PKS PIYUNGAN |
- Sheikh As-Sudais ke Istana, Gus Sholah: Jokowi kurang menghormati tamu
- "Saya ini mau shalat. Bukan Ketemu Jokowi"
- Fadli Zon Nyatakan Pembullly Jokowi Bisa Pulang, Senin Pekan Depan
- MA Tolak Lantik Pimpinan DPR Tandingan
- Anis Matta: Soegeng Sarjadi Khatam Sebagai Aktivis
- Andi Arief : Ahok Bohong Soal Kenaikan APBD!
- Anis Matta : Angkatan 66 Bermain Cantik
- Kisruh KMP-KIH, Staf Ahli tak Dapat Gaji
- SDA : Muktamar PPP Jakarta Sah
- Fadli Zon: Jangan Kriminalisasi Wong Cilik
- [Terbitkan SK Pengesahan PPP] Menkumham Langgar Undang-undang tentang Parpol
- Presiden Jokowi Sesalkan DPR Tandingan
- Pramono Anung Tak Hadir, KIH Tunda Sidang Paripurna Tandingan Senin
- [DPR Tandingan] Andi Arief : Ini Skenario Agar Jokowi Dimakzulkan
- "Tindakan KIH Yang Dapat Menyeret Jokowi Dalam Konflik Ketatanegaraan"
- Bantu Kasus MA, Wakil Ketua DPR Fadli Zon Datangi Bareskrim Mabes Polri
- Parlemen Palestina: Pengakuan Swedia Terhadap Negara Palestina Langkah Bersejarah
- Akui Palestina, Swedia Tarik Dubesnya dari Israel
- KIH Ancam Stabilitas Pemerintahan, Politisi PD Sarankan Jokowi Keluarkan Dekrit
- Israel Akhirnya Buka Al-Aqsha
- Ia Tidak Pernah Merokok di Depan Mereka
- Buat DPR Tandingan, KIH Tak Akui Kabinet Kerja Jokowi
- Hidayat Nur Wahid: Saya Nggak Hebat Jadi Nggak Diundang Rapat DPR Versi KIH
- Pintu Ruang Rapat Paripurna Dikunci, KIH Sholawatan dan Nyanyikan Maju Tak Gentar
- Jimly: KIH Tidak Perlu Takut Jokowi Di-Impeach
| Sheikh As-Sudais ke Istana, Gus Sholah: Jokowi kurang menghormati tamu Posted: 31 Oct 2014 03:05 PM PDT  Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin menerima kehadiran Imam Besar Masjidil Haram Sheikh Abdurrahman As-Sudais di ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (31/10/2014) sekitar pukul 11.05 WIB. Pertemuan berlangsung singkat selama 20 menit. Saat menerima Sheikh Abdurrahman As-Sudais Jokowi memakai kemeja putih lengan panjang kostum khas 'kabinet kerja' namun terlihat lengannya digulung. Hal ini menurut Kyai Salahuddin Wahid (Gus Sholah) dianggap kurang menghormati tamu. "Jokowi terima tamu pakai baju putih lengan digulung. Sebaiknya lengan tdk digulung, kurang menghormati tamu. Boleh digulung saat peninjauan," tulis Gus Sholah di akun twitternya @Gus_Sholah, Jumat (31/10). Jokowi sendiri yang semula dijadwalkan ikut ke istiqlal akhirnya batal. Selanjutnya, Jokowi melaksanakan solat Jum'at di Masjid Baiturrahim, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Agama Lukman Hakin Saefudin menuju Masjid Istiqlal untuk melaksanakan solat Jumat bersama Sheikh Abdurrahman As-Sudais.  | ||
| "Saya ini mau shalat. Bukan Ketemu Jokowi" Posted: 31 Oct 2014 08:14 AM PDT  JAKARTA - "Saya ini mau shalat. Bukan Ketemu Jokowi. Kasih tahu sana. Gak Perduli sama presiden," teriak pria setengah baya kepada petugas masjid Istiqlal, Jumat (31/10) siang. Pria ini merupakan salah seorang yang sedang berada dalam lautan manusia yang sedang mengantri masuk ke dalam masjid Istiqlal untuk menunaikan panggilan shalat Jumat. Dia kesal lantaran pintu masuk istiqlal diperketat oleh Pasukan Pengaman Pesiden (Paspampres). Penumpukan terjadi karena Paspampres menerapkan pengamanan ektra untuk masuk ke dalam masjid. Tidak hanya itu, dari 12 pintu masuk Istiqlal, hanya dua pintu yang dibuka untuk memasuki masjid. "Itu perintah Paspampres," ujar ujar petugas masjid Istiqlal, Dede (42) kepada ROL. Pria asal Sukabumi, Jawa Barat yang telah bertugas selama 15 tahun di masjid Istiqlal ini memperkirakan pengamanan tersebut berkaitan dengan kehadiran Presiden Jokowi di masjid Istiqlal. Jokowi hadir untuk melaksanakan shalat Jumat, sekaligus menyambut Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Imam Sudais. Namun sayangnya, pemerikasaan yang super ketat itu justeru membuat kenyamanan umat islam yang hendak menunaikan shalat Jumat terganggu. Lamanya antrean membuat orang yang mengantei kehilangan kesabaran. Terlebih saat adzan pertama mulai dikumandangkan, kericuhan meningkat. Dari dalam lautan orang yang mengantri masuk, terdengar teriakan takbir. "Allahu Akbar-Allahu Akbar." Seseorang dari dalam kerumunan meminta agar semua pintu dibuka sebagaimana biasanya, agar mereka dapat segera masuk. "Buka semua pintu," teriak seseorang di dalam kerumunan kepada Paspampres di depan pintu masuk. Demi menghindari keryusuhan, Paspampres mengambil inisiatif tidak mewajibkan setiap orang masuk melewati checking door atau pintu pendeteksi. Namun ribuan orang di mulut masjid sudah kadung menyemut dan sebagian tampak menahan emosi. Salah seorang yang mengenakan batik dan Pin Paspampres seperti yang lainnya, enggan memberikan keterangan saat ditanya Republika. Dia hanya mengatakan, bahwa jumlah jamaah yang mendatangi masjid lebih banyak dari yang diprediksi. "Ini di luar dugaaan. Kan ini hari Jumat biasa," kata dia. Dia enggan mengaku bahwa dia merupakan salah satu anggota Paspampres. "Bukan Paspampres. Saya cuma bantu menertibkan. Sudah-sudah (jangan wawancara)," kata dia sembari meninggalkan Republika. Namun dari Pin Paspampres yang menempel di leher baju, earphone di telinga kiri, dan alat komunikasi kecil di tangan kirinya, Republika menduga pria bertinggi sekita 160 centimeter ini adalah salah seorang anggota Paspampres. Presiden Jokowi sendiri akhirnya tidak datang ke masjid Istiqlal. Dengan alasan kesibukan, akhirnya Jokowi membatalkan jadwalnya shalat Jumat di masjid Istiqlal. Presiden Jokowi melaksanakan shalat Jumat di Masjid Baiturrahim, di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta. Namun demikian, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin tetap menerima kehadiran Sheikh Abdurrahman As-Sudais itu di ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. (ROL/jppn) *foto: Imam Besar Masjidil Haram Syekh As-Sudais di masjid Istiqlal (Media Indonesia) | ||
| Fadli Zon Nyatakan Pembullly Jokowi Bisa Pulang, Senin Pekan Depan Posted: 31 Oct 2014 04:42 AM PDT  JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, yakin bahwa MA (24), pemuda tukang sate yang ditangkap karena kasus bully Joko Widodo pada Pemilu Presiden 2014, akan mendapat penangguhan penahanan pada Senin (3/11/2014). "Karena Kabareskrim juga tidak ada di tempat, nanti hari Senin pagi akan ditangguhkan ke pihak keluarga. Jadi saya sudah sampaikan kepada keluarga untuk tenang bahwa anaknya juga makin sehat dan tidak shock lagi," ujar Fadli saat kembali mendatangi Gedung Bareskrim, Jumat (31/10/2014) sore, dilansir Kompas.com. Menurut Fadli, beberapa keperluan administrasi mengenai penangguhan penahanan sudah dilakukan. Ia mengatakan bahwa upaya penangguhan tersebut merupakan kerja sama dengan kuasa hukum untuk MA yang ditunjuk langsung oleh Fadli. "Senin pasti bebas," kata Fadli. Keluarga MA yang diwakili oleh kuasa hukum, Irfan Fahmi, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada keterangan resmi penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri kepada pihak keluarga. Namun, Irfan mengakui bahwa MA telah menandatangi sebuah surat penangguhan penahanan. "Memang tadi ada tanda tangan berkas, ibunya yang jadi penjamin. Tapi kami belum tahu, Senin itu boleh pulang atau baru putusan," kata Irfan. Pagi tadi, Fadli Zon beserta keluarga MA mendatangi Gedung Bareskrim Polri. Fadli menyebut kedatangannya tersebut untuk menjenguk serta memberi bantuan hukum kepada MA. MA ditangkap pada Kamis (23/10/2014) di rumahnya, Jalan H Jum, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sehari kemudian, ia ditahan di Mabes Polri. | ||
| MA Tolak Lantik Pimpinan DPR Tandingan Posted: 31 Oct 2014 04:30 AM PDT  Jakarta - Mahkamah Agung membantah melantik pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat tandingan versi Koalisi Jokowi di parlemen. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Ridwan Mansyur mengatakan Mahkamah tidak mungkin melantik pimpinan DPR tandingan. Musababnya, kata Ridwan, itu jelas bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi yang berlaku. "Mahkamah hanya akan melantik sesuai asas hukum saja," ujar Ridwan di kantornya, Jumat, 31 Oktober 2014, dilansir Tempo. Sebelumnya, partai di dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat pimpinan DPR tandingan setelah kubu mereka kalah dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD. Presiden Jokowi sendiri menyesalkan adanya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan di Senayan. Jokowi menyerukan semua pihak mengedepankan persatuan kitimbang perpecahan. "Ya akan lebih baik kalau kita ini bersatu," kata Jokowi di kompleks masjid Istana Negara, Jakarta, usai shalat Jumat (31/10). | ||
| Anis Matta: Soegeng Sarjadi Khatam Sebagai Aktivis Posted: 31 Oct 2014 04:01 AM PDT  CEO Kodel Group itu mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Perta Medika, Sentul, Bogor, Jawa Barat Kamis pagi pukul 09.05 dalam usia 72 tahun. "Kita semua berduka atas berpulangnya Mas Soegeng Sarjadi hari ini. Semoga beliau diterima di sisi Allah," ujar Anis Matta dalam akun Twitternya @anismatta Kamis malam. Menurut Anis, Soegeng dalam hidupnya "khatam" sebagai aktivis. Karena aktif di Pelajar Islam Indonesia, Hizbul Wathan, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan juga tentunya sebagai aktivis mahasiswa angkatan '66. Karena itulah dia menilai, Soegeng adalah contoh profil "alumnus" angkatan 66. Yaitu, sukses berbisnis, paham politik dan terus berkontribusi. "Selain berbisnis, dia juga berkontribusi lewat yayasan yg mengembangkan survei, diskusi2 dan tulisan2 yg mencerdaskan," demikian Anis. [rmol/fs] | ||
| Andi Arief : Ahok Bohong Soal Kenaikan APBD! Posted: 31 Oct 2014 03:15 AM PDT
Hal ini diungkap Andi Arif, mantan Staf Khusus Presiden SBY, hari ini, Jumat 31 Oktober 2014. Mengawali pernyataannya, Andi Arif mengatakan, pengungkapan ini tak didasari kebencian, apalagi kebencian rasial. "Saya tak membenci Ahok dari segi apapun, apalagi rasis. Tapi dia (Ahok) ini sangat manipulatif dan tidak bisa bekerja", terang Andi. Ahok, yang ketika tahun 2013 menjanjikan kenaikan pendapatan dan penyerapan anggaran, ternyata banyak meleset dalam kenyataannya. Namun, menurut Andi, banyak orang yang memaafkan janjinya yang banyak meleset soal realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran. Andi juga menambahkan, banyak orang yang mengetahui kebohongan Ahok soal APBD juga diam saja. "Juga banyak yang diam saja disaat dia (Ahok) menyombongkan naiknya APBD, padahal kenaikan itu ditopang bukan karena kinerja tapi sisa anggaran dan bantuan pusat", jelas Andi. Andi Arif lalu mempertanyakan, apakah publik harus menerima semua janji Ahok yang meleset? "Apakah tahun 2014 ini harus menerima semua janji yang meleset? Realisasi pendapatan dan penyerapan anggaran sangat minim, terburuk sejak DKI ada!", tegas Andi Tapi bukan Ahok namanya kalau tak mampu berkelit. Ahok tetap ingin menutupi kelemahannya itu dengan berpropaganda APBD tahun 2015 akan mencapai 80 T. "Ahok masih berpropaganda, APBD tahun 2015 akan mencapai 80T. Sumbernya bukan kinerja, tapi anggaran yang tak bisa dibelanjakan, bukan dari meningkatnya realisasi pendapatan!",ungkap Andi. Lebih lanjut, aktivis 98 itu menambahkan, pemasukan pajak yang ditargetkan mencapai 32T, ternyata baru tercapai lebih dari separuhnya. "Dari target pajak saja yang 32 T, baru tercapai separuhnya lebih. Ada apa dengan Ahok? Berdasarkan data Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) DKI Jakarta, hingga September 2014, realisasi penyerapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2014 masih bergerak di angka 30 persen", ungkap Andi. "Dari jumlah tersebut, penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hanya sekitar 0,01 persen. Selebihnya merupakan penyerapan anggaran untuk gaji pegawai, alat tulis kantor, dan pembayaran tagihan telepon, air, listrik dan internet", terang Andi. Pernyataan Andi Arif ini didukung Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan. Sony mengatakan, hingga saat ini, paket kegiatan yang sudah rampung lelang baru mencapai 2.037 paket dengan total nilai kontrak sebesar Rp 9,093 miliar. Nilai kontrak tersebut hanya 0,01 persen dari nilai APBD DKI 2014 yang mencapai Rp 72,9 triliun. Seperti diketahui sebelumnya, saat pelantikan Jokowi menjadi Presiden, 20 Oktober 2014 lalu, Ahok mengatakan akan menargetkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI agar dapat melonjak menjadi Rp 120 triliun di tahun 2015. Pada 2014, APBD DKI tercatat Rp 72,9 triliun. "Uang-uang yang masuk ke DKI ini harus dijamin agar tidak bocor. Semua orang harus membayar pajak, tetapi berdasarkan asas keadilan," sebut Ahok, ketika ditanya cara mendongkrak APBD itu. (fs) | ||
| Anis Matta : Angkatan 66 Bermain Cantik Posted: 31 Oct 2014 02:30 AM PDT Aktivis mahasiswa angkatan 66 terdampak langsung dengan eksperimen-eksperimen awal "menjadi negara Indonesia". Karena mereka memang lahir rata-rata di dekat masa kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1940-50. Misalnya Soegeng Sarjad, yang lahir tahuun 1942 di Pekalongan, Jawa Tengah dan sudah sampai ke Amerika pada tahun 1959.
Anis Matta mengungkapkan itu terkait wafatnya aktivis senior yang juga pengusaha Soegeng Sarjadi. "Mereka merekam pengalaman perang ideologi semasa Orde Lama dan wacana 'Pembangunan' Orde Baru. Bahkan mereka ikut andil," sambung Anis. Menurutnya, angkatan 66 bisa dibilang sebagai angkatan mahasiswa gelombang kedua Indonesia: menyaksikan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi hingga kini. Makanya, mereka mewarnai politik Indonesia dalam proses kita menjadi negara-bangsa yang modern. Juga mengalami pergulatan relasi negara-agama. "Angk 66 berbeda dgn Angk 45 yg merasa sbg "pemilik sah kemerdekaan RI".. Angk 66 lbh merasa sbg anak kandung dunia modern," imbuhnya. Merekalah para tokoh yang belajar dan mengajari "bermain cantik" dalam politik, terutama ketika Orde Baru sedang kuat-kuat2nya. "Bahkan mereka masih mewarnai politik Indonesia hingga kini.. Ambil contoh Bang Akbar yg bersama2 kami di KMP," tekan Anis. Angkatan 66 ini juga berbeda dengan angkatan 98 yang menjadi pengkritik bahkan yang mendekonstruksi bangunan Orde Baru. Angk 98 lebih cakap membuat koalisi taktis. "Angkatan demi angkatan mewarnai gelombang sejarah Indonesia.. Banyak pelajaran bisa dipetik," tandas Anis. [rmol/fs] | ||
| Kisruh KMP-KIH, Staf Ahli tak Dapat Gaji Posted: 31 Oct 2014 01:45 AM PDT
Pasalnya para staf dan tenaga ahli yang saat ini bekerja dan membantu 555 anggota DPR tidak mendapatkan gaji hingga saat ini. "Sejak anggota DPR RI dilantik, saya belum gajian sama sekali. Salah satunya penyebabnya adalah kisruh yang terjadi di DPR ini, kata salah seorang staf Fraksi PDI Perjuangan DPR, Edo Budiman. Menurutnya, hal imbas dari belum terbentuknya alat kelengkatan dewan sehingga belum ada perekrutan dari pihak Setjen DPR. Sebab anggaran untuk gaji tenaga dan staf ahli seharusnya dibahas di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. "Padahal, kita sudah bekerja sejak 1 Oktober. Uang yang saya bawa pulang dari kantong pribadi bos saya. Kan staf ahli dan tenaga ahli dibawa oleh anggota DPR. Untuk mendapatkan surat pengangkatan, surat rekomendasi yang ditandatangani oleh anggota diserahkan kepada setjen sebagai bahan administrasi sehingga bisa menerima gaji," kata Edo. Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti membenarkan bahwa hingga kini belum ada surat pengangkatan untuk tenaga dan staf ahli anggota DPR. "Belum ada surat pengangkatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI untuk tenaga dan staf ahli. Sebab kita tunggu peraturan DPR yang dibuat oleh Baleg (Badan Legislasi) DPR, katanya. [inilah/fs] | ||
| SDA : Muktamar PPP Jakarta Sah Posted: 31 Oct 2014 01:00 AM PDT
Dalam SK tersebut, kata SDA, disebutkan bahwa partai politik yang berselisih harus islah atau rekonsiliasi melalui Mahkamah Partai. "Mahkamah Partai telah mengeluarkan keputusan, yaitu dalam waktu satu minggu yaitu 18 Oktober, islah tidak tercapai maka Majelis Syariah mengambil alih fungsi dan tugas DPP PPP dalam hal penyelenggaraan rapat pengurus harian DPP untuk menentukan tempat dan tanggal Muktamar," kata SDA di sela-sela Muktamar PPP, Kamis (30/10/2014) malam. "Tempat dan tanggal Muktamar pada hari ini adalah berdasarkan keputusan Majelis Syariah yang berdasarkan keputusan Mahkamah Partai berdasarkan surat dari Dirjen Kemenkum HAM," tambahnya. Kemudian, lanjutnya, pada 29 Oktober 2014, Mahkamah Partai mengeluarkan penjelasan bahwa Muktamar di Surabaya pada 15 sampai 18 Oktober tidak sah, termasuk hasil yang dikeluarkan. "Jadi kalau Muktamar tidak sah, maka hasilnya juga tidak sah. Diangkatnya Romy sebagai Ketum PPP tidak sah," tegasnya. Sebab itu, SDA menggugat ke PTUN terkait Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP yang diterbitkan Menkumham Yassona Hamonangan Laoly. [okezone/fs] | ||
| Fadli Zon: Jangan Kriminalisasi Wong Cilik Posted: 31 Oct 2014 12:22 AM PDT Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, mengaku prihatin dengan kasus hukum yang mendera rakyat kecil khususnya yang dialami Muhamad Arsyad (23). Pria yang berprofesi sebagai tukang tusuk sate itu ditahan Bareskrim Mabes Polri karena diduga membully Presiden Jokowi di Facebook. "Saya sangat prihatin terhadap apa yang terjadi. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap wong cilik," ujanya Fadli usai mengunjungi kediaman Arsyad di Jalan Haji Jum RT 09 RW 01, Kelurahan Rambutan, Ciracas, Jumat (31/10/2014). Menurutnya, hukum jangan hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. "Kita ingin memastikan hukum itu ditegakkan tanpa pandang bulu," lanjutnya. Fadli mengatakan, banyak pelanggaran-pelanggaran pilpres lalu yang tidak diungkap. "Sebaiknya penegakan hukum tidak bisa hanya pada satu orang. Harus merata tidak bisa hanya diambil dari satu orang," tandasnya. Dari kediaman MA, Fadli Zon bersama keluarga dari MA mendatangi Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat (31/10/2014). Kedatangan Fadli, diakui untuk memberi bantuan dalam proses hukum MA. "Kami concern dan prihatin dengan MA yang dituduh melakukan pelanggaran hukum terkait penghinaan terhadap Pak Jokowi. kami ingin meneliti dan mengkaji proses hukum MA," ujar Fadli, sebelum memasuki Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Kedatangan Fadli Zon sekitar pukul 10.40, juga didampingi oleh keluarga MA. Tampak ibu MA, yaitu MR (48), memegang tangan Fadli Zon. Mereka datang juga bersama ayah MA, serta dua orang kerabat laki-laki. (okezone/Kompas) | ||
| [Terbitkan SK Pengesahan PPP] Menkumham Langgar Undang-undang tentang Parpol Posted: 31 Oct 2014 01:16 AM PDT
"Ketika Menkum HAM mengesahkan PPP, Yassona lupa Undang-undang partai politik, pasal 24, menyerbutkan bahwa, tidak dapat mengesahkan satu partai ketika persoalan internal partai belum selesai," ujar pengamat politk, Said Salahudin, kepada Okezone, Kamis 30 Oktober 2014 malam. Ditambahkannya, pada pasal 33 di Undang-undang parpol juga menyerbutkan, penyelesaian persilisihan internal diselesaikan mahkamah partai dalam waktu 60 hari. "Itu saja belum selesai. Selama mahkamah itu berproses tidak boleh muktamar. Apa Yassona mau tutup mata?" tegasnya. Karenanya, lanjutnya, penentu akhir terhadap kepengurusan yang sah dalam konflik internal partai politik, kata dia, berada di pengadilan dengan merujuk kewenangan Mahkamah Partai seperti yang tertera pada Undang-undang. Sebagaimana diberitakan, Yossana telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP versi Romy. [okezone/fs] | ||
| Presiden Jokowi Sesalkan DPR Tandingan Posted: 30 Oct 2014 11:46 PM PDT  Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyesalkan adanya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tandingan di Senayan. Jokowi menyerukan semua pihak mengdepankan persatuan kitimbang perpecahan. "Ya akan lebih baik kalau kita ini bersatu," kata Jokowi di kompleks masjid Istana Negara, Jakarta, usai shalat Jumat (31/10), dilansir beritasatu.com. Jokowi yang awalnya akan menunaikan shalat Jumat di Masjid Istiqlal akhirnya memilih shalat di Masjid Baiturrahim, kompleks Istana Negara. Jokowi menegaskan, pejabat pemerintah harus menunjukkan teladan. "Akan lebih baik kita ini jaga persatuan dan kesatuan dan akan dicontoh oleh rakyat," lanjutnya. Hal itu disampaikan Jokowi menyusul adanya pimpinan DPR tandingan yang dibentuk Koalisi Indonesia Hebat yang merupakan koalisi pendukung pemerintah menyikapi paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih. Penulis: Ezra Sihite/WBP *sumber: beritasatu.com | ||
| Pramono Anung Tak Hadir, KIH Tunda Sidang Paripurna Tandingan Senin Posted: 30 Oct 2014 11:36 PM PDT
Sebagai gantinya, KIH menunjuk Ida Fauziah dari PKB tampil sebagai Ketua Pimpinan Rapat Paripurna ini. Namun rapat kemudian menunda sidang paripurna tandingan hingga Senin (3/11/2014 ). Adapun pada sidang perdana paripurna tandingan yang digelar hari ini hanya berlangsung kurang lebih satu jam. Sidang ini digelar di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) setelah ruang sidang paripurna dikunci oleh Kesekretariatan DPR karena paripurna versi KIH ini dinilai ilegal. Adapun agenda pada sidang paripurna perdana ini menetapkan tiga hal, yaitu penyampaian mosi tidak percaya pada pimpinan DPR resmi, kedua pengesahan pimpinan sidang sementara, dan ketiga penetapan anggota fraksi yang akan ditempatkan di alat kelengkapan dewan. "Dengan ini, sidang kami tunda," kata pimpinan sidang paripurna KIH Ida Fauziyah. Adapun agenda sidang Senin mendatang yaitu untuk menetapkan pimpinan DPR versi KIH. [inilah/detikcom] | ||
| [DPR Tandingan] Andi Arief : Ini Skenario Agar Jokowi Dimakzulkan Posted: 31 Oct 2014 01:14 AM PDT
Bagi mantan Staf Khusus Presiden Andi Arief, sulit memahami manuver KIH yang melakukan tindakan tidak lazim tersebut, apalagi hanya dengan alasan sudah mampu mengajak PPP masuk ke dalam koalisi. Apa yang diinginkan KIH sebenarnya dengan memancing Jokowi mengeluarkan Perppu MD3? Apakah KIH ingin memperoleh simpati publik? Atau ingin melakukan tawar menawar politik untuk memperoleh kursi di Komisi DPR? Karena itu, Andi mencium, sebenarnya ada agenda terselubung di balik manuver partai-partai yang pada Pilpres lalu mendukung Joko Widodo- Jusuf Kalla. Menurut Andi Arif, ada spekulasi, manuver tersebut ditengarai sebagai bentuk ketidakpuasan PDI P atas penyusunan kabinet oleh Jokowi. Sehingga PDI P memancing agar Jokowi melakukan blunder dengan mendukung DPR versi Koalisi Hebat. Karena sebelumnya, mereka sudah meminta agar Jokowi mengeluarkan Perppu pembatalan UU MD3. Skenario PDI P, Jokowi bisa di-impeach kalau memenuhi permintaan mereka. Pada saat yang sama, PDI P mempersiapkan Puan Maharani menjadi pendamping Jusuf Kalla, yang akan naik menjadi Presiden kalau Jokowi dimakzulkan. "Mudah-mudahan informasi yang saya dapat ini salah. Karena tak ada logika politik lain yang bisa menjadi perhitungan," jelas Andi Arif Jumat, 31 Oktober 2014 dini hari. (fs) | ||
| "Tindakan KIH Yang Dapat Menyeret Jokowi Dalam Konflik Ketatanegaraan" Posted: 30 Oct 2014 11:25 PM PDT  Elit2 politik KIH (Koalisi Indonesia Hebat) telah mempermalukan diri sendiri dan menyeret presiden Jokowi dlm pusaran konflik ketatanegaraan yg berbahaya. #ramikir? Selain krn frustrasi, jangan2 kenekadan kubu KIH membuat DPR tandingan memang 'modus' utk menciptakan konflik ketatanegaraan yg berlarut2. Kalau konflik ketatanegaraan terjadi dan DPR tdk bisa bekerja, maka bisa menjadi alasan bagi presiden Jokowi menerbitkan Perppu MD3. Dan kalau Jokowi menerbitkan Perppu MD3, KIH berharap bisa mengocok ulang pimpinan DPR dg mengganti sistem paket yg ada dlm UU MD3 skrng. Kalau memang demikian "skenario"nya, sungguh KIH telah melakukan cara culas dengan pertaruhan yg amat berbahaya: keselamatan negara! Tidakkah KIH berfikir sedikit lebih jernih tentang implikasi serius dari tindakannya membuat DPR tandingan itu? Gak kasihan sama Jokowi? Tapi yg lebih ngeri lagi -dan semoga tdk terjadi- skenario KIH itu sbg "prolog" terjadinya kondisi darurat. Tujuan akhirnya apa? Kalau kondisi darurat (atau dianggap darurat) misalnya DPR lumpuh, maka akan mjd dalih diterbitkannya DEKRIT presiden utk membubarkan DPR! Kalau JKW sampai keluarin dekrit, maka ibarat membuka kotak pandora. Apapun/sesuatu yg sblmnya tak terbayangkan bisa saja terjadi. Karena dekrit itu hakekatnya adalah kudeta thd demokrasi dan konstitusi. Taruhannya amat sangat mahal, bahkan bisa saja tjd pertumpahan darah. Dalam sejarah republik ini, baru 2 presiden yg berani mengeluarkan dekrit. Yg satu berhasil (bung Karno), satunya gagal total (Gus Dur). Dekrit Presiden tahun 1959 berujung pada menguat dan menumpuknya kekuasaan di tangan Bung Karno dgn demokrasi terpimpinnya. Sedangkan dekrit presiden Gus Dur tahun 2001 menjadi justifikasi MPR menggelar sidang istimewa untuk menjatuhkannya. Dekrit presiden Gus Dur tahun 2001 gagal total krn tidak didukung militer. Selain itu, 'mekanisme' impeachment thd presiden msh lebih simpel. Saat itu presiden belum dipilih langsung dan belum ada Mahkamah Konstitusi sbg lembaga yg akan berperan penting dlm proses impeachment. Saat ini, kedudukan Presiden dan DPR sama2 kuat. Presiden tdk dpt membubarkan DPR. DPR (melalui MPR) pun amat sulit memakzulkan presiden. Karenanya kalau presiden Jokowi nantinya mengeluarkan Dekrit untuk membubarkan DPR (misalnya), maka peran kuncinya ada di militer (TNI). Dan kalau sudah begitu, ibarat kotak pandora yg sudah terbuka. Segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk chaos bahkan pertumpahan darah! Stabilitas politik & keamanan yg kita nikmati selama lebih dari 10 tahun ini akan hancur berantakan bahkan negara ini di ambang kehancuran. Itulah risiko terburuk yang mungkin dihadapi negara ini bila sampai presiden nekad mengeluarkan dekrit untuk membubarkan parlemen. Karena sekali lagi, DEKRIT presiden hakekatnya adalah kudeta terhadap demokrasi dan konstitusi. Taruhannya terlalu besar. Kita masih berharap, kisruh politik antara KMP vs KIH yg terjadi di DPR skrng tidak akan berujung pada dikeluarkannya dekrit presiden JKW. Keamanan dan stabilitas negara ini dibangun dengan susah payah selama 10 tahun lebih oleh pemerintahan @SBYudhoyono. Maka menjadi kewajiban pemerintahan @Jokowi_do2 untuk menjaga dan mempertahankannya. Kepada kubu KIH kita himbau untuk lebih menggunakan nalar dan akal sehatnya. Pikirkan kembali langkah politik membentuk DPR tandingan itu. Langkah anda membuat DPR tandingan ini sungguh amat memalukan bukan saja bagi anda tapi juga nama negara ini di mata tetangga. Apa kata dunia? Dan taruhannya pun amat mahal: masa depan demokrasi dan stabilitas keamanan negara yg amat besar ini. Belajarlah legowo & instrospeksi! #KIH Kalian selalu berteriak2 agar Prabowo legowo menerima kekalahan, namun kalian sendiri menunjukkan sikap yg bertolak belakang. #KIH Dan kepada PPP, perpecahan kalianlah yg makin membuat kisruh DPR ini semakin parah. Sbg partai Islam sungguh ini amat memalukan! Hari Jum'at ini (31/10) kita akan lihat apa kubu #KIH benar2 bisa bikin paripurna tandingan. Setjen DPR hrs tegas utk tidak ksh kunci ruangan. *twit By @SangPemburu99 | ||
| Bantu Kasus MA, Wakil Ketua DPR Fadli Zon Datangi Bareskrim Mabes Polri Posted: 30 Oct 2014 10:56 PM PDT  Ia mengaku prihatin dengan persoalan hukum yang mendera MA itu. "Tadi kami kerumah Ibu Mursida. kami prihatin dengan MA yang dikenakan UU ITE, juga penghinaan terhadap Jokowi," kata Fadli di Gedung Bareskrim Polri, dilansir RMOL. Wakil Ketua Umum Partai Gerinda itu menyebut, pihaknya mengamati proses hukum yang berlangsung. Ia berharap hukum yang ditegakkan tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. "Jangan sampai ini jadi politisasi hukum," tambahnya. Demi membantu proses hukum yang berlangsung, Fadli memberikan seorang kuasa hukum untuk membantu kuasa hukum MA yang telah ada saat ini. Tim pembela tersebut, sambungnya, akan mendorong penangguhan penaganan dan bahkan pembebasan terhadap MA. Fadli yang datang bersama Mursida dan ayah dari MA itu bahkan mengaku siap bila diminta sebagai jaminan untuk penangguhan hukum MA. "Banyak kasus seperti ini. Prabowo banyak juga mengalami. Seharusnya hukum tidak pandang bulu," ujarnya. Selain membantu kasus MA, kedatangan Fadli juga adalah untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang sebelumnya dilaporkan. "Saya juga akan pertanyakan kasus-kasus yang kami telah laporkan, 5-7 kasus. Sudah seberapa jauh perkembangannya," pungkasnya.[mel/RMOL] | ||
| Parlemen Palestina: Pengakuan Swedia Terhadap Negara Palestina Langkah Bersejarah Posted: 30 Oct 2014 10:52 PM PDT  Keputusan Swedia ini sejalan dengan hak-hak bangsa Otoritas Palestina dalam menentukan nasib dan mendirikan negaranya yang merdeka dengan ibu kotanya Al-Quds, sebagai langkah awal dan adil bagi hak-hak bangsa Palestina untuk melepaskan diri dari penjajahan dan ketergantungan pada Israel. Dalam kaitan ini, Khidry mengucapkan terima kasih kepada Swedia atas keputusan yang bermoral, konstitusonal dan politis. Ia menyerukan, Palestina harus merespon keputusan ini secara positif di semua ranah, baik itu diplomatik ataupun hukum, untuk memberikan batas kepada Zionis terkait wilayahnya. Ia menjelaskan, langkah yang paling ringkas untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan adalah dengan mengakhiri penjajahan. Dalam pada itu, ia juga memuji perjuangan bangsa Palestina di semua levelnya, walau Zionis semakin beringas dan biadab serta dikategorikan sebagai penjahat perang menurut uu internasional, ungkapnya. (asy/Infopalestina.com) Baca: Akui Palestina, Swedia Tarik Dubesnya dari Israel | ||
| Akui Palestina, Swedia Tarik Dubesnya dari Israel Posted: 30 Oct 2014 10:48 PM PDT  STOCKHOLM - Swedia melakukan protes keras terhadap sikap Zionis Israel yang mengingkari perjanjian gencatan senjata dengan Palestina serta meneruskan pembangunan permukiman di Yerusalem Timur. Mereka pun segera menarik duta besarnya di negara jajahan itu. "Kami mengakui negara Palestina karena mereka telah memenuhi persyaratan sebuah negara berdasarkan hukum internasional. Ada wilayah, rakyat dan pemerintah," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom pada AP, Jumat (31/10), dilansir ROL. Langkah pemerintah Swedia ini mencerminkan dunia internasional yang sudah gerah melihat Zionis Yahudi selama setengah abad telah mengangkangi Palestina dan melakukan blokade di Jalur Gaza. Swedia juga semakin geram atas rencana Zionis membangun 1.000 unit rumah di Yerusalem Timur. Saat ini sebanyak 135 negara telah mengakui kemerdekaan Palestina. Swedia merupakan negara di Eropa Barat yang ketiga mengakui kemerdekaan Palestina setelah Malta dan Siprus. Sedangkan beberapa negara Eropa Timur lebih dahulu mengakui kemerdekaan mereka saat perang Dingin. Pejabat Senior Palestina Hanan Ashrawi menyambut baik langkah yang dilakukan Swedia. Menurutnya, ini merupakan keputusan berani dan berprinsip sebagai anggota Uni Eropa. "Ini merupakan sebuah harapan bahwa negara anggota uni Eropa lainnya dan negara-negara di seluruh dunia mengikuti jejak Swedia untuk mengakui Palestina," ujar Ashrawi (ROL) | ||
| KIH Ancam Stabilitas Pemerintahan, Politisi PD Sarankan Jokowi Keluarkan Dekrit Posted: 30 Oct 2014 10:45 PM PDT
Mereka menilai, kelima pemimpin DPR tidak berlaku demokratis dan tidak cakap dalam memimpin di berbagai sidang yang dilakukan, karena tak memberi 'jatah' bagi KIH sebagai pemenang pemilu legislatif. Hal ini mendorong lima partai pendukung Jokowi membantuk 'DPR' tandingan. Efek pembentukan DPR tandingan yang tak memiliki dasar konstitusional itu, DPR tandingan tak mengakui Kabinet Kerja Jokowi. Sebab, Kabinet Kerja Jokowi dikonsultasikan kepada DPR yang dipimpin Setya Novanto. Mengatasi ini, politisi Partai Demokrat, Ikhsan Modjo menyarankan Jokowi untuk mengambil langkah sejarah. Melalui akun twitter pribadinya, kemaarin, Kamis, 30 Oktober, Ikhsan Modjo mengatakan, ketimbang membentuk DPR tandingan, lebih baik Jokowi terbitkan dekrit untuk membubarkan DPR.  "Ketimbang DPR Perjuangan @jokowi_do2 baiknya ambil langkah sejarah: 1. Terbitkan dekrit Presiden bubarkan DPR ala Gus Dur," tulisnya. Ikhsan menambahkan, setelah dekrit, Jokowi membentuk DPR GR yang anggotanya ditentukan oleh Presiden.  "Langkah bersejarah lain, 2. Bubarkan DPR bentuk DPRGR ala Bung Karno yg anggotanya bisa Anda @jokowi_do2 pilih sendiri," imbuh Ikhsan. Terakhir menurut Ikhsan, bentuk pemerintah darurat, bubarkan semua dan buat DPR yang baru. Dengan cara ini Jokowi akan tetap menjadi presiden. (fs) | ||
| Posted: 30 Oct 2014 10:38 PM PDT  Diperkirakan Israel akan kembali membuka Masjid Al-Aqsha bagi para jama'ah, Jum'at (31/10) setelah seharian kemarin ditutup. Namun mereka menegaskan akan memberlakukan ketat terkait umur pengunjung. Dilansir infopalestina, sumber media Zionis mengatakan, kepolisian Israel akhirnya memutuskan untuk membuka kembali Masjid Al-Aqsha bagi jama'ah shalat jum'at, khususnya setelah mencermati situasi dan kondisi yang semakin tegang, Kamis (30/10). Kemarin Kamis kepolisian Zionis menutup Masjid Al-Aqsha bagi para jama'ah yang hendak shalat di dalamnya, khawatir aksi massa menyusul ancaman pembunuhan terhadap aktivis dan tokoh yahudi radikal ultra kanan, Yahuda Glek, Rabu kemarin. Tentara Zionis dengan kekuatan besar mengepung jalan-jalan dan akses menuju Al-Aqsha. Sebelumnya, gerakan Hamas di Tepi Barat menyerukan aktivis dan para pendukukngnya untuk melakukan mobilisasi massa dalam rangka solidaritas Masjid Al-Aqsha yang rencananya akan digelar hari ini, sebagai basis persiapan menuju intifadah Al-Quds yang berkelanjutan. (asy/Infopalestina.com) | ||
| Ia Tidak Pernah Merokok di Depan Mereka Posted: 30 Oct 2014 10:30 PM PDT  "Am I a daily smoker, a constant smoker?" said Obama last June, "No. I don't do it in front of my kids, I don't do it in front of my family." To avoid setting "a bad example," he is also careful never to smoke in public. Seorang Presiden dari negara yang katanya Super Power, yang terkenal sangat liberal dan sekuler pun tau bagaimana cara bersikap yang benar berkaitan dengan kebiasaan merokoknya saat di depan anak-anak, keluarga dan publik. Ia TIDAK PERNAH MEROKOK DI DEPAN MEREKA . Berbeda dengan di Amerika, di negara Indonesia yang katanya menghargai masalah etika dan norma kesantunan, mereka yang mengkritik seoang Menteri Perempuan yang merokok di depan jutaan pasang mata rakyat Indonesia justru dianggap lebay, kampungan, ndeso, membahas hal gak penting, dll. Bahkan hari ini kita sudah tak mampu lagi menilai dengan tegas ukuran kepantasan, etika dan adab yang selama ini telah menjadi salah satu kelebihan kita dibanding bangsa lain. Ukuran yang berlaku hari ini untuk sebuah kesuksesan dan kepantasan adalah benar-benar kepada "hasil akhir" duniawi. "Proses" hanyalah bagian dri basa-basi dan retorika pemanis belaka. Dunia adalah tujuan utama sebuah kesuksesan. Kita memang selalu bisa mencari 1001 alasan pembenaran utk keburukan yang terang-terangan terjadi di depan mata kita, khususnya yang dilakukan orang yang kita anggap sefaham dengan kita. (far) http://theweek.com/article/index/200270/why-is-obama-still-smoking | ||
| Buat DPR Tandingan, KIH Tak Akui Kabinet Kerja Jokowi Posted: 30 Oct 2014 10:00 PM PDT
Pasalnya, Pramono Anung, sebagai tokoh yang ditunjuk KIH untuk menjadi pemimpin DPR tandingan, telah menyatakan keengganannya. "Kalau seorang Pramono Anung menyatakan tidak bersedia sebagai Ketua DPR tandingan, maka bisa dikatakan ini hanya sebagian dari KIH, bukan atas dasar keinginan koalisi secara keseluruhan," ujar pengamat politik, Said Salahudin, Kamis malam, 30 Oktober 2014. Said mengatakan, ada batas kekecewaan dari KIH yang masih bisa dipahami lantaran mereka kerap kali kalah dalam perebutan pimpinan DPR maupun MPR. Namun, sikap sebagian elit dari KIH yang membentuk DPR tandingan tak bisa dibenarkan. Sebab, awal mula pembentukan DPR tandingan lantaran adanya rasa kecewa, marah dan sikap rakus atas pembentukan alat kelengkapan dewan, yang tak memberi kursi pada KIH. Lebih lanjut, Saleh mengatakan, efek dari pembentukan DPR tandingan adalah pembentukan kabinet ulang. Karena, kabinet yang dibentuk Jokowi, dikonsultasikan kepada DPR di bawah pimpinan Setya Novanto. Dengan kata lain, DPR tandingan, tak mengakui kabinet Jokowi. "Menurut saya sebaiknya kembalilah pada alat kelengkapan dewan. Kalau dibentuk pimpinan DPR tandingan, artinya tidak mengakui pimpinan DPR yang dipimpin Ceu Popong, artinya prosesi kenegaraan yang sudah dipimpin Setya Novanto tidak sah dong? Dan Jokowi harus membentuk kabinet ulang, karena pertimbangan pembentukan kabinet itu kan diajukan pada DPR yang dipimpin Setya Novanto," terangnya. Pembentukan DPR tandingan juga ditolak Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mengatakan anggota DPR dari partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebaiknya segera menghentikan manuver seputar isu pemimpin parlemen tandingan. JK beralasan, pemimpin komisi dan alat kelengkapan DPR sudah secara sah dikuasai partai anggota Koalisi Merah Putih (KMP). "Saya kira itu hanya bersifat situasional. Ya tentu harus dimusyawarahkan penyelesaiannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2014. (fs) | ||
| Hidayat Nur Wahid: Saya Nggak Hebat Jadi Nggak Diundang Rapat DPR Versi KIH Posted: 30 Oct 2014 09:22 PM PDT  Ia mengatakan yang diundang dalam paripurna tersebut hanya anggota DPR dari fraksi KIH, yakni PDI-P, PKB, NasDem dan Hanura. Sementara fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sama sekali tidak diundangan. "Kan saya sudah bilang yang diundang hanya KIH," ujar Wakil Ketua MPR-RI ini saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10). Ia mengaku tidak mendapat undangan paripurna tersebut. Namun ia tidak tahu apakah pimpinan MPR lainnya dapat undangan atau tidak. "Saya kan nggak hebat jadi nggak diundang," tandasnya. Rapat paripurna DPR versi KIH sedang berlangsung saat ini. Rapat ini mengagendakan pembacaan mosi tidak percaya dan pemilihan pimpinan DPR sementara. (pm) | ||
| Pintu Ruang Rapat Paripurna Dikunci, KIH Sholawatan dan Nyanyikan Maju Tak Gentar Posted: 30 Oct 2014 11:14 PM PDT  Puluhan anggota DPR dari fraksi partai politik Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak bisa masuk ruang rapat paripurna di Gedung Nusantara II. Semula mereka berencana menggelar rapat paripurna DPR tandingan untuk membacakan mosi tidak percaya dan pembentukan pemimpin serta alat kelengkapan dewan baru. Namun, ruang rapat paripurna yang biasa digunakan terkunci. Banyak dari mereka yang hanya duduk-duduk di depan ruang rapat. Bahkan, seperti dilansir Sindo, untuk menghilangkan kejenuhan sejumlah anggota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bershalawat dan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Tak sedikit pula dari mereka yang hanya berbincang-bincang dengan sesama anggota dewan. Fasilitas seperti eskalator dan pendingin ruangan pun mati, beberapa dari mereka terpaksa membuka setelan jas yang digunakan karena merasa panas. Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat berencana membuat DPR tandingan dengan melantik pemimpin DPR. Langkah mereka sebagai protes atas dominasi Komisi Merah Putih di DPR. (pm) | ||
| Jimly: KIH Tidak Perlu Takut Jokowi Di-Impeach Posted: 30 Oct 2014 08:39 PM PDT  "Tidak menduduki satu pimpinan dewan, atau alat kelengkapan dewan itu tidak apa-apa. Tidak perlu takut presiden akan di-impeach," kata Jimly dalam sebuah diskusi di kantornya, Jakarta Pusat kemarin (Kamis, 30/10). Narasumber lainnya, dua pakar hukum tata negara, Refly Harun dan Said Salahudin. Jimly sering menyebutkan bahwa Presiden RI memiliki kedudukan lebih kuat bahkan dibandingkan praktik sistem presidensil di Amerika Serikat sekalipun. Hanya saja, tidak semua orang menyadari dan belum pernah dipraktikan. "Gejala devided goverment itu biasa terjadi dalam sistem presidensil di seluruh dunia. Di Amerika Serikat sudah mempraktikan 2,5 abad, sering terjadi devided goverment. Mereka tetap saja maju," katanya seperti dilansir RMOL. Jimly melanjutkan, selama 2,5 abad Amerika Serikat menjalankan sistem persidensil, tidak pernah terjadi impeachment. Kata orang Presiden Richard M Nixon itu digulingkan oleh parlemen, padahal bukan. Dia, kata Jimly, sebetulnya mengundurkan diri karena malu. "Impeach itu lebih sulit daripada perubahan Undang-Undang Dasar. Jika dalam sistem presidensil, impeach itu fasilitas konstitusional guna melindungi presiden. Impeach itu perlindungan bagi presiden. Berbeda dengan di sistem parlementer, impeach merupakan suatu ancaman. Itu yang tidak dipahami," ungkapnya. "Jadi kita ini punya kesempatan sejarah lima tahun kedepan untuk mempraktikan sistem presidensil dengan benar," tutup mantan ketua Mahkamah Konsitusi ini. (pm) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar