PKS PIYUNGAN |
- Innalillahi... Ustadz Umar Farouk Ketua DPD PKS Balikpapan Wafat
- Rachmawati : Seharusnya Prabowo Subianto yang Jadi Presiden!
- Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo
- Tjahyo : Mbak Puan Sudah Maksimal
- Ingat, Indonesia Bukan Milik Pemilih PDI P dan Jokowi Saja!
- Daarul Qur’an Gelar Wisuda Akbar Indonesia Menghafal V
- [Kasus Korupsi Jokowi] Rachmawati : Penegak Hukum Tak Tindaklanjuti Laporan Rakyat!
- Kritik Jokowi, Indra J Piliang Tulis Surat Terbuka di Blog
- Ketika Suaminya Disuruh Nikah Lagi
- Jokowi Tantang Adik Prabowo
- Putri Bung Karno Bersyukur Koalisi Indonesia Hebat Kalah di Parlemen
- Demokrat : Pemakzulan Jokowi Bisa Saja Terjadi
- Masya Allah, Manfaat Daun Kersen
- PPP : Belum Ada Tawaran Menteri Dari Jokowi
- Fahri Hamzah: KMP Khawatir, 1 Pengurus PPP di KIH dan 1 di KMP
- LSI: Jokowi Akan Jadi Presiden Terlemah dalam Sejarah Indonesia
- Di Sinilah Aleg PKS Diuji
- Nasdem : Menteri Jokowi Dipilih Surya Paloh
- Mengaku Ada Anggota yang Membelot ke KMP, KIH Lakukan Evaluasi
- Jokowi Jangan Lebay Menyikapi Dominasi KMP di Parlemen
- KMP Kuasai DPRD Depok, KIH Walk Out Lalu “Gigit Jari”
- Fahri: Menjatuhkan Presiden Itu Susah Sekali,
- Ahok Harus Ngaca, Masalah Dia Bukan Sekadar dengan FPI Tapi dengan Umat Islam!
- Faktor X yang Membuat KMP Menangkan Kursi MPR
- Rp500 Bisa Menumbangkan Karier Jokowi
Innalillahi... Ustadz Umar Farouk Ketua DPD PKS Balikpapan Wafat Posted: 09 Oct 2014 03:09 PM PDT Innalillahi wainna ilaihi roojiuun... Telah meninggal dunia ustadz Muhammad Umar Farouk, Ketua DPD PKS Balikpapan Jumat (10 Oktober 2014) dini hari Jam 02.05. Semoga Allah SWT meringankan beban beliau seperti beliau Sang Mujahid Dakwah yang selalu ringan tangan dalam Dakwah ini, Amiin. اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ اْلأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ |
Rachmawati : Seharusnya Prabowo Subianto yang Jadi Presiden! Posted: 09 Oct 2014 07:00 AM PDT Rachmawati Soekarnoputri menyebut kakaknya, Megawati Soekarnoputri yang juga ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) pro-kepentingan asing. Hal itu disampaikan Rachma usai melaporkan sejumlah kecurangan pemilihan Presiden 2014 dan kasus hukum Presiden terpilih Joko Widodo ke pemimpin DPR, Kamis, 9 Oktober 2014. Menurut Rachma, seharusnya yang menjadi pemimpin negara adalah Prabowo Subianto dari Koalisi Merah Putih (KMP). "Harus begitu, ngga ada lagi. Megawati sendiri sudah antek kapitalis, sudah antek-antek kapitalis semua kok ini, mereka kuasai semua," kata Rachma di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Menurut Rachma, Koalisi Merah Putih (KMP) lebih merakyat ketimbang Koalisi Indonesia Hebat, yang selama ini menjual nama rakyat. "PDI P justru bekerja untuk golongan tertentu saja.. KMP lebih jauh kerakyatan," ujar Rachma. Selain menyampaikan fakta kecurangan pemilu 2014, Rachma juga menggugat KPK dan Kejaksaan Agung yang lamban menangani kasus dugaan korupsi yang membelit Jokowi dan Megawati. (fs) |
Klarifikasi Hashim Djojohadikusumo Posted: 09 Oct 2014 06:53 AM PDT Interview saya dengan Wall Street Journal diadakan dalam bahasa Inggris. Terjemahan ke bahasa Indonesia dipelentir oleh sejumlah media dalam negeri. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kami akan menghambat. Kalau ada alasan kuat seperti referendum untuk Papua atau legalisasi PKI kami akan lawan saya katakan. Saya tidak pernah mengatakan akan menghambat pelantikan Jokowi. Mohon pakai yang bahasa Inggris sebagai acuan. Jangan percaya yang dalam bahasa Indonesia karena telah dimanipulasi. Salam hormat. Hashim Djojohadikusumo |
Tjahyo : Mbak Puan Sudah Maksimal Posted: 09 Oct 2014 06:30 AM PDT Meski Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani telah bekerja secara maksimal, partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tetap mengalami kekalahan secara bertubi-tubi di DPR. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI P Tjahjo Kumolo menjelaskan, selain minimnya pengalaman Puan dalam koordinasi, faktor utama kekalahan KIH di parlemen karena jumlah kursi partai koalisi. "Kita sudah kerja semuanya di bawah koordinasi Mbak Puan Ketua Fraksi, kalau voting kalah ya karena jumlah kursi PDI Perjuangan pemenang pemilu kan tidak mayoritas," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. KIH pasrah atas kemenangan partai Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen. "Tak Masalah Koalisi SBY-Prabowo kuasai pemimpin MPR, pemimpin DPR dan sapu semua pemimpin komisi serta alat kelengkapan dewan lainnya," kata Tjahjo. Sebagaimana diberitakan, Koalisi Indonesia Hebat kalah 5 kali di parlemen. Kekalahan ini menunjukkan lambannya koalisi tersebut dalam merespon sinyal politik dan dinamika politik yang berkembang selama ini. Lima kekalahan tersebut mulai dari UU MD3, Tatib DPR, UU Pilkada , paket pemimpin DPR dan pemimpin MPR. Angka kekalahan itu masih mungkin bertambah. (fs) |
Ingat, Indonesia Bukan Milik Pemilih PDI P dan Jokowi Saja! Posted: 09 Oct 2014 06:00 AM PDT Kekalahan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang diusung PDI Perjuangan dan partai pendukung Jokowi- JK lainnya di parlemen, dinilai sebagai bentuk ketidakpercayaan rakyat. Penilaian itu disampaikan salah satu putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Menurutnya, kekalahan baik di DPR dan MPR, menunjukkan bahwa rakyat sudah mulai bosan dengan janji-janji partai dan Jokowi. "Ini salah satu bukti ketidakpercayaan rakyat kepada PDI P. Dia (PDI P) sudah mengkhianati rakyat kita. Indonesia ini kan bukan saja milik sekelompok orang," kata Rachmawati. Dia mengatakan, kebijakan PDI Perjuangan saat ini sangat bertentangan dengan cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Salah satu contoh, kata Rachmawati, terkait empat kali amandemen UUD 1945 yang dilakukan Megawati. Amandemen itu tak hanya bertentangan dengan cita-cita proklamator, namun juga dilakukan untuk menangguk keuntungan bagi kepentingan PDI P. "(Amandemen) Itu sangat bertentangan dengan cita-cita proklamator kita," kata Rachmawati. (fs) |
Daarul Qur’an Gelar Wisuda Akbar Indonesia Menghafal V Posted: 09 Oct 2014 06:00 AM PDT "Insya Allah, pada 25 Oktober 2014 kami akan kembali menggelar Wisuda Akbar Indonesia Menghafal Quran (IMQ)," ujar Ustadz Yusuf Mansur di saat mengisi Kajian Islam Bulanan di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Ahad (21/9). Ustadz Yusuf menjelaskan, IMQ ini merupakan gelaran yang kelima kalinya. IMQ diadakan sejak tahun 2010, persisnya pada 8 Mei 2010 di Masjid At-Tiin, Komplek TMII, Jakarta Timur. Ketika itu, sebanyak 3000 wisudawan plus 5000-an orang pendamping menyemarakkannya. Para peserta wisuda menyetorkan hafalan empat surah pilihan: Surah Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan Surah Al-Mulk. IMQ II digelar pada 16 Mei 2011, yang diikuti 5000 orang peserta dengan sepuluh ribuan pendamping. Agar lebih menasional, IMQ III juag mengundang peserta dari berbagai kota di berbagai provinsi. Perhelatan kali ini terselenggara pada 19 Mei 2012 di Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Sebanyak 5000 peserta tumplek mengikuti wisuda akbar ini, ditambah 15.000 pendamping dan penggembira. Saat itulah, Ustadz Yusuf Mansur mengemukakan hajat dan doa agar wisuda akbar selanjutnya bertaraf internasional. Alhamdulillah, Wisuda Akbar IMQ IV di GBK pada 30 Maret 2014, dihadiri 20.000 peserta dan 40.000 pendamping dari berbagai Pesantren Tahfidz, Rumah Tahfidz, dan Majelis Taklim di seluruh Indonesia. Gelaran ini tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai acara wisuda menghafal Qur'an dengan jumlah peserta terbanyak. IMQ IV berbobot internasional dengan kehadiran Syaikh Sa'ad Al-Ghamidi , Imam Masjid An Nabawi, Madinah, yang suara murotalnya sudah tidak asing lagi bagi muslim Indonesia. Juga hadir sejumlah ulama dan imam dari Timur Tengah. ''IMQ V diadakan di Gelora Bung Karno seperti IMQ 2014, namun kali ini digelar pada malam hari,'' ungkap Ustadz Yusuf. Direktur Eksekutif PPPA Daarul Qur'an, Tarmizi Assidik, menuturkan, PPPA Daarul Qur'an adalah lembaga pengelola sedekah yang berkhidmat dalam mencetak penghafal Al-Qur'an Indonesia lewat pendirian Pesantren Tahfidz maupun Rumah Tahfidz yang jumlahnya sudah ribuan di seluruh Indonesia. ''Untuk memantau perkembangan para Penghafal Al-Qur'an secara nasional, kami menggelar Wisuda Akbar. Ajang ini sekaligus sebagai forum konsolidasi,'' katanya. IMQ juga dimaksudkan sebagai syiar kepada khalayak untuk semakin mengenali, membaca, menghafal, dan mengamalkan Al Qur'an. IMQ V insya Allah akan dihadiri beberapa ulama dari Timur Tengah dan Indonesia, serta tokoh nasional. Santri-santri Tahfidz dari Indonesia dan Graha Tahfidz Daarul Qur'an Gaza, Palestina, serta beberapa negara lain juga bakal turut serta. Diperkirakan sebanyak 25 ribu peserta akan mengikutinya. PPPA Daarul Qur'an juga mengundang kaum muslimin untuk mengikuti wisuda yang mewajibkan hafalan Surah Muhammad dan Al-Baqarah ayat 50-100 ini. "Mohon do'anya agar acara ini terselenggara sesuai rencana, terutama kehadiran ulama dan santri dari Gaza yang situasinya sedang kurang kondusif pasca agresi Israel," harap Tarmizi. Acara ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Untuk informasi lebih lengkap bisa langsung klik http://wisudaakbar.com |
[Kasus Korupsi Jokowi] Rachmawati : Penegak Hukum Tak Tindaklanjuti Laporan Rakyat! Posted: 09 Oct 2014 05:45 AM PDT Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Rachmawati Soekarnoputri membeberkan sejumlah masalah hukum yang masih menjerat presiden Indonesia Jokowi. Pernyataan itu keluar sesaat setelah Rachma melakukan audiensi dengan para pemimpin DPR RI soal penemuan sejumlah kecurangan dalam Pilpres 2014 dan kasus hukum yang masih menjerat Jokowi tersebut. "TransJakarta, Taman BMW, rekening luar negeri, Kartu Sehat Solo, dana olahraga yang katanya ditilep," ungkapnya di Gedung DPR RI, Kamis, 9 Oktober 2014. Bahkan, putri presiden pertama Indonesia itu juga mengaku ada seorang saksi yang langsung menyampaikan tentang salah satu kasus yang menggiring keterlibatan mantan Wali Kota Solo itu. "Ada orang yang merasa terzalimi datang ke saya waktu saya seminar di UBK mereka menyatakan ada buktinya. Saya bilang sampaikan, bikin surat pada KPK, Jaksa Agung," bebernya. Hanya saja, tidak ada tindakan konkret dari institusi penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus- kasus tersebut. "Saya minta gelar perkara dua minggu lalu nggak ditanggapi. Ada apa? Katanya nggak tebang pilih, kenapa ini tidak ditindaklanjuti, ini soal martabat bangsa ke depan," tandasnya. (fs) |
Kritik Jokowi, Indra J Piliang Tulis Surat Terbuka di Blog Posted: 09 Oct 2014 04:18 AM PDT Politisi muda Partai Golkar, Indra J Piliang, melayangkan surat terbuka untuk presiden terpilih Joko Widodo. Surat itu dimuat di blog pribadinya, Kamis, 9 Oktober 2014 dengan judul "Surat Terbuka untuk Jokowi: Tentang Mimpi Generasi Usia 40-an Tahun". Berikut surat terbuka Indra: Pak Joko Widodo (Jokowi) yang saya hormati Izinkan saya mengirimkan surat terbuka ini kepada Bapak. Perlu saya sampaikan, walau menjadi bagian dari Dewan Pakar Jenggala Center dan Poros Indonesia Muda, saya jarang bertemu Bapak. Kita hanya pernah bertemu dalam empat kali kesempatan, yakni dalam acara Deklarasi Damai yang diadakan KPU, di Media Center Jokowi-JK, di atas kapal Phinisi Hati Buana Setia di pelabuhan Sunda Kelapa dan pembubaran Tim Jenggala Center. Saya tidak merasa berkepentingan untuk berada di dekat Bapak, mengingat luasnya area kampanye dan kesibukan Bapak. Usai Pilpres, saya juga tidak merasa harus mendekati Bapak. Bahkan saya mengkritik keras rencana pembentukan Tim Transisi. Argumen- argumen saya sudah jelas, yakni Tim Transisi itu tidak dikenal dalam sistem suksesi yang ada di Indonesia yang mengenal fixed term (siklus lima tahunan, dalam bahasa Lemhannas). Saya justru melihat ada potensi kebuntuan politik, akibat jarak yang dimunculkan ke pelbagai pihak dengan keberadaan Tim Super itu. Walau akhirnya Bapak memutuskan meresmikan tim itu, tentu Bapak sudah memiliki parameter tersendiri untuk menilai sukses tidaknya. Saya justru melihat sebaliknya, akibat kesibukan Bapak dengan Tim Transisi itu, kerja-kerja politik pasca Pilpres menjadi terabaikan yang berbuah pada sentimen yang diputar tentang kekalahan demi kekalahan yang terjadi di DPR RI dan MPR RI. Karena memang tidak memiliki jalur khusus, mengingat waktu yang makin terbatas, yakni tinggal sepuluh hari, saya memberanikan diri untuk menulis surat terbuka ini. Barangkali surat ini masih berguna suatu hari nanti sebagai catatan sejarah saja. Pak Joko Widodo (Jokowi) yang saya muliakan, Saya sudah membaca sejumlah nama calon menteri dalam "Kabinet Trisakti" Joko Widodo (Jokowi) yang muncul ke permukaan. Siapapun nama itu tidaklah penting. Begitupula latar belakang politik mereka. Hanya saja, sebagai bagian dari bentuk kepedulian, saya perlu sampaikan tentang hal-hal sebagai berikut. Pertama, sebutan profesional, baik murni ataupun partai politik, sebaiknya dihindari. Dalam literatur manapun, menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan bagi kalangan profesional atau birokrasi murni. Menteri bisa dipecat kapan saja oleh presiden. Sebagai pembantu presiden, kedudukan menteri tidak lebih tinggi dari asisten rumah tangga. Apalagi kalau sampai sebutan sebagai profesional atau politisi itu salah dalam penempatan, akibat tidak mengetahui dengan detil riwayat seseorang. Sebab, tidak semua orang berani mencantumkan seluruh riwayat hidupnya untuk kepentingan setingkat menteri. Bangsa ini memang kekurangan lembaga pencatat kehidupan seseorang, terutama sedikitnya penulis biografi ataupun auto biografi yang terverifikasi. Kedua, dalam situasi pancaroba politik domestik, regional dan internasional sekarang, menteri haruslah memiliki kesadaran yang sama dan bahkan dididik dengan cara berpikir yang mirip. Kabinet yang berisi menteri dari bermacam latar belakang sah- sah saja, asalkan berasal dari generasi yang memiliki impian-impian dan tujuan-tujuan yang sudah tertancap dalam Visi Misi Jokowi-JK. Bukankah banyak mesin birokrasi di belakang mereka? Kalau perlu, mereka berasal dari jaringan perkawanan yang sama dan lama, sehingga masing-masing mengetahui sifat, karakter, pemikiran, bahkan kekuatan dan – terutama – kelemahan menteri lain. Sudah bukan zamannya lagi seorang menteri hanya merasa bertanggungjawab kepada presiden seorang, sementara abai mengoreksi potensi kesalahan yang dilakukan rekannya yang lain. Ketiga, menteri tidak lahir dari kisah Pilpres yang singkat. Jadi tidak ada yang disebut sebagai politik balas jasa. Alangkah celakanya bila seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan teruji dalam masa yang panjang, tiba-tiba dikalahkan oleh calon-calon menteri titipan hanya karena arus kepemilikan kas kampanye. Negara ini sudah terlalu dicoreng oleh kepentingan-kepentingan titipan semacam itu, sehingga berbuah dengan berhumbalangnya para menteri kabinet sebelumnya ke dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kejaksaan. Saya merasa, Bapak perlu memikirkan soal ini dengan sangat tenang. Letak keberhasilan Bapak bukan hanya mampu melewati periode kepemimpinan Bapak selama lima tahun, melainkan juga membawa seluruh armada yang Bapak pimpin selamat sampai di tujuan. Keempat, apabila Bapak memang menginginkan satu kabinet kerja yang solid, militan dan tanpa berharap berbagai sematan Bintang Tanda Jasa di dadanya, sebaiknya sejak awal bapak melibatkan kalangan terdekat dari orang tersebut. Rumah masa kecil dan keluarga sang calon menteri tentulah yang perlu Bapak lihat dan injak. Bapak perlu membangun empati sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Empati itu dimulai dari tingkat yang rendah, yakni dalam kehidupan berkeluarga dan bertetangga. Apalagi dengan mudah, Bapak bisa langsung menampung keluh-kesah siapapun, termasuk dari keluarga atau tetangga calon orang. kepercayaan Bapak. Dengan relawan yang setia di sekeliling Bapak, tentulah dengan mudah bisa mendeteksi keberadaan orang-orang yang akan menjadi kepercayaan Bapak itu. Terus terang, saya tidak percaya dengan pelbagai sebutan nama kampus luar dan dalam negeri yang tercantum di dalam kurikulum seseorang. Ketidak-percayaan saya muncul akibat banyaknya orang-orang bergelar akademik yang pada gilirannya menjadi pasien lembaga-lembaga penegak hukum. Kelima, siapapun yang Bapak pilih, tidak akan diingat generasi nanti. Ini adalah era pemerintahan Jokowi. Sudah Bapak ketahui betapa anak-anak sekolah sekarang sama sekali tidak hafal nama menteri? Jangankan anak-anak sekolah, saya sendiri juga tidak hafal nama-nama menteri yang ada dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Dua, apalah lagi yang Jilid Satu lima tahun yang lalu. Yang orang akan ingat adalah nama Bapak. Yang orang juga akan lupakan adalah nama Bapak, apabila kurang berhasil melakukan perbaikan, janganlah dulu perubahan dan lompatan besar yang spektakuler. Nama-nama menteri akan hilang dalam satu generasi ke depan, sebagaimana generasi hari ini tak ingat lagi nama- nama menteri generasi lalu. Pak Joko Widodo (Jokowi) yang jadi harapan rakyat pemilih Bagian terpenting dari surat saya ada di sini. Saya berharap, Bapak mewujudkan mimpi satu generasi tentang Indonesia masa depan. Satu generasi yang rata-rata berusia 40 tahun, lahir dari pergerakan pemikiran dan aktivisme akhir tahun 1980-an dan era 1990-an. Inilah generasi bunga-berbunga yang tumbuh dari kelebihan gizi pembangunan era Orde Baru, tetapi terjepit dalam pembatasan- pembatasan secara intelektual , sosial dan politik. Generasi yang sebetulnya apatis dan apolitis, tetapi terpaksa ikut dalam aktivisme kampus dan luar kampus untuk membuka pintu demokrasi yang tertutup rapat dan dijaga ormas pemuda berloreng, hansip, polisi dan tentara. Generasi yang juga menikmati beragam gelontoran program kampus guna disiapkan sebagai agen-agen pembangunan, tetapi dilarang membaca buku-buku kritis dari kiri sampai ke kanan. Generasi yang sudah mulai berpikir tentang Tinggal Landas, terpukau dengan sejumlah program rekayasa industri dan teknologi, serta dididik langsung oleh sejumlah tokoh kritis yang mayoritas sudah tiada. Generasi yang juga menyimak diskusi-diskusi kecil- kecilan dengan generasi lain yang sebagian sudah bisa keluar dari penjara Orde Lama dan Orde Baru, seperti Mochtar Lubis, Pramoedya Ananta Toer, Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Adnan Buyung Nasution, WS Rendra, Ali Sadikin, Kemal Idris, dan nama-nama lainnya. Apabila Bapak bisa menangkap alam pemikiran generasi yang berakhir dalam gerakan Mei 1998 ini, Bapak bisa tahu bahwa jauh lebih banyak yang menyingkir ke kehidupan profesional, birokrasi, kampus dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk diplomat, bankir, polisi, dokter, guru, petani, pengusaha dan militer, ketimbang hadir di publik sebagai tokoh politik dan pemerintahan. Generasi inilah yang sekarang menjadi pucuk-pucuk pimpinan di tempat mereka masing-masing, mewarnai masyarakat, termasuk kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas. Merekalah yang sedang membentuk masa depan di tengah-tengah kehidupan, pada usia emas, usia kenabian, 40-an tahun. Mereka bekerja dalam lingkungan sendiri, kembali ke kehidupan akhir 80an dan era 90-an: apatis dan apolitis dengan yang namanya pergerakan kaum elite dan pemimpin yang demagog. Terus terang, Pak Jokowi, nasionalisme kita lahir dari teks yang ditulis di koran-koran. Benedict Anderson menyebutnya sebagai printed nationalism. Apa artinya? Kalau mau melihat siapa yang disebut sebagai kaum nasionalis, tinggal membaca nama mereka di koran-koran, dalam bahasa sederhana. Dengan teknologi dan manajemen pencitraan dan konsultan yang bertumbuhan dewasa ini, printed nationalism sudah berubah menjadi printed Leviathan Thomas Hobbes dalam wujud penyelenggaraan negara. Negara telah berubah menjadi ajang pencitraan raksasa yang memakan otentisitas, idealitas dan sportivitas. Saya tahu, Bapak diserang tiap hari dengan koran, majalah, media online, social media, radio dan televisi yang dimiliki oleh lawan-lawan politik Bapak, sebagaimana juga Bapak dibela dengan metode yang sama. Tetapi, Bapak akan gagal menangkap jiwa generasi yang saya sebut tadi, apabila Bapak mengandalkan pemberitaan untuk mencari nama mereka, apalagi dengan hanya mengandalkan kurir pengantar surat lamaran menjadi menteri. Mereka bukanlah bagian dari orang-orang yang mau menaruh nama di kancah pencitraan, apalagi demi ambisi politik atau dendam politik. Mereka menulis puluhan surat lamaran setelah lulus, tetapi jarang yang berbalas akibat multi-krisis yang dihadapi Indonesia di akhir abad 20. Tetapi, sebagai generasi berusia 40-an tahun, mereka ada di mana-mana secara mandiri dan otodidak dalam posisi yang tidak memerlukan ulur tangan orang lain lagi hanya untuk menghidupi keluarga masing-masing. Mereka ada dalam struktur dan kultur masyarakat itu sendiri dalam pelbagai ragam profesi yang mulai mapan. Terus terang, banyak nama yang terus muncul dan dimunculkan untuk ada di sekitar Bapak, bahkan ketika yang melahirkan konsep Trisakti mereka tumbangkan dengan propaganda gerakan Angkatan 1966. Mereka ingin terus ada di lapisan atas, membentuk kader-kader biologis dan ideologis, agar terus ada dan berkuasa. Nama-nama yang dulu kami hadapi dalam gerakan 1990-an, terus muncul lagi dengan berbagai dandanan, titel ataupun gelar akademis. Bagaimana bisa energi murni pembaharuan dan perubahan bisa tumbuh subur, apabila fisik yang menggerakkannya sama dan saling bertolak-belakang? ------ Demikian surat terbuka Indra J Piliang untuk Jokowi. Sebuah surat yang tajam, kritis dan semestinya disikapi Jokowi dengan positif. (fs) |
Ketika Suaminya Disuruh Nikah Lagi Posted: 09 Oct 2014 04:30 AM PDT Sore itu saya kedatangan tamu, 2 orang ibu. Kebetulan dua orang yang juga temanku itu sudah saling kenal. Lama mereka tidak bertemu. Ketika dua orang teman yang lama tidak bertemu, tentu banyak bahan obrolan yang bisa diperbincangkan..Mulai dari anak, suami, mertua, pekerjaan, kesehatan dan seterusnya. "Suami di mana sekarang?" "Di Jakarta". "Mengapa tidak ikut saja ke sana? "Nggak, biaya hidup di sana 'kan cukup tinggi". Begitulah antara lain obrolan mereka. Ibu yang suaminya kerja di Jakarta itu sekarang tinggal bersama mertuanya, dengan anak-anaknya pula. Obrolan terus berlanjut. "Saya sebenarnya kasihan dengan suami saya. Sering sakit-sakitan. Sering opname. Badannya semakin kurus. Saya kasihan, ketika sakit tidak ada yang merawatnya. Makanya saya minta suami saya untuk menikah lagi. Biar ada yang merawatnya", katanya. Ibu satunya yang diajak bicara terbelalak. Seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan temannya itu. Sementara temanku yang satunya, yang suaminya disuruh menikah lagi itu ekpresinya biasa saja. Dia mengatakan dengan santainya. "Di sana 'kan banyak akhwatnya. Banyak yang belum menikah. Saya iklhas koq, penghasilan suami saya dibagi dua. Misalnya sebulan dapat dua juta, saya satu juta, istri yang di sana juga satu juta. Cukup. Uang 600 ribu saja cukup untuk satu bulan", katanya. Argumen yang masuk akal. "Kalau begitu, bukan cara menyelesaikan masalah Bu. Nanti kalau punya anak, terus gimana? Penghasilannya tidak cukup lagi untuk beaya hidup".kata temanku "Kalau begitu istrinya 3", kataku. "Istri yang kedua dipulangkan dulu"' kata temanku. Tawa kami pun berderai sore itu. Mentertawakan sesuatu yang kadang sensitif untuk dibicarakan. Ya, teman saya menyikapi poligami dengan santainya. Bukan tidak serius. Saya tahu teman saya itu serius. Tulus. Bukan hanya satu kali ini saya mendengar tentang usulan kepada suaminya itu. Berkali-kali dalam suatu pertemuan dia bilang seperti itu. "Saya berpikirnya simpel saja koq bu. Yang penting ada yang merawat. Saya berpikir sederhana saja", katanya. "Terus bagaimana reaksi suami?", kata temanku satunya. " Dia malah bilang, mengapa sih Umi nyuruh-nyuruh nikah terus". Bagaimana reaksi suaminya? Sampai saat ini suaminya belum tergerak untuk menikah lagi. Mungkin tawaran yang tulus dari istrinya itu akan disikapi lain oleh lelaki pada umumnya. Suaminya itu beralasan, katanya secara ekonomi dia tidak mampu. Tapi saya koq tidak yakin, apakah nanti setelah ekonominya mapan, dia akan menikah lagi. Mengikuti saran istrinya itu. Istri yang sebaik itu. "Kalau suamiku malah bilang, jangan bercanda, nanti malah beneran lo", kata temanku satunya. Seorang ibu yang hebat pula. Dia juga "single parents". Dia merelakan suaminya meninggalkan anak dan istrinya. Mencari nafkah di negeri orang. Dia juga tinggal bersama mertuanya dan anak-anaknya yang masih kecil. "Hebat Bu. Njenengan ditinggal suami, merawat sendiri anak-anak yang masih kecil", kataku pada temanku yang suaminya merantau ke luar negeri itu "Ya justru saya yang harus berterima kasih pada suami. Soalnya dia melakukan itu untuk membantu sekolah adik-adik saya. Juga ibu saya yang sakit.. Kalau untuk menghidupi keluarga sendiri saja Insya Alloh sudah cukup di sini", katanya. Subhanalloh, seorang ibu yang hebat, yang rela tidak bermanja-manja dengan suaminya. Yang berusaha untuk tidak terlalu tergantung pada suaminya. Demi baktinya pada ibu dan keluarganya. Saya jadi ingat cerita tentang seorang perempuan. Ketika suaminya yang anak seorang petani miskin diterima sebagai PNS, ia justru tidak mendukungnya. Suaminya itu ditempatkan di suatu daerah yang lumayan jauh dari daerah asalnya. Dia tidak mau diajak, tetapi juga tidak mau ditinggal. Dilema. Akhirnya suaminya yang mengalah, dia tinggalkan statusnya sebagai PNS. Kini ia jadi "pegawai tinggi". Jadi penderes, penyadap air nira. Tamu saya sore itu, dua orang ibu "single parents" yang luar biasa. Yang satu berpikir sederhana. Satunya lagi, juga sederhana dalam menyelesaikan masalah. Semoga bakti mereka kepada orang tua dan suaminya menjadi pembuka pintu surga-Nya. (Sri Awindarini) |
Posted: 09 Oct 2014 03:50 AM PDT Pernyataan Hashim Djojohadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ke kantor berita Reuters rupanya membuat Jokowi 'gerah'.Kepada Reuters, Hashim mengatakan Jokowi telah berkhianat dan melanggar sumpah jabatan Gubernur DKI. Untuk itu, Hashim menyatakan akan membuka borok Jokowi dan menyelidiki keterlibatan Jokowi dalam kasus-kasus korupsi, termasuk korupsi Transjakarta sebesar Rp1,1 T."Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi," kata Hashim pada Reuters. Pernyataan itu ditanggapi berlebihan oleh Jokowi. Ia kemudan balik menantang, kalau memang masih ada kubu yang ingin bertarung, maka sebaiknya itu dilakukan lima tahun mendatang pada pemilu 2019."Nanti tarungnya lima tahun lagi pas pemilu," tantang Jokowi.Pernyataan Jokowi yang menantang Hashim ini kiranya hanya upaya Jokowi mengalihkan isu korupsi yang membelit dirinya. Jika memang tak terlibat, semestinya Jokowi tak perlu menantang Hashim. Stop bicara dan cukup buktikan saja dengan prestasi kerja. (fs)klik www.lesprivatkasiva.com |
Putri Bung Karno Bersyukur Koalisi Indonesia Hebat Kalah di Parlemen Posted: 09 Oct 2014 03:31 AM PDT Putri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, menilai wajar Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dimotori PDIP kalah di Parlemen. Termasuk kekalahan KIH dalam beberapa agenda parlemen dalam waktu terakhir, seperti UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), Tata Tertib DPR, UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Pimpinan DPR dan terakhir pemilihan Pimpinan MPR. "Ya itu sudah mekanismenya demikian, sudah layaknya," kata Rachma usai menemui pimpinan DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014). Menurutnya, koalisi parlemen bukan bicara tentang menang atau kalah, tetapi untuk kepentingan hajat hidup rakyat. "Saya sendiri bersyukur, ini bukan menang kalah, tapi untuk bangsa ke depan," ujarnya. Demikian dilansir inilah.com. |
Demokrat : Pemakzulan Jokowi Bisa Saja Terjadi Posted: 09 Oct 2014 03:00 AM PDT Meskipun Koalisi Merah Putih (KMP) menegaskan pihaknya tidak akan melakukan pemakzulan atau impeachment terhadap lembaga kepresidenan, pada jalannya politik ke depan hal itu bukan tidak mungkin dilakukan. Apalagi konstelasi politik yang nyata saat ini, DPR dan MPR didominasi Koalisi Merah Putih (KMP). Hal tersebut dikatakan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR, Khatibul Umam Wiranu, dalam pernyataan pers yang disebarnya ke media massa, Kamis, 9 Oktober 2014. Umam mengingatkan peta politik di Senayan yang didominasi kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP). Menurut Umam, pengkutuban (polarisasi) dua kekuatan di Parlemen yang tercermin dalam pemilihan pemimpin DPR/MPR adalah konsekuensi dianutnya sistem presidensial multipartai. Umam menegaskan, desain ketatanegaraan Indonesia pascareformasi sebenarnya berdiri di atas kombinasi yang secara teoritis mustahil, yakni sistem presidensial dengan multipartai. Hal itu menurut Umam wajar mengakibatkan terjadinya legitimasi ganda. Di satu sisi ada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dan parlemen yang anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat. "Dalam posisi seperti ini, tugas konstitusional DPR adalah mengawasi kerja eksekutif," kata Umam. Sistem presidensial yang multipartai itu membawa konsekuensi lanjutan, yakni manakala Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat itu tidak mendapatkan dukungan mayoritas partai yang mempunyai anggota Parlemen, pastilah akan timbul persoalan rumit. Kerumitan itu misalnya, presiden harus melakukan kompromi dengan partai politik. "Karena jika tidak melakukan kompromi, situasi politik yang tak menguntungkan tak bisa dihindari," kata Umam, menunjuk kondisi perpolitikan Indonesia saat ini. Jalan satu-satunya yang bisa menyudahi persoalan ketatanegaraan seperti yang terjadi saat ini, adalah menyederhanakan partai politik. Caranya, presiden dan DPR harus berani menaikkan parliamentary threshold (batas ambang keterwakilan parlemen) minimal 10 persen. "Cara ini akan mendorong terbentuknya sistem presidensial multipartai terbatas. Idealnya ada 3-4 partai politik saja di negara ini," kata Umam. Umam menunjuk kekalahan koalisi Jokowi dalam UU MD3, UU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR/MPR merupakan contoh paling nyata yang diakibatkan oleh sistem presidensialime multipartai. Umam tetap optimis dan meminta semua pihak tidak kecewa dengan situasi seperti saat ini. Hanya, ujung-ujungnya ia menunjuk keharusan untuk kembali melakukan amandeman UUD 1945. "MPR periode 2014-2019 ini perlu mendorong amandemen kelima UUD 1945 untuk menyempurnakan konstitusi kita yang masih banyak lubang kekurangannya," kata dia. Bersangkutan dengan konstelasi politik saat ini, Umam mengatakan pemakzulan bukan hal yang mustahil dilakukan, dan bukan pula tabu. "Hanya, impeachment presiden dalam konstitusi Indonesia itu merupakan hal yang sulit dilakukan," tutup Umam. (fs) |
Masya Allah, Manfaat Daun Kersen Posted: 09 Oct 2014 03:31 AM PDT Sekedar bagi pengalaman.. Ibuku menderita diabetes atau kelebihan gula dalam darahnya sehingga apabila tubuh luka maka akan SUSAH UNTUK PULIH. Karena ibuku juga stroke dan hampir seluruh tubuh susah digerakkan sehingga sepanjang hari hanya tidur/berbaring saja. Sudah sejak satu tahun yg lalu pinggul ibuku terluka (mungkin kebanyakan terlentang) luka itu membuat lobang di pinggul sehingga mengeluarkan darah dan akhirnya bernanah dan busuk. Luka itu mulai melebar dan membuat lobang sana sini hingga luka itu kelihatan sangat parah..dan menimbulkan bau busuk (tidak usah sy tampilkan fotonya krn menjijikkan ). Sepulang dr malaysia sy berusaha konsultasi dgn dokter tentang luka tersebut , dan dokter berkata apabila bagian tubuh sdh mulai membusuk harus di potong supaya tdk melebar kemana mana .sy sdh coba berbagai cara tp luka itu tdk kunjung sembuh Lalu ada seorang teman yg menyarankan untuk minum rebusan daun talok/kersen/seri, dan saya putuskan untuk mencoba. Awal minum daun itu ibuku demam dan luka mengeluarkan nanah banyakkkkkk hingga harus saya ganti perban beberapa kali, setelah dua hari minum.. luka itu tidak mengeluarkan nanah lagi dan mulai keluar darah merah dan hari berikutnya seperti ada daging yang tumbuh menutupi luka . Luka itu mulai membaik dan tidak mengeluarkan darah atau nanah lagi, dalam waktu sebulan ..luka mulai kering. Dan luka kecil mulai tertutup, luka besar mulai menciut. Sampe saat ini masih saya minum kan ..tapi daunnya tidak saya rebus tapi saya keringkan dan saya seduh seperti bikin teh hijau. Satu gelas diminum dua kali sehari. #semoga bermanfaat (Ninik Andrianie) |
PPP : Belum Ada Tawaran Menteri Dari Jokowi Posted: 09 Oct 2014 02:30 AM PDT Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum mendapat kepastian dari Jokowi soal jatah menteri. "Kepada kami belum ada konfirmasi apa-apa," kata Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy, Kamis, 9 Oktober 2014. Meskipun begitu, pihaknya menilai penunjukan menteri merupakan hak perogratif Presiden. "Kami menghargainya sebagai niat baik beliau. Kita lihat saja hari-hari ke depan," ujarnya. Ramai dikabarkan Presiden terpilih Jokowi akan memberikan jatah Menteri Agama untuk PPP. Nama Lukman Hakim Saifuddin, yang kini masih menjabat sebagai menteri agama, disinyalir akan menempati pos nya dalam kabinet Jokowi. (fs) |
Fahri Hamzah: KMP Khawatir, 1 Pengurus PPP di KIH dan 1 di KMP Posted: 09 Oct 2014 02:27 AM PDT Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) menunggu hasil Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat ini. Hal ini supaya tidak ada lagi dua versi kepengurusan. Dengan bersatunya kembali PPP nantinya, sehingga posisi partai berlambang Ka'bah ini jelas di KMP atau di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Kalau di KIH dan KMP pengurusnya (nanti) kembar," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah, di gedung DPR, Kamis (9/10/2014). Demikian dilansir inilah.com. Wakil Ketua DPR itu menambahkan, sebaiknya PPP terlebih dahulu menyelesaikan konflik internal. Sebab, akibat konflik ini, memicu dua kepengurusan di DPP. "Kita menginginkan PPP solid dulu," ujarnya. Sebelumnya, PPP dalam pemilihan pimpinan MPR Rabu (9/10/2014) lalu, memilih berada dalam Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Merah Putih yang selama ini selalu bersama PPP, mengaku akan melakukan evaluasi terkait sikap PPP tersebut. [gus/inilah] |
LSI: Jokowi Akan Jadi Presiden Terlemah dalam Sejarah Indonesia Posted: 09 Oct 2014 02:38 AM PDT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai Joko Widodo berpotensi menjadi Presiden terlemah dalam sejarah politik Indonesia. Meski Jokowi terpilih melalui pemilu langsung oleh rakyat. "Ini suatu hal yang sangat memprihatinkan. Jokowi dipilih melalui pemilihan langsung, tetapi dia jadi yang terlemah," kata peneliti LSI Adjie Alfaraby di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014. Demikian dilansir vivanews. Menurut Adjie, setidaknya ada tiga alasan yang menyebabkan Jokowi bisa menjadi Presiden terlemah. Pertama, posisi parlemen yang dikuasai oleh kekuatan oposisi. "Total kursi Koalisi Merah Putih (KMP) 353 kursi, atau 63 persen. Sementara itu, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) hanya 207, atau 37 persen," ujarnya. Alasan kedua, menurut Adjie, tak ada satu pun partai politik yang dikontrol langsung oleh Jokowi. Padahal, sebelumnya setiap Presiden Indonesia memiliki kekuatan mengendalikan partai politik di DPR. "Dari Presiden Soekarno sampai SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), selalu ada partai politik yang dikontrol langsung. PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dikontrol Megawati bukan Jokowi," ujarnya. Adjie melanjutkan, posisi Jokowi sampai saat ini hanya sebagai petugas partai yang mencalonkannya. Sedangkan, komando mengontrol koalisi tidak dia miliki. "Megawati harus legowo dengan memberikan komando koalisi ke Jokowi sebagai Presiden," katanya. Sementara itu, faktor terakhir adalah fakta bahwa kemenangan Jokowi dalam Pilpres 2014 tidak mutlak. Selisih dengan kompetitornya yakni Prabowo Subianto tipis yakni 53,15 persen berbanding 46,85 persen. "Dengan dukungan yang berselisih tipis, dukungan terhadap Jokowi potensial dengan cepat berubah, jika ada kebijakan publik yang tidak popular," ujarnya. Adjie menambahkan, salah satu kebijakan publik yang harus diambil Jokowi-JK di masa awal pemerintahannya adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Jika BBM dinaikkan di masa awal pemerintahan, dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan merosot drastis. LSI kembali menggelar survei terbaru pada 6-7 Oktober 2014. Tema yang mereka ambil adalah mengenai respons publik atas persaingan KMP dan KIH. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden. Margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia. LSI juga melengkapi kegiatan ilmiah tersebut, dengan penelitian kualitatif seperti analisis media, focus group discussion, dan in depth interview. (asp/vivanews) |
Posted: 09 Oct 2014 01:22 AM PDT Di sinilah Muara rangkaian amanah Diambil sumpah Di sinilah Berawal dari DCT meranah Memetakan menang dan kalah Ada yg berdarah-darah Yang marah-marah Yang lebih parah Ada yang dengan gagah Yg hanya senyum ramah Di sinilah Tak boleh lengah, gegabah, salah Meski kadang perlu seolah-olah Di sinilah Rajin menengadah Berkeluh-kesah Mata bersimbah Hanya kpd Allah Agar hati tak patah Serakah Sampah Di sinilah Tanggung-jawab memfitrah Bagaikan lebah Sekalipun penuh serapah Di sinilah Niat, cara, dan kerja sebagai ibadah Ya Rabb, bimbing dan terimalah (Soenmandjaja, Anggota DPR/MPR RI, Nomor Anggota A-102) |
Nasdem : Menteri Jokowi Dipilih Surya Paloh Posted: 09 Oct 2014 01:15 AM PDT Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014 sudah semakin dekat. Nama-nama calon pengisi kabinet masih digodog. Proses penetapan menteri dari kader partai politik (parpol) akan ditetapkan oleh ketua umum (ketum) partai pendukung, bukan oleh Jokowi-JK. "Kalau partai kan sudah tahu kemampuannya, sehingga nanti yang menentukan itu ketua umum," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Patrice Rio Capella di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Jelasnya, Surya Paloh lah yang akan memutuskan nama menteri dari Nasdem, bukan Jokowi seperti yang dikira publik selama ini. Jokowi-JK hanya memutuskan nama untuk menteri dari kalangan profesional. "Dari kalangan profesional nanti yang putuskan Pak Jokowi sendiri," ujar Patrice. (fs) |
Mengaku Ada Anggota yang Membelot ke KMP, KIH Lakukan Evaluasi Posted: 09 Oct 2014 12:30 AM PDT Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak ingin menuding anggotanya yang membelot saat pemilihan pemimpin MPR Rabu, 8 Oktober 2014. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Imam Nahrawi mengaku pihaknya akan melakukan evaluasi sikap politik KIH ke depan. "Namanya voting tertutup itu kita tidak boleh menuduh siapapun, hanya akan terus menjadi evaluasi kita," kata Imam di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Selain itu, pihaknya juga tidak akan mencari-cari anggota yang membelot dari Koalisi Indonesia Hebat. "Ini akan terus jadi evaluasi kita, ke depan," ujarnya. Seperti diketahui, pada pemilihan paket pimpinan MPR lalu, Koalisi Merah Putih (KMP) menang dengan perolehan 347 suara, sedangkan paket KIH memperoleh 330 suara. KIH menuding ada anggotanya yang membelot ke KMP dalam proses voting tertutup, sehingga akhirnya KMP menang. (fs) |
Jokowi Jangan Lebay Menyikapi Dominasi KMP di Parlemen Posted: 09 Oct 2014 12:17 AM PDT Jika politik parlemen sekarang dilihat dari frame lama dan dimaknai statis, niscaya disimpulkan pemerintahan Jokowi-JK dalam kurun 5 tahun ke depan akan menghadapi jalan terjal. Pandangan itu disampaikan dosen Fisip Unair, Haryadi, di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Jokowi-JK mungkin akan diganggu oleh DPR dan MPR. Namun, realitas dan sejarah politik parlemen di Indonesia cenderung dinamis. Sehingga tak perlu ada ketakutan berlebihan mengenai hal ini. Dinamika yang ada saat ini tidak dibingkai oleh dorongan ideologi. Sehingga, sekat-sekat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menjadi faksi di parlemen akan mudah cair. "Lebih dari itu, jika nanti kinerja pemerintahan Jokowi-JK dapat dikelola secara lebih efektif, efisien, dan responsif, maka tak ada peluang parlemen mengganggu Jokowi-JK," ujarnya. Menurut Haryadi, mungkin akan tetap ada kerikil kecil dari elemen-elemen KMP. Namun keberadaannya tak punya pengaruh signifikan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan. Singkatnya, Jokowi-JK dan pendukungnya tak perlu berlebihan dalam menyikapi dominasi oposisi yang menguasai parlemen. (fs) |
KMP Kuasai DPRD Depok, KIH Walk Out Lalu “Gigit Jari” Posted: 08 Oct 2014 10:26 PM PDT DEPOK - Dominasi Koalisi Merah Putih di parlemen tak hanya di tingkat pusat, namun berlanjut sampai ke tingkat daerah termasuk Depok. Hal itu terbukti dengan lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan di alat kelengkapan dewan di DPRD Depok. Terbilang Fraksi Gerindra, PKS, PPP, PAN, dan Golkar menempatkan anggotanya di Badan Kehormatan Dewan (BKD). Selain itu ke lima Fraksi tersebut mengisi jabatan pimpinan di komisi A, B, C, dan di Komisi D. Sontak hal itu membuat fraksi di luar KMP geram dengan hasil keputusan tersebut dan memutuskan walk out ketika proses pemilihan alat kelengkapan dewan tengah berlangsung. Adalah Fraksi PDIP, Demokrat dan juga Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB) yang memutuskan walk out karena dinilai keputusan yang diambil tidak manifulatif dan penuh dengan kebohongan. Dengan hasil ini maka dipastikan KMP menguasai penuh pimpinan DPRD dan menjadikan ini sebagai kekelahan yang berlanjut bagi Koalisi Indoneia Hebat (KIH) setelah kekalahan di tingkat nasional beberapa waktu yang lalu. Berikut susunan BKD DPRD Depok: Ketua: Babai Suhaimi Wakil Ketua : Fitri Hariono Anggota : Mochamad Sakam, T Farida Rachmayanti , Sri Kustiani Empat Kursi Banggar dari 24 kursi : Juanah Sarmili Sri Utami Nurhasan Qonita Lutfyah (Har/dn) *sumber: depoknews.com |
Fahri: Menjatuhkan Presiden Itu Susah Sekali, Posted: 08 Oct 2014 08:30 PM PDT "Saya sering mengatakan menjatuhkan presiden itu susah sekali, bahkan mekanismenya berbelit-belit," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/10/2014). Menurut Fahri, mekanisme tersebut harus melalui hak angket menemukan kasus presiden dengan belasan kategori pidana, yang layak menjadi pemakjulan seorang pemimpin negara. Setelah itu, dilanjutkan dengan hak menyatakan pendapat dan dilanjutkan ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK). "Nanti dari MK, kalau diputuskan bersalah kembali di sidang istimewa itu toh proses yg rumit tidak gampang," ucap Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seperti dilansir Tribun. Lebih jauh Fahri mengatakan, pemerintahan ke depan tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut dan lebih baik bekerja seusai keinginan rakyat dengan menyusun susunan kabinet yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat. "Sebetulnya tidak ada cara dan ruang untuk mengganggu pak Jokowi, ada pandangan KMP ingin menggangu pak Jokowi, itu tidak sehat. Di DKI kami, mayoritas, santai saja," kata Fahri. (pm) |
Ahok Harus Ngaca, Masalah Dia Bukan Sekadar dengan FPI Tapi dengan Umat Islam! Posted: 08 Oct 2014 08:09 PM PDT Idrus menegaskan masalah Ahok bukan hanya antara Ahok dan FPI, tetapi dengan umat Islam dan masyarakat Betawi. Idrus menuding Ahok telah menghina umat islam. "Ahok harus ngaca dan tahu diri, masalah dia bukan sekadar dengan FPI tapi dengan umat Islam secara keseluruhan apalagi dengan warga Betawi, jangan sampai hanya ulah sosok Ahok berimbas kepada etnis tertentu," tegasnya seperti dilansir Okezone, Kamis (09/10/2014). Idrus mengklaim umat Islam sudah cukup sabar atas penghinaan Ahok. FPI, lanjutnya, bergerak bukan sekedar atas nama organisasi tetapi atas nama umat Islam. "Selama ini kerap selalu dilecehkan Ahok," ketusnya. Ia juga mengkritik kinerja Ahok dan gaya bicaranya yang membuat situasi makin tak kondusif. Ahok juga dinilai tak berhasil memperbaiki Jakarta. "Apa sih untungnya mempertahankan si Ahok yang akhirnya membuat situasi enggak kondusif? Kinerja Ahok apa sih yang baik? Banjir tetap banjir macet tetap macet, hanya pintar bacotnya doang, malah yang ada Ahok selalu membuat Jakarta enggak kondusif akibat gaya bicaranya dan memusuhi umat Islam," tegasnya. (pm) |
Faktor X yang Membuat KMP Menangkan Kursi MPR Posted: 08 Oct 2014 07:47 PM PDT "Karena begini, DPD tidak akan solid 100%," ujar Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto seperti dilanasir Sindo, Rabu 8 Oktober 2014 malam. Kemudian, sambung Heri, gaya komunikasi politik dari KMP lebih mengakar ke bawah dan bisa menjangkau perorangan. Sehingga, KMP bisa mempengaruhi secara person to person atau personal. "KMP kan ada Golkar. Dimana Golkar berpengalaman dan dewasa dalam berpolitik. Peran Golkar yang kuat," jelas Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Mercu Buana ini. Terlebih, Heri menilai, gaya komunikasi politik dari PDIP sebagai kapten dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terlalu keras dan kaku. Sehingga, sulit bagi KIH untuk melakukan bargaining politik dengan partai yang ada di KMP. Lebih dari itu, lanjutnya, anggota dewan juga belajar dari peristiwa pemilihan pimpinan DPR sebelumnya. Dimana waktu itu ricuh, sehingga mendapat banyak kritik tajam dan hujatan bagi anggota dewan yang baru dilantik itu. Terakhir, dia melihat, posisi pemimpin MPR yang kurang strategis ketimbang posisi pimpinan DPR. Karena, DPR relatif lebih berhubungan intens dengan pemerintah. "Juga faktor pimpinan sidang yang lebih tenang, cool dan aspiratif. Dan juga lebih tegas," pungkasnya. (pm) |
Rp500 Bisa Menumbangkan Karier Jokowi Posted: 08 Oct 2014 07:34 PM PDT Situasi ini dapat membahayakan karier Joko Widodo sebagai presiden apabila ia tetap ngotot menaikkan harga BBM sebesar Rp 3.000 hingga Rp 3.500. Demikian disampaikan peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra. "Bukan tidak mungkin, bahwa peluang sekecil apapun untuk melakukan impeachment terhadap Jokowi akan diambil oleh koalisi Prabowo, terutama setelah kursi pimpinan MPR sukses jatuh ke kubu mereka pagi ini. Apalagi kita tahu bahwa di kalangan pimpinan MK, lembaga tinggi negara yang juga ikut berperan dalam memutuskan terjadinya pelanggaran konstitusi oleh Presiden, terdapat dua kader partisan yang berasal dari partai penyusun koalisi Prabowo," jelas Gede seperti dilansir RMOL. Menurut catatan Gede, Pada 15 Desember tahun 2004, MK mengeluarkan putusan yang menyebutkan bahwa perundangan yang mengatur tentang harga BBM, Pasal 28 Ayat (2) UU Migas 2001 yang berbunyi, "Harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar," telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya, jika ada upaya-upaya pemerintah kita tetap menyerahkan harga BBM pada "persaingan usaha yang sehat dan wajar" atau pasar bebas, maka mereka telah melanggar konstitusi UUD 1945. "Jika benar harga BBM akan dinaikkan sebesar Rp3.000-Rp3.500, sehingga harga di jual di konsumen akan berkisar di antara Rp9.500-Rp10.000/L, maka ini sudah setara dengan harga rata-rata BBM beroktan 87 di Amerika Serikat. Karena per 1 Oktober 2014 saja harga BBM di sana sebesar Rp10.800/L. Dan jika kenaikan benar terjadi, maka Jokowi berpotensi untuk melanggar konstitusi," jelas dia lagi. Menurut alumni ITB dan UI ini, masih banyak langkah alternatif yang dapat diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk memperbesar ruang fiskal. Karena menurutnya juga, sudah menjadi kewajiban setiap Presiden Republik Indonesia untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan "menjaga" harga bahan bakar tetap murah bagi rakyat. Meskipun sempat dibantah Jokowi di berbagai kesempatan, "bocoran" rencana kenaikan harga BBM hingga melampaui harga keekonomiannya ini pernah disampaikan oleh penasehat Tim Transisi Luhut Panjaitan beberapa saat lalu. |
You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar