PKS PIYUNGAN |
- Jokowi Bukan Presiden Tapi Provokator!
- [Kisruh Aksi FPI] DPRD DKI: Kebijakan Ahok Itulah Yang Memancing Aksi Masyarakat
- Filosofi Memancing
- Negara Modern tak Mengenal Pilkada Langsung
- Usai Sholat Iedul Adha, Rakyat Mesir Turun ke Jalan Menentang Rezim As-Sisi
- PDI P Ajak Duel Koalisi Merah Putih
- PDI P, Pemenang yang Akan Kalah Permanen
- Menanamkan 4 Investasi Melalui Peristiwa Qurban
- Dewan Syariah PKS: Beda Waktu Lebaran, Jangan Korbankan Ukhuwah
- Khutbah 'Idul Adha yang menggetarkan oleh Syekh Muhammad Makky
- Siapa yang Tak Ingin Damai, SBY atau Megawati?
- PKS Banda Aceh Tebar Qurban di 50 Gampong
- Mahfud MD : Pilkada Langsung, Ditolak Soekarno Karena Tak Sesuai Dengan Budaya Indonesia
- Mahfud MD - RUU dan Perppu Pilkada
- Megawati Tidak Siap Kalah
- PDIP Terus Berjuang Demi Kursi Pimpinan MPR
- Aneh Kalau KMP Bakal Tolak Perppu
- Perppu SBY, Bola Panas Untuk Jokowi
- PDI P dan Jokowi, Konsisten dalam Inkonsistensi
- JEBAKAN PERPPU
- Agus Warsito, Kader PKS yang Dikriminalisasi Soal Pilkades Akhirnya Bebas
- Puan: Ditunggu Sampai Sore Tapi SBY Tidak Respons, Ya Sudahlah Mau Gimana Lagi
- Dapat Pengakuan Sebagai Negara, Palestina Apresiasi Swedia
- Koalisi Merah Putih Akan Revisi Semua UU Pro-Asing
- Jokowi Tak Punya Skema Berantas Mafia Migas
| Jokowi Bukan Presiden Tapi Provokator! Posted: 04 Oct 2014 07:15 AM PDT  Perbedaan dalam alam demokrasi adalah sesuatu yang wajar. Yang tak wajar dan malah kurang ajar adalah mensikapi perbedaan dengan memprovokasi massa dan mengatasnamakan rakyat. Dan begitulah yang dipertontonkan oleh Joko "Jokowi" Widodo. Kalau Jokowi hanya orang biasa mungkin masih wajar, tapi Jokowi adalah presiden terpilih tapi tingkahnya sudah seperti provokator. Dulu saat Pilpres, Jokowi turut memprovokasi terkait pengepungan dan perusakan Tv One. (Baca: Jokowi: Jangan Salahkan Simpatisan Kepung Kantor TV One). Nah, sekarang saat terjadinya perbedaan dalam masalah PILKADA Jokowi juga tampil bak provokator. Jokowi: Demokrasi Hilang, Bagaimana Rakyat Tidak Mengamuk Komentar provokatif seperti ini tidak layak untuk seorang pemimpin dan jauh dari sifat negarawan. Jangan lupa, yang mendukung Koalisi Merah Putih juga RAKYAT! Kalau seperti ini terus maka gejolak sosial dan ketegangan di masyarakat akan makin menjadi. Padahal yang diinginkan masyarakat adalah pembuktian janji-janji Jokowi selaku presiden terpilih untuk mensejahterakan rakyat. (ibn)  | ||
| [Kisruh Aksi FPI] DPRD DKI: Kebijakan Ahok Itulah Yang Memancing Aksi Masyarakat Posted: 04 Oct 2014 07:55 AM PDT  JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menilai Wakil Gubernur Basuki T Purnama turut bertanggungjawab atas kericuhan di depan gedung DPRD DKI siang tadi. Pasalnya, pernyataan dan kebijakan kontroversial wagub yang akrab disapa Ahok itu lah yang memancing masyarakat untuk melakukan aksi anarkis. "Jadi yang pertama ini akibat pejabat ngomong sembarangan, kebijakan yang meresahkan. Gak ada yang menyebabkan keresahan, gak mungkin kejadian begini," kata Taufik di halaman gedung DPRD DKI, Jumat (3/10/2014). Menurutnya, aksi anarkis seperti hari ini akan terus terulang selama Ahok tidak merubah sikapnya. "Anarkis tidak dibenarkan, tapi jangan lihat anarkisnya saja, beresin akar penyebabnya. Gak ada yang mengakibatkan keresahan, gak kejadian begini," ujarnya. Seperti dilansir jpnn. Lebih lanjut, Taufik menilai kericuhan yang memakan korban 16 personil kepolisian itu masih wajar. Kerusakan yang disebabkan pun tidak signifikan. "Gedung rakyat cuma rusak dikit, mau diapain? Minta ganti? Saya sudah biasa demo jadi gak kaget lah," pungkasnya. Seperti diberitakan, aksi anarkis sejumlah ormas Islam itu berawal dari demonstrasi menolak pengangkatan Ahok sebagai gubernur menggantikan Joko Widodo. Ahok dinilai menghalangi umat Islam beribadah dengan mengeluarkan larangan menjual hewan kurban di lokasi fasilitas umum. (jppn/muslimdaily.net) | ||
| Posted: 04 Oct 2014 07:59 AM PDT  Suatu hari, tiba-tiba saja saya terjebak dalam sebuah tontonan televisi. Sebuah acara yang menurutku hanya membuang-buang waktu saja bila ditonton. Memancing. Ya, sepintas bukanlah sebuah acara yang memiliki nilai edukasi. Tapi entah kenapa, saya membiarkannya tayang dan kutonton begitu saja. Saya bukanlah orang yang suka dengan kegiatan memancing. Seperti pekerjaan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang malas saja. Bayangkan saja, seseorang harus diam sambil memegang sebuah alat pancing, kemudian menunggu ikan-ikan di sanau/laut untuk datang dan menghampiri. Jikamembandingkan dengan luas danau/laut dengan umpan, maka kemungkinan untuk mendaptkan seekor ikan itu sangat kecil. Sementara, jika kita menginginkan ikan-ikan tersebut untuk disantap, kenapa tidak menggunakan jaring saja? Tentunya akan mendapatkan banyak ikan dan tak perlu menunggu lama. Akan tetapi, semua ini hanya buah pikir dari sudut pandang saya seorang yang tentu tak memiliki hobi memancing. Tentunya, akan menjadi beda jika orang yang memiliki hobi memancinglah yang berbicara. Tak perlu saya jelaskan panjang lebar. Karena yang akan saya bahas adalah sebuah filosofi memancing sendiri yang tanpa sengaja saya temukan ketika usai menonton acara tersebut. Tanpa kita sadari, memancing telah menjadi peta kecil dalam hidup kita dalam menjemput rezeki. Tiga hal yang bisa menentukan keberhasilan seseorang memancing adalah, umpan, alat dan kesabaran. Umpan Umpan yang bagus, tentunya akan membuat ikan tertarik dan ingin memakannya. Semakin bagus kualitasnya, tentu semakin mahal umpan tersebut. Artinya, jika ingin mendapatkan ikan tersebut harus berani mengeluarkan kocek lebih banyak lagi. Begitupun dalam menjemput rezeki. Sedekah adalah sebuah pintu rezeki yang sangat ampuh. Sesuai janji Allah, bahwa sedekah kita akan diganti dengan 3 bahkan 10 kali lipat. Sedekah adalah umpan untuk menjemput rezeki-rezeki lainnya yang lebih banyak lagi. Berani bersedakah, maka sesungguhnya kita sedang menjemput rezeki. Alat Pancing Untuk lebih berhasil lagi dalam memancing, maka alat yang digunakan pun haruslah berkualitas baik. Jika hanya sebuah alat pancing biasa, maka tak akan mampu mengangkat ikan yang besar. Karenanya, lagi-lagi kita harus berkorban untuk mempunyai sebuah alat pancing yang berkualitas baik tentunya dengan harga yang tak bisa. Demikan pula dalam bersedekah. Semakin baik/banyak sedekah kita, maka akan semakin baik/banyak pula balasan yang akan kita perolah. Untuk tahap ini, bukan lagi sedekah biasa tetapi mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Tepat dengan momen idul adha yang identik dengan berkurban. Tentunya tidak semua orang berani mengorbankan sebagian hartanya untuk berkurban. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa berkurban berarti menghilangkan sebagian rezeki kita. Percaya atau tidak, tak ada orang yang kemudian menjadi miskin karena berkurban. Sabar Inilah kunci keberhasilan dalam memancing. Untuk mendapatkan seekor ikan, diperlukan kesabaran yang tinggi sekalipun kita sudah menggunakan umpan dan alat terbaik. Bahkan, kita harus berlapang dada jika pada akhirnya kita tidak mendapat seekor ikanpun. Terkadang, rezeki tidak bisa se-idealis yang kita harapkan. Sekalipun sudah berikhtiar dengan sangat baik, ada hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Qadha dan Qadar. Dialah ar-Razaq dan al-Ghani, yang Maha Pemberi Rezeki dan Maha Kaya. Jika kita sadar bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi rezeki tentu tidak ada rasa kecewa jika usaha yang sudah kita tempuh belum juga menuai hasil. Dan jangan khawatir, karena usaha kita tidak pernah sia-sia. Allah Yang Maha Melihat akan membalasnya walau tidak saat itu juga. Dan bersabarlah! Sesungguhnya, setiap kita sedang memancing. Entah itu memancing rezeki, atau surga dengan ibadah dan amal kita. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk renungan di malam idul adha yang mulia ini. (far) | ||
| Negara Modern tak Mengenal Pilkada Langsung Posted: 04 Oct 2014 07:30 AM PDT  "Saya pernah tinggal di Belanda dan Jerman, tidak ada pemilihan langsung, mereka modern dan pendidikan tinggi," kata Iskandarsyah di Tanjungpinang, Sabtu. Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, kata dia, gubernur adalah perpanjangan tangan Presiden sebagai bagian NKRI, sehingga pemilihannya pun tidak dikembalikan seutuhnya kepada rakyat. Selain itu pilkada langsung juga dinilai sebagai bentuk pemborosan. Contohnya saja, Pemilu 2010 di Kepri menghabiskan APBD Rp50 miliar lebih. Sayangnya, anggaran yang relatif besar itu tidak berbanding lurus dengan pemimpin yang dihasilkan. Apalagi pengalaman di Kepri, tingkat kesertaan masyarakat hanya 55 hingga 60 persen. "Pemilih yang ikut mencoblos juga kebanyakan tidak paham siapa calon pemimpin mereka, makanya sebaiknya diwakilkan," kata pria yang diusung Partai Keadilan Sejahtera itu. Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Syahrial, mengatakan secara teori DPR RI itu adalah perwakilan rakyat, karena dipilih oleh rakyat. Dan berdasarkan Rapat Paripurna, mayoritas wakil rakyat menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. "Tinggal masyarakat yg menilai, apakah keputusan tersebut sudah sesuai dengan aspirasi mereka sendiri," kata dia. Jika masyarakat tidak setuju dengan keputusan DPR RI itu, maka ke depannya tidak akan memilih partai yang mendukung kebijakan pilkada tidak langsung, kata politisi PDI Perjuangan itu. "Di sana kita bisa ukur, rakyat mana yang tak setuju, rakyat mana yang setuju. Secara idealisme kami akan tetap menolak, dan Insya Allah apabila diberikan kesempatan untuk memenangi pemilu, kami akan perjuangkan lagi utuk mengubah kembali UU tersebut," kata dia. Tentang kesesuaian pilkada langsung dengan UUD dan Pancasila, ia mengatakan biar MK yang memastikan. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Kepri Husnizar Hood mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan Perppu dan MK. "Bagi kami, apa pun itu kami akan ikuti aturan," kata kader Partai Demokrat itu. (an/fs) | ||
| Usai Sholat Iedul Adha, Rakyat Mesir Turun ke Jalan Menentang Rezim As-Sisi Posted: 04 Oct 2014 07:15 AM PDT  Hari ini (Sabtu, 4/10/2014) sesaat setelah khatib Idul Adha mengakhiri khutbah, Ahraar Mishra (Masyarakat Matarea Pro Mesir Merdeka) berkumpul membentuk lingkaran -sebelum jalan santai- dan teriakan Allahu Akbar!!! Runtuhlah kezaliman militer!!! Terlihat juga bendera Palestina & bendera Suriah Merdeka berkibar, turut mengiringi semangat heroik & pantang menyerah warga Matarea-Mesir untuk kembalikan hak mereka yang telah dirampas As-Sisi & Tentaranya. Lanjutkan perjuangan saudara-saudara kami, doa & munajat kaum muslimin di seluruh dunia bersama langkah kaki kalian. (Abu Hudzaifah, Cairo) 
| ||
| PDI P Ajak Duel Koalisi Merah Putih Posted: 04 Oct 2014 06:45 AM PDT  Silakan kalau koalisi Prabowo mau melakukan check and balances untuk rakyat, dan Jokowi juga melakukan kinerja yang terbaik untuk rakyat. Kita head to head saja," tantang Aria di kantor DPP PDI P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 3 Oktober 2014. Menurut Aria, salah satu yang menjadi hambatan komunikasi selama ini adalah keengganan untuk bagi-bagi kursi. Namun, dia melanjutkan, PDI P tetap tidak akan melanggar prinsip tersebut, meskipun komunikasi selalu gagal. "Mau menang, mau kalah, hal prinsip yang kita lakukan. Kalau sekadar tambal sulam, bagi-bagi jabatan, enggak," ujarnya. Pernyataan ini ditampik keras oleh Romahurmuzzy dari Fraksi PPP, Tjatur Sapto Edi dari Fraksi PAN dan Hidayat Nur Wahid dari Fraksi PKS. Ketiganya menyatakan, ada tawaran dari PDI P untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat dengan iming-iming kursi di kabinet Jokowi. "Bukan cuma ditawari lagi, sudah dipaksa.." ujar Tjatur di Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. Sanggahan dari 3 politisi berbeda fraksi ini menguatkan pernyataan bahwa elite PDI P sering asbun dan melemparkan tuduhan tanpa bukti. Suasana yang memanas antara partai pendukung Jokowi-JK dan partai Koalisi Merah Putih (KMP) memang terus berlanjut di parlemen ini semua memang tak terlepas dari kegagalan elite politik PDI P termasuk Jokowi dan Megawati yang lebih senang memprovokasi rakyat ketimbang bekerja untuk rakyat. (fs) | ||
| PDI P, Pemenang yang Akan Kalah Permanen Posted: 04 Oct 2014 06:00 AM PDT  Himbauan Ramadhan tersebut sebagai respon pernyataan para elit PDI P yang menuduh SBY menutup komunikasi dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri. Kondisi itu dinilai sebagai hambatan mendapat jabatan pemimpin DPR. Menurut Ramadhan, politik buang badan ini sangat tak produktif bagi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla nanti maupun PDI Perjuangan dalam pertarungan politik parlemen. "Daripada menyalahkan SBY dan PD, lebih bagus PDI Perjuangan mawasdiri. Introspeksi dan perbaiki strategi," kata Ramadhan di Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2014. Ramadhan menambahkan, betapa pun kekalahan PDI Perjuangan di empat sesi Paripurna DPR merupakan pil pahit. "Sejatinya, tak boleh kalah politik itu permanen," ujar Ramadhan. Ramadhan mengilustrasikan seperti di Liga Inggris, ada salah satu klub yang kalah 4 kali berturut-turut. Menurut Ramadhan, biasanya itu ganti strategi dan pelatih. "Digantinya David Moyes dulu, ini musti pelajaran PDI P. Kalau ngga PDI P kalah permanen terus. Sehingga, jika nanti kalah dan kalah lagi, nggak perlu menyalahkan pak SBY dan PD," tandasnya. Di samping menuduh SBY tak ingin berkomunikasi dengan Megawati, politisi PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menuding Perppu yang dikeluarkan presiden sebagai bentuk penutup malu SBY, dan walk out juga pintu PD masuk Koalisi Merah Putih. (fs) | ||
| Menanamkan 4 Investasi Melalui Peristiwa Qurban Posted: 04 Oct 2014 05:15 AM PDT  "Pada bulan Dzulhijjah, ada dua momen penting yakni berhaji dan berkurban. Berhaji membutuhkan investasi, tenaga dan waktu yang besar, sedang berkurban itu dapat dilakukan dengan berkelompok atau sendiri," kata Muammar yang bertindak sebagai khatib pada shalat Idul Adha di lapangan Unhas Baraya, Makassar, Sabtu, 4 Oktober 2014. Dia mengatakan, berkurban dengan mengikuti keikhlasan dan kesabaran Nabi Ibrahim as akan mendatangkan empat investasi bagi yang berkurban. Pertama, investasi sosial di tengah masyarakatnya, karena menyembelih hewah kurban lalu dibagikan pada yang kurang mampu. Investasi kedua adalah investasi moral yang mampu mengikis kekikiran yang sangat berbahaya, karena dapat mendorong memutuskan silaturrahim dan akhirnya akan mendorong berbuat kejahatan. "Investasi ketiga adalah invetasi spiritual (batiniah) yang merupakan bentuk ikrar seorang muslim bertaqarrub kepada Sang Pencipta," kata alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir ini. Sedang investasi terakhir adalah investasi ekonomi seperti yang tertulis dalam kitab suci Al Quran surah Al-Layl ayat 5 - 10 yang menyebutkan bahwa orang yang memberikan hartanya di jalan Allah SWT, maka pahala yang terbaik adalah surga dan akan mendapatkan jalan yang mudah. (fs) | ||
| Dewan Syariah PKS: Beda Waktu Lebaran, Jangan Korbankan Ukhuwah Posted: 04 Oct 2014 04:47 AM PDT  Menurut Surahman, perbedaan waktu Idul Adha sama seperti penetapan Hari Raya Idul Fitri yang seringkali tidak sama. "Hal ini disebabkan terdapat dua metode penetapan kalender hijriyah di Indonesia, yaitu berdasarkan ru'yatul hilal (melihat bulan secara langsung) dan hisab (perhitungan ilmiah)," ujar Surahman yang juga anggota DPR ini. Surahman menekankan bahwa umat Islam di Indonesia bisa berlebaran sesuai keyakinan, baik itu dengan pertimbangan ilmiah maupun tabaiyah (mengikuti). "Kalau kaitannya dengan PKS, ya sebagai partai politik Islam dengan ribuan kader seluruh Indonesia, harus menunjukkan sikap atau memberikan imbauan yang jelas kepada para kader. Dan sejak dahulu PKS selalu menekankan pada proyeksi persatuan wihdatul ummah (persatuan umat)," jelas Surahman. Berkaitan dengan sikap PKS dan imbauan bagi para kadernya, Surahman menyatakan bahwa sebaiknya para kader menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Surahman juga mengingatkan tentang semangat perjuangan yang dibawa para kader dalam kaitannya dengan isu sosial politik saat ini. Idul Adha, tuturnya, merupakan momen bagi umat Islam mengenang dan meneladani amalan Nabi Ibrahim AS. yang dikenal sebagai nabi yang sangat patuh kepada Allah SWT. "Beliau selalu sami'na wa ato'na, bahkan ikhlas (akan) menyembelih putranya sendiri, Nabi Ismail AS, karena Allah SWT. Sebagai umat Islam di Indonesia dan kader PKS, kita harus meneladani kepatuhan Nabi Ibrahim AS kepada Allah," pesannya di akhir wawancara. (sumber: pks.or.id) | ||
| Khutbah 'Idul Adha yang menggetarkan oleh Syekh Muhammad Makky Posted: 04 Oct 2014 04:38 AM PDT  Khutbah 'Idul Adha yang menggetarkan oleh Syekh Muhammad Makky Imam Masjid As Salam: Bila anda mengaku cinta kepada Allah, siap-siaplah untuk diuji. Seperti Nabi Ibrahim yang berpindah dari satu ujian kepada ujian yang lain. Tapi beliau keluar dari setiap ujian dengan sempurna. Hingga beliau sampai kepada derajat "Khalilullah" atau kekasih Allah. Bukan hanya sekedar itu, beliau dijadikan uswah (contoh teladan) bagi seluruh umat manusia yang datang sesudahnya. Jangan mengaku "cinta", tapi gugur pada pembukaan ujian. Cinta bukanlah sekedar manis di bibir, tanpa pembuktian. Berani mengatakan cinta, nyatakan dengan ketaatan. Selamat hari raya 'Idul Adha 1435 H. Taqabbalallahu minna wa minkum. (Zulfi Akmal, Cairo) | ||
| Siapa yang Tak Ingin Damai, SBY atau Megawati? Posted: 04 Oct 2014 04:30 AM PDT  Namun, SBY tidak menutup untuk rujuk dengan Megawati. Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul berharap Megawati bisa bertemu dengan Presiden SBY. "Doaku semoga Bu Mega bisa ketemu dengan Pak SBY," kata Ruhut di Jakarta, Sabtu, 4 Oktober 2014. Menurut Ruhut, Partai Demokrat atau Presiden SBY tidak menutup diri untuk melakukan islah dengan mantan Presiden RI ke-5 itu. Sebab, SBY selalu terbuka. "Kami tidak ada tertutup, selalu terbuka 10 tahun ini," ujarnya. Namun, Ketua Fraksi PDI P Puan Maharani mengaku sedih. Sebab, upaya membangun komunikasi dari pihak Megawati kepada SBY menemui jalan buntu. Menurut Puan, gagalnya pertemuan Megawati dengan SBY bukan kesalahan ketua umum PDI P tersebut. "Waduh saya dari tanggal 1 Oktober jam dua siang bersama Pak Jokowi, Pak Jusuf Kalla, dan Pak Surya Paloh atas nama Bu Mega sudah kumpul siap-siap ketemu Pak SBY," tandas Puan. "Kami sudah menghubungi semua jalur yang dianggap bisa memberikan akses ke Pak SBY, tapi Pak SBY tidak merespon silaturahmi, ya mau apalagi," tambah Puan, mengeluh. Menurut, Eddy Suripto, seorang simpatisan Partai Demokrat, sikap Megawati yang selama ini arogan membuat hubungan SBY - Mega bertambah panas. "Bu Mega terlalu sombong. Jelas-jelas dia butuh Pak SBY, kenapa cuma kirim utusan? Kalau memang butuh, datang dong. Pak Prabowo saja gak sungkan nemui Pak SBY. Pak Hatta juga. Salah (Mega) sendirilah..", demikian ujar Eddy, di Jakarta, 4 Oktober 2014. (fs) | ||
| PKS Banda Aceh Tebar Qurban di 50 Gampong Posted: 04 Oct 2014 04:26 AM PDT  Proses pembagiannya terdiri dari 2 (dua) model ; dengan cara memberikan langsung hewan qurban ke gampong-gampong, dan dengan cara memusatkan pemotongan hewan qurban di 3 titik (Peuniti, Kantor PKS Lampriet) dan selanjutnya tumpukan daging qurban akan dibeagi ke warga, simpatisan, dan kader. Pelaksanaan program Tebar Qurban oleh PKS Banda Aceh merupakan sebuah program yang menjadi agenda rutin tahunan, dimana seluruh Kader PKS diberikan himbauan utk melaksanakan Qurban setiap tahunnya, bahkan PKS sempat melaksanakan program 'Tabungan Qurban' untuk membantu dan mendidik semua Kader agar bisa berqurban secara rutin setiap tahun. Program ini tentu berangkat dari visi misi Partai dimana salah satunya adalah menjadi Partai yang terus menebar kepeduliaan dan pengabdian dalam semua bidang sepanjang tahun ; baik ada momentum Pemilu maupun tanpa Pemilu. AlhamdulilLah pelaksanaan program 'Tebar Qurban 1435 H' oleh PKS Banda Aceh mengalami peningkatan hampir 80% dibanding pelaksanaan tahun 1434 H (tahun lalu) dari segi jumlah hewan Qurban yang berhasil digalang. Tentunya program ini menjadi andalah PKS Banda Aceh dan akan terus ditingkatkan pencapaian jumlah hewan qurban dari tahun ke tahun. [Humas PKS Banda Aceh] | ||
| Mahfud MD : Pilkada Langsung, Ditolak Soekarno Karena Tak Sesuai Dengan Budaya Indonesia Posted: 04 Oct 2014 03:45 AM PDT  Mantan menteri kehakiman dan HAM tersebut mengatakan, Proklamator Sukarno dulu juga tidak sependapat dengan dilaksanakannya pilkada langsung. Alhasil, Bung mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959 untuk mencabut pilkada langsung. "Coba buka Lembaran Negara. Dulu ada UU Nomor 1 Tahun 1957 yang mengatur pilkada langsung. Tapi, Bung Karno mencabut UU tersebut dengan Penpres Nomor 1 Tahun 1959," ujar Mantan Ketua MK. Mahfud menilai, dasar presiden RI pertama itu mencabut aturan pilkada langsung lantaran bertentangan dengan budaya demokrasi di Indonesia. "Alasan Bung Karno mencabut UU Nomor 1 Tahun 1957 (yang menganut pilkada langsung) karena UU tersebut tak sesuai dengan demokrasi asli Indonesia." "Jauh sebelum ada Koalisi Merah Putih, belum ada capres Jokowi atau Prabowo, tepatnya 24-1-2012, via seminar di Hotel Sultan, saya sudah bicara tentang evaluasi pilkada," ujarnya. "Waktu itu tak ada tendensi politik kelompok. Yang hadir Menko Polhukam, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Dirjen." Menurut Mahfud, hasil diskusi intensif itu mengarah pada sebuah kenyataan bahwa sudah selayaknya pilkada dievaluasi. "Kesimpulannya memang pilkada langsung harus dievaluasi. Waktu itu NU dan Muhammadiyah sudah mencatat pilkada langsung itu lebih mudarat. Waktu itu, ya," katanya. (fs) Baca juga: Mahmud MD - RUU dan Perppu Pilkada | ||
| Mahfud MD - RUU dan Perppu Pilkada Posted: 04 Oct 2014 02:52 AM PDT Setelah berhasil mengantarkan Golkar menjadi pemenang pemilu (1997) dengan kisaran kemenangan 73%, Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Penerangan (Menpen) itu pada Juni 1997 dicopot dari jabatannya sebagai Menpen. Presiden Soeharto tiba-tiba melakukan reshuffle kecil, mencopot Harmoko dan mengangkat Kepala Staf Angkatan Darat Hartono sebagai Menpen. Harmoko sendiri kemudian diparkir, diangkat menjadi menteri urusan khusus tanpa menyebut khusus untuk apa. Biasanya kalau ada urusan khusus, kekhususannya disebutkan secara eksplisit, tetapi untuk Menteri Urusan Khusus Harmoko tidak disebutkan apa tugas khususnya. Ketika masyarakat sedang ribut dan bertanya-tanya tentang peristiwa politik itu, tiba-tiba ada peristiwa baru. Menpen yang baru, Hartono, mengumumkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang sudah disetujui dalam sidang paripurna DPR saat Harmoko menjadi Menpen akan direvisi dan dibahas lagi dengan DPR karena Presiden tidak setuju pada sebagian isinya. Presiden tidak mau menandatangani RUU itu sebelum isinya diperbaiki. Masyarakat pun ribut. Harmoko menjelaskan, RUU itu sudah dibahas secara intensif oleh pemerintah bersama DPR selama delapan bulan. Kata Harmoko dirinya, selaku Menpen, mewakili pemerintah dengan sebuah amanat presiden (ampres) untuk membahas RUU itu sampai akhirnya disepakati bersama DPR. Kok, tiba-tiba Presiden meminta menpen yang baru untuk membahasnya kembali bersama DPR? Anggota DPR dari PPP Aisyah Amini berteriak, "Tak ada mekanisme pembahasan kembali kalau sudah disetujui pemerintah dan DPR." Tapi karena waktu itu kekuatan Presiden sangat hegemonik, DPR yang diketuai Kharis Suhud tak dapat mengelak dan membahas kembali RUU itu bersama Menpen Hartono dan mengubah sebagian isinya. Setelah itu, barulah Presiden Soeharto menandatangani RUU itu menjadi undang-undang (UU). Diam-diam masyarakat pun menyimpan trauma. Karena trauma, tak lama setelah Reformasi, pada saat melakukan amendemen tahap kedua atas UUD 1945 MPR menambahkan ayat baru atas Pasal 20 UUD 1945, yakni ayat (5) yang menegaskan, "Jika dalam 30 hari setelah disepakati bersama oleh DPR dan pemerintah sebuah RUU tidak ditandatangani oleh presiden, maka RUU itu sah sebagai UU dan harus diundangkan." Jadi sejarah lahirnya Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 adalah untuk memagari agar presiden tidak punya pintu untuk menolak sebuah RUU yang telah dibahas dan disepakati bersama dengan tidak mau menandatanganinya. Maka itu menjadi menghebohkan ketika pada 26 September 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dari Washington DC, menyatakan (mungkin) dirinya tidak akan menandatangani RUU tersebut, bahkan mungkin akan menempuh jalur hukum ke MK atau ke MA. Mensesneg Sudi Silalahi pun, kalau pers tak salah kutip, membuat pernyataan aneh saat menegaskan, "RUU tak bisa berlaku menjadi UU kalau tidak ditandatangani oleh Presiden." Agak mengherankan, Presiden dan Mensesneg, saat itu, tak mengaitkan sama sekali pernyataannya dengan Pasal 20 ayat (5) dan sejarah yang melatarbelakanginya baik sebagai tafsir gramatis maupun sebagai tafsir historis. Lebih jauh dari itu, saat bertemu khusus dengan Yusril Ihza Mahendra di Tokyo, Presiden SBY meminta saran kepada pakar hukum tata negara tersebut. Saran Yusril mengagetkan juga, yakni agar Presiden SBY maupun Jokowi tidak menandatangani RUU tersebut. Bahkan, masih saran Yusril, setelah dilantik sebagai presiden Jokowi mengembalikan saja RUU itu ke DPR. Saya berbeda pendapat dengan Yusril. Menurut saya saran Yusril agar Jokowi mengembalikan RUU itu ke DPR bisa memasukkan Jokowi ke dalam situasi sulit. Presiden (SBY maupun Jokowi) boleh saja tidak menandatangani sebuah RUU, sebab berdasar Pasal 20 ayat (5) sebuah RUU bisa berlaku sah sebagai UU baik ditandatangani maupun tidak ditandatangani oleh presiden Tapi kalau mengembalikan sebuah RUU yang sudah disepakati bersama bisa diartikan presiden menggunakan kewenangannya dengan melanggar hak konstitusional DPR. Hal itu bisa menimbulkan sengketa kewenangan yang bisa berujung ke pendakwaan politik (impeachment). Pandangan saya ini tentu bisa diperdebatkan. Untungnya, masalahnya kini telah bergeser. Presiden SBY pada 2 Oktober 2014 telah menandatangani RUU tersebut sekaligus mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkannya. Secara yuridis prosedural, presiden tidak salah mengeluarkan perppu karena kewenangan untuk itu memang diberikan oleh Pasal 22 UUD 1945. Perppu adalah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis setingkat dengan UU. Tapi, meski setingkat dengan UU, karena dibuat dalam keadaan genting dan memaksa, keberlakuan perppu dibatasi hanya sampai masa sidang DPR berikutnya. Dalam masa keberlakuannya itu perppu bisa diuji melalui legislative reviwew atau political review di DPR untuk ditentukan, apakah akan disetujui menjadi UU ataukah akan ditolak. Seperti halnya UU, perppu yang masih harus diuji di DPR tersebut bisa juga diuji ke MK melalui judicial review. (fs) | ||
| Posted: 04 Oct 2014 01:30 AM PDT  Sejak 2004, Megawati pun enggan untuk bertemu dengan SBY. Padahal, menurut Ruhut, bila keduanya bertemu, situasi politik di Indonesia akan lain cerita. "Itu yang kita sedih. Ada dua tokoh nasional, Megawati dan pak SBY dua-duanya beti itu, beda-beda tipis," katanya dalam diskusi polemik Sindo Radio bertajuk "Mendadak Perppu" di Cikini, Jakarta, Sabtu 4 Oktober 2014. Saat ini, kata Ruhut, seolah-olah SBY tidak ingin bertemu dengan Megawati membahas situasi politik dan juga rencana koalisi. "Padahal, SBY selalu membuka diri dengan Megawati. Ini kan dibalik-balik ceritanya," kata dia. Hubungan antara Megawati dengan SBY hampir mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang tidak pernah bertemu hingga saat ini. "Ini kan menunjukkan seperti Megawati tidak siap kalah," pungkasnya. (oz/fs) | ||
| PDIP Terus Berjuang Demi Kursi Pimpinan MPR Posted: 04 Oct 2014 12:45 AM PDT  "Kami tetap berjuang agar dimungkinkan PDIP dapat mengajukan satu paket di pimpinan MPR," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani setelah rapat di Kantor DPP PDIP Jalan Lenteng Agung, Jumat 3 Oktober 2014. Menurutnya, naitan untuk mendapatkan posisi di MPR agar nantinya PDI Perjuangan bisa mengawal jalannya demokrasi di pemerintahan Jokowi-JK. Namun Puan mengaku pesimis jika proses pemilihan MPR ini sama seperti proses pemilihan pimpinan DPR. "Sepertinya kalau melihat kemarin seperti tidak ada ruang dan celah lagi bagi kami untuk bisa berkontribusi agar bisa mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR," katanya. Sebelumnya, PDI Perjuangan memilih untuk tak mengikuti proses pemilihan pimpinan DPR. Hal ini disebabkan komunikasi politik yang mereka bangun gagal. Alhasil pimpinan DPR diisi oleh para kader koalisi merah putih (KMP). Paket pimpinan DPR ini akan diterapkan juga untuk pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan lainnya. (in/fs) | ||
| Aneh Kalau KMP Bakal Tolak Perppu Posted: 04 Oct 2014 12:00 AM PDT  "Anehnya itu, ada banyak pihak yang sudah memastikan bahwa KMP akan menolak. Padahal, waktu itu perppu-nya sendiri belum ditandatangani," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay Sabtu 4 September 2014. Ia mengatakan hal yang perlu dicatat yakni apa pun keputusan kolektif KMP dipastikan akan berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Karena partai yang tergabung dalam KMP juga sebagai bagian dari kekuatan politik nasional dan dipastikan hanya akan memperjuangkan kepentingan nasional. "Tidak mungkin ada kesepakatan jika perjuangan itu hanya menguntungkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, apalagi kepentingan asing di Indonesia," ujar anggota DPR FPAN ini. Bahkan, menurut dia, partai-partai yang tergabung di dalam KMP menjadi sangat solid disebabkan memiliki tujuan yang sama untuk kepentingan bangsa. "Yaitu, menegakkan demokrasi Pancasila demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tandasnya. (in/fs) | ||
| Perppu SBY, Bola Panas Untuk Jokowi Posted: 03 Oct 2014 11:15 PM PDT  "Nanti pemerintah baru Jokowi dan Mendagri yang baru yang akan menjelaskan Perppu itu kepada DPR. Infonya sudah ada komunikasi antara Presiden Yudhoyono dan Presiden terpilih Jokowi terkait Perppu itu. Mudah-mudahan pemerintahan baru tidak kesulitan dan paham," ujar Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan di Jakarta, Jumat, 3 Oktober 2014 malam. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Perppu tersebut akan dibahas di masa sidang berikutnya atau pada saat Presiden SBY habis masa pemerintahannya pada 20 Oktober 2014 dan dilanjutkan oleh pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Alasannya, karena sidang pertama DPR periode 2014-2019 berlangsung November dan memasuki masa reses, maka pembahasannya baru dilakukan mulai Januari 2015. Djohermansyah menjelaskan dalam Perppu Pilkada yang sudah ditandatangani Presiden Yudhoyono sebagai Perppu Nomor 1 Tahun 2014, isinya hampir sama dengan draf Rancangan Undang-undang Pilkada langsung yang pernah disampaikan Kemendagri kepada DPR 2009-2014. "Termasuk perbaikan-perbaikan itu sudah coba ditampung, lalu ada yang minor-minor sedikit itu juga sudah dimasukkan," jelas Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu. Kamis, 2 Oktober 2014 Presiden Yudhoyono menandatangani Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No. 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Presiden mengatakan penerbitan Perppu itu sebagai konsekuensi untuk menghilangkan ketidakpastian hukum. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Menurut SBY, penandatanganan kedua perppu tersebut dilakukan sebagai bentuk nyata perjuangan dirinya bersama-sama dengan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan-perbaikan mendasar.(fs) Baca juga: PDI P dan Jokowi, Konsisten dalam Inkonsistensi | ||
| PDI P dan Jokowi, Konsisten dalam Inkonsistensi Posted: 03 Oct 2014 10:36 PM PDT  Pertunjukan sirkus politik yang dipertontonkan oleh anggota dewan asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) sudah membuat sebagian rakyat yang membela dan berharap kepada PDI P dan Jokowi, mulai kecewa. PDI P dan Jokowi yang awalnya menjanjikan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan negara, berubah menjadi sebuah kekuatan yang bergerak hanya mengejar kuasa semata. Jika saja bangsa ini mau jujur, sebenarnya sikap PDI P dan Jokowi tak pernah berubah. "Sikap mereka (Jokowi dan PDI P) selalu inkonsisten", tegas Aryo Djojohadikusumo. Sikap inkonsisten PDI P mulai terlihat ketika tiba-tiba PDI P meminta SBY menaikkan BBM bersubsidi. PDI P yang selama ini menentang kenaikan harga BBM dengan dalih memberatkan rakyat, tiba-tiba meminta Presiden SBY menaikkan BBM bersubsidi sebelum Jokowi dilantik. Tentu saja hal ini ditolak Presiden SBY. SBY cukup paham dengan trik PDI P yang ingin "main bersih" dan tak ingin kehilangan simpati rakyat. Permintaan kenaikan BBM bersubsidi ini adalah bukti pertama inkonsistensi Jokowi dan PDI P pada janji kampanye mereka. Bukti kedua adalah mengenai postur kabinet. Di beberapa kesempatan, Jokowi mengejek postur kabinet SBY yang tambun. Jokowi pun berjanji untuk membuat postur kabinet yang ramping untuk mengefisienkan APBN. Kenyataannya? Postur kabinet Jokowi sama tambunnya dengan kabinet SBY, sejumlah 34 kementerian. Seperti biasa, ketika rakyat menggugat, PDI P dan Jokowi bersilat lidah. Mengatakan bahwa bila merampingkan kabinet berpotensi menimbulkan kekacauan pada jajaran birokrasi di kementerian tersebut. Mengapa hal ini baru terpikirkan sekarang dan bukan saat kampanye? Jokowi tentu tahu persis efek efisiensi dan peleburan kementerian. Lalu apa maksud janji kampanye dengan kabinet ramping? Sekedar jualan kata "hemat dan efisien" belaka kah? Bukti ketiga, gugatan mengenai Pilkada tak langsung. Dalam beberapa sesi kampanye, Jokowi menekankan pentingnya penghematan biaya pemilu. Dan Jokowi bahkan mengutip pemahaman Soekarno mengenai Pilkada tak langsung. Namun dalam praktek politik untuk menguasai negeri, PDI P tak mungkin gunakan sistem pemilu tak langsung. Karenanya setelah DPR memutuskan pengesahan UU Pilkada, yang hasilnya tak menguntungkan bagi kubu PDI P, partai berlambang banteng itu merasa perlu mengajak rakyat menggugat keputusan tersebut. Fakta keempat, gugatan kepada Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi UU MD3. Ya, MK memang menolak judicial review UU MD3 yang selalu diributkan oleh PDI P. Akibatnya, hakim-hakim MK yang memenangkan Jokowi saat gugatan Pemilu kemarin, kena batunya. Hakim-hakim yang ketika memenangkan Jokowi, dinilai sangat adil dan jujur, kini dituduh pro KMP. Dengan gagah, PDI P menggugat 7 hakim MK yang menolak uji materi tersebut. Bukti inkonstitensi PDI P paling mutakhir adalah upaya menggaet Partai Demokrat untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat. Ini upaya paling memilukan, sekaligus memalukan. Dalam 10 tahun kepemimpinan SBY, PDI P selalu berdiri menyerang tiap kebijakan SBY. Selama 10tahun itu juga, Megawati ogah datang ke Istana untuk kepentingan apapun. Mengapa sekarang mengemis-ngemis agar SBY mau meminta Fraksi Demokrat bergabung ke Koalisi bentukan PDI P? Lucunya, meski PDI P sudah terjepit habis, Megawati masih enggan bertemu langsung dengan SBY. Mega hanya mengutus kader-kader terbaiknya untuk menemui SBY. Sudah terjepit pun masih arogan. Kegagalan lobi PDI P tersebut menyebabkan Koalisi tersebut kalah suara dalam menentukan pemimpin DPR. Akibatnya, aleg-aleg PDI P membuat kericuhan di ruang sidang paripurna. Tentu masih akan ada lebih banyak lagi bukti inkonsistensi PDI P dan Jokowi. Mari kita lihat bersama. Setidaknya, kini rakyat makin mampu melihat bukti-bukti bahwa PDI P dan Jokowi tak pernah konsisten membela kepentingan rakyat, melainkan hanya haus mengejar kuasa. (fs) | ||
| Posted: 03 Oct 2014 07:30 PM PDT  Manakala terjadi sesuatu yang luar biasa dan mendesak, dan saat itu TIDAK ada UU yang dapat memayungi aspek hukum yang timbul dari sesuatu yang luar biasa itu, maka Eksekutif (Pemerintah) harus segera menerbitkan Peraturan untuk memayungi hal tersebut. Peraturan tersebut bertindak sebagai Pengganti UU, sampai kemudian UU yang sebenarnya dibuat dan disyahkan. Biasanya, Peraturan tersebut (PERPPU) nantinya akan dijadikan acuan untuk menyusun UU yang sebenarnya. Proses penyusunannya ya di DPR. Selama masih Peraturan dari Eksekutif, maka itu barang disebut Peraturan Pemerintah Pengganti UU alias PERPPU. Jaaaaaadiii.... PERPPU itu ada bukan karena MENGGANTI sebuah UU. Tetapi, mengisi kekosongan aturan. Kalau PERPPU diadakan untuk mengganti sebuah UU dan tindakan itu dianggap normal, wahhhhhhh.... BURRRBAHAYYYYAAAAA....!! Seorang Presiden dengan mudah dapat menjadi Diktator dengan mengganti semua UU yang ada dengan Peraturan semau dia. Semua UU, sodara-sodari. Termasuk UU Tipikor yang menjadi payung KPK. Hehehe... Anyway.... Ini catur cantik SBY. (Canny Watae) | ||
| Agus Warsito, Kader PKS yang Dikriminalisasi Soal Pilkades Akhirnya Bebas Posted: 03 Oct 2014 07:22 PM PDT
Ambarawa - Agus Warsito, mantan aleg Partai Keadilan Sejahtera yang telah selesai menjalani vonis hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Beteng-Ambarawa karena kasus politik, kini telah bebas. Enam bulan lamanya Agus Warsito menjalani hukuman, karena perselisihan pilkades Jetak tahun 2008. Bebasnya Agus Warsito ini selain disambut oleh istri, Rini Wijayanti, anak dan keluarga besarnya di Getasan, turut serta menyambut yaitu perkumpulan Organda Kabupaten Semarang, Koperasi Andini Luhur Getasan dan Pengurus serta anggota DPRD Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga dari PKS. Turut hadir menyambut bebasnya Agus Warsito, Wawali Kota Salatiga, Muhammad Haris, SS, M.Si beserta istri. Puluhan pendukung Agus Warsito tampak menunggu di depan pintu komplek LP Ambarawa sekira 30 menit. Tepat pukul 09.45 WIB, terdengar teriakan "Merdeka! Allahu Akbar!" Di depan pintu LP. Tampak keluar Agus Warsito dengan berpakaian jas abu-abu, tampak cerah bersemangat, berdiri sambil mengepalkan tangan ke atas, meneriakkan kebebasan. Sejurus kemudian massa mendekat, satu persatu menghampiri dan memeluk Agus Warsito. Suasana haru, seakan mereka saling berebut menyambut kebebasan Agus Warsito. Sebutlah Joko Widodo, Ketua PKS Kab. Semarang, M. Fathurahman Ketua PKS Salatiga, aleg PKS serta para mantan aleg turut serta. Tampak pengurus PKS membawakan sekalung bunga yang kemudian oleh Muhammad Haris dikalungkannya untaian bunga kepada Agus Warsito. Pekikan takbir bersahutan mengiringi. "Pak Agus bukan tahanan biasa, tapi beliau pahlawan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jetak Getasan. Ini resiko perjuangan", ungkap Haris. Terpampang spanduk 3 m bertuliskan 'Keluarga Besar DPD PKS Kab. Semarang mengucapkan Selamat Bergabung Kembali Bersama Kami untuk Melayani Ummat. Penjara Bukan Sandungan untuk Menegakkan Kebenaran dan Keadilan'; menjadi background adegan pengalungan untaian bunga. Dalam kesempatan itu, Agus Warsito juga menyerahkan seekor kambing hitam jantan, untuk petugas LP, agar dapat disembelih saat Idul Qurban, tiga hari yang akan datang. Tampak perwakilan LP Ambarawa menerima dan saling berucap serah terima. "Kambing ini saya titipkan di LP Ambarawa untuk disembelih saat Idul Qurban besok. Kambing Hitam ini sebagai kiasan bahwa jangan suka meng-Kambing Hitam-kan siapapun!" , pesan Agus. Selepas kemudian, rombongan Agus Warsito meluncur ke rumah kediamannya di Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Sampai di lokasi, bersama Muhammad Haris, keluarga besar Agus Warsito memotong tumpeng wujud rasa syukur kepada yang Maha Kuasa. Dan bersama para pendukung, mereka makan kluban bersama. Pesan Agus dalam sambutannya, "Kita Bergabung Kembali, Hidup KMP!" *sumber: pksjateng | ||
| Puan: Ditunggu Sampai Sore Tapi SBY Tidak Respons, Ya Sudahlah Mau Gimana Lagi Posted: 03 Oct 2014 06:41 PM PDT  Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menegaskan partainya sudah berupaya melakukan pendekatan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya mengecewakan lantaran tidak ada respons dari sosok pria yang masih menjabat sebagai Presiden RI tersebut. Ditemui usai melakukan pertemuan tertutup bersama Ketua Umum PDIP Megawati dan sejumlah elite politiknya di kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jumat 3 Oktober 2014, Puan pun membeberkan apa yang sebenarnya terjadi pada 1 Oktober, atau dua hari lalu sebelum pemilihan Ketua DPR. "Tanggal 1 Oktober jam 14.00 siang, saya, bersama Ibu (Mega), Pak Surya Paloh dan Presiden Terpilih Pak Jokowi bersama Pak Jusuf Kalla sudah mencoba mendatangi Pak SBY. Namun ditunggu sampai sore tidak ada respons, ya sudahlah mau gimana lagi," keluh putri kandung Megawati itu seperti dilansir Viva. Seperti diketahui, malam 1 Oktober 2014 merupakan momentum penting dalam politik nasional yakni pemilihan pimpinan DPR. Ketika disinggung lebih jauh apakah pihaknya masih berharap bisa bertemu SBY? Puan enggan berkomentar banyak. "Harus bisa bedakan silaturahmi dengan urusan politik," tuturnya. Menurut Puan, yang terpenting saat ini adalah mengawal kepemerintahan Jokowi - JK kedepan. "Kalau sudah terjadi ya sudah, ya monggo silakan. Silakan saja kekuatan mayoritas ini. Sekarang ini pemerintahan kedepan yang harus kita kawal, jangan sampai wacana pemboikotan pelantikan tanggal 20 Oktober terjadi," tegasnya. Puan pun menegaskan partainya membuka diri. "Kami minta konsisten opsi yang diajukan Demokrat. Tapi kan apa yang dilakukan beda jauh, kami yakin rakyat melihat. Kami percaya rakyat sudah paham politik," kata dia.(pm) | ||
| Dapat Pengakuan Sebagai Negara, Palestina Apresiasi Swedia Posted: 03 Oct 2014 06:06 PM PDT  Keputusan Swedia untuk mengakui Palestina sebagai negara adalah tindakan "berani," kata juru runding senior Palestina Saeb Erakat pada Jumat. Erakat juga mendesak negara-negara anggota Uni Eropa lain untuk mengikuti langkah Swedia. "Kami menyambut baik pengumuman yang disampaikan oleh perdana menteri Swedia," kata Saeb Erakat di ibu kota administratif Tepi Barat, Ramallah. "Kami berharap semua negara anggota Uni Eropa juga akan mengambil keputusan yang berani ini...karena tidak ada alasan untuk tidak mengakui negara Palestina," kata Erakat seperti dilansir Antara. Sementara itu Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan "telah tiba waktunya bagi seluruh dunia untuk mengakui Palestina sebagai negara." Menteri Luar Negeri Riyad al-Malki menyambut baik keputusan Swedia yang dia sebut sebagai komitmen terhadap kemerdekaan, kemandirian dan hak asasi manusia yang "bersejarah". Sebelumnya, Perdana Menteri Swedia Stefan Loefven dalam acara pelantikan jabatan di hadapan parlemen mengatakan bahwa "solusi dua negara memerlukan pengakuan mutual dan niat baik untuk hidup berdampingan secara damai." Pengakuan terhadap Palestina harus dilakukan dengan menghormati "tuntutan wajar dari warga Palestina dan Israel terkait hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan hidup secara aman," kata Loefven kepada AFP. (pm) | ||
| Koalisi Merah Putih Akan Revisi Semua UU Pro-Asing Posted: 03 Oct 2014 06:00 PM PDT  "Bersama-sama dengan pemerintah," kata Tantowi, Jumat 3 Oktober 2014. Demikian dilansir vivanews. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar itu mencontohkan beberapa UU yang dinilai pro asing, antara lain Undang-Undang Pertambangan, Undang-Undang Perbankan, dan Undang-Undang Telekomunikasi. Tantowi mengatakan ada dua alasan utama bergabungnya enam partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. "Membentengi Pancasila dari gerakan kelompok tertentu untuk meninggalkan bahkan mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Kedua, mengembalikan kedaulatan bangsa dan negara atas aset-aset, khususnya SDA." Namun Tantowi membantah isu yang beredar bahwa Koalisi Merah Putih di parlemen akan mengamandemen Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. "Itu kata siapa? Nggak benar itu," kata Tantowi. | ||
| Jokowi Tak Punya Skema Berantas Mafia Migas Posted: 03 Oct 2014 05:34 PM PDT  "Skema yang dimiliki para mafia itu sangat struktural dan kaderisasi. Mereka Meletakkan agen di satu institusi pemerintahan untuk mempengaruhi suatu kebijakan," kata Hendrajit di Jakarta, Jumat (3/10/2014). Hendrajit menuturkan, kader-kader mafia yang diletakkan ke dalam instansi pemerintahan biasanya berada di level-level yang di bawah, seperti di eselon 3 atau eselon 1 bukan tingkat menteri. Akan tetapi, meski kedudukannya di bawah, tapi bisa sangat berpengaruh terhadap kebijakan. Seperti diketahui, ada beberapa nama yang muncul ke publik untuk menduduki jabatan Direktur Utama (Dirut) Pertamina pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK. Dia adalah Widhyawan Prawira Atmaja, yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas. Widhyawan diprediksi akan bersaing bersama Darwin Silalahi dan Taslim Yunus yang sebelumnya hangat diperbincangkan bakal menempati posisi Dirut Pertamina. "Widyawan adalah orang dekat Ari Soemarno yang akan dijadikan Dirut Pertamina. Sementara Ari Soemarno sendiri salah satu kandidat terkuat untuk menempati komisaris utama di Pertamina. Bisa dilihat skemanya jika skenario itu terwujud, sebagai upaya menggeser kekuatan mafia migas lama era SBY," ujar Hendrajit seperti dilansir Sindo. Informasi yang beredar, Widyawan ditarik oleh Ari Soemarno dalam Tim Pokja Energi Rumah Transisi setelah Ahmad Faisal yang sebelumnya diusung di awal menjadi kandidat Dirut Pertamina terlalu asosiatif dengan kelompok Jusuf Kalla. Informasi lainnya, Widyawan sampai cuti dari SKK Migas untuk membantu Ari Soemarno membuat konsep tata kelola energi di Rumah Transisi. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinan Hutahaean mengatakan bahwa saat ini kondisi energi Indonesia dalam keadaan darurat. "Kondisi energi kita sudah memasuki taraf darurat energi. Saya tidak mengerti apakah ini tidak dipahami oleh pemangku kebijakan negara kita ini atau memang sengaja dipermainkan dengan bahasa politik yang meninabobokan masyarakat," kata Ferdinan. Dilihat kondisi global saat ini, produksi minyak migas dunia hanya sekitar 95 juta barel per hari, yang mana separuh harus dikonsumsi oleh negara produsen dan separuhnya digunakan diperjualbelikan sekitar 45 juta barel, dan 25 juta barel tiap harinya dibeli oleh 5 negara importer terbesar, seperti Amerika Serikat, China, Jepang, India, sedangkan Indonesia diurutan ke 14. "Yang paling mengkhawatirkan adalah masih mampukah 5-10 tahun lagi berebut minyak impor di pasar internasional, sementra bangsa kita ini bangsa lemah. Karena, siapa yang kuat secara militer maka dia yang akan mendapatkan pasokan minyak di pasar internasional," tandasnya. (pm) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar