PKS PIYUNGAN |
- Anaknya Dipenjara, Ibu Pelaku Bullying Rela Bersimpuh & Mohon Ampun ke Jokowi
- Doa Agar Dicukupkan
- Tjahjo Kumolo Belum Lapor Harta Kekayaan
- Ironi Partai Pemenang Pemilu
- Soal Kisruh PPP, Menkumham Yasonna Dianggap Tabrak UU Parpol
- Bully Jokowi di Facebook, Warga Ciracas Ditangkap Polisi
- [Konflik Internal PPP] Emosi, Hasrul Banting Meja Paripurna Hingga Terbalik
- Eva Sundari : Saya Kecewa!
- Alhamdulillah... Besok Jokowi Mulai Blusukan ke Sinabung
- Australia : Kabinet Kerja Jokowi Tak Cerminkan Visi Reformasi Ekonomi dan Demokrasi
- Sesuai Perppu Pilkada, Ahok tidak Otomatis Jadi Gubernur DKI
- Salim Segaf Senang Penggantinya Khofifah
- Menkominfo: Internet Indonesia Sudah Kencang
- "Sedikit Drama sebelum (Kabinet) Kerja" | Catatan Dahlan Iskan
- PDIP Risau Tak Dapat Ketua Komisi DPR
- Puan Minta Disapa "Ibu Menko", Katanya Berpengaruh pada Kepemimpinan
- Selama lima tahun, pemerintahan Jokowi tak buka lowongan PNS
- PKS : Bila Jokowi Lakukan Tindakan Inkonstitusional, KMP Tak Akan Diam
- [Kabinet Kerja] Kerap Usir Pedagang, Ignasius Jonan Berpihak Pada Pengusaha Besar
- Hadi Mulyadi Sesalkan Kabinet Jokowi Tanpa Putra Kalimantan
- Aktivis Anti Korupsi Sesalkan Kemenkumham Dipegang Politisi PDIP
- Jokowi Kecewakan PDI P Terkait Komposisi Kabinet Kerja
- Beda Menteri Susi dan Menteri Jonan "Soal Rokok"
- Chandra: Mungkin KPK tak Akan Terbentuk Kalau tak Ada Sudirman Said
- [Kabinet Kerja] Meski Tak Pernah Laporkan Kekayaan, KPK Tak Sentuh Marwan Jafar
| Anaknya Dipenjara, Ibu Pelaku Bullying Rela Bersimpuh & Mohon Ampun ke Jokowi Posted: 28 Oct 2014 03:13 PM PDT  M, ibunda dari MA, pelaku bullying Presiden Joko Widodo (Jokowi) syok berat, saat mengetahui anaknya ditangkap penyidik Mabes Polri. Hampir setiap hari M menangis karena tak menyangka anaknya harus berurusan dengan polisi. Pengacara MA, Irfan Fahmi mengatakan, M berencana memohon ampun kepada Jokowi agar sang anak dibebaskan. "Sebisa mungkin ibunya ingin bersimpuh di hadapan orang-orang yang dirugikan anaknya, mau minta maaf," ujar Irfan saat berbincang dengan Okezone, Selasa (28/10/2014). Ibunda berharap anaknya tidak di penjara meskipun dianggap telah melakukan tindakan kejahatan yakni pencemaran nama baik. M berharap Jokowi memaafkan dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. "Andai kata itu kejahatan, penyembuhannya bukan di penjara, apalagi Jokowi mengusung ide gagasan revolusi mental. Revolusi mental apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh tersangka," kata Irfan menirukan ucapan sang ibunda. Diketahui, MA (23 th) ditangkap di rumahnya pada Kamis 23 Oktober 2014 oleh empat penyidik Mabes Polri berpakaian sipil. Dia dilangsung dibawa ke Mabes Polri, dan dalam waktu 1x24 jam langsung dilakukan penahanan. (Baca: Bully Jokowi di Facebook, Warga Ciracas Ditangkap Polisi) Sehari-hari MA merupakan seorang tukang tusuk sate. MA hanya lulusan SMP. Ibunya buruh lepas di Pasar Kramat Jati. (sumber: okezone)  | ||
| Posted: 28 Oct 2014 03:00 PM PDT Tausiyah pagi (Oleh ust. Khalid ) SEMOGA KITA DICUKUPKAN  من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا "Barangsiapa di antara kalian merasa aman di tempat tinggalnya, diberikan kesehatan badan, dan diberi makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dia telah memiliki dunia seluruhnya." (HR. Tirmidzi. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan). Oleh karena itu, banyak berdo'alah pada Allah agar selalu diberi kecukupan. Do'a yang selalu dipanjatkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam adalah do'a: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى "Allahumma inni as'alukal huda wat tuqo wal 'afaf wal ghina" (Ya Allah, aku meminta pada-Mu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat 'afaf dan ghina) (HR. Muslim) Iman An Nawawi –rahimahullah- mengatakan, " 'Afaf dan 'iffah bermakna menjauhkan dan menahan diri dari hal yang tidak diperbolehkan. Sedangkan al ghina adalah hati yang selalu merasa cukup dan tidak butuh pada apa yang ada di sisi manusia." (Syarh Muslim, 17/41) Ya Allah, berikanlah pada kami sifat 'afaf dan ghina. Amin Yaa Mujibas Sa'ilin. Semoga kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal sholeh. | ||
| Tjahjo Kumolo Belum Lapor Harta Kekayaan Posted: 28 Oct 2014 07:30 AM PDT
Sebelum menjadi menteri Kabinet Kerja, Tjahjo diketahu menjabat sebagai anggota DPR selama enam periode sejak tahun 1987. Terakhir Tjahjo menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dan sempat menjabat Ketua Fraksi sebelum digantikan Puan Maharani. Hal itu sebagaimana penelusuran laporan harta kekayaan lewat acch.kpk.go.id pada Senin (27/10/2014). Dalam laman itu, dia terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 15 Mei 2001. Adapun laporan itu, disebutkan bahwa Tjahjo mempunyai harta kekayaan sebesar Rp511.571.313. Harta tidak bergerak yang dimiliki Tjahjo, terdiri dari beberapa tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Bogor dan Kota Semarang. Asetnya tersebut memiliki nilai sebesar Rp87.119.000. Sedangkan harta bergerak milik Sekjen DPP PDI Perjuangan itu, diketahui berupa empat unit mobil berbagai merek senilai Rp267.600.000. Harta bergerak Tjahjo juga ada yang berupa Logam mulia, batu mulia, barang-barang seni dan barang-barang antik senilai Rp15.000.000. Selain itu, dia juga mempunyai surat berharga senilai Rp12.500.000 serta Giro setara kas lainnya sebesar Rp129.352.313. [inilah/fs] | ||
| Posted: 28 Oct 2014 07:00 AM PDT
PDI Perjuangan bisa disebut partai yang merugi. Betapa tidak, partai ini dalam Pemilu 2014 lalu memetik kemenangan ganda sekaligus. PDI Perjuangan menang di Pileg dengan mengantongi 18 persen suara dan menang di Pilpres dengan menggoalkan pasangan Jokowi-JK di kursi Istana. Namun baik di parlemen maupun di eksekutif, partai ini harus menelan pil kekalahan. Di Parlemen, PDI Perjuangan harus gigit jari tidak mendapat kursi pimpinan DPR serta MPR. Kursi pimpinan parlemen disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP) seteru koalisi PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Hal serupa terjadi dalam penyusunan Kabinet Kerja pimpinan Jokowi ini. Meski menjadi tulang punggung utama pemerintahan Jokowi, PDI Perjuangan hanya mendapat empat alokasi menteri yakni Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, Yasona H Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM serta Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Ketua DPP PDI Perjuangan TB Hasanudin tidak menampik bila kader PDI Perjuangan merasa kecewa dengan alokasi kursi menteri yang diperoleh partainya yakni hanya empat kementerian. "Seluruh kader PDIP se-Indonesia menyatakan tidak puas. Masak PDIP sama dengan PKB," kata Hasanuddin di sela-sela rapat fraksi PDI Perjuangan di Gedung DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/10/2014). Lebih lanjut mantan ajudan Presiden Megawati ini menuturkan semestinya komposisi alokasi menteri yang diperuntukkan partai pendukung Jokowi-JK dilakukan secara proporsional. Ia menyebut jumlah kursi masing-masing partai pendukung Jokowi-JK. "PKB sama seperti PDI Perjuangan. Padahal PDI Perjuangan menguasai 109 kursi sedangkan PKB 47 kursi," tambah TBH, demikian inisial populer yang melekat pada bekas Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini. Sementara Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan empat nama kader PDI Perjuangan yang ditunjuk sebagai menteri di kabinet Jokowi semuanya berasal dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Kalau PDI Perjuangan itu keluar dari Ibu Ketum," kata Bambang. Ia mengklaim, alokasi empat kursi menteri bagi PDI Perjuangan tidak menjadi soal bagi partai berlambang Banteng ini. Menurut dia, kader PDI Perjuangan tegak lurus patuh pada keputusan partai. "Semua kader PDI Perjuangan itu tegak lurus pada putusan partai," kata Bambang. Fraksi PDI Perjuangan menggelar rapat internal fraksi sesaat setelah pelantikan Kabinet Kerja Pimpinan Jokowi. Dalam rapat tersebut, nama-nama yang sempat beredar menjadi menteri di Kabinet Jokowi-JK seperti Pramono Anung dan Maruarar Sirait tidak tampak hadir. "Ara sedang ada urusan keluarga," sebut Bambang. [inilah/fs] | ||
| Soal Kisruh PPP, Menkumham Yasonna Dianggap Tabrak UU Parpol Posted: 28 Oct 2014 05:54 AM PDT  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu menilai Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly melabrak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik terkait konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Jika benar Yasonna telah mengeluarkan surat pengesahan terhadap PPP kubu M Romahurmuziy hasil muktamar Surabaya, maka hal itu jelas melanggar UU. Menurut Khatibul, indikasi pelanggaran yang dilakukan Yasonna (politisi PDIP yang jadi Menkumham) terjadi terhadap pasal yang mengatur soal penyelesaian konflik dalam sebuah partai politik. "Terutama pasal 32 tentang konflik internal partai politik yang diselesaikan oleh mahkamah partai," kata Khatibul di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/10), dilansir jppn. Mantan pimpinan Komisi II DPR itu menegaskan, tidak mungkin serang menteri yang baru sehari dilantik bisa membaca semua aturan yang berkaitan dengan persoalan di PPP. Baik itu UU Parpol ataupun anggaran dasar dan angaran rumah tangga (AD/ART) PPP. Kalaupun Yasonna hendak menerbitkan surat tentang kepengurusan PPP, kata Khatibul, maka hal itu selayaknya dilakukan setelah Kementerian Hukum dan HAM mengklarifikasi dan melakukan verifikasi kepada kedua kubu di PPP. Sebab, PPP tengah terbelah antara kubu M romahurmuziy dengan kubu Suryadhamra Ali. "Menkumham dilantik kemarin. Untuk mengesahkan sebuah kepengurusan partai politik itu perlu waktu membaca hasil muktamar, AD/ART, keputusan muktamar, dan susunan kepengurusan hasil muktamar. Setelah itu melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan pengkajian dan verifikasi karena PPP sedang berkonflik," jelasnya. Sebagaimana diberitakan, pada sidang Paripurna DPR hari ini (28/10) terjadi kisruh dan ketegangan terkait kepengurusan PPP. Kericuhan terjadi saat anggota membahas keabsahan susunan anggota komisi yang diajukan dua pengurus PPP di gedung DPR. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang duduk di kursi pimpinan menyatakan bahwa susunan anggota komisi yang sah adalah yang diajukan Epyardi dari kubu Suryadarma Ali. Ucapan Fahri ini kemudian disanggah oleh politisi PPP lainnya yakni Hasrul Azwar. Dia menyebut bahwa Ketua Umum PPP yang sah saat ini adalah Romahurmuziy. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menurut Hasrul hari ini sudah mengesahkan kepengurusan Romahurmuziy. | ||
| Bully Jokowi di Facebook, Warga Ciracas Ditangkap Polisi Posted: 28 Oct 2014 07:05 AM PDT
Kuasa hukum MA, Irfan Fahmi, mengatakan, MA ditangkap di rumahnya pada Kamis 23 Oktober 2014 oleh empat penyidik Mabes Polri berpakaian sipil. Dia dilangsung dibawa ke Mabes Polri, dan dalam waktu 1x24 jam langsung dilakukan penahanan. "Dia dilaporkan tanggal 27 Juli 2014 berdasarkan dokumen yang saya lihat. Kemudian prosesnya bergulir terus dari penyelidikan, penyidikan hingga sekarang," ujar Irfan, Selasa, 28 Oktober 2014. Irfan mengaku tidak tahu siapa yang melaporkan MA atas tuduhan pencemaran nama baik tersebut. Namun, dalam dokumen kepolisian, MA ditetapkan dengan pasal berlapis yaitu Pasal 310 dan 311 KUHP, Pasal 156 dan 157 KUHP, Pasal 27, 45, 32, 35, 36, 51 UU ITE. "Sampai sekarang MA masih ditahan," tukasnya. [okezone/fs] *sumber: http://news.okezone.com/read/2014/10/28/337/1058075/pria-ini-ditangkap-mabes-polri-setelah-bully-jokowi Sekedar mengingatkan, dulu pendukung Jokowi menyerang Prabowo dengan tuduhan ORBA dan OTORITER. Mereka mengkampanyekan agar jangan sampai Prabowo menang... nanti nyesel!  | ||
| [Konflik Internal PPP] Emosi, Hasrul Banting Meja Paripurna Hingga Terbalik Posted: 28 Oct 2014 05:33 AM PDT
Ketua Fraksi PPP kubu Romahurmuziy, Hasrul Azwar membanting meja pimpinan sidang. Akibatnya, meja untuk Fraksi PPP dan Fraksi Hanura, terbalik. Hal itu membuat isi di atas meja tersebut hancur berantakan, diantaranya gelas dan microphone. Kejadian ini buntut kisruh konflik internal PPP, tentang anggota fraksi. Hasrul kecewa, kerena dalam struktur anggota fraksi, tidak ada nama dirinya. Sempat terjadi hujan interupsi, dengan keanggotaan PPP, pimpinan rapat kembali menegaskan bahwa agenda rapat adalah pengesahan komisi dan alat kelengkapan dewan. Pimpinan rapat Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, ajuan nama versi SDA adalah sah. Sebab, hanya surat ini yang diterima Kesekjenan DPR. Selain itu, ada tandatangan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang ikut dibubuhkan dalam surat tersebut. Bila ada perubahan, Pimpinan DPR pun menunggunya hingga besok. "Kalau memang ada surat lagi (kubu Romi), kita tunggu sampai besok pagi," kata Fahri, Selasa (28/10/2014). Namun, hal itu tetap tidak menenangkan suasana sidang paripurna. Masalah konflik PPP kembali dibahas. Pimpinan rapat lainnya Agus Hermanto, atas usul anggota rapat, meluruskan bahwa agenda sidang hari ini hanyalah membahas alat kelengkapan dewan dan komisi. Agus mempersilahkan PDI Perjuangan, PKB, Hanura dan NasDem menyerahkan nama-nama anggota untuk ditempatkan di komisi-komisi. Tetapi tak ada satupun partai-partai tersebut yang mau menyerahkan nama. "Sidang kita tutup. Masih ada yang mau menyampaikan nama-nama anggota fraksinya? Kalau tidak ada kita tutup sidang ini," kata Agus sambil mengetok palu rapat. Merasa argumennya tidak terakomodir, Hasrul langsung mendorong mejanya dan membuat meja yang dia tempati terbalik. Tidak hanya itu, meja di sampingnya juga ikut terbalik. Aksi Hasrul pada penutupan rapat ini, membuat paripurna ricuh. [inilah/fs] | ||
| Posted: 28 Oct 2014 05:30 AM PDT  Eva mengatakan tak dipilih lantaran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak menghendakinya duduk sebagai menteri. Menurut dia, Mega memintanya untuk menguatkan partai mereka. Kabar itu diterima Eva dari Pramono Anung, politikus PDIP yang juga digadang-gadang menjadi menteri. "Saya dikasih tahu Mas Pram Jumat lalu. Katanya kami mendapat tugas lain dari Bu Ketum," ujarnya. Meski kecewa, Eva menerima keputusan tersebut. Tak hanya dirinya dan Pramono, Eva mengatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Maruarar Sirait juga gagal menjadi menteri. Menurut dia, Ara diminta Mega untuk menguatkan posisi PDIP di parlemen. Eva sebelumnya disebut-sebut sebagai calon Menteri Sosial di kabinet Jokowi. Namanya ada dalam daftar calon menteri yang disetorkan Jokowi ke KPK untuk diteliti rekam jejaknya. Eva mengatakan KPK tak memberinya catatan warna terhadap namanya. "Saya bersih," ujarnya. [tempo/fs] | ||
| Alhamdulillah... Besok Jokowi Mulai Blusukan ke Sinabung Posted: 28 Oct 2014 05:27 AM PDT  Setelah merampungkan susunan kabinet, Presiden Jokowi mulai melakukan blusukan. Besok pagi, Jokowi akan terbang ke Sumatera Utara untuk menengok para pengungsi letusan Gunung Sinabung. "Besok Bapak akan ke Sinabung, mau memberikan bantuan. Besok berangkat jam 7 pagi," ujar Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/10), dilansir RMOL. Bantuan yang akan diberikan Jokowi, bukan uang tunai. Bantuan tersebut akan disalurkan melalui sistem elektronik yang bekerja sama dengan bank. Penerima bantuan akan menerima SIM Card seperti kartu ponsel. "Jadi, bisa dicek saldo bantuannya lewat telepon seluler. Semacam tabungan elektronik. Pengambilannya lewan agen, bisa Kantor Pos atau Indomart," tandasnya. [dem/rmol] | ||
| Australia : Kabinet Kerja Jokowi Tak Cerminkan Visi Reformasi Ekonomi dan Demokrasi Posted: 28 Oct 2014 04:58 AM PDT
Profesor Greg Fealy dari Australian National University (ANU) di Canberra menilai, sejumlah figur dalam kabinet baru Indonesia dikenal tidak begitu mendukung reformasi ekonomi dan visi demokrasi. "Lagi pula, ada tokoh yang tampaknya menjadi incaran Komisi Pemberantasan Korupsi dan tetap dimasukkan dalam kabinet," jelasnya kepada ABC. "Contoh nyata adalah Rini Soemarno, yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Megawati," ujar Prof Fealy. Menurut Fealy, hal ini menunjukkan Jokowi mendapat tekanan dari Megawati dan PDI-P. Hal senada dikemukakan Profesor Hal Hill, juga dari ANU Canberra. Ia menilai, Kabinet Kerja dipenuhi oleh CEO dan pengusaha, dengan jumlah teknokrat yang sangat sedikit. Karena itu, katanya, kabinet ini memiliki kelemahan dalam visi reformasi demokrasi sebagaimana yang dijanjikan sendiri oleh Presiden Jokowi. [kompas.com/fs] | ||
| Sesuai Perppu Pilkada, Ahok tidak Otomatis Jadi Gubernur DKI Posted: 28 Oct 2014 04:51 AM PDT  Fadli menjelaskan, didalam Perppu No 1 Tahun 2014 pasal 174 ayat 1 berbunyi; Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan kurang dari 18 bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul Menteri sampai berakhirnya masa jabatan Gubernur. Lalu, pada ayat 2 berbunyi; Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan di atas 18 bulan, maka dilakukan pemilihan Gubernur melalui DPRD Provinsi. "Jadi dalam ayat 2 ini jelas sebenarnya, bahwa tidak otomatis Wakil Gubernur itu menjadi Gubernur, karena masa jabatannya masih lebih dari 18 bulan," kata Fadli. Menurutnya, memang ada ayat berikutnya pada pasal 203 ayat 1 yang berbunyi; Dalam hal terjadi kekosongan Gubernur Bupati dan Walikota yang diangkat berdasarkan UU no 32/20014 tentang pemerintah daerah Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota menggantikan Gubernur, Bupati dan Walikota sampai berakhir masa jabatannya. "Namun dalam kasus Jakarta, yang digunakan adalah pasal 174. Artinya bahwa untuk urusan DKI, setelah berhentinya Jokowi karena menjadi presiden saat terjadi kekosongan jabatan Gubernur seharusnya pemilihan Gubernur dilakukan oleh DPRD DKI. Jadi jelas sekali aturan ini, tidak perlu ada interpretasi lain," jelas Fadli. Ia mengatakan, setidaknya bulan November atau Desember ini harus ada pemilihan Gubernur dan wakilnya yang baru. "Ini domain DPRD DKI, tapi nanti kita usulkan berdasarkan aturan mainnya. Rencananya minggu depan kita kumpul bersama DPRD DKI membahas masalah ini," pungkas Fadli. Tokoh GMJ yang hadir dalam pertemuan tersebut ialah, KH. Fachrurozi Ishaq (Ketua GMJ), KH. Muhammad al Khaththath (Sekjen FUI), Habib Muchsin al Attas (Ketua Umum FPI), KH. Misbahul Anam (Dewan Syuro FPI), Habib Muchsin bin Zeid (Tokoh Habaib Muda), Ustaz Alfian Tanjung (Ketua Taruna Muslim), Ustaz Endang Supardi (Ketua FBB) dan lainnya. Pada 10 November 2014 mendatang, GMJ akan mengadakan aksi damai sejuta umat menolak Ahok. Selain melakukan aksi demo, GMJ juga menyebarkan angket penolakan Ahok kepada warga Jakarta untuk diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta sebagai bahan untuk menggunakan hak angket, hak interplasi, dan hak impeachment untuk melengserkan Ahok. red: adhila Sumber: suara-islam.com | ||
| Salim Segaf Senang Penggantinya Khofifah Posted: 28 Oct 2014 04:39 AM PDT  Salim mengatakan, setelah pensiun sebagai menteri, dia akan kembali sebagai pengajar. "Ada beberapa kampus yang siap saya ajar, seperti UIN Makassar, UIN Jakarta dan ada beberapa lagi," katanya di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (28/10). Dia mengaku, dirinya merasa lega karena yang menggantikannya sebagai Mensos adalah Khofifah. Salim mengatakan, dirinya sudah mengenal Khofifah sejak lama dan dia menilai Khofifah mampu menjalani tugasnya sebagai Mensos. "Saya lega pengganti saya adalah ibu Khofifah, karena saya sudah tahu beliau sejak lama, ibu Khofifah memang konsen kepada masalah sosial," ujarnya. Lebih lanjut dia menambahkan, dirinya akan kembali ke partainya sebagai anggota majelis syuro. "Saya akan kembali ke PKS. Saya kan anggota majelis syuro," ujar mantan Duta Besar Saudi Arabia itu. (sumber: pks.or.id) | ||
| Menkominfo: Internet Indonesia Sudah Kencang Posted: 28 Oct 2014 04:26 AM PDT  Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) yang baru di Kabinet Kerja Jokowi, Rudiantara, menaruh perhatian terhadap akses internet cepat. Menkominfo baru ini juga ingin agar internet di Indonesia "merdeka" atau sekencang negara-negara seperti Singapura dan Korea. Saat ditanya tentang akses internet cepat di sela acara serah terima jabatan di kantor Kemenkominfo, Senin (27/10/2014), Rudiantara mengatakan, sebetulnya internet di Indonesia sudah baik, tetapi masih banyak yang menginginkan kecepatan internet lebih kencang lagi. "(Internet Indonesia) Baik sebetulnya, hanya kita maunya seperti Korea, kan?" ujar Rudiantara. "Semua bilang pengin merdeka bandwidth, siapa sih yang tidak ingin merdeka?" imbuhnya. Menurut Rudiantara, kecepatan internet di Jakarta dan di kota-kota besar saat ini tidak kalah dengan negara lain. "Di dalam kotanya ya, tapi kalau (skala) internasional, kita kalah sama Singapura," terangnya. Di Singapura, kata Rudiantara, akses internet internasionalnya mencapai 200 kali dibanding di Indonesia. "Di Singapura itu aksesnya 236 kali per kapita, Indonesia hanya satu koma sekian, hanya sedikit di atas Myanmar," kata Rudi. Saat ditanya KompasTekno soal prioritas Kemenkominfo apakah lebih mementingkan internet cepat atau internet yang merata di Indonesia, Rudiantara mengatakan, prioritas Kemenkominfo adalah dua-duanya. "Dua-duanya, kita enggak bisa nunggu, semua menjadi prioritas," ujarnya. Namun, menurut Rudiantara, ke depannya kecepatan internet masih akan berbeda-beda di berbagai wilayah di Indonesia. Sebab, menurut dia, tiap daerah akan memiliki kendala sendiri-sendiri. (sumber: tekno.kompas.com) | ||
| "Sedikit Drama sebelum (Kabinet) Kerja" | Catatan Dahlan Iskan Posted: 28 Oct 2014 03:38 AM PDT  Selalu saja ada drama dalam penyusunan kabinet baru. Dulu ada "drama Nila Moeloek" yang batal jadi menteri kesehatan di detik-detik akhir. Kini ada "drama Ara" yang batal jadi menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo). Kalau Nila Moeloek dikaitkan dengan isu tes psikologi, Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait) dikaitkan dengan restu Megawati. Atau restu Puan Maharani. Kalau Nila Moeloek kini akhirnya diangkat Presiden Jokowi jadi menteri kesehatan, Ara tentu tinggal tunggu takdir berikutnya. Ini karena kedekatan Ara dengan Presiden Jokowi tidak diragukan lagi. Semua itu disebut "drama" karena Nila sudah telanjur masuk siaran langsung berbagai televisi saat dipanggil ke kediaman Presiden SBY di Cikeas. Dan yang sekarang ini juga disebut drama karena Ara sudah dipanggil, sudah dikirimi baju putih, bahkan sudah dikenakannya pula dan sudah siap-siap menuju istana pula. Drama Ara jauh lebih seru daripada drama Nila karena kalau hanya dipanggil, kali ini pun Prof Komaruddin Hidayat juga dipanggil dan Prof Saldi Isra juga sudah telanjur dipanggil. Maka, bagi yang sudah masuk daftar lalu namanya hilang, itu belum termasuk drama. Tidak perlu gusar. Tarik-menarik, tekan-menekan, timbul-tenggelam pasti mewarnai proses penyusunan kabinet. Sampai detik terakhir. Presiden baru siapa pun akan mengalaminya. Itulah sebabnya, ketika hari Minggu pagi lalu running text TV menyebutkan susunan kabinet sudah 100 persen, saya tidak percaya. Pasti masih akan ada perubahan. Ada siapa lagi yang tergeser ke mana lagi di detik-detik terakhirnya. Wiranto harus keluar daftar. Akibatnya, harus ada tokoh Hanura lainnya yang masuk. Tentu bukan untuk pos yang ditinggalkan Wiranto. Masuklah ke pos yang masih agak layak: perindustrian. Akibatnya, Rachmat Gobel yang sudah sangat pas di situ harus bergeser ke perdagangan. Mahendra Siregar pun harus terhapus dari daftar. Maka, dua Batak yang sudah hampir pasti, dua-duanya hilang. Memang begitu banyak nama yang harus ditampung. Padahal, kursinya terbatas. Aspek etnis, aspek timur-barat, Islam-Kristen-Hindu-Buddha, pria-wanita, tua-muda, profesional-politisi, dan banyak lagi harus ditampung semua. Takdirlah yang ikut bicara. Padahal, masih banyak yang belum "kebagian". Suku Batak, misalnya, belum terwakili. Jadi, Ara gak usah khawatir. Pasti akan dipikirkan yang terbaik. Dia mampu. Dia muda. Dia berjasa. Dia Batak. Dan jangan lupa, Jokowi menang 70 persen di tanah Batak. Bahkan di beberapa kabupaten mendekati 80 persen. Minang saja yang di Sumbar Jokowi kalah paling telak dapat jatah beberapa kursi. Intinya, bagi yang belum kebagian kursi, jangan sedih. Apalagi bagi yang seperti saya, yang masuk daftar pun tidak. Sama sekali tidak boleh masygul. Sejak dulu saya sangat percaya takdir. Siapa tahu Komaruddin pun, yang sudah dipanggil kemarin, bisa seperti Nila yang cantik itu, jadi menteri lima tahun lagi. Tentu saya bangga tiga CEO BUMN jadi menteri: Ignasius Jonan, Arif Yahya, dan Sudirman Said. Tiga-tiganya memiliki kemampuan manajerial yang tangguh. Sebenarnya, kalau tidak harus mengakomodasi berbagai hal tadi, masih banyak CEO BUMN yang "layak menteri". Kalau mau 15 lagi pun masih ada. Saya sendiri besok sudah berangkat ke Lombok, Bima, lalu jalan darat ke Dompu, Tambora, dan Sumbawa Besar. Saya juga harus langsung kerja, kerja, kerja. Seperti moto lama saya. (*) (Dahlan Iskan) *sumber: Catatan Dahlan Iskan | ||
| PDIP Risau Tak Dapat Ketua Komisi DPR Posted: 28 Oct 2014 03:30 AM PDT  Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengalami kerisauan setelah ada isyarat tidak mendapatkan kursi sebagai ketua komisi di DPR. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat yang juga anggota DPR TB Hassanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/10). "Jadi begini, ada semacam kerisauan. Bayangkan PDIP sebagai partai pemenang kemudian tidak mendapatkan satu ketua pun di DPR oke. Kemudian dengan format kami menduduki 109 anggota DPR dibanding dengan partai lain hanya 47," katanya, dilansir Inilah.com. Selain itu, PDIP juga tidak mendapat jatah kursi menteri sesuai porsinya (Baca: Cuma Dapat 4 Menteri, Internal PDIP Protes Jokowi). Ia khawatir hal itu membuat kader-kader PDIP di daerah turut risau. "Lalu juga ada lebih banyak lagi di kabinet untuk program pemenangan di 2019 jadi jangan satu kali. (Takutnya) Menang, babak belur lagi, itu kerisauan teman-teman di daerah," ujarnya. [rok/inilah] | ||
| Puan Minta Disapa "Ibu Menko", Katanya Berpengaruh pada Kepemimpinan Posted: 28 Oct 2014 03:01 AM PDT  Hal itu disampaikan Puan saat pidato di hadapan para pejabat eselon I, II, III, IV dan jajaran pegawai di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang kini menjadi Menko PMK, Jalan Medan Barat, Jakarta, Selasa 28 Oktober 2014. Puan menuturkan, saat menjabat Menko Kesra, Agung Laksono akrab disapa dengan panggilan Pak Menko. Maka dari itu, sebagai Menteri Koordinator, ia juga ingin disapa Ibu Menko. "Dalam acara ini saya ingin menyampaikan, kalau dalam acara resmi saya ingin tetap dipanggil Ibu Menko," ujar Puan, dilansir VIVAnews. Kata Puan, usai dilantik sebagai Menko PMK, beberapa pejabat Kementerian PMK bertanya kepadanya, ingin dipanggil dengan sebutan Ibu atau Mbak. Dia pun menjawab, lebih baik disapa dengan Ibu, karena sapaan itu berpengaruh terhadap kepemimpinan seseorang lebih dihormati. "Karena kan selama ini orang yang lebih tua itu lebih dianggap berpengaruh, lebih dipatuhi omongannya," kata Puan. Tapi sebutan Ibu, kata Puan, hanya wajib di acara-acara formal. "Tetapi kalau acara tidak resmi tetap panggil Mbak, kalau tidak saya terlalu kelihatan tua," kata Puan. Puan merupakan menteri termuda di Kabinet Kerja dan Menko pertama dalam sejarah pemerintahan Indonesia. "Ini menjadi tantangan yang berat bagi saya," kata Puan. Puan akan melanjutkan program kerja Menko Kesra sebelumnya yang sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi-JK. (VIVAnews) | ||
| Selama lima tahun, pemerintahan Jokowi tak buka lowongan PNS Posted: 28 Oct 2014 02:36 AM PDT  "Instruksi beliau (Jokowi), adalah arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratorium PNS," kata Yuddy di Kementerian PAN RB, Jakarta, Selasa (27/10), dilasnir merdeka.com. Yuddy menegaskan, moratorium itu akan dilakukan sepanjang pemerintahan Jokowi. Artinya, sepanjang pemerintahan Jokowi-JK tidak ada penerimaan PNS. "Lima tahun ke depan," tegasnya. Politikus Partai Hanura ini menjelaskan, moratorium memang harus dilakukan untuk mengefektifkan jumlah sekaligus kinerja PNS. Sehingga PNS bekerja maksimal sesuai tugasnya. "Kita sedang kaji, berpa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa penduduk itu yang tepat berapa sih? atau kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?" jelasnya. Atas dasar itu dia meminta agar semua pihak memahami maksud positif penghentian penerimaan PNS. "Jadi moratorium itu berpikir secara jernih agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi ini efisien dan produktif," terangnya. Sekadar diketahui, moratorium atau penghentian penerimaan PNS sempat juga dilakukan pemerintahan Presiden SBY-Boediono. Namun moratorium di era SBY hanya 16 bulan saja terhitung mulai September 2011 sampai Desember 2012. (sumber: merdeka.com) | ||
| PKS : Bila Jokowi Lakukan Tindakan Inkonstitusional, KMP Tak Akan Diam Posted: 28 Oct 2014 02:00 AM PDT  "Biarkan Kabinet Kerja Jokowi-JK bekerja terlebih dahulu, baru kita lakukan penilaian. Itupun kalau baru beberapa bulan bekerja, belum layak untuk kita nilai," ujarnya di Banjarmasin, Senin, 27 Oktober 2014. Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel itu berharap, pemerintahan Jokowi-JK bersama kabinetnya betul- betul membawa perubahan menuju Indonesia hebat. Selain itu, Jokowi - JK dan kabinetnya memenuhi janji-janji politik saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden lalu, terkhusus bagi Kalsel. Mengenai ketidakikutsertaan Koalisi Merah Putih (KMP) dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, menurut wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana ilmu pemerintahan itu, hal tersebut bukan masalah. "Saya kira dalam percaturan politik, tak masalah orang-orang KMP tidak masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi - JK, dan merupakan hal yang wajar," lanjut anggota DPRD Kalsel dari PKS yang memasuki tiga periode itu. "Apalagi, kalau KMP merupakan penyeimbang dalam pemerintahan Jokowi-JK atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," katanya. Ia mengatakan, sebagai penyeimbang, KMP akan terus mengawal pemerintahan Jokowi- JK agar membangun negara dan bangsa ini sesuai dengan janji-janji politiknya. "Kalau tujuan dan pelaksanaan pembangunan itu baik, KMP tentu akan memberikan dukungan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya terjadi hal-hal yang inkonstitusional, KMP tidak akan membiarkan," tegasnya. "Bahkan tidak menutup kemungkinan, KMP akan melakukan langkah-langkah konstitusional (hukum) bila terjadi hal-hal yang inkonstitusional dalam membawa negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila ini," demikian Riswandi. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kalsel Hermansyah tak banyak komentar terhadap Kabinet Kerja Jokowi-JK, kecuali berharap agar amanah dalam melaksanakan pembangunan. (fs) | ||
| [Kabinet Kerja] Kerap Usir Pedagang, Ignasius Jonan Berpihak Pada Pengusaha Besar Posted: 28 Oct 2014 12:45 AM PDT
Peneliti dari The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi menuturkan, selama mengelola PT KAI, Jonan kerap melakukan kebijakan yang tidak prorakyat kecil. Salah satunya adalah dengan mengusur ribuan pedagang kaki lima yang mencari nafkah di lingkungan stasiun kereta. "Sementara di satu sisi, Ignasius Jonan justru memberi ruang istimewa kepada para pemodal besar yang menggeluti bisnis ritel untuk membuka usaha mereka di stasiun-stasiun," kecam Palupi, Senin, 27 Oktober 2014. Menurutnya, rekam jejak Jonan yang dinilai jauh dari prinsip keadilan tersebut bakal menjadi masalah bagi misi Trisakti yang sering didengung-dengungkan Jokowi saat berkampanye dulu. Salah satunya yaitu mewujudkan kedaulatan ekonomi. "Bagaimana mungkin berdaulat secara ekonomi tanpa keterlibatan rakyat kecil? Saya tak bisa membayangkan jika nantinya ribuan pedagang yang ada di pelabuhan dan terminal-terminal digusur, kemudian digantikan oleh para pemodal besar," ujar Palupi. Sumber : Republika | ||
| Hadi Mulyadi Sesalkan Kabinet Jokowi Tanpa Putra Kalimantan Posted: 28 Oct 2014 12:36 AM PDT  Anggota DPR RI Daerah pemilihan Kalimantan Timur Hadi Mulyadi memberikan apresiasi atas terbentuknya Kabinet Kerja yang telah diumumkan presiden Jokowi hari minggu (26/10) di istana negara. "Meskipun tertunda beberapa hari dari yang dijanjikan, Saya mengapresiasi terbentuknya Kabinet Kerja di bawah presiden Jokowi" kata Hadi Mulyadi di kompleks DPR Senayan, Selasa (28/10). "Semoga ini benar-benar tim kerja yang baik seperti nama kabinetnya yaitu Kabinet Kerja" tambahnya. Meskipun demikian Hadi Mulyadi mempertanyakan susunan kabinet Kerja Jokowi yang tidak satupun menempatkan putra Kalimantan masuk didalamnya sebagai menteri. "Dari Pulau Sumatera sampai Papua hanya Kalimantan yang tidak ada perwakilan di kabinet Jokowi-JK" kata Hadi Mulyadi. Hal ini sangat ironis dimana Kalimantan selama ini memiliki kontribusi besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. "Kalimantan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa ini, Untuk Tahun 2013 tidak kurang Rp 657 Trilyun PDRB provinsi se-Kalimantan dari Kaltim sendiri Rp 425 Trilyun, dan di tahun berjalan 2014 ini hingga bulan September telah mencapai Rp 615,6 trilyun" tambahnya. Menurut Hadi Mulyadi masalah keterwakilan dikabinet bukan masalah isu primordialisme tapi masalah bagaimana menata bangsa Indonesia dengan semangat nasionalisme yang dilandasi kebersamaan. "Ini bukan masalah primordial tapi ini masalah bagaimana kita ingin membangun bangsa besar Indonesia yang kokoh" tegas hadi mulyadi yang diproyeksikan akan duduk di komisi VII. Hadi Mulyadi juga melihat bahwa saat ini sudah banyak putra terbaik Kalimantan yang layak untuk duduk di kabinet presiden Joko Wi-JK baik yang sudah berkiprah di tingkat nasional maupun daerah. "Saya kira sudah cukup banyak putra daerah Kalimantan yang layak dan pantas duduk menjadi menteri dalam kabinet kerja Jokowi," kata aleg dari PKS ini. Yang harus dicatat juga bahwa pasangan Jokowi –JK mendapat dukungan penuh masyarakat Kalimantan. "pasangan Joko wi-JK menang di 3 provinsi dari 4 provinsi yang ada di pulai Kalimantan dalam pilpres 2014" kata Hadi Mulyadi. Sebagaimana diketahui pasangan Jokowi-JK hanya kalah di Kalimantan Selatan dan menang di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Hadi Mulyadi tetap berharap dengan segala kekurangan dan kelebihan kabinet yang ada sekarang dapat lebih memeperhatikan pembangunan di daerah. Persoalan mendasar pembanguan saat ini adalah tidak ada pemerataan hampir disemua bidang. "Kalimantan Timur daerah sumber energi tapi selalu menghadapi masalah kekurangan pasokan BBM dan listrik yang ini tidak pernah dialami yang tinggal di Jawa, ini masalah distribusi pembangunan" tegas Hadi Mulyadi. | ||
| Aktivis Anti Korupsi Sesalkan Kemenkumham Dipegang Politisi PDIP Posted: 28 Oct 2014 12:14 AM PDT  Padahal sebelum pengumuman kabinet, Presiden Joko Widodo sudah diwanti-wanti para penggerak anti korupsi agar Menteri Hukum dan HAM harus figur non parpol. Menkumham yang akan diisi Jokowi-Jusuf Kalla orang yang berasal partai politik atau politisi. Koordinator Bidang Hukum dan Pengawasan Peradilan ICW Emerson Yuntho menyebut alasan penolakan Menkumham dari politisi. "Salah satu tugas Menkumham adalah memberikan masukan di bidang hukum dan HAM kepada presiden secara objektif. Menkumham dari parpol sulit berpikir secara objektif dan kebijakannya berpotensi menguntungkan pihak yang se-partai dengan menteri yang bersangkutan," ungkap Emerson Yuntho. Sebuah sumber menyebutkan, penempatan figur PDI Perjuangan di Kemenkumham tidak akan berbeda dari periode berikutnya. "Menteri terkait akan mengamankan kasus hukum yang melibatkan partainya ataupun pimpinan di partainya," ungkap sumber. Sejumlah kalangan memang menyayangkan pilihan Presiden Jokowi. Selain figur tidak banyak dinekanl, track record politisi PDI Perjuangan tersebut pun sangat minim di bidang hukum. Padahal pada proses seleksi menteri, Presiden Jokowi sempat memanggil Sadri Isra dan banyak mendapatkan dukungan. Pengajar dan Praktisi Hukum Tatanegara Refly Harun menyayangkan keputusan Jokowi rupanya juga mencoret 'a few good men' yang santer pula disebut akan masuk kabinet, bahkan sudah diundang untuk beraudiensi, seperti Saldi Isra, Komaruddin Hidayat, dan Mas Achmad Santosa. Ketiga sosok ini sangat dekat dengan kalangan civil society, tidak berpartai, tetapi kiprahnya bisa dijejaki. Saldi, misalnya, disebut akan menduduki kursi Menkumham setelah Hamid Awaluddin dicoret. "Hamid semula kandidat kuat, tetapi lumayan kontrovesial karena pernah menjadi Menkumham 'separuh jalan' dalam kabinet Presiden SBY pertama. Saldi pun akhirnya terpental karena pos itu menjadi milik PDIP dalam diri seorang Yasonna Laoly," tulis Refly. (sumber: fastnews.today) | ||
| Jokowi Kecewakan PDI P Terkait Komposisi Kabinet Kerja Posted: 28 Oct 2014 12:00 AM PDT  "Apabila melihat nama menteri di 34 Kementerian Jokowi-JK, tidak ada satupun diisi tokoh dari wilayah Kalimantan," kata Freddy yang juga Ketua Komisi A DPRD Kalteng itu di Palangka Raya, Senin, 27 Oktober 2014. Menurut dia banyak figur-figur putra Kalimantan yang bersih, berintegritas dan layak menjabat Menteri. "Tapi, kami melihat satupun tidak ada Menteri yang dari Kalimantan. Ini tidak adil," tegas dia. Pengurus DPD PDI P itu mengatakan sebelum Jokowi terpilih sebagai Presiden, beberapa kali menyampaikan akan mengakomodir dan memberikan kesempatan putra daerah yang merepresentasikan wilayah. Namun, lanjut dia, 34 Menteri tersebut justru ada yang diisi 10 putra dari salah satu daerah dan pada saat pemilihan Presiden maupun Wakil Presiden tidak terlalu memberikan kontribusi. "Jadi kami melihat apa yang pernah disampaikan Jokowi sebelum terpilih tidak sepenuhnya dilaksanakan. Jujur, kami sangat kecewa dengan komposisi Kabinet Jokowi-JK," kata Freddy. Dikatakan, mengenai kontribusi memenangkan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019, lima Provinsi di Kalimantan sangat banyak memberikan suara. Anggota DPRD Kalteng itu pun mempertanyakan keseriusan Jokowi-JK melibatkan semua elemen masyarakat se Indonesia untuk membangun bangsa dan kesejahteraan masyarakat. "Jangan-jangan Kalimantan tidak dianggap. Atau harus berontak seperti Aceh dan Papua baru mendapatkan perhatian pemerintah pusat, kami kecewa, sangat kecewa," demikian Freddy. (fs) Sumber : Republika | ||
| Beda Menteri Susi dan Menteri Jonan "Soal Rokok" Posted: 27 Oct 2014 11:35 PM PDT
Para perokok ramai-ramai belain menteri Susi yg kebetulan kedapatan merokok di depan publik. Harusnya mereka belajar pd menteri Jonan (eks Direktur KAI). Menurut salah satu Direksi PT KAI yg pernah ketemu saya, Jonan itu seorang perokok berat. Tp dia bisa menunjukkan keteladanan soal rokok. Di bawah kepemimpinan Jonan, PT KAI berhasil menegakkan aturan yang ketat tentang rokok. Dan ini baru terjadi dlm sejarah PT KAI. Sebelum era Jonan, PT KAI tak pernah berhasil menegakkan aturan larangan merokok scr konsisten, karena minim keteladanan dr pimpinannya. Kini, bila Anda berani nekad merokok di dalam rangkaian KA, siap-siap saja diturunkan paksa di stasiun terdekat tanpa ampun! Salah satu sebab keberhasilan itu karena adanya keteladanan dari pimpinannya. Dan sbg Dirut PT KAI, Jonan menunjukkan keteladanan itu. Jonan yg sebenarnya seorang perokok berat, tak pernah menunjukkan hobby nya itu di sembarang tempat, apalagi yg jelas-jelas ada larangan merokok Konon, Jonan itu sering naik kereta jarak jauh. Dan dia baru merokok ketika kereta yg ditumpanginya berhenti sebentar di stasiun Cirebon. Ketika berhenti di Stasiun Cirebon itulah Jonan baru melampiaskan kebiasaannya merokok di tempat yg memang sdh disediakan (smoking area). Waktu kereta berhenti di stasiun Cirebon itu tidak lama, dan Sang Dirut #Jonan tdk meminta "perpanjangan waktu" utk bs merokok lbh lama. Cerita ttg Jonan yg konsisten dg aturan larangan merokok ini menyebar ke semua pegawai PT KAI dan itu membuat mereka mengikutinya. Dan sbg pelanggan setia PT KAI yg mmg "anti rokok", sy merasakan betul perubahan itu, kini tak lagi dibuat jengkel dg ulah para perokok itu. Semoga bu Susi bisa mencontoh pak Jonan soal rokok, karena mereka sama-sama perokok berat, dan kini mereka sama-sama menjadi menteri Jokowi. Sebagai konsumen PT KAI, saya hanya menyampaikan apa yg saya rasakan skrng yaitu peningkatan kenyamanan karena bebas dr gangguan asap rokok. Ketika seseorang sudah menyatakan "sanggup" menduduki sebuah jabatan publik, ketika itu pula dia sdh hrs siap dikorek-korek kehidupan pribadinya. Kalau kehidupan pribadinya tidak mau diganggu/dikomentari orang banyak, jangan mau jadi pejabat publik. Tetaplah bekerja di sektor privat. *Twit by @SangPemburu99 | ||
| Chandra: Mungkin KPK tak Akan Terbentuk Kalau tak Ada Sudirman Said Posted: 27 Oct 2014 11:18 PM PDT  Komisioner KPK yang vokal mengungkap kasus korupsi di lembaga kepolisian tersebut mengatakan kiprah Sudirman dalam gerakan antikorupsi bahkan menjadi embrio lahirnya KPK. "Mungkin KPK tidak akan terbentuk kalau tidak ada orang bernama Sudirman Said," tegas Chandra dalam siaran persnnya yang dilansir ROL, Senin (27/10). Ia menambahkan, kelahiran KPK tak bisa dilepaskan dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) sebuah LSM yang Sudirman dirikan bersama beberapa pegiat anti korupsi seperti Erry Riana, Kuntoro Mangkusubroto, dan beberapa tokoh lainnya. Chandra menambahkan Sudirman bersama MTI berperan besar dalam lahirnya KPK melalui pembahasan Undang-Undang pembentukan lembaga anti korupsi. "Sudirman juga menjadi pewawancara saat pembentukan struktur KPK di periode Pak Taufiequrachman Ruki," ujar Chandra. Ia menegaskan bahwa Sudirman Said berperan mewawancarai lima orang pimpinan KPK sebelum pembentukan struktur direktur dan deputi. Tak hanya mengomentari sepak terjang Sudirman di gerakan anti korupsi yang melahirkan KPK, Chandra juga menaruh harapan pada Sudirman Said dengan posisi barunya menjadi Menteri ESDM. "Saya berharap yang penting Pak Sudirman dapat membenahi kementerian ESDM dan membuatnya dapat lebih transparan. Paling tidak dengan adanya Pak Sudirman di sana kita sama-sama bisa berharap pada perbaikan di ESDM," ujar Chandra. (ROL) | ||
| [Kabinet Kerja] Meski Tak Pernah Laporkan Kekayaan, KPK Tak Sentuh Marwan Jafar Posted: 27 Oct 2014 11:15 PM PDT
Memang Marwan baru dilantik sebagai menteri tanggal 27 Oktober 2014, tapi, sejak 2004 dia sudah menjadi anggota DPR RI. Dari situs ACCH KPK, nama Marwan sama sekali tidak tercantum. Ketika menuliskan nama Marwan, ada 35 nama yang muncul. Sementara ketika dituliskan nama Jafar juga ada puluhan nama. Tapi tidak ada nama Marwan Jafar yang tertera dalam situs pencarian harta kekayaan milik penyelenggara negara KPK tersebut. Ketua KPK, Abraham Samad sebelumnya menyebutkan bahwa KPK memberikan catatan khusus terhadap para menteri di kabinet kerja yang belum pernah melaporkan LHKPN ke KPK. Catatan tersebut terbagi dalam beberapa tingkatan. Sayangnya untuk calon menteri yang tidak pernah menyerahkan LHKPN, Abraham tak menyebut diberi warna apa. "Kan catatan bertingkat, ada degradasi rendah, menengah. Ada yang masuk zona rendah, zona kuning, ada yang masuk zona merah. Yang masuk rendah, ada catatan kecil, ada masuk zona kuning dan merah," terang Samad. Sumber : RMOL. |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar