PKS PIYUNGAN |
- Pemilihan Ketua MPR, PKS Tak Ajukan Calon
- Megawati Dituding Penyebab Kekalahan Beruntun PDIP
- PKB Sebut Pimpinan DPR Terpilih Tidak Sah
- PKB : Ceu Popong Diktator!
- Fahri Hamzah: "Aku beristigfar atas pujian.. Aku bersyukur atas makian"
- Jangan Ada Praduga Persepsi KMP Jegal Pemerintahan Jokowi
- Tak Punya Malu, PDI P Tuding Demokrat Sengaja Menjegal PDI P
- Mengapa KPK Belum Tangkap Jokowi dan Megawati?
- Ditanya SBY-Megawati Gagal Bertemu, Jokowi Angukkan Kepala
- Politikus PDIP Salahkan Tatib Anggota
- Bolehkah Wanita Menato Tubuhnya?
- Resmi, Jokowi Mengundurkan Diri Sebagai Gubernur DKI
- [Pembatasan BBM Bersubsidi] Angkutan Umum Sering Dijadikan Kambing Hitam
- Kalah Terus, PDIP Akhirnya Lobi Koalisi Merah Putih Minta Jatah Pimpinan MPR
- Ini Profil Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR 2014-2019
- PKS: Koalisi Merah Putih Bukan Untuk Menjegal Jokowi
- PDIP : Pimpinan Sidang Paripurna Bohong
- Hari Ini Jokowi Akan Bacakan Surat Pengunduran Diri, 'Mencampakkan' Jakarta
- SBY: Sudah Sejak Lama Saya Ingin Bertemu Megawati, Tetapi Tuhan Belum Mengizinkan
- Kubu Koalisi Indonesia Hebat Lelet Respon Sinyal
- Ceu Popong "Pencari Palu" Menjadi Trending Topic of The Day
- Jokowi Akan Ketiban Masalah Besar
- PAN Solid di KMP, Tapi...
- Maka Malulah Media Besar yang Selama Ini Sebut KMP Koalisi Rapuh
- Jadi Ketua DPR, Ini yang Dijanjikan Setya Novanto
| Pemilihan Ketua MPR, PKS Tak Ajukan Calon Posted: 02 Oct 2014 07:00 AM PDT  Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, pemilihan pimpinan MPR tersebut juga akan berdasarkan paket, dimana partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) akan mengajukan calon. "Nanti pemilihan akan dilaksanakan Senin depan. Dan KMP pasti sudah siapkan paket yang akan diajukan," ujar Hidayat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Namun, siapa nama-nama yang akan dicalonkan oleh KMP tersebut, Hidayat mengaku untuk bersabar. "Untuk nama saya harap sabar dulu, Senin waktu yang pendek," pungkasnya. Hidayat menekankan bahwa PKS tidak akan mengajukan nama calon pimpinan MPR, karena PKS sudah mendapatkan jabatan kursi Wakil Ketua DPR yang saat ini diduduki oleh kadernya, yakni Fahri Hamzah. "PKS akan jadi bagian dari pimpinan DPR saja," tutupnya. *sumber: aktual.co  |
| Megawati Dituding Penyebab Kekalahan Beruntun PDIP Posted: 02 Oct 2014 06:49 AM PDT  "Ini akibat sikap Megawati Soekarnoputri yang egois dan feodal," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melalui siaran persnya yang diterima Republika, Kamis (2/10). Menurut Petrus, sikap Megawati itu berbanding terbalik dengan revolusi mental Jokowi-JK. Karena itu, jika sikap seperti itu masih dipertahankan maka upaya yang dilakukan oleh PDI Perjuangan maupun Koalisi Indonesia Hebat bisa menjadi sia-sia. Sementara itu, Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan sejumlah kekalahan PDI Perjuangan tak bisa dilepaskan dari faktor ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. Ia mencontohkan dalam pengesahan RUU Pilkada pekan lalu, jika saja Megawati mau sedikit melunak terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jalan ceritanya akan lain. Yakni, PDIP mau mengikuti keinginan Partai Demokrat. "Masalahnya, Mega itu terlalu gengsi terlihat tunduk dari SBY," katanya. Hal itu berpengaruh terhadap bawahannya, yakni kader PDIP tunduk kepada pengaruh Megawati dengan tidak mau mengikuti keinginan Partai Demokrat. Padahal, sebenarnya SBY dan Partai Demokrat telah beberapa kali menunjukkan keinginannya untuk mendukung pemerintah. "Tapi, ini yang tidak direspons oleh Mega," ujar Pangi. PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu dan pilpres 2014. Namun, partai itu tak bisa menjadi pemimpin DPR setelah digagalkan melalui UU MD3. Selain itu, PDI Perjuangan juga kalah dalam UU Pilkada, dan koalisinya tak mencapai suara terbanyak di DPR. (ROL) |
| PKB Sebut Pimpinan DPR Terpilih Tidak Sah Posted: 02 Oct 2014 06:35 AM PDT  JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai pimpinan DPR yang baru diputuskan melalui rapat paripurna dini hari tadi tidak sah. Menurut mereka, banyak hal yang dilanggar pemimpin rapat. Sehingga, PKB dapat menyimpulkan pimpinan DPR yang baru terpilih tidak sah. Partai berbasis massa Islam ini juga berpendapat, pemimpin sementara DPR saat rapat paripurna yakni Popong Otje Djundjunan dan Ade Rezki tidak demokratis. "PKB akan menggugat pimpinan sementara DPR kepada rapat paripurna, karena Mahkamah Kehormatan DPR belum terbentuk," kata Wasekjen PKB Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Demikian dilansir sindonews. Alasan lain mereka menyebut pimpinan DPR tidak sah dan akan menggugat pimpinan sementara ialah rapat konsultasi yang sebelumnya digelar tidak mencapai titik temu mengenai jadwal dan agenda rapat. "Namun pimpinan sidang memaksakan untuk melanjutkan dan menyelesaikan sidang malam itu juga. Bahkan rapat konsultasi tersebut belum ditutup, namun sudah dianggap selesai dan dibawa ke rapat paripurna," ujarnya. Terakhir, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar ini menilai rapat paripurna menyalahi prosedur karena tidak ada pengesahan tata tertib. "Padahal tata tertib tidak dapat di-carryover antar periode," pungkasnya. |
| Posted: 02 Oct 2014 06:30 AM PDT  Menurutnya, perempuan yang akrab disapa Ceu Popong itu telah bertindak sewenang-wenang. Selain itu, dia menduga ada sabotase microfon. "Kemarin Paripurna, dalam sidang terjadi kediktatoran. Sehingga dalam Paripurna kemarin sampai subuh berlangsung dengan kondisi yang tidak kondusif," ujar Daniel di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Kata Daniel, Ceu Popong telah melanggar tata tertib DPR RI, lantaran mengebiri suaranya. "Pimpinan sementara diktator, dia yang melanggar tatib sidang," jelasnya. Alasan itulah yang mengakibatkan PKB untuk melakukan walk out lantaran. "Kami menganggap apa yang sudah dihasilkan paripurna tidak sah secara substantif dan prosedur tatib yang berlaku," tuntasnya. (oz/fs) |
| Fahri Hamzah: "Aku beristigfar atas pujian.. Aku bersyukur atas makian" Posted: 02 Oct 2014 06:18 AM PDT  Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah, terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis dini hari, 2 Oktober 2014. Fahri yang untuk ketiga kalinya terpilih kembali sebagai anggota dewan dari Dapil NTB ini mendapat banyak ucapan selamat dan doa atas terpilihnya sebagai Wakil Ketua DPR. "Maafkan karena tak bisa menjawab satu persatu.. Beribu ucapan selamat dari sahabat. #TerimaKasihAtasDoa," cuit Fahri lewat akun twitternya @Fahrihamzah, Kamis (2/10). Di kalangan kader PKS, Fahri adalah simbol keberanian anak muda hingga dijuluki "Singa Parlemen". Namun Fahri juga sering dibully haters PKS di twitter. Hal ini bagi Fahri adalah bentuk keseimbangan sebagai pengingat diri. "Aku beristigfar atas pujian. Aku bersyukur atas makian. Agar Aku tetap tahu diri. #TerimaKasihAtasDoa," tulis mantan Ketua KAMMI ini. Fahri Hamzah merupakan satu diantara 40 anggota DPR dari PKS hasil pemilu 2014. Perolehan suara Fahri adalah yang terbesar diantara aleg PKS. Fahri memperoleh 125.083 suara, disusul Hidayat Nur Wahid 119.267 suara. |
| Jangan Ada Praduga Persepsi KMP Jegal Pemerintahan Jokowi Posted: 02 Oct 2014 06:00 AM PDT  "Jangan ada praduga persepsi seperti itu, kami Pak Prabowo dan temen-temen di KMP yang setiap saat berbicara tidak akan menghalagi pemerintahan, silakan berkerja saja," kata Wakil Ketua Umum partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Anggota DPR terpilih dari Fraksi Gerindra akan mengkritik pemerintahan Jokowi-JK jika ada program pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. "Bahkan akan sangat keras mengkritik kalau memang tidak bekerja secara komitmennya," ujarnya. Seperti diketahui, soliditas KMP sudah teruji sebanyak empat kali di DPR. Dari UU MD3, UU Pilkada, Tatib DPR dan terakhir saat pemilihan Ketua DPR pada Selasa dini hari. (in/fs) |
| Tak Punya Malu, PDI P Tuding Demokrat Sengaja Menjegal PDI P Posted: 02 Oct 2014 05:30 AM PDT  "Apa yang terjadi dalam pemilihan pimpinan DPR tidak bisa kemudian dianggap seakan-akan karena kedua tokoh ini tidak bertemu sehingga mengakibatkan posisi yang seperti ini," kata Pramono di depan Ruang Rapat Paripurna I DPR di Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2014. Pramono menuding SBY sengaja tidak ingin ditemui oleh utusan PDI P. "Secara jujur kami ingin sampaikan sebenarnya sejak kemarin Bu Mega telah mengutus Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan Maharani untuk bertemu dengan Pak SBY untuk komunikasi tentang beberapa hal, tetapi sampai tadi malam mereka mengatakan belum bisa bertemu dengan Pak SBY," ungkapnya. Pramono menyatakan upaya komunikasi dari pihaknya justru tidak disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat itu walaupun PDI P sudah mengirimkan utusan. "Kalau kemarin Pak SBY menerima Pak Jokowi, JK, Surya Paloh, dan Mbak Puan, saya yakin kondisi dan suasana (pemilihan Pemimpin DPR) akan berbeda. Tetapi itu tidak terjadi, karena sampai tadi malam belum ada komunikasi," jelasnya. Sementara, politisi PDIP lainnya, Aria Bima menilai SBY memang sengaja menutup komunikasi dengan mematikan teleponnya. "Kami sudah berusaha komunikasi tetapi memang HP-nya dimatikan," ujar Arya. Sementara itu, PDIP, PKB, Hanura, dan Nasdem "walk out" dari dalam sidang paripurna karena merasa pemimpin sidang, yakni politisi Golkar Popong Otje Djunjunan tidak demokratis, karena tidak mempersilakan anggota untuk berbicara. ------- Pernyataan 2 politisi PDI P ini sungguh menggelikan. Mereka berupaya meyakinkan dan menggirin opini rakyat, bahwa kegagalan mereka menguasai parlemen adalah karena jegalan Partai Demokrat dan SBY. Sayang sekali, mereka lupa, drama politik yang mereka mainkan hingga nyaris subuh itu, ditonton jutaan pasang mata rakyat. Mata rakyat yang mampu melihat dengan jernih, 3 orang aleg PDI P yang merangsek liar ke meja Pemimpin Rapat Paripurna. Tuduhan bahwa pemimpin rapat tak demokratis pun terpatahkan sudah. Rakyat melihat bahwa aleg asal PDI P tidak berbicara, namun berteriak-teriak liar. Pemimpin rapat pun berkali-kali menegaskan dan meminta aleg untuk duduk. Namun aleg tak mau duduk. Memang, aleg PDI P sudah kehilangan wajah dan urat malu. Sehingga bila kini mereka tuding penyebab hancurnya kekuatan koalisi mereka di DPR adalah karena SBY dan Demokrat, ungkapan itu tak lebih dari sisa-sisa upaya untuk kembali meraih simpati rakyat. Sayangnya, rakyat semakin cerdas, semakin pintar, dan semakin mampu melihat kebusukan aleg PDI P yang haus kuasa. Maka sebaiknya, PDI P fokus saja pada upaya menjalankan pemerintahan dengan baik. (fs) |
| Mengapa KPK Belum Tangkap Jokowi dan Megawati? Posted: 02 Oct 2014 05:00 AM PDT  Rachma menilai KPK dan Kejagung seakan tutup mata dengan dugaan korupsi yang dilakukan Jokowi maupun Megawati, yang dinilainya sudah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah dan menyakiti hati rakyat. "Seharusnya keduanya sudah jadi tersangka. Tapi disentuh pun tidak," ungkap Rachma, di Jakarta hari ini, Kamis, 2 Oktober 2014. Karena itu, Rachma mempertanyakan dua penegak hukum tersebut. "Patut dipertanyakan kasus tebang pilih ini akan menjadi preseden hancurnya hukum di Indonesia," demikian ujar Rachma. Rachma menilai, saat ini, Indonesia sudah menjadi negara terkorup di dunia. Pasalnya, ada banyak pelanggaran hukum yang telah cukup bukti, namun penegak hukum seolah menutup mata. Jauh sebelum kasus Transjakarta, Jokowi sudah banyak tersandung kasus korupsi di Solo, saat masih menjabat sebagai walikota. Anehnya, meski terlibat banyak kasus korupsi, Jokowi melenggang mulus ke Jakarta dan bahkan kini sedang menanti pelantikan sebagai Presiden RI. Sampai kapan KPK dan Kejagung menutup mata? (fs) |
| Ditanya SBY-Megawati Gagal Bertemu, Jokowi Angukkan Kepala Posted: 02 Oct 2014 04:30 AM PDT  Awalnya wartawan di Jakarta, Kamis, menanyakan apakah Megawati yang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan kecewa dengan keputusan Partai Demokrat pimpinan SBY yang bergabung dengan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam penetapan pimpinan DPR dalam sidang paripurna semalam. Saat wartawan menimpali, apakah kekecewaan Megawati itu pula yang mengakibatkan gagal bertemu SBY pada Kamis pagi? Akhirnya, Jokowi pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Jokowi juga menunjuk para wartawan saat menganggukan kepala. Namun, ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Sidang Paripurna DPR pada Kamis dini hari menetapkan Setya Novanto (Golkar) resmi mengemban amanat sebagai Ketua DPR, didampingi para wakil ketua Fadli Zon (Gerindra), Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN) dan Agus Hermanto (Demokrat). PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilihan umum legislatif dan pengusung pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang pemilihan umum presiden gagal mendapatkan tempat di kursi pimpinan DPR. (an/fs) |
| Politikus PDIP Salahkan Tatib Anggota Posted: 02 Oct 2014 04:00 AM PDT  Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan ada rekayasa dalam tatib DPR. Salah satunya tentang absensi anggota. Menurutnya, suara anggota DPR saat ini hanya berdasarkan absensi. Berbeda dengan periode lalu yang absen melalui absensi elektronik. "Dan itu bukan hanya keputusan pimpinan DPR, tapi itu akan berlaku selama lima tahun termasuk menentukan keputusan hal-hal lain menyangkut kehidupan rakyat," katanya di Gedung DPR, Kamis 2 Oktober 2014. Tak hanya menyalahkan tata tertib angggota, PDIP juga mempermasalahkan alat pengeras suara atau mic anggota. "Ini inkonstitusional, di paripurna setiap anggota itu punya hak untuk bicara. Bagaimana mau bicara kalau pengeras suara saja dimatikan," tuturnya. "Sekjen (DPR) dengan santainya ketemu di toilet dengan saya (mengatakan), itu bu soalnya alatnya rusak," tandasnya. (in/fs) |
| Bolehkah Wanita Menato Tubuhnya? Posted: 02 Oct 2014 06:19 AM PDT  Persoalannya, bolehkah wanita Muslim melakukannya? Bahkan tak jarang ada Muslimah yang berkata,"Bukankah tato itu indah, dan sebagaimana hadits Allah itu indah dan mencintai keindahan?" Justifikasi yang sedikit terasa dipaksakan. Bertato yang dalam Bahasa Arab disebut al wasym ( ) adalah perbuatan yang hukumnya haram dalam agama Islam, berdasarkan beberapa hadits shahih, yang diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud, "Allah melaknat wanita-wanita yang menato dan meminta untuk ditato" Tatto adalah menusuk-nusukkan jarum atau yang sejenisnya kepada kulit sehingga mengalirkan darah kemudian diberikan alkohol atau yang sejenisnya sehingga menjadi biru. Tato ini biasa dilakukan di tangan, wajah, badan bahkan kaki dan juga di bagian tubuh lainnya. Melakukan tato pada kulit adalah perbuatan yang diharamkan Allah swt, sebagaimana disebutkan didalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Alqomah bahwasanya Rasulullah saw bersabda, "Allah melaknat orang-orang yang mentato dan yang minta untuk ditato." (HR. Bukhori) Hal itu dikarenakan bahwa tato termasuk perbuatan yang merubah ciptaan Allah swt serta menjadikan ditempat tato itu najis dengan membekunya darah dikarenakan warna bahan tato itu. Ibnu Hajar rahimahullahu mengatakan: "Membuat tato haram berdasarkan adanya laknat dalam hadits, maka wajib menghilangkannya jika memungkinkan walaupun dengan melukainya. Kecuali jika takut binasa, (tertimpa) sesuatu, atau kehilangan manfaat dari anggota badannya maka boleh membiarkannya dan cukup dengan bertaubat untuk menggugurkan dosa. Dan dalam hal ini sama saja antara laki-laki dan wanita." Menurut hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih), ada hadits yang menerangkan: Artinya: Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya, melakukan tato di wajahnya (mutawasshimah), menghilangkan rambut dari wajahnya, menyambung giginya, demi kecantikan, mereka telah mengubah ciptaan Allah. Larangan tersebut juga termaktub dalam kitab hadits kumpulan Ibnu Majah, juz 2 no 1987. (in/fs) |
| Resmi, Jokowi Mengundurkan Diri Sebagai Gubernur DKI Posted: 02 Oct 2014 03:30 AM PDT  Kamis 2 Oktober 2014, DPRD menggelar paripurna pengunduran orang nomor 1 di Jakarta tersebut. Dalam pidatonya, Jokowi resmi mengajukan mundur, karena terpilih sebagai Presiden RI periode 2014-2019 berdasarkan hasil pemilu presiden 9 Juli 2014. Sebelumnya, surat pengunduran diri Jokowi sudah masuk beberapa waktu lalu. DPRD langsung menanggapi, setelah struktur pimpinan DPRD yang baru terbentuk. Berikut isi pidato lengkap Jokowi: Nomor: 2246/-088.2 Sifat: Segera Hal: Permohonan Pengunduran Diri dan Berhenti Jakarta, 2 September 2014 Kepada Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta Sehubungan dengan telah ditetapkannya Presiden Terpilih Republik Indonesia periode 2014-2019 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 535/Kpts/KPU/Tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tanggal 21 Agustus 2014, serta untuk mempersiapkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 pada tanggal 20 Oktober 2014, maka sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri dari jabatan saya selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017. Berkenaan dengan hal tersebut dan dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, mohon perkenan Pimpinan Dewan untuk menindaklanjuti permohonan pengunduran diri dan berhenti saya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian atas perkenan Dewan, saya ucapkan terima kasih. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (tanda tangan) Joko Widodo (fs) |
| [Pembatasan BBM Bersubsidi] Angkutan Umum Sering Dijadikan Kambing Hitam Posted: 02 Oct 2014 02:57 AM PDT  "Angkutan umum kerap dijadikan kambing hitam dalam kebijakan terkait pembatasan BBM bersubsidi," kata Ketua Umum DPP Organda, Eka Sari Lorena Soerbakti, di Jakarta, Kamis 2 Oktober 2014. Padahal, kata dia, "Sejak lama lebih dari separuh subsidi BBM pada 2013 dinikmati pengendara mobil pribadi, dan 40 persen lagi dinikmati pengguna sepeda motor." "Besar harapan saya pemerintah baru ada regulasi yg mendukung angkutan umum bagi masyarakat," kata dia. Ia mengharapkan pemerintah memberikan insentif yang signifikan bila ada angkutan umum menggunakan produk ramah lingkungan seperti yang diberlakukan di sejumlah negara. Dia mengingatkan agar kebijakan insentif bebas pajak tidak hanya diterapkan bagi kendaraan pribadi tetapi juga diperluas kepada angkutan umum. Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah melakukan perbaikan transportasi umum jika memutuskan untuk menaikkan harga BBM guna mengurangi belanja subsidi BBM. "Perbaikan kendaraan umum harus dilakukan agar konsumsi BBM dapat ditekan jika pemerintah jadi menaikkan harga BBM. Hingga kini hal itu belum dilakukan pemerintah," kata anggota Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, di Jakarta, Rabu (24/9). Menurut dia, perbaikan kendaraan umum perlu dilakukan sebelum pemerintah menerapkan kebijakan itu agar masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum sehingga konsumsi BBM dapat ditekan. LSM prolingkungan hidup Greenpeace menyarankan pemerintah agar mengalihkan subsidi BBM untuk keperluan pengembangan sumber energi terbarukan yang dinilai berpotensi dikembangkan di Indonesia. "Pengembangan sumber energi terbarukan di Indonesia masih dinilai mahal, itu karena belum adanya kebijakan dari pemerintah untuk pengembangannya," kata juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Arif Fiyanto di Jakarta, Jumat (19/9). Menurut dia, sumber energi fosil masih menjadi prioritas sehingga mendapatkan subsidi yang besar dari pemerintah. (an/fs) |
| Kalah Terus, PDIP Akhirnya Lobi Koalisi Merah Putih Minta Jatah Pimpinan MPR Posted: 02 Oct 2014 03:03 AM PDT  "Sebaiknya pimpinan MPR dan alat kelengkapan masih bisa dimusyawarahkan. Apa pun ini lembaga yang berbeda dengan DPR, tidak adil kemudian ada fraksi yang tidak memiliki pemimpin sama sekali di lembaga atau alat kelengkapan," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10/2014). Demikian dilansir KOMPAS. Oleh karena itu, Pramono mengaku pihaknya sudah berbicara dengan Koalisi Merah Putih melalui Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. PDI-P, diakuinya, juga sudah menyiapkan nama pimpinan MPR. "Kami dalam posisi menunggu. Tetapi kalau tidak diberi ruang musyawarah, ya kami siap," ucap dia. Apabila PDI-P tetap juga tidak mendapatkan posisi apa pun baik di DPR maupun MPR, Pramono hanya berharap agar pelantikan Jokowi-Jusuf Kalla tidak diganggu oleh adu kuat koalisi. "Bagaimana pun pelantikan Jokowi-JK jangan terganggu dalam proses ketegangan sekarang. Masih ada waktu 3 hari kami menganggap bahwa ruang komunikasi kami melalui Setya Novanto biar dikomunikasikan kemudian," ujarnya. Sebelumnya, dalam penentuan pimpinan DPR, koalisi pendukung Jokowi-JK tidak bisa mengajukan paket pimpinan lantaran hanya terdiri dari empat partai yakni Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi Partai Nasdem. Pimpinan DPR akhirnya dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. |
| Ini Profil Fahri Hamzah Wakil Ketua DPR 2014-2019 Posted: 02 Oct 2014 01:58 AM PDT  Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, terpilih sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014), setelah pelantikan anggota Dewan. Fahri didukung oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, dan PPP, ditambah Fraksi Partai Demokrat. Adapun empat parpol lainnya memilih walk out, yakni PDI Perjuangan, PKB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Siapa Fahri Hamzah? Berikut profil Fahri seperti dikutip dari Litbang Kompas dan www.fahrihamzah.com. Tempat, tanggal lahir: Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, 10 November 1971 Agama : Islam Pendidikan: - Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, Sumbawa, NTB - SMP Muhammadiyah, Sumbawa - SMA Muhammadiyah, Sumbawa - Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram), Mataram, NTB - Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Jakarta (1997) - Program Magister Ilmu Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Jakarta Perjalanan karier: - Presiden Direktur CGN Consulting - Staf Ahli MPR RI - Chairman CYFIS - Dosen Program Ekstensi Fakultas Ekonomi UI, Jakarta Legislatif: - Anggota DPR dari PKS (2004-2009) - Anggota DPR dari PKS (2009-2014) - Wakil Ketua DPR dari PKS (2014-2019) Keterlibatan di DPR: - Komisi VI, Komisi III, Komisi VII, anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Kegiatan lain: - Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS (2003-2005) - Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Publikasi: - Buku: Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat - Buku: Negara, Pasar, dan Rakyat, - Buku: Ke Mana Ujung Century - Buku: Demokrasi, Transisi, Korupsi Keluarga: - dr. Farida Briani (istri) - Anak: 2 orang *sumber: KOMPAS |
| PKS: Koalisi Merah Putih Bukan Untuk Menjegal Jokowi Posted: 02 Oct 2014 01:26 AM PDT  JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid mengatakan, keberadaan Koalisi Merah putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang antara legislatif dengan eksekutif. Menurut dia, dengan adanya kekuatan yang seimbang antara eksekutif dan legislatif, maka program revolusi mental yang dijalankan presiden terpilih, Joko Widodo, akan berjalan dengan efektif. "Sebab kalau tidak bisa menghadirkan yang kuat, yang terjadi adalah yang dulu-dulu juga. Asal bapak senang. Dan itu berakibat, tidak terjadi revolusi mental," ucap Hidayat, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Demikian dilansir KOMPAS.com. Hidayat mengatakan, Koalisi Merah Putih bukanlah koalisi yang dibangun untuk menjegal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Menurut dia, koalisi ini dibangun untuk menghadirkan konsolidasi yang kuat di DPR, agar tercipta check and balances antara legislatif dan eksekutif. Mantan Presiden PKS ini berharap, masyarakat tidak memandang koalisi merah putih sebagai koalisi yang negatif. "Ia (koalisi merah putih) adalah realita karena telah diuji berkali-kali. Oleh karena itu ia harus diterima sebagai realita yg konstruktif, untuk sama-sama kita membangun kedaulatan rakyat melalui demokrasi yang hebat, demokratisasi yang bermartabat," ucap Hidayat. |
| PDIP : Pimpinan Sidang Paripurna Bohong Posted: 01 Oct 2014 10:34 PM PDT  Hal itu dikatakan anggota DPR terpilih dari Fraksi PKS, Anshori Siregar, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/10/2014) dini hari. Menurut dia, tudingan Partai NasDem dan politikus PKB terhadap pimpinan sidang tidak sesuai dengan fakta sidang paripurna penetapan pimpinan DPR periode 2014-2019. "Mereka bilang pimpinan sidang paripurna bohong, justru mereka (koalisi PDIP) yang bohong," kata Anshori. Dia mengatakan dirinya memang duduk di bagian kursi terdepan yang berada dekat dengan piimpinan sidang. "Saya saksi hidup, dia benar-benar menutup rapat dengan mengetok tiga kali," kata Anshori. Sebelumnya, Partai NasDem dan PKB menyebut pimpinan sidang belum menutup sidang paripurna DPR, saat melakukan skor untuk lobi-lobi pimpinan fraksi. (in/fs) |
| Hari Ini Jokowi Akan Bacakan Surat Pengunduran Diri, 'Mencampakkan' Jakarta Posted: 01 Oct 2014 09:27 PM PDT  Presiden terpilih itu akan membacakan pengunduran diri di depan 106 anggota DPRD DKI Jakarta. "Mendengarkan pidato pengunduran diri Jokowi dari gubernur," kata Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat dihubungi wartawan, Kamis (2/10/2014). Sementara itu sidang paripurna pengunduran Jokowi akan digelar pada Senin 6 Oktober mendatang. Sidang hanya mendengarkan pandangan umum tiap fraksi terhadap kinerja Jokowi selama dua tahun memimpin Jakarta. Sebelumnya, Prasetyo mengatakan rapat paripurna akan dibuka pimpinan Dewan pada Kamis 2 Oktober 2014. Dilanjutkan dengan pembacaan surat pengunduran diri oleh Jokowi. (pm) |
| SBY: Sudah Sejak Lama Saya Ingin Bertemu Megawati, Tetapi Tuhan Belum Mengizinkan Posted: 01 Oct 2014 09:06 PM PDT  Padahal, menurut SBY, sudah sejak 10 tahun lalu ingin bertemu dengan Megawati, khususnya membahas perkembangan politik di Indonesia. "Dari pihak saya sebenarnya sudah sejak lama ingin seperti itu, tetapi memang Tuhan belum mengizinkan," ungkap SBY usai menggelar rapat di JCC Senayan, Rabu 1 Oktober 2014 seperti dilansir Vivanews. SBY mengaku tidak mengerti apa yang melatarbelakangi kenapa pertemuan itu tidak bisa dilakukan. Apalagi, saat ini kemelut politik yang terjadi semakin memanas di Indonesia. "Sebenarnya baik, kalau kita saling menyapa. Supaya negara ini tidak gaduh secara politik, tapi itu tidak terjadi, karena satu dan lain hal yang melatarbelakanginya," ungkapnya. Bagi para pemimpin masa depan, SBY berpesan, hubungan baik harus terus dipelihara. Upaya ini agar suhu politik yang ada akhirnya tidak merugikan masyarakat. "Jangan sampai politik terlalu gaduh, pemerintah tidak bisa bekerja, yang rugi akhirnya rakyat," tuturnya. (pm) |
| Kubu Koalisi Indonesia Hebat Lelet Respon Sinyal Posted: 01 Oct 2014 08:57 PM PDT  Kekalahan ini menunjukkan bahwa kubu koalisi "Indonesia Hebat" lamban dalam merespon sinyal politik dan dinamika politik yang berkembang selama ini. "Menurut saya ini kegagalan koalisi yang dipimpin PDIP dalam merespon sinyal-sinyal politik sejak sebelum pilpres sampai setidaknya hari ini," kata Heri, di Jakarta, Kamis (2/10/2014). Keempat kekalahan tersebut, lanjut Heri, mulai dari UU MD3, Tatib DPR, UU Pilkada dan paket pimpinan DPR dinihari tadi. "Itu bukanlah peristiwa politik yang tiba-tiba muncul. Ini merupakan kronologi politik yang sudah berjalan sejak lama," ujarnya. Koalisi Merah Putih memenangkan pemilihan pimpinan DPR, yang terdiri dari; Ketua DPR : Setya Novanto (Fraksi Partai Golkar) Wakil Ketua DPR: Fadli Zon (Fraksi Gerindra) Wakil Ketua DPR: Agus Hermanto (Fraksi Partai Demokrat) Wakil Ketua DPR: Taufik Kurniawan (Fraksi PAN) Wakil Ketua DPR: Fahri Hamzah (Fraksi PKS) (pm) |
| Ceu Popong "Pencari Palu" Menjadi Trending Topic of The Day Posted: 01 Oct 2014 08:39 PM PDT  Gayanya yang tegas dan bisa mencairkan suasana saat rapat paripurna DPR membahas pemilihan paket calon pimpinan DPR mampu mendapatkan perhatian di kalangan media sosial. Bahkan, nama Ceu Popong sempat menjadi trending topic di Twitter dengan hashtag #saveceupopong. Kisah cerita Ceu Popong dimulai ketika dirinya menjadi pimpinan sementara Sidang Paripurna DPR bersama Ade Rezki dan sempat diwarnai aksi kericuhan para anggota dewan yang terhormat. Dalam sidang paripurna itu para anggota dewan memaksa agar diberikan kesempatan interupsi oleh Ceu Popong. Dirinya juga diminta menutup terlebih dahulu rapat konsultasi yang digelar sebelum paripurna. Namun, aksi para anggota dewan ini tidak digubris Ceu Popong, karena rapat konsultasi sudah ditutup. Dia juga meminta agar interupsi wakil rakyat tersebut menunggu selesai agenda pembacaan susunan keanggotaan fraksi di DPR. Ceu Popong pun terus dihujani interupsi hingga akhirnya sidang ricuh dan wanita asal Bandung ini dievakusi petugas pengamanan dalam (Pamdal) DPR. Pada saat kericuhan terjadi, Ceu Popong sempat sibuk mencari palu sidangnya yang biasa digunakan untuk membuka, menutup dan menskors jalannya persidangan. Padahal saat itu, Ceu Popong selaku pimpinan sidang sementara bermaksud menskors jalannya sidang, karena situasi semakin tidak kondusif. "Paluna eweuh (palunya tidak ada)," ucap Ceu Popong dengan polosnya di ruang Sidang Paripurna DPR, Kamis, 2 Oktober 2014 dini hari, seperti dilansir Sindonews. Sikap polos Ceu Popong inilah yang menjadi topik pembicaraan dan simpati dari kalangan media sosial hingga akhirnya menjadi trending topic di Twitter. Ceu Popong sendiri ditunjuk sebagai pimpinan sidang sementara karena dirinya merupakan anggota DPR terpilih dengan usia tertua untuk periode 2014-2019. Dia merupakan wanita asal Bandung kelahiran 30 Desember 1938 atau berusia 76 tahun saat dilantik menjadi anggota dewan periode ini. Wanita yang kental dengan logat Sunda ini merupakan politikus Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I. Ceu Popong juga menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dan duduk menjadi anggota Komisi X yang membidangi masalah pendidikan dan olahraga. Meskipun usianya tak lagi muda, sosok Ceu Popong dikenal vokal dan lantang dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Ceu Popong merupakan lulusan dari UPI Bandung. Ia juga pernah menjadi seorang guru Bahasa Inggris sebelum akhirnya menjadi politikus Partai Golkar sejak 1987. |
| Jokowi Akan Ketiban Masalah Besar Posted: 01 Oct 2014 08:07 PM PDT  Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, penyerahan draf perppu di akhir masa jabatan Presiden SBY terlalu sempit. Menurutnya, Jokowi berkewajiban untuk mengawal perppu tersebut pada masa pemerintahannya ke depan. "Mengingat masa bakti Presiden tinggal hitungan hari, dapat dipastikan perppu ini akan menjadi pekerjaan tambahan untuk presiden baru, Jokowi," kata Ray seperti dilansir Sindonews, Rabu (1/10/2014). Ray menyampaikan, sesuai amanat undang-undang, perppu yang dikeluarkan harus diserahkan kepada DPR paling lambat pada masa sidang berikutnya. Artinya, lanjut Ray, presiden setelah SBY akan bertanggung jawab untuk memperjuangkan nasib perppu tersebut. "Di sinilah ganjalan nasib perppu. Jokowi akan ketiban masalah besar akibat perppu yang diterbitkan presiden sebelum dirinya dengan posisi di mana kekuatan parlemen tidak seimbang," jelasnya. (pm) |
| Posted: 01 Oct 2014 08:00 PM PDT  "PAN harus menjadi penyeimbang pemerintahan," tegas Ketua Umum DPP Garda Muda Nasional, Kuntum Khairu Basa, seperti dilansir RMOL (Kamis, 2/10). Kuntum mengungkapkan, tiga hal tersebut merupakan permintaan dari Kaukus Muda PAN. Kaukus Muda PAN ini terdiri jajaran Wasekjen DPP PAN dan Organisasi Otonom PAN. Yaitu, Rusli Halim Fadli, Ketua Umum Penegak Amanat Reformasi Rakyat yang juga mantan Ketum DPP IMM; M. Rodli Kaelani, Ketua Umum DPP PANDU yang juga mantan Ketua Umum PB PMII; Rahmat Kardi, mantan Ketum GPI; Delianur, mantan Ketum PB PII; Taufik Amrullah, mantan Ketum PP KAMMI; dan Kuntum Khairu Basa. Tiga tuntutan tersebut disampaikan dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila dan Hari Pelantikan DPR/MPR RI Periode 2014-2019 yang jatuh pada Rabu, 1 Oktober 2014. Di DPR RI sendiri, PAN memiliki 48 anggota yang dipimpin Tjatur Sapto Edy dan Teguh Juwarno. (pm) |
| Maka Malulah Media Besar yang Selama Ini Sebut KMP Koalisi Rapuh Posted: 01 Oct 2014 07:16 PM PDT  Maka malulah media-media "besar" yang selama ini menyebut KMP (Koalisi Merah Putih) adalah koalisi yang rapuh. Media-media ini memaksakan opini mereka melalui agenda-agenda berita dan kolom editorial bahwa KMP rapuh dan tak bakalan bertahan lama. Contoh berita Metrotv: Pengamat: Koalisi Merah Putih Rapuh (http://news.metrotvnews.com/read/2014/09/19/294110/pengamat-koalisi-merah-putih-rapuh) KMP menjawab dengan santai: UU MD3, UU Pilkada via DPRD, dan sekarang Ketua DPR RI. Kasihan media-media "besar" itu. Berselingkuh dengan kekuatan politik tertentu, meninggalkan Rakyat yang seharusnya mereka suguhi obyektivitas dan pencerdasan. Yang terjadi adalah sebaliknya: mencuci otak Rakyat dengan agenda perselingkuhan mereka. (Canny Watae) |
| Jadi Ketua DPR, Ini yang Dijanjikan Setya Novanto Posted: 01 Oct 2014 07:00 PM PDT  JAKARTA - Politisi Golkar Setya Novanto didapuk menjadi Ketua DPR RI periode 2014-2019. Setelah dinyatakan resmi sebagai Ketua DPR, Setya pun mengucap rasa syukurnya. Pemilihannya dan empat Wakil Ketua DPR dinilai Setya hasil dari perjuangan yang luar biasa. "Ini merupakan kebahagiaan sendiri bagi kami karena dengan perjuangan yang lur biasa kita bisa terpilih sebagai pimpinan DPR. Tentunya kita bersyukur kepada tuhan yang maha esa, dan kita juga berdoa semoga berbuat yang terbaik demi kepentingan bangsa dan negara," kata Setya, didampingi oleh empat orang wakilnya yang juga berasal dari Koalisi Merah Putih, seusai sidang paripurna, Kamis (2/10/2014) dini hari. Demikian dilansir KOMPAS. Setya terpilih bersama empat orang wakilnya yaitu Fadli Zon dari Fraksi Gerindra; Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat; Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; dan Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional. "Keinginan saya adalah membuka lebar lebar Gedung DPR untuk rakyat menyampaikan aspirasinya sesuai mekanisme yang ada. Dewan harus dapat merespons tuntutan rakyat, rapat-rapat Dewan bersifat terbuka, mekanisme pembahasan RUU kiranya perlu dilakukan lebih efektif," tambah Setya. Ia menjamin akan tetap merangkul partai politik yang tergabung dalam koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebelumnya, dinamika menjelang sidang paripurna pemilihan Pimpinan DPR berjalan alot. Mekanisme pemilihan dengan sistem paket yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Hanya satu paket yang bisa diajukan yaitu oleh Koalisi Merah Putih. Adapun, fraksi partai pendukung Jokowi-JK tak bisa mengajukan karena tak memenuhi syarat. Akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Hanura, dan Fraksi Partai Nasdem memilih walk out dan menyatakan tak bertanggung jawab dengan hasil sidang paripurna. |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar