Senin, 27 Oktober 2014

PKS PIYUNGAN

PKS PIYUNGAN

Sri Waljiyati, Mualaf yang Dipenjara Karena Keislamannya | Butuh Bantuan

Posted: 27 Oct 2014 06:53 AM PDT


Kehidupan keluarga Jusper Simamora lebih dari kecukupan, pekerjaan yang sudah mapan membuat keluarga ini bisa menikmati indahnya dunia. Kehidupan sosial pun terangkat karena sepasang suami istri dengan 2 anak tersebut menjadi Majelis Gereja selama 15 tahun di Pekanbaru. Namun, indahnya dunia mulai dirasakan berkurang seiring dengan penyakit yang diderita oleh sang suami. Berawal dari Hepatitis kemudian lever dan akhirnya kanker hati mulai menggerogoti.

Sejak saat itu satu persatu harta yang dimilikinya mulai dijual. Mulai dari motor, mobil kemudian merembet pada isi rumah, hingga akhirnya rumah di Pekanbaru pun terjual untuk biaya pengobatan di RS Panti Rapih Yogyakarta. Pun demikian, harta yang dimiliki tidak cukup utuk membiayai rumah sakit. Hutang pun tak terhindarkan, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Kian hari hutang makin menumpuk, sudah tidak ada lagi harta yang bisa digunakan sebagai agunan, kecuali asuransi yang bisa dijadikan pegangan untuk mengembalikan hutangnya.

Hampir putus asa dengan kondisi sakitnya dan semakin menggunungnya hutang pada beberapa pihak, memaksa keluarga ini untuk menempuh jalur yang tidak benar. Sang suami memerintahkan kepada isterinya untuk membuat Surat Kematian, agar nantinya dengan Surat Kematian tersebut bisa digunakan untuk klaim ke pihak asuransi.

Jalan pintas tersebut akhirnya ditempuh, bermodal Surat Kematian yang diterbitkan oleh pihak Kepala Desa akhirnya Yustina yang tak lain adalah isteri dari Jusper memberanikan diri ke asuransi B*****. Pihak asuransi pun segera menindaklanjuti surat kematian tersebut, hingga akhirnya pihak ausransi di Pekanbaru memutuskan tidak bisa mencairkan asuransi tersebut karena setelah dicek kebenarannya, si suami masih dirawat di rumah sakit. Hingga akhirnya Jusper mati dalam kondisi kristen dan klaim asuransi belum cair.

Sepeninggal suaminya pada 14 April 2014, Yustina mulai mengingat kembali masa mudanya 20 tahun silam. Masa dimana Yustina masih biasa sholat maghrib di surau bersama teman-teman sebayanya. Namun masa muda yang berada di jalan lurus tersebut akhirnya harus dia akhiri ketika harus mengenal sosok Jusper muda yang beragama kristen. Sejak saat itulah Sri Waljiyati berubah nama dengan nama baptis menjadi Yustina dan mengikuti jalan bengkok yang dianut Jusper.

Ramadhan 2014 menjadi masa perenungan bagi Yustina untuk bisa lebih mendekat kepada sang Maha Pencipta, masa 20 tahun adalah masa-masa di mana hatinya merasa gersang meskipun harta cukup berlimpah. Hingga akhirnya hidayah Allah turun tepat pada hari raya Idul Fitri 2014 lalu Yustina dan kedua anaknya mengucapkan kalimat syahadat di depan jamaah masjid di bilangan Yogyakarta.

Namun cobaan yang harus dialami oleh Sri Waljiyati tidak berhenti sampai disini. Pihak keluarga Jusper tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Sri Waljiyati dan kedua buah hatinya dengan kembali memeluk agama tauhid. Adik Jusper mencari celah untuk bisa memenjarakan kakak iparnya tersebut. Surat kematian yang pernah dibuat oleh keluarga tersebut dijadikan adik Jusper untuk memidanakan Sri Waljiyati.

Pihak pelapor –Lamaasi Saut Simamora—yang merupakan adik suami tersangka mengajak berdamai. Namun ajakan damai tersebut bukan tanpa syarat. Sri Waljiyati dipaksa berdamai dengan syarat harus menyerahkan hak asuh anaknya –yang sudah bersyahadat (masuk Islam) bersama ibunya tersebut- diberikan kepada keluarga suaminya yang beragama nasrani.

Penegakan hukum dengan dakwaan berlapis dugaan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Surat Kematian dan atau menggunakan surat palsu yang dapat merugikan pihak lain terasa janggal sebab dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak asuransi tidak dirugikan karena Surat Kematian tersebut sebelum menyebabkan kerugian telah diambil oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa telah menyatakan Surat Kematian tersebut dicabut dan tidak berlaku lagi.

Belakangan diketahui motif pelaporan kasus yang semestinya tidak memenuhi unsur pidana yang dituduhkan tersebut dan yang berujung pada penahanan Sri Waljiyati adalah hanya sebagai bargaining. Hal ini terungkap ketika Pengacara Pelapor bernegosiasi dengan Pengacara Sri Waljiyati. Pengacara Pelapor menyampaikan pesan Pelapor bahwa dia akan mencabut Laporan Polisi dan berarti perkara yang dituduhkan dengan sendirinya akan berhenti jika Sri Waljiyati mau menyerahkan kedua buah hatinya kepada keluarga besar Pelapor. Namun Sri Waljiyati dan kedua anaknya tidak mau memenuhi permintaan Pelapor. Sebab, jika memenuhi maka berarti akan menyerahkan perwalian kedua anaknya kepada keluarga Nasrani dan sangat mungkin akan ada pemaksaan secara sistematis agar kedua anak tersebut menganut agama Nasrani.

Sri Waljiyati dan kedua anaknya memilih jalan hidayah meski sang ibu harus mendekam di penjara dan sang anak harus hidup sederhana bersama pamannya yang muslim.

Sudah 6 pekan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sri Waljiyati mengisi waktunya untuk mendekatkan diri kepada sang Kholiq, puasa senin kamis senantiasa dilazimi, sedangkan di sepertiga malam digunakan untuk qiyamul lail. Untuk buka puasa Sri menunggu jatah kiriman dari sepupunya yang hanya seorang karyawan di barbershop, sedangkan untuk sahurnya Sri Waljiyati minum air putih dan sisa makanan sore hari sebelumnya. Snack yang disediakan oleh lapas yang berupa singkong rebus diambil oleh Sri Waljiyati yang selanjutnya diiris kecil-kecil dengan menggunakan sendok plastik, kemudian dijemur.

Ketika sepupunya mengantar makanan singkong yang sudah kering tersebut dibawa pulang sang sepupu untuk digoreng dan selanjutnya dibawa lagi ke Lapas digunakan untuk cadangan snack.

Dzaki (nama hijrah dari Andreu Eros Perikes) anak kedua Sri Waljiyati yang masih duduk dibangku kelas 2 SD ikut beserta rombongan kami menjenguk ibundanya asik makan snack singkong yang dibawa untuk ibundanya (sang kakak tidak ikut karena sedang sekolah, di bangku sekolah yakni kelas 2 SMP). Hati kami benar-benar terenyuh saat itu, anak sekecil itu sudah harus menghadapi hal yang sulit.

Untuk biaya sekolah kedua anaknya belum terbayar sejak suami Sri masuk ke Rumah Sakit. Untuk makan sehari-hari sepupu Sri lah yang menyokong, jatah makan untuk satu hari Rp 6.000,- dengan kondisi suami Sri terbaring di RS. Kondisi ini semakin parah ketika Sri mulai masuk ke lapas, sepupu Sri yang hanya seorang tenaga potong rambut jauh dari kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sri mulai sadar bahwa yang dialaminya ini adalah teguran dari Allah. Kalau Allah menghendaki dia bebas dari penjara dia akan mengabdi untuk pondok pesantren. Sri berucap, "Hidup saya hanya untuk Allah mas. Selepas saya dari penjara, saya dan anak-anak akan saya ajak untuk hidup di pondok pesantren. Saya sudah pernah merasakan nikmatnya dunia, saatnya saat mengabdikan diri dan keluarga untuk Islam."

Saat ini Sri sedang membutuhkan dukungan moril, dan tentunya dukungan materi. Selain untuk biaya hidup sehari-hari juga untuk membiayai pendidikan kedua anak Sri yang masih duduk di bangku sekolah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk bisa saling membantu sesama kaum muslimin.

Mari kita doakan ibu Sri tabah menghadapi ujian ini, dukungan moril sangat dibutuhkan keluarga ibu Sri. Dukungan materi akan sangat membantu anak-anak ibu Sri melanjutkan pendidikannya.

Bagi yang mau membantu bisa ke Rekening SolidaritasMuslim: BNI 0351535888, BSM 7054129038 a.n. Muhammad Idris. Konfirmasi: 0812 2718 2211.

Demikian rilis yang diterima Fimadani. (27 Oktober 2014)

*SUMBER : http://news.fimadani.com/read/2014/10/27/sri-waljiyati-mualaf-yang-dipenjara-karena-keislamannya/


http://www.lesprivatkasiva.com/

KPK : Kabinet Kerja Tidak Benar-benar Bersih

Posted: 27 Oct 2014 04:47 AM PDT

Kabinet Kerja yang dibentuk Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi dinilai oleh KPK tidak benar-benar bersih.

Hal itu dikatakan Juru Bicara KPK Johan Budi saat dikonfirmasi terkait 34 nama menteri kabinet Kerja Jokowi-JK.

"Orang bisa saja berubah. Sebelumnya tidak pernah ada keterlibatan korupsi, tapi belakangan berubah. Itu bisa saja," kata Johan lewan pesan singkat, Jakarta, Senin (27/10/2014).

KPK mengapresiasi upaya Jokowi melibatkan sejumlah lembaga untuk mengetahui rekam jejak calon menterinya. Namun, hal itu tak akan mempengaruhi KPK untuk memproses hukum jika menteri Jokowi terlibat kasus korupsi.

"Kalau nanti di tengah ada yang korupsi, ya akan ditangkap juga," ujar Johan.

Johan tidak mengetahui nama-nama menteri Jokowi-JK yang diberi tanda merah atau bermasalah. "Data itu yang tahu hanya pimpinan. Saya tidak tahu catatan tersebut," kata Johan.(inilah/fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

Doakan Menkominfo yang Baru, Tifatul Tak Lupa Berpantun

Posted: 27 Oct 2014 04:29 AM PDT



Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) RI sore ini menggelar penyerahan memori jabatan dari Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) RI 2009-2014, Tifatul Sembiring ke Menkominfo RI yang baru periode 2014-2019, Rudianto, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (27/10) sore.

Tifatul Sembiring dalam sambutannya menyampaikan selamat dan harapannya kepada Menkominfo yang baru dalam  menjalankan tugasnya.

"Sekarang Indonesia sudah ditetapkan oleh Bank Dunia menjadi negara 10 besar ekonomi kekuatan dunia, semoga bapak menteri yang baru bisa mengemban amanah lebih baik di masa mendatang dengan tantangan yang lain," kata kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 itu.

Dalam kesempatan ini Tifatul menyatakan meminta maaf kepada seluruh pihak dan tamu yang hadir. "Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sudah memaafkan jika ada bapak atau ibu yang berbuat salah kepada saya," kata Tifatul disambut tawa.

Seperti biasa, pria yang akrab disapa Tif ini mengakhiri sambutannya dengan pantun: "Jimmi Sondah bernyani sedih, cukup sudah dan terima kasih," tutup Tifatul dengan pantun.

Sementara, Menkominfo yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo pada Senin (27/10) siang tadi, Rudianto mengatakan dirinya siap bekerja keras dalam menjalani amanah yang diberikan kepadanya.

"Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas," ujarnya. (sumber: kabarpks.com/liputan6)

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] Jokowi Lecehkan Rakyat Papua

Posted: 27 Oct 2014 04:00 AM PDT

Presiden Joko Widodo memilih Gurubesar Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Yohana Yembise, untuk duduk sebagai Menteri Pemberdayaan Anak dan Perempuan.

Namun bukan mendapat pujian, Jokowi malah mendapat kritik tajam. Jokowi dinilai tidak sensitif terhadap persoalan Papua saat mengangkat menteri yang mewakili aspirasi masyarakat Papua. Yohana dinilai tidak cukup mampu menjadi jembatan dialog antara Jakarta dan Papua.

"Kami anggap ini sama saja Pak Jokowi melecehkan Papua. Terus terang menteri dari Papua yang dia angkat tidak kami kenal. Tidak cukup mengakar di masyarakat Papua. Apalagi kalau bicara soal jembatan aspirasi antra Jakarta dan Papua pasti tidak bisa," kata Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, Senin, 27 Oktober 2014.

Menurut Tabuni, sosok menteri asal Papua tidak hanya dilihat dari soal kecakapan intelektual dan integritasnya tetapi terutama soal kehadiran dia sebagai bagian dari perjuangan masyarakat Papua dengan pemerintah pusat.

"Papua ini kan masalah yang rumit. Maka butuh sosok yang bisa jadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah di Jakarta. Nah ini yang dilupakan Pak Jokowi. Maka kami anggap ini sama saja melecehkan kami," jelas Tabuni yang adalah juga alumni FISIP UGM Yogyakarta tersebut. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

SDA: PPP Belum Pindah dari Koalisi Merah Putih

Posted: 27 Oct 2014 03:36 AM PDT



Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan partainya masih berada dalam Koalisi Merah Putih. Meskipun salah satu kadernya, Lukman Hakim Syaifuddin ditunjuk menjadi Menteri Agama oleh Presiden Joko Widodo.

"PPP belum berpindah ke mana-mana," kata Suryadharma di Jakarta, Senin (27/10), dilansir RoL.

Menurut dia, masuknya kader PPP dalam kabinet bukan merupakan permintaan resmi dari Presiden Joko Widodo ataupun pengajuan resmi dari PPP.

PPP menganggap penunjukan Lukman murni karena yang bersangkutan dianggap profesional dan memiliki kemampuan, sehingga penunjukan itu sejauh ini tidak mengubah arah koalisi PPP.

Suryadharma secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaannya terhadap salah satu kader PPP. Suryadharma menegaskan bahwa PPP bangga atas penunjukan itu.

Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa Lukman Hakim pantas disebut sebagai orang yang profesional, karena Lukman sebelumnya juga ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Artinya dia jadi menteri di dua kabinet," kata Dimyati.

Namun sebaliknya, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan kalau dirinya mewakili PPP di kabinet kerja Jokowi. (Baca: Menag Lukman: Keberadaan Saya di Kabinet Representasi PPP)

Sepertinya konflik PPP masih belum akan selesai. Semoga Allah SWT menjaga mereka dan memeberi jalan terbaik. 

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] Inilah Akun Twitter Menteri-Menteri Jokowi - JK

Posted: 27 Oct 2014 03:00 AM PDT

Presiden Joko Widodo hari ini melantik 34 menteri dan 2 wakil menteri Kabinet Kerja di Istana Merdeka.

Saat pelantikan, Presiden Jokowi dan para menteri kompak menggunakan batik cokelat. Seusai pelantikan, Jokowi langsung memimpin sidang kabinet paripurna pertama di Kantor Presiden. "Jaga kepercayaan rakyat, dengan bisa tunjukkan bukti kerja pada rakyat, dan untuk kepentingan rakyat Indonesia," ujar Jokowi, Senin (27/10).

Sama seperti Presiden Jokowi, mayoritas menteri juga memiliki akun Twitter. Di antara mereka diketahui aktif berkomunikasi dengan followers-nya, seperti akun Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan.

Namun sayangnya, ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menggunakan akun Twitter @Rudiantara_id. Pemalsuan akun Twitter menteri tersebut sempat menjadi trending topic di Indonesia.

Berikut akun Twitter menteri Kabinet Kerja .

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Yohana Yembise (@YohanaYembise)
2. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti)
3. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (@Ryamizard_R)
4. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Marwan Jafar (@marwan_jafar)
5. Menteri Koperasi dan UKM: Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (@Puspayoga_PAS)
6. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (@tjahjo_kumolo)
7. Menteri Perhubungan: Ignasius Jonan (@IgnasiusJonan)
8. Menteri Kesehatan: Nila F Moeloek (@NilaMoeloek)
9. Menteri Sosial: Khofifah Indar Parawansa (@KhofifahIP)
10. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (@RachmatGobel)
11. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (@andrinof_a_ch)
12. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (@lukmansaifuddin)
13. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (@hanifdhakiri)
14. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (@imam_nahrawi)
15. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sofyan Djalil (@djalil_sofyan)
16. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah: Anies Baswedan (@aniesbaswedan)
17. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (@puan_maharani)
18. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara: Yuddy Chrisnandi (@yuddychrisnandi)
19. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (@bravonur)
20. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Mursyidan Baldan (@ferrymbaldan). (fs)

Sumber : Merdeka.com
http://www.lesprivatkasiva.com/

Jokowi Pilih Susi Sebagai Menteri Karena Balas Budi

Posted: 27 Oct 2014 02:33 AM PDT


Jakarta - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago menilai, terpilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di dalam kabinet kerja, hanya sebagai balas jasa saja.

"Jokowi menunjuk Susi Pudjiastuti, menurut saya bukan alasan atau pertimbangan kapasitas dan kompetensi keahlian, kemungkinan  alasan nomor satu menunjuk Susi Pudjiastuti adalah alasan (sebagai salah satu) donatur Pilpres," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (27/10), dilansir Aktual.

Dirinya merasa bingung dengan sikap Jokowi dalam menempatkan orang-orangnya di kabinet. Padahal, kata dia, sejumlah nama yang berkompeten untuk menjalankan sistem pemerintahan tidak diakomodir.

Sebagaimana dilaporkan Tempo, saat kampanye lalu Jokowi kerap menggunakan pesawat Susi Air milik Susi Pudjiastuti. (Baca: Pesawat Carteran Kampanye Jokowi Milik Susi Air)

http://www.lesprivatkasiva.com/

Pesawat Carteran Kampanye Jokowi Milik Susi Air

Posted: 27 Oct 2014 02:12 AM PDT



Hubungan antara Jokowi dan Susi Pudjiastuti (menteri Kelautan dan Perikanan) ternyata sudah berlangsung lama. Saat pemilu kemarin Jokowi biasa menggunakan pesawat carteran Susi Air milik Susi Pudjiastuti. Kata Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, pesawat itu merupakan bantuan dari pihak ketiga yang akan dilaporkan sebagai dana kampanye PDIP.

Berikut liputan lengkap dari TEMPO:

Pesawat Carteran Jokowi Milik Susi Air

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan pesawat jet carteran yang ditumpangi Joko Widodo dalam kampanyenya ke Malang pekan lalu merupakan milik maskapai Susi Air.

Pesawat mungil tersebut hanya bisa memuat tujuh penumpang. "Itu pesawat Susi Air dengan kapasitas tujuh tempat duduk," kata Hasto lewat pesan pendek kepada Tempo, Rabu, 2 April 2014. (Baca: Jokowi Pakai Jet, PDIP: Asal Bukan Pesawat Kepresidenan). 

Hasto belum membeberkan ongkos yang harus dirogoh PDIP guna mencarter pesawat itu. Menurut Hasto, pesawat itu merupakan bantuan dari pihak ketiga yang akan dilaporkan sebagai dana kampanye PDIP. Hasto pun tak menyebutkan siapa pihak ketiga yang dia maksud.

"Pesawat itu tak sembarangan. Pemilik pesawat menceritakan bagaimana perjuangannya ekspor ikan, hingga akhirnya bisa membeli pesawat sendiri," kata Hasto. (Baca: Naik Jet Pribadi, Jokowi: Apa Saya Punya Pesawat?).

Pemilik maskapai Susi Air, Susi Pudjiastuti, sebelumnya dikenal sebagai pengusaha hasil laut untuk keperluan ekspor. Dalam beragam kesempatan, Susi sempat bercerita, awalnya dia hanya membeli pesawat untuk keperluan transportasi hasil lautnya ke pintu-pintu ekspor.

Lama-lama pesawat itu dia gunakan untuk membuka jalur penerbangan komersial. Susi Air kini dikenal sebagai maskapai yang lebih berfokus pada penerbangan perintis. Pihak Susi Air belum memberi konfirmasi apakah pesawat yang digunakan Jokowi itu bantuan mereka atau PDIP yang menyewanya.

Ahad, 30 April 2014, calon presiden PDIP sekaligus juru kampanye mereka, Jokowi, diketahui menggunakan pesawat Susi Air dari Kalimantan Selatan ke Malang untuk berkampanye. Hasto mengatakan Jokowi memang harus menggunakan pesawat itu.

Dia menyatakan Jokowi selalu menggunakan pesawat komersial kelas ekonomi jika hendak berkampanye ke daerah. Namun mantan Wali Kota Solo itu dipaksa menumpang penerbangan khusus bila lokasi yang didatangi sulit dijangkau dengan jadwal penerbangan komersial.

Jokowi sudah membantah bahwa pesawat yang ia tumpangi itu merupakan miliknya pribadi Dia mengaku hanya diajak oleh pengurus PDIP untuk naik pesawat itu guna melanjutkan kampanye ke Malang, Jawa Timur.

sumber: http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/04/03/271567585/Pesawat-Carteran-Jokowi-Milik-Susi-Air

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] Puan Maharani Belum Tahu Tugasnya Sebagai Menko

Posted: 27 Oct 2014 02:04 AM PDT

Puan Maharani mengaku belum tahu tugas yang akan diembannya sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun bidang kementerian yang diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kepada Puan dinilai mirip dengan lingkup tugas Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

"Terus terang saya belum terlalu tahu apa penugasan yang akan ditugaskan Pak Presiden," kata Puan,seusai pengumuman Kabinet Kerja Jokowi-JK, di Istana Kepresidenan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Puan, dia akan mengetahui tugasnya dalam sidang kabinet yang akan diselenggarakan seusai pelantikan menteri pada hari ini, Senin, 27 Oktober 2014.

Terkait dipilihnya ia sebagai menteri, Puan yakin Jokowi sudah mempertimbangkannya secara matang.

Saat ditanya tentang kompetensi yang dimiliki sebagai menteri, Puan berpendapat tidak penting untuk melihat latar belakang pengalaman maupun track record masing-masing menteri. Menurut dia, yang terpenting adalah niat untuk bekerja keras bagi negara.

"Jangan pikir seseorang dari track record hari ini, tetapi kinerja dan apa yang akan saya lakukan ke depan ini," tambah Puan.

Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, jawaban Puan merupakan tanggapan yang terlalu berhati-hati. Ia menyayangkan pernyataan Puan bahwa latar belakang bukan hal yang penting untuk menjadi menteri.

Sumber: Kompas.com

http://www.lesprivatkasiva.com/

Cuma Dapat 4 Menteri, Internal PDIP Protes Jokowi

Posted: 27 Oct 2014 01:32 AM PDT



Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanudin memprotes kabinet kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, proporsi dalam kabinet tersebut tidak proporsional jika dibandingkan dengan perolehan kursi di DPR periode 2014-2019.

Dilansir Kompas, Hasanuddin menjelaskan, PDI-P sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2014 mendapatkan 109 kursi DPR. Lalu, Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 47 kursi, Partai Nasdem mendapatkan 36 kursi, dan terakhir Partai Hanura mendapatkan 16 kursi.

Seharusnya, kata dia, pembagian kursi menteri untuk parpol dilakukan berdasarkan perolehan kursi.

"Sementara kami cuma mendapat empat menteri, Nasdem tiga menteri, PKB (jumlahnya) sama dengan PDI-P. Masa antara 47 (kursi) dengan 109 kursi disamakan?" kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Menurut Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, protes-protes tersebut berdatangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Sejak pengumuman kabinet pada Minggu sore hingga siang ini, Hasanuddin mengaku banyak kader yang menghubunginya untuk menyampaikan protes.

"Banyak masukan yang menyatakan tidak puas dengan komposisi itu, mereka maunya proporsional. PDI-P tidak sama dong dengan PKB. Masa PKB empat (kursi) kami juga empat (kursi)," ujarnya.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari kalangan parpol:

1. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI-P)
2. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly (PDI-P)
3. Menteri Koperasi dan UMKM: Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga (PDI-P)
4. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDI-P)

5. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (PKB)
6. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: M Nasir (PKB)
7. Menteri Pemuda dan Olahraga: Imam Nahrawi (PKB)
8. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Marwan Ja'far (PKB)

9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (NasDem)
10. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN: Ferry Mursyidan Baldan (NasDem)
11. Menko Bidang Polhukam: Tedjo Edy Purdijatno (NasDem)

12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Hanura)
13. Menteri Perindustrian: M Saleh Husin (Hanura)

14. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifuddin (PPP)

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] Sarat Kepentingan Politis, Minim Kapabilitas

Posted: 27 Oct 2014 01:00 AM PDT

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya terbukti tidak mampu merealisasikan janjinya untuk merampingkan postur kabinet. Dia justru malah menggabungkan beberapa kementerian yang berimplikasi negara harus mengeluarkan anggaran yang besar.

"Janji untuk merampingkan postur kabinet tidak terbukti bahkan menambah satu pos baru Menko Kemaritiman. Perubahan nomenklatur dan penggabungan serta pemisahan kementerian membawa konsekuensi anggaran yang amat besar," katanya pengamat kebijakan publik Univeritas Brawijaya (Unbraw), Khairul Muluk, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Menurutnya, yang dilakukan Jokowi ini cenderung simbolis karena sebenarnya dia bisa melakukan perubahan melalui pendekatan fungsi kementerian.

Selain itu, kata dia, janji profesional sebenarnya juga tidak terpenuhi dalam postur kabinet saat ini, Di dalam beberapa pos terasa benar nuansa politisnya dalam penunjukan menteri.

Lebih lanjut Muluk menambahkan, dalam format kabinet Jokowi juga ada perubahan konvensi yang selama ini Menteri Koordinator pada umumnya adalah mantan menteri karena biasa dianggap sebagai menteri senior yang mengkordinir kerja para menteri dibawahnya.

"Dari empat Menteri Koordinator, hanya satu saja yang pernah menjadi menteri. Kabinet ini benar-benar diisi oleh orang-orang yang benar-benar baru dari kabinet sebelumnya. Kecuali Lukman Hakim Saifuddin, semuanya bukan menteri dalam kabinet sebelumnya. Ini benar-benar mengosongkan orang-orang yang pernah membantu Presiden periode sebelumnya," tutupnya. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

Rachmawati : Kabinet Kebohongan Jokowi

Posted: 27 Oct 2014 12:15 AM PDT

Beberapa menteri di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dinilai tidak mampu bekerja sesuai dengan trisakti presiden pertama, Soekarno.

Penilaian itu disampaikan, Rachmawati Soekarnoputri, kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Rachma, penyusunan kabinet tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan ke depan berpihak pada kebijakan asing.

Rachmawati pun menilai, kabinet kerja Jokowi-JK sebagai Kabinet penuh kebohongan. Pasalnya postur dan komposisi kabinet sama sekali tak menunjukkan keberpihakan pada rakyat.

"Jokowi secara langsung telah mengakui kebohongannya tidak akan bisa mengimplementasikan atau melaksanakan Trisakti nya Bung Karno," katanya.

Rachmawati mengatakan, bekerja untuk para pemodal kapitalis asing  yang akan menguasai ekonomi dan aset negara.

"Bukti bahwa kebijaksanaan kabinet market oriented liberalisme tidak akan berubah," jelasnya.

"Memanipulasi rekomendasi KPK, dengan memasukkan orang-orang catatan merah dan kuning," pungkas putri presiden pertama itu. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] KPK : Jokowi Abaikan Rekomendasi, Menteri Segera Kami Tangkap

Posted: 26 Oct 2014 11:30 PM PDT

Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tetap menempatkan nama Rini Soemarno sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Rini sebagai mantan Ketua Tim Transisi sempat menjadi sorotan serta pro dan kontra terkait rekam jejaknya. Rini juga disinyalir mendapat catatan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi dana BLBI.

Namun Rini tetap ditempatkan sebagai menteri diduga sebagai orang dekat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Ikhsan menjelaskan posisi Rini bisa menjadi beban bagi Presiden Jokowi. Kasus dugaan korupsi BLB, lanjutnya, akan dimunculkan kembali ke permukaan.

"Karena dugaan dalam kasus BLBI, bisa diangkat lagi kasus BLBI-nya ke permukaan, itu yang bisa membebani Jokowi - JK," tegasnya.

Padahal sebelumnya Ketua KPK Abraham Samad mengingatkan Jokowi-JK untuk tidak menempatkan menteri dengan catatan merah dan kuning.

KPK menegaskan jika sosok tersebut tetap menjabat menteri, maka dalam waktu dekat KPK akan menangkapnya. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Program 100 Hari] Inilah 3 Tugas Menlu Seperti yang Dijanjikan Jokowi

Posted: 26 Oct 2014 10:45 PM PDT

Setidaknya Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mencatat ada tiga hal utama yang harus segera dijalankan dalam kurun 100 hari oleh menteri luar negeri yang nanti akan dilantik Jokowi dalam mewujudkan janji kampanye sang presiden.

Pertama mengenai janji Jokowi untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia atas gangguan dan rongrongan negara lain.

Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh Menlu, menurutnya, blusukan ke Tanjung Datu melihat dan memastikan bahwa bangunan mercusuar yang dibangun oleh Malaysia di landas kontinen Indonesia telah benar-benar dibongkar oleh Malaysia.

"Dalam kunjungan tersebut di kapal perang Indonesia, Menlu dapat menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan Luar Negeri Bebas Aktif berorientasi dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara Maritim. Menlu juga bisa mengeluarkan pernyataan bahwa semua negara adalah sahabat Indonesia kecuali yang mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia," terangnya, Sabtu, 25 Oktober 2014.

Menlu juga perlu mengingatkan agar pemerintah Australia tidak lagi melakukan pelanggaran laut Indonesia dalam kebijakannya mengembalikan para pencari suaka yang tidak dikehendaki.

Pemerintah Australia harus menghentikan kebijakan unilateral penanganan para pencari suaka yang memanfaatkan wilayah Indonesia.

Kebijakan kedua yang harus dijalankan Menlu adalah terkait janji Presiden Jokowi berupa kehadiran negara saat para WNI menghadapi masalah di luar negeri. Dalam mewujudkaan janji ini, Menlu harus memerintahkan perwakilan Indonesia di negara yang menjadi tujuan TKI agar membangun sistem pendeteksian awal bagi para TKI bila mereka menghadapi masalah hukum.

"Menlu perlu memulai negosiasi perjanjian bilateral dengan negara-negara yang menjadi tujuan para TKI. Perjanjian ini merupakan syarat yang ditentukan oleh UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri," sambungnya.

Sementara kebijakan ketiga yang perlu diambil Menlu adalah merealisasikan ide Presiden Jokowi untuk menjadikan para diplomat sebagai pemasar (marketing agent) produk Indonesia.

"Untuk ini Menlu dapat meminta semua perwakilan Indonesia melakukan profil pasar negara penempatan," tegasnya.

Lebih lanjut, Hikmahanto menilai bahwa dalam 100 hari Pemerintahan Jokowi urusan luar negeri perlu ditekankan pada masalah bilateral mengingat dalam hubungan bilateral masyarakat di Indonesia akan dapat langsung merasakan manfaatnya.

"Sementara hubungan regional dan multilateral, meski tidak kalah penting, tidak menjadi prioritas 100 hari karena tidak dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat," demikian tutup Hikmahanto. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

Ibas : Jokowi Jangan Terus Membohongi Rakyat!

Posted: 26 Oct 2014 10:00 PM PDT

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.

"Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 26 Oktober 2014.

Menurut Ibas, pertanyaan yang muncul tersebut ditemukannya dalam berbagai media, media cetak maupun media sosial.

Pertama, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan menteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi karena mengapa beberapa hari ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ibas mengatakan, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat," tegasnya.

Pertanyaan kedua, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku sejak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut. Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau " adjustment" dengan struktur yang baru tersebut.

Ketiga, restrukturisasi secara mendasar kabinet Jokowi memiliki implikasi yang besar terhadap APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015.

"Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi," ujarnya.

Pertanyaan keempat, yakni dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945. Bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.

Pertanyaan kelima. Apa yang mendasari penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya. Mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan.

"Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim," ujarnya.

Pertanyaan keenam. Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.

Pertanyaan ketujuh, di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. Bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok.

"Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi," katanya.

Ibas menegaskan ketujuh pertanyaan publik itu yang sebaiknya bisa dijawab oleh Presiden Jokowi.

Menurut Ibas publik memahami hak konstitusional Presiden. Namun, publik perlu juga meyakini bahwa sistem kepresidenan bisa dijalankan dengan manajemen perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan bisa terkontrol dengan baik.

Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut. (ant/fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

"Kami Khawatir Ada Penjualan Aset Bangsa Seperti Era Megawati Dulu"

Posted: 26 Oct 2014 09:42 PM PDT


Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tetap memasukkan nama Rini Soemarno ke dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019 dinilai akibat dari pengaruh kuat seseorang.

Pengamat Politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan, dipilihnya Rini sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuktikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri ingin menempatkan orang-orang kepercayaannya di kabinet Jokowi-JK.

"Selain Puan, Tjahjo, Megawati ingin meletakkan Rini sebagai orang kepercayaannya di kabinet Jokowi. Ada pengaruh besar yang memengaruhi Jokowi," kata Said seperti dilansir Sindonews, Senin (27/10/2014).

Said pun menyampaikan bahwa publik berhak khawatir dengan nasib sektor strategis bangsa seperti BUMN saat dipimpin seorang yang dikenal sangat pro pasar.

Bagi Said, seharusnya sebuah kementerian yang mengelola seluruh aset negara dipimpin oleh orang yang punya nasionalisme dan idealisme tinggi.

"Tapi sosok Rini tidak menunjukkan kriteria itu. Kami khawatir akan ada penjualan aset-aset bangsa seperti era Megawati dulu. Dan semoga kejadian itu tidak terulang," imbuh dia. (pm)


http://www.lesprivatkasiva.com/

Ucok: Ahok Bertindak Seperti Bos, Bukan Pemimpin

Posted: 26 Oct 2014 09:26 PM PDT


Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai gaya kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) relatif bertindak seperti bos bukan seperti pemimpin.

Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi menilai, sikap Ahok semenjak menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur relatif bertindak seperti bos, bukan
seperti pemimpin.

Ahok dianggap lebih menjatuhkan anak buahnya ketimbang memberikan dorongan dan perlindungan.

Padahal sejatinya seorang kepala daerah itu mampu memberikan inovasi mendorong jajarannya untuk mampu mencarikan jalan keluar ketika berbenturan saat menjalani kebijakan.

Imbasnya, lanjut Ucok, penyerapan APBD DKI Jakarta pada 2014 ini masih sangat rendah.

"Selain sikap kepimpinan Ahok, penyebab lain rendahnya penyerapan APBD juga dikarenakan kurang kreatif dan terobosan dari aparatur daerah," kata Ucok kepada wartawan Minggu 26 Oktober kemarin seperti dilansir Sindo.

Ucok mengungkapkan, sistem pengelolaan keuangan anggaran di Pemprov DKI Jakarta mengalami kekacauan pada 2014 ini.

Semenjak diterapkannya anggaran elektronik atau e-Budgeting banyak program kerja satuan atau unit kerja perangkat daerah (SKPD) tidak berjalan sesuai dengan rencana dan harapan.

SKPD tidak melakukan penyerapan yang dominan. Padahal anggaran itu telah diperuntukan dalam program kegiatan unggulan.

"Ini salahnya di mana? SKPD atau pemimpinnya," ungkap Ucok. Padahal, di awal tahun anggaran lalu, mantan Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Ahok saat itu memaparkan banyak program unggulan
untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas, pengendalian banjir, dan pembenahan birokrasi.

Begitu juga dengan kebijakan yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta sedikit berbenturan dengan regulasi. Sayang tidak ada perlindungan dari pimpinan.

Sehingga jajaran Pemprov DKI Jakarta tidak mau bertindak dan APBD 2014 senilai Rp72,9 triliun tidak terserap optimal. (pm)


http://www.lesprivatkasiva.com/

Hidayat: Biarkan Mereka Kerja Dulu

Posted: 26 Oct 2014 09:07 PM PDT


Keberagaman komposisi kabinet kerja Jokowi ditanggapi positif oleh Wakil Ketua Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid.

Politisi PKS ini meminta seluruh elemen masyarakat untuk mendukung para menteri Jokowi yang terdiri dari keberagaman profesional, partai, dan daerah itu.

"Bagaimanapun kita bersyukur. Sebuah kabinet dengan komposisi beragam, keterwakilan profesional partai dan daerah. Indonesia timur dilibatkan Papua dan ditambahnya menteri perempuan dari Indonesia Timur juga akan memberikan dampak positif," ujarnya saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, (Senin, 27/10) seperti dilansir RMOL.

Lebih lanjut HNW, begitu ia disapa, mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai kerja kabinet dengan hanya berkaca pada latar belakang menteri. Pasalnya, saat ini muncul penilaian negatif di kalangan masyarakat terhadap beberapa orang menteri di dalam Kabinet Kerja yang diduga mendapat label kuning bahkan merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Biarkan mereka kerja dulu, beri keleluasaan ke mereka buktikan kabinet kerja dapat melaksanakan amanat rakyat," tuturnya. (pm)


http://www.lesprivatkasiva.com/

Sulit Ditampik Puan Hanya Perempuan Titipan Ibu Suri

Posted: 26 Oct 2014 07:51 PM PDT


Terpilihnya putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat kritikan pedas.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar berpendapat, sulit menampik terpilihnya Puan di Kabinet Jokowi-JK tidak terkait dengan titipan 'Ibu Suri' atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnorputri.

"Lebih lagi Puan dipilih pada kementerian strategis yakni Kemenko Pembangunan Kemanusiaan yang dulu merupakan Kemenko Kesra," kata Idil Akbar seperti dilansir Sindonews Minggu 26 Oktober 2014 malam.

Menurut dia, keberadaan Puan di kabinet kerja hanya akan terus menjadi sorotan negatif buat pemerintahan Jokowi-JK.

"Puan dianggap belum memiliki rekam jejak yang mumpuni dalam menangani kompleksitas permasalahan negara," pungkasnya. (pm)


http://www.lesprivatkasiva.com/

Menag Lukman: Keberadaan Saya di Kabinet Representasi PPP

Posted: 26 Oct 2014 07:44 PM PDT



Politikus Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin terpilih kembali mengisi jabatan sebagai Menteri Agama dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi-JK periode 2014-2019, setelah sebelumnya pernah menjabat di posisi serupa di era SBY-Boediono.

Lukman berjanji akan menjalankan tugasnya itu dengan optimal dan lebih mementingkan tugas negara dibanding tugas partai.

"Keberadaan saya di kabinet representatif PPP. Itu jelas, harus bisa membatasi diri (urusan partai dan menteri)," ucapnya di halaman Istana Negara, Minggu malam 26 Oktober 2014, dilansir VIVAnews.

Lukman menjelaskan bahwa kepentingan negara merupakan yang menjadi prioritasnya, ketimbang mengurusi partai.

"Bagaimana juga, saya bertugas menjadi menteri. Jadi, bertanggung jawab pada negara dan konstitusional," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya, Romahurmuziy, mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas masuknya Lukman ke dalam kabinet kerja.

http://www.lesprivatkasiva.com/

Hak Prerogatif Jokowi Sebagai Presiden Terenggut

Posted: 26 Oct 2014 07:21 PM PDT


Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Andi Nurpati menilai Presiden Jokowi menabrak jargon 'koalisi tanpa syarat' dalam penyusunan kabinet.

Selain itu, hak prerogatif Jokowi sebagai presiden juga tidak kelihatan dalam menentukan para menteri.

"Masih sangat jelas bisa dibaca (penyusunan kabinet) banyak diatur oleh Ketum PDIP (Megawati Soekarnoputri), dengan bolak-baliknya Tim Transisi, ada suatu bukti akan ketidak mandirian presiden," kata Andi Nurpati seperti dilansir RMOL, Senin (27/10).

Mantan komisioner KPU ini menambahkan, dalam menyusun kabinetnya, Jokowi juga terlihat ditekan oleh partai pengusung.

"Potensi tekanan pimpinan partai juga kelihatan sangat dominan," tandas Andi Nurpati.

Sebelumnya, Andi Nurpati juga mengatakan slogan 'kerja' Presiden Jokowi khususnya dalam 100 hari masa kerja sepertinya sulit direalisasikan. Hal ini tergambar dari lambannya Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya. (pm)


http://www.lesprivatkasiva.com/

"Bu Menteri aja merokok dan bertato..."

Posted: 26 Oct 2014 07:36 PM PDT



Banyak yang mengeluhkan perihal bu Susi yang "hanya" lulusan SMP. Kalo saya pribadi tidak mempermasalahkan itu, selama dia profesional kenapa tidak... Apalagi dengan cerita heroik tentang beliau yang membangun bisnisnya dari nol dan telah membantu banyak nelayan kecil di sekitar Pangandaran (tanah lahir bu Susi -ed).

Pendidikan memang penting, tapi tak harus jadi faktor utama. Meskipun biasanya memang faktor pendidikan berbanding lurus dengan attitude dan karakter positif. Saya dukung anda bu Susi selama anda profesional.

Tapiiiii....mbok ya o toh bu jangan klepas-klepus merokok di hadapan orang banyak. (Usai Diumumkan, Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti Asik Merokok). Merokok itu memang hak asasi jenengan, tapi bisa kan gak usah dipertontonkan di hadapan khalayak umum? Media itu juga ditonton dan dibaca anak-anak kami bu. Jangan memghancurkan pendidikan karakter generasi bangsa dong.

Jenengan sekarang public figur loh, nama jenengan akan dihafalkan oleh anak-anak kami di pelajaran sekolahnya. Jangan sampai yang diingat anak-anak kami saat menyebut menteri kelautan dan perikanan "oooo menteri perempuan yang perokok dan bertato itu ya???", lalu menjadi pembenaran untuk mereka "lah bu menteri aja merokok dengan santainya dan bertato pula kenapa kami tidak boleh?", atau menjadi senjata bagi para perokok berat yang selama ini menjaga diri untuk tidak merokok di tempat-tempat umum "bu menteri aja boleh merokok dengan bebasnya di lingkungan istana yg sakral, kenapa kami tdk boleh merokok disini?"

(Meilia Marissa)


Jack Wilshere (pemain bola Arsenal) difoto merokok dikecam sejagat. Dia public figure. Teladan anak-anak. Menteri kita, diwawancarai sambil merokok, dipuja-puja.. (@suryadelalu)

http://www.lesprivatkasiva.com/

"Cacat Bawaan" Kabinet Jokowi

Posted: 26 Oct 2014 06:46 PM PDT



Kabinet Jokowi-JK memang memiliki "dosa asal" dan "cacat bawaan".

Dalam pidato pengumuman kabinet, Jokowi tidak segan-segan menyatakan: Kami sudah bertanya kepada KPK & PPATK secara tepat, cermat, dan hati-hati.

Padahal FAKTANYA:

1) Tidak semua nama Menteri diberikan ke KPK. Coba cek, sebagai contoh: nama MENTERI PARIWISATA apa pernah dimasukkan utk verifikasi ke KPK?

2) Apakah semua rekomendasi KPK diindahkan oleh Jokowi? Jawabnya tidak. Rekomendasi itu hanya dipakai untuk menyingkirkan Muhaimin Iskandar, Hamid Awaluddin dll. (Baca: KPK: Ada Menteri Jokowi Yang Bertanda Merah)

3) Coba lihat dalam Kasus Rini Soemarno. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa yang bertanda kuning dan merah sama-sama tidak boleh menjadi Menteri. Faktanya: Rini Soemarno tetap masuk sebagai Menteri BUMN. Bahkan dengan cara itu, Jokowi sekaligus memanipulasi rekomendasi KPK, seakan-akan: Rini Soemarno memang tidak ada masalah dengan KPK. Atau Jokowi sekaligus memanipulasi rekomendasi KPK JUSTRU untuk membersihkan nama Rini Soemarno.

4) Coba ditanyakan ke KPK, benar tidak semua fakta ini, atau justru masih ada nama-nama lain yang bermasalah atau belum dimasukkan untuk verifikasi KPK?

Kasihan rakyat dibohongi terus dengan pencitraan!

(Heri Al Kusairi)

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] Baru Semalam Sudah Dihujani Kritik

Posted: 26 Oct 2014 06:34 PM PDT

Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA, memperkirakan akan ada reshuffle kabinet di tengah jalan. Dengan kata lain, 34 menteri yang baru saja diangkat, tak semuanya akan bertahan.

Alasan kocok ulang pertama, menurut Denny JA, karena Presiden Joko Widodo ternyata mengabaikan warning Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai figur yang bermasalah. Menteri-menteri yang masuk dalam daftar kuning dan merah KPK akan diproses.

"Sudah luas disiarkan media, aneka nama yang diberi warna merah dan kuning oleh KPK, namun tetap diangkat sebagai menteri," kata Denny JA.

"Publik bertanya keseriusan Jokowi melibatkan KPK jika rekomendasi KPK itu diabaikan? KPK dipercayai publik akurat dengan rekomendasinya," sambung polster yang tahun lalu bersama Jokowi mendapatkan Democracy Award dari Kantor Berita Politik RMOL.

Menurut Denny, apabila peringatan KPK benar, lantas ada menteri Jokowi yang menjadi tersangka kasus korupsi, pasti kocok ulang kabinet terjadi. Di sisi lain, Kabinet Kerja akan pula cacat.

Kritik lain datang dari Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, yang mengatakan penyusunan kabinet ditengarai masih tak terlepas dari pengaruh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Terutama (untuk penunjukan) Puan (Maharani) dan Rini (Soemarno), membuktikan bahwa Megawati Soekarnoputri masih sangat berpengaruh dalam penyusunan kabinet. Saya melihat ini digaransi Bu Mega," ujar Direktur PolcoMM Institute Heri Budianto, Minggu, 26 Oktober 2014.

Heri juga mengungkapkan kritik terkait penunjukkan Menkumham dari kalangan partai politik penguasa.

"Misalnya penunjukkan Menkumham dari PDI Perjuangan ini kurang tepat, dan sebaiknya profesional yang mengisi posisi ini," ujar Heri Budianto

Pengamat politik UI, Ikhsan Darmawan menegaskan, bahwa nama Rini Marini Soemarno yang selama ini diharap dicoret Jokowi, akan memberatkan langkah Jokowi.

Namun Ikhsan mengungkap, Megawati sudah kadung memberi amanah pada Rini, dan sulit bagi Mega untuk mencabut hal itu.

"Mungkin posisi Rini sudah didorong oleh Megawati," tegas Ikhsan Darmawan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Kritik juga datang dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang menyayangkan penunjukan mantan KSAD, Jenderal (Purn) TNI Ryamizard Ryacudu sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ryamizard dianggap sebagai salah satu pihak yang ditengarai menolak penghentian operasi militer di Aceh.

"Itu (di kabinet Jokowi) yang bermasalah itu Ryamizard Ryacudu, karena dia adalah KSAD ketika darurat militer diberlakukan di Aceh. Dia itu yang harus dimintai pertanggungjawabannya," kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, Minggu malam, 26 Oktober 2014.

Belum lagi lanjut Haris, kasus pembunuhan Dortheys Hiyo Eluay di Papua, Ryamizard merupakan orang yang bertolak belakang dengan penegakan HAM karena menyebut pembunuhnya adalah pahlawan.

Haris pun mengaku heran mengapa nama-nama bermasalah ini bisa masuk dalam susunan kabinet yang dibentuk Jokowi.

Dia menengarai semua itu karena ada campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Di sini karena Megawati, ini kabinet kan titipan orang saja," kata Haris.

Kritik keras juga datang dari Riza Damanik untuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan dari para jurnalis untuk Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang diduga pernah melakukan pelecehan seksual kepada seorang jurnalis.

Nampaknya, benar seperti kata Uni Lubis di laman pribadinya, 25 Oktober 2014 lalu, Kabinet ini adalah kabinet kompromistis. (fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/

[Kabinet Kerja] Inilah Isi BBM yang Memprotes Penunjukan Susi Pudjiastuti

Posted: 26 Oct 2014 05:50 PM PDT

Susi Pudjiastuti sudah ditunjuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, Minggu, 26 Oktober 2014.

Namun, tak semua kalangan menyambut hangat penunjukannya ini. Hanya beberapa saat sebelum Kabinet Kerja diumumkan, beredar sebuah surat terbuka yang disebut berasal dari Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik.

Beredar lewat BlackBerry Messenger, surat itu mempertanyakan beberapa hal terkait Susi.

Berikut ini isi surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tersebut:

Bapak Presiden Joko Widodo Yth, Kami memberi apresiasi atas prinsip kehati-hatian yang Bapak gunakan dalam pemilihan struktur kabinet 2014-2019. Atas dasar "kehati-hatian" kami bermaksud melakukan klarifikasi terhadap salah satu tokoh yang Bapak panggil ke Istana a/n Susi Pudjiastuti, sebagai berikut:

1) kami mendengar ybs tidak melunasi pinjaman "Mina Mandiri" ke Bank Indonesia sebesar Rp 34 miliar;
2) kami mendengar ybs tidak transparan dalam mengelola dana bantuan korban tsunami bagi masyarakat Pangandaran;
3) berdasarkan yang kami baca disejumlah media, bahwa ybs bersuamikan WNA asal Jerman. Tentu, hak setiap manusia menikah dgn siapapun pilihannya. Namun, berlaku lazim, seperti di Kemenlu seorang diplomat yg menikah dg WNA maka gugurlah posisinya sbg diplomat atas dasar prinsip kerahasiaan negara dan kehatian-hatian. Hal serupa kami mhn klarifikasi Bapak, bgm kerahasiaan negara kita dgn keberadaan menteri yang bersuamikan WNA?;
4) terakhir, sdhkah dicek bagaimana ybs membayar upah tenaga kerjanya?

Semoga surat yang sifatnya klarifikasi ini dapat digunakan untuk menghasilkan kabinet bekerja.

Salam, Riza Damanik. (kompas.com/fs)

http://www.lesprivatkasiva.com/
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)