama yang keluar. 23 Musisi2 bekas Sulink itu sekarang berkibar2 krn ketrampilan musiknya bagus, dan jadi pengusaha permusikan yang sukses. 24 Sementara Sulink, masih mengandalkan diri dari tanggapan panggung. Sialnya, karakter penonton Sulink ini sukanya gratisan. 25 Karena itu, kerjasama saling menguntungkan dengan Damarwulan merupakan langkah jitu. 26 Setiap kampanye dan pesta Damarwulan, selalu ada Sulink. Tentu honor manggung datang dari bohir. Damarwulan tak perlu repot. 27 Dan setelah Damarwulan berkuasa, dengan mudah Damarwulan bisa perintahkan seluruh kantor abdi dalem dan perusahaan yang dimiliki kerajaan untuk nanggap Sulink saat ulang tahun atau hari besar. 28 Jika ada 200 institusi di bawah kerajaan berbujet gede dan 150 kelompok usaha bohir yang dekat Damarwulan, maka bisa saja sekali sehari Sulink manggung (kalo kuat sih). 29 Di pesta yang terakhir, selain Sulink juga ada grup musik barat Rahwana. Grup ini menyerahkan sebingkai foto untuk Damarwulan. 30 Jangan tanya apakah foto ini diserahkan ke Komisi Cap Kapak karena PILBIRU sudah selesai. 31 Kalo sodara sodari ngeyel, maka Panjul dan Linu siap-siap membullymu. 32 Kembali ke Damarwulan yang membatalkan penampilannya di panggung Tanjung Porok, kira2 apa yang terjadi? 33 Menurut penuturan Ki Adem, paranormal Damarwulan, raja lagi galau berat. 34 Ia sampai minta kerokan istrinya, yang segera mengeluarkan koin dolar dari tas merek Herpes buatan negeri Perencong. 35 "Wah untung tas ini sdh nggak km pakai lagi. Dulu kt kecolongan, saat km dipotret wrtawan pakai tas ini. Kita diserang oleh lawan politik," 35B ujar Damarwulan sambil meringis punggungnya dikerok. 36 "Ah serangan gitu aja paling kan sebentar mas. Geng KURAP, JASMEWEK dan sejenisnya kan siap membelamu jika diserang2 gitu. 36B Lagian kamu bilang ini bikinan negeri panda juga mereka percaya mas, karena kamu memang hobi produk sana," kata Dhenok Dheblong, istrix. 37 "Iya tapi nanti kita dikira punya duit banyak. Itu yang kurang bagus buat citraku. 37B Aku kan bilang dimana2 sebagai anak miskin dari bantaran kali," lanjut Damarwulan. 38 "Ya dikira punya duit juga nggak apa-apa mas. Emangnya anak kita sekolah di luar negeri itu nggak pakai duit? 38B Kalo membohongi orang yang cerdas dikit ah, ntar mereka bisa nggak percaya lho," goda istrinya. 39 "Itu semua kan atas saran konsultan PR nok. Aku cm ikut saja. Makanya km jg hrs rajin ikut blusukan supaya citra kere kita tetap terjaga. 39B Sekali2 kamu makan bakso di pasar Blok Eng atau jajan sekoteng di terminal Kali Sered supaya heboh," pinta Damarwulan. 40 Memang, segala tingkah laku Damarwulan dilandasi semangat pencitraan. Tujuanya, memunculkan rasa iba dari penduduk. 40 Karena itulah, pengkritik Damarwulan sering bikin hesteg #ibakita 41 Dan kita juga iba ketika Damarwulan galau berat lantaran Maknyak marah ketika ia menolak calon abdi dalem yang disodorkan Maknyak. 42 Ini baru pertama kali Damarwulan menang angin karena posisinya sudah jadi raja. 43 Sebelumnya, ia selalu membungkuk dan cium tangan saat ketemu Maknyak. 44 Damarwulan sudah lama menyusun rencana untuk brkuasa dengan cara 'memangku' Maknyak, lalu setelah berkuasa lari dari bayang2 Kanjeng Mami 45 Hampir semua bawahan yang sukses jadi raja Jawa, selalu menggunakan taktik 'memangku'. 46 Menghamba, menunduk, menjilat bekas dudukan atasannya, mencium tangan, tapi pada akhirnya menusuk dari belakang jika saatnya tepat. 47 Saat ini Damarwulan pun punya kartu yang kuat untuk menghabisi Maknyak, Batara Kala, dan Cak Kardus sekaligus. 48 Nama-nama calon abdi dalem dari Maknyak dan Batara Kala yang diberi warna darah oleh Komisi Cap Kapak, jika ditelusuri lebih jauh, mungkin juga bisa nyangkut ke Maknyak dan Batara. 49 Karena nggak mungkin orang punya uang y sedekat n sepercaya itu tak pernah punya hubungan setor menyetor dengan Maknyak/Batara. 50 Karena itulah, tindakan Maknyak sekarang ini paling banter marah, manggil orang2nya yang dekat Damarwulan, 50B untuk menunjukkan bahwa dia bisa lebih berkuasa dari Damarwulan. 51 Tapi Damarwulan lebih percaya dengan keberadaan kodok-kodoknya di istana. 52 Damar gerombolan paranormal yang dipasang di setiap pojok istana yang mengamankan secara mistik. Mrk sebelumnya berkumpul di Gang Arab. 53 Ia juga percaya dengan janji Geng Mbah Bens dan kader2 Taksebul di intelijen yang bakal mengamankannya secara riil. 54. Damarwulan jg punya Gank Tujuh, kawan2nya sewaktu masih srgam putih biru. Gank ini dipimpin Kavid Solokoto. Mrk sumpah sta shidup semati 55 Ia sekarang tak akan lagi membungkuk-bungkuk di hadapan Maknyak. 56 Ia bahkan bisa bilang "aku rapopo" jika Maknyak mengancam akan menarik dukungan. 57 Memang ada kabar Damarwulan mulai lunak dg tuntutan Maknyak, dg tdk menganggap sma yg diberi warna darah oleh Cap Kampak itu orang bejat 58 Alasan yang sedang dibangun adalah, ada orang yang dulunya bersalah, 58B tapi sudah tobat dan mau berbuat baik untuk bangsa dengan cara mendukung Damarwulan. 59 Anggota Kiri Umuk, KURAP & JASMEWEK seperti Linu Usrok, kemarin sudah berkoar2 agar kalian memaafkan seperti orang2 itu. 60 Padahal, di jaman pemilihan Adipati Kebun Suruh, Mang Dowo yang telah sangat baik mengusung Damarwulan saja dianggap jelek. 61 Kelompok cerewet itu pada waktu itu justru memusuhi Damarwulan. Mereka disebut kelompok tombak cucukan 62 Sekarang, KURAP cs justru menjadi humas para penjahat perbankan dan penjahat hampimpah. 63 Tujuannya agar kalian diam saja jika Damarwulan mengangkat mereka jadi abdi dalem. 64 Mereka tampaknya juga memakelari penjahat2 perbankan yang buron untuk kembali guna mendapat pengampunan. 65 Aktipipis2 sprt itu, skrng mnnjukkan dirix tak lebih hebat dr pemain kuda lumping yg kesurupan, mabuk keadaan, shngg memakan beling n bekatul. 66 Bedanya, kuda lumping makan beling. Tapi mereka, tentu makan pundi-pundi para penjahat kerajaan. 67 Kabar pagi ini disampaikan Ki Adem sambil melakukan ritual tolak bala kencing keliling istana kerajaan. Tak usah dipercaya. *dari twit | ||
| Pengumuman Kabinet Maju Mundur Karena Tarik Ulur.... Posted: 22 Oct 2014 08:25 PM PDT  Padahal, pengumuman yang rencananya digelar di Terminal III Pelindo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 22 Oktober 2014 malam, telah disiapkan panggung kontainer beserta perangkat tata suara dan lampu. Menyikapi pengunduran pengumuman itu, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, dirinya melihat adanya tarik menarik kepentingan. Menurutnya, tarik ulur kepentingan itu antara Jokowi dengan orang-orang di sekelilingnya, dalam menyeleksi nama calon menteri. Bagi Ray, sebenarnya tidak terlalu sulit bagi mantan Wali Kota Solo itu untuk menunjuk siapa saja calon pengisi kabinetnya. "Persoalannya, dia harus mendengar masukan dari sumber lain," kata Ray seperti dilansir Sindonews, Kamis (23/20/2104). "Ada PDIP dan partai koalisi pengusung, Tim Transisi, dan tentunya wakilnya, Jusuf Kalla. Pada akhirnya, itu membuat repot Jokowi," imbuhnya. Menurut Ray, sejak awal seharusnya Jokowi cepat menentukan syarat calon menteri dan segera mengumumkan susunan kabinetnya. Karena, bisikan-bisikan orang di sekeliling Jokowi dinilainya akan melonggarkan standar baku calon menteri yang telah diuji track record-nya melalui KPK dan PPATK. "Komentar orang di sekitar Jokowi justru melonggarkan seleksi," pungkasnya. (pm) | ||
| Belum Apa-apa Jokowi Hamburkan Rp 700 Juta Akibat Batalnya Pengumuman Kabinet Posted: 22 Oct 2014 08:07 PM PDT  "Dana Rp 700 juta bikin panggung dan acara di Pelabuhan, sayang kan?" kata Wakil Sekretaris Jendral DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan saat dihubungi, Kamis (23/10), dilansir ROL. Ramadhan menilai, pembatalan pengumuman kabinet sebagai indikasi buruk kabinet Jokowi. Ia menyarankan agar Jokowi mengumumkan kabinet di Istana Negara. Sebab terbukti pengumuman di luar istana malah menekan biaya besar. "Umumkan saja di Istana. Hemat, ringkas, dan berada di area simbol negara," ujarnya. Ramadhan melihat ada sikap tidak konsisten antara pernyataan dan sikap Jokowi. Menurutnya Jokowi gagal membuktikan upaya membangun negeri dengan hemat dan kerja. "Paradoks. Ironis. Anomali. Ambigu," katanya. Salah satu contoh sikap menghamburkan uang ialah perayaan pelantikan Jokowi di Monas dan persiapan penetapan kabinet di Tanjung Priok yang batal. "Katanya segera kerja, kerja, kerja. Nyatanya tunda, tunda-tunda," ujar Ramadhan. Dari informasi yang disampaikan jppn.com, jika jadi diumumkan kabinet malam itu maka Presiden dan Wakil Presiden akan berada di sebuah panggung yang didesain berada di dekat laut, dan menggunakan sebuah kapal pukul 20.00 WIB. Kedatangan Jokowi-JK akan diiringi dengan sorotan lampu putih berkekuatan 1.200 watt. Jokowi dan JK akan datang bersama para menteri terpilih lalu saat kapalnya bersandar ke daratan, para calon menteri berbaris mendampingi keduanya di panggung. Ketika Jokowi-JK dan para menteri melangkah ke daratan, mereka akan diberikan helm proyek berwarna oranye sekaligus rompi berwarna senada. Sejak sore tadi, sudah ada 33 helm yang disiapkan di meja panitia tersebut. Tepat di belakang panggung panjang, di mana Jokowi akan mengumumkan kabinetnya, telah bersandar kapal peti kemas. Kapal yang biasa melayani rute impor itu menjadi latar belakang panggung. Saat Jokowi dan JK mengumumkan nama menteri-menterinya, puluhan lampu sorot aneka warna akan menyorot kapal tersebut. Panggung itu telah dipersiapkan sejak Rabu pagi, bersamaan dengan kedatangan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Adapun alat-alat sound system serta lighting baru masuk ke lokasi, Rabu siang. Sebesar 60.000 watt sound system akan menunjang 52 speaker aktif yang tersambung ke mikrofon Jokowi. Adapun 80.000 watt akan menunjang 30 buah lampu yang akan menyoroti segala aktivitas Presiden. Kini segala persiapan itu tampaknya menjadi sia-sia karena Presiden ke tujuh tersebut membatalkan kedatangan dan jadwalnya. *foto: Seorang teknisi mempersiapkan tempat Presiden Jokowi yang akan mengumumkan susunan kabinetnya di Terminal Dermaga 3 Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10) (sumber foto: ROL) | ||
| PKS: Ada Dua Alasan Kenapa Jokowi Batalkan Pengumuman Kabinet Posted: 22 Oct 2014 08:03 PM PDT  "Saya melihat Pak Jokowi dan timnya kurang siap, sehingga pengumuman tersebut dibatalkan," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al Habsy seperti dilansir RMOL, Kamis (23/10). Aboe Bakar menjelaskan, ada dua alasan kenapa Jokowi membatalkan pengumuman kabinetnya kemarin. Pertama, Jokowi sepertinya kurang siap menerima koreksi dari KPK, bisa jadi Jokowi terlalu confident (yakin) dengan nama-nama yang ada, tanpa menyiapkan plan B-nya. "Nah, ketika KPK memberikan red line (garis merah) kepada 8 kandidat menterinya, Pak Jokowi akhirnya kelimpungan mencari penggantinya. Tentunya tidak mudah mencari pengganti tersebut, apalagi harus disesuaikan dengan jatah menteri yang diberikan kepada partai," ungkap Aboe Bakar. Kedua, keinginan untuk langsung bekerja setelah dilantik sepertinya juga tidak diiringi dengan pemahaman hukum yang baik. Hal ini terlihat ketika Jokowi merubah beberapa kementerian dengan mennggabung atau memecahnya, namun tidak segera melakukan permintaan pertimbangan ke DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara. "Seharusnya, bila memang direncanakan akan ada pemisahan dan penggabungan kementrian, setelah dilantik Pak Jokowi bisa langsung kirim surat ke DPR agar bisa secepatnya bekerja," tandas Anggota DPR ini. (pm) | ||
| Pembatalan Pengumuman Menteri Awal Indikasi Buruk Pemerintah Jokowi Posted: 22 Oct 2014 07:47 PM PDT  Sikap Jokowi ini disambut kritikan dari berbagai kalangan. Bahkan, Jokowi disarankan, menyampaikan nama menterinya jangan di luar lingkungan Istana Negara. "Umumkan saja di Istana. Hemat, ringkas, dan berada di area simbol negara," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan seperti dilansir Sindo, Kamis (23/10/2014). Ramadhan menilai, pengumuman nama menteri di luar Istana Negara menimbulkan pemborosan anggaran negara. "Pembatalan pengumuman ini awal indikasi buruk Pemerintah Jokowi," terangnya. Hal ini, kata Ramadhan, tidak sejalan dengan janjinya di masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) untuk melakukan penghematan anggaran. "Katanya mau bangun negeri dengan penghematan," cetusnya. (pm) | ||
| Monas Bebas Buat Pesta Pora Tapi Acara Majlis Rasulullah Dipersulit Posted: 22 Oct 2014 07:33 PM PDT  JAKARTA - Acara pesta pora Perayaan Pelantikan Presiden Jokowi telah berlangsung di Monas Jakarta, Senin malam (20/10). Acara hura hura yang menyebabkan menggunungnya sampah, rusaknya taman, puluhan peserta terluka, kecopetan, pesta miras... semua berlangsung bebas. Namun mirisnya umat Islam yang akan menyelenggarakan acara di Monas betapa mereka sangat dipersulit. Berikut penuturan Habib Nabiel Al Musawa Dewan Syuro Majlis Rasulullah yang ditulis di wall fbnya (https://www.facebook.com/nabiel.almusawaII/posts/711933818859800?fref=nf)
|
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar