PKS PIYUNGAN |
- Fahri: Ical ketemu Jokowi 'agenda setting' kami
- [Ulil Dicekal Pemerintah Malaysia] Dr. Ahmad Zahid Hamidi : Ulil Bisa Menyesatkan Umat Islam di Malaysia
- Prabowo Akan Terima Bila Jokowi Sowan
- [Catatan 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ahok] Program Kampung Deret Sarat Korupsi, Warga Laporkan Jokowi ke KPK
- Akankah Nasib PPP Sama Seperti PKB?
- Siti Zuhro: Jokowi Harus Menghargai KMP
- [Ahok vs FPI] Rizieq : FPI yang Bubar atau Dia yang Bubar
- Umur 40 Tahun
- Wakapolda MetroJaya : Tembak Mati Saja! Jangan Takut Isu Pelanggaran HAM
- 2014 Kalahkan Rekor Suhu Terpanas 2010
- PKS Bisa Menjadi Aktor Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia
- Robohnya Partai Kabah
- Pelemahan DPR Oleh Presiden
- Akan Digelar Aksi Sejuta Umat Tolak Ahok
- Hidayat Nur Wahid Menjadi Utusan RI di Sidang IPU Jenewa
- Jokowi Butuh 400 T Uang Pajak
- PDIP Uji Sikap Kenegarawanan Prabowo Melalu Jokowi
- Ahok : Sukanya jadi Wagub DKI Bisa Marahin Orang
- [Pelantikan Jokowi-JK] Paling Sedikit 24 Ribu Aparat Gabungan Amankan Pelantikan Jokowi
- Pilihan Ada di Tangan Jokowi, Tarif Listrik Harus Naik atau Jatuh ke Tangan Asing
- IMPERIALISME MEDIA: Golden, Glory, Gospel
- Konstitusi Memberi Ruang Pemakzulan
- PDIP Boikot Pelantikan Pimpinan DPR, Tapi Ngotot Jangan Boikot Pelantikan Jokowi
- Bertemu ARB Jokowi Berubah Santun
- Ahok Bisa Bernasib Sama dengan Aceng Fikri
| Fahri: Ical ketemu Jokowi 'agenda setting' kami Posted: 15 Oct 2014 08:26 AM PDT  Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) kemarin bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah melakukan pertemuan dengan Jokowi, Ical yang menjabat sebagai Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP) ternyata langsung menggelar konsolidasi dengan partai-partai pendukung Prabowo-Hatta. "Setelah Ical ketemu Jokowi, dia langsung buat pertemuan (dengan KMP). Atas nama Golkar jawabannya ini. Atas nama KMP ini," kata Fahri Hamzah yang berbicara sebagai Sekretaris Presidium KMP kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/10), dikutip dari merdeka.com. Fahri menegaskan, KMP tidak mempermasalahkan pertemuan antara Ical dengan Jokowi. Bahkan, kata dia, pertemuan tersebut merupakan 'agenda setting' dari kubunya. "Itu bagian program kita. Enggak ada hambatan untuk silaturahim," tegasnya. Sedangkan terkait soal perekrutan menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan, Fahri menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Dia menyarankan agar Kubu Jokowi fokus dan tidak sibuk memikirkan KMP. "Jadi kalian (KIH) jangan sibuk dengan kami. Kami sudah tertib perjalanannya. Sebelah sana (KIH), mohon maaf, belum tertib. Tolong didiskusikan juga. Jadi saya lihat ada distorsi, Pak Jokowi diberikan simbol rakyat, tapi partainya hilang. Wah itu bahaya," tandasnya. (sumber: merdeka.com)  |
| Posted: 15 Oct 2014 07:00 AM PDT  "…dia akan menyesatkan umat Islam di negara ini jika diperbolehkan untuk menyebarkan pemikiran liberalisme di sini," ujarnya selepas menghadiri Majlis Penutup Seminar Keselamatan dan Ketenteraman Awam (Sekam) pada Sabtu (11/10/2014), mengutip laporan Utusan Online. Di Indonesia, jauh sebelum itu para Ulama yang tergabung pada Forum Ulama Umat Islam (FUUI) telah memfatwakan mati alias halal darahnya Ulil sang penghina Islam pada tahun 2003. "Jujur sebagai seorang Muslim itu membuat darah saya mendidih, seperti pernyataan yang memalukan terhadap sesuatu yang mulia dan luhur. Itu sebabnya kami mengeluarkan peringatan bahwa menurut hukum Islam siapa saja yang memfitnah Islam dapat dihukum mati," tegas Ketua FUUI KH. Athian Ali M. Dai, dikutip dari CNN.com, 22 Januari 2003. Pernyataan tegas KH. Athian Ali ini menyikapi ucapan dan tulisan Ulil yang telah meresahkan dan menyinggung perasaan umat Islam karena dinilai merendahkan martabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallalahu alaihi wa sallam, Agama Islam dan Ulama. Ulil menulis artikel yang berjudul "Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam" sangat meresahkan umat Islam itu, antara lain Ulil telah menghasut orang lain, agar tidak mengikuti suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukum yang universal, dengan menafsirkan bahwa hukum itu bersifat lokal, partikular dan cermin kebudayaan Arab. Gembong Jaringan Islam Liberal (JIL) ini dalam tulisan di salah satu koran terbitan Jakarta 18 November 2002 dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum, berupa permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama Islam serta telah menyiarkan tulisan yang isinya mengandung pernyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap kelompok masyarakat di Indonesia. KH Athian Ali dengan tegas menyatakan, Ulil Abshar sungguh berani menyinggung kehormatan dan berlebihan dengan mengungkapkan, "Rasul Muhammad itu adalah tokoh historis yang harus dikaji dengan kritis sehingga tidak hanya menjadi tokoh historis yang harus dikaji dengan kritis sehingga tidak hanya menjadi mitos yang dihargai saja, tanpa memandang aspek beliau sebagai manusia yang banyak kekurangannya," katanya, dikutip dari Harian Pelita Desember 2002. Dikatakan Athian, Umat Islam, memandang Rasulullah Shallalahu alaihi wa sallam, bukan semata tokoh historis, melainkan seluruh perbuatan, perkataan dan ketetapannya menjadi aturan bagi pengikutnya dulu, kini dan akan datang. "Umat Islam, meyakini bahwa Rasulullah Shallalahu alaihi wa sallam itu ma'shum, yakni terjaga dari kesalahan," tegas Athian. Syekh Umar Bakri Muhammad dalam sebuah artikel di Majalah Shariah berjudul The Secularist's Attack on Islam and Muslim mengungkapkan bahwa terdapat orang-orang Islam tetapi mempropagandakan ide-ide bukan Islam. Sifat dan perbuatan jahat orang-orang tersebut sudah tidak terhitung lagi banyaknya, bahkan mereka adalah ancaman paling berbahaya bagi keberadaan kaum Muslimin dan kemunculan kembali khilafah, karena mereka adalah "ancaman" yang tidak terlihat (munafik). Mari kita tinjau pandangan Abdurrahman Al Maliki dalam Nidzomul Uqubat fil Islam, yang memasukkan aktivitas penyebaran ideologi kufur ke dalam sanksi jenis ta'zir, yaitu sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat . "Setiap orang yang melakukan aktivitas penyebaran ideologi kufur, atau pemikiran kufur, maka akan dikenakan sanksi penjara mulai 2 tahun hingga 10 tahun. Hal ini jika orang tersebut bukan muslim. Jika pelakunya seorang muslim, maka kepadanya ditetapkan hukum murtad, yakni dibunuh. Dan setiap orang yang melakukan penyebaran agama kufur di tengah-tengah kaum muslimin, maka ia akan dikenakan sanksi serupa." "Setiap tulisan atau seruan yang mengandung celaan terhadap salah satu dari akidah kaum Muslim, maka pelakunya akan dikenakan sanksi penjara mulai dari 5 tahun sampai 15 tahun, jika pelakunya bukan muslim atau celaannya tidak sampai mengkafirkan pengucapnya. Namun jika pelakunya seorang muslim dan jika celaan tersebut dapat mengkafirkan pengucapnya, maka ia akan dikenakan sanksi murtad (hukuman mati)." Wallahu'alam bis showab! (arr/fs) |
| Prabowo Akan Terima Bila Jokowi Sowan Posted: 15 Oct 2014 06:15 AM PDT  Kata Fadli Zon, rencana silaturahim Jokowi dengan Prabowo sebagai hal yang positif bagi pemerintahan ke depan. "Kalau ada keinginan dari Pak Jokowi untuk ketemu, saya kira Pak Prabowo menerima. Masa orang mau silaturahim tidak bisa," kata Fadli di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2014. Meski demikian, kata Fadli, pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait rencana Jokowi untuk menggelar pertemuan tersebut. "Kita dengar tapi kita belum tahu kapan rencana itu bisa terwujud," katanya. Diketahui, usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, Jokowi berencana akan menggelar pertemuan dengan Prabowo. Namun, belum dipastikan tempat dan waktu pertemuan. (fs) |
| Posted: 15 Oct 2014 05:30 AM PDT  Nanang Widodo selaku koordinator FK2D menegaskan lemahnya pengawasan dan lemahnya pemahaman Aparatur pelaksana program bantuan kampung deret menjadi asal muasal permasalahan. "Berdasarkan temuan kami, ada satu objek rumah yang sama dipakai untuk tiga pengajuan yang berbeda dan disetujui bahkan dananya sudah lebih dulu cair dibanding dengan yang lainnya", tutur Nanang. Pergub DKI Jakarta nomor 64 Tahun 2013 tentang kampung deret ini memang buah simalakama bagi para warga kampung deret khususnya di wilayah Klender, Jakarta Timur. Betapa tidak, di satu sisi butuh untuk renovasi rumah mereka namun di satu sisi dana yang ada tidak mencukupi untuk melakukan renovasi rumah secara keseluruhan sebagaimana arahan dari aturan pelaksana pergub tersebut. Padahal jelas dalam salah satu kesempatan Jokowi menyampaikan seluruh penerima bantuan kampung deret adalah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) namun warga tidak menerima dana tersebut seluruhnya. "Ada warga kami yang saat ini harus mengontrak karena rumah mereka sedang di renovasi namun belum selesai dana sudah habis karena jumlah yang diterima tidak sesuai sedangkan bangunan sudah terlebih dahulu di bongkar", jelas Nanang Widodo. Pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilakukan oleh para warga ini adalah bentuk mencari keadilan dan sebagai sarana koreksi atas kinerja pemerintahan Jokowi di Jakarta atas pelaksanaan program kampung deret. Nanang dan para warga juga sudah melampirkan beberapa bukti yang dibutuhkan karena sebelum pengaduan hari ini, Nanang dan para warga sudah konsultasi permasalahan ini kepada KPK sebelumnya. "Makanya pada hari ini kami diminta membawa bukti-bukti terkait aduan. Alhamdulillah semua bukti suah kami lampirkan tinggal menunggu respon dari KPK apa akan bertindak secara sungguh-sungguh atau sebaliknya. Harapan kami KPK cepat merespon aduan kami sehingga tegaknya hukum dan keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat kampung deret," tutur Nanang. (dt/fs) |
| Akankah Nasib PPP Sama Seperti PKB? Posted: 15 Oct 2014 04:50 AM PDT  Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, nasib partai berlambang Kabah ini dikhawatirkan akan seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kala itu PKB juga ada dua kubu yakni kubu Muhaimin Iskandar yang kini jadi Ketua Umum PKB dengan kubu almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. "Tapi setelah itu yang diakui menkumham kubunya Muhaimin," katanya, Selasa 14 Oktober 2014. Menurut dia, kondisi PPP yang saat ini tentu akan terhimpit karena adanya dua kepengurusan, baik Emron maupun SDA yang saling klaim kubunya sah secara institusional. Tapi, klaim tersebut membuat keduanya tidak kuat secara hukum. "Sehingga diperlukan penyelesaian hukum untuk menegaskan siapa di antara dua kubu tersebut yang absah mempresentasikan partai," ujar Zuhro. Ia menambahkan tidak mungkin dalam satu partai ada dua kepengurusan seperti halnya PKB yang memperkarakan ke ranah hukum, dan akhirnya PKB kubu Muhaimin yang dimenangkan. Seperti diketahui, ada dua versi Muktamar PPP, yaitu muktamar kubu Romahurmuziy pada 15 Oktober dan muktamar yang digelar kubu SDA pada 23 Oktober mendatang. (in/fs) |
| Siti Zuhro: Jokowi Harus Menghargai KMP Posted: 15 Oct 2014 04:43 AM PDT  "Presiden terpilih Jokowi harus menghadirkan format politik baru yang harmoni dan menghargai orang lain termasuk Koalisi Merah Putih (KMP). Jadi format baru itu politik harmoni, menghargai orang lain dan menjalankan politik meja makan. Kalau itu bisa berjalan, maka setelah 20 Oktober nanti, Jokowi akan menjadi presiden kita semua," kata Siti dalam dialog kenegaraan "Check and Balances antar Lembaga Negara" bersama Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad dan praktisi hukum tata negara Refly Harun di Gedung DPD RI Jakarta, Rabu (15/10/2014), dilansir beritakmp.com. Kata Siti, bangsa Indonesia harus membangun rasionalitas politik agar institusi negara juga rasional. Bila kontestasi pilpres dan pilkada sudah selesai, semua harus berhenti dalam persaingan. "Kalau tidak, akan terus memanas, kepala daerah dan wakilnya saling terancam. Kalau kondisi itu berlanjut akan terjadi pembusukan birokrasi dan kita semua yang dirugikan," ujarnya. Menurut Siti, dalam setiap kontestasi jangan lagi menganggap pesaing itu sebagai lawan. Sebab, hal itu akan menjadikan blunder dan itu bukan watak dalam berdemokrasi. Saling curiga dan saling tidak percaya akan menimbulkan konflik. "Saya risau kalau seperti ini, semua bermain untuk jangka pendek. Padahal yang dibutuhkan dalam demokrasi itu itu adalah check and balances," tambahnya. (beritakmp) |
| [Ahok vs FPI] Rizieq : FPI yang Bubar atau Dia yang Bubar Posted: 15 Oct 2014 04:00 AM PDT  Mendengar ancaman pembubaran itu membuat Imam Besar FPI Habib Rizieq angkat bicara. Bahkan, pimpinan tertinggi FPI itu menantang ancaman Ahok tersebut. "Kita lihat, FPI yang bubar atau dianya yang bubar," tegasnya, Selasa 14 Oktober 2014. Menurut dia, perihal pembubaran terhadap ormasnya itu tidak dapat dilakukan secara mudah. Karena segala sesuatunya ada peraturan yang harus dilakukan. Sehingga, tidak dapat dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih lagi, sesuai dengan hukum yang berlaku, setiap aksi pidana yang dilakukan oleh ormas maka yang harus diproses adalah oknum atau anggotanya. Tidak menyentuh kepada ormasnya. "Kita punya undang-undang dan aturan. FPI tidak merongrong NKRI, sehingga tidak ada alasan pembubaran," kata dia. Terkait aksi demo anarkis yang terjadi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada 3 Oktober 2014 lalu, Rizieq menjelaskan tak lama lagi DPRD DKI Jakarta akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena itu, ia meminta kepada pihak kepolisian agar fokus dalam proses hukum, tidak perlu ikut campur urusan pembubaran ormas. Begitu juga kepada seluruh pihak yang ikut mendesak pembubaran ormas tersebut. "Saya ingatkan ke kepolisian, tugasnya memproses hukum pelanggar hukum, bukan mengurusi pembubaran organisasi," tandasnya. (in/fs) |
| Posted: 15 Oct 2014 04:00 AM PDT  "Dijadikan indah perhiasan bagi manusia kecintaan kepada syahwat." (QS. Ali Imran [3]: 14). Sebenarnya antara kita mencintai objek-objek dunia, terpaut pada keindahan duniawi, ketika syahwat kita terpaut ke situ maka setan masuk, sehingga kinerja kita untuk mengejar objek itu akan didukung oleh setan hingga tindakan dia mengejar objek itu dipandang indah juga." (Mursyidku, 19-11-2005) Barang siapa yang telah mencapai umur empat puluh tahun, tetapi tidak juga menjadi orang baik, maka hendaklah ia bersiap-siap masuk neraka! (HR Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin) Apabila sampai seseorang berumur empat puluh tahun dan tidak bertaubat, niscaya setan menyapu mukanya dengan tangannya. Dan setan itu berkata: "Demi bapakku! Muka orang yang tiada memperoleh kemenangan." (HR Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin). "Jika engkau telah berusia empat puluh tahun, maka segeralah untuk memperbanyak amal shalih siang mau pun malam. Sebab, waktu pertemuanmu dengan Allah 'Azza wa Jalla semakin dekat. Ibadah yang kau kerjakan saat ini tidak mampu menyamai ibadah seorang pemuda yang tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Bukankah selama ini kau sia-siakan masa muda dan kekuatanmu. Andaikata saat ini kau ingin beramal sekuat-kuatnya, tenagamu sudah tidak mendukung lagi." (Ibn Atha'illah) Imam asy-Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun, beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, jawab beliau, "Agar aku ingat bahwa aku adalah musafir. Demi Allah, aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara, kecuali telapak kakinya saja yang masih tertambat dalam sangkar. Komitmenku sekarang seperti itu juga. Aku tidak memiliki sisa- sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit pun sedekah dari dunia. Aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia, kecuali hal yang menurut syara' lazim bagiku. Di antara aku dan dia ada Allah." "Sesungguhnya Allah menyebutkan umur 40 tahun karena ini sebagai batasan bagi manusia dalam keberhasilan maupun keselamatannya." (Al-Tsa'labi) "Mereka berkata bahwa jika seseorang sudah mencapai umur 40 tahun dan berada pada suatu perangai tertentu, maka ia tidak akan pernah berubah hingga datang kematiannya." (Ibrahim al-Nakhai) "Para ahli tafsir berkata bahwa Allah Ta'ala tidak mengutus seorang Nabi kecuali jika telah mencapai umur 40 tahun." (Imam Al-Syaukani). (Far) Alfathri Adlin |
| Wakapolda MetroJaya : Tembak Mati Saja! Jangan Takut Isu Pelanggaran HAM Posted: 15 Oct 2014 03:15 AM PDT  "Setiap mau rilis curas, saya lihat dulu tersangkanya, kok kakinya mulus-mulus saja (tidak ada bekas luka tembak karena dilumpuhkan polisi). Jadi, jajaran serse ya, tidak ada orang yang tidak senang, kalau kita beri tindakan tegas," kata Sujarno dalam pidatonya di hadapan 1.435 personel reserse dalam acara 'Revitalisasi Kring Serse' Ecopark, Ancol, Jakarta Utara, Selasa, 14 Oktober 2014. Sujarno mengaku pernah menantang Kapolsek Penjaringan dengan memberi sejumlah peluru. Dia meminta agar peluru tersebut digunakan untuk menangkap pelaku kejahatan. "Saya bilang, saya nggak mau tahu, minggu ini ada yang mati. Besoknya, ada yang mati. Pelaku (kejahatan)," katanya. Selain itu, Sujarno meminta seluruh personel tak terpengaruh dengan isu pelanggaran HAM jika melakukan tindakan tegas. Dia meminta seluruh personel serse tidak takut melakukan tindakan tegas. "Anda nggak usah takut HAM, Propam, inspektorat. Itu yang harus Anda lakukan. Kita pertanggungjawabkan kok," tuturnya. "Jadi, tidak boleh ada catatan personel karena nembak pelaku. Anda bawa senjata. Buat apa senjata itu? Buat nembak, bukan buat ngelempar," tambah Sujarno. Namun demikian, Sujarno mengingatkan agar anggota serse tidak sombong dan arogan. Senjata api yang dimiliki anggota serse harus dimanfaatkan dengan bijaksana. (fs) |
| 2014 Kalahkan Rekor Suhu Terpanas 2010 Posted: 15 Oct 2014 03:07 AM PDT  Bumi sedang dirundung 'gerah'. Panasnya terik matahari langsung dirasakan oleh makhluk hidup, tanpa terserap oleh awan di langit. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menerangkan, kondisi panas menyengat yang terjadi selama beberapa hari terakhir, merupakan imbas dari pergerakan matahari yang saat ini posisinya berada di sekitar wilayah khatulistiwa. "Karena setiap tahun peredaran matahari selalu bergerak dan saat ini tengah berada di sebelah selatan katulistiwa, sehingga radiasi mataharinya cukup optimum," ujar Kepala sub Bidang Informasi Meteorologi BMKG, Hary Tirto Jatmiko, Sabtu 11 Oktober 2014. (sumber: Koran Sindo) Ternyata bukan saja di Indonesia, tapi kondisi panas saat ini memang bersifat menyeluruh seluruh dunia. Bahkan suhu panas tahun 2014 ini mengalahkan rekor suhu terpanas 2010. Seperti diberitakan vivanews, Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) kembali mencatat bahwa selama enam bulan ke belakang--April hingga September 2014--merupakan periode terpanas sejak tahun 1880. Seperti yang diberitakan Daily Mail, Rabu 15 Oktober 2014, para ahli NASA itu mengklaim periode saat ini menjadikan yang terpanas yang pernah dirasakan makhluk hidup, khususnya manusia. Setidaknya, para ahli tersebut melihat dari bulan April hingga Agustus, dimana masing-masing bulan itu menjadi yang terpanas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada penelitiannya, mereka mengungkapkan bahwa dalam bulan April saja dideteksi tingkat karbondioksida hingga lebih dari 400 ppm. Pusat Data Iklim Nasional (NCDC) pun mengamini ungkapan dari NASA mengenai suhu panas tersebut. NCDC mencatat, Juni tahun ini ditemukan suhu rata-rata naik 0,72 derajat celcius (1,3 derajat fahrenheit) menjadi 16,22 derajat celcius, dari sebelumnya 15,5 derajat celcius (59,9 derajat fahrenheit). Di bulan Agustus, suhu rata-rata naik pula 0,75 derajat celcius (1,35 derajat fahrenheit) menjadi 16,35 derajat celcius (61,45 derajat fahrenheit), dari sebelumnya yang 15,6 derajat celcius (60,1 derajat fahrenheit). Bulan Juni dan Agustus tersebut menjadikannya bulan yang diisi oleh suhu rata-rata tertinggi di abad ke-20. Di samping bulan April, Mei dan Juli juga mengalami peningkatan suhu rata-rata. Sedangkan, untuk September, NCDC akan mempublikasikannya dalam waktu dekat. Namun, menurut NASA, suhu September naik mencapai 0,8 derajat celcius (14, derajat fahrenheit) di atas rata-rata periode tahun 1951-1980. Kenaikan itu pula yang memecahkan rekor terpanas tahun 2005. "Jika kita terus mengalami kenaikan rata-rata untuk sisa bulan di tahun 2014 ini maka hal tersebut akan menjadikan tahun ini sebagai yang paling panas, mengalahkan tahun 2010," ungkap Klimatologi NCDC, Dr Jake Crouch, seperti dikutip Tech Times. Hal ini disebabkan, kata Crouch, berdasarkan data, suhu terus meningkat dari tahun ke tahun selama enam bulan terakhir di tahun 2014. Sehingga memungkinkan bulan-bulan penghujung 2014, akan mengalami peningkatan pula dari sebelumnya. |
| PKS Bisa Menjadi Aktor Diplomasi Politik Luar Negeri Indonesia Posted: 15 Oct 2014 02:50 AM PDT  Demikian disampaikan mantan diplomat senior Nurrachman Oerip dalam diskusi bertajuk Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia dan Tata Dunia Baru yang diselenggarakan di ruang rapat pleno FPKS DPR RI, Jakarta, Selasa (14/10/2014). "PKS bisa berperan sebagai aktor diplomasi bagi politik luar negeri Indonesia. Pernyataan HillaryClinton itu menunjukkan adanya pengakuan bahwa Indonesia yang mayoritas warga negaranya menganut agama Islam mampu menerapkan demokrasi dan berbagai prinsip modernisasi tanpa gejolak. Hal tersebut secara tersirat juga memantulkan pengakuan terhadap potensi dan kekuatan muslim Indonesia, untuk bisa menjadi "role model" dalam rangka memajukan dan dialog dengan berbagai negara lain di dunia," kata Oerip. Diplomasi pada abad ke-21 menurut Oerip, cenderung berciri pokok Non-Polaritas, Interdepensi Ekonomi, Kemitraan dan Prinsip Konstruktivisme, yang mengedepankan pendekatan sosialbudaya (soft power), walaupun pendekatan "power politics" tidak sepenuhnya ditinggalkan.Indonesia, berkinerja melalui ASEAN perlu berusaha nemantapkan arsitektur politik AsiaTenggara dan ikut berperan serta kontributif mengupayakan terbentuknya arsitektur politik baruAsia yang konfusif dan aman bagi kepentingan nasionalnya. (sumber: fraksipks.or.id) |
| Posted: 15 Oct 2014 02:38 AM PDT  Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru. Masing-masing kubu bakal menggelar muktamar. Ini lampu merah bagi partai berlambang kabah ini. Robohnya partai kabah terbuka di depan mata. PPP siaga satu. Partai Islam yang lahir era Orde Baru ini, hari-hari ini mengalami titik klimaks konflik di internalnya. Muktamar VIII partai ini besar kemungkinan akan berlangsung dua kali. Pertama dilakukan oleh kubu Sekjen PPP M Romahurmuziy yang akan digelar pada 15-18 Oktober 2014 dan kedua muktamar yang direncanakan dilakukan oleh kubu Ketua Umum Suryadharma Ali pada 23 Oktober 2014 mendatang. Pelaksanaan dua muktamar ini menjadi puncak dari pengabaian putusan final Mahkamah Partai yang telah diputusan pada 11 Oktober 2014, akhir pekan lalu. Alih-alih menindaklanjuti ultimatum putusan MP, masing-masing kubu justru bersikukuh menggelar muktamar. Padahal jelas di salah satu butir putusan MP di poin 3 disebutkan "Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP". Di angka 1 (satu) putusan MP jelas disebutkan pengurus harian DPP periode 2011-2015 adalah Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen M Romahurmuziy. Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy yang berencana menggelar muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 mendatang mengklaim, muktamar yang digelar merupakan pelaksanaan atas hasil putusan MP. Ia mengklaim muktamar yang digelar merupakan muktamar islah. "Dengan adanya Muktamar islah pasca Putusan mahkamah ini, diharapkan tidak ada lagi yang berniat menjadi kaum khawarij dengan membuat muktamar lainnya. Diharapkan SDA sebagai ketua umum yang telah dipulihkan jabatannya oleh putusan Mahkamah Partai, hadir untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban," kata Romi di Jakarta, Senin (13/10/2014). Namun, muktamar yang digelar kubu Romahurmuziy ini direspons sinis oleh kubu Suryadharma Ali. Ketua DPP PPP Fernita Darwis menilai muktamar yang digelar oleh kubu Romi hanya dilaksanakan oleh segelintir orang di pusat saja. Menurut dia, muktamar harusnya dilakukan sepenuhnya oleh anggota partai. "Lewat forum muktamar kedaualtan partai dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota partai, bukan segelintir orang di pusat," kata Fernita. Ia mengklaim, muktamar yang akan digelar kubu Suryadharma Ali merupakan forum kedaulatan partai yang sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota partai sebagaimana yang diatur dalam UU Partai Politik No 2 Tahun 2011. Polarisasi dua kekuatan di PPP memancing reaksi keras dari pimpinan Wilayah PPP. Sedikitnya 12 Pimpinan DPW PPP mengancam akan melakukan aksi boikot atas dua muktamar yang akan digelar Suryadharma dan Romahurmuziy. Ke-12 DPW PPP itu mengklaim bukan menjadi bagian dari SDA maupun Romi. Keduabelas DPW yang mengklaim Forum Pro Konstitusi itu adalag Jateng, DIY, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTB, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Mereka meminta agar Mabes Polri tidak mengeluarkan izin muktamar kepada kedua belah pihak yang tenagh bersengketa. Tidak hanya itu, Forum Pro Konstitusi ini juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan pengurus DPP PPP hasil muktamar yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Partai. Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi mengatakan pihhaknya selaku pemohon di Mahkamah Partai menginginkan agar muktamar digelar tunggal antara kedua belah pihak. "Dua keinginan inilah (antara SDA dan Romi) pada siang hari ini dibahass dimusaywarahkan oleh Mahkamah Partai bersama-sama para ketua majelis yakni Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Majelis Syariah," kata Arwani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/10/2014). Menurut Arwani muktamar tunggal merupakan hasil putusan Mahkamah Partai sekaligus amanah dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. Ia menegaskan hingga detik-detik akhir kelak Arwani sebagai salah satu inisiator islah di antara kedua kubu, menusahakan adanya muktamar yang tunggal. "Sampai detik-detik akhir nanti, akan saya ikhtiarkan agar muktamar menyatu dan muktamar dilakukan muktamar tunggal," tanas Arwani. Iktiar menyatukan muktamar tunggal juga mengemuka di media sosial. Slogan "Satu Muktamar untuk Satu PPP" ramai muncul di media sosial seperti Path, Facebook dan Twitter. Slogan itu dibumbui dengan tanda pagar (tagar) #SavePPP #IShlahPPP. Upaya ini tentu dimaksudkan agar partai kabah tidak roboh. [mdr] Oleh: R Ferdian Andi R *sumber: inilah.com |
| Posted: 15 Oct 2014 02:30 AM PDT  Pengamat politik, Said Salahudin, mengatakan, setidaknya ada tiga poin penting yang menyebabkan Perppu yang diterbitkan SBY itu menimbulkan masalah. "Pertama, penerbitan Perppu itu menunjukkan sikap inkonsistensi Presiden. Sebab, SBY sebetulnya telah menyatakan persetujuannya terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada, baik secara materiil maupun formil. Persetujuan materiil Presiden ditunjukkan dengan tidak adanya penolakan SBY terhadap materi UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD," ujar Said, Selasa, 14 Oktober 2014. Tidak adanya penolakan dari SBY, nampak dari Mendagri Gamawan Fauzi yang ditugaskannya untuk menghadiri rapat paripurna dan diberikan kesempatan oleh DPR untuk menyampaikan sikap Presiden. "Ternyata sama sekali tidak menyatakan penolakan Presiden terhadap UU itu. Adapun persetujuan formil Presiden terhadap UU Pilkada terbukti dengan ditandatanganinya UU oleh SBY serta diundangkannya UU tersebut oleh pembantu Presiden, yaitu Menkumham Amir Syamsudin," imbuhnya. Dikatakannya, seandainya SBY sungguh-sungguh menginginkan Pilkada secara langsung, maka caranya bukan dengan menerbitkan Perppu, melainkan dengan cara menolak pengesahan RUU Pilkada menjadi UU Pilkada dalam rapat paripurna DPR. Permasalahan yang kedua, motif penerbitan Perppu Pilkada tidak selaras dengan kehendak konstitusi. Sebab, penerbitan Perppu oleh Presiden SBY dinilainya lebih didasari karena adanya perbedaan pandangan politik antara Presiden yang menginginkan Pilkada langsung dan DPR yang menginginkan Pilkada melalui DPRD. "Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, Perppu hanya diperlukan apabila terdapat keadaan atau kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat, terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) atau UU yang ada dianggap tidak memadai, serta untuk mewujudkan kepastian hukum. Jadi, penerbitan Perppu seharusnya untuk keperluan itu, bukan karena adanya perbedaan pandangan politik," kata Said. Karena itulah Said menyatakan, jika Perppu bisa seenaknya dikeluarkan oleh Presiden untuk membatalkan UU karena adanya perbedaan pandangan politik, maka Presiden dapat dituduh hendak melemahkan DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk UU, sebagaimana bunyi Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang". "Lebih dari itu, motif penerbitan Perppu yang dilandasi oleh adanya perbedaan pandangan politik dapat menjadi preseden buruk. Sebab, Presiden-presiden selanjutnya berpeluang mengulangi kembali kebijakan SBY yang mengeluarkan Perppu untuk mengalahkan UU karena pandangan politik Presiden berbeda dengan DPR," jelasnya. Said menyatakan bahwa jika hal tersebut terus berlanjut, maka akan jadi seperti komedi putar. Ketika diterbikan Undang-undang oleh DPR, Presiden akan keluarkan Perppu saat tidak menemukan satu pemahaman dan terus bergulir dengan gugatan ke MK, menggugat soal Undang-undang ataupun menggugat Perppu yang kini telah bergulir di meja Mahkamah Konstitusi. "Akan seperti 'Komedi Putar', terus saja dia berputar dari Undang-undang, Perppu, dan gugatan di MK," ujarnya. Ketiga, penerbitan Perppu Pilkada oleh Presiden justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Sebab, dalam hal Perppu dimaksud mendapatkan penolakan dari DPR, maka menurut pasal 52 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP), Perppu tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan Perppu itu itu menurut UU PPP harus dituangkan dalam RUU tentang Pencabutan Perppu. (fs) |
| Akan Digelar Aksi Sejuta Umat Tolak Ahok Posted: 15 Oct 2014 02:23 AM PDT  Pada kesempatan itu Kiai Fachrurrazy mengatakan, tidak ada halangan lagi untuk melengserkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Gubernur maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta. "Semua ulama, tokoh Betawi, maupun ormas-ormas yang ada di Jakarta, sudah bersepakat untuk menolak Ahok menjadi Gubernur. Jangankan menjadi Gubernur, jadi Wakil Gubernur saja kami tidak setuju," tegas Kiai Fachrurrazy, Selasa (14/10), dilansir hidayatullah.com. Menurut Kiai Fachrurrazy, tidak hanya masyarakat yang menginginkan Ahok lengser, sebagian besar fraksi di DPRD DKI Jakarta pun bersikap sama. (Baca: Enam Fraksi DPRD DKI Sepakat Dukung Pelengseran Ahok) "Partai-partai sudah meninggalkan Ahok. Jadi tidak ada halangan lagi untuk menurunkan Ahok. Semoga Allah ridha," ujarnya. Ia menilai, Ahok merupakan pemimpin yang tidak berakhlak. Ahok juga telah banyak mengeluarkan kebijakan yang anti dengan syariat Islam, termasuk pelarangan penyembelihan hewan kurban di sekolah dan masjid. (hidayatullah.com/salam-online) |
| Hidayat Nur Wahid Menjadi Utusan RI di Sidang IPU Jenewa Posted: 15 Oct 2014 02:11 AM PDT  Dalam acara yang bertajuk "The role of parliaments in supporting an immediate an robust international response to the Ebola epidemic" itu Hidayat mengatakan bahaya yang ditimbulkan oleh penyebaran virus Ebola merupakan ancaman nyata terhadap masyarakat internasional. "Diperlukan upaya dari seluruh negara untuk melakukan kerjasama serta memberikan bantuan nyata kepada negara-negara yang saat ini menjadi korban dari penyebaran virus Ebola (affected countries)," ujarnya. Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan bahaya yang ditimbulkan Ebola memiliki berbagai dimensi, baik dimensi kemanusiaan maupun dimensi sosial, yang harus ditangani secara bersamaan. "Sebagai bagian dari masyarakat internasional, para anggota parlemen di seluruh negara anggota IPU memiliki peran yang sangat penting dalam rangka memperkuat sistem kesehatan di negaranya masing-masing secara menyeluruh," tegasnya. Terutama, tambah Hidayat melalui pembahasan dan pengesahan berbagai hukum nasional yang akan memperkuat kebijakan nasional di bidang kesehatan. (Sumber: dpr.go.id) |
| Posted: 15 Oct 2014 01:49 AM PDT  Hal itu dikatakan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2014 bahwa dengan merujuk pada perkiraan penerimaan pajak plus bea dan cukai yang akan menyentuh Rp1.200 triliun pada 2014. Sedangkan, pencapaian tax ratio sekarang masih 12 persen dari nilai PDB Indonesia sekitar Rp10.000 triliun. "Jika Pak Jokowi menargetkan (tax ratio) 16 persen berarti ada gap dari PDB kita yang sekiranya Rp10 ribu triliun, berarti ada sekitar Rp400 triliun gap-nya," ujar Fuad. Fuad menilai, target tax ratio merupakan kisaran optimistis yang dapat tercapai, dengan catatan penerimaan pajak dapat lebih dioptimalkan, terutama menggali potensi pajak dari wajib pajak orang pribadi dan juga optimalisasi kerja sama dengan berbagai instansi untuk intensifikasi dan ekstensifikasi. Dari data yang dipaparkan Fuad, baru 40 persen atau 25 juta dari 60 juta wajib pajak individu yang patuh membayar pajak. Sementara, terdapat 81 persen dari lima juta unit badan usaha yang tidak patuh membayar pajak. Ekstensifikasi penerimaan, dari sektor potensial seperti properti dan perdagangan daring (online) juga direkomendasikan Fuad untuk meningkatkan penerimaan pajak. "Kita butuh dukungan dari Kemkominfo untuk perdagangan lewat internet, semua yang transaksi online juga harusnya kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh). Tapi masalahnya lokasi pelaku transaksi sulit ketahuan dimana," ujar Fuad. Untuk perbaikan internal kelembagaan Ditjen Pajak, Fuad merekomendasikan wacana serupa seperti yang sudah diutarakan sebelumnya, seperti fleksibilitas dalam penerimaan pegawai agar kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat bertambah. Saat ini, jumlah petugas Ditjen Pajak baru sebesar 33 ribu orang. Kemudian, fleksibilitas Ditjen Pajak juga harus mencakup penambahan kantor cabang dan penambahan anggaran. "Menurut saya beberapa hal itu memang yang perlu dibutuhkan," ujar Fuad. (fs) |
| PDIP Uji Sikap Kenegarawanan Prabowo Melalu Jokowi Posted: 15 Oct 2014 01:00 AM PDT  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, partainya berharap agar Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersedia bertemu dengan Jokowi. "Kami berharap Pak Prabowo mau menemui Pak Jokowi. Itu akan menguji sikap kenegarawanan Pak Prabowo," kata Basarah ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (14/10/2014). Sebab, kata Basarah, setelah Pilpres 2014, PDI Perjuangan dan partai Koalisi Indonesia Hebat merasa tidak ada masalah dengan Gerindra serta Prabowo. "Pilpres itu sekadar kontestasi, bukan peperangan. Jadi, begitu kontestasi selesai maka semua sudah selesai," katanya. Sebelumnya, Jokowi mengadakan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kunstkring, Jakarta Pusat, Selasa sekitar pukul 15.20 WIB. Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan Jokowi memang mengagendakan pertemuan dengan para ketua umum partai KMP. "Jokowi memang mengagendakan pertemuan dengan para ketum partai dan kali ini giliran Golkar," kata Andi. (in/fs) |
| Ahok : Sukanya jadi Wagub DKI Bisa Marahin Orang Posted: 15 Oct 2014 12:15 AM PDT  Dalam dua tahun kepemimpinan di DKI Jakarta, Ahok memiliki suka duka. Namun dia mengaku lebih banyak memiliki suka dibandingkan dukanya. "Sukanya makan enak, kantor enak, lihat Monas, bisa marahin orang. Dukanya tidak bisa kemana-mana, tahanan kota, loe engga bisa nakal-nakal lagi, kemana-mana ketahuan," tandas Ahok di Balai Kota, Rabu (15/10/2014). Meski terkesan emosi, namun Ahok tak merasa dirinya bersikap arogan terhadap bawahannya ataupun pihak lain. Sikap emosi yang sering muncul disebabkan dirinya sudah merasa tak nyaman dengan kinerja bawahannya. "Menurut kamu aku arogan enggak? Biasa-biasa saja. Kalau loe ada kepentingan, baru loe sebel sama gua. Kalau jagoan, aku juga enggak. Jagoan tuh cuma di film kungfu. Aku lawan satu juga sudah cape, udah tua," katanya. (in/fs) |
| [Pelantikan Jokowi-JK] Paling Sedikit 24 Ribu Aparat Gabungan Amankan Pelantikan Jokowi Posted: 14 Oct 2014 11:45 PM PDT Hal ini dikatakan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Unggung Cahyono yang menjelaskan aparat gabungan itu terdiri dari Polri, TNI, Pengamanan Dalam (Pamdal) MPR/DPR dan jajaran Pemprov DKI Jakarta. "TNI di sini sudah termasuk Paspampres. Jumlah yang terlibat pengamanan sekitar 24 ribu anggota gabungan tadi," ujarnya di Jakarta, Selasa (14/10/2014). Unggung menambahkan, pengamanan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden-Wakil Presiden itu dibagi dalam empat ring. Ring pertama yakni ruang sidang tempat pelantikan, ring dua adalah ruangan dalam sampai lokasi parkir Gedung MPR/DPR. Selanjutnya ring tiga di halaman gedung sampai luar gedung. Dan ring empat mulai dari luar pagar Gedung MPR/DPR sampai jalur ekonomi serta titik-titik rawan yang dirasakan perlu diamankan. Jajaran Polda Metro Jaya pun dibantu oleh anggota Polda Jawa Barat dan Polda Banten dalam melakukan pengamanan. "Polda Jabar dan Banten membantu Polda Metro terutama penyekatan massa yang akan menuju Jakarta. Diharapkan memang tidak ada massa yang masuk kota Jakarta," pungkas Unggung. (in/fs) |
| Pilihan Ada di Tangan Jokowi, Tarif Listrik Harus Naik atau Jatuh ke Tangan Asing Posted: 14 Oct 2014 11:31 PM PDT  Demikian disampaikan pengamat ekonomi-politik dari Institute Global Juctice (IGJ), Salamuddin Daeng, hari ini, Rabu, 15 Oktober 2014. Menurut Salamuddin, sisi lain peringkat utang PLN semakin mantap dan masuk dalam gobal 500 fortune bersama Pertamina. Hal ini semakin membuat perusahaan ini terbius memburu utang. Setiap tahun PLN sibuk memburu utang luar negeri. Sisi lain tidak ada perubahan signifikan dari pembangunan infrasruktur dan pelayanan listrik di dalam negeri. Ke depan, prediksi Salamuddin, daya keruk uang rakyat akan semakin ditingkatkan seiring desakan pada pemerintah Jokowi untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tentu akan memicu tingginya ongkos produksi PLN. Namun, lanjutnya, tentu saja semua sangat bergantung pada Jokowi. Mendukung kenaikan harga listrik gila-gilaan agar PLN sanggup membayar utang. Karena jika bangkrut maka secara otomatis asing akan mengambil alih PLN sebagaimana cita-cita mereka sejak lama. "Konsekuensinya Jokowi harus tega mengeruk rakyat demi membayar bunga dan cicilan utang PLN tanpa tau sampai kapan utang utang itu dapat dilunasi," demikian Salamuddin. (fs) |
| IMPERIALISME MEDIA: Golden, Glory, Gospel Posted: 14 Oct 2014 06:30 PM PDT  Banyak orang mengira bahwa imperialisme, kolonialisme atau penjajahan itu berakhir setelah perang dunia kedua & runtuhnya uni soviet. Atau dalam skala nasional berakhinya penjajahan di Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. #imperialismekuno Pendapat tersebut sangat keliru. Imperialisme, kolonialisme atau penjajahan sama sekali belum berakhir di Indonesia. Hanya saja bentuk, cara & strateginya saja yang berbeda. Kini penjajahan tersebut tidak secara fisik akan tetapi lewat pemikiran. #imperialismemodern Media informasi telah menjadi sedemikian canggih seperti yang kita rasakan hari ini. Informasi terbukti menjadi alat ampuh untuk menjajah pikiran manusia, mengendalikannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bila penjajahan secara fisik seperti militer akan mudah menyadarkan korbannya, karena di dalam diri manusia terdapat naluri mempertahankan diri. Maka sesungguhnya penjajahan ide, menyusup dengan halus, menertibkan laku seseorang, tanpa sedikit pun orang itu menyadarinya. Bukan mustahil, sang korban menganggap penjajahnya sebagai mitra, teman penyelamat dan pemberi harapan. Informasi mampu mendesain pikiran, membolak balik logika, lalu, mempengaruhi massa dengan jumlah yang tak terbatas, untuk mengikuti wacana yang diinginkan. Informasi menjadi penentu, akankah seseorang akan mendapat empati dan pembelaan atau justru dimusuhi, ditakuti dan dilawan. Informasi juga menjadi penentu akankah sebuah kebenaran bisa dilihat sebagai kebenaran atau justru sebaliknya. Kebenaran nampak sebagai keburukan. Percaya atau tidak, semua itu bisa terjadi lantaran efek dari sebuah informasi. Maka betul pepatah yang mengatakan, "Kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan menjadi Kebenaran." "Siapa yang menguasai dunia informasi, Dialah sesungguhnya yang akan menguasai dunia," #alvintoffler Selama 5 tahun terakir, media2 mainstream telah berhasil menciptakan "produk2" yg fenomenal yg anti kritik, tidak pernah salah, sensasional, bukan karena prestasi atau hasil nyata akan tetapi atas hasil kerja keras media mainstream dalam menguasai informasi. Salah satu "produk" media informasi itu kini AKAN menjadi orang nomor 1 di indonesia. #boneka Fenomena baru ini akan dimaksimalkan demi agenda-agenda berikutnya. #goldenglorygospel Dan Indonesia adalah "pasar" potensial demi kepentingan-kepentingan selanjutnya. Dan bukan sebuah kebetulan jika bos salah satu media sosial terbesar di jagat raya ini menyambangi "produk" unggulnya di Indonesia. #clue Secara kebetulan, pada momen kedatangan mas zuke ke indonesia kali ini hampir semua media massa mainstream malah membahas stelan pakaian yg dikenakan mas zuke, sehingga kita kehilangan daya tarik terhadap apa misi dan misi mas zuke itu ke Indonesia. #pengalihanfokus (Abi Muflih Ritonga) |
| Konstitusi Memberi Ruang Pemakzulan Posted: 14 Oct 2014 06:00 PM PDT  TERKAIT dengan komposisi Pimpinan DPR dan MPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih (KMP) ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Polarisasi dua kekuatan di Parlemen yang tercermin dalam pemilihan Pimpinan DPR/MPR merupakan konsekuensi dari sistem presidensial multipartai. Desain ketatanegaraan kita pasca reformasi berdiri di atas kombinasi (yang secara teoritik mustahil), yakni presidensialisme dengan multipartisme. Yang mengakibatkan legitimasi ganda: Presiden yang dipilih langsung, dan Parlemen yang anggotanya juga dipilih langsung oleh rakyat. Dalam posisi seperti saat inilah tugas konstitusional DPR mengawasi kerja eksekutif. Sistem presidensialisme multipartartisme memberi konsekuensi lanjutannya atau turunannya. Yakni jika Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat tidak mendapatkan dukungan mayoritas partai politik yang mempunyai anggota parlemen pasti menimbulkan persoalan yang amat rumit. Dalam sistem presidensial multipartai, Presiden juga harus melakukan kompromi dengan partai politik. Jika tidak melakukan kompromi, situasi politik seperti saat ini tidak bisa dihindari. Jalan satu-satunya untuk menyudahi persoalan ketatanegaraan seperti yang terjadi saat ini, pilihan menyederhanakan partai politik mutlak dilakukan. Presiden dan DPR harus berani menaikkan parliamentary thershold (batas ambang keterwakilan parlemen) minimal 10 persen. Cara ini untuk mendorong terbentuknya sistem presidensial multipartai terbatas. Idealnya ada 3-4 partai politik saja. Kekalahan koalisi Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam UU MD3, UU Pilkada, Pemilihan Pimpinan DPR-MPR merupakan contoh paling nyata yang diakibatkan oleh sistem presidensialime multipartai. Semua pihak tidak boleh kecewa dengan situasi seperti saat ini. Oleh karenanya, MPR periode 2014-2019 ini perlu mendorong amendemen kelima UUD 1945 untuk menyempurnakan konstitusi kita yang masih banyak lubang kekurangannya. Apakah formasi politik di parlemen seperti saat ini memungkinkan impeachment presiden? Impeachment atau pemakzulan Presiden dalam konstitusi kita merupakan hal yang sulit dilakukan, tetapi bukan hal yang mustahil dan ditabukan dalam konstitusi kita. Karena konstitusi juga memberi ruang seperti itu. *Penulis Khatibul Umam Wiranu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2009-2014 (sumber: BeritaKMP.com) |
| PDIP Boikot Pelantikan Pimpinan DPR, Tapi Ngotot Jangan Boikot Pelantikan Jokowi Posted: 14 Oct 2014 05:34 PM PDT  Pelantikan Pimpinan DPR ini tidak dihadiri PDIP dan tiga partai konco-konconya yang tegabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Empat fraksi ini memilih walkout dan memboikot pemilihan dan pelantikan Pimpinan DPR. (baca: Koalisi Merah Putih Kuasai Pimpinan DPR RI 2014-2019) Nah sekarang, menjelang pelantikan Jokowi sebagai Presiden, PDIP minta semua parpol jangan ada yang memboikot. PDIP juga minta Prabowo Subianto untuk legowo dan menghadiri pelantikan Jokowi. Hal ini disampaikan Wakil Sekjen PDIP Hasto Kristianto. PDIP berharap Prabowo Subianto bisa hadir dalam acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo. Selain menjalin komunikasi, kehadiran Prabowo dinilai bisa mencairkan suasana politik dalam negeri. "Kami, Pak Jokowi enggak ada masalah dengan beliau (Prabowo). Beliau adalah negarawan. Tentunya kami ingin (Prabowo hadir). Tapi, itu kan dilihat nanti. Ini kan bagus buat suasana politik lebih cair," ujar Hasto saat dihubungi, Selasa (14/10/2014), dilansir detikcom. Jadi yang dinamakan negarawan adalah kalau pihak lain legowo, menghadiri pelantikan, menjalin komunikasi, membuat susasana politik lebih cair. Tapi kalau PDIP boleh tidak legowo, boleh memboikot pelantikan Pimpinan DPR. |
| Bertemu ARB Jokowi Berubah Santun Posted: 14 Oct 2014 05:30 PM PDT  Presiden Terpilih Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie di Galeri Seni Kunstring, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 14 Oktober 2014. Jokowi mengatakan pertemuan itu merupakan tanda Koalisi Indonesia Hebat tidak ada masalah. Jokowi juga menegaskan tidak akan ada saling jegal menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2014 mendatang. "Saya, Pak JK dan ARB tidak pernah ada masalah. Jadi ini hanya persoalan dalam politik. Ada perbedaan dalam demokrasi ada perbedaan adalah wajar," kata Jokowi usai pertemuan. Demikian dilansir vivanews. Pada pertemuan itu, Jokowi mengatakan dia mendengar banyak pengalaman yang telah dilakukan oleh ARB untuk bangsa Indonesia semasa menjadi menteri. Menurut Jokowi pada pertemuan itu, dia banyak belajar dari ARB. "Saya dan ARB bicara banyak mengenai hal kenegaraan. Beliau bicara waktu dia jadi menteri dan selalu memberi banyak masukan pada saya," katanya. Tentu iklim politik yang sejuk seperti ini yang diharapkan masyarakat. Tidak malah memperkeruh dan membuat resah masyarakat dengan pernyataan provokativ yang beberapa kali dilontarkan Jokowi. Salahsatunya saat RUU Pilkada dimenangkan kubu Koalisi Merah Putih, Jokowi bukannya bersikap negarawan dengan mengatakan "perbedaan dalam demokrasi adalah wajar" malah Jokowi menyatakan "Demokrasi hilang, bagaimana rakyat tidak mengamuk". Fahri Hamzah juga mengingatkan agar Jokowi sebagai presiden terpilih bertindak bijak untuk semua rakyat jangan hanya bagi pendukungnya saja. (ibn) |
| Ahok Bisa Bernasib Sama dengan Aceng Fikri Posted: 14 Oct 2014 05:15 PM PDT  "Memang secara konstitusi Ahok itu dipagari oleh konstitusi. Dalam konstitusi dikatakan jika Gubernur mundur, maka secara otomatis Wakil Gubernur naik. Tetapi langkah kami meminta Ahok lengser juga sesuai dengan konstitusi," kata Habib Rizieq di Jakarta, Selasa (14/10/2014) sore, dilansir Hidayatullah. Menurut Habib Rizieq, FPI beserta ormas-ormas Betawi telah mengirim petisi ke DPRD DKI Jakarta yang isinya penolakan masyarakat terhadap Ahok. "DPRD pun sepakat dengan kami. DPRD punya hak interpelasi terhadap Ahok. Punya hak anget. DPRD punya hak impeachment (pemakzulan). Bahkan DPRD punya hak untuk meminta Mendagri memecat Ahok. Ini sesuai dengan konstitusi," urai Habib Rizieq. Habib Rizieq mencontohkan kasus Bupati Garut, Aceng Fikri yang dimakzulkan DPRD Garut. "Pemecetan Aceng Fikri ini dilakukan setelah sebagian besar masyarakat Garut menginginkannya. Nasib Ahok bisa seperti Aceng Fikri," ujar Habib Rizieq. (Hidayatullah.com) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar