PKS PIYUNGAN

---

• KMP Solid Ajukan Paket Pimpinan MPR
• Kebenaran Adalah Milik Mutlak Jokowi
• Yth. Ketua KPK
• Bupati Tapanuli Tengah Dikriminalisasi KPK?
• Fahri : Kenapa KIH Alergi Voting?
• LIVE TWIT dari Gedung MPR: Dinamika Pemilihan Ketua MPR
• Paripurna Pemilihan Ketua MPR Ditunda Besok Pukul 10.00 WIB. Ada Apa?
• Pemilihan Ketua MPR Ditunda
• Untungkan Asing, Jokowi Ngotot Tol Laut Harus Terlaksana
• SBY : Saya Percaya KMP!
• Sitok Srengenge Resmi Jadi Tersangka
• Soal Pemilihan Pimpinan MPR, MK Kembali Tolak Permintaan PDIP
• Paranoid Akut Kubu Jokowi
• PDI P Siap Gigit Jari Lagi
• Fahri Hamzah: PDIP, Hanura dan PKB Belum Sah Jadi Fraksi DPR Akibat Walk Out
• [Melawan Lupa] Menagih Janji Samad Memeriksa Megawati dan Jokowi
• PKS : Koalisi Merah Putih Selalu Tertib
• Sadar Akan Kalah, KIH Serahkan Kursi Pemimpin MPR ke DPD
• Pantesan KIH Kalah Berkali-kali...
• KMP Panik!
• Inilah Kebohongan Terbaru PDI P
• PKS: Keseimbangan Legislatif-Eksekutif Berdampak Positif untuk Rakyat
• PKS Bagikan Qurban ke Daerah Terpencil Hingga Negeri Junjungan
• Alhamdulillah, Qurban Anda via ACT Tersalurkan Hingga Pelosok Afrika
• Selama Ini PDIP Paling Getol Tolak Memperkuat DPD, Sebuah Anomali...

KMP Solid Ajukan Paket Pimpinan MPR Posted: 06 Oct 2014 08:01 AM PDT Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menegaskan Koalisi Merah Putih (KMP) tetap solid dalam pengajuan paket pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dimana ketua dipastikan berasal dari Partai Demokrat. "Kalau KMP sampai saat ini tetap solid, untuk paket pimpinan MPR. Kesepakatannya ketua MPR dari Partai Demokrat," kata Wakil Ketua DPR RI Fadlizon di Senayan, Senin (6/10). Partai Gerindra sendiri tidak mengajukan kadernya untuk menduduki Pimpinan MPR. "Kalau Gerindra tak terlalu memikirkan jabatan. Pak Prabowo yang penting bagaimana memikirkan bangsa," kata Fadlizon. Menurut informasi dari Ketua Fraksi Golkar, paket Pimpinan MPR yang akan diusung Koalisi Merah Putih adalah Djoko Udjianto (Demokrat) sebagai Ketua MPR dan empat Wakil Ketua: Mahyuddin (Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), Zulkifli Hasan (PAN) dan perwakilan dari DPD. PPP yang tidak masuk dalam paket Pimpinan MPR menyatakan tetap solid bersama KMP. Hal itu dinyatakan oleh Sekretaris Fraksi PPP saat wawancara dengan KOMPAS TV Senin malam ini. Rapat paripurna MPR dengan agenda pemilihan pimpinan MPR yang sedianya dilaksanakan malam ini, ditunda hingga besok, Selasa (7/10) pagi. Salah satu alasan penundaan untuk memberikan kesempatan pada Dewan Perwakilan Daerah menetapkan salah satu nama untuk diusulkan dalam paket pimpinan MPR. Sampai tulisan ini dibuat, anggota DPD sedang melakukan voting untuk menetapkan satu nama untuk pimpinan MPR. (ibn)

Kebenaran Adalah Milik Mutlak Jokowi Posted: 06 Oct 2014 07:27 AM PDT Para pengamat pro jokowi dan media tv seperti metromini sekarang sudah berubah fungsi menjadi provokator handal terkait kemenangan Koalisi Merah Putih/ KMP di DPR dan sinyal kemenangan itu juga terlihat di MPR. Mereka (Pengamat, KIH dan media media pendukung) sepertinya sangat panik, seakan akan dunia ini mau kiamat saja, dan satu ancaman yg ditebar mereka adalah Kekuatan People Power yang akan bergerak menghadang KMP. Saat ini DPR yang dikuasai oleh KMP dianggap sebagai lembaga yang diktator dan bukan representasi dari rakyat indonesia. Artinya menurut mereka posisi kebenaran saat ini adalah milik mutlak Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipimpin oleh PDIP, sehingga apapun yang dilakukan oleh KMP adalah salah, keliru, tidak konstitusional serta bukan mewakili rakyat. People Power...? Pertanyaan nya adalah siapakah sesungguhnya yang memiliki kekuatan yang namanya People Power itu...? Harapan saya, janganlah pihak KIH main ancam mengancam yang tidak sehat... jika kita adalah politisi sejati yang benar benar berjuang dan berfikir utk rakyat Indonesia bekerjalah sesuai dengan aturan konstitusi yg ada... (Muhammad Natsir)

Yth. Ketua KPK Posted: 06 Oct 2014 07:20 AM PDT Ketua KPK kecewa atas terpilihnya Setya Novanto sbg ketua DPR. Emang pak... Saya juga kecewa bapak terpilih jadi ketua KPK. Saya juga kecewa Jokowi terpilih jadi Presiden. Saya juga kecewa Megawati sudah tua tapi gak bijaksana. Saya juga kecewa, sejak ada KPK, korupsi di Indonesia merajalela. Saya juga kecewa, maksiat resmi dan terlembaga. Tapi saya gak seperti Jokowi atau Mega yang mengancam ‪#‎peoplepower‬. Saya juga ndak mengajak orang untuk demo. Saya hanya bisa cuap-cuap di status media. Saya hanya rakyat bukan ketua KPK terhormat. Jadi kalau ketua KPK hobinya komentar, mengapa tidak jadi pengamat? Jadi kalau ketua KPK hobinya pilih-pilih kasus korupsi, mengapa tidak jadi pemandu bakat saja pak? Jadi kalau Setya Novanto korup, habisi saja pak seperti LHI. Kalau bisa hukum gantung atau hukum mati. Tapi jangan lupakan SBY, Ibas, Megawati, Jokowi. Masalahnya, apakah bapak berani? Sudahlah pak, sejak kasus SPRINDIK, bapak AS makin pandai NGeles. Bocor..bocor..bocor... (Nandang Burhanudin)

Bupati Tapanuli Tengah Dikriminalisasi KPK? Posted: 06 Oct 2014 06:00 AM PDT Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Raja Bonaran Situmeang berusaha menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dalam pusaran kasus yang menjeratnya, kasus dugaan suap penanganan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Bonaran menyebutkan, ada aroma dendam dalam kasus yang menjeratnya. Menurutnya, Bambang merupakan pengacara rival Bonaran dalam Pilkada Tapteng yang tidak dikabulkan permohonannya oleh MK, dan tetap dinyatakan kalah. "Tahukah kalian siapa lawan saya di Pilkada Tapteng yang ada di MK itu? Namanya Dina Riana Samosir. Siapakah pengacara Dina Riana Samosir waktu itu? (Pengacaranya) Adalah Bambang Widjojanto yang sekarang salah satu komisioner di KPK," kata Bonaran saat ditemui wartawan di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. Bonaran pun mempertanyakan sangkaan KPK soal dirinya menyuap mantan Ketua MK Akil Mochtar. Sebab, saat perkaranya bergulir di MK, Akil tidak menjabat sebagai Ketua MK dan tidak pula menjadi hakim panel. "Akil Mochtar ketika perkara saya diperiksa bukanlah Ketua MK dan bukan juga hakim panel saya. Apa relevansinya saya menyuap Akil," tegas Bonaran. Lagi pula, sambung Bonaran, dirinya tidak mempunyai uang yang bisa dipakainya untuk menyuap Akil. Bonaran mempersilakan dilakukan pengecekan rekening miliknya. "Saya lihat politis. Saya secara fakta, nanti saya bagi, silakan cek rekening saya. Saya tidak miliki uang Rp1,8 miliar atau lebih, bagaimana saya menyuap Akil," pungkas Bonaran. KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka karena diduga memberikan uang suap kepada Akil. Dalam dakwaan KPK terhadap Akil. Disebutkan, bahwa Bonaran  telah menyuap Akil dengan uang sebesar Rp1,8 miliar melalui Bakhtiar Ahmad Sibarani. Atas dasar itulah dirinya  dijerat dengan pasal penyuapan kepada hakim, yaitu Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi. (fs)

Fahri : Kenapa KIH Alergi Voting? Posted: 06 Oct 2014 05:50 AM PDT Politisi PKS Fahri Hamzah mengkritisi usulan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terkait sistem voting dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019. Menurut Fahri Hamzah, pemilihan dengan cara voting tidak melanggar sistem demokrasi di tanah air. Oleh sebab itu, Fahri Hamzah meminta kepada koalisi parpol pengusung Jokowi-JK itu tidak anti dengan pemilihan sistem voting. Pemilihan pemimpin MPR bisa dilakukan dengan voting, jika tidak menempuh musyawarah mufakat. "Saya nggak ngerti juga kenapa opininya mengarah kepada orang menganggap voting itu seperti alergi, padahal waktu milih presiden juga rakyat voting kan tidak ada musyawarah mufakat terhadap rakyat," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. Menurut Fahri,sistem pemilihan voting, sebagai hal yang normal dalam demokrasi. Sehingga tidak usah terlalu dibesar-besarkan menjadi suatu sistem yang salah. Fahri pun menuding, permintaan KIH untuk pemilihan pemimpin MPR dengan musyawarah mufakat sebagai salah satu cara bagi-bagi kursi. "Sekarang waktu mau menentukan pimpinan MPR mau bagi-bagi atas namanya musyawarah mufakat. Itu artinya bagi-bagi!" cetus Fahri. (fs)

LIVE TWIT dari Gedung MPR: Dinamika Pemilihan Ketua MPR Posted: 06 Oct 2014 05:40 AM PDT Jakarta - Paripurna dengan agenda pemilihan Pimpinan MPR (Ketua dan Wakil Ketua) yang rencananya akan digelar malam ini sekitar pukul 19.30 WIB ditunda besok, Selasa (7/10/2014) pukul 10.00 WIB. "Pemiliham MPR malam ini ditunda hingga besok pagi pukul 10.00 WIB. Penundaan ini karena tadi DPD belum bisa menentukan satu nama," ucap Ketua Fraksi Demokrat di MPR EE Mangindaan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10/2014). Update Kondisi Terkini (pukul 19.30 WIB): Terkait dinamika pemilihan Pimpinan MPR, berikut update terkini yang kami kutip dari twitter akun @WikiDPR (twit antara jam 19.00 - 19.30) yang memantau langsung di gedung MPR. - Pimpinan DPD dan tiap fraksi belum solid untuk ajukan paket pimpinan, pemilihan ditunda Selasa 7 Okt, jam 10 pagi - Jam 20.00, 1 jam lagi, di nusantara V, akan dilakukan rapat menentukan 1 nama dari DPD untuk diajukan jadi pimpinan MPR - 1 nama terpilih yang berhasil disepakati DPD nantinya, bersifat HARUS disertakan oleh dua kubu parlemen (KIH;KMP) sbg bagian pimpinan MPR - Semua nama-nama DPD yang hadir dalam pemberitaan sbg bakal calon pimpinan MPR, bisa jadi bakal terhapus dgn hadirnya 1 nama definitif - Rapat (di nusantara V) sayangnya bersifat voting tertutup. tidak bisa diliput - Di kompleks DPR yang selama ini dikenal dengan gedung "kura-kura", sedang berlangsung rapat dua fraksi terbesar: PDIP dan Golkar - Untuk fraksi PDIP terlihat sudah selesai. rapat membahas strategi tentang paket pimpinan MPR - Kami melihat @budimandjatmiko ,utut adianto,ribka tjiptaning, hendri yosodiningrat, nico siahaan baru saja keluar dari ruang rapat - Untuk golkar, rapat baru akan dimulai. kami melihat yang baru masuk (berpapasan) adalah tantowi yahya, ade komaruddin (ketua fraksi) - Berikut kondisi di depan ruang rapat fraksi Golkar malam ini. membahas paket pimpinan MPR - Diluar kedua fraksi (PDIP, Golkar), kami tidak melihat fraksi lain melakukan rapat di kompleks DPR. bisa jadi di kantor DPP masing-masing - Dalam gedung "kura-kura", terdapat 3 ruang rapat fraksi: Golkar; PDIP; Nasdem. malam ini Nasdem tidak agendakan rapat di ruang itu - Ketua Fraksi Golkar: Demokrat Djoko Udjianto jadi Ketua MPR. Wakil Ketua: Golkar Mahyuddin, PKS Hidayat Nur Wahid, PAN Zulkifli Hasan.

Paripurna Pemilihan Ketua MPR Ditunda Besok Pukul 10.00 WIB. Ada Apa? Posted: 06 Oct 2014 05:36 AM PDT Jakarta - Paripurna dengan agenda pemilihan Pimpinan MPR (Ketua dan Wakil Ketua) yang rencananya akan digelar malam ini sekitar pukul 19.30 WIB ditunda besok, Selasa (7/10/2014) pukul 10.00 WIB. "Pemiliham MPR malam ini ditunda hingga besok pagi pukul 10.00 WIB. Penundaan ini karena tadi DPD belum bisa menentukan satu nama," ucap Ketua Fraksi Demokrat di MPR EE Mangindaan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/10/2014). Demikian dikutip dari detikcom. Mangindaan mengatakan hal tersebut usai mengadakan rapat konsultasi partai. Rapat tersebut dihadiri oleh semua fraksi di MPR, yaitu F-NasDem, F-Hanura, F-PPP, F-PKS, F-PAN, F-PKB, F-Demokrat, F-Gerindra, F-Golkar, dan F-PDIP. Sebelumnya anggota dewan menggelar rapat gabungan antara MPR dan DPD sejak siang tadi. Dirapat itu disebutkan bila proses musyawarah mufakat yang diusulkannya buntu, maka masing-masing fraksi dan kelompok DPD berhak mengajukan 1 nama. Namun, DPD hingga sore ini belum bisa mengajukan satu nama. Sehingga paripurna pemilihan pimpinan MRP ditunda. Update Kondisi Terkini (pukul 19.30 WIB): Terkait dinamika pemilihan Pimpinan MPR, berikut update terkini yang kami kutip dari twitter akun @WikiDPR (twit antara jam 19.00 - 19.30) yang memantau langsung di gedung MPR. - Pimpinan DPD dan tiap fraksi belum solid untuk ajukan paket pimpinan, pemilihan ditunda Selasa 7 Okt, jam 10 pagi - Jam 20.00, 1 jam lagi, di nusantara V, akan dilakukan rapat menentukan 1 nama dari DPD untuk diajukan jadi pimpinan MPR - 1 nama terpilih yang berhasil disepakati DPD nantinya, bersifat HARUS disertakan oleh dua kubu parlemen (KIH;KMP) sbg bagian pimpinan MPR - Semua nama-nama DPD yang hadir dalam pemberitaan sbg bakal calon pimpinan MPR, bisa jadi bakal terhapus dgn hadirnya 1 nama definitif - Rapat (di nusantara V) sayangnya bersifat voting tertutup. tidak bisa diliput - Di kompleks DPR yang selama ini dikenal dengan gedung "kura-kura", sedang berlangsung rapat dua fraksi terbesar: PDIP dan Golkar - Untuk fraksi PDIP terlihat sudah selesai. rapat membahas strategi tentang paket pimpinan MPR - Kami melihat @budimandjatmiko ,utut adianto,ribka tjiptaning, hendri yosodiningrat, nico siahaan baru saja keluar dari ruang rapat - Untuk golkar, rapat baru akan dimulai. kami melihat yang baru masuk (berpapasan) adalah tantowi yahya, ade komaruddin (ketua fraksi) - Berikut kondisi di depan ruang rapat fraksi Golkar malam ini. membahas paket pimpinan MPR - Diluar kedua fraksi (PDIP, Golkar), kami tidak melihat fraksi lain melakukan rapat di kompleks DPR. bisa jadi di kantor DPP masing-masing - Dalam gedung "kura-kura", terdapat 3 ruang rapat fraksi: Golkar; PDIP; Nasdem. malam ini Nasdem tidak agendakan rapat di ruang itu - Ketua Fraksi Golkar: Demokrat Djoko Udjianto jadi Ketua MPR. Wakil Ketua: Golkar Mahyuddin, PKS Hidayat Nur Wahid, PAN Zulkifli Hasan.

Pemilihan Ketua MPR Ditunda Posted: 06 Oct 2014 05:21 AM PDT Rapat fraksi parpol bersama anggota DPD memutuskan pemilihan Ketua MPR periode 2014-2019 ditunda hingga besok pukul 10.00 WIB. Pengunduran jadwal pemilihan Ketua MPR itu berdasarkan hasil kesepakatan partai Koalisi Merah Putih, partai koalisi PDI P, dan DPD. Demikian disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat usai mengikuti rapat fraksi bersama DPD di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. "Diundur sampai besok jam 10. Mereka (DPD) meminta agar mengerucutkan satu nama dari sembilan nama itu," kata Martin Hutabarat. Menurut Martin Hutabarat,  pengunduran pemilihan Ketua MPR itu atas permintaan DPD. "Ini kesepakatan bersama, kita sepakat diundur sampai besok," jelas Martin. Menanggapi ini, politisi PKS Fahri Hamzah, yang juga Wakil Ketua DPR RI, Politisi PKS Fahri Hamzah mendorong agar pemilihan pimpinan MPR tetap dilakukan hari ini. Fahri mendorong agar pelaksanaan paripurna pemilihan ketua MPR tidak melenceng dari jadwal, mengingat pelantikan Jokowi - JK sudah semakin dekat. Menurut Fahri, jika MPR belum terbentuk, bisa menghambat pelantikan presiden. "Jadi kita menyegerakan ini, sebab MPR segera menyiapkan tanggal 20 sidang paripurna MPR untuk melantik presiden Baru. Sebab jika MPR belum terbentuk itu bisa-bisa pelantikan presiden terhambat," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. "Itu yang kita takutkan. Kalau schedule ini digeser mengganggu pelantikan presiden, sementara negara tidak boleh ada dalam kekosongan kepemimpinan satu menitpun," lanjutnya. Fahri menambahkan, persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden itu cukup kompleks. Karena dalam persyaratan pelantikan kehadiran  kuorum jumlah tertentu yang menyebabkan pelantikan itu menjadi sah. Sebelumnya, partai koalisi pendukung Jokowi-JK meminta agar pemilihan pimpinan MPR ditunda. Sidang paripurna ketua MPR diundur besok Selasa, 7 Oktober 2014. (fs)

Untungkan Asing, Jokowi Ngotot Tol Laut Harus Terlaksana Posted: 06 Oct 2014 05:15 AM PDT Tol Laut dan Poros Maritim berpotensi menjadi ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri maritim nasional. Hal tersebut terjadi jika pemerintahan Jokowi-JK mengisi pos Menteri Perhubungan dengan sosok yang lebih mementingkan kepentingan asing dibandingkan nasional. "Tol laut dan poros maritim bisa mengancam kedaulatan maritim dan industri maritim nasional bila menteri maritim atau perhubungan mendatang lebih condong dan pro kepada kepentingan ke asing," jelas Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita, di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. Menurut Zaldi, implementasi Tol Laut atau Poros Maritim harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing. Sebab, esensi dari keduanya mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat. Zaldi mencontohkan saat ini, dua terminal tersibuk di Indonesia, Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing. Bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan yang juga mengantongi konsesi, meskipun hak memperpanjang konsesi ada di tangan otoritas pelabuhan. Tak hanya itu, Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. "Ini situasi yang cukup memprihatinkan dan pemerintahan baru. Ke depan harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," terang Zaldi Di sisi lain, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) ini juga menyoroti operator pelabuhan BUMN yang berenca meninjau ulang asas sabotase. Padahal kebijakan ini telah susah payah diperjuangkan oleh indonesia sejak dulu dalam rangka mewujudkan kedaulatan negara dan ekonomi. "Ini salah satu contoh bagaimana opini dibangun untuk memperlemah kedaulatan negara demi kepentingan asing," papar Zaldi . "Jika salah menempatkan sosok yang pas, maka tol laut atau poros maritim akan merusak kedaulatan negara,"tutup Zaldi. (fs) Berita terkait: Wow! Tol Laut Impian Jokowi Telan Biaya 2000 T!

SBY : Saya Percaya KMP! Posted: 06 Oct 2014 04:30 AM PDT Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan partai yang dipimpinnya memiliki kesepahaman dalam beberapa hal dengan Koalisi Merah Putih (KMP), termasuk didalamnya terkait pengajuan Perppu oleh pemerintah beberapa waktu lalu dan meyakini dukungan atas hal itu di parlemen. "Mungkinkah kesepakatan dilanggar? Politik memang dinamis, tetapi tetap ada etikanya. Saya percaya KMP," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Senin. Dalam rangkaian tweet-nya, SBY menjelaskan dukungan dari Koalisi Merah Putih atas pengajuan Perppu itu bisa didapat setelah ada komunikasi intensif antara Partai Demokrat dengan KMP. "Kamis, 30 September 2014 malam, saya bertemu Pak Hatta Rajasa yang bawa pesan dan harapan dari pimpinan-pimpinan partai KMP," kata SBY. "Meski Demokrat bukan bagian KMP, mereka ingin kebersamaan di DPR dan MPR. Ajakan itu saya respons positif dengan satu catatan. PD bersedia bersama-sama di DPR dan MPR, jika KMP mendukung Perpu Pilkada Langsung dengan Perbaikan yang akan saya terbitkan," tambahnya. "Sistem Pilkada Langsung dengan Perbaikan merupakan prioritas. Ini kehendak dan pengejawantahan kedaulatan rakyat. Pak Hatta langsung sampaikan pesan saya dalam Rapat Pimpinan KMP. Malam itu juga mereka setuju untuk dukung Perpu." "Hari berikutnya, 1 Oktober 2014, pembicaraan dengan KMP berlanjut. Saya ingin ada persetujuan hitam di atas putih untuk dukung Perpu. Berhubung Ketum Partai Golkar sedang berada di luar negeri, meskipun sudah setuju, saya telepon langsung agar terjadi kebulatan," ungkap SBY. Pada 1 Oktober 2014, pukul 20.00 WIB, kemudian tercapai kesepakatan yang pertama kebersamaan di DPR dan MPR serta kemudian yang kedua adalah persetujuan atas Perppu. "Kesepakatan itu ditandatangani semua Ketum dan Sekjen, mulai dari PG, P Gerindra, PAN, PKS, PPP dan juga PD. Khusus PPP hanya Ketum," paparnya. Dengan adanya kesepakatan itu, kata SBY, pihaknya yakin Perppu akan diterima oleh semua kalangan baik KMP maupun PDI Perjuangan dengan koalisi Indonesia Hebat. "Apalagi, Perpu itu mewadahi kerisauan KMP terhadap hal-hal negatif dalam Pilkada Langsung. Ada juga yang khawatir jika justru PDI P yang tolak Perppu itu. Mestinya tidak, justru PDI P inginkan Pilkada Langsung, bukan Pilkada DPRD". SBY menambahkan, "Saya optimis, langkah-langkah tadi dan adanya komitmen DPR bagi bangsa, membuat Perppu ini akan disetujui," katanya. (fs)

Sitok Srengenge Resmi Jadi Tersangka Posted: 06 Oct 2014 03:46 AM PDT Upaya masyarakat dan dukungan penuh tanpa henti dari civitas academica UI untuk meminta institusi Polri menyidik kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang budayawan dari komunitas Salihara, membuahkan hasil. Polda Metro Jaya menetapkan Sitok Srengenge sebagai tersangka dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan terhadap seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, RW. "Akhirnya polisi telah menemukan bukti-bukti yang cukup. Penyidik telah menetapkan SS sebagai tersangka," ujar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto di Mapolda Metro Jaya, Senin, 6 Oktober 2014. Heru menjelaskan, untuk kasus ini, polisi telah memeriksa 11 saksi, termasuk saksi ahli. Polisi memerlukan keterangan dari beberapa saksi ahli untuk menguji pasal yang dikenakan. Saksi ahli yang diperiksa terdiri atas kriminolog, ahli hukum pidana, psikolog, psikiater, dan juga ahli antropologi. Hari ini, surat pemanggilan sebagai tersangka terhadap Sitok Srengenge telah dikirimkan. Surat itu menjadwalkan pemeriksaan Sitok untuk tiga hari ke depan. Sitok dikenai Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal 286 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, dan Pasal 294 KUHP tentang Pencabulan. Sitok diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. (fs)

Soal Pemilihan Pimpinan MPR, MK Kembali Tolak Permintaan PDIP Posted: 06 Oct 2014 03:40 AM PDT JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk membacakan putusan sela atas permohonan pengujian UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3). "Tidak ada (putusan sela), karena perkaranya sampai tadi pagi belum diregistrasi," kata Ketua MK Hamdan Zoelva di Jakarta, Senin (6/10/2014). Demikian dilansir bisnis.com. PDIP pada Jumat (3/10/2014) telah mendaftarkan pengujian Pasal 15 UU MD3 dan meminta MK Senin ini membacakan putusan sela sehingga dapat menunda pemilihan pimpinan MPR nanti malam. Hamdan mengungkapkan gugatan dari PDIP melalui kuasa hukumnya, yaitu Junimart Girsang dan Henry Yosodiningrat, belum lengkap dan belum disertai dengan bukti awal. "Di MK ini kan ada proses dari awal untuk diregistrasi. Salah satunya harus ada bukti awal untuk bisa dilengkapi," paparnya. Dengan ditolaknya permintaan putusan sela ini, Hamdan mengembalikan lagi kepada PDIP apakah mau melanjutkan perkara ini atau tidak karena pemilihan pimpinan MPR akan dilaksanakan pada Senin ini pukul 19.30 WIB. "Terserah dari pemohon (PDIP), kalau dilanjutkan kami layani, ditarik juga kami layani, karena keperluannya kan untuk sidang MPR," katanya seperti dikutip Antara. Menurut catatan Bisnis, PDIP pada Jumat (3/10/2014) mendaftarkan UU MD3 untuk membatalkan ketentuan pasal 15 ayat (2) yang menyebutkan, "Pimpinan MPR dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap". Mereka berharap MK membatalkan atau menunda ketentuan tersebut berlaku karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pembatalan putusan sela tersebut memberikan angin segar buat Koalisi Merah Putih. Sebab koalisi ini bisa tetap mengajukan paket calon pimpinan MPR seperti halnya paket pada pimpinan DPR. Saat ini beredar beberapa nama yang disebut-sebut akan mengisi paket calon pimpinan MPR dari KMP yakni Syarif Hasan dan Nurhayati Ali Assegaf (Partai Demokrat), Mahyuddin (Partai Golkar ), Hidayat Nur Wahid (Partai Keadilan Sejahtera) dan Zulkifli Hasan (Partai Amanat Nasional). Adapun satu nama dari DPD yang akan diusung dalam paket dari KMP disebut-sebut adalah Achmad Muqowam dari PPP.

Paranoid Akut Kubu Jokowi Posted: 06 Oct 2014 03:29 AM PDT Hari ini (nanti malam, 6/10) diagendakan pemilihan Pimpinan MPR. Setelah kalah di pemilihan Pimpinan DPR, kubu Jokowi yang dimotoriti PDIP melakukan berbagai upaya untuk tidak kalah lagi. Pertama, mereka ngotot bahwa pemilihan Pimpinan MPR harus dengan cara musyawarah mufakat alias tidak voting dan PDIP harus dapat jatah kursi Pimpinan MPR. Kedua, melalui media pro-Jokowi dihembuskan isu kalau kubu Koalisi Merah Putih (lewat penguasaan Pimpinan DPR dan MPR) punya Skenario untuk Makzulkan Jokowi dan jadikan Prabowo Presiden. (Baca berita KOMPAS: Ini Skenario Koalisi Merah Putih Makzulkan Jokowi dan Jadikan Prabowo Presiden). Sebegitu paranoid kah kubu Jokowi? Pertanyaannya bagaimana kalau musyawarah dan mufakat tidak tercapai? KMP saja gak minta apa-apa ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), gak minta jatah menteri, gak minta peran dll, kok ini kubu Jokowi malah minta pembagian kepemimpinan di MPR? Masak yang menang minta sama yang "kalah". Terlepas siapa yang akan pimpin MPR, kita heran mengapa selalu ada ketakutan bahwa Prabowo dan partai yang tergabung dengan Koalisi Merah Putih bakal memboikot atau mengganggu pemerintahan Jokowi-JK? Kalau memang tujuan menguasai pemerintahan untuk mensejahterakan rakyat dan membawa kemajuan bangsa, mengapa harus repot dengan dominasi KMP di DPR atau nanti di MPR? Kita yakin kalau program Jokowi-JK memang pro rakyat dan dikerjakan dengan tidak memark-up proyek atau menciptakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tidak untuk kepentingan mereka (para pengendali kekuasaan), tidak untuk asing, tidak untuk konglomerat tertentu seperti selama ini, pasti apapun program Jokowi akan didukung DPR. Gila aja DPR kalau tidak mendukung program Jokowi yang baik untuk rakyat. Tapi kalau program itu merugikan rakyat dan bangsa Indonesia, ya pasti harus DIHADANG. Pimpinan Koalisi Merah Putih tidak akan membawa KMP hanya sekedar untuk membalas dendam karena kalah di Pilpres. Keinginan mereka itu sederhana, yaitu penguasaan ekonomi tidak di tangan asing dan kelompok tertentu, supaya kekayaan alam merembes ke pengusaha menengah, kecil, dan rakyat pada umumnya. Kemudian mereka ingin NKRI utuh, dimana tidak secuil pun bagian NKRI yang lepas, serta tidak ingin ASING terus mendekte kita. Asing yang terus ingin mengeruk kekayaan alam kita, memang sudah keterlaluan mengintervensi negara kita, terutama di politik. Asing dari jaman kapan selalu ikut menentukan siapa yang jadi Presiden, dan peraturan atau UU seperti apa yang harus dibuat. Mereka (Asing ) dan konglomerat terus melakukan manuver, sehingga selalu bisa "membeli" pemerintahan, DPR, sehingga semua aturan mereka yang mendikte. Dengan kekuatan KMP di DPR, tentu rakyat berharap UU yang salah berkait dengan kebijakan ekonomi yang berpihak ke asing atau konglomerat tertentu, bisa direvisi. Dan itu sudah ditegaskan oleh Koalisi Merah Putih (baca: Koalisi Merah Putih Akan Revisi Semua UU Pro-Asing). Jadi, kalau tujuan KMP sudah jelas seperti itu, kenapa kubu Jokowi Paranoid? Sebagaimana ungkapan "Kalau Bersih Kenapa Risih?".

PDI P Siap Gigit Jari Lagi Posted: 06 Oct 2014 03:00 AM PDT Koalisi Merah Putih (KMP) berbagi peran untuk mendapatkan posisi jelang pemilihan pemimpin MPR pada hari ini Senin, 6 Oktober 2014. Menurut politisi partai Gerindra, Fadli Zon pemilihan pimpinan MPR nanti KMP sudah menyiapkan strategi seperti pemilihan pimpinan DPR pada Kamis, 2 Oktober 2014 lalu. "Jadi kita tentu berbagi peran, tidak hanya di DPR kemarin, tapi juga di MPR. Kita rancang bersama kawan-kawan di tim koalisi merah putih," kata Fadli di Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2014. Namun ketika disinggung perihal wacana berbagi kursi pimpinan ke Partai Demokrat, Fadli Zon enggan membahasnya lebih jauh. "Iya belum ditentukan (pimpinan dari Partai Demokrat). Lihat besok finalnya," tutup Fadli. Kesiapan KMP untuk menghadapi paripurna ini membuat panik kubu Indonesia Hebat. Sadar bahwa akan kalah voting, mereka mengatakan lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Sadar bahwa akan kalah voting, PDI P melalui Pramono Anung, berbohong dengan mengatakan bahwa mekanisme voting untuk memperoleh pemimpin MPR belum pernah dilakukan Kebohongan demi kebohongan PDI P sebenarnya adalah wujud ketakutan akan kekuatan KMP di Parlemen. Yang jelas, hari ini PDI P dan koalisinya, siap gigit jari lagi. (fs)

Fahri Hamzah: PDIP, Hanura dan PKB Belum Sah Jadi Fraksi DPR Akibat Walk Out Posted: 06 Oct 2014 02:51 AM PDT JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa masih ada 3 fraksi yang belum terbentuk, yaitu PDIP, Hanura dan PKB. 3 Fraksi ini akan diresmikan Selasa (7/10) besok. "Masih ada 3 fraksi, yaitu PDIP, Hanura dan PKB belum terbentuk di DPR. Kalau fraksi belum terbentuk harus kita lengkapkan. Ada jadwal kemungkinan besok, kita sepakat pembentukan besok," kata Fahri di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/10/2014). Demikian dilansir detikcom. Fahri mengatakan ketiga partai itu harus segera membentuk kelengkapan fraksi‎. Sebab berdasarkan ketentuan, DPR tidak mengenal unsur partai politik tetapi fraksi. "DPR tidak mengenal partai politik, unsur partai tetapi fraksi harus dibentuk oleh partai untuk menentukan hal-hal lainnya termasuk jumlah alat kelengkapan," ucapnya. PDIP, PKB dan Hanura memang tak melaporkan struktur fraksinya di paripurna pengesahan pimpinan DPR. Ketiga fraksi itu walk out karena protes dengan tata cara pemilihan pimpinan DPR. Namun ketiganya sudah mengirim susunan struktur fraksinya kepada pimpinan DPR secara tertulis. Fraksi PDIP DPR kembali dipimpin Puan Maharani, PKB diketuai Marwan Jafar, dan Hanura dipimpin Dossy Iskandar.

[Melawan Lupa] Menagih Janji Samad Memeriksa Megawati dan Jokowi Posted: 06 Oct 2014 02:15 AM PDT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Dalam waktu dekat penyidik KPK akan memanggil Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Jadi habis lebaran kita putuskan ya, kita ekspos siapa-siapa saja yang dimintai keterangannya," kata Ketua KPK Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2014. Abraham menegaskan, KPK tidak menemukan kendala psikologis untuk memanggil mantan Presiden RI tersebut. Mengingat, Megawati adalah partai penguasa saat ini setelah, Joko Widodo bersama Jusuf Kalla resmi dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk periode 2014-2019. "Jadi kenapa takut? Megawati kan bukan presiden," tegasnya. Abraham mencontohkan, pihaknya saja berhasil mendatangkan Wakil Presiden Boediono dan Jusuf Kalla selaku mantan Wakil Presiden dalam kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Artinya tidak ada keraguan dari KPK dalam memeriksa seseorang. Bahkan, Abraham pun siap jika harus memanggil Presiden terpilih Jokowi jika diperlukan kesaksiannya. "Presiden pun kalau diperlukan kita akan panggil. KPK tidak ada kendala panggil-panggil presiden..", tegas Abraham Samad. ----- Catatan : Lebih dari dua bulan sejak dinyatakan, ucapan Abraham Samad tidak ada buktinya. Rakyat bosan dibohongi. Sebaiknya, KPK tidak usah banyak bicara dan berpolitik, tunjukkan prestasi, bukan festivalisasi pernyataan dan penangkapan. (fs) Baca juga: Mengapa KPK Belum Tangkap Megawati dan Jokowi?

PKS : Koalisi Merah Putih Selalu Tertib Posted: 06 Oct 2014 01:30 AM PDT Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan akan menjaga sidang paripurna MPR dengan damai dan tertib. Bekas Ketua MPR yang juga merupakan politisi PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, KMP tidak pernah membuat kericuhan saat sidang paripurna berlangsung, seperti paripurna pemilihan Ketua DPR Rabu, 1 Oktober 2014 lalu. "Jaminan (damai) tidak bisa ada pada kami, karena kami baik-baik saja, tidak aneh-aneh, nunjuk-nunjuk, kami jamin damai," kata Hidayat di Jakarta, 6 Oktober 2014. Hidayat menambahkan, pihaknya pun selalu tepat waktu saat sidang paripurna digelar dan tidak mengulur persidangan hingga tengah malam. "KMP sudah tradisi kami akan mengikuti proses ini dengan damai, sesuai konstitusi, taat waktu," ujarnya. "Memang muncul Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat, kalau ada teriakan, maki-maki (saat sidang), itu bukan KMP. Kami KMP tidak punya agenda sekedar menang-menangan, kita lakukan dengan demokratis," tandasnya. Seperti diketahui, rapat paripurna pemilihan DPR lalu berlangsung ricuh. Hal in dipicu beberapa sikap politisi PDI P yang baru duduk di Senayan, seperti Adian Napitupulu, Masinton Pasaribu dan Yulian Gunhar dinilai banyak pihak telah bersikap memalukan dan melecehkan perempuan, dengan memaki dan menunjuk-nunjuk pimpinan sidang Popong Otje Djundjunan. Sedangkan Yulian Gunhar sendiri naik ke meja pimpinan dengan memijat dan berbisik pada Popong ketika rapat masih berlangsung. (fs)

Sadar Akan Kalah, KIH Serahkan Kursi Pemimpin MPR ke DPD Posted: 06 Oct 2014 12:15 AM PDT Koalisi Indonesia Hebat sepakat dengan keinginan DPD agar senator diberi kesempatan menjadi Ketua MPR untuk periode 2014-2019. Namun, mereka membantah keinginan tersebut untuk menjegal dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) yang sebelumnya mendapatkan kursi pimpinan DPR. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, keputusan itu mereka sepakati agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah. "Bukan (untuk menjegal), agar namanya MPR maka harus dicari muswarah," kata Cak Imin, di kediaman Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta, Minggu, 5 Oktober 2014. Dia menambahkan, pembagian kursi pimpinan MPR melalui DPD bersama dua koalisi menutup terjadinya perdebatan seperti yang terjadi saat pemilihan pimpinan DPR. "Biar terbuka diskusi. Nanti (misalnya) Gerindra bisa jadi wakil. kalau kita ajukan sendiri malah jadi buntu," tegasnya. Sementara saat ditanya mengenai sosok dari DPD yang dinilai laik menjadi Ketua MPR, Cak Imin enggan memberikan jawaban. "Itu nanti. Ini karena spirit musyawarah sepakat, (jadi) harus merelakan semuanya," tuntasnya. (fs)

Pantesan KIH Kalah Berkali-kali... Posted: 05 Oct 2014 11:30 PM PDT Pengamat politik Universitas Islam Indonesia (UIN) Syarief Hidayatullah, Ahmad Bakir Ihsan menilai, kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di berbagai konstelasi politik disebabkan oleh gaya berpolitik Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri yang cenderung eksklusif. "Kegagalan KIH dalam kasus RUU Pilkada, MD3, dan pimpinan DPR adalah indikator kegagalan lobi dan komunikasi KIH, khususnya PDIP ditentukan oleh Megawati yang komunikasi politiknya cenderung eksklusif," kata Bakir di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014. Menurut Bakir, dalam sistem kepartaian yang cenderung paternalistik memang peran ketua umum sangat menentukan. Sehingga tidak heran, jika Megawati memiliki peran penting kendati PDI P memiliki suara tertinggi. Namun hal itu bukan berarti membuat partai ini tidak proaktif dalam membangun komunikasi politik. "Seharusnya tetap proaktif untuk membangun komunikasi. Kekakuan komunikasi PDI P telah mengantarkan PDI P tak beranjak dari kegagalannya sebagaimana pada pemilu 1999," ujar Bakir. Bakir pun tidak memungkiri kalau kegagalan PDIP bersama koalisinya, PKB, NasDem, dan Hanura terutama dalam pembahasan RUU Pilkada disebabkan oleh kekakuan Mega dalam membangun berkomunikasi dan lobi KIH. Di mana, KIH gagal mengusung Pilkada langsung namun sebaliknya Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil membawa pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada melalui DPRD. "Seandainya ada komunikasi Mega dengan SBY sebagai Ketua umum Partai Demokrat, partai terbesar di DPR saat itu mungkin akan lain hasilnya. Mega dan SBY ini Godmother dan Godfather di partainya masing-masing, karenanya sangat penting posisi untuk saling komunikasi," jelasnya. Kendati demikian, Bakir melihat komposisi antara KIH dan KMP di parlemen dan pemerintan akan membuat konstelasi politik Indonesia menjadi menarik. Pasalnya relasi legislatif-eksekutif akan dinamis. "Fungsi check and balance sejatinya bisa berlangsung efektif," pungkasnya. (fs)

KMP Panik! Posted: 05 Oct 2014 10:45 PM PDT Hadapi momentum di Gedung Dewan hari ini, ternyata Kubu KMP- Koalisi Moncong Putih panik. Koalisi Moncong Putih yang selama ini menyebut diri Koalisi Indonesia Hebat, memang semakin hebat berbohongnya. Kebohongan terbaru adalah pernyataan  Pramono Anung. Juru Bicara Prabowo Subianto, Andre Rosiade, mengatakan pemilihan Ketua MPR pernah dilakukan melalui voting. Hal itu dikatakan Andre untuk membantah pernyataan politikus senior PDI P Pramono Anung. "Pernyataan Pramono Anung yang menyatakan ketua MPR tidak pernah dipilih melalui voting, saya rasa beliau melupakan sejarah. Karena pada 2004 waktu perebutan Ketua MPR antara Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan juga melalui mekanisme voting," kata Andre, pagi ini, 6 Oktober 2014. Saat itu, lanjut Andre, PDI P mengirimkan wakilnya untuk menjadi pemimpin MPR. Dia menyebut pernyataan Pramono, adalah bentuk kepanikan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Jadi salah kalau Mas Pram menyatakan bahwa tidak pernah pemilihan Ketua MPR melalui voting," ucapnya. Dia meyakini kubu Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendapatkan kursi pemimpin MPR, setelah sebelumnya berhasil memperoleh kursi Ketua DPR. Pasalnya, partai-partai politik pendukung  Prabowo Subianto tersebut dalam keadaan solid. "Kami pertegas di sini adalah bukan soal menang atau kalah untuk KMP berkuasa di parlemen. Jadi, KIH tidak perlu cemas KMP memimpin parlemen," terangnya. Menurutnya, KMP akan mendukung Jokowi-JK jika bekerja sesuai dengan janji-janji kampanye, yakni mewujudkan kebijakan pro-rakyat. "Saya rasa itu komunikasi yang tidak elok dan juga menunjukkan kepanikan. Dan teman-teman PDIP yang gagap dalam komunikasi politik," pungkasnya. (fs)

Inilah Kebohongan Terbaru PDI P Posted: 05 Oct 2014 10:00 PM PDT Pernyataan politisi PDI Perjuangan Pramono Anung bahwa dalam sejarah belum pernah terjadi pimpinan MPR dipilih lewat voting dinilai tidak benar serta bertentangan dengan fakta sejarah. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh P. Daulay, mengatakan, motif Pramono Anung menghilangkan fakta sejarah ini harus diselidiki. Pemilihan Ketua MPR lewat mekanisme voting pernah dilaksanakan pada Pemilu 1999. Kala itu, ada banyak calon yang muncul dan ikut bertarung. Para kandidat ketua MPR yang ada ketika itu antara lain, M. Amin Rais, Husnie Thamrin, Nazri Adlani, Matori Abdul Djalil, Ginandjar Kartasasmita, Kwik Kian Gie, Hari Sabarno, dan Yusuf Amir Faisal. Masing-masing kandidat itu dinominasikan oleh para pendukungnya untuk menduduki kursi ketua MPR. "Fakta historis seperti ini semestinya tidak dilupakan. Kan belum begitu lama. Semuanya masih mudah diingat dan segar dalam memori dan ingatan banyak orang," ujar Saleh. Pemilihan pemimpin  baru MPR saat itu dilaksanakan pada malam hari tanggal 3 Oktober 1999. Anggota MPR yang ikut memilih tercatat 647 anggota. Sebelum pemilihan, konstelasi politik mengerucut kepada dua nama, yaitu M. Amin Rais dan Matori Abdul Jalil. Setelah pemungutan suara, M. Amin Rais akhirnya keluar sebagai pemenang dengan 305 suara dan Matori Abdul Jalil 279 suara. "Pemilihan itu berlangsung sangat demokratis. Syukurnya, semua pihak menerima hasil itu dengan lapang dada. Tidak ada yang walk out dan membuat pernyataan yang menyudutkan pemenang," sambung ketua DPP PAN ini. Voting dalam pemilihan pimpinan MPR pernah juga dilaksanakan pada tahun 2004. Bedanya, kali ini pemilihan dilaksanakan dengan sistem paket. Ada tiga pilihan paket yaitu, Paket A (Koalisi Kebangsaan) mengusulkan nama Sutjipto (PDIP), Theo L Sambuaga (Golkar), Aida Zulaika Ismeth Nasution (DPD) dan Sarwono Kusumaatmaja (DPD). Paket B (Koalisi Kerakyatan) mencalonkan Hidayat Nurwahid (PKS), AM Fatwa (PAN), HM Aksa Mahmud (DPD), dan Dr Mooryati Soedibyo (DPD). Sementara Paket C memilih abstain. Pemilihan yang diikuti 668 dari 675 anggota MPR dilaksanakan siang hari tanggal 6 Oktober 2004. Hasil akhir pemungutan suara adalah Paket A 324 suara, Paket B 326 suara, Paket C 13 suara (abstain), dan terdapat 10 suara tidak sah. Berdasarkan fakta historis itu, pemilihan ketua MPR lewat voting sudah pernah ada dan tidak ada masalah. Karena itu, tidak tepat dan tidak benar disebut bahwa voting dalam memilih pimpinan MPR sebagai sesuatu yang ahistoris di pentas politik nasional. Perlu ditelusuri apa motif Pramono Anung dalam menyampaikan pernyataan seperti itu. "Jangan-jangan hanya untuk menggiring opini bahwa pemilihan pimpinan MPR lewat voting dianggap tidak sah. Kalau itu yang dimaksud, tentu muatan politiknya sangat besar. Kasihan masyarakat dengan opini yang tidak berdasar seperti itu," demikian Saleh. (fs)

PKS: Keseimbangan Legislatif-Eksekutif Berdampak Positif untuk Rakyat Posted: 05 Oct 2014 09:37 PM PDT Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengoordinasikan langkah-langkah persiapan menghadapi pemilihan Ketua MPR. Sejak pukul 7 pagi, Senin (6/10), FPKS sudah berkumpul di Lantai 3 Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dengan agenda salah satunya adalah penyiapan rapat paripurna MPR untuk memilih paket pimpinan lembaga tinggi negara tersebut. Sekretaris FPKS Abdul Hakim menyatakan, tidak ada perubahan dalam penyikapan fraksi untuk calon pimpinan MPR. "(Fraksi) tetap konsisten dengan kesepakatan pimpinan partai politik Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu mengajukan paket calon bersama," ujar Abdul Hakim. Ia menyatakan calon pimpinan tidak jauh dari perkiraan yang beredar di media. Anggota FPKS juga dipastikan dapat hadir lengkap pada rapat paripurna malam nanti. Hakim memandang banyak masyarakat yang memandang positif apa yang terjadi di komplek parlemen, Senayan, belakangan ini. "Tentunya diluar aksi-aksi ala koboi dan yang tidak beretika yang dipertunjukkan di sidang sebelumnya," ujarnya seperti dilansir dakwatuna.com. Menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Provinsi Lampung ini, wajar bila KMP ingin berperan serta dalam penguatan parlemen. "Keseimbangan kekuatan antara legislatif dan eksekutif sebenarnya positif untuk mendapatkan kebijakan yang berpihak pada rakyat," ujar Hakim. Menurutnya kondisi seperti ini akan membuat, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, saling berlomba mengusulkan kebijakan prorakyat. (abr/dakwatuna)

PKS Bagikan Qurban ke Daerah Terpencil Hingga Negeri Junjungan Posted: 05 Oct 2014 09:27 PM PDT Dalam rangka membagikan daging Qurban, para kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bengkalis menjelajahi daerah-daerah terpencil di Negeri Junjungan (Julukan Kabupaten Bengkalis). Hal ini dilaksanakan pada hari Minggu, (05/10). Adapun sebaran daging Qurban tersebut mencapai daerah Kuala Penaso, Melibur, dan daerah terpencil lainnya. "Alhamdulillah, Allah swt masih berkenan kita melaksanakan kegiatan rutin tahunan ini,"ungkap Wakil Ketua DPD PKS Bengkalis, Edi Mustika Putra, dalam sambutannya. Edi menambahkan, membagikan daging Qurban ke daerah terpencil memang tidak bisa dianggap mudah. Ada beberapa daerah yang harus ditempuh hanya dengan sepeda motor karena kondisi jalan yang tidak memungkinkan dilalui dengan mobil. "Insya Allah para kader PKS sigap menyikapi kendala perjalanan. Lagian ini bukan pertama kali. Pada tahun-tahun sebelumnya kita bahkan harus berperahu dengan jarak yang jauh," lanjutnya. Hal senada diungkapkan Abdullah, seorang kader yang akan mengirimkan daging Qurban ke daerah Tanah Putih, Kecamatan Pinggir. "Perjalanan awak (saya) sekitar 3 jam lah dari sini. Jadi bolak-balik butuh waktu 6 jam naek motor. Tapi itu bisa, Insya Allah. Kita sudah biasa kok mengantar bantuan dari PKS kesana," tuturnya. Pelaksanaan Qurban DPD PKS Bengkalis untuk wilayah DPC PKS Mandau sendiri berjumlah 14 ekor sapi, 1 ekor kerbau, serta 2 ekor kambing. Dimana daging dari hewan Qurban itulah yang selanjutnya dibawa ke wilayah-wilayah pelosok Kecamatan Mandau dan Pinggir khususnya. Tercatat menjadi peserta Qurban di DPD PKS Bengkalis adalah Wakil Bupati Bengkalis Drs. H. Suayatno, seluruh Anggota DPRD Bengkalis Fraksi PKS, Anggota DPRD Provinsi Riau Hj. Mira Roza, Pengurus DPD, serta para kader dan simpatisan. (*)

Alhamdulillah, Qurban Anda via ACT Tersalurkan Hingga Pelosok Afrika Posted: 05 Oct 2014 09:22 PM PDT SOMALIA – Perasaan gembira tak terperikan terpancar dari wajah warga Somalia. Daging sapi cukup besar diterimanya dengan senang hati. Hari Raya Idul Adha 1435 Hijriah, diwarnai pembagian daging qurban dari bangsa Indonesia untuk dunia. Warga Daliban Village, Distric Afgoye, Region Lower Shabelle, Somalia nampak antri daging kurban yang dibagikan Tim Global Qurban untuk Somalia, yang digawangi Andhika Purbo Swasono dan Erwin Santoso. Tim dibantu oleh relawan lokal. "Mahad sanid, Indonesia!" ucap salah seorang warga usai menerima daging. Sebuah ucapan terima kasih warga Somalia atas perhatian bangsa Indonesia kepada mereka. "Warga Daliban Village mayoritas adalah petani miskin. Sekarang mereka mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, karena ladang mereka mengalami kekeringan, sehingga mereka tak bisa bercocok tanam," ujar Andhika seperti disampaikannya kepada ACTNews, Senin, (6/10/2014). Misi pembagian daging qurban ke Somalia adalah misi ke-5 Global Qurban ACT. Kebutuhan pangan warga Somalia memang sungguh terasa. Somalia adalah negeri yang dikoyak konflik bersenjata. Pemerintahannya tidak efektif. Negeri yang mayoritas warganya muslim ini terpuruk dalam kemiskinan panjang. Pasalnya, karena selain konflik bersenjata yang memaksa sebagian warga sipil mengungsi, juga karena alamnya yang rawan bencana, utamanya bencana kekeringan. (Foto: Andhika Purbo Swasono, sedang membagikan daging qurban, 5 Oktober 2014) Anda masih bisa berqurban di Hari Tasyrik. Global Qurban masih menerima qurban Anda sampai 8 Oktober 2015 pukul12.00 WIB. Salurkan donasi qurban Anda ke: Bank Syariah Mandiri    101 0026 996 BCA                     6760 1767 60 Mandiri                 101 000 4884 977 Muamalat                30 400 69326 BNI                     01407 65481 BRI                     038 2010 0022 2303 Permata Syariah         097 1144 114 CIMB Niaga Syariah      5200 100 493009

Selama Ini PDIP Paling Getol Tolak Memperkuat DPD, Sebuah Anomali... Posted: 05 Oct 2014 09:18 PM PDT Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) menilai terjadi anomali dari partai pengusung utama Jokowi-JK yakni PDIP yang kini mendukung ketua MPR berasal dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah), namun di sisi lain paling getol menolak untuk memperkuat DPD. "Selama ini PDIP yang paling getol menolak memperkuat DPD agar kedudukannya sama dengan DPR, yang berarti tak hanya mengusulkan RUU, namun dapat memutuskan pembentukan undang-undang," tandas Pangi seperti dilansir Inilah, Senin (6/10/2014). Dia juga menjelaskan sikap PDIP ini berkebalikan dengan sikap partai-partai yang ada didalam Koalisi Merah Putih (KMP) Prabowo-Hatta yang selama ini mendukung untuk penguatan peran DPD di parlemen. "KMP berjanji akan memperkuat DPD ini tentunya akan menarik bagi DPD ketimbang kursi pimpinan MPR yang ditawarkan koalisi Jokowi-JK," jelasnya. Ipang menegaskan pertarungan KMP dengan koalisi Jokowi-JK di MPR adalah berlomba-lomba memberikan tawaran yang menarik bagi DPD. Seperti diketahui, kendala yang begitu kuat untuk memperkuat DPD adalah tidak semua fraksi dan anggota DPR setuju mengamandemen pasal 22D yang ada dalam UUD 1945.(pm)

You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.	Email delivery powered by Google
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610