PKS PIYUNGAN |
- Pengurbanan Istri | Cahyadi Takariawan
- Dalam Pelukan Kecintaan Allah
- Kemenangan KMP Versus Politik Keras Kepala Megawati
- Bisakah MPR Lakukan Impeachment?
- BI : Jangan Hubungkan Rupiah Merosot dan Penetapan Ketua MPR!
- Rupiah Melorot, Jokowi Merosot
- BI Bantah Rupiah Lemah Terimbas Penetapan Ketua MPR
- Rupiah Melemah, Jokowi Salahkan DPR
- Menurut MetroTV KMP Diramalkan Pecah Tahun Depan
- PDI P Pasti Kalah Lagi
- KMP : Terimakasih, DPD
- PDI-P ANCAM KERAHKAN SATU JUTA MASSA
- Tega Bohongi Warga, Usulan Ahok Ditolak Kemendagri
- Ahok : Izin FPI Sudah Habis, Harus Dibubarkan!
- Ini Penyebab Kekalahan KIH
- Alhamdulillah, MPR Terselamatkan!
- Mahasiswa Trisakti: Tak Sepatah Katapun Jokowi Singgung Palestina, Sampai Saat Ini
- Takut Disapu Bersih KMP, KIH Bidik 'Alat' Ini
- Zulkifli Hasan: Saya Merasa Nyaman Ada Hidayat Nur Wahid yang Seorang Ulama
- Agar KIH Tak Bobol Lagi Hadapi Para Senopati KMP
- KMP dan DEMOKRASI INDONESIA YANG LEBIH MANTAP
- (video) Duel Visi-Misi Oesman Sapta Odang dan Zulkifli Hasan Calon Ketua MPR
- Saatnya PDIP dan Jokowi Legowo
- KMP Bakal Makzulkan Jokowi-JK? Ini Kata Ketua MPR Terpilih
- Parlemen Kuat, Pemerintah Efektif
| Pengurbanan Istri | Cahyadi Takariawan Posted: 08 Oct 2014 03:49 PM PDT  Bisa jadi engkau harus melupakan cita-cita yang sudah sangat lama engkau tanam dalam dirimu. Bisa jadi engkau harus mengubur berbagai keinginan yang pernah engkau impikan di masa lajangmu. Demi keutuhan dan keharmonisan keluargamu. Bahkan bisa jadi engkau harus melupakan warna dan model baju kesukaanmu, melupakan cita rasa makanan kegemaranmu, melupakan beberapa hobimu, karena menyesuaikan dengan harapan suamimu. Demi keutuhan dan keharmonisan keluargamu. Setelah menjadi istri, engkau menjadi seseorang yang baru. Sangat berbeda dengan masa lajangmu. Kebebasan tidak lagi menjadi milikmu. Karena engkau lebih mementingkan keutuhan dan keharmonisan keluarga dibanding mengikuti kemauanmu. Namun disitulah tumbuh kebahagiaan yang baru. Kebahagiaan karena menjadi istri dan ibu. Kebahagiaan karena berada di sisi suamimu. Kebahagiaan menyaksikan anak-anak yang lucu-lucu. Engkau akan terhibur selalu. Menggantikan semua jerih payah dan pengurbanan muliamu. (Cahyadi Takariawan)  | ||
| Posted: 08 Oct 2014 03:25 PM PDT  Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallalalhu Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah dari dua tetesan dan bekal amal. Adapun dua tetesan adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah dan tetesan darah orang yang tertumpah di jalan Allah. Adapun dua bekas amalan adalah: bekas berjuang di jalan Allah dan bekas amalan Fardhu yang diperintahkan oleh Allah." (HR Tirmidzi, shahih oleh Imam As-Suyuthi) Rahasia dibalik itu semua adalah karena menangis takut kepada Allah merupakan bukti yang kuat bahwa ketakutan pada Allah yang tertanam dalam hatinya dapat mengusir ketakutan kepada selain-Nya. Keyakinan itu bersemayam diatas singgasana hati. Tidak ada yang menyamai dan menyekutui-Nya. Tidak ada takut dan gentar, tidak ada harapan, tidak bertawakal, tidak bergantung, kecuali hanya pada Allah, yang gunung-gunungpun akan tunduk kepada-Nya ketika firman-Nya diturunkan kepadanya. Hati bergetar ketika dibacakan ayat-ayat-Nya. Ketakutan yang ada dalam hatinya menjalar ke matanya, lalu diterjemahkan oleh air mata yang mengalir, lebih jujur dari apa yang digambarkan dalam sebuah syair yang berbunyi: "Yang mengalir dari mata bukanlah tetesan air mata semata, Tokoh zuhud, Yahya bin Muadz, mendalami arti tersebut dengan kata-katanya yang sangat indah. Dia berkata, "Barangsiapa yang ingin dekat dengan orang yang dicintai, maka hendaknya banyak menangis untuk orang yang dicintainya." Karena Allah mencintai mereka, maka Diapun menjadikan seluruh makhluk mencintainya, baik manusia maupun jin, baik makhluk hidup maupun benda mati. Bunga merindukan kegembiraan mereka…alam terhibur oleh nyanyian mereka…dan bumipun merindukan tetesan air mata mereka… Dalam Syair dikatakan: "Orang yang menangis ditengah malam, Memohon kepada sang Rahman Dan mereka menjaga malam Tanpa ada rasa bosan Noda bumi karena kerinduan mereka, Terdengar merintih disaat mereka bersujud diatasnya."  | ||
| Kemenangan KMP Versus Politik Keras Kepala Megawati Posted: 08 Oct 2014 06:00 AM PDT
Tetapi tampaknya tidak demikian dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri. Tampaknya, Mega lebih melihat politik seperti apa yang disampaikan seorang jendral Prusia abad 18 yang terkenal sebagai ahli perang dan pemikir strategis, Carl von Clausewitz. Clausewitz, yang meyakini bahwa perang hanyalah kelanjutan dari politik. Dengan kata lain, politik hanyalah prakondisi atau penetapan langkah sebelum perang. Pendapat yang bila dihubungkan dengan doktrin perang 'si vis pacem parra bellum' —jika menghendaki perdamaian, bersiaplah perang, membuat situasi batiniah seorang politisi terisi oleh perasaan terancam, tidak aman dan penuh curiga. Karena itulah, barangkali, Megawati sulit untuk membuka komunikasi politik, bahkan manakala komunikasi itu sudah tak lagi bersifat mubah, melainkan wajib hukumnya. Menjadi wajib, karena komunikasi itu menjadi conditio sine qua non atau syarat mutlak sebagai langkah awal didapatnya dukungan. Dalam kisruh politik antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) saat ini, katakanlah pihak yang perlu dimintai dukungan adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat. Namun alih-alih segera membuka komunikasi dengan SBY, yang memungkinkan pihaknya mendapatkan dukungan Fraksi Partai Demokrat yang resminya tidak bergabung dengan KMP, Mega malah membiarkan angin politik berembus tak tentu. Pada pembahasan pimpinan DPR lalu, saat posisi KIH berada di tubir jurang kekalahan setelah tiga kali dipecundangi KMP dalam kasus pengesahan Undang-undang MD3, Tata Tertib DPR, dan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, sebenarnya Megawati sudah layak beranjak dari sikap 'duduk manis' dan harus legowo untuk mendatangi junior-juniornya, para elit KMP. Atau bila tak hendak berhadapan langsung dengan 'lawan', Mega semestinya menjalin kontak dengan SBY—yang kata-katanya sangat bertuah mengarahkan haluan politik Fraksi Demokrat, pun mungkin bisa menjadi peluang manis. Bukan tak mungkin, karena SBY sesungguhnya adalah tokoh yang sangat demokratis dan terbuka terhadap kerjasama politik untuk kebaikan bangsa. Namun kita tahu apa yang kemudian terjadi. Megawati tetap diam di singgasananya. Sekian banyak saran, harapan dan keinginan dilontarkan kepadanya oleh para petinggi Koalisi Indonesia Hebat. Semua tak membuat Mega tergerak berangkat. Megawati seolah menjadi true believer yang salah menerjemahkan amanat Bung Karno yang beliau katakan dalam pidato pada peringatan Maulid Nabi Muhammad di tahun 1963. "Kita tidak akan mundur setapak, tidak akan surut sejari!" Megawati salah menempatkan diri, karena seolah berharap SBY-lah yang datang kepadanya. Akhirnya kita saksikan, untuk keempat kalinya--dengan kekalahan pada pemilihan pemimpin DPR itu, KIH terpinggirkan. Tak ada satu pun kursi pimpinan DPR disisakan buat mereka. Semua direbut KMP, hingga Puan Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Puan Maharani secara terbuka menunjukkan sikap kecewanya. "Kursi pemimpin DPR dirampas dari kami," kata Puan, di hadapan sekian banyak awak media massa, pekan lalu. Pakar komunikasi politik, Heri Budianto, saat itu pun sudah menegaskan kekecewaan. Karena dalam pandangan dia, KIH tidak selayaknya kalah begitu rupa. "Jika Bu Mega dan Pak SBY sudah dipertemukan jauh-jauh hari, PDI-P dan koalisi tidak akan mengalami kegagalan bertubi-tubi seperti ini," ujar Heri, saat itu. Benar, saat itu presiden terpilih Joko Widodo langsung melakukan manuver dengan bertemu dengan SBY untuk mengajak Demokrat berkoalisi. Persoalannya, bukan hanya SBY, Demokrat, partai-partai di DPR, KMP, bahkan publik pun tahu bahwa suara KIH masih tergantung apa suara Mega. Alhasil, gayung presiden terpilih Joko pun tak bersambut. Dini hari tadi kita kembali menyaksikan 'kemenangan' KMP atas KIH. Di satu sisi banyak yang menilai hal itu baik untuk perpolitikan negeri, dengan alasan yang terjadi akan membangun sistem check and balance dalam kehidupan politik ke depan. Pemerintah yang dikuasai KIH, diharapkan berdinamika dengan DPR dan MPR yang didominasi KMP, sehingga terjadi proses tesis-sintesis yang lebih dinamis. Dialektika inilah yang akhirnya diharapkan bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tetapi tentu saja, tak semua pihak bisa menerima fakta tersebut. Kenyataan yang terjadi di MPR dini hari tadi tak urung membuat banyak simpatisan PDI P meradang. "Baru babak awal membangun pertahanan, Megawati sudah kalah menempatkan satu pun kader terbaik dalam parlemen, baik DPR maupun MPR," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus Rabu, 8 Oktober 2014 pagi. Petrus mengaku, jauh-jauh hari sudah meminta Megawati 'turun gunung'. Itu karena siapa pun sadar, Megawati memegang peranan penting dalam Koalisi Indonesia Hebat. Sayang, semua luput dilakukan. "Megawati tidak pernah mendengar aspirasi publik sih," ujar Petrus. Apapun alasannya, KIH sudah kalah lagi. Politik rigid, atos, keras kepala Megawati tak tepat untuk kondisi perpolitikan saat ini. (fs)  | ||
| Bisakah MPR Lakukan Impeachment? Posted: 08 Oct 2014 05:15 AM PDT  Kemenangan paket Pimpinan MPR yang didorong Koalisi Merah Putih (KMP) menambah deretan kesuksesan koalisi ini di parlemen. Mulai saat koalisi ini digagas jelang Pilpres dengan mengesahkan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), Tatib DPR, UU Pilkada, paket pimpinan DPR dan yang terbaru paket Pimpinan MPR. Kemenangan demi kemenangan yang dipetik koalisi ini mau tidak mau dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi-JK yang resmi bakal dimulai pada 20 Oktober 2014 mendatang. Pada titik ekstrem, kemenangan KMP di parlemen tidak jarang dimaknai sebagai upaya penjegalan kepada pemerintahan Jokowi-JK, benarkah demikian? Pemikir Hukum Ketatanegaraan Universitas Indonesia (UI) AB Kusuma menilai anggapan tentang dominasi Koalisi Merah Putih di Parlemen bakal menyulitkan pemerintahan Jokowi merupakan hal yang tidak tepat. "Anggapan itu salah. Apalagi perbandingan pemilihan paket Pimpinan MPR hanya 17 suara, kalau mau impeach Presiden, butuh 75 persen," ujar AB Kusuma, di Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014. Kendati demikian, AB menuturkan sistem presidensial yang dianut di Indonesia melalui amandemen UUD 1945, sedikit banyak meniru sistem presidensialisme di Amerika. Namun tidak berlaku jika terjadi kebuntuan politik antara eksekutif dan legislatif. "Di Indonesia tidak ada sistem yang mengatur di saat terjadi gridlock (kemacetan) atau terjadinya divided government (pemerintahan yang terbelah)," urai AB Kusuma. Padahal, kata AB Kusuma, sistem presidensial yang diterapkan di Amerika berhasil dikarenakan memiliki mekanisme pemecahan kebuntuan dengan adanya veto presiden dan sistem " two third rule" (2/3). Menurut AB Kusuma, presidensial di Amerika tidak mengenal suara 50+1. "Namun Presiden itu pemimpin cabang kekuasaan. Dia punya hak veto dan kekuasannya itu baru bisa diveto kalau 2/3 (two third rule) dari anggota kongres (mengajukan keberatan). Jadi kekuasaan presiden jauh lebih besar dari 50+1," papar AB Kusuma. Terkait masa depan pemerintahan Jokowi dengan komposisi parlemen dikuasai KMP, AB Kusuma menyebutkan jika menerapkan sistem presidensial, maka DPR tidak bisa menjegal Jokowi hanya bermodalkan suara 50+1 lantaran baik presiden dan DPR sama-sama mendapat mandat yang sama dari rakyat. "Jadi, agar kekuasaan presiden juga besar, kita kembali pada sistem semi presidensialisme. Jika terjadi kebuntuan, kembalikan kepada rakyat dengan cara referendum seperti di Prancis," saran AB Kusuma. Dominasi KMP tak hanya di pusaran Pemimpin parlemen (baik DPR maupun MPR). KMP juga diyakini akan menyapu bersih pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). | ||
| BI : Jangan Hubungkan Rupiah Merosot dan Penetapan Ketua MPR! Posted: 08 Oct 2014 04:00 AM PDT  "Kamu ini cari-cari hubungannya nih," kata Mirza di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014. Siang ini, rupiah memang terdepresiasi ke angka Rp12.258 per US D. Menurut Mirza, kondisi nilai tukar rupiah yang kembali keok hari ini disebabkan karena sentimen negatif yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri. "Begini lho, saat ini memang ada trend penguatan dolar terhadap mata uang negara-negara lainnya. karena Amerika Serikat (AS) pertumbuhan ekonomi membaik kemudian suku bunga AS akan segera naik di tahun depan," jelas Mirza. Kondisi tersebut, membuat asset AS menjadi lebih menarik. Menurutnya, pelemahan nilai tukar pun tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara emerging market (negara berkembang) seperti Thailand, Filipina, dan Singapura pun juga mengalami pelemahan nilai tukar. "Tapi kita lihat mata uang negara Thailand, Filipina, Singapura pun melemah juga terhadap mata uang euro, dolar menguat. Itu adalah trend dunianya. Itu faktor ekstrenal yang kita tidak bisa hindari," kata Mirza. Lebih lanjut Mirza mengatakan, untuk di dalam negeri, sentimen negatif lebih diakibatkan oleh defisit neraca perdagangan pada Agustus 2014 yang mencapai USD318,1 juta. "Kalau dalam negeri kita ini masih mengalami defisit ekspor dan impor ada surplus kalau kita jumlahkan non migas ada surplus, tapi enggak banyak surplusnya," tegasnya. Sebab itu, pihaknya akan melakukan sejumlah upaya agar neraca perdagangan Indonesia dapat kembali surplus, salah satunya melalui dorongan untuk meningkatkan ekspor manufaktur. "Indonesia membutuhkan ekpor yang meningkat terutama manufaktur karena ekspor komoditi batu bara dan kelapa sawit harganya turun jadinya kita mendukung bagaimana memperkuat ekspor manufaktur. Jadi itu faktor luar negeri itu adanya faktor penguatan suku bunga AS kalau dalam negeri defisit dari ekspor impor kita," pungkas Mirza. (fs) | ||
| Rupiah Melorot, Jokowi Merosot Posted: 08 Oct 2014 03:51 AM PDT  Diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan siang ini makin melorot. Posisi rupiah berdasarkan data Bloomberg siang ini berada pada level Rp12.258 per USD. "Memang saya sampaikan sinyal yang ditangkap pasar itu sebagai respon negatif," kata Jokowi di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu, 8 Oktober 2014. Lebih lanjut Jokowi mengatakan, saat ini situasi politik di Indonesia terus dipantau oleh pasar. Sebab itu, sebaiknya pemerintah ataupun DPR tidak membuat keputusan yang mengakibatkan pasar kecewa. "Oleh sebab itu saya pesan kepada politisi-politisi, elit-elit politik, berpesan agar setiap tingkah laku kita, setiap kebijakan dan produk-produk birokrasi kita dilihat pasar, rakyat," tambah Jokowi. Melihat kondisi rupiah yang terus melemah seperti ini Jokowi pun meminta agar sedianya hal ini dapat dicegah dengan mendengarkan keinginan rakyat. "Kalau direspon negatif itu harus didengar. Mendengar keinganan rakyat dan pasar,"kata Jokowi. Pernyataan Jokowi dibantah Shinta Murti, seorang kepala Cabang Bank Swasta di Jakarta. Menurut Shinta, depresiasi (penurunan nilai rupiah terhadap mata uang asing) saat ini justru imbas dari kondisi eksternal dan efek tingginya permintaan valas dari pihak korporat. "Banyak permintaan valas dari korporat untuk pembayaran utang luar negeri," ujar Shinta. Shinta juga menambahkan, issue pemulihan ekonomi Amerika lah yang saat ini justru membuat pasar terkesan lesu. "Pemulihan ekonomi AS dan rencana Federal Reserve mempercepat pemberlakuan kenaikan suku bunga, jadi perhatian pasar global, bukan di Indonesia saja,"tambah Shinta. Shinta menjelaskan, pasar AS sebagai acuan global memang memberi mempengaruhi gejolak ekonomi yang terjadi di kawasan Asia dan negara-negara berkembang lainnya. "Beberapa waktu belakangan, pasar AS limbung dan menurun tajam. Efeknya langsung terasa ke bursa Asia," imbuh Shinta. Shinta tak menampik bahwa perkembangan situasi poiltik Indonesia memang berdampak pada pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di pasar spot dan indeks harga saham gabungan di pasar modal. Namun, pengaruh isu politik domestik ini hanya bersifat jangka pendek. "Kondisi politik dalam negeri memang bisa membuat pasar drop dan rupiah melorot. Tapi itu sifatnya short term saja," tambah Shinta. Shinta menambahkan, respon pasar yang berupa sentimen negatif justru tak tepat bila dinyatakan sebagai buntut kekecewaan akibat pemilihan Ketua MPR. "Saya justru menilai, respon itu muncul sebagai bentuk merosotnya kepercayaan investor pada kemampuan kubu Jokowi memenangkan momentum di parlemen. Singkatnya, rupiah melorot karena Jokowi merosot," tandas Shinta. Hal senada dijelaskan oleh Agustina, corporate secretary sebuah bank asing di Jakarta. Agustina menjelaskan, pasar AS sebagai acuan global memang berpengaruh pada kondisi ekonomi pasar emerging markets. "Penurunan pasar AS langsung terasa seperti tsunami di pasar emerging markets. Antara lain di Asia Pasifik, Brasil, Turki, India", tegas perempuan yang biasa dipanggil Tina ini. Menurut Tina, perkembangan pasar AS sebagai faktor eksternal lebih besar pengaruhnya terhadap tekanan ekonomi yang terjadi saat ini di Asia dan negara-negara berkembang. "Pengaruh internal pasti ada lah. Tapi saat ini depresiasi terjadi karena faktor eksternalnya lebih besar. Kalau internal sih biasanya cuma sebentar," tegas Tina. Tina menambahkan, pendapat ekonom Bank Dunia Ndiame Diop mengenai gonjang ganjing dunia politik dan imbasnya ke pasar internasional, sebagai sesuatu yang meski berlebihan, tetp perlu dicermati. "Agak lebay (berlebihan) kalau dikatakan investor jadi takut. Coba tanya mereka (investor), takut kenapa? Takut karena pemerintahan baru Jokowi tak bisa mereka boncengi karena dikawal ketat oleh oposisi, atau takut karena rakyat tak bisa dibodohi investor, atau takut karena parlemen bikin ulah?", tanya Tina serius. Tina mengingatkan Jokowi untuk tidak mudah menyalahkan politisi. "Jokowi kan juga politisi, semua ucapannya diamati pasar. Jangan karena kubunya kalah di parlemen, lalu nuding oposisi sebagai biang kerok melorotnya rupiah. Itu bodoh banget. Bisa jadi, merosotnya popularitas Jokowi dan kubunya bukti bahwa rakyat tidak ingin dipimpin Jokowi," tandas Tina. Jadi, tudingan Jokowi bahwa melorotnya rupiah hari ini adalah efek dominasi KMP di parlemen memang asal bunyi alias asbun dan ngawur. (fs) | ||
| BI Bantah Rupiah Lemah Terimbas Penetapan Ketua MPR Posted: 08 Oct 2014 03:22 AM PDT  "Kamu ini cari-cari hubungannya nih," kata Mirza di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/10/2014). Demikian dilansir sindonews. Sebab menurutnya, kondisi nilai tukar rupiah yang kembali keok hari ini disebabkan karena sentimen negatif yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri. "Begini lho, saat ini memang ada trend penguatan dolar terhadap mata uang negara-negara lainnya. karena Amerika Serikat (AS) pertumbuhan ekonomi membaik kemudian suku bunga AS akan segera naik di tahun depan," jelas dia. Kondisi tersebut, lanjut Mirza, membuat asset AS menjadi lebih menarik. Menurutnya, pelemahan nilai tukar pun tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di negara-negara seperti Thailand, Filipina, dan Singapura pun juga mengalami pelemahan nilai tukar. "Tapi kita lihat mata uang negara Thailand, Filipina, Singapura pun melemah juga terhadap mata uang euro, dolar menguat. Itu adalah trend dunianya itu, faktor ekstrenal yang kita tidak bisa hindari," kata Mirza. Lebih lanjut dia mengatakan, untuk di dalam negeri, sentiment negatif lebih diakibatkan oleh defisit neraca perdagangan pada Agustus 2014 yang mencapai USD318,1 juta. "Kalau dalam negeri kita ini masih mengalami defisit ekspor dan impor ada surplus kalau kita jumlahkan non migas ada surplus, tapi enggak banyak surplusnya," tegasnya. Sebab itu, pihaknya akan melakukan sejumlah upaya agar neraca perdagangan Indonesia dapat kembali surplus, salah satunya melalui dorongan untuk meningkatkan ekspor manufaktur. "Indonesia membutuhkan ekpor yang meningkat terutama manufaktur karena ekspor komoditi batu bara dan kelapa sawit harganya turun jadinya kita mendukung bagaimana memperkuat ekspor manufaktur. jadi itu faktor luar negeri itu adanya faktor penguatan suku bunga AS kalau dalam negeri defisit dari ekspor impor kita," pungkasnya. Baca: - Jokowi Tuding Rupiah Merosot Terimbas Penetapan Pimpinan MPR - Rupiah Melemah, Jokowi Salahkan DPR | ||
| Rupiah Melemah, Jokowi Salahkan DPR Posted: 08 Oct 2014 02:36 AM PDT  Bukan Jokowi kalau tidak pandai mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain atas ketidakmampuan dan ketidakbecusan dirinya. Saat masih jadi Gubernur DKI, kondisi Jakarta yang masih macet dan banjir tidak membuat Jokowi instropeksi kepemimpinan dirinya tapi malah menyalahkan Bogor, Depok, Pemerintah Pusat, hujan, dll. Kini, saat Jokowi sudah jadi Presiden terpilih, berbagai kondisi buruk nasional maka ada saja yang jadi kambing hitam. Terbaru, saat rupiah makin terperosok, Jokowi pun menyalahkan DPR. Padahal saat Pilpres dulu, media-media Pro Jokowi gencar dengan berita bombastis "Jokowi Menang, Rupiah Menguat", dll. Berikut berita dari Tempo: Rupiah Melemah, Jokowi Kritik DPR *sumber foto: solopos | ||
| Menurut MetroTV KMP Diramalkan Pecah Tahun Depan Posted: 08 Oct 2014 02:18 AM PDT  Kekalahan bertubi-tubi yang diderita kubu Jokowi membuat media penyokongnya kebakaran jenggot. Metro TV sebagai garda terdepan kubu Jokowi terus melakukan berbagai upaya untuk menghibur diri atas kekalahan demi kekalahan yang dideritanya. Terbaru, pasca kalahnya kubu Jokowi pada pemilihan Pimpinan MPR, media Metro TV online menurunkan berita ramalan bahwa Koalisi Merah Putih (KMP) akan pecah tahun depan. Berikit 'ramalan' Metro TV: KMP Diramalkan Pecah Tahun Depan | ||
| Posted: 08 Oct 2014 01:45 AM PDT  Sepenggal kicau bijak ini muncul dari seorang aktivis muda asal Palembang, RM Zulkipli. Kiranya Zul tak berlebihan. Kemarahan PDI P yang muncul ke publik, memang sarat dengan makian dan kebencian. Belum hilang dari ingatan saat kubu PDI P kalah dari KMP dalam paripurna UU Pilkada, serta merta muncul tudingan menyalahkan Presiden SBY. Berbagai tagar dan cacimaki tertuju kepada SBY. Apa balasan dari SBY? SBY mengeluarkan Perppu yang pada hakikatnya mendukung pelaksanaan pemilu langsung. Tak hanya itu, meski sudah dicacimaki oleh kubu PDI P dan pengikut-pengikutnya, SBY melalui Hatta Rajasa memastikan bahwa KMP mendukung Perppu SBY tersebut. Semestinya PDI P malu. Namun alih-alih malu, PDI P malah bersiap mengerahkan rakyat untuk melawan kebijakan parlemen yang merugikan PDI P. Sungguh tak tahu malu! Dalam paripurna pemilihan pemimpin DPR, 3 orang aleg PDI P yang baru dilantik di hari yang sama, 1 Oktober 2014, sudah membuat ulah. Mereka berteriak di ruang sidang dan membuat gaduh. Mereka merangsek naik ke kursi pemimpin sidang, meminta agar pemimpin sidang mendengarkan pendapat mereka, dengan alasan microphone mereka mati. Usai kalah lagi dari KMP di pemilihan pemimpin DPR, Megawati Soekarnoputri mengatakan tak akan menyalahkan bila suatu saat terjadi "people power", demo rakyat. Semestinya, sebagai seorang negarawan, Mega mampu mengendalikan luapan emosi dari kader dan simpatisan PDI P. Sikap-sikap PDI P ini dicatat oleh seorang pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang. "PDI P pasti akan kalah lagi jika terus ngotot dan tak mengedepankan etika berpolitik yang baik," ujar Ahmad Atang. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, drama politik di parlemen akan terus memanas dan berlanjut pada hari-hari ke depan. Karena pertarungan lanjutan masih menghadang, maka dibutuhkan sikap negarawan para politisi. "PDI Perjuangan tidak harus ngotot yang justru berakibat blunder bagi sikap politiknya. PDI Perjuangan harus lebih tenang," demikian ujar Atang. Atang menambahkan, sejarah mencatat, selama 10 tahun Demokrat berkuasa, PDI Perjuangan menjadi kerikil yang tidak sejalan dengan pemerintah, maka tak heran bila kini Demokrat merasa tak nyaman dengan kepemimpinan PDI P" katanya. "PDI Perjuangan harus waspada penuh agar tidak terjebak dalam kegagalan politik yang terus berlanjut, yang pada akhirnya akan mempermalukan PDI P sendiri," kata Ahmad Atang. Politisi Indra J. Piliang juga menegaskan, sebaiknya PDI P tak usah banyak mengancam dengan demo-demo. Indra mengingatkan, partai lain pun punya massa yang cukup besar. Maka sebaiknya PDI P betul-betul harus berhati-hati melangkah.  "Jangan kelamaan dong nyelesaiin masalah dengan demo. Sedikit-dikit, demo. Demo kok sedikit-sedikit. Kaya yang lain gak punya massa aja. Mikir!", demikian kicau Indra J. Piliang. (fs) | ||
| Posted: 08 Oct 2014 01:00 AM PDT  Fadel pun menegaskan, KMP berterimakasih kepada DPD yang telah mendukung paket yang diajukan KMP. Fadel menyatakan, kekompakan DPD dan KMP menjadi faktor penentu kemenangan KMP. "Suara DPD sangat penting, dengan jumlah 132 suara itu sangat berpengaruh," ujar Fadel saat ditemui di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, ba'da Shubuh Rabu, 8 Oktober 2014. Fadel yakin hampir setengah suara dari DPD diberikan kepada Paket B yang merupakan pilihan dari KMP. Faktor lain yang mempengaruhi, menurut Fadel adalah pecahnya suara dari Fraksi PPP. "60 suara DPD masuk ke KMP. Sementara suara PPP juga pecah ada juga yang masuk KMP," jelas mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu. Perolehan suara pemimpin MPR selengkapnya : Paket A : Oesman Sapta Odang = 330 suara Paket B : Zulkifli Hasan = 347 suara Abstain : 1 suara Total = 678 suara. (fs) | ||
| PDI-P ANCAM KERAHKAN SATU JUTA MASSA Posted: 07 Oct 2014 11:39 PM PDT  Bahkan Gubernur Kalbar, Cornelis yang merupakan kader PDIP kepada pers mengeaskan tengah menyiapkan gerakan separatis melalui desakan referendum untuk melepas daerah yang ia pimpin keluar dari wilayah NKRI. Sebuah ancaman yang serius dan menunjukan bahwa para elite PDIP kian kehilangan nasionalisme. Sebelumnya, Kompas secara terang-terangan menyalurkan isu gerakan setuja massa untuk menciptakan keresahan. Kompas menulis: "Jika Mau, PDI-P Klaim Bisa Kerahkan 1 Juta Orang untuk Hadang Koalisi Merah Putih". Isinya menghasut dan berupaya mengadu-domba rakyat. Rencana gerakan massa rakyat sebenarnya sudah lama digulirkan oleh jaringan Kompas dan CSIS. Yakni sebulan sebelum Pilpres, dedengkot CSIS, Franz Magnis Suseno yang merupakan mentor jaringan Kompas mengancam: "Bila Jokowi tidak terpilih sebagai presiden maka Indonesia akan rusuh". Ironinya, mengapa Kompas, PDIP, CSIS dan konglomerat aseng begitu brutal membela Jokowi untuk dilantik sebagai presiden...? Dan celakanya, bila Jokowi tidak dilantik atau diturunkan di tengah jalan lantaran terlibat kasus-kasus korupsi, maka mereka berencana membubarkan NKRI. (Faizal Assegaf) | ||
| Tega Bohongi Warga, Usulan Ahok Ditolak Kemendagri Posted: 07 Oct 2014 11:30 PM PDT  "Enggak pernah terdaftar di kita. Justru mereka pernah terdaftar di Kemendagri, dan berakhir di 2013 surat izinnya," ujar Ahok, Selasa, 7 Oktober 2014. Pernyataan tersebut ditampik oleh Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) Dodi Riyaatmadji. Menurut Dodi, FPI masih menjadi ormas yang terdaftar sah. "Barusan konferensi pers FPI. Mereka (punya) izin di Kemendagri sampai 2019. Mereka enggak perlu punya izin di Kesbangpol DKI," kata Dodi, Selasa, 7 Oktober 2014. Pernyataan sepihak Ahok yang mengatakan bahwa karena izinnya habis dan melanggar Undang-Undang, maka FPI harus dibubarkan, ditanggapi datar oleh Kemendagri. Dodi menyatakan, semestinya Ahok tahu bahwa Kemendagri harus menunggu ada laporan untuk bisa mengevaluasi izin dan memberikan sanksi bagi FPI. Oleh karenanya Ahok tak semestinya mengeluarkan pernyataan yang terkesan membohongi dan memprovokasi warga untuk membenci FPI. Menurut Dodi, hingga saat ini, belum ada laporan yang menjadi dasar bagi Kementerian untuk melakukan evaluasi. "Kalau dapat laporan atau rekomendasi ya kita evaluasi. Dari Polda belum ada rekomendasi untuk bubarin FPI. Baru laporan tentang kericuhan kemarin," ungkapnya. Dodi pun menampik usaha untuk bubarkan FPI, seperti yang disampaikan Wakil gubernur DKI Jakarta Ahok. Menurut Dodi, pembubaran sebuah ormas tak mudah dilakukan. Pasalnya, sesuai UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, ada beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk bisa membubarkan suatu ormas. "Untuk bubarin enggak bisa langsung, ada langkah-langkahnya yakni harus lewat teguran 3 kali ke MA. Mereka harus punya 3 teguran baru bisa dibawa ke MA untuk bisa dibubarin. Sekarang FPI sudah ada 2 teguran. Pertama dulu pas di Kemendagri dan kasus di Monas. Itu sudah lama banget," tutupnya. Front Pembela Islam (FPI) sendiri mengakui organisasi tersebut masih mempunyai izin di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri. (fs) | ||
| Ahok : Izin FPI Sudah Habis, Harus Dibubarkan! Posted: 07 Oct 2014 10:45 PM PDT  Namun kata Ahok, FPI pernah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2008, tetapi izin tersebut telah habis. "Enggak pernah terdaftar di kita. Justru mereka pernah terdaftar di Kemendagri, dan berakhir di 2013 surat izinnya," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014. Meski enggan mengatakan sumber info yang menyebutkan bahwa FPI sudah tak terdaftar lagi di Kemendagri, Ahok mengatakan bahwa sumber yang dimilikinya valid. "Di situ (permendagri) disebutkan, kalau tidak sesuai undang-undang harus dibubarkan," imbuh Ahok. Ketika ditanya mekanisme pembubaran ormas, Ahok menjawab bahwa itu bukan kuasanya. "Gak tau. Itu bukan urusan saya..", tutup Ahok. Perseteruan Ahok dengan FPI sudah berkali-kali terjadi. Sikap Ahok yang terkesan anti Islam dituding jadi penyebab kemarahan ormas Islam yang kerap membantu pemprov DKI Jakarta saat terjadi bencana itu. (fs) | ||
| Posted: 07 Oct 2014 10:00 PM PDT  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan, meyakini suara PPP tidak terpecah pada kubu KMP. PPP tetap solid dalam memberikan dukungan terhadap calon yang diusung partainya. "Saya yakin PPP solid," ujar Trimedya di Gedung DPR, Jakarta, 8 Oktober 2014. Mantan Anggota komisi III DPR RI ini justru menuding kelompok DPD yang tidak kompak dalam memberikan suaranya, menyebabkan kekalahan KIH. Anggota DPD yang berasal dari partai politik lebih mendukung calon dari partai asalnya, sehingga suara DPD terpecah. "Kita melihat DPD kurang solid. Kita harus menerima, ada banyak DPD yang berasal dari parpol," ungkap Trimedya. Seperti diberitakn sebelumnya Zulkifli Hasan akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR untuk masa bakti tahun 2014-2019. Anggota Fraksi PAN ini berhasil meraup suara sebesar 347 dari total 678 anggota DPR dan DPD yang hadir dan memilihnya. Sedangkan Paket A : Oesman Sapta Odang yang diusung KIH + PPP meraih 330 suara dan suara abstain satu. Inilah Paket Pemimpin MPR yang diusung oleh KMP periode 2014-2019 : -Ketua MPR dari Fraksi PAN, Zulkifli Hasan -Wakil Ketua dari Fraksi Golkar, Mahyudin -Wakil Ketua dari Fraksi Demokrat, EE Mangindaan -Wakil Ketua dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid -Wakil Ketua dari perwakilan DPD, Osman Sapta Odang. (fs) | ||
| Alhamdulillah, MPR Terselamatkan! Posted: 07 Oct 2014 09:44 PM PDT  Berdasarkan hasil voting, paket Koalisi Merah Putih mendapatkan 347 suara. Sedangkan, paket yang diusung Koalisi Indonesia Hebat memperoleh 330 suara dengan satu suara dinyatakan abstain. Dengan kekalahan tipis KIH itu maka harapan Oesman Sapta alias OSO jadi orang nomor satu lembaga tinggi negara tersebut praktis kandas. Staf Khusus Presiden, Andi Arief mengatakan, hampir saja biduk Indonesia tergelincir. Menurut dia, pimpinan KIH telah melakukan langkah pragmatisme politik dengan mengusung OSO sebagai ketua MPR. "Manuver berisiko tinggi yang dilakukan Megawati, Surya Paloh, Wiranto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan mempercayakan ketua MPR pada figur 'sangat kontroversial' bukan hanya pragmatism, tetapi contoh kecil bagaimana negeri ini akan diperlakukan lima tahun ke depan," kritik Andi Arief seperti dikutip RMOL. Andi Arief pun mengingatkan, sangat berbahaya jika semua orang akan dianggap menjadi baik jika masuk Koalisi Indonesia Hebat. (pm) | ||
| Mahasiswa Trisakti: Tak Sepatah Katapun Jokowi Singgung Palestina, Sampai Saat Ini Posted: 07 Oct 2014 09:31 PM PDT  Tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina menjadi ulasan pokok dalam seminar bertema "Buka Mata Satukan Hati untuk Palestina" yang diadakan Universitas Trisakti pada hari ini (Rabu, 8/10). Hadir sebagai pembicara adalah DR. Aji Wibowo selaku Ketua Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Universitas Trisakti, Sylviani Abdul Hamid, SH.I, MH Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan DR. Syaiful Bahri, MA (Ketua Asia Pasific Community For Palestine/ASPAC for Palestine). Edward Febrianto selaku ketua panitia acara menyatakan, apabila presiden terpilih dilantik nanti, Joko Widodo lupa akan janjinya ketika kampanye Pilpres 2014 kemarin untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina maka ia dan kawan-kawan mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengingatkan janji yang sudah disampaikan. "Karena kami lihat sampai dengan saat ini tidak ada sepatah katapun yang disampaikan oleh Presiden terpilih tentang kondisi Palestina yang lebih dari 50 hari diserang oleh Israel," jelas Edward seperti dilansir RMOL. Lanjut Edward, diharapkan dari ketiga narasumber yang hadir dapat memberikan pencerahan kepada par para mahasiswa dan sebagai langka awal Trisakti dalam mendorong kemerdekaan Palestina. Sylviani dalam kesempatan tersebut menyampaikan terkait perkembangan dari konferensi Internasional yang baru saja diikutinya di Tunisia mengenai Monitoring of the Palestinian Political and Legal Issue, in Light of Israel's Aggression on Gaza. Di antaranya adalah para peserta yang hadir dalam Konfrensi setuju mendorong Palestina meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk membawa Israel ke International Criminal Court (ICC). Di samping itu meminta pertanggungjawaban dari Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina berupa pembangunan kembali fasilitas umum, rumah, Jalan dan Rumah Sakit yang hancur akibat serangan Israel. (pm) | ||
| Takut Disapu Bersih KMP, KIH Bidik 'Alat' Ini Posted: 07 Oct 2014 08:51 PM PDT  Meskipun gagal, berikutnya koalisi tersebut mengincar kursi pemimpin di alat kelengkapan dewan seperti komisi. "Kita tetap berjuang supaya alat kelengkapan tidak disapu bersih, kalau disapu bersih itu kemunduran dan pimpinan komisi tidak direbut semua," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Trimedia Panjaitan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (8/10/2014). seperti dilansir Sindo. Trimedia berharap Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak kembali ke koalisi merah putih (KMP) yang menjadi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014 kemarin. Menurutnya, kehadiran Fraksi PPP akan membantu koalisinya dalam meraih kursi pemimpin alat kelengkapan dewan. "Pimpinan alat kelengkapan dan komisi tidak boleh mereka (KMP) menguasai semua," tandasnya. (pm) | ||
| Zulkifli Hasan: Saya Merasa Nyaman Ada Hidayat Nur Wahid yang Seorang Ulama Posted: 07 Oct 2014 08:15 PM PDT  Dia mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diraih dalam proses voting pemilihan pimpinan MPR. Zulkifli mengatakan bahwa amanat yang diembannya merupakan tugas berat. Karenanya, dia merasa memerlukan dukungan dari seluruh fraksi dan juga kelompok DPD. "Kita merasa bangga, karena forum ini melalui proses berdemokrasi dengan menyatukan segala perbedaan. Di majelis ini, kita telah menyemai nilai demokrasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat," katanya di Ruang Rapat Paripurna 1, komplek parlemen, Jakarta, Rabu (8/10). Zulikifli berharap agar Koalisi Merah Putih yang mengusungnya dalam proses pemilihan pimpinan MPR tidak terus terlibat persaingan dengan Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin PDI Perjuangan. Karenanya, secara khusus ketua DPP Partai Amanat Nasional itu mengucapan terima kasih kepada Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang merupakan salah satu tokoh penting di Koalisi Indonesia Hebat. "Kita bersama, tidak ada paket A atau paket B, yang ada paket NKRI, Merah Putih Indonesia Hebat. Dukungan DPD, seluruh fraksi, dan Mbak Puan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya," jelas Zulkifli seperti dilansir RMOL. Selain itu, dia mengaku merasa nyaman dengan para wakil yang akan mendampingi selama periode 2014-2019. Yakni Mahyudin dari Partai Golkar, EE. Mangindaan dari Partai Demokrat, Hidayat Nurwahid dari Partai Keadilan Sejahtera, dan Oesman Sapta Odang dari Dewan Perwakilan Daerah. "Kami mendapat amanat yang tidak ringan, amat berat. Saya merasa nyaman karena sebelah saya ada pak Mangindaan senior kita saptamargais. Ada pak Oesman wakil daerah. Ada Mahyudin tokoh muda kita. Dan, ada pak Hidayat yang sudah sangat berpengalaman dan beliau juga seorang ulama," demikian Zulkifli. (pm) | ||
| Agar KIH Tak Bobol Lagi Hadapi Para Senopati KMP Posted: 07 Oct 2014 07:42 PM PDT  Demikian saran aktivis 1998 yang juga Koordinator Petisi 28, Haris Rusly, beberapa saat lalu (Rabu, 8/10). Kebobolan lima kosong yang dimaksud Haris adalah kekalahan Koalisi Indonesia Hebat dalam hal Tatib Sidang, UU MD3, RUU Pilkada, pemilihan pimpinan DPR dan pemilihan pimpinan MPR. "Bila masih belajar meneror pimpinan sidang dan latihan bercakap sambil buka kamus tentang politik persidangan, harusnya tahu diri saja untuk tak memaksakan diri jadi Ketua Fraksi, bisa-bisa kebobolan sekarung gol lagi berhadapan dengan para senopati di KMP," ungkap Haris seperti dilansir RMOL. Haris sendiri menilai ketua fraksi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat tidak ada yang mempunya kecakapan untuk memenangkan agenda politik dalam politik persidangan. (pm) | ||
| KMP dan DEMOKRASI INDONESIA YANG LEBIH MANTAP Posted: 07 Oct 2014 07:23 PM PDT  Komentar-komentar para pakar di Depan ini masih menonjolkan aspek dikotomi seperti cerita wayang antara pandawa dengan kurawa, artinya hidup kenegaraan itu digambarkan sebagai warna hitam dan putih. Dalam kehidupan yang sebenarnya dari negara tidaklah berjalan seperti dunia wayang. Dalam kehidupan negara modern yang sesungguhnya terjadi proses pembelajaran kehidupan bangsa. Dalam contoh-contoh perkembangan tata negara di dunia justru Indonesia mirip dengan perkembangan demokrasi di AS. Kenapa? Karena pengalaman merdekanya yaitu perang melawan penjajah. Indonesia melawan belanda, bangsa Amerika melawan Inggris. Ketika penjajah Belanda berkuasa, infra struktur pemerintahan adat di Indonesia dibabat habis sehingga bangsa Indonesia kehilangan golongan menengah dan tinggal golongan bawah atau rakyat jelata. Bangsa Amerika juga imigran dari rakyat jelata di Eropa yang tertindas oleh rezim otoriternya. Jadi pada saat merdeka bangsa Indonesia dan bangsa Amerika tidap punya golongan menengah karena adanya hanya rakyat jelata yang berkuasa. Bangsa Amerika perlu waktu 200 tahun untuk menjadi negara demokrasi besar. Bangsa Indonesia juga perlu waktu panjang untuk jadi negara demokrasi besar. Tahun 2014 adalah tonggak baru dalam sejarah demokrasi Indonesia menuju demokrasi mirip Amerika. Presiden Obama dari partai Demokrat tapi perlemen dikuasai partai Republik. "President can do no wrong" tidak terjadi di Amerika karena pengawasan oleh parlemen terhadap presiden sangat kuat untuk mewujudkan kepentingan rakyat Amerika. Di Indonesia presiden JKW dari koalisi Indonesia hebat, sementara parlemen (DPR/MPR) dikuasai Koalsi Merah Putih. Ini kemajuan demokrasi Indonesia yang hebat karena selama 69 tahun Indonesia merdeka baru kali ini motto "President can do no wrong" hilang dari muka bumi Indonesia akibat Koalisi Merah Putih akan menjalankan fungsi "Check and Balance" terhadap pemerintahan Indonesia tahun 2014-2019 karena Ketua MPR dan Ketua DPR ditangan Koalisi Merah Putih. Bravo KMP! meskipun KMP dipimpin Prabowo Subianto tapi Gerindra tidak mau jadi Ketua MPR bahkan Partai Gerindra ikhlas tidak juga duduk jadi Wakil Ketua MPR karena digantikan oleh PAN dan PKS. Jaman Orde Baru pemerintahan otoriter dengan sarana militer. Jaman refornasi pemerintahan otoriter juga dengan sarana HUKUM (Rekayasa hukum). Jaman pembaharuan sekarang otoriterisme atau "presiden can do no wrong" digantikan dengan "Check and Balance" yang sebenar-benarnya oleh DPR/MPR kepada presiden demi kepentingan rakyat indonesia. (Wawat Kurniawan) | ||
| (video) Duel Visi-Misi Oesman Sapta Odang dan Zulkifli Hasan Calon Ketua MPR Posted: 07 Oct 2014 06:10 PM PDT  Pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019 yang berlangsung panjang dan melelahkan akhirnya berakhir sudah dengan kemenangan Koalisi Merah Putih (Baca: Koalisi Merah Putih Menangkan Pemilihan Pimpinan MPR) KMP mengajukan paket Pimpinan MPR: - Zulkifli Hasan (PAN - Ketua MPR) - Mahyudin (Golkar - Wakil Ketua) - EE Mangindaan (Demokrat - Wakil Ketua) - Hidayat Nur Wahid (PKS - Wakil Ketua) - Oesman Sapta Odang (DPD - Wakil Ketua) Sedang kubu Koalisi Jokowi mengajukan paket Pimpinan MPR: - Oesman Sapta Odang (DPD - Ketua MPR) - Ahmad Basarah (PDIP - Wakil Ketua) - Imam Nachrowi (PKB - Wakil Ketua) - Hasrul Azwar (PPP - Wakil Ketua) - Rico Patrice Capella (NasDem - Wakil Ketua) Sebelum berlangsung voting untuk memilih paket Pimpinan MPR, atas usulan dari KMP dilakukan penyampaian VISI MISI Calon Ketua MPR, yaitu Oesman Sapta Odang dari kubu Jokowi dan Zulkifli Hasan dari KMP. Banyak yang berpendapat Penyampaian VISI MISI Calon Ketua MPR ini mempengaruhi perolehan suara masing-masing. Berikut video Penyampaian VISI MISI CALON KETUA MPR 2014-2019: (LINK: http://www.youtube.com/watch?v=dtq4SAAHFAw) | ||
| Saatnya PDIP dan Jokowi Legowo Posted: 07 Oct 2014 07:24 PM PDT  Para pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selama ini rajin meledek Koalisi Merah Putih (KMP) untuk LEGOWO. Bukan bermaksud balas dendam. Tapi sekadar "memberi pelajaran" saja kepada kubu KIH, agar mereka MIKIR. Mari saksikan skor perolehan angka berikut: KIH vs KMP Pilpres = 1 - 0 Pengesahan UU MD3: 0 - 1 Pengesahan tata tertib DPR: 0 - 1 Pengesahan UU Pilkada: 0 - 1 Pemilihan pimpinan DPR: 0 - 1 Pemilihan paket pimpinan MPR: 0 - 1 Skor 5-1 untuk KMP. Wahai KIH, saatnya Anda LEGOWO. Jangan cuma asyik meledek dan menyuruh orang lain untuk legowo. Tapi Anda sendiri justru selalu menunjukkan sikap tak terpuji dan mental premanisme setiap kali mengalami kekalahan. (JONRU) | ||
| KMP Bakal Makzulkan Jokowi-JK? Ini Kata Ketua MPR Terpilih Posted: 07 Oct 2014 05:42 PM PDT Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan yang baru terpilih menegaskan bahwa orang yang berpikir ada pihak yang akan memakzulkan Jokowi-JK melalui MPR adalah orang aneh. "Itu pemikiran-pemikiran aneh saja saya kira. Kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Apalagi lembaga MPR itu lembaga perekat yang menyatukan perbedaan-perbedaan," kata Zulkifli di Jakarta, Rabu (8/10). Dia pun memastikan agenda terdekat MPR adalah pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI yang baru. Dan dia menegaskan bahwa hal itu harus disukseskan sebagai tonggak keberhasilan proses demokrasi. "Yang paling penting lagi, kita menyukseskan agar pembangunan sukses, pemerintahan sukses. Tentu pada akhirnya rakyat kita akan menjadi sejahtera. Itulah tujuan kita berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada niatan yang tadi itu (memakzulkan)," bebernya. Demikian dilansir beritasatu. Sebelumnya dihembuskan berita-berita yang tendensius kalau Koalisi Merah Putih (KMP) punya agenda memakzulkan Jokowi-JK. Salah satunya berita di Kompas (baca: Ini Skenario Koalisi Merah Putih Makzulkan Jokowi dan Jadikan Prabowo Presiden) | ||
| Parlemen Kuat, Pemerintah Efektif Posted: 07 Oct 2014 05:00 PM PDT  JAKARTA - Keberadaan Koalisi Merah Putih di parlemen dinilai bisa memacu kinerja pemerintah menjadi lebih baik. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Rodli Kaelani menilai, hadirnya kekuatan politik di parlemen bisa menjadi penyeimbang pemerintahan yang efektif. Menurut dia, ke depan fungsi DPR bukan saja mengedepankan sisi kritis terhadap kebijakan pemerintahan, tetapi membuka jalan bagi pemerintahan untuk menyiapkan perangkat pembangunannya. "DPR harus serius menggodok legislasi yang prioritas dan substansi. Tidak hanya kritis. Begitu pula pemerintah yang baru nanti harus juga menunjukan program-program yang lebih progresif dan mendasar," tutur Rodli di Jakarta, (7/10/2014). Demikian dilansir sindonews. Meski bergabung dalam Koalisi Merah Putih, kata dia, PAN akan mendukung kebijakan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang pro perubahan. Menurut dia, setiap pemerintahan memiliki cara masing-masing dalam mengelola pemerintahannya. "PAN di luar pemerintahan pun harus menunjukkan kelasnya dan mengawal isu-isu strategis yang diusung oleh Pak Hatta Rajasa sejak menjadi Menko Perekonomian," pungkasnya. (Rakhmat/sindonews) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar