PKS PIYUNGAN |
- Pro - Kontra Cara Jokowi Rekrut Menteri
- [Menggantikan Iswan Elmi] Johan Budi Rangkap Jabatan di KPK
- DPW PPP DIY: Konflik PPP Sangat Memalukan!
- Jokowi Tinggalkan Relawannya?
- Mendagri Malaysia: “Kami Larang Ulil Agar Muslim Malaysia Tidak Sesat”
- [Jelang Pelantikan Jokowi-JK] Fahri Hamzah Sindir Mega
- Empat Penggugat UU Pilkada Cabut Gugatan
- Apakah Perppu Pilkada Bisa Menguat atau Melemah?
- Jokowi Bisa Dimakzulkan Oleh 8 Hal Ini
- Fahri Hamzah: Pertemuan Jokowi-Bos Facebook Jangan Dibanggakan
- Mark Zuckerberg, Jokowi dan Prabowo
- Ceu Popong meuni hebring euy!
- Ini Kisah Kekhalifahan Turki dalam Film Dracula Untold
- Sore Ini Pimpinan MPR Kunjungi Jokowi, Zulkifli Hasan: Tidak Ada Penjegalan
- Jika Sri Mulyani Jadi Menteri lagi...
- SBY Siap Sambut Kedatangan Jokowi
- Janjikan Reformasi Agraria, Sanggupkah Jokowi Melawan Konglomerat?
- Pembangunan Giant Sea Wall Harus Dihentikan
- Warning! Inilah Pihak yang Ingin Adu Domba Rakyat Dengan KMP
- Fitnah KMP dan SBY, Orang Ini Sebarkan Isu Penggagalan Pelantikan Jokowi
- KETIKA JOKOWI ADALAH 'UMPAN' BERACUN
- Kemanakah Hendro Priyono Sang Pencipta Jokowi?
- Daya Magnet Kuat Prabowo Seusai Pilpres
- Prabowo Tetap Dicintai Jutaan Pendukungnya
- Fahri Hamzah: Kita Akan Bantu Jokowi
| Pro - Kontra Cara Jokowi Rekrut Menteri Posted: 13 Oct 2014 07:30 AM PDT  Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, rekrutmen menteri secara tertutup merupakan hak Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi. "Itu kak preogratif presiden, bisa melalui mimpi, bisa melalui fit propertest, silahkan saja," kata Fadli di DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2014). Meskipun begitu, pihaknya berharap agar Jokowi dapat memilih menteri sesuai dengan keahlian di bidangnya. "Kan masyarakat menuntut katanya kabinet profesional dalam profesionalnya, kabinet ahli, sesuai kampanye kedua belah calon, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, masing-masing kita dengar, kabinet ahli," ujarnya. Fadli yang kini menjabat Wakil Ketua DPR ini mengatakan, proses rekrutmen ini jangan sampai mengangkat orang yang tidak punya kapasitas. "Jangan sampai mengulang orang tidak punya kapasitas disitu, bisa merugikan presiden sendiri," katanya. (in/fs)  | ||
| [Menggantikan Iswan Elmi] Johan Budi Rangkap Jabatan di KPK Posted: 13 Oct 2014 07:00 AM PDT  Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Menurut Bambang, meski telah terpilih menjadi deputi pencegahan, Johan Budi Sapto Prabowo, tetap menjalankan perannya sebagai jubir KPK. "Yang diganti hanya kapasitasnya JB (Johan Budi) sebagai biro humas. Jubir masih melekat," kata Bambang dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Senin 13 Oktober 2014. Dia yakin Johan Budi mampu mengemban tugasnya dengan baik walaupun merangkap jabatannya. "Insya Allah tidak (keteteran)," tuturnya. Bambang menambahkan pemilihan Johan sebagai deputi pencegahan sudah melalui mekanisme dan rangkaian seleksi di internal KPK. Iswan Elmi kini menjadi salah satu deputi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Ada sistem tes mulai dari profil assessment, competency test hingga test interview. Ini diikuti oleh sebagian besar pejabat struktural di KPK," paparnya. (in/fs) | ||
| DPW PPP DIY: Konflik PPP Sangat Memalukan! Posted: 13 Oct 2014 06:43 AM PDT  Ketua DPW PPP DIY Syukri Fadholi menyatakan, konflik di kalanangan elite PPP ini sangat memalukan. Karena bertentangan dengan etika moral dan agama, serta kaidah partai. "Kami sudah mengadu ke mahkamah partai terkait hal ini, meminta mahkamah partai untuk menyelesaikan masalah ini. Kami ber-12 bersama-sama DPW-DPW lainnya bersepakat menjadi poros tengah, tidak memihak," tandasnya, Senin (13/10/2014), dikutip dari krjogja.com. Ia menegaskan, kubu Romi dan SDA harus Islah. Keduanya diminta harus melaksanakan panitia muktamar bersama-sama. "Kalau dalam waktu seminggu mereka bisa islah, akan dilaksanakan muktamar oleh majelis syariah dewan pimpinan partai. Mereka akan melaksanakan muktamar secara khusus," imbuh dia. Syukri menerangkan, poros tengah PPP tidak akan menghadiri muktamar yang digelar kubu manapun. Sebab, kalau muktamar tidak dilakukan bersama, berarti tidak sah dan tidak sesuai AD/ART. "Secara pribadi kami akan taat pada AD/ART, tidak akan hadir dalam dua muktamar yang digelar dua kubu," imbuh dia. Ia mengaku, secara pribadi meminta SDA mundur, karena tersandung masalah hukum. Namun tidak dengan pemecatan. "Idealnya yang menjabat sebagai ketua nanti non kelompok SDA dan non kelompok Romi, karena mereka berdua terbukti rebutan jabatan sakpenake dewe." Sebagaimana diberitakan, kubu Romahurmuziy (Sekjen PPP) dan Emron Pangkapi akan menggelar Muktamar VIII. Muktamar PPP ini akan digelar di Hotel The Empire Palace Jl Blauran No. 5771A, Surabaya, Jawa Timur. Acara tersebut berlangsung selama empat hari mulai Rabu (15/10) sampai Sabtu (18/10). Muktamar kubu Romi ini ditentang keras kubu SDA dan dianggap ilegal. (Baca: SDA: Muktamar PPP di Surabaya ilegal) | ||
| Posted: 13 Oct 2014 06:30 AM PDT  Hal itu juga yang diamati oleh salah seorang koordinator Relawan Jokowi, Boni Hargens. Boni, yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini, melihat ada yang menghembuskan isu kalau Jokowi meninggalkan relawannya. "Saat ini tak sedikit suara yang menuduh Jokowi sudah meninggalkan relawan," kata Boni dalam keterangan persnya, Senin 13 Oktober 2014. Siapa pelakunya? Boni tidak tahu pasti. Hanya saja, Boni menuduh ada mafia yang sengaja melakukan itu. Seolah-olah, lanjut dia, Jokowi sudah jauh meninggalkan para relawannya. "Jokowi meninggalkan relawan adalah wacana yang dibangun mafia," katanya. Dia mengatakan, ini adalah wacana yang menyesatkan. Tujuannya, untuk menjauhkan Jokowi dari relawannya. "Supaya mereka leluasa mengatur dan mempermainkan Jokowi dan negara ini," lanjutnya. Saat pelantikan 20 Oktober nanti, kata Boni, akan menjadi momentum bersatunya relawan ini. Baik yang akan ke gedung MPR maupun yang ke Istana Negara. Dia mengatakan, relawan dan Jokowi tidak pernah dan tidak akan terpisahkan. Karena, lanjut dia relawan adalah kekuatan utama Jokowi. Jokowi juga menyadari itu dengan sangat baik. "Melawan Koalisi Merah Putih yang liar dan keras, diperlukan dukungan relawan yang kuat sebagai representasi masyarakat sipil. Partai pendukung saja tidak cukup dalam mengawal pemerintahan Jokowi," kata Boni. (in/fs) | ||
| Mendagri Malaysia: “Kami Larang Ulil Agar Muslim Malaysia Tidak Sesat” Posted: 13 Oct 2014 06:20 AM PDT  Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan bahwa pemerintah Malaysia melarang Ulil Abshar Abdalla masuk Malaysia karena dikhawatirkan akan menyesatkan muslim Malaysia. "Dia akan menyesatkan umat Islam di negara ini jika diperbolehkan untuk menyebarkan pemikiran liberalisme di sini," ujar dia seperti dikutip New Strait Times. Zahid mengatakan Ulil diundang oleh organisasi non-pemerintah lokal untuk berbicara tentang liberalisme, tetapi, pada saat yang sama, pihak berwenang menerima berbagai laporan dari mereka yang menentang gagasan liberalisme. Rencananya Ulil hadir sebagai tamu dalam diskusi "Tantangan Fundamentalisme Agama Abad Ini" yang diselenggarakan oleh Islamic Renaissance Front dan Global Movement of Moderat Foundation pada, Sabtu 18 Oktober 2014. [rn/Islampos/ROL] | ||
| [Jelang Pelantikan Jokowi-JK] Fahri Hamzah Sindir Mega Posted: 13 Oct 2014 06:00 AM PDT  Wakil Sekretaris Jenderal PKS Fahri Hamzah mengatakan hadir atau tidak dalam pelantikan Jokowi merupakan hak tokoh-tokoh politik di KMP. "Kalau undangan, semua diundang, waktu itu Ibu Mega, dua kali Pak SBY jadi presiden diundang, (tapi Mega) tidak datang," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 13 Oktober 2014. Wakil ketua DPR itu menambahkan sudah menjadi kewajiban lembaga MPR dan DPR untuk mengundang tokoh-tokoh politik untuk hadir dalam pelantikan presiden. "Apakah mereka hadir itu bukan urusan kami, masa maksa orang hadir, kami mempersiapkan mengundang semua tapi kami tidak tahu semua hadir (atau tidak)," ujarnya. (in/fs) | ||
| Empat Penggugat UU Pilkada Cabut Gugatan Posted: 13 Oct 2014 05:30 AM PDT  Mengikuti saran MK, para pemohon menilai objek perkara pengujian ini tidak berlaku sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014. "Karena menyadari MK tidak berwenang menangani perkara ini, maka pemohon menyatakan mencabut permohonan ini," ujar Ketua Forum Pengacara Konstitusi Andi M Asrun dalam sidang perdana gugatan UU Pilkada di Gedung MK, Jakarta, Senin (13/10). Pemohon lainnya, Koordinator LSM Laskar Dewaruci Sirra Prayuna juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya sebagai salah satu pemohon pengujian UU ini juga menyatakan mencabut permohonan ini. "Karena MK tidak berwenang, maka kami menyatakan mencabut permohonan," terang Sirra. Empat pemohon yang menarik permohonan pengujian UU Pilkada ini adalah Forum Pengacara Konstitusi dengan nomor perkara 100/PUU-XII/2014, Laskar Dewaruci dengan nomor perkara 103/PUU-XII/2014, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) nomor perkara 102/PUU-XII/2014, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dengan nomor perkara 104/PUU-XII/2014. Sementara pemohon yang memilih untuk melanjutkan permohonan untuk ditangani MK adalah OC Kaligis mewakili Partai NasDem dengan nomor perkara 98/PUU-XII/2014, Moh Agus Riza Hufaida Anggia Dyarini Holy K.M. Kalangit menunjuk kuasa hukum Mohamad Mova Al Afghani dengan nomor perkara 105/PUU-XII/2014. Kemudian, Supriyadi Widodo Eddyono, Wiladi Budiharga, Indriaswati D. Saptaningrum, menunjuk kuasa Anggara dengan nomor perkara 97/PUU-XII/2014, Budi Arie Setiadi, Panel Barus, Hendrik Dikson Sirait, menunjuk kuasa hukum Sunggul Hamonangan Sirait dengan nomor perkara 99/PUU-XII/2014, Budhi Sarwono dan Boyamin menunjuk kuasa hukum Kurniawan Adi Nugroho dengan nomor perkara 101/PUU-XII/2014. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyarankan kepada para penggugat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) untuk menarik kembali gugatanya. Sebab, objek gugatan (UU Pilkada) sudah tidak ada lantaran berlakunya Perpu Pilkada yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (sn/fs) | ||
| Apakah Perppu Pilkada Bisa Menguat atau Melemah? Posted: 13 Oct 2014 04:45 AM PDT  "DPR RI harus menjadikan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) itu sebagai acuan," kata Sulastio dari Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin. Ia meminta DPR agar tidak harus saling tunggu, karena 2015 nanti ada beberapa daerah di Indonesia yang akan mengadakan pemilihan kepala daerah. Selain itu iya juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus segera bertindak tegas dengan tetap menyusun berbagai tahapan pilkada untuk awal tahun depan. Disamping itu Jeirry Sumampow dari Komite Pemilihan Indonesia (TEPI) mengharapkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus secepatnya menindaklanjuti perppu yang telah dikeluarkannya. "SBY harus sungguh-sungguh dengan Perppu itu. Ia harus selesaikan sekarang sebelum tanggal 20 Oktober, agar tidak menjadi beban atau tanggungan dari pemerintahan selanjutnya," kata Jeirry. KPP juga menilai posisi perppu itu sendiri belum kuat dan sewaktu-waktu bisa berubah. "Kami masih ragu-ragu apakah perppu ini bisa menguat atau melemah," tambahnya. Menurut KPP, pilkada tidak langsung yang disetujui oleh DPR RI merupakan "genosida" politik. KPP sendiri juga menganggap persetujuan Pilkada tidak langsun oleh DPR RI merupakan tindakan yang sudah tidak berpihak pada rakyat. "Nantinya akan merembet pada banyaknya regulasi yang tidak berpihak pada rakyat," tambahnya. (an/fs) | ||
| Jokowi Bisa Dimakzulkan Oleh 8 Hal Ini Posted: 13 Oct 2014 04:00 AM PDT  Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti. Menurut Ray, Jokowi bisa dijegal setelah melaksanakan tugas kenegaraan jika tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. "Penjegalan terhadap Jokowi dapat dilakukan apabila delapan point isu publik tidak dilakukan oleh Jokowi ketika mulai memerintah," kata Ray di Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2014. 8 point itu adalah : 1. Jika Jokowi tidak menyelesaikan kasus penculikan aktivis '98. 2. Tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pembunuhan aktivis Munir. 3. Tak segera menyelesaikan lumpur Lapindo. 4. Tak selesaikan kasus Century 5. Tak mengusut para pengemplang pajak 6. Tak menindak mafia migas 7. Tak hemat APBN dan lakukan impor bahan pangan 8. Menambah beban APBN dengan berhutang. 8 hal inilah yang menurut Ray akn mampu menurunkan kepercayaan publik pada Jokowi dan menyebabkan dirinya dimakzulkan. Ray menambahkan, kabar mengenai penjegalan pelantikan Jokowi oleh beberapa kalangan, sebagai isu yang berlebihan karena tak ada bukti dan tanda ke arah sana. Terlebih, pimpinan MPR, DPR dan DPD sudah bertemu dengan Jokowi. Hasilnya, mereka akan mendukung pelantikan Jokowi. (fs) | ||
| Fahri Hamzah: Pertemuan Jokowi-Bos Facebook Jangan Dibanggakan Posted: 13 Oct 2014 03:25 AM PDT  Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fahri Hamzah, mengimbau agar pertemuan antara Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi dengan pendiri sekaligus bos Facebook, Mark Zuckerberg, tidak dibesar-besarkan. Ia mendorong Jokowi membuktikan segala janjinya selama kampanye. "Jokowi ini the darling of social media (disukai penguna media sosial), sampai-sampai orang di Amerika Serikat men-tweet soal Jokowi," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 13 Oktober 2014, dilansir vivanews. Menurutnya, kehadiran bos Facebook itu, Jokowi justru semakin ditantang untuk merealisasikan segala janjinya di dunia maya. "Kita bertanya-tanya apakah kita ada di dunia maya atau dunia nyata. Yang nyata itu adalah listrik mati, jembatan putus. Di luar itu, ini adalah dunia maya. Jangan kita berbangga-bangga," ujarnya. Jokowi bertemu Mark Zuckerberg di Balai Kota Jakarta. Pertemuan ini membicarakan rencana kerja sama antara perusahaan Facebook dengan pemerintah Indonesia. Jokowi berharap Facebook bisa memberi manfaat lebih bagi masyarakat. Mereka juga membahas beberapa hal seperti ekonomi. Terutama kesepakatan untuk membangun sistem ekonomi mikro. Selain itu, Jokowi juga membicarakan pengelolaan pajak internet. Meski demikian, materi-materi yang mereka bahas masih akan didalami lebih lanjut. | ||
| Mark Zuckerberg, Jokowi dan Prabowo Posted: 13 Oct 2014 03:03 AM PDT  FACEBOOK & DEMOKRASI INDONESIA Saudara-saudara, ada yang aneh dari statement Mas Zuki (Mark Zuckerberg -ed) pendiri Facebook saat datang ke Indonesia. Katanya, ia begitu kagum dengan cara interaksi Jokow di facebook dengan 'rakyat'. Hadeh, coba cek deh pages FB Prabowo dan Jokow lalu bandingkan. Pada pages yang terverifikasi dengan logo contreng biru kita bisa melihat bahwa : Pages Prabowo Subianto berisi 8,5 juta jempoler dan benar-benar aktif interaksinya sejak tahun 2008. Dari bahasa stausnya, terlihat jelas kata-katanya asli dari beliau. Dengan pages ini pun menempatkan beliau sebagai politikus ketiga dunia dengan jempoler terbanyak. Sedangkan pages Ir. H. Joko Widodo hanya 1,3 juta jempoler dan terlihat mulai aktif berinteraksi sejak tahun 2014. Tepat saat kampanye Pilpres. Statusnya pun terlihat buatan dari admin pagesnya. Entah agenda apa yang ada dibenak mas Mark kok statementnya jauh dari data sebenarnya. Pesanan atau emang sekedar lips service? Sekian, selamat berfikir dan tetap bebas dari campur tangan asing. MERDEKA...! (Hazmi Srondol) | ||
| Posted: 13 Oct 2014 03:10 AM PDT  INGAT peristiwa sidang paripurna untuk menentukan pimpinan dan alat kelengkapan DPR pada Rabu (1/10) malam? Ah, pasti semuanya ingat terutama dengan aksi Ceu Popong yang menjadi topik pembicaraan di sosial media. Ceu Popong yang memiliki nama lengkap Popong Otje Djundjunan (76) sangat fenomenal. Selain usianya sudah sepuh juga aksinya memimpin sidang yang membuat orang terpingkal-pingkal atau paling tidak tersenyum kecut. Usianya 70 tahunan. Suaranya masih nyaring dan langkahnya masih gesit. Itulah Ceu Popong. Logat Sunda-nya kalau bicara sangat kental. Kalau berbincang dengan sesama etnis ia tak segan-segan untuk ngomong Sunda. Tapi dengan suku lainnya ia memilih bahasa Indonesia. Orangnya sangat kritis. Saat menjadi anggota Komisi X DPR Popong Otje Djundjunan sangat prihatin dengan pejabat publik yang kerap menggunakan istilah asing padahal padanannya dalam bahasa Indonesia sudah membumi. Pejabat eselon satu seharusnya memberi tahu menterinya terkait bahasa Indonesia ini. "Pejabat eselon satu itu kan pejabat karier, mereka seharusnya tahu bahwa ada UU Bahasa. Menteri itu jabatan politis bisa satu atau tiga tahun berganti. Tapi mereka takut mengoreksi menterinya," kata politisi senior Golkar ini. "Bukan saya tak mengerti bahasa Inggris karena saya juga adalah guru bahasa Inggris. Tapi UU memang mengharuskan," sambung Popong. Kasus terbaru yang menjadi rujukan Popong adalah kesalahan yang dilakukan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Mari Elka Pangestu saat rapat kerja belum lama ini. "Komisi X ini kan Komisi Peradaban, Komisi Budaya. Jadi hal-hal yang mungkin di komisi lain sepele di sini kami kritisi," kata politisi senior Golkar ini. Selain mengkritisi presentasi Menekraf yang bertaburan istilah asing, Popong juga mempermasalahkan cover presentasi dan laporan Menteri Parenkraf yang memuat gambar ilustrasi seorang gadis yang memakai rok mini. "Saya juga kritik itu kok memakai rok mini. Ini tidak sesuai dengan budaya kita. Cobalah, kan nggak harus rok mini begitu," protes Popong. "Kendati pakai rok mini tapi kan memakai stocking, Bu," dalih seorang pejabat eselon satu. Popong tetap protes. Kemudian pejabat tersebut meminta waktu untuk memperbaikinya sambil beralasan membuat presentasi itu terburu-buru karena dikejar waktu. "Alasan itu tak masuk akal, pan dalam tata tertib, laporan atau makalah itu harus sudah disetor dua hari sebelum rapat kerja," kata Popong berapi-api. (beritakmp.com) | ||
| Ini Kisah Kekhalifahan Turki dalam Film Dracula Untold Posted: 13 Oct 2014 03:08 AM PDT  DRACULA Untold, film ini hadir di bioskop Indonesia pada bulan Oktober ini. Film ini pun bertengger dalam deretan Film Box Office. Jika kita mengenal drakula sebagai makhluk yang seram dan jahat. Dalam film ini disajikan penggambaran yang berbeda yaitu kepahlawanan dalam sosok drakula. Namun ternyata film ini banyak dibicarakan dan menjadi kontroversi di negara Malaysia. Mengapa demikian? Hal ini terkait dengan penggambaran Kekhalifahan Turki dalam film ini. Berikut jalan cerita dari film Dracula Untold. Sekitar tahun 1400-an, Turki menguasai dunia. Mereka mengambil anak laki-laki usia belia untuk dijadikan pasukan tentara mereka. Transylvania, menjadi wilayah yang paling banyak diambil anak laki-lakinya. Dan salah satu dari anak laki-laki tersebut, adalah Vlad (Luke Evans). Begitu dewasa, Vlad memutuskan untuk kembali ke Transylvania, ke Castle Dracula, tempat asalnya. Di sana ia menjadi seorang pangeran, bukan lagi prajurit perang untuk Turki. Lama sudah Vlad meninggalkan dunia peperangan, bahkan lebih lama dari waktunya tinggal di Turki. Namun sahabat karibnya sewaktu perang, Mehmed (Dominic Cooper), yang saat ini menjadi seorang sultan Turki, tiba-tiba datang menemui Vlad. Terkejut, apalagi setelah Vlad mengetahui maksud kedatangan Mehmed yang ingin meminta seribu orang anak laki-laki untuk dijadikan tentara Turki. Dan permintaannya satu lagi, adalah dengan memberikan Ingeras (Art Parkinson), putera tunggal Vlad, kepada Mehmed, dan dibesarkan di sana, sebagaimana Vlad dahulu. Dan jika Vlad tak memenuhi permintaan Mehmed, maka peranglah yang akan terjadi. Sebagai seorang pangeran, Vlad tentu tak ingin rakyatnya menjadi korban. Juga sebagai seorang ayah, ia tak akan mau menyerahkan putera sematawayangnya untuk dijadikan tentara Turki. Vlad pun memutuskan untuk tidak memenuhi permintaan Mehmed. Dan sekarang yang menjadi permasalahan adalah, pasukan Turki di bawah komando Mehmed akan segera menyerang istana tempat Vlad dan rakyatnya bernaung. Vlad akhirnya merubah dirinya menjadi drakula dan mendapat pasukan kuat untuk melawan pasukan Turki dari bantuan Iblis. Inilah kebenaran legenda tentang sosok Dracula di mata Gary Shore (pembuat). Dracula Untold membawa cerita keluar dari jalur yang sudah menjadi perspektif masyarakat selama ini. Yang menjadi kontroversi saat ini adalah pencitraan kesultanan Turki yang dibolak-balikan faktanya dalam film tersebut. Kesultanan Turki dicitrakan dengan sosok menakutkan dan penjahat dunia. Sementara di tangan kesultanan Turkilah Islam pernah berjaya. [ds/islampos/serelofilm] | ||
| Sore Ini Pimpinan MPR Kunjungi Jokowi, Zulkifli Hasan: Tidak Ada Penjegalan Posted: 13 Oct 2014 02:20 AM PDT  MPR RI pada Senin (13/10/2014) mengggelar rapat pimpinan dan selanjutnya pada sore hari dijadwalkan bertemu Jokowi terkait persiapan pelantikan tersebut. "Senin pukul 11.00 WIB ini pimpinan MPR RI rapat untuk lebih mematangkan persiapan-persiapan pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober nanti. Kemudian pada pukul 13.00 WIB kita akan rapat gabungan dengan fraksi-fraksi MPR," tegas Zulkifli pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (13/10/2014), dilansir beritakmp.com. Menurut Zulkifli, pada sore ini para Pimpinan MPR akan menemui presiden terpilih Joko Widodo. Kemudian, pada Rabu (15/10/2014), lima Pimpinan MPR akan menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, serta Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla. "Pada pukul 16.00 WIB nanti, saya bersama pimpinan akan berkunjung ke Jokowi untuk menyampaikan undangan sekaligus silaturahmi. Setelah itu kita akan mengatur pertemuan dengan SBY dan Boediono juga JK, itu sudah dijadwalkan Rabu," tambah politisi PAN itu. Dengan pembagian undangan itu, Zulkifli Hasan memastikan bahwa pelantikan Jokowi-JK digelar pada 20 Oktober mendatang. "Itu semua kita lakukan agar publik melihat bahwa tidak ada penjegalan. Agar publik dan masyarakat tentram, senang, dan bahagia melihat pemimpin-pemimpinnya walaupun berkompetisi tetapi saling berkunjung dan akrab," pungkasnya. (sumber: beritakmp.com) | ||
| Jika Sri Mulyani Jadi Menteri lagi... Posted: 13 Oct 2014 02:12 AM PDT  *** Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo memastikan Koalisi Merah Putih (KMP) akan menentang jika presiden terpilih Joko Widodo mengangkat Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani menjadi menteri di kabinetnya. Bambang mengatakan, KMP menilai Sri Mulyani sebagai representasi asing yang mendikte ekonomi Indonesia. "Itu (Sri Mulyani) akan mendapat perlawanan kuat dari KMP," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/10), dilansir ROL. Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar ini melanjutkan, jika benar Jokowi meminta nasihat Sri Mulyani soal ekonomi itu akan menguatkan dugaan masyarakat bahwa Jokowi disokong oleh kekuatan asing. Sebab selama ini Sri Mulyani dikenal sebagai tokoh yang kerap menjadi jembatan hutang luar negeri Indonesia dengan asing. "Terutama IMF dan Bank Dunia," ucapnya. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah banyak membuat komitmen hutang berbunga tinggi antara Indonesia dan pihak asing. Bambang mengatakan KMP ingin menjadi benteng pertahanan terakhir kekuatan ekonomi rakyat yang berdaulat. "Kami khawatir Jokowi juga terjebak hutang luar negeri," katanya. KMP menantang Jokowi membuktikan janji mewujudkan Indonesia sejahtera berdasarkan Trisakti dan revolusi mental. Bambang mengatakan apabila Jokowi tetap bergantung kepada asing itu sama saja dengan membohongi rakyat. Padahal Jokowi selalu diidentikan dengan rakyat bawah dan wong cilik. "Rakyat berarti dikibuli," ucapnya lagi. Selain merepresentasikan kekuatan asing, Bambang juga menilai Sri Mulyani masih memiliki masalah hukum Bank Century. Mantan anggota Tim Pengawas kasus Bank Century menyatakan Sri Mulyani berpotensi menjadi tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 6,7 triliun tersebut. "Ada kasus yang masih menggantung Sri Mulyani," tegasnya. | ||
| SBY Siap Sambut Kedatangan Jokowi Posted: 13 Oct 2014 01:45 AM PDT  Menurut Sartono apa yang dilakukan SBY dalam mempersiapkan dan penyambutan kepala negara yang baru sebuah sejarah yang positif bagi generasi penerus dan bangsa. "Tentunya sebagai masyarakat dan juga kader Partai Demokrat menilai positif mengenai rencana Pak SBY saat mengakhiri masa jabatannya dilakukan persiapan yang matang, seperti menyambut di Istana. Karena sepengatahuan saya di kala pergantian Kepala Negara sebelumnya, tidak seperti yang dilakukan Pak SBY dipersiapkan dengan baik dan matang," kata Sartono, Minggu, 12 Oktober 2014. Menurutnya, transisi pemerintahan SBY kepada Jokowi menjadi catatan sejarah untuk bangsa. Karena apa yang dilakukan SBY bagian contoh demokrasi dan cara berpolitik yang baik, santun, dan cerdas. "Kita lihat saja, begitu antusias Pak SBY mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut Kepala Negara yang baru. Bahkan ada penyambutan di Istana Negara setelah pelantikan di 20 Oktober di gedung parlemen. Bahkan hingga mengeluarkan intruksi agar semua element mempersiapkan segala sesuatunya dalam menyambut Presiden yang baru," kata Sartono. Sartono juga memastikan bahwa seluruh rekan-rekannya di DPR khususnya Fraksi Partai Demokrat dipastikan hadir saat pelantikan Presiden yang baru nanti. "Sesuai intruksi Ketua Fraksi diwajibkan hadir, karena memang sudah tugas kami di DPR menghadiri pelantikan. Apalagi Ketua Umum kami Pak SBY meminta seluruh kadernya menjaga stabilitas politik saat pergantian Presiden mendatang," ujarnya. Untuk itu, Sartono meminta semua element untuk membantu mensukseskan masa transisi kepala negara dari SBY ke Jokowi. "Jadikan moment pergantian Presiden mendatang jadi moment sejarah bangsa," katanya. Seperti kita ketahui sebelumnya Presiden SBY mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal dan mensukseskan pergantian Presiden tanggal 20 Oktober, SBY bisa mengakhiri tugas dan dengan harapan proses ini berjalan dengan baik. "Mari kita sambut pemimpin baru yang membangun negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Menurut SBY, pergantian pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima dan pastikan setiap pemimpin dan pemerintahan di masa depan dibantu dan disukseskan. SBY menambahkan, setelah bersama-sama menghadiri Sidang MPR (Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019) pada 20 Oktober 2014, ia akan bersiap-siap di Istana Negara untuk menyambut presiden baru dengan upacara militer. "Kami berdua, yang lama dan yang baru, akan menerima penghormatan dengan upacara militer. Setelah itu, masuk ke dalam Istana, pamitan dengan perangkat Lembaga Kepresidenan, karena saya harus mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan meminta apa yang mereka berikan kepada saya berikan pula kepada presiden baru," terang SBY. Kalau tradisi ini berjalan, Presiden SBY meyakini akan lahir tradisi baru yang baik dalam transisi kepemimpinan. Tradisi politik itu akan meneduhkan, menentramkan, dan mulia. "Rakyat akan bersuka-cita melihat pergantian kepemimpinan yang baik seperti itu," kata Presiden SBY. (fs) | ||
| Janjikan Reformasi Agraria, Sanggupkah Jokowi Melawan Konglomerat? Posted: 13 Oct 2014 01:00 AM PDT  "Koreksi terhadap undang-undang yang liberal. Substansi dari undang-undang yang dinyatakan liberal itu, pemberantasan mafia, pemberantasan korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, dan pernyataan Jokowi yang akan mendorong reforma agraria," kata Chalid pada diskusinya di Jakarta, Minggu, 12 Oktober 2014. Dalam visi misi Jokowi-JK sebelumnya, Jokowi juga menjanjikan untuk mendorong dilakukannya reforma agraria. Janji politik yang menurutnya sangat ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia untuk direalisasikan. Meski demikian, Chalid meyakini jika Jokowi fokus melakukan program-programnya yang dijanjikannya maka rakyat akan tetap mendukungnya penuh. "Dalam visi misi Jokowi-JK disebutkan akan mendorong reformasi agraria. Bisa kita lihat bahwa lebih dari 50 persen agraria di kuasai oleh 0,2 persen orang Indonesia. Sebagian yang menguasai itu adalah elit-elit politik," jelas dia. "Usaha reforma agraria itu sudah ditunggu sejak lama. Jokowi-JK harus serius, dan rakyat mendukung itu sehingga Jokowi-JK dapat dibackup oleh rakyat," tutup Chalid. (fs) | ||
| Pembangunan Giant Sea Wall Harus Dihentikan Posted: 13 Oct 2014 12:15 AM PDT
Pembangunan tanggul sepanjang 32 km dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama ditargetkan selesai pada 2017, fase kedua selesai tahun 2030, dan fase ketiga akan dimulai setelah 2030. TLR merupakan proyek unggulan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek yang dikemas oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) ini, tujuannya untuk menjadi proyek investasi swasta dan mendapatkan utang luar negeri. Tulisan ini akan memberikan analisis singkat dampak proyek TLR. Lima Masalah Jakarta Sebagai Kota Pesisir TLR diklaim akan mampu mengatasi lima masalah utama yang dihadapi Kota Jakarta, yaitu sebagai berikut. Pertama, masalah banjir yang akut baik karena sungai, maupun karena rob. Banjir disebabkan curah hujan yang tinggi yang tidak dapat diserap oleh permukaan tanah, ditambah dengan ruang terbuka hijau yang berada dibawah 30 persen. Selain itu, banjir juga disebabkan karena rob, yaitu gelombang panjang dan fenomena alam biasa yang akan meningkat jika angin kencang bertiup kearah darat dan akibat perubahan iklim yang masih menjadi perdebatan. Rob menjadi banjir dengan adanya penurunan muka tanah ( land subsidence). Jika ingin mengantisipasi banjir rob, yang dilakukan bukan dengan membangun TLR, melainkan cukup membangun tanggul di wilayah yang khusus bermasalah rob. Kedua, adanya penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang menjadi penyebab banjir. Penyebabnya adalah beban pembangunan Jakarta yang sangat tinggi serta alih fungsi lahan terbuka. Sejak tahun 1984, telah terjadi alih fungsi lahan hijau ( hutan mangrove) secara masif. Alih fungsi ini terjadi akibat kebijakan pemerintah DKI Jakarta di tahun 1984 yang melepas kawasan hutan Angke Kapuk seluas 831,63 hektar untuk dialihfungsikan sebagai kawasan perumahan, lapangan golf, kondominium dan fasilitas lainnya. Ketiga, lahan yang terbatas akibat populasi dan bangunan yang padat yang berusaha diatasi dengan reklamasi 17 pulau. Proyek TLR juga ditujukan untuk melindungi reklamasi di Teluk Jakarta. Perlu diketahui, sejak tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa reklamasi di Teluk Jakarta tidak layak secara lingkungan. Namun secara hukum keputusan tersebut dinyatakan tidak berlaku karena KLH tidak berwenang mengeluarkan keputusan tersebut. Tetapi secara substansi, keputusan ketidaklayakan lingkungan tersebut tetap berlaku. Perlindungan tanggu laut yang dibangun untuk proyek reklamasi adalah logika bisnis properti sehingga merupakan solusi yang keliru untuk melindungi masalah yang keliru. Keempat, akses air minum dan air bersih yang mahal, susah dan langka. TLR tidak menjawab dua akar masalah utama kelangkaan air di Jakarta. Pertama, air bersih di Jakarta merupakan masalah ekonomi politik globalisasi karena terjadi pengalihan kewajiban pemenuhan hak rakyat atas air dari pemerintah kepada swasta. Kedua, air tanah dikeruk secara illegal oleh sektor industri, yang berpotensi merugikan keuangan negara dengan tidak membayar pajak penggunaan air tanah. Kelima, pencemaran lingkungan yang terjadi akibat dari buangan limbah domestik yang masuk melalui muara 13 sungai di Jakarta. Masalah ini menyebabkan terjadinya kematian massal ikan di Teluk Jakarta. Jika hal ini tetap terjadi maka TLR adalah solusi yang salah, karena malah akan meningkatkan pencemaran Teluk Jakarta. Salah satu penyebabnya, TLR akan menghalangi jalur air sungai yang tertahan sehingga akan terjadi eutrofikasi atau pembusukan air tawar yang terjadi di dalam tanggul. Jika ingin menghentikan pencemaran lingkungan, permasalahan di hulu harus diselesaikan disertai penegakan hukum terhadap pelaku. Kelima permasalahan tersebut merupakan permasalahan lama yang sebenarnya terjadi karena persoalan tata kelola kota yang tidak terkonsep, dan tidak mempunyai arah kebijakan penataan kota yang jelas. TLR merupakan solusi instan yang dipaksakan pemerintah, namun sesungguhnya, alih-alih menyelesaikan, TLR justru akan menambah masalah. Masalah yang Akan Ditimbulkan Giant Sea Wall (TLR) Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa proyek TLR tidak memiliki izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menyatakan, TLR tidak dapat mengatasi banjir, bahkan justru menurunkan kualitas air, meningkatkan muka air laut, dan merusak lingkungan. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan belum ada studi yang terintegrasi terhadap Giant Sea Wall. KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) memberikan data bahwa TLR akan menggusur 16.855 nelayan Jakarta, baik yang menetap maupun pendatang. Dari banyak pernyataan kontra tersebut, jelas proyek pembangunan TLR melanggar beberapa aspek prinsip lingkungan hidup, antara lain prinsip kehati-hatian ( the precautionary principle) dan prinsip tindakan pencegahan (preventive action principle). Pertama, prinsip kehati-hatian mutlak berlaku ketika ada ancaman kerusakan lingkungan yang berat dan terjadi keragu-raguan. Keraguan bahkan muncul dari PLT Gubernur DKI Jakarta setelah melihat langsung kegagalan proyek bendungan laut Semaguem di Korea Selatan. Namun belakangan Ahok ingin menjadikan bendungan laut di Rotterdam Belanda sebagai referensi untuk memuluskan proyek TLR. Namun perlu diingat, ada perbedaan besar antara Belanda yang berada di kawasan sub-tropis dengan Indonesia yang berada di perairan tropis. Nilai ekologis, ekonomis dan sosial ekosistem pesisir sub-tropis tidaklah setinggi nilai ekosistem pesisir tropis. Oleh karena itu, pendekatan reklamasi dan pembangunan tembok raksasa di Teluk Jakarta juga menjadi tidak relevan dan lemah secara argumentasi ketika harus mengorbankan ekosistem pesisirnya. Menyikapi hal ini, pembuat kebijakan harus kembali pada pertimbangan kepentingan kelestarian lingkungan ( ind dubio pro natura). Kedua, pelanggaran terhadap prinsip tindakan pencegahan. Dalam prinsip ini, pembuat kebijakan harus melakukan tindakan intervensi berupa tindakan pencegahan sebelum pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi. Prinsip ini muncul karena ancaman kerusakan lingkungan dipandang sebagai ancaman yang nyata, sehingga tindakan pencegahan pada saat yang tepat dipandang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran. Sesuai dengan penjelasan diatas, reklamasi di Teluk Jakarta telah dinyatakan tidak layak untuk diteruskan. Karena itu, pembangunan TLR sebagai pelindung reklamasi Jakarta juga tidak layak. Lalu Apa Solusinya? Secara umum, tata kelola lingkungan telah memberikan banyak kerangka untuk perlindungan lingkungan. Pertama, dimulai dari KLHS sebagai penilaian daya dukung dan daya tampung lingkungan, walaupun hingga hari ini Pemerintahan SBY masih mangkir dengan tidak mengeluarkan peraturan teknisnya. KLHS wajib untuk dilakukan sebelum merumuskan peraturan mengenai penataan ruang. Pemerintah DKI Jakarta seharusnya menjadikan KLHS sebagai penilaian ekologis pembangunan Teluk Jakarta. Kedua, proses KLHS wajib melibatkan partisipasi dari seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang terkena dampak yaitu masyarakat pesisir. Partisipasi masyarakat yang optimal dalam melakukan mitigasi dan pengurangan resiko bencana seharusnya dilakukan sebagai upaya perlindungan. Masyarakat pesisir sebagai bagian yang akan terdampak buruk dengan adanya TLR seharusnya dilibatkan dalam mengambil keputusan. Pelibatan tersebut tidak sekedar perwakilan RT atau RW namun setiap laki-laki dan perempuan harus dilibatkan dalam prosesnya sehingga berkeadilan gender. Ketiga, melakukan evaluasi dan audit lingkungan hidup, serta dan menghentikan proyek bisnis dan pembangunan yang selama ini mengeksploitasi dan merusak lingkungan. Proyek-proyek tersebut berupa reklamasi teluk Jakarta, privatisasi pengelolaan air bersih, pengambilan air tanah secara berlebih, serta pembangunan pusat-pusat perbelanjaan. (ha/fs) | ||
| Warning! Inilah Pihak yang Ingin Adu Domba Rakyat Dengan KMP Posted: 12 Oct 2014 11:30 PM PDT  Kegetolan pihak simpatisan Jokowi dan internal KIH yang selama ini selalu menuding KMP dan SBY sebagai pihak yang perlu dicurigai, justru menimbulkan kecurigaan tersendiri. Mengapa KIH begitu yakin pelantikan Jokowi akan digagalkan? Adakah mereka mulai ragu terhadap dukungan asing yang pelan-pelan memudar kepada Jokowi sebagai bentuk ketakutan pada kekuatan KMP di parlemen? Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago (Ipang), sepakat dengan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto, yang mengatakan isu pemakzulan dan penjegalan ini berkaitan dengan pihak asing. "Saya percaya ada (kepentingan) asing dibalik isu penjegalan pelantikan dan pemakzulan Jokowi," kata Ipang Senin, 13 Oktober 2014. Peneliti di Nusantara Institute ini menjelaskan, asing berupaya membumbui dan mencoba merongrong kestabilan sistem politik di Indonesia. Mereka menggunakan tangan LSM, akademisi dan politisi yang haus uang dan kuasa untuk mengadu domba rakyat dan KMP, dan mengadu domba KMP dan KIH. "Warning," tegas Ipang. Setelah Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan DPR dan MPR, tiba-tiba muncul isu pemakzulan terhadap Jokowi, dan isu penjegalan pelantikan Jokowi- JK oleh MPR 20 Oktober mendatang. Yandri Susanto mengatakan, pihak asing takut dengan kekuatan KMP di Parlemen. Mereka merasa terancam kepentingannya. Apalagi, KMP sudah menetapkan akan merevisi ratusan UU, salah satunya adalah UU tentang perbankan yang memberi kebebasan kepemilikan pada pihak asing 100%. "Pihak Koalisi Indonesia Hebat jangan termakan isu itu (pemakzulan dan penjegalan)," ungkap Yandri, Sabtu, 11 Oktober 2014 di Kawasan Cikini. (fs) | ||
| Fitnah KMP dan SBY, Orang Ini Sebarkan Isu Penggagalan Pelantikan Jokowi Posted: 12 Oct 2014 10:45 PM PDT  Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang rencananya akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014, menurut Thamrin, akan dijegal Koalisi Merah Putih (KMP) yang sudah menguasai pemimpin DPR dan MPR. Masih menurut Thamrin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disinyalir melakukan manuver untuk membatalkan pelantikan Jokowi-JK. Hadir dalam konferensi pers itu, Koordinator Megawati Institute Arif Budimanta, Ekonom Sri Adiningsih dan Aktivis Fadjroel Rachman. "SBY bisa saja melakukan manuver menjelang pelantikan Jokowi-JK sehingga pelantikan tersebut tidak jadi. Caranya dengan mendorong acara pelantikan pada tanggal 20 Oktober baru dimulai pukul 19.00 WIB, kemudian dimolor-molor sampai pukul 23.59 WIB. Jika belum terjadi pelantikan sampai pukul 23.59 WIB, maka akan terjadi kekosongan pemimpin di Indonesia,"jelas Thamrin dalam konferensi pers tersebut. Dalam kondisi seperti itu, lanjutnya, SBY dapat mengeluarkan dekrit dengan mangatakan bahwa negara dalam keadaan darurat karena tidak adanya Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian SBY dapat memperpanjang masa jabatannya. "Inilah manuver buruk SBY yang kemungkinan besar didukung oleh KMP,"katanya. Thamrin mengingatkan rakyat Indonesia agar hati-hati dengan manuver SBY. Manurutnya, SBY susah dipercaya dan telah melakukan pembohongan. Dia mencontohkan bagaimana kebohongan SBY ini terungkap dalam proses pengesahan UU Pilkada dan pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Jika skenario buruk SBY terjadi, maka hal dapat dilakukan adalah meyakinkan publik bahwa Jokowi-JK sudah sah menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI sejak ada keputusan KPU. Menurutnya, keputusan KPU nomor 535/KPTS/KPU/2014 telah memberikan legitimasi kepada Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. "Keputusan KPU merupakan syarat hakiki atau yang dibutuhkan sebagai legitimasi bahwa Jokowi-JK sudah layak menjadi Presiden dan Wapres. Sedangkan pelantikan hanya acara seremonial yang dapat dikategorikan sebagai syarat yang mencukupi untuk memastikan Jokowi-JK sebagai pemimpin bangsa Indonesia,"jelasnya. Thamrin mengharapkan Jokowi-JK jangan terlalu cemas dengan manuver KMP dan SBY karena Jokowi-JK memiliki tiga teman yang pasti akan selalu mendukungnya dan pengaruhnya sangat besar. "Pertama, Mahkamah Konstitusi yang sangat obyektif dan setia pada Pancasila dan UUD 1945 dalam mengambili keputusanya. Kedua, KPK yang selama ini getol memberantas korupsi di parlemen dan eksekutif. Ketiga adalah rakyat yang pasti tidak tinggal diam jika ada menjegal pelantikan dan program-program pro-rakyat Jokowi-JK,"bebernya. ----- Jelas sudah sekarang, bahwa desas desus penjegalan pelantikan Jokowi justru datang dari kubu Jokowi yang sangat ketakutan kalau-kalau Jokowi tak dilantik. Tentu Thamrin punya motif khusus yang kuat untuk menuding KMP dan SBY sebagai pihak yang berkepentingan menjegal pelantikan SBY. Permasalahannya, apakah pernyataan Thamrin ini didukung teori yang sudah teruji dan terbantahkan dan didukung data penunjang yang valid, atau hanya sekedar lemparan bola panas untuk menghasut rakyat? Berbagai pihak di DPR dan MPR sudah menjamin tak akan ada upaya penggagalan pelantikan Jokowi. Bahkan, ketakutan bahwa pelantikan akan dilakukan malam hari seperti yang dinyatakan Thamrin, tak beralasan karena tak didukung bukti yang kuat. Jika semua tudingan Thamrin tersebut tak didasari fakta, maka pernyataan Thamrin tak cuma bisa dikategorikan sebagai fitnah dan upaya provokasi agar rakyat membenci KMP, namun bisa dikategorikan sebagai upaya menciptakan ketakutan publik. Sekedar mengingatkan, Thamrin yang dikenal sebagai pencari sensasi. Bahkan, Wasekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempertanyakan motif kicauan Thamrin ketika mencalonkan Jokowi - Puan Maharani sebagai Capres - Cawapres 2014-2019. Pasalnya, ketika itu PDI P masih tetap pada keputusan awal untuk menunggu hasil Pemilu Legislatif 2014. "Pihak-pihak tertentu yang berbicara, tentu harus ditanya apa motifnya," kata Hasto. Terkait dengan sikap Thamrin yang tidak mau mengklarifikasi kicauannya tersebut, Hasto pun menduga Thamrin punya skenario politik. Karenanya, Hasto mengaku bahwa pihaknya akan mulai waspada. "Curiga Bung Thamrin punya skenario politik tertentu, dan skenario itu tentu dia saja yang tahu, tetapi partai harus tetap mewaspadainya," kata Hasto ketika itu. (fs) Berita yerkait: Fahri Hamzah : Jangan Takuti Jokowi, Nanti Dia Jadi Penakut Beneran [Isu Pemakzulan dan Penjegalan] Pihak Asing Takut Kekuatan KMP di Parlemen | ||
| KETIKA JOKOWI ADALAH 'UMPAN' BERACUN Posted: 12 Oct 2014 10:00 PM PDT  Oleh @bang_dw 1. adakah yang sadar | sebenarnya kekuatan di negeri ini sedang di hitung oleh pihak 'lain' 2. adakah yang mengetahui | jokowi itu umpan untuk mengetahui | kekuatan asli di negeri ini 3. dan tahu kah diri kita | pancingan lewat umpan bernama jokowi itu telah berhasil | memancing asli nya kekuatan bangsa ini 4. tanpa sadar | kita semua sedang dihitung 5. tanpa sadar kita terpancing | umpan tengik bernama jokowi dan ahok 6. kekuatan ummat dan kekuatan asli bangsa ini sudah terungkap dan terpancing dengan sendirinya akibat umpan bernama jokowi ahok 7. kekuatan dinegeri ini terpilah dengan sendirinya dalam dua kubu berbeda | itu taktik mengetahui hitungan kekuatan dan kelemahan 8. tanpa disadari | dengan sendiri nya semua masuk kotak perangkap | untuk dihitung kelemahannya 9. mana yang islamis | mana yang liberalis | serta mana yang nasionalis dan mana yang pro aseng asing | sudah masuk terpilah dgn sendirinya 10. mana yang militan dan mana yang bisa dibayar | mana yang idealis dan mana yang opportunis 11. mana yang setia dan mana yang bisa menjadi pengkhianat | mana yang pejuang dan mana yang pengecut lari dari gelanggang 12. bangsa ini sedang DI BACA, DI HITUNG dan DI ANALISA untuk disiapkan formula ampuh menghancurkan kekuatan nya | BACA ITU KAWAN!! 13. ibarat tubuh | saat ini kita sudah telanjang di hadapan pihak lain | dari kekuatan militer kita kemarin yg show of force 14. ada yg sadar | HUT TNI kemarin kita sudah beritahukan 'rahasia' dapur kekuatan militer kita dengan show of force 15. ada yang tahu | untuk mengetahui kekuatan politik sebuah negara cukup pecahkan dengan dua kubu 16. dengan dua kubu dapat dengan mudah mengklasifikasikan kekuatan A atau B | sun tzu | #informasi 17. kalau dengan banyak kubu | maka akan sulit di baca | karena akan banyak sampel dan margin error nya 18. sebuah negara kunci kekuatan ada di empat poin | 1. militer | 2. politik | 3. ekonomi | 4. sumber daya nya 19. dan empat poin itu | kini sudah semakin bisa dibaca kekuatan dan kelemahannya oleh pihak lain 20. siapa pihak lain itu | pihak yang memang sudah lama ingin melihat bangsa ini lemah dan semakin lemah lalu akhirnya pecah 21. jokowi itu umpan yang beracun untuk mengetahui kekuatan dan mencari kelemahan 22. taktik dengan mengumpan jokowi untuk mengetahui hitungan dan peta politik kaum idealis, islamis dan nasionalis | akhirnya terjadi 23. taktik dengan mengumpan ahok untuk mengetahui kekuatan anti aseng dan asing | dengan target para kaum fundamentalis 24. akhirnya yang idealis, Islamis dan nasionalis masuk dalam satu kubu | #KMP | dihitung kekuatan dan kelemahannya 25. akhirnya yang liberalisme, sekuler dan opportunis | kini masuk dalam satu kubu | #KIH | dihitung kekuatan dan kelemahannya 26. akhirnya FPI yang dikatakan ormas fundamentalis | kini makin masuk target untuk dibubarkan | dihitung kekuatan dan kelemahannya 27. tanpa kita sadari | kekuatan dan kelemahan kita | sodori dan berikan kepada pihak lain 28. kita yang tidak sadar atau memang kita sendiri yang sengaja tidak mau sadar | tanyakan pada motif diri mu kawan 29. apa kita memang sudah terlalu asyik dan menikmati | bangsa ini telanjang kekuatan dan kelemahannya | dan itu kebanggaan 30. pak @SBYudhoyono apakah anda sadar | bangsa ini sedang dibaca, dihitung dan dianalisa kekuatan dan kelemahannya oleh pihak lain 31. pak @Prabowo08 apakah negara kita sudah benar benar telanjang dimata pihak lain | kekuatan dan kelemahannya | dibaca dan dihitung 32. pak @Jokowi_do2 apakah anda belum cukup | memancing semua kekuatan dan kelemahan pada negeri ini untuk dilihat oleh pihak lain 33. bro @TM2000Back apakah masbroh sadar negeri ini sudah telanjang | kekuatan dan kelemahan | dimata pihak lain 34. kalau saja negeri ini menjadi target bangsa lain | maka yakin lah | bangsa lain itu sudah tahu kekuatan dan kelemahan bangsa ini 35. tanpa lewat perang pun | mungkin bangsa lain sangat mudah 'menguasai' bangsa ini | karena informasi | kita telah dikuasai mereka 36. ingat perkataan pelatih timnas U19 uzbekistan | kami sudah sangat paham | permainan timnas indonesia | #analogi 37. mereka (tim uzbek) cukup melihat informasi lewat rekaman video pertandingan timnas indonesia yg terlalu banyak ada | #analogi 38. timnas indonesia terlalu banyak meninggalkan jejak informasi lewat rekaman pertandingan yg terlalu banyak | #analogi 39. sehingga pihak lain jadi bisa tahu kunci kekuatan dan kelemahan timnas garuda jaya kita | informasi adalah senjata | #analogi 40. timnas kita banyak memberi gratis informasi kekuatan dan kelemahannya | sehingga tim lain sangat mudah membaca dan menghitung | #analogi 41. begitu juga yang kini terjadi pada 4 poin kunci bangsa ini | semua diungkap secara gratis kekuatan dan kelemahannya 42. salah satu umpan beracun nya bernama jokowi dodoh | kunci poin politik di bongkar | informasi kekuatan dan kelemahannya 43. sadar kah kita | atau kita semua kembali telat sadar | tanyakan pada hatimu kawan 44. semoga kita sadar | dan kembali menjaga NKRI dengan penuh kewibawaan, ketegasan dan kerahasiaan | sehingga yang lain segan dan hormat 45. karena bangsa ini semakin mengarah menjadi bangsa infotainment | bangsa yg suka hiburan | dan akhirnya mabuk dan terbuka pada pihak lain. | ||
| Kemanakah Hendro Priyono Sang Pencipta Jokowi? Posted: 12 Oct 2014 09:30 PM PDT  Simpang siur kabar beredar seputar AM Hendropriyono patut dipertanyakan. Pasalnya, sampai hari Minggu (12 Oktober 2014) di mana kubu Jokowi sudah kalah bertubi-tubi dihajar Koalisi Merah Putih (KMP) – Hendro kabarnya masih belum terdengar kembali. Padahal dulu, ada media memberitakan kondisi kesehatan Hendro sudah membaik. Kabar itu mengutip pernyataan Brigjen Andika menantunya, tapi (lagi) sudah sampai hari ini, Jenderal terduga pelanggar HAM berat itu belum juga beredar alias senyap. Kabar Hendropriyono terkait berita kondisi kesehatannya, ia disebutkan menderita HNP (herniated nucleus poplous), sejenis penyakit penyimpatan tulan belakang. Normalnya, penyakit ini tidak sampai membahayakan dan dapat diberi obat untuk penyembuhannya. Namun, menurut tim dokter RSPAD Gatot Subroto, yang pernah merawatnya beberapa waktu lalu, Hendro dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto karena mengeluh sakit paska operasi HNP di salah satu Rumah Sakit Singapura. "HNP biasanya tak perlu dioperasi. Jika sudah dilakukan tindakan operasi, penyakit pasien sudah di luar kendali penanganan medis. Mungkin ada sebab lain, di samping diagnosis HNP," ujar Dr. Zainal Abidin. Setelah ditangani tim dokter RSPAD, Hendro dikabarkan sudah diizinkan pulang. Namun, sehari kemudian, terdengar kabar penyakitnya kambuh lagi dan langsung diterbangkan ke Singapura. Sejak itu, tidak terdengar lagi kabar mengenai tokoh pendukung Megawati saat konflik dengan pemerintah Orde Baru dulu. Tentu saja hal ini jadi pertanyaan besar di kepala ratusan juta rakyat Indonesia, dan mengapa media enggan memberitakan kabar tentang kondisi terkini Hendro. Tudingan kondisi Hendro disembunyikan semakin meruncing dan tidak bisa terbantahkan. Seperti diketahui dulu, Hendro sempat menjalani operasi di Singapura karena pembekakan tulang belakang, dan pernah juga masuh RS di Jakarta, kemudian Hendro menjalani perawatan di rumahnya. Jika kita ingat dulu, sewaktu almarhum Suhardi, Ketua Umum Gerindra sakit, begitu masif media memberitakan, tapi itu tidak berlaku bagi Hendro. Paling hanya beberapa media yang punya kedekatan saja yang berani memberitakan kabar kesehatan atau penyakit penasehat sekaligus mentor Jokowi itu. Kini publik masih menerka-nerka kabar terbaru Hendropriyono, apakah sudah membaik atau malah memburuk. Tapi tetap saja semua masih menjadi misteri, sehingga wajar jika isu tentang kematian Hendro pun sempat merebak kesana sini, dulu, walau sempat dibantah. Dan sekarang, kabar itu sepertinya akan kembali merebak, sebab di tandai belum adanya sinyal atau informasi terbaru tentang kondisi Hendropriyono. Apakah Hendro juga di jadikan "korban" oleh Jokowi setelah "banteng" dijadikan korban di lembaga DPR? Bisa saja hal itu terjadi. Hal ini tercermin jika melihat aksi Jokowi yang sampai detik ini belum juga menjenguk Hendropriyono. Dan memang, belakangan banyak pihak yang menyuruh Jokowi menjauhi Hendropriyono. Lantas, apakah hal itu yang membuat Jokowi betul-betul menjauhi Hendro? Tentu saja hal itu menjadi indikasi. Terlepas dari semua itu, kabar Hendro yang kini senyap, apakah tanda Hendropriyono sudah tiada? Wallahu a'lam. *sumber: gebraknews.com | ||
| Daya Magnet Kuat Prabowo Seusai Pilpres Posted: 12 Oct 2014 09:23 PM PDT  Kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) merebut Pimpinan DPR dan MPR salah satu faktor utamanya adalah faktor Prabowo. Hal demikian dinyatakan oleh pengamat politik Alfan Alfian. Menurut Alfan, daya magnet kuat Prabowo seusai pilpres sangat luar biasa. Prabowo mampu menghimpun koalisinya hingga tak tercerai-berai menghadapi koalisi pro-Jokowi. Bahkan Golkar yang biasanya selalu mengikuti pemenang Pilpres untuk kali ini tetap istiqomah berada diluar pemerintahan. Hal ini berbeda dengan Megawati yang tak bisa mengikat koalisinya. "Mega tak bisa mengikat koalisinya seperti ini saat 2004," kata Alfan di Restoran Rarampa, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Oktober 2014, dikutip TEMPO. Saat itu Koalisi Kebangsaan Mega-Hasyim Muzadi didukung Golkar. Namun, begitu Mega kalah, Golkar berbalik ke kubu Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Selain mampu menjadi pengikat erat Koalisi Merah Putih, sosok Prabowo menjadi magnet kuat jutaan para pendukungnya yang tetap bahkan bertambah cintanya. (Baca: Prabowo Tetap Dicintai Jutaan Pendukungnya) | ||
| Prabowo Tetap Dicintai Jutaan Pendukungnya Posted: 12 Oct 2014 09:09 PM PDT  Jutaan pendukung mantan Danjen Kopasus yang memimpin Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto, masih terus memberikan dukungan, seperti yang terlihat dalam akun facebook-nya. Hingga kini Prabowo masih terus melakukan silahturahmi lewat media sosial dengan para pendukungnya, bahkan tidak jarang Ketua Umum Partai Gerindra ini menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh pendukungnya melalui facebook. Seperti statusnya yang terbaru dan tidak ketinggalan sebuah foto dirinya bersama anak-anak kecil, Prabowo menuliskan pesan. Berikut isi postingannya: Saudara-saudara, kita harus selalu ingat: Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu bangsa manakala bangsa itu tidak mau mengubah nasibnya sendiri (Qur'an, Ar- Ra'du:11). Baru 10 jam kalimat tersebut berada di dunia maya, sudah lebih dari seratus ribu pengikut memberikan acungan jempol ataupun tanggapannya. Lebih dari ratusan ribu pengikut akan tetap mendukung dan memberikan suportnya kepada Prabowo, sebagian dari pendukung tersebut bahkan ada yang tetap menginginkan Prabowo sebagai Presiden RI. (sumber: Jaringnews.com) | ||
| Fahri Hamzah: Kita Akan Bantu Jokowi Posted: 12 Oct 2014 09:00 PM PDT  Bandar Lampung - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan bahwa komposisi negara akan menjadi seimbang manakala ada check and balance yang dilakukan legislatif terhadap kinerja eksekutif. Inilah yang kemudian dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap kinerja eksekutif yang kedepan akan dikomandani oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Fahri, keinginan KMP bukan politik balas dendam seperti yang selama ini diisukan beberapa kalangan, akan tetapi fungsi KMP di parlemen adalah menyajikan nuansa politik yang dinamis, sehingga ini akan membantu proses berjalannya pembangunan yang dilakukan pemerintah. "Dengan adanya pimpinan dari oposisi yang menguasai MPR dan DPR, kinerja dan pengawasan terhadap eksekutif dalam hal ini Presiden, menjadi terkontrol dengan baik, sehingga fungsi pengawasan ini benar-benar terasa," kata Fahri saat menjadi pembicara di acara PR Summit PKS, di Gedung Gubernuran Mahan Agung, Bandar Lampung, Jumat (10/10) malam. Sementara, menyikapi isu yang beberapa waktu ini terus berkembang seputar keberlanjutan KMP kedepan, Fahri menyatakan bahwa KMP akan terus solid, karena koalisi yang dibangun dengan beberapa partai tersebut merupakan koalisi ideologis atas dasar kesepahaman membangun Indonesia. "Kita setiap pekan berkumpul, sebelumnya koalisi ini kita sepakati diawal, lalu kita berdiskusi terkait perkembangan peristiwa terkini dan rencana yang akan dilakukan, sangat dinamis, sehingga ini menjadi kunci kesolidan KMP, termasuk saat peristiwa terbaru penentuan pimpinan MPR kemarin," jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) itu. Lebih lanjut, dengan adanya fungsi keseimbangan di parlemen terhadap eksekutif, Fahri meminta agar Presiden Jokowi, dan beberapa kalangan, untuk tidak perlu menakuti keberadaan fungsi check and balance yang sempurna dalam demokrasi Indonesia. "Pak Jokowi fokus saja mengurusi negara dengan ide briliannya, kita akan bantu kok jika apa yang dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, namun jika ada yang menyimpang, kami juga akan mengoreksi," pungkasnya. (Sumber: www.pksjateng.or.id) |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar