PKS PIYUNGAN |
- Yandri : Jokowi Jangan Gampang Berbicara, Nol Dalam Pembuktiannya
- BBM Naik, Jokowi Turun
- Kalah di Parlemen, KIH Tiupkan Isu Penjegalan Jokowi
- Jomblo Jangan Dibully
- Ini Bukti Fitnah Media Pro Jokowi Kepada Adik Prabowo
- [Isu Pemakzulan dan Penjegalan] Pihak Asing Takut Kekuatan KMP di Parlemen
- PAN : Jokowi Jangan Galau
- [Penyusunan Kabinet] Jokowi - JK Ditantang Lawan Politiknya
- Terkait Jatah Menteri, KIH Alami Gejolak Internal?
- Demokrat : Jokowi Tak Transparan
- PDI P : Jokowi Tak Butuh Masukan dari Rakyat
- Menyoal Keterbatasan Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
- Heboh Buku Pelajaran Pacaran, DPR Minta M.Nuh Segera Tarik Buku Penjakes SMA
- Kuasai Parlemen, KMP Ingin Pastikan Jokowi Tepati Janji
- Fahri Hamzah: Kenapa Jokowi Sibuk Urusi Parlemen, Urus Saja Eksekutif
- SDA: Susah dan Senang, PPP Bersama KMP
- Koalisi Merah Putih Adakan Syukuran, Koalisi Jokowi Masih Dilanda Ketakutan
- Fahri Hamzah: Kita Nggak Mau Punya Presiden Penakut
- Fahri Hamzah, Sang Singa DPR
- [Resensi] Malamih Al-Mujama’ Al-Muslim karya Dr. Yusuf Qardhawi
- Keberkahan Hidup
Yandri : Jokowi Jangan Gampang Berbicara, Nol Dalam Pembuktiannya Posted: 11 Oct 2014 07:00 AM PDT Politisi PAN Yandri Susanto mengaku kecewa dengan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kekecewaan ini perihal janji Jokowi tentang porsi kabinet. "Saya termasuk rakyat yang tertipu. Katanya kabinet ramping, ternyata gemuk, saya termasuk orang yang ketipu," kata Yandri, di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014). Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini menambahkan, janji-janji mantan Gubernur DKI Jakarta itu bisa menghambat program untuk rakyat. Menurutnya, Jokowi saat ini harus fokus pada pemerintahan. "Jangan gampang berbicara, nol dalam pembuktiannya," ujarnya. Seperti diketahui, Jokowi dalam jani kampanyenya mengaku tidak akan membagi-bagi kursi menteri ke partai politik, dan akan mengisi dengan orang-orang profesional. Jokowi pun menyebut kabinetnya merupakan kabinet ramping. (in/fs) |
Posted: 11 Oct 2014 06:15 AM PDT Pengamat ekonomi juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, mengatakan kebijakan pemerintah yang tidak hati-hati dalam menaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi bisa menjadi "bumerang" bagi pemerintahan Presiden RI terpilih Jokowi. Kalau tak hati-hati dan BBM naik sampai Rp3.500, maka harga premium bisa mencapai Rp10.000 dan itu akan lebih tinggi dari harga keekonomian karena biaya produksi hanya sekitar Rp2.800 per liter. "Itu sama saja pemerintah melawan konstitusi, dan bukan tidak mungkin presiden bisa di-impeach oleh Koalisi Merah Putih di DPR," kata Rizal Ramli dalam sarasehan Tata Kelola Migas di kampus Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu, 11 Oktober 2014. Rizal meminta presiden yang akrab disapa Jokowi itu untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan tetap menjamin agar harga bahan kebutuhan pokok tetap murah bagi rakyat, dan harganya tidak boleh sama dengan harga internasional. Apalagi, Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004, mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Migas 2001 yang berbunyi, "harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar." Artinya, aturan dalam UU Migas itu tidak punya kekuatan hukum dan jika ada upaya-upaya pemerintah tetap menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar bebas, maka hal itu sama dengan melanggar konstitusi. (fs) |
Kalah di Parlemen, KIH Tiupkan Isu Penjegalan Jokowi Posted: 11 Oct 2014 05:30 AM PDT Sepuluh hari jelang pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden terpilih periode 2014-2019, rumor pemboikotan pelantikan mencuat ke publik tak jelas dari mana sumbernya. Ada misi terselubung dari provokasi ini? Rumor penggagalan pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih serta pemakzulan Jokowi tiba-tiba menjadi perbicangan hangat di publik. Analis politik mengeluarkan berbagai argumentasi pembenar. Tidak sekadar itu, media massa pun memberi ruang tentang isu seputar penggagalan pelantikan dan pemakzulan Jokowi. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menepis rumor soal pemboikotan pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014 mendatang. "Kita jaga kesejukan kesatuan kita, agar investor tidak bingung dan ekonomi bagus. Isu darimana itu, pemboikotan. Bahasanya menyeramkan rakyat," kata Zulkifli di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014. Politisi PAN ini menegaskan pihaknya tidak berpikir kemungkinan terburuk dalam pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober mendatang. Pihaknya percaya pada kerja TNI/Polri dalam mengamankan pelantikan presiden/wapres terpilih. "Kita berdoa tidak terjadi apapun, saya yakin TNI/Polri dapat bekerja maksimal," harap Zulkfili. Mantan Menteri Kehutanan ini menegaskan pihaknya kompak mendukung presiden terpilih Jokowi untuk melaksanakan program-programnya yang pro rakyat dan demi kepentingan nasional. "Kalau base on national interest, kita kompak," tegas Zulkifli. Sementara Ketua DPR RI Setya Novanto menginformasikan pada saat pelantikan Jokowi-JK pada 20 Oktober 2014 mendatang akan disiapkan 23.500 personil keamanan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Mabes Polri, serta dibantu oleh Kodam Jaya. Setya menjamin keamanan proses pelantikan Jokowi-JK. "Nggak usah khawatir semuanya berjalan lancar, aman, dan tentram," ujar Setya, usai menggelar rapat bersama secara tertutup dengan Pimpinan MPR, Pimpinan DPD serta Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, Jumat, 10 Oktober 2014. Setya juga menegaskan tidak ada laporan maupun informasi tentang pemboikotan dalam pelantikan Jokowi-JK pada 20 Okober mendatang. Ia mengutip informasi yang disampaikan Kapolda Metro Jaya tentang situasi yang konfusif. "Informasi dari Kapolda situasi kondusif, semua berjalan dengan baik," tegas Setya. Rumor pemboikotan terhadap Jokowi ini muncul sesaat setelah proses politik di Parlemen melalui pemilihan Pemimpin DPR dan Pemimpin MPR dikuasai politisi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak sekadar itu, wawancara adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo di media Wallstreet Journal yang menurut Hashim telah terdistorsi oleh media lokal ikut mewarnai paranoia itu. Pada akhirnya, isu pemboikotan pelantikan Jokowi memberi dampak yang tidak sederhana. Publik menjadi korban provokasi yang tak mendasar. Di sisi lain, upaya provokasi ini berdampak tidak baik hanya semata-mata kalah dalam kontestasi di Parlemen. (fs) |
Posted: 11 Oct 2014 05:00 AM PDT Jodoh Tanggung Jawab Siapa? Seorang psikolog mengatakan, "Tuntutan untuk menikah itu adalah tanggung jawab masing-masing pribadi. Tapi, upaya untuk menyampaikan orang-orang yang sendirian pada titik pernikahan itu tanggung jawab bersama." Ya.. saya kembali teringat tafsir ayat "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu.." (QS. An-Nur: 32). Kepada siapakah seruan itu ditujukan? Sebagian ulama berpendapat bahwa seruan itu bersifat umum. Namun, sebagian lagi, salah satunya Al-Qurthubi berpendapat bahwa ayat ini ditujukan untuk para wali, seperti orang tua dan orang-orang yang dapat membantu si lajang memudahkan sebab-sebab untuk menikah. Betapa saat ini begitu sesak orang-orang yang sekedar gaduh memanas-manasi para bujang untuk menikah, memotivasi yang sebenarnya tak ubahnya sekedar tindakan mem'bully', tapi terbatas pada hal itu saja tanpa diiringi bantuan untuk membukakan jalannya, atau sekurang-kurangnya membantu mengurai kesulitan-kesulitan yang dihadapi agar pernikahan lebih mudah untuk digapai. Seruan ini tentu juga tertuju pada diri saya pribadi, dan juga pasangan-pasangan yang lebih dahulu dikaruniai kemudahan menikah, untuk tidak sekedar turut riuh menjadi "kompor" bagi mereka yang masih sendirian untuk menikah. Duhai betapa banyak motivator pernikahan ternama yang postingan-postingannya tak lebih dari kalimat-kalimat nyiyir dan sindiran yang sungguh seringkali hanya berbuah kenelangsaan hati bagi mereka yang telah sungguh-sungguh berjuang, namun masih memiliki kendala. Tentu masing-masing kita memiliki peran yang berbeda untuk membantu memudahkan sebab-sebab untuk menikah. Peran wali nikah tentu berbeda dengan peran orang lain sekitar. Untuk orang sekitar, ada yang dapat mengambil peran sebagai perantara. Sekurang-kurangnya, terazzam ikhtiar menjauhkan diskusi dari kata-kata yg sifatnya mem"bully", namun coba hadirkan untaian penyemangat untuk membantu mengurai jawab atas kendala-kendala yang umum dihadapi seseorang sebelum menikah. Dan sebagai orang tua semoga kita bisa mengambil teladan dari Umar ra. yang tak sekedar "lepas tangan" membiarkan Hafshah 'pontang-panting' sendirian mencari atau menanti jodohnya, namun dapat proaktif mencarikannya... Aamiin... (Iva Wulandari) |
Ini Bukti Fitnah Media Pro Jokowi Kepada Adik Prabowo Posted: 11 Oct 2014 04:50 AM PDT Luar biasa keji cara-cara digunakan media pendukung Jokowi dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam rangka mencapai tujuannya. Semua cara dihalalkan, termasuk fitnah. Fitnah itulah yang sedang dilakukan media Tribunnews, salah satu media yang tergabung dalam Kelompok Kompas Gramedia. Heboh pemberitaan media Tribunnews dan sejumlah media nasional cetak dan online mengenai wawancara Hashim Djojohadikusumo yang dimuat di Wall Street Journal dan Reuters. Pernyataan Hashim, ternyata diputarbalikan dan dipelintir habis sehingga berbeda dengan hasil wawancara yang sebenarnya. Berikut ini artikel wawancara asli dengan WSJ dan Reuters. JAKARTA, Indonesia — For the brother of defeated presidential candidate Prabowo Subianto, it is payback time. Hashim Djojohadikusumo, Mr. Subianto's brother, and their allies have put together a coalition that controls a majority of the seats in parliament and has set out to thwart President-elect Joko Widodo's agenda even before he takes office Oct. 20. Known as the Red and White coalition, it could control parliament's agenda, its committee leadership and the confirmation of major presidential appointments, for years to come. "Our long-term aim at least for the next five years is to be an active, constructive opposition," Mr. Djojohadikusumo said in an interview Monday. "Yes, Mr. Jokowi there is a price to be paid," he added, referring to Mr. Widodo by his nickname. Mr. Djojohadikusumo said he is motivated in part by what he sees as Mr. Widodo's personal betrayal. One of Indonesia's wealthiest men, Mr. Djojohadikusumo said he was Mr. Widodo's primary financial campaign backer when he won the Jakarta governorship two years ago. At the time, he asserts, Mr. Widodo promised him he would serve a full five-year term as governor. But the popular former furniture maker ran for president this year and won, defeating Mr. Subianto by 53 to 47 percent. "There was an understanding and we feel that he didn't live up to that understanding, not only implicit but explicit," Mr. Djojohadikusumo said. "We feel he was being very politically expedient." Mr. Widodo couldn't immediately be reached to respond to Mr. Djojohadikusumo's claim that he promised to serve the full term as governor. Mr. Widodo has said that he ran for president with the approval and at the urging of his party. Supporters of the incoming president had hoped to sway enough members of parliament to join their ruling coalition so that they could form a majority. But the brothers outmaneuvered them by bringing together five of the 10 parties in a coalition that so far has remained united. With the tacit support of a sixth party, the coalition controls 63 percent of the seats. One of their first victories was to pass legislation that will end direct elections for thousands of local and provincial posts, such as governors and mayors, and allow elected legislatures and city councils to appoint them instead. Mr. Widodo's party opposed the measure. "What has surprised most observers is how cohesive the Red and White Coalition is," Mr. Djojohadikusumo said. Mr. Subianto, who has made few public comments since losing the July 9 election, has been actively involved in building the coalition and is seen as its leader, his brother said. Mr. Djojohadikusumo said the opposition will not be "antagonistic." But he foresees a situation similar to Washington, where Republicans frequently use their majority in the House of Representatives to block President Obama's agenda. "Prabowo and other party leaders will lead an active opposition," Mr. Djojohadikusumo said, using his brother's first name. "We will be able to control the legislative agenda." The coalition will control all committee chairmanships and will have the authority to conduct investigations into the activities of Mr. Widodo and members of his administration, he said. The coalition also will have veto power over more than 100 top appointive positions, including the chief of the national police, the head of the armed forces and members of the Supreme Court and the Constitutional Court, he said. "It gives us a lot of say in who those people will be," he said. Mr. Djojohadikusumo acknowledged that he and his brother had difficulty at first accepting the election defeat. "To be honest, we all took it rather badly," he said. "I was not in a good mood for a while and so was my brother. We felt that we were cheated by various forces. But OK, these are the rules of the game. And we accept it." Now he feels much better about things. "I am enjoying it because we are winning," he said. Maintaining a strong opposition in parliament could set up Mr. Subianto, a former Army general and once the son-in-law of then-dictator Suharto, for what would be his fourth run for the presidency in 2019. He turns 63 next week. "He is still young enough to do certain things," his brother said. __________ Artikel di atas, kemudian diterjemahkan secara bebas dan ngawur oleh Tribunnews seperti di bawah ini : Kelompok oposisi di DPR bakal mengerahkan kekuatan untuk mengusut dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh presiden terpilih Joko Widodo semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo. Hal itu ditegaskan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo saat diwawancara reuters, Selasa, 7 Oktober 2014 malam. "Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menyelidiki dan menghalangi," ujar Hashim Djojohadikusumo, kepada kantor berita Reuters di kantornya. Menurut Hashim, penyelidikan itu akan termasuk melihat dugaan korupsi yang melibatkan pembelian bus-bus buatan Tiongkok senilai Rp1,5 triliun oleh pemerintah Jakarta tahun ini, ketika Jokowi masih menjadi gubernur. Kasus ini sendiri tengah diselidiki Kejaksaan Agung. Media melaporkan ada dua pejabat pemerintah yang menjadi tersangka pelanggaran. Parlemen juga akan menyelidiki korupsi pada dana pendidikan di kota Solo ketika Jokowi merupakan wali kota. Jokowi, yang belum mendapat tuduhan apapun dalam dua kasus tersebut, tidak dapat dimintai komentarnya. Para anggota oposisi di parlemen dikhawatirkan akan menyebabkan negara ini menghadapi kebuntuan politik dalam lima tahun mendatang, dan telah menekan rupiah dan bursa saham. Jokowi, yang mengalahkan Prabowo pada pemilihan presiden Juli lalu, akan dilantik pada 20 Oktober. Ahli-ahli politik mengatakan para anggota "Koalisi Merah Putih" yang dibentuk Prabowo bertekad membuat hidup Jokowi sulit. "Faktanya adalah, dalam dua minggu terakhir koalisi Prabowo telah berhasil melakukan manuver dalam banyak cara yang berbeda, menunjukkan bagaimana mereka bisa melancarkan pukulan melawan Jokowi," ujar Tobias Basuki, analis politik dari lembaga pemikiran CSIS. "Investigasi-investigasi parlementer ini lebih merupakan langkah politik daripada penyelidikan korupsi yang tulus." ------ Berita negatif yang dimunculkan oleh Tribunnews dan beberapa media lain, ditanggapi oleh Hashim dengan rasa kecewa. Hashim menyesalkan pemberitaan beberapa media lokal di Indonesia yang sudah tak hanya memfitnah dan memutarbalikkan pernyataan Hashim, namun sudah menambahkan opini pribadi dan mencampurnya dengan hasil wawancara Hashim dengan WSJ dan Reuters. Hashim memang telah mengklarifikasi berita sesat tersebut. Meski begitu, akibat dari pemuatan berita tak benar dan rekayasa hasil pelintiran oleh Tribunews dan kelompok media lain pendukung Jokowi/Koalisi Indonesia Hebat (KIH), rakyat luas telah disesatkan. Perbuatan Tribunnews ini merupakan fitnah dan penyesatan dari Kelompok Kompas Gramedia. Tak heran jika banyak pertanyaan ditujukan kepada Tribunnews dan media - media kelompok tertentu, yang telah memuat berita sesat itu. Apakah kesalahan fatal ini semata-mata disebabkan oleh ketidakmampuan jurnalis menerjemahkan artikel berbahasa Inggris itu ke dalam bahasa Indonesia? Atau ada kepentingan politik tertentu untuk menjatuhkan Koalisi Merah Putih (KMP) melalui fitnah dan pembunuhan karakter Hashim. Atau berita sesat itu adalah pesanan yang bermuatan komersil, di mana pihak Tribunnews cs menerima uang atau imbalan dari pihak pemesan? Mencermati modus Tribunnews cs itu, pengamat politik alumnus Harvard University Rahmad Pribadi mengatakan, pemberitaan Tribunnews dan media - media tertentu itu tak hanya melanggar kaidah dan etika jurnalistik. "Modus seperti ini sangat berbahaya karena potensial menyesatkan rakyat dan membentuk opini menyesatkan. Ini sudah jauh menyimpang dari ruh eksistensi media massa yakni untuk pencerdasan bangsa," ujarnya. Terkait pemberitaan sesat yang sangat merugikan pribadi Hashim dan Koalisi Merah Putih, pakar ilmu politik itu mengatakan, Hashim dapat mengajukan protes dan keberatan ke Dewan Pers. Di samping itu gugatan perdata dapat dilakukan untuk menuntut ganti rugi nama baik secara moril dan materil. (fs) |
[Isu Pemakzulan dan Penjegalan] Pihak Asing Takut Kekuatan KMP di Parlemen Posted: 11 Oct 2014 04:33 AM PDT Setelah Koalisi Merah Putih (KMP) menyapu bersih posisi struktural di parlemen, baik itu pimpinan DPR hingga terkahir pimpinan MPR, tiba-tiba muncul isu pemakzulan terhadap Presiden terpilih Jokowi. Selain isu pemakzulan, juga muncul isu penjegalan pelantikan Jokowi-JK oleh MPR 20 Oktober mendatang. Isu itu muncul dengan alasan, DPR yang dikuasai KMP yang merupakan lawan politik Jokowi-JK pada pilpres lalu, bisa melakukan penjegalan dan pemakzulan. Para elit KMP hingga pimpinan DPR sudah membantah dengan tegas isu itu. Lalu, siapa sebenarnya yang menghembuskan isu pemakzulan dan penjegalan itu? Apa kepentingannya? Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto mengatakan, isu pemakzulan dan penjegalan ini dihembuskan oleh pihak asing. "Jangan terkecoh isu pemakzulan, itu tunggangan asing," kata Yandri di Cikini Jakarta Pusat, Sabtu 11 Oktober 2014. Dia menilai, pihak asing ini takut dengan kekuatan KMP di parlemen. Mereka merasa terancam kepentingannya. Apalagi, KMP sudah menetapkan akan merevisi ratusan UU, salah satunya adalah UU tentang perbankan yang memberi kebebasan pihak asing 100 persen untuk memilikinya. "Pihak Koalisi Indonesia Hebat jangan termakan itu (isu pemakzulan dan penjegalan)," kata Yandri. Dia meyakinkan, tidak ada agenda dari KMP seperti yang diisukan itu. "KMP tidak pernah sedikitpun untuk memakzulkan Jokowi-JK," tandasnya. (in/fs) |
Posted: 11 Oct 2014 03:57 AM PDT Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan Presiden terpilih Jokowi untuk tidak galau karena isu upaya penjegalan pelantikannya. PAN meminta Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan relawan yang selama ini setia mendukung Jokowi, untuk tetap tenang. Karena, tidak ada yang akan menjegal pelantikan pada 20 Oktober 2014 nanti. "Masyarakat dan Jokowi tidak perlu ragu, tidak ada niat menjegal program pro rakyat," kata Wakil Sekretaris Jenderal PAN Yandri Susanto, di Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2014. Yandri mengatakan, pemerintah lebih baik bekerja efektif. Karena, parlemen yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) justru akan berdampak pada kinerja pemerintah yang akan maksimal. Yandri beralasan, karena akan selalu dikontrol sehingga tidak ada waktu untuk membuat kebijakan yang tidak prorakyat. "Ini ada hikmah, pemerintah yang akan sungguh-sungguh karena ada pengawasan melekat," kata Yandri. (fs) |
[Penyusunan Kabinet] Jokowi - JK Ditantang Lawan Politiknya Posted: 11 Oct 2014 01:30 AM PDT Menjelang pelantikan dan pembacaan sumpah pada 20 Oktober mendatang, sampai saat ini pasangan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum menunjukkan tanda menyusun kabinetnya. Politisi Partai Golkar Fadel Muhammad meminta Jokowi-JK menunjukkan kehebatan berpolitiknya dengan mengumumkannya pada 21 Oktober, sehari setelah mereka dilantik. "Kita mengharapkan Jokowi-JK tunjukkan kehebatan berpolitik mereka melalui umumkan susunan kabinet secara jelas dan transparan, 21 Oktober lah baru mereka hebat," tutur Fadel yang juga Waketum Golkar ini di Warung Daun, Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2014). Menurutnya, Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai pemenang tampuk pimpinan di DPR dan MPR akan menunggu secara jelas pengumuman sah dari Jokowi. Selanjutnya, KMP akan berkoordinasi untuk membicarakan semua hal yang berkaitan dengan publik. Fadel melanjutkan, siapapun anggotanya harus menyuarakan isi hati rakyat karena esensi dasar pemerintahan dibentuk semata-mata untuk kepentingan rakyat. "KMP akan dukung jika semuanya sudah jelas," tegas mantan Gubernur Gorontalo tersebut. (vi/fs) |
Terkait Jatah Menteri, KIH Alami Gejolak Internal? Posted: 11 Oct 2014 01:00 AM PDT Internal Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai sedang mengalami gejolak internal karena presiden terpilih Jokowi belum memberikan kepastian terkait jatah menteri. Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto menyarankan agar Jokowi segera memberikan kepastian jatah menteri untuk PDIP, PKB, NasDem dan Hanura. "Bukan nama menteri, tapi jumlah kursi saja. Misalnya PKB empat kursi, Hanura dua kursi, NasDem tiga kursi dan PDIP enam kursi," ujar Heri di Jakarta, Jumat (10/10/2014). Dia menjelaskan, kepastian yang diberikan Jokowi terkait jatah kursi menteri ini dapat membuat internal KIH menjadi tenang. Sehingga parpol pendukung Jokowi-JK tidak melakukan manuver politik di internal. "Jangan sampai mereka bermanuver karena mereka sudah tau kesulitan-kesulitan di parlemen. Secara psikologis (partai-partai pendukung Jokowi) dengan kekalahan beruntun ini akan gamang," katanya. (in/fs) |
Demokrat : Jokowi Tak Transparan Posted: 11 Oct 2014 12:15 AM PDT Presiden terpilih Jokowi terkesan diam-diam dalam melakukan seleksi calon menterinya. Hal itu, berbeda dengan Presiden SBY yang terbuka manakala menyusun komposisi kabinet pemerintahannya. "Sebaiknya, strukturnya maupun para calon menterinya di-publish agar masyarakat luas bisa menilai. Tentunya diharapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," ujar Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron saat dihubungi wartawan, Jumat, 10 Oktober 2014. Menurutnya, selama dua periode pemerintahan SBY, seleksi menteri selalu dilakukan dengan transparan. Bahkan, rekam jejak calon menteri diketahui melalui fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden. "Juga media mempublish sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan," ujar Herman. Meski begitu, dia mengaku dapat memaklumi langkah yang ditempuh Jokowi dalam melakukan seleksi menteri. Lantaran merupakan hak prerogratif, setiap presiden punya cara masing-masing dalam mengisi kabinetnya. "Sekali lagi, karena itu hak presiden tentu saya menghormatinya," imbuh mantan wakil ketua Komisi V DPR tersebut. (fs) |
PDI P : Jokowi Tak Butuh Masukan dari Rakyat Posted: 10 Oct 2014 11:23 PM PDT Presiden terpilih Jokowi tidak butuh masukan dari rakyat terkait pemilihan menteri dalam kabinet pemerintahannya. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI P) Trimedya Panjaitan mengatakan, keputusan yang dilakukan Jokowi tentu sudah dipertimbangkan dengan matang dalam memilih calon pembantu. "Yang pasti, sangat besar risikonya dan sudah dihitung betul kalau milih orang kontraproduktif. Toh waktu Pak SBY mewawancarai calon menteri, partisipasi masyarakat tidak ada," kata Trimedya di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2014. Untuk itu, seleksi calon menteri yang dilakukan oleh Jokowi secara tertutup dan tidak mewawancarai calon hanya masalah gaya pemilihan. Menurut Trimedya, Jokowi pasti melakukan seleksi, hanya bedanya tidak terbuka seperti yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). "Soal seleksi dilakukan secara terbuka atau tertutup, hanya masalah style saja, kata Trimedya. Trimedya mengatakan sebelum pelantikan presiden terpilih di MPR, Jokowi sudah mengumumkan calon menterinya. "Sebelum pelantikan, Pak Jokowi akan menyampaikan siapa kandidat yang akan menjadi menteri," ujarnya. Sebelumnya, Jokowi menyebut dirinya tidak akan melakukan wawancara terhadap para kandidat menteri. Jokowi hanya akan melihat rekam jejak, integritas, leadership dan manajerial. Sehingga calon menteri yang dibidik tidak tahu kalau sedang menjadi target. ------ Pernyataan Trimedya bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi. Seperti tertulis di media-media, inilah pernyataan Jokowi soal kabinetnya. Kompas 24 Juli 2014 : "Jokowi - JK mulai memikirkan penyusunan kabinet pemerintahannya. Rupanya, Jokowi terlebih dulu meminta pandangan publik sebelum menyusun kabinetnya. Dalam akun resmi Kub Jokowi - JK di Facebook dengan nama Jokowi Center, publik diminta berpartisipasi dalam memberi pandangan mengenai siapa yang cocok menjadi pembantu Presiden dan Wakil Presiden periode mendatang" Tempo, 24 Juli 2014 : Presiden terpilih Indonesia, Joko Widodo, membenarkan bahwa ia sengaja meminta aspirasi masyarakat mengenai kabinet yang akan dibentuknya melalui media sosial, Facebook. "Namanya minta masukan ya tidak apa-apa. Kita ini baru tahapan minta masukan saja," katanya di Balai Kota, Kamis, 24 Juli 2014. Laman Facebook yang dimaksud, berjudul Kabinet Alternatif Usulan Rakyat (KAUR). Dalam laman Facebook di akun Jokowi Center, dijelaskan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla meminta partisipasi rakyat untuk memberi masukan mengenai kabinetnya kelak. Dalam akun tersebut, terdapat 34 pos kementerian dengan masing- masing 3 alternatif calon menteri. Jika Trimedya sebagai pihak internal partai pendukung Jokowi berani menyatakan bahwa Jokowi tak butuh masukan dari rakyat, maka pernyataan Jokowi pada Hari Kamis, 24 Juli 2014 yang dicatat media-media adalah bohong belaka. Pernyataan Jokowi bahwa rakyat ikut mengusulkan pembantu Presiden tak lebih dari pemanis bibir. (fs) |
Menyoal Keterbatasan Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Posted: 10 Oct 2014 09:30 PM PDT Indonesia sebagai Negara dengan jumlah Penduduk Muslim terbesar di Dunia telah memberikan kepastian hukum, perlindungan, keadilan, akuntabiltas dan transparansi terhadap jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan khusus masyarakat muslim. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk (barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat) yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah memberikan perlindungan komprehensif Produk Halal di Indonesia. Arah Madani, pengurus Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jakarta menyatakan Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal mendapatkan posisi strategis yang diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang baru saja disahkan di DPR. Pertama: Masyarakat dapat melakukan sosialisasi mengenai Jaminan Produk Halal (JPH), Kedua: Mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar dan Ketiga: peran masyarakat dapat melakukan pengaduan atau pelapor ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kelemahan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal adalah BPJPH hanya memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH), tidak ada regulasi kepastian hukum BPJPH akan melaporkan secara cepat kepada Penyidik Umum (Kepolisian Republik Indonesia/Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik) apabila ditemukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal, terang Arah Madani. Keterbatasan wilayah kewenangan BPJPH akan menjadi celah hukum bagi para pelaku usaha yang diduga tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal dan setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha. Sudah tentu hal ini akan memberikan kesulitan bagi Para Penyidik dalam menerapkan ketentuan pidana Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang akan berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini di undangkan. (AM) |
Heboh Buku Pelajaran Pacaran, DPR Minta M.Nuh Segera Tarik Buku Penjakes SMA Posted: 10 Oct 2014 08:00 PM PDT Buku Pendidikan Jasmani dan Kesehatan bagi siswa SMA/MA/SMK kelas XI,semester 1 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI, terus menuai kecaman, karena di dalamnya mengajarkan tentang pacaran yang sehat. Isi materi dalam buku tersebut di anggap tidak mencerminkan nilai keislaman dan pendidikan karakter. Salah satu kecaman datang dari salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKS yang belum lama ini dilantik, yaitu Surahman Hidayat, saat di hubungi di Jakarta(10/10) dirinya menyayangkan munculnya konten pacaran di mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, " Buku tersebut sangat tidak sesuai dengan semangat yang ingin dihadirkan dalam Kurikulum 2013, yaitu pendidikan karakter." Jelas Surahman. Menurut Surahman, berpacaran itu tidak sesuai dengan nilai susila terlebih agama Islam, pacaran merupakan perbuatan yang mendekati pengantar zina, itu secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, pacaran juga menganggu pikiran siswa yang seharusnya berkonsentrasi untuk meraih prestasi, dengan adanya konten pacaran yang sehat dalam buku tersebut, secara langsung pendidikan membolehkan atau melegalkan bagi seluruh siswa-siswi di seluruh Indonesia, padahal sudah jelas bahwa pacaran dari aspek spiritual sangat tidak sehat, merusak kepribadian, "Kemendikbud harus segera tarik buku penjakes yang melegalkan pacaran dari seluruh sekolah." tegasnya. Surahman melanjutkan, "Kemendikbud RI, seharusnya berkonsultasi dengan semua pihak para ahli pendidikan, agama, dan budaya dalam merumuskan isi mata pelajaran, karena isi kurikulum tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan dalam hal ini agama dan kepercayaan di masyarakat." Tutup Surahman. Sebagai informasi tambahan, pada halaman 128-129 terdapat gambar sosok pemuda dan pemudi Muslim dengan menggunakan busana muslim, hal ini jelas sangat melecehkan kesucian Islam, padahal dalam Islam pacaran adalah perbuatan yang di larang. |
Kuasai Parlemen, KMP Ingin Pastikan Jokowi Tepati Janji Posted: 10 Oct 2014 07:00 PM PDT JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rachel Maryam menyatakan KMP sebagai wakil rakyat di parlemen bertujuan menjaga pemerintahan Jokowi-JK agar menepati janji-janji kampanyenya. "KMP berharap bisa menguasai DPR sampai dengan tingkat alat kelengkapan (komisi dan badan) bukan karena ingin berkuasa ataupun ingin menjegal pemerintahan Jokowi-JK. Tapi kami sebagai wakil rakyat ingin memastikan kalau Jokowi-JK merealisasikan janji-janji kampanyenya terhadap rakyat," ujar Rachel kepada wartawan, Jumat (10/10/2014). Demikian dilansir okezone. Termasuk di MPR Rachel mengaku, KMP juga ingin memastikan dan menjaga agar pemerintahan Jokowi-JK berjalan sesuai dengan amanat Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oleh karenanya, Jokowi-JK dan pendukungnya tidak perlu cemas berlebihan terhadap KMP yang mutlak mendominasi parlemen. "Pemerintahan mereka sebaiknya fokus saja menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dengan sebaik-baiknya," tandasnya. (put/okezone) |
Fahri Hamzah: Kenapa Jokowi Sibuk Urusi Parlemen, Urus Saja Eksekutif Posted: 10 Oct 2014 06:30 PM PDT Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengkritik sikap Presiden terpilih, Joko Widodo alias Jokowi yang ikut berkomentar soal wacana pemekaran jumlah komisi di DPR. Menurut Fahri, sebaiknya Jokowi fokus pada urusan eksekutif saja. "Kenapa Jokowi sibuk urusi legislatif. Harusnya dia sibuk di kementerian, berapa tugasnya. Betulkan nelayan, betulkan petani, agar mudah mengelola sawahnya, betulkan industri berkembang," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2014. Demikian dilansir vivanews. Wakil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan untuk pembentukan jumlah komisi di DPR masih harus menunggu format dan jumlah kementerian yang ada di pemerintahan Jokowi-JK. "Kita tunggu format kementerian Jokowi-JK, apakah ada perubahan nama kementerian atau tidak. Regrouping itu kita ditunggu, nanti baru disepakati setelah pelantikan dan menunggu kabinet," jelas dia. Secara pribadi, Fahri lebih setuju agar jumlah komisi tetap sebanyak 11 komisi. Namun, yang perlu ditambah adalah sub komisi. Dia membantah rencana pemekaran komisi itu sebagai ajang berbagi kekuasaan untuk Koalisi Merah Putih. |
SDA: Susah dan Senang, PPP Bersama KMP Posted: 10 Oct 2014 06:00 PM PDT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Surya Dharma Ali (SDA) menegaskan partai berlambang Kabah itu akan selalu berada di Koalisi Merah Putih (KMP). Ia akan mengkonsolidasikan semua kader di daerah untuk selalu bersama KMP. "Saya adalah orang yang sangat bahagia. Walau PPP tidak dapat pimpinan di DPR dan MPR tidak mengurangi kebahagiaan, karena PPP konsisten, kemana arah KMP di situ PPP berada. PPP akan ada di KMP dalam senang dan susah dalam menang dan kalah," ujar SDA saat menghadiri Syukuran KMP di Masjid Al-Bakrie Kuningan, Jakarta, Jumat 10 Oktober 2014. Politisi yang biasa disapa SDA itu menyatakan KMP sebagai perjuangan politik Indonesia yang sesungguhnya. Dimana perjuangan dianggap sebagai perjuangan yang murni untuk membangun bangsa dan negara. "Saya punya keyakinan KMP selain mempunyai kemampuan me-manage politik nasional, dari tingkat pusat hingga daerah," katanya. Untuk itu, SDA akan kembali menata organisasi PPP dari tingkat pusat hingga daerah untuk mematangkan KMP. "Saya terus mengkonsolidasikan PPP di daerah. Ini arah untuk menjadi bangsa mandiri dan tidak tergantung bangsa lain," katanya. Mengenai gonjang-ganjing internal PPP, ia mengakui memang sempat membingungkan banyak pihak. "Banyak yang minta penjelasan dan marah-marah sama saya. PPP konsisten. PPP di pusat hingga daerah tetap menyatu di KMP," katanya. Baginya, kejadian politik internal kemarin hanyalah emosional sesaat. "Itu bukan semangat ideologi PPP. Semangat ideologi PPP bersama KMP. Doakan kami supaya membawa Indonesia ke arah lebih baik," katanya. (ita/vivanews) |
Koalisi Merah Putih Adakan Syukuran, Koalisi Jokowi Masih Dilanda Ketakutan Posted: 10 Oct 2014 05:30 PM PDT Koalisi Merah Putih (KMP) adakan syukuran atas kemenangan di parlemen DPR/MPR. Kemenangan KMP di parlemen adalah faktor penyeimbang jalannya roda pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla kedepan. Artinya KMP dengan kekuatannya di parlemen bisa maksimal melakukan pengawasan atas kerja, kebijakan atau program pemerintahan Jokowi. Selama program Jokowi pro kepentingan rakyat, maka KMP akan terus mendukungnya, namun jika melenceng, maka KMP dengan segala kekuatannya di parlemen akan mencegah. Tentu yang akan diuntungkan adalah rakyat. Dalam acara syukuran KMP yang digelar di Masjid Al-Bakrie, Kuningan Jakarta dengan mengundang anak yatim, hadir para tokoh KMP, seperti Ketua Umum partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), Presiden PKS Anis Mata, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Ketua DPR terpilih Setya Novanto, Pembina PAN Amin Rais dan tokoh yang lainnya. Pemandangan yang berbeda, yaitu dengan munculnya sosok Surya Darma Ali (SDA) dengan pengurus PPP lainnya. Adapun hajat dari syukuran itu adalah dimaksudkan, agar anggota KMP di parlemen bisa bekerja lebih efektif selama lima tahun bertugas. "Acara ini adalah bentuk rasa syukur kami atas kemenangan dalam mendapatkan kursi tampuk-tampuk pimpinan di parlemen," jelas Aburizal Bakrie sebagai ketua pelaksana, di mesjid Al-Bakrie, Jumat, (10/10/2014), seperti dilansir Okezone. Namun apa yang terjadi dengan Koalisi Indonesia hebat miliknya Jokowi? Sampai saat ini masih saja koalisi Jokowi seperti kebingunan dan ketakutan yang berkepanjangan. Rasa was-was dengan ancaman akan di jegal selalu menghantui mereka. Sosok Megawati pasca kekalahan Koalisi Indonesia Hebat di MPR juga tidak pernah kelihatan lagi. Muncul kabar beredar bahwa Megawati jatuh sakit, namun kabar ini belum bisa di pastikan kebenarannya. Cari kambing hitam atas kekalahan itulah sifat yang masih dipelihara sama kubu Jokowi. DPD pernah di salahkan, Demokrat dan SBY juga di jadikan 'kambing hitam'. Nilai rupiah merosot, Jokowi 'kambing hitamkan' penetapan pimpinan MPR. Padahal, mereka tidak tahu, 'kambing hitam' sudah habis dijadikan qurban Idul Adha 1435 H yang lalu. he he.. Tidak mau disalahkan juga menjadi ciri khas politisi PDIP. Ketika ramai pengamat dan politisi yang mengkritisi kinerja Puan Maharani yang buruk di DPR, langsung para politisi PDIP membela Puan. Padahal, kritik yang datang haruslah disikapi dengan bijaksana, bukan malah seperti orang cina yang kebakaran jenggot. Lagian, memang tampak jelas, kinerja Puan sebagai ketua fraksi PDIP tidak maksimal dalam membangun komuniaksi politik. Bahkan politisi Demokrat, Ramadhan Pohan dengan berani mengatakan bahwa Puan Maharani bukan sosok negawarawan. Paranoidnya para pendukung Jokowi sangat terlihat jelas dengan aksi media pendukung Jokowi yang selalu menyudutkan pihak KMP. Artinya semua yang dilakukan KMP seolah-olah salah, menang di DPR di salahkan, menang di RUU Pilkada disalahkan, menang di MPR juga di salahkan. Padahal semua itu adalah bentuk kelemahan kubu Jokowi sendiri, tapi itulah yang terjadi, selalu mencari 'kambing hitam'. Waktu yang 10 hari lagi Jokowi dilantik, eh Jokowi malah sibuk ngurusin legislatif, mengkritik, pasang badan dan lain sebagainya. Bukan malah sibuk dengan mengkomunikasikan apa program pemerintahannya kedepan, seperti di bidang pangan, bidang ekonomi, kebijakan BBM, ekonomi kreatif, kemerdekaan Palestina, pendidikan gratis, apakah jadi tank leopard di tiadakan, sistem pengawasan drone, tol laut, dan lain sebagainya. Mending Jokowi sibuk membahas hal tersebut daripada sibuk mencampuri urusan legislatif yang sejatinya bukan ranah eksekutif. Padahal janji-janji Jokowi ketika kampanye pilpres 2014 begitu muluk-muluk, Lalu mengapa Jokowi seperti main-main sekarang ini? Inilah yang terjadi di Indonesia, tampak sekali bahwa kubu Jokowi sepertinya tidak pernah legowo dengan kekalahannya. Selalu paranoid dengan kemenangan Koalisi Merah Putih. Sepertinya ada yang tidak beres dengan semua itu. Ketakutan kubu Jokowi yang berlebihan menandakan sinyal ada ketidak beresan dalam kepemimpinan Jokowi kedepan. Apa pesanan dari sponsor tidak tercapai, atau KMP jadi penghambat terealisasinya pesanan itu, tidak tahu pasti. Yang pasti sikap ketakutan dak kebingungan Jokowi dan pendukungnya memang patut dicermati dengan hati-hati. Akhirnya, biarlah rakyat menilai sendiri dengan pemahamannya masing-masing. Semoga semua yang terjadi adalah sebuah proses menuju kematangan rakyat dalam berdemokrasi. Jika KMP sudah melakukan syukuran maka hal itu patut di berikan sebuah apresiasi, yang jadi masalah yang masih mengganjal adalah kenapa kubu Jokowi sampai detik ini masih dilanda ketakutan dan kebingungan yang sepertinya begitu akut. Biarlah rakyat yang menilai. (silontong.com/foto: merdeka.com) |
Fahri Hamzah: Kita Nggak Mau Punya Presiden Penakut Posted: 10 Oct 2014 05:00 PM PDT JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kembali menegaskan Koalisi Merah Putih (KMP) tak punya niatan untuk menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Dia berharap tak ada lagi pihak yang melempar isu KMP akan menjegal presiden dan wapres yang diusung Koalisi Indonesia Hebat itu (KIH). "Jangan ada lagi yang nakut-nakutin pemerintah yang mau dilantik. Nanti malah jadi takut beneran. Kita kan nggak mau punya Presiden penakut," kata Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/10/2014). Demikian dilansir detikcom. Fahri mengatakan, daripada mengkhawatirkan DPR, lebih baik Jokowi-JK konsentrasi menyusun kabinet. Sekretaris Koalisi Merah Putih ini berharap Jokowi-JK segera mengumumkan kabinetnya agar rakyat tahu. "Saya malah ingin Jokowi-JK mengeksplorasi penyusunan kabinet. Eksekutif itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi publik harus tahu siapa saja kabinetnya," ujarnya. Fahri berharap terbentuk kabinet yang kuat. "Yang bikin kenyang masyarakat kan eksekutif. Mereka nanti yang akan kelola APBN Rp 2039 triliun itu," ujar Wasekjen PKS itu. Sebagaimana dijadwalkan, Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih akan dilantik MPR pada 20 Oktober mendatang. Kondisi MPR yang dipimpin oleh Koalisi Merah Putih kemudian memunculkan spekulasi bahwa pelantikan Jokowi-JK akan dijegal. |
Posted: 10 Oct 2014 04:30 PM PDT Oleh Gede H. Cahyana Panggilannya singkat saja, Fahri. Mudah diucapkan, gampang diingat. Wajahnya lumayan, dengan postur dan warna kulit, pola sisiran rambut, ia bisa disebut ganteng untuk ukuran orang Indonesia. Pasti banyak cewek yang naksir dia. Sampai saat ini, ia monogami. Sejarah politiknya dimulai pada era reformasi 1998. Ia dirikan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan menjadi ketua umum. Lantas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi labuhan hatinya. Di partai ini ia dipercaya menjadi wakil sekretaris jenderal dan menjadi loudspeaker bagi partai berlambang padi – kapas ini. Ia vokal. Bukan vocal group. Ia solo singer, penembang tunggal di ranah politik. Berani karena benar, sudah menjadi darah dan daging di tubuhnya. Siapapun diajak berdiskusi, berdebat, seperti karakter demonya pada masa menjelang pelengseran Presiden Soeharto. Layak ia sandang nama Hamzah, seorang pria sejati di tanah Arab pada masa kelam, lelaki kekar yang berjaya pada perang Badar dan meninggal pada perang Uhud. Nabi Muhammad menyebutnya Singa Allah, juga menjulukinya Pemimpin Syuhada. Fahri Hamzah, lelaki kelahiran Sumbawa, 10 November 1971 ini tentu tidak sama dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tetapi karakternya searah dengan pilar kekuatan Hamzah, yaitu berani, tegas, dan jujur. Tanpa topeng, tanpa tedeng aling-aling. Ia disegani oleh kawan dan lawan politiknya. Ia menjadi sasaran tembak semua media di ranah liberal. Ia menjadi objek gempuran orang-orang JIL (Jaringan Islam Liberal) dan orang-orang yang seolah-olah antikorupsi. Ia dijepit dari kanan dan kiri. Bukan Fahri kalau tidak bisa lepas dari kepungan media dan orang-orang sekuler dan liberal. Ia pernah dibombardir di media massa cetak dan elektronik serta media sosial perihal korupsi lantaran ada inisial FAH. Kata Nazaruddin, itu inisial untuk Fahmi, dan… sekali lagi…. Itu inisial untuk Fahmi, bukan Fahri. Anehnya, di-bullying luar dalam, habis-habisan, pria kalajengking (Scorpion) ini malah santai-santai saja. Jujur. Ini saja prinsipnya. Ia malah menulis twit: "goreng terus, sampai goshong… ". Padahal di bawah zodiak Scorpion, bisa saja ia layangkan ekor berbisanya, meracuni para pembencinya. Tapi tidak ia lakukan. Banyak lagi sasaran tembak, bahkan yang dibuat-dibuat untuk meruntuhkan tembok eksistensinya di dunia politik. Tapi gagal. Pembencinya gigit jari, bahkan gigit dua jari. Sinar Fahri kian benderang setelah ia dipercaya menjadi wakil ketua DPR oleh Koalisi Merah Putih (KMP). Meskipun sifatnya kolektif kolegial, jabatan wakil ketua DPR tentu jabatan bergengsi. Tidak banyak yang memperoleh kepercayaan itu. Ia didudukkan oleh KMP di kursi "panas" itu pasti dengan seabrek pertimbangan dan tarik ulur di antara anggota KMP. Catatan sejarahnyalah yang menggiring dia ke posisi kursi wakil ketua DPR, bukan ambisi jabatan. Kualitasnyalah yang menghela dirinya ke kursi itu. Salah satu indikator kualitas adalah kemampuan seseorang dalam menuliskan pikirannya lewat buku dan artikel. Apalagi ia bukan dosen. Tapi ia menulis buku tebal. Judulnya, "Negara, Pasar, dan Rakyat, setebal 626 halaman. Buku yang lain berkaitan dengan BUMN berjudul: Negara, BUMN, dan Kesejahteraan Rakyat." Ada empat frase: negara, pasar, rakyat, dan kesejahteraan. Negara, apapun bentuknya, bisa kerajaan, kekhalifahan, kesultanan, keratuan, republik, persemakmuran, federal dan lain-lain, ujungnya adalah rakyat sejahter. Fahri Hamzah, Singa DPR. Tak sekadar "omong-kosong". Tak hanya bacot. Bukan pencitraan. Bandingkan dia dengan politisi "lawan"-nya ketika di acara-acara ILC (Indonesia Lawyers Club) di TVOne. Ia vokal, ia juga menulis. Ia susun narasi politik dalam kesantunan. Luncuran kata-kata negatif, semisal "sinting" adalah respon yang sudah meluber di kepalanya, sebuah tanggapan atas janji manis lawan politiknya dan pencitraan Jokowi. Faktanya, semua janji itu dilanggar saat ini. Katanya kurus, ternyata gemuk. Katanya tidak perlu partai lain, ternyata merayu partai lain agar masuk ke koalisi PDIP. Katanya hanya 24 kementerian, ternyata 34, sama dengan masa Presiden SBY. Kini menjadi 33, sekadar beda dengan SBY, tidak ramping signifikan. Fahri juga mengkritik Jokowi karena terlalu mengurusi legislatif. Sepatutnya Jokowi berorientasi di eksekutif saja, pilih menteri yang bukan dari partai politik, politik transaksional. Faktanya, ada 15 (sebelumnya 16) yang akan dari partai politik. Ini pun menyalahi janji saat kampanye dan debat dulu. Janjinya dilanggar lagi. Janji-janji tinggal janji…, menteri kami, hanya mimpi… (plesetan lirik lagu). Yang seperti itulah yang diungkap Fahri sehingga menuai atau panen kritik pedas cabe rawit atau cabe domba. Sebagai penulis, atau "penulis" yang berproses menjadi penulis, saya salut kepada lelaki peraih suara rakyat terbanyak di Dapil NTB (125.083 suara). Begitu nyata kepercayaan rakyat kepadanya. Ia harus konsisten, ia harus amanah. Tongkat "komando" sebagai jajaran pimpinan DPR sudah digenggam. Ia wajib berada di koridor kebenaran. Hukum harus tegak, meskipun besok langit runtuh. Artinya, sebagai legislator dari partai berlabel "keadilan", Fahri harus tegakkan keadilan. Adil terhadap KMP dan adil pula terhadap koalisi PDIP, adil terhadap Jokowi-JK. Kalau pemerintahan Jokowi-JK sesuai dengan arah haluan negara RI, maka Fahri dkk harus mendukung 100%. Adil terhadap lawan politik, bahkan wajib adil kepada musuh dalam peperangan. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Fahri Hamzah termasuk pemuda Indonesia yang bersinar terang. Ia pemimpin masa depan RI, ketika tantangan internal dan eksternal terhadap NKRI kian kuat dan berat. Ia berlian di antara serakan kulit lokan di pantai. Tapi ingat, Fahri tidak boleh terbuai sanjungan dan penghargaan. Sanjungan adalah musuh nomor wahid bagi politisi dan negarawan. Hiduplah dalam kesederhanaan. Ingatlah Hasan Al Banna, " apakah kalian siap lapar agar orang lain bisa kenyang, siap berlelah-lelah agar orang lain bisa istirahat ..?". Ikutlah ilmu padi, makin merunduk karena bulirnya makin berisi. Jangan tiru politisi banyak omong, asal "ngecap" dan asbun dengan mendongakkan kepala, layaknya bulir padi hampa seperti yang sering hadir di ILC TVOne. Kamu bukan mereka, para politisi busuk. Tirulah Hamzah, meskipun perutnya dikoyak, jantung – hatinya dikunyah, ia tetaplah bunga surga. Ini twitmu. Setuju, bagus isinya. Jangan takut Selamat berkerja ikhlas di DPR. Dukunglah Jokowi-JK 100% kalau arahnya untuk sejahterakan rakyat Indonesia. Awasilah, sebab, itulah tugasmu. Pengawas itu mulia, karena ia seperti pembatu di rumah yang mengawasi balita, agar balita itu tidak jatuh. Jangan sampai jatuh. Kawal "balita" itu dengan selamat. Biarlah balita itu menjadi besar dan kekar, dan mampu sejahterakan balita lainnya. Ia akan punya nama karena kawalan dan asuhanmu. Tapi, sesungguhnya, di sisi Tuhanmu, kamulah yang berjasa, kalau balita itu betul-betul besar dan kuat. Bayangkan, posisi politik berseberangan, tetapi justru mengawal pemerintahan Jokowi-JK agar menapaki rel yang benar. Yang selamat adalah pemerintahan dan pribadi Jokowi-JK dan koalisi PDIP. Mereka yang punya nama di mata rakyat. Kamu pun punya nama, di mata Tuhanmu. Saatnya nanti, kamulah harapan bangsa ini, memimpin negeri luas ini. Kesempatan itu pasti ada, seizin Allah Swt. *** *sumber: http://www.airlimbahku.com/2014/10/fahri-hamzah-sang-singa-dpr.html |
[Resensi] Malamih Al-Mujama’ Al-Muslim karya Dr. Yusuf Qardhawi Posted: 10 Oct 2014 04:15 PM PDT Judul : Malamih Al-Mujama' Al-Muslim Penerbit : Era Adicitra Intermedia, Solo Penulis : Dr. Yusuf Qardhawi Tebal buku : xiv + 562 halaman Ukuran buku : 14.5 x 21 cm Harga : Rp75.000 ISBN : 978-602-8237-98-7 Menggagas Masyarakat berbasis Syariat Islam Islam adalah agama dan negara. Adalah akidah dan syariah. Adalah manhajul hayah, akhlak, etika, muamalah dan ibadah. Islam mengatur segala sendi kehidupan. Ajaran Islam yang syamil mutakamil mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang spesifik, yang berbeda dengan masyarakat lainnya, baik dari segi eksistensi maupun karakternya. Ia adalah masyarakat yang berorientasi pada ketuhanan (rabbani), manusiawi (insani), menjunjung tinggi akhlak (akhlaqi), dan proporsional (tawazun). Jadi masyarakat Islam itu bukanlah masyarakat sebagaimana yang dipersepsi banyak orang, yang hanya menerap¬kan syariat Islam dalam bidang hukum saja, terutama berkaitan dengan hudud saja; potong tangan, rajam, hukum cambuk, dan sejenisnya. Gambaran yang demikian adalah gambaran yang cacat dan tidak adil serta sekadar ingin menggam¬bar¬kan berbagai aspek nilai yang beraneka ragam itu dengan satu kata: hukum, yang masih dipersempit dengan menyebut bagiannya: perdata dan pidana. Umat Islam senantiasa dituntut untuk menegakkan masyarakat yang demikian itu demi mengukuhkan agamanya, mengaktualisasikan kepribadiannya, dan mewujud¬kan kehidupan secara total di bawah naungan Islam. Suatu kehidupan yang dibimbing oleh akidah, disucikan oleh ibadah, dituntun oleh pemahaman Islam yang sahih, digerakkan oleh semangat, diikat oleh akhlak, diatur oleh undang-undang, serta ditopang oleh segenap sistem ekonomi, politik, dan lainnya. Untuk itu, sangatlah penting menyajikan penjelasan tentang gambaran pokok (malamih) atau pilar-pilar pokok yang menyangga bangunan masyarakat yang diidam-idamkan dan dicita-citakan seluruh gerakan dan jamaah Islam di berbagai penjuru dunia. Demikian itu demi menyadarkan kembali masyarakat muslim yang di dalamnya telah bercampur antara nilai Islam dan nilai jahiliah, baik jahiliah impor sebagai dampak penjajahan (sosialisme dan kapitalisme) maupun jahiliah warisan yang lahir dari masa-masa kemunduran; masa-masa di mana umat Islam sangat buruk dalam memahami agamanya, menuju masyarakat Islami yang penuh keberkahan sesuai dengan bimbingan Rasulullah dan dicontohkan oleh para salafusaleh. Cetak Biru Masyarakat Muslim Buku karya Dr. Yusuf Qardhawi ini bisa disebut sebagai cetak biru masyarakat muslim; sebuah masyarakat yang lahir dari teks kitab suci, yang dipersiapkan sebagai generasi khairu ummah dan yang membumikan Islam secara kaffah ke dalam realitas kehidupan. Islam di dalam buku ini tidak digambarkan sekadar tuntunan beribadah semata. Bukan pula sebatas rujukan hukum saja. Melainkan Islam yang menjadi napas kehidupan bagi masyarakat, falsafah hidup yang mewarnai seluruh sendi kehidupan, dan Islam yang mensibgah masyarakat dalam seluruh aktivitasnya. Buku ini terdiri atas sebelas bab, di mana masing-masing bab merupakan fondasi dan pilar utama bagi tegaknya masyarakat Islam. Pada bab pertama dibahas tentang akidah dan iman yang merupakan fondasi pokok bagi tegaknya masyarakat Islami. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perihal syiar dan ibadah yang menjadi indikator kuat bagi tegaknya keislaman di tengah masyarakat. Tapi sebuah masyarakat belum serta-merta disebut Islami bila di dalamnya hanya terdapat dua faktor tersebut. Sebab selain kedua hal itu, masyarakat harus memiliki pemikiran, pemahaman, dan selera serta perasaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bila ingin disebut sebagai masyarakat Islami. Hal ini dibahas pada bab tiga dan empat. Kemudian secara berturut-turut, buku ini membahas tentang akhlak, etika, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diusung oleh Islam. Dilanjutkan dengan pembahasan sistem perundangan, sistem ekonomi dan manajemen keuangan, budaya dan kesenian, serta pembahasan gender. Selain sebagai cetak biru masyarakat muslim, buku ini sekaligus menjadi kaca benggala dan bahan instrospeksi kita semua. Sebab dengan buku ini kita bisa membandingkan antara masyarakat yang ada kini—yang menisbatkan dirinya kepada Islam karena ma¬yo¬ritas penduduknya muslim, atau karena undang-undang dasarnya menyatakan bahwa agama yang diakui adalah Islam, atau menyatakan bahwa sumber hukumnya adalah Islam—dengan model masyarakat Islam ideal yang sebenarnya, agar kita tahu seberapa jauh jarak perbedaan yang ada. Demikian itu karena betapa banyak orang yang memiliki semangat ber-Islam, namun di saat yang sama memusuhinya. Betapa banyak orang yang berpegang teguh kepada beberapa syiar agama, namun pada saat yang sama berpaling dari nilai moralnya. Betapa banyak orang yang beriman kepada sebagian isi Al-Quran, tetapi di saat yang sama mengingkari sebagian lainnya. Betapa banyak orang yang getol berhari besar Islam, namun pada saat yang sama berakrab-akrab dengan musuhnya, membenci dainya, dan mendepak syariatnya. Sudah saatnya bagi kita membangun dan menegakkan masyarakat yang islami demi keberkahan negeri. Dan buku ini merupakan peta jalan untuk dapat merealisasikannya. |
Posted: 10 Oct 2014 03:40 PM PDT Banyak kita lihat orang yang mengeluh dalam kehidupan, sekalipun secara zahir kita saksikan mereka semakin membaik dalam taraf kehidupan dan perekonomian. Punya kekayaan tapi tidak merasa cukup, jauh dari kebahagiaan. Punya istri, tapi tidak rukun. Punya anak, tapi selalu mendatangkan masalah. Perasaan sibuk sekali bekerja, tapi tidak kelihatan hasil atau minim pendapatan. Punya ilmu, tapi tidak kelihatan amal atau bingung harus berbuat apa. Luas pergaulan, tapi sering cek-cok dengan orang lain. Badan sehat, tapi selalu gelisah tidak menentu. Ada pekerjaan, tapi tidak menjadikan perasaan tenang menghadapinya. Itu semua menunjukkan tidak adanya keberkahan dalam hidup. Padahal keberkahan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dia bisa merubah yang sedikit jadi banyak, yang sempit menjadi luas, yang kurang menjadi cukup, yang susah menjadi mudah, yang pahit menjadi lezat. Untuk mendapatkan keberkahan itu bisa dengan enam hal berikut: 1. Redha terhadap apa yang dikaruniakan Allah. 2. Shalat subuh berjama'ah 3. Hidupkan sunnah Rasulullah dalam rumah tangga, terutama dalam tiga hal: makan bersama, ucapkan salam sebelum masuk rumah dan perbanyak tilawah al Qur'an. 4. Sederhana dalam belanja rumah tangga, jauhi berlebih-lebihan dan mubazir. 5. Hubungkan silaturrahim dan berbuat baik kepada kedua orang tua. 6. Sedekahkan sebagian rezki yang diberikan Allah. (Ringkasan khutbah Jum'at di mesjid As Salam Hay 'Asyir Nasr City Cairo, oleh Syekh Muhammad Makky, 10 Oktober 2014) -Zulfi Akmal- |
You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar