PKS PIYUNGAN |
- Fahri Hamzah : Curigailah Orang yang Khawatir!
- SDA : Kami Permanen di KMP
- "JANGAN PANIK KIH" by @Fahrihamzah
- Siapa yang Diuntungkan Dalam Pemakzulan Jokowi?
- Jokowi Isyaratkan PPP Tak Dapat Kursi di Kabinetnya
- Munculkan Puan Maharani, Megawati Pertaruhkan PDI P dan Loyalis
- Susun Kabinet, Jokowi Harus Hati-Hati
- DPR Dukung Nurhayati Ali Assegaf Menjadi Presiden Asosiasi Parlemen Dunia
- Kontroversi Pembangunan Giant Sea Wall Jakarta
- Jokowi Harus Buktikan Pemerintahannya Tak Menyembah Asing
- Lucunya Jokowi, Menentang Anarkisme FPI Tapi Membela Anarkisme PDIP
- Pemerintahan Minoritas Jokowi
- [Kasus Transjakarta] Jujurlah, Jokowi!
- Rachmawati: Megawati Itu Antek Kapitalis!
- Tak Setuju Koalisi dengan KIH, Gerakan Pemuda Ka'bah Geruduk DPP PPP
- PPP Bisa Rujuk ke 'Kapal' Merah Putih
- Rachmawati: Megawati Sendiri Bilang Dia Ibaratnya Konsepsi Politik Dagang
- Kubu Jokowi Tak Usah Jiper Hadapi KMP yang Kuasai Parlemen
- Jokowi: Kalau Mau Jegal ya Tunggu Lima Tahun Lagi
- Mahasiswa Akan Turun Ke Jalan menuntut Realisasi Pemerintah Dukung Kemerdekaan Palestina
- Akhuna Umar Farouk...
- Fahri Hamzah: KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab
- Bolehkah Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jumat?
- TESTIMONI UST ARIFIN ILHAM TERHADAP HABIEB RIZIEQ
- Hari Ini FORUM UMAT ISLAM Gelar Aksi "People Power" Menolak AHOK
| Fahri Hamzah : Curigailah Orang yang Khawatir! Posted: 10 Oct 2014 07:15 AM PDT  Fahri yang juga Wasekjen DPP PKS ini, meyakinkan bahwa tidak ada yang ingin menghambat pelantikan Jokowi-JK. Apalagi, pihak yang dicurigai adalah Koalisi Merah Putih (KMP), setelah menyapu bersih posisi struktural di parlemen. Bagi Fahri, justru yang punya pikiran dan khawatir berlebihan itulah yang harus dicurigai. "Tidak perlu khawatir, justru yang khawatir itu yang harus dicurigai," kata Fahri, di Jakarta, Jum'at 10 Oktober 2014. Dia mengatakan, harusnya kita berpikir lebih jernih tanpa harus ada saling menakutkan. Biarkan Jokowi, kata Fahri, bekerja menyiapkan struktur kabinet di eksekutif agar bisa bekerja efektif selama lima tahun ini. Menurut Fahri, isu penghambatan pelantikan Jokowi yang dihembuskan pihak tertentu, hanya ketakutan yang sudah berulang kali dihembuskan. Padahal, itu semua tidak terbukti adanya. "Wah nanti ditolak di DKI (pengunduran diri Jokowi sebagai Gubernur DKI), wah ini nggak akan datang saat pelantikan. Ternyata nggak, jangan begitu caranya," kata politisi asal Sumbawa. Memang, sebelum paripurna DPRD DKI Jakarta, banyak kabar muncul soal penjegalan Jokowi yang hendak mundur sebagai Gubernur DKI. Namun saat paripurna, isu itu tidak benar, dan semua fraksi termasuk dari KMP, menerima pengunduran diri Jokowi walau dengan beberapa catatan. Menurut Fahri, harusnya yang dikembangkan sekarang adalah ide-ide yang optimistis dalam membangun bangsa. "Dengan sesuatu yang real saja, pegang itu eksekutif kembangkan ide-ide untuk mengeksplor eksekutif. Mudah-mudahan dengan itu optimis," tutup Fahri. (fs)  | ||
| Posted: 10 Oct 2014 06:30 AM PDT  "Permanen," tegas SDA, saat acara syukuran KMP dengan ratusan anak yatim, di Masjid Al Bakrie, Kuningan Jakarta Selatan, Jum'at, 10 Agustus 2014. Disinggung soal sikap PPP yang meloncat ke KIH, SDA mengatakan sikap itu karena emosional saja. Bukan atas dasar idiologis. "Emosional saja, bukan idiologis," katanya. Dengan begitu, lanjut mantan menteri agama ini, PPP tetap berada dalam barisan KMP. "Tidak bergeser dari Koalisi Merah Putih," katanya. ----- Sehari sebelumnya, Kamis, 9 Oktober 2014, Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah menyarankan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelesaikan konflik internal terlebih dulu sebelum memutuskan kembali merapat ke Koalisi Merah Putih (KMP). "Kita menunggu PPP menyelesaikan masalah di muktamar. Walau di KIH atau KMP tetap pengurusnya kembar," kata Fahri di gedung DPR, Kamis, 9 Oktober 2014. Menurutnya, KMP menginginkan PPP segera menyelesaikan masalahnya. Keharmonisan PPP akan mendukung kekuatan KMP. "Sejauh ini mereka mampu bersatu, buktinya kemarin (pemilihan pemimpin MPR). Kita menginginkan PPP solid dulu saat ini," terang Fahri. Wakil ketua DPR ini menilai, jika PPP benar-benar hengkang, tak akan berpengaruh banyak terhadap KMP. Sebab, Persoalan dualisme ini mengakibatkan kesulitan dalam menyelesaikan persoalan administrasi. "Pengaruhnya tidak kuat tapi pengennya bersama-sama. Masalahnya tanda tangan itu banyak, tidak bisa dualisme kayak gitu," cetus Fahri. (fs) | ||
| "JANGAN PANIK KIH" by @Fahrihamzah Posted: 10 Oct 2014 05:45 AM PDT  Sy tidak mengerti kenapa ada yg menyebar kecemasan. ..#JanganPanikKIH Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terlalu panik dengan legislative...lupa bahwa mereka menguasai eksekutif.. #JanganPanikKIH KIH Lupa bahwa Rakyat telah memutuskan untuk memberi mereka kuasa eksekutif yang kuat.. Memang tidak menang telak...kurang dari 40% total pemilih sah bahkan kurang dari 30% rakyat Indonesia. Tapi kemenangan adalah kemenangan..mandat telah diserahkan dan JOKOWI-JK adalah presiden kita. Presiden dalam sistem Presidensial adalah Pejabat terkuat di republik Ini. Ia mengendalikan birokrasi sipil dan militer. Memegang uang Rp.2039Trilyun dan kuasa nyaris tanpa batas. Setelah menjadi anggota DPR membuat saya tahu betapa kuatnya lembaga kepresidenan di negeri ini. Sayangnya itu tidak menjadi kesibukan KIH...malah sibuk mengganggu legislatif yang tidak terlalu kuat. Usul saya..fokus saja membangun eksekutif yang kuat. Sistem Presidensial kita perlu eksplorasi. Cobalah cari ide.. Untuk terbangkan bangsa ini setinggi langit... Jangan takut.. Bekerjalah memenuhi janji... Semua sdh tersedia. . Buka cakrawala mu ya Rais. .. Munajatlah agar jiwamu besar... Kau takkan bisa memerdekakan rakyatmu Jika jiwamu kerdil dan penuh ketakutan. .. *Dari twit-twit @Fahrihamzah (Jumat, 10/10/2014) | ||
| Siapa yang Diuntungkan Dalam Pemakzulan Jokowi? Posted: 10 Oct 2014 05:45 AM PDT  Merujuk pada amandemen pasal 8 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi : "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya", maka jelas kiranya siapa yang paling beruntung dalam pemakzulan Presiden. Benar. Yang diuntungkan bukanlah KMP, melainkan Wakil Presiden, dalam hal ini Jusuf Kalla. Maka tudingan berbagai pihak pendukung Jokowi yang menyatakan bahwa KMP dan Prabowo diuntungkan dalam pemakzulan Jokowi adalah OMONG KOSONG! Jokowi harus mencermati pihak-pihak internal KIH yang terus-terusan meniupkan wacana pemakzulan kepada dirinya. Bukan tak mungkin, wacana itu justru berasal dari orang yang akan paling diuntungkan oleh pemakzulan Jokowi. (fs) | ||
| Jokowi Isyaratkan PPP Tak Dapat Kursi di Kabinetnya Posted: 10 Oct 2014 05:00 AM PDT  Pernyataan ini diucapkan Jokowi, Senin, 6 Oktober 2014 untuk menepis kabar bahwa PPP akan mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahannya. Pasalnya, partai pengusungnya sejak awal tidak diberi jatah kursi di kabinetnya. Pernyataan ini berkebalikan dengan tawaran jatah menteri dari Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (JK), kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bila bergabung ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio, mengatakan, meski PPP berlabuh kepada koalisi pengusung Jokowi, KIH tidak akan bisa mengimbangi Koalisi Merah Putih di Parlemen. "Jika KIH ingin tambahan kemudian ajak PPP, tidak bisa imbang. Karena suara PPP kecil, kalau PPP masuk ke sana (KIH) tidak signifikan," ujar Agung, Kamis, 9 Oktober 2014. Menurut Agung, suara PPP yang minim di parlemen membuat KIH sangat sulit untuk memiliki bargaining lebih besar. "KIH tidak punya bargaining besar terhadap PPP meskipun diberi jatah kursi menteri dan itu percuma. Jadi saya tidak yakin PPP diberi kursi menteri oleh KIH," pungkasnya. Sebagaimana diketahui, Wapres terpilih, JK sempat mengutarakan, akan memberikan jatah kursi menteri untuk PPP, bila partainya bergabung dengan KIH sebelum tanggal 20 Oktober 2014, yakni sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. "Kalau PPP masuk sebelum tanggal 20 tentu akan jadi bagian pemerintahan," tegas JK. Tetapi penegasan Jokowi tadi jelas menjadikan janji JK seperti pepesan kosong. (fs) | ||
| Munculkan Puan Maharani, Megawati Pertaruhkan PDI P dan Loyalis Posted: 10 Oct 2014 04:15 AM PDT  Anggota DPR dari Fraksi PDI P, Lazarus mengatakan, kemampuan lobi putri Ketua Umum PDI P, Soekarnoputri itu harus didukung Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. "Lobi sudah dilakukan oleh Puan dan teman-teman. Tapi Puan harus dibantu oleh Jokowi dan JK," kata Lazarus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Menanggapi terkait penetapan Puan sebagai Ketua Fraksi PDI P, Lazarus menilai, ditetapkannya Puan sebagai ketua fraksi PDI P merupakan kesepakatan. "Nggak ada masalah, kejadian akhir-akhir ini tak masalah dan tak menganggu ditunjuknya Puan sebagai Ketua fraksi," tutup Lazarus. ----- Munculnya Puan ke pentas politik parlemen disinyalir sebagai upaya regenerasi pemimpin PDI P. Sebagaimana diketahui, beberapa loyalis PDI P masih beranggapan bahwa PDI P harus dipimpin oleh trah Soekarno. Ini pula sebab mengapa Megawati sengaja berdiam diri dan tak melakukan lobi politik secara langsung dengan pemimpin parpol lain di KIH maupun KMP. Memang, Megawati tak punya pilihan lain kecuali munculkan Puan saat ini, meski momentumnya tak tepat. Di tengah solidnya oposisi yang mendominasi parlemen, kehadiran Puan hanya menjadi pemanis dan bukan menjadi pelobi ulung seperti yang diharapkan banyak pihak, terutama rakyat pemilih setia PDI P. Megawati sungguh telah melakukan pertaruhan politik yang mahal. (fs) | ||
| Susun Kabinet, Jokowi Harus Hati-Hati Posted: 10 Oct 2014 03:30 AM PDT  "Kriteria yang diwacanakan dan perlu digunakan di samping profesional, berintegritas tinggi, yang sesuai dengan karakter Pak Jokowi, orang yang memang gigih, sungguh-sungguh menunjukkan dedikasinya, bekerja dan berkarya untuk masyarakat," kata Andrinof di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Andrinof juga mengatakan kabinet yang dibentuk untuk pemerintahan Jokowi-JK nantinya harus mengedepankan kepentingan rakyat. "Kabinet ke depan ini harus betul-betul untuk rakyat, yang paling penting adalah membentuk kelembagaan untuk kepentingan rakyat, merekrut para pembantu (menteri) untuk kepentingan rakyat karena sekali kabinet dibentuk, itu akan menentukan bagaimana kinerja pemerintah lima tahun ke depan," tuturnya. Andrinof berharap calon menteri yang dipilih nantinya dapat sejalan dan sepikir dengan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. "Kita mengharapkan setidak-tidaknya sebagian besar karakter dari pada menteri itu adalah orang yang paham arah dan paham cara kerja yang diharapkan Jokowi," ujarnya. Sementara itu, pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Arie Sudjito mengatakan menteri yang ditempatkan dalam kabinet harus terbebas dari kepentingan partai politiknya agar bebas dalam menjalankan kebijakan pemerintahan. "Menteri yang tidak tersandera oleh kepentingan partai politik, menteri yang bisa membawa perubahan, menteri yang bisa bergerak cepat sebagaimana dari kerja kepemimpinan Jokowi," kata Arie. Selain Andrinof dan Arie Sudjito, politisi muda Indra J Piliang pun sudah menggoreskan catatan penting mengenai kabinet Jokowi dalam surat terbuka kepada Jokowi. (fs) | ||
| DPR Dukung Nurhayati Ali Assegaf Menjadi Presiden Asosiasi Parlemen Dunia Posted: 10 Oct 2014 02:45 AM PDT  Pencalonan ini juga didukung oleh pemerintah, diwakili oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Ketua DPR Setya Novanto. "Pencalonan Ibu Nurhayati sebagai presiden IPU jadi sangat penting mengingat anggota parlemen Indonesia bisa ikut termasuk dalam rancangan resolusi yang bisa dihasilkan dalam IPU yang sesuai dengan kepentingan nasional," tutur Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014. Menurut Setya, pemilihan presiden IPU ini sangat penting bagi Indonesia. Oleh karena itu perlu penggalangan persepsi dan dukungan dari ASEAN, ASEAN plus tiga, dan Asia Pasifik. Terlebih, Indonesia menjadi salah satu negara dari empat kandidat presiden IPU yakni, Australia, Maladewa, dan Bangladesh. "Pengalaman Bu Nurhayati tidak bisa diragukan lagi," jelasnya. Setya menjelaskan, Nurhayati telah berpengalaman dalam beberapa organisasi internasional. "Kriterianya luar biasanya. Saya bangga dan hormat. Kalau bisa terpilih maka akan membawa citra positif bagi Indonesia sebagai negara Islam terbesar dan negara demokrasi terbesar ketiga," tandas Setya. Sementara itu, Nurhayati memohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut dia, kesempatan untuk menjadi presiden IPU tidak mudah karena harus bersaing dengan kandidat dari Australia, Maladewa, dan Bangladesh. (fs) | ||
| Kontroversi Pembangunan Giant Sea Wall Jakarta Posted: 10 Oct 2014 02:43 AM PDT  JOKOWI SOAL GIANT SEA WALL Menarik tulisan Kompas [9 Oktober] soal Tanggul Laut Raksasa Jakarta yg peletakan batu pertamanya dilakukan hari ini: "Meski masih memerlukan kajian lebih lanjut (dampak-dampaknya), Jokowi memastikan proyek ini tetap akan dilanjutkan." Benarkah Giant Sea Wall belum ada amdal-nya (analisis dampak lingkungan)? Dan jika belum, atau meragukannya, kenapa presiden (terpilih) mendukungnya? (Farid Gaban) MODAL SOSIAL Protes reklamasi Teluk Benoa, Bali, terus berlangsung dan ramai dlm beberapa bulan terakhir. Reklamasi Teluk Jakarta (dan giant sea wall), dg dampak lebih dahsyat, diterima dg sunyi. Kenapa bisa berbeda? Di Jakarta, di tengah longgarnya ikatan sosial dan absennya ideologi, warga kota seperti buih. Besar jumlahnya, umumnya pintar dan kaya, tapi kesulitan membangun solidaritas bersama utk mendukung atau memprotes sebuah kebijakan publik. Partisipasi demokratis menuntut modal/ikatan sosial. (Farid Gaban) Jakarta kota zombie dan robot bang. Perlu di ketuk sedikit keras kesadarannya, atau unplug kenyamanannya. (Sig To) Pendukung sudah terkotak jokowi-prabowo. Menolak jokowi dianggap pro prabowo. (Andi Ucup) Kota besar itu pabrik zombie. (Radius Ardanias Hadariah) KONSOLIDASI KEKUATAN Sepakat harus ada konsolidasi kekuatan untuk menentang, dan gak betul kalau LSM anteng-anteng saja, sejak proyek reklamasi pantai jakarta tahun 2000 kami sudah minta untuk di hentikan, dan kami terus melakukan penolakan, hingga hari ini kami tetap menolak, dan bila rekan-rekan mau bergerak nelayan dan LSM akan berencana turun aksi pada tgl 15 Oktober 2014. mari bergabung. Siang ini (Jumat, 10/10/2014) perwakilan nelayan teluk Jakarta (KNTI Jakarta) akan ke Kantor KIARA ngajak rapat untuk sikapi reklamasi dan giant sea wall ini, bila kawan ada keluangan waktu sangat bagus untuk dapat terlibat. (Selamet Daroyni) *** PROYEK GIANT SEA WALL Pembangunan Giant Sea Wall di Jakarta diperkirakan memakan biaya sekitar Rp400-500 triliun. Pembangunan proyek megaraksasa ini akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama akan dibangun tanggul sepanjang 32 kilometer dan konstruksi dimulai 2014 hingga 2017. Tahap kedua konstruksinya diperkirakan mulai 2018 hingga 2022 dengan luas lahan yang dibangun seluas 1.250 hektare (ha). Sedangkan tahap ketiga mulai dibangun 2022-2030. Disusul dengan pembangunan pelabuhan seluas 400 ha. Pembangunan Giant Sea Wall tidak hanya bermasalah di masalah studi kelayakan dan pendanaan. Proyek ini diduga mempunyai tujuan tertentu selain mereklamasi pantai. Dugaan ini pernah dilontarkan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA). KIARA menilai upaya reklamasi pada pembangunan Giant Sea Wall hanya modus untuk melindungi properti perumahan, pergudangan swasta, dan kawasan elit. Reklamasi juga berpotensi ke penggusuran rumah penduduk, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta menghilangkan akses nelayan melaut. | ||
| Jokowi Harus Buktikan Pemerintahannya Tak Menyembah Asing Posted: 10 Oct 2014 02:00 AM PDT  Pernyataan Rachmawati Soekarnoputri di ruang publik itu sangat menusuk perasaan Megawati dan Jokowi serta jutaan konstituen mereka yang telah mendukung Jokowi sebagai Presiden RI. Kini saatnya Jokowi membuktikan bahwa dirinya dan Megawati/ koalisi PDIP bukanlah antek asing. Caranya? Kabinet Jokowi harus amanah dan kredibel di mata rakyat. Jokowi adalah kader sekaligus petugas PDI P pimpinan Megawati. Oleh sebab itu, Megawati dan Jokowi harus bahu-membahu menyusun Kabinet Kerja yang professional dan kredibel untuk membuktikan bahwa kedua tokoh itu bukan antek kepentingan asing, bukan komprador asing, apalagi proxy asing. Sesungguhnya, pernyataan Rachmawati Soekarnoputri yang menyebut Megawati Soekarnoputri, sang kakak yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) dan Jokowi pro-kepentingan asing tidak mengejutkan "Megawati sendiri sudah jadi antek kapitalis asing," cetus Rachmawati. Tudingan itu sudah sering disampaikan Rachmawati. Yang penting, Jokowi dan Megawati bisa membuktikan bahwa tudingan itu tidak benar atau misleading, menyesatkan. Oleh sebab itu, dalam menyusun kabinetnya nanti, Jokowi dan Megawati sebaiknya menjadikan Geopolitik sebagai jembatan penghubung yang menyatukan kedaulatan sektor pertahanan, energi dan pangan dalam satu tarikan nafas. Sebab pemerintahan Jokowi sudah pasti fokus pada tiga sektor strategis, yakni pertahanan, energi dan pangan. Dan ada bahaya yang mengancam kedaulatan dari ketiga sektor strategis tersebut di Indonesia. "Maka itu ketiga sektor strategis ini seharusnya tidak lagi dipandang secara sektoral semata-mata sebagai masalah ekonomi dan pertahanan-keamanan saja," jelas Hendarjit pakar geopolitik dari Global Future Institute (GFI). Dalam hal ini, Jokowi sedang diuji dalam membentuk kabinetnya nanti. Jokowi musti bertitik tolak pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional NKRI dalam menyusun kabinetnya nanti. Kriteria profesional saja, tidaklah cukup untuk mewujudkan Trisakti Bung Soekarno. Para menteri Kabinet Jokowi harus memiliki Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional agar kelemahan dan kesalahan Kabinet SBY yang transaksional dan sangat politis, tidak terulang. Dengan cara demikian, kata pengamat politik Frans Aba MA dari Persatuan Alumni GMNI, Jokowi tidak mudah diperlakukan sebagai sasaran tembak Koalisi Merah Putih yang beroposisi, juga agar tidak mudah jadi ''bidikan'' para petualang politik dan mafia yang mencengkeram negeri ini. (fs) Baca juga: Mengapa KPK Belum Tangkap Jokowi dan Megawati? | ||
| Lucunya Jokowi, Menentang Anarkisme FPI Tapi Membela Anarkisme PDIP Posted: 10 Oct 2014 01:27 AM PDT  Jokowi Menentang "Anarkisme" oleh FPI, Tapi Membela Anarkisme oleh "Relawan" PDIP Lihatlah foto yang saya lampirkan. Saksikan perbedaan sikap yang sangat bertolak belakang. Jangan lupa saksikan pula cara Jokowi bereaksi, bahasa seperti apa yang ia gunakan. Rasanya aneh, seorang pemimpin sekelas Presiden mengeluarkan pendapat dengan gaya preman seperti itu. Berikut saya copy paste sumber beritanya. Jokowi: Salah sendiri tvOne manas-manasin Jokowi: Ormas yang Anarkis, Kita Gebuk (by JONRU) | ||
| Posted: 10 Oct 2014 06:13 AM PDT  Selama ini, Jokowi-JK dan KIH yang mengaku didukung rakyat dan mengklaim mampu menggerakan rakyat lewat "people power", ternyata keok di parlemen. Hal ini secara faktual sudah menggambarkan kekuatan real Jokowi-JK, tak hanya di parlemen, namun juga pada tataran rakyat pemilih. Jika diibaratkan sebuah pertandingan, Koalisi Jokowi sudah menelan kekalahan sebanyak 5 kali dari KMP. Sehingga skor sementara adalah 5-0 untuk kemenangan KMP di parlemen. Sayangnya, perjuangan untuk mensejahterakan rakyat, bukanlah sebuah permainan. Bukan pula sebuah pertandingan yang ditentukan oleh kalah-menang. Pemikiran sempit dan ambisi menguasai pemerintahan sekaligus parlemen, membuat KIH tergagap-gagap ketika berhadapan dengan KMP, yang di atas kertas sudah kalah di laga Pilpres kemarin. PDI P sebagai pemenang pileg keburu bersorak sorai dan tak cepat beradaptasi dengan KMP yang secara matang sudah menyerap aspirasi rakyat saat kampanye pemilihan legislatif. Juli silam, KMP sudah mengatur kekuatan dan mengungguli KIH dalam pengesahan UU MD3 yang menyebabkan PDI P sebagai pemenang pileg tak otomatis menduduki kursi Ketua DPR. Pertengahan September, KMP kembali sukses menata Tatib DPR yang jelas sangat penting dalam menata parlemen. Akhir September, diwarnai aksi walk out Fraksi Demokrat yang spektakuler itu, KMP memenangkan pengesahan UU Pilkada. 1 Oktober pemilihan pemimpin DPR. Paket KMP menang. Tanpa upaya yang berat karena KIH, yang sudah sadar akan kalah, melakukan walk out. Satu momentum terbaik KIH saat pemilihan pemimpin MPR pun lepas. Itu pun tak luput dari kesalahan KIH yang terlalu percaya diri. Klaim masuknya dukungan dari DPD dan PPP yang dianggap tergiur oleh tawaran kursi empuk di kabinet Jokowi, membuat KIH tak jeli meneliti senator-senator di DPD. Masih terkait DPD, kesalahan fatal lainnya, adalah KIH menganggap suara DPD pasti bulat mendukung koalisi yang dikomandani PDI P ini. Dalam menghadapi kekalahan beruntun ini, KIH lebih suka menudingkan telunjuk pada pihak lain dan tetap mengklaim diri sebagai pihak yang didukung rakyat. KIH lupa, rakyat Indonesia bukan saja mereka yang memilih Jokowi. Rakyat Indonesia adalah juga orang-orang yang merelakan diri diwakili oleh KMP plus rakyat yang sengaja tak menggunakan hak pilih mereka karena meragukan integritas kedua capres. 'Mengobral' kata rakyat secara berlebihan, justru memunculkan spekulasi tentang masa depan pemerintahan Jokowi-JK. Kecurigaan bahwa pelantikan Jokowi akan digagalkan KMP yang ditiupkan oleh internal KIH semakin menguatkan pendapat bahwa kubu Jokowi lemah, rapuh dan ringkih, sehingga oleh karenanya membutuhkan kekuatan rakyat untuk melawan dominasi KMP yang sedianya menjadi penyeimbang pemerintah. Sadar bahwa KMP didukung massa real yang kokoh dan solid, KIH berganti manuver. Kali ini melempar wacana pemakzulan Jokowi oleh MPR. KIH tentu paham, dalam sistem presidensial yang sekarang berlaku, Posisi Presiden sangat kuat dan dijamin UUD. Presiden tidak bisa dijatuhkan DPR. Tapi, DPR juga kuat dan dijamin UUD pula. DPR memiliki hak-hak berkekuatan politik hebat, yang mampu membuat pemerintah kedodoran. Jokowi-JK tak perlu takut dimakzulkan. Selain karena belum dilantik, Jokowi-JK tidak akan mengalami kesukaran untuk dapat tetap berada di posisi eksekutif selepas pelantikan nanti. Meski sejujurnya, peta politik di Senayan masih sangat tak kondusif untuk mendukung dan membangun pemerintahan yang sukses, stabil, efektif dan produktif. Kekuatan KMP menggalang mayoritas suara parlemen bisa melahirkan pemerintahan minoritas yang lemah. Inilah yang sejak awal harus dijaga oleh Jokowi - JK agar tidak membiarkan pemerintahannya kelak menjadi minoritas yang ringkih dan tak punya kuasa, baik di dalam parlemen maupun di dalam upaya membangun bangsa. KMP, melalui Prabowo Subianto sudah berjanji mendukung Jokowi-JK dan KIH sepanjang mereka bekerja sungguh-sungguh, tak berkhianat pada rakyat dan tak menghamba pada kepentingan asing. Dukungan KMP ini justru memberi penegasan bahwa fungsi check and balance yang dilakukan KMP sebagai oposisi akan dilakukan secara maksimal. Meminjam istilah anak muda Tanah Abang, "Meleng dikit, abis..!". Kemunculan "playmaker" KIH yang berstamina memang sudah ditunggu-tunggu. Karena bila kondisi minim lobi dan komunikasi politik ini didiamkan, jelas akan menyulitkan pemerintah yang hanya ditopang minoritas di parlemen. Membangun komunikasi yang baik, bukanlah dengan menggunakan kata rakyat sesering mungkin dan bersembunyi di baliknya ketika gagal. Komunikasi itu bukanlah juga kegagahan memerintah rakyat untuk memberontak demi keuntungan partai memperoleh kuasa. Tidak.. Komunikasi dengan oposisi dan semua pihak yang saat ini nampak berseberangan dengan KIH, perlu dilakukan. Jokowi dan KIH mesti ingat bahwa mereka dipilih hanya oleh 71 juta rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilih. Sementara total jumlah penduduk di Indonesia, lebih dari 237 juta. Menjaga amanah dari 71juta pemilih tentu tidak mudah. Sedikit saja kesalahan, pemilih Jokowi yang jumlahnya hanya 1/3 jumlah total rakyat, akan mencabut kepercayaan mereka pada Jokowi-JK dan membuat pemerintahan Jokowi-JK menjadi pemerintahan minoritas minus dukungan parlemen dan rakyat. (fs) | ||
| [Kasus Transjakarta] Jujurlah, Jokowi! Posted: 10 Oct 2014 12:22 AM PDT  "Saksi Michael Bimo Putranto memenuhi panggilan penyidik," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony T Spontana di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2014. Kapuspenkum menyebutkan pokok pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya keberadaan dan keterkaitan Saksi dalam kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta dan Bus untuk Peremajaan Angkutan Umum Reguler di Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2013. Pada hari yang sama, Kejagung juga memeriksa Setyo Margono Utomo, Kepala Bidang Teknologi Sarana Transportasi BPPT dan Marzan Azis Iskandar, Mantan Kepala BPPT. "Pemeriksaan terhadap saksi Setyo mengenai keberadaan, tugas Saksi sebagai bagian dari tim Konsultan Perencana maupun Konsultan Pengawas dari BPPT untuk kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta dan Angkutan Umum Reguler pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013," katanya. Sampai sekarang Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka, di antaranya Udar Pristono (mantan Kadishub DKI Jakarta) dan P (Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi/BPPT). Dua lainnya, DA (pegawai negeri sipil pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan ST (PNS Dinas Perhubungan DKI Jakarta selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bidang Pekerjaan Konstruksi 1 Dinas Perhubungan DKI Jakarta). Bergulirnya bola panas kasus Transjakarta ini semestinya berujung di penanggungjawab proyek pengadaan Bus Transjakarta dan BKTB, yaitu Jokowi. Hal ini pernah ditegaskan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan. Tigor mengaku tidak puas terhadap penetapan dua pejabat Dinas Perhubungan DKI Jakarta sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus pengadaan bus Transjakarta serta Bus Kota Terintegrasi Busway atau BKTB. "Kedua tersangka ini hanya pelaksana saja. Ada otak dan pasti ada yang memerintah. Harusnya, ini yang jadi target kejaksaan," ujar Tigor kala itu. Tigor menambahkan, seharusnya kejaksaan merunut lebih dalam lagi agar menemukan aktor intelektual di balik kasus korupsi Transjakarta ini. "Kedua tersangka ini merekayasa lelang untuk siapa? Atas permintaan dan perintah siapa? Itu tugas kejaksaan untuk mengungkapnya," lanjut Tigor. Menurut Tigor, bila Kejaksaan mampu menangkap aktor intelektual dalam kasus tersebut, ada dampak positif terhadap citra korps Adhyaksa tersebut. "Publik telah menilai bahwa kinerja kejaksaan kurang 'greget' dalam menyelesaikan kasus korupsi. Banyak kasus yang hanya berhenti di anak buah, sedangkan pimpinan masih bebas", imbuh Tigor. FAKTA adalah LSM pertama yang melaporkan dugaan korupsi Transjakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun entah mengapa justru Kejaksaan Agung lah yang memproses kasus tersebut. "Para koruptor, selama ini menghindar dari jeratan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan lebih suka ditangani oleh kejaksaan. Sudah umumlah kalau kejaksaan mudah sekali SP3-nya," ujar Tigor. Sekedar mengingatkan, Jokowi yang ketika kasus ini bergulir pernah mengklaim telah melapor ke KPK terkait dugaan korupsi Bus TransJakarta. Namun hal tersebut terbukti tidak benar dan dibantah oleh Johan Budi SP, sebagai juru bicara KPK dan Wagub DKI, Ahok. Atas ketidakjujuran tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Makasar, Margarito Kamis menilai kebohongan Jokowi itu tidak etis. "Itu sesuatu tak etis. Sebagai capres (kala itu) tindakan Pak Jokowi tidak etis, karena senang atau tak senang, dia belum jadi presiden dan masih berjuang menjadi presiden," kata Margarito di Jakarta, akhir Juni lalu. Margarito mengatakan, pemimpin harus berani berterus terang terhadap masyarakat. Dia menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menutup-nutupi kasus Bus TransJakarta. Jika tidak pernah melaporkan kasus dugaan korupsi Bus Transjakarta, sebaiknya Jokowi berterus terang saja. "Kenapa tidak menyatakan saja apa adanya. Di satu sisi katanya sudah lapor, ternyata belum lapor. Saya meminta dengan hormat, agar jujur lah, kalau dia (Jokowi) punya slogan jujur jujur jujur, maka jujur lah. Kalau terbukti tidak jujur sangat tidak baik," tegas Margarito. Pemimpin harus berani mengklarifikasi dan berkata jujur meskipun kadang pahit bagi dirinya. "Ada apa dengan Jokowi ini, harus jujur dan jujur. Jangan setengah-setengah, pemimpin itu tak pernah takut pada kejujuran, itu baru kejujuran. Sekalipun memukul diri sendiri, berani berkata," tandasnya. Apapun kisahnya, kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta yang terdiri dari busway senilai Rp1 triliun dan bus peremajaan dari angkutan umum reguler senilai Rp500 miliar itu mulai memasuki fase penting. Mengurai keterkaitan calon pemimpin baru negeri ini, Jokowi. (fs) Berita terkait: [SKANDAL TRANSJAKARTA] Ahok Ditantang Berani Adukan Jokowi ke KPK [Melawan Lupa] Jokowi Jebak Udar [Melawan Lupa] Kasus Transjakarta, Udar Tuding Jokowi Bohong [Korupsi Transjakarta] Periksa Rekening Jokowi !! | ||
| Rachmawati: Megawati Itu Antek Kapitalis! Posted: 09 Oct 2014 09:27 PM PDT  "Megawati sendiri sudah antek kapitalis. Sudah jelas antek-antek kapitalis semua kok ini, mereka kuasai semua," kata Rachma di gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014) seperti dilansir Tribun. Menurut Rachma, Koalisi Merah Putih lebih memikirkan rakyat dan akan lebih membela rakyat. Dirinya pun bersyukur parlemen dikuasai oleh Koalisi Merah Putih yang dapat mengkritisi pemerintahan. "Saya harap DPR juga dapat segera membentuk pansus Pilpres untuk membongkar kecurangan Pilpres," tuturnya. Rachma pun menyarankan kepada presiden terpilih 2014-2019 Jokowi untuk mengklarifikasi dugaan korupsi yang membawa-bawa nama mantan Wali Kota Solo itu. Dirinya pun telah menyampaikan dugaan korupsi yang menyeret Jokowi ke aparat penegak hukum yakni KPK dan Kejaksaan Agung. "Itu seharusnya diklarifikasi dulu (oleh Jokowi). Mau jadi apa muka Indonesia di internasional jika tak diklarifikasi," ujarnya.(pm) | ||
| Tak Setuju Koalisi dengan KIH, Gerakan Pemuda Ka'bah Geruduk DPP PPP Posted: 09 Oct 2014 09:10 PM PDT
Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Kota Yogyakarta, Muhammad Fuad mengaku malu dengan kelakuan pengurus DPP PPP yang memberikan dukungan untuk Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Fuad menganggap, keputusan tersebut diambil untuk kepentingan sesaat, tetapi justru mengorbankan ideologi. "Hari Jum'at (10/10) besok, kami akan mendampingi DPW PPP ke jakarta untuk menyampaikan protes dan aspirasi dari daerah," kata Fuad kepada kabarkota.com melalui Whatsapp, Kamis (9/10). Menurut Fuad, pihaknya akan menyampaikan bahwa ideologi PPP sangat berseberangan dengan KIH. Untuk itu, tidak selayaknya Partai berlambang Ka'bah ini mengorbankan ideologi untuk mengejar jabatan. Lebih lanjut ia juga menegaskan bahwa GPK akan berusaha mempertahankan koalisi PPP dengan KMP di daerah-daerah. Salah satunya, dengan menggunakan pengaruh GPK di setiap wilayah untuk menekan DPC dan DPW agar tetap konsisten. Terlebih, di sejumlah wilayah, PPP sudah berjalan auto pilot, tanpa bergantung pada DPP. (sumber: kabarkota.com) | ||
| PPP Bisa Rujuk ke 'Kapal' Merah Putih Posted: 09 Oct 2014 08:51 PM PDT  Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago berpendapat, keberadaan PPP ditentukan sejauh mana KIH pandai menjaga PPP, agar tetap mendukung presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Sebab PPP bisa 'rujuk' ke Koalisi Merah Putih (KIH) jika KIH tak mengakomodir kepentingan politiknya. "Walaupun politik itu dinamis dan tak kaku, bisa saja berubah secara ekstrim," kata Pangi, Jakarta, Jumat (10/10/2014) seperti dilansir Sindo. Pangi mengambil contoh PKS. Menurutnya, meski PKS awalnya setia terhadap Setgab, belakangan justru 'membelot' dan cenderung mengabaikan kebijakan dan program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata Pangi, dalam situasi politik yang serba pragmatis, PPP diprediksi akan tetap bergabung dengan KIH dengan satu jatah menteri di dalamnya. Tetapi, pengaruh di luar PPP seperti Koalisi Merah Putih (KMP) disinyalir bakal membuat PPP mudah goyah. "Selama kepentingan sama, PPP akan tetap bersama KIH," ujarnya. Meski begitu, Pangi pun tak menafikan jika dalam ikatan koalisi, partai terkadang 'mendadak' bersikap ideologis dengan pura-pura menolak kebijakan yang tak pro rakyat. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyat, partai seperti PPP maupun partai di KIH lainnya sebenarnya sedang mengambil 'ancang-ancang' untuk meninggalkan Jokowi. "Mungkin saja PPP berbeda sikap dengan KIH. PPP tetap tak berani melawan arus tekanan publik, demi menjaga citra politik PPP mungkin akan berada di KMP," pungkasnya. (pm) | ||
| Rachmawati: Megawati Sendiri Bilang Dia Ibaratnya Konsepsi Politik Dagang Posted: 09 Oct 2014 08:38 PM PDT  Hal tersebut dikatakan Putri Presiden RI pertama Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, yang pada hari ini memang telah menyampaikan permintaan penundaan pelantikan Jokowi tersebut, kepada pimpinan DPR RI. "Ya harus begitu. Yang terkooptasi itu kan sebelah sana (KMP). Megawati sendiri bilang bagaimana dia ibaratnya konsepsi politik dagang sudah dia kuasai semua. Kan enggak bener," kata Rachmawati di DPR, Jakarta, Kamis (9/10). Ketika ditanya lebih lanjut perihal bagaimana mekanisme yang sebaiknya dilakukan untuk mewujudkan penundaan pelantikan Jokowi tersebut, Rachmawati mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan dewan untuk mencari cara yang terbaik. "Saya kira perlu, tapi terserah dewan, itu urusan teknis mereka. Saya serahkan ke mereka. Itu bukan ranah saya. Mereka mengakomodirlah petisi dari rakyat menggugat ini. Ini ada suatu problema besar setelah rezim ini berkuasa," katanya. | ||
| Kubu Jokowi Tak Usah Jiper Hadapi KMP yang Kuasai Parlemen Posted: 09 Oct 2014 08:15 PM PDT  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina mengatakan, Jokowi-Jusuf Kalla (JK) jangan khawatir dengan dominasi KMP di parlemen. "Jokowi-JK dan pendukungnya tidak seharusnya punya kekhawatiran yang berlebihan terhadap KMP yang menguasai parlemen," kata Rachel, Jumat (10/10/2014) seperti dilansir Sindo. Legislator dari Fraksi Gerindra ini menjelaskna, KMP hanya ingin menjadikan parlemen sebagai lembaga pengawasan yang kuat untuk memperhatikan kinerja pemerintahan ke depan. "Pemerintahan sebaiknya fokus saja menjalankan tugasnya sebagai pemerintah dengan sebaik-baiknya," ucapnya. (pm) | ||
| Jokowi: Kalau Mau Jegal ya Tunggu Lima Tahun Lagi Posted: 09 Oct 2014 07:30 PM PDT  Sebab, kata Jokowi, presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen. "Kalau sistem pemerintahan kita parlementer, mungkin saya takut. Nah ini sistem pemerintahan kita Presidensial," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis 9 Oktober 2014 seperti dilansir Sindo. Jokowi menjelaskan, seharusnya dalam sebuah negara, tidak perlu ada jegal menjegal antara pemerintah dan parlemen. Menurut dia, pemerintahan itu bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kekuasaan, melainkan untuk rakyat. "Kalau mau jegal menjegal ya nanti tunggu lima tahun lagi. Semangat saat ini harusnya berpikir bagaimana membenahi negara dan menyejahterakan rakyat. Saya tidak mengerti pemikiran seperti apa kalau ada ancaman jegal begitu," tutur mantan Wali Kota Solo ini. (pm) | ||
| Mahasiswa Akan Turun Ke Jalan menuntut Realisasi Pemerintah Dukung Kemerdekaan Palestina Posted: 09 Oct 2014 07:00 PM PDT  Universitas Trisakti Rabu kemarin (8/10/2014) ini mengadakan seminar tetang Palestina yang bertemakan "Buka Mata Satukan Hati untuk Palestina". Hadir sebagai pembicara dalam seminar kali ini adalah DR. Aji Wibowo selaku Ketua Studi Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia Universitas Trisakti, Sylviani Abdul Hamid, SH.I, MH Sekjen Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia dan DR. Syaiful Bahri, MA (Ketua Asia Pasific Community For Palestine/ASPAC for Palestine). Diskusi yang diprakarsai oleh Mahasiswa Trisakti ini sebagai bentuk kepedulian mahasiswa atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan manambah pengetahuan tentang Palestina dari nara sumber yang mumpuni. Edward Febrianto selaku ketua Panitia Acara menyatakan dalam siaran persnya bahwa dari ketiga narasumber ini mampu memberikan pencerahan kepada para mahasiswa dan sebagai langkah awal Trisakti dalam mendorong kemerdekaan Palestina. Ia menuturkan bahwa sudah seharusnya pemerintah Indonesia memiliki peran katif dalam mendukung pengakhiran kejahatan kemanusiaan yang di alami oleh Palestina akibat serangan Israel. Edward menegaskan apabila Presiden terpilih dilantik nanti dan lupa akan janjinya ketika kampanye kemarin untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina maka ia dan kawan-kawan mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengingatkan janji yang sudah disampaikan; karena kami lihat sampai dengan saat ini tidak ada sepatah katapun yang disampaikan oleh Presiden terpilih tentang kondisi Palestina yang lebih dari 50 hari diserang oleh Israel tegas Edward. Sementara Sylviani (Sekjen PAHAM) dalam kesempatan itu menyampaikan terkait perkembangan dari konferensi Internasional yang baru saja diikutinya di Tunisia mengenai Monitoring of the Palestinian Political and Legal Issue, in Light of Israel's Aggression on Gaza. Diantaranya adalah para peserta yang hadir dalam Konfrensi setuju mendorong Palestina meratifikasi Statuta Roma 1998 untuk membawa Israel ke International Criminal Court (ICC) disamping meminta pertanggung jawaban dari Israel atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya terhadap rakyat Palestina berupa pembangunan kembali fasilitas umum, Rumah, Jalan dan Rumah Sakit yang hancur akibat serangan Israel. (NN) | ||
| Posted: 09 Oct 2014 06:45 PM PDT  Biasanya beliau jemput saya di bandara Sepinggan begitu beliau mengetahui bahwa saya transit di Balikpapan. Kemaren saat saya transit di Sepinggan dan terlambat 19 jam penerbangan ke Berau, beliau tidak mengontak dan menjemput saya. Ini tidak biasa. Sesampai di Berau baru dapat kabar dari ikhwah bahwa beliau dirawat di ICCU. Saya baru paham mengapa beliau tidak menjemput saya di bandara padahal saya transit sangat lama di Sepinggan. Saya hanya bisa mendoakan tanpa bisa menjenguk beliau sepulang dari Berau karena tiket pulang tidak bisa diundurkan. Biasanya, beliau langsung menjemput di bandara Sepinggan ketika saya transit. Beliau tidak mau saya menganggur saat transit di Balikpapan. Kadang mengajak saya ke kantor DPD Kota Balikpapan untuk berdiskusi dengan ikhwah. Kadang mengajak saya keluar bandara hanya untuk menjamu makan siang. Bahkan pernah beliau jemput saya di bandara, untuk diajak takziyah karena ada kader PKS Kota Balikpapan yang wafat. Usai takziyah saya diantar kembali ke bandara. Akh Umar seorang kader dakwah yang sangat baik. Sangat santun dalam interaksi. Sangat semangat dalam melayani umat dan masyarakat. Saya menjadi saksi. Insyaallah beliau husnul khatimah. (Cahyadi Takariawan) | ||
| Fahri Hamzah: KMP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan Koalisi Setgab Posted: 09 Oct 2014 06:30 PM PDT  Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah mengatakan iktiar dan tesis membangun koalisi permanen seperti yang dilakukan anggota Koalisi Merah Putih (KMP) adalah sumbangan untuk mengatasi kelemahan sistem presidensial multi partai yang dianut oleh Indonesia. "KMP ini ikhtiar dan tesis untuk membangun koalisi permanen. Ini adalah sumbangan KMP di dalam mengatasi kelemahan sistem presidesialisme multi partai yang kita miliki," ujar Fahri kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014). Demikian dilansir tribunnews. Menurut Fahri, umumnya di seluruh dunia biasanya hanya ada dua partai, atau maksimal tiga partai. Jadi kalau ada partai A berkuasa, di eksekutif, maka biasanya rakyatnya memilih partai B berkuasa di legislatif. Dengan demikian maka pengelolaan politik menjadi sederhana. Fahri menjelaskan, upaya dan tesis itu sudah dikembangkan sebelum pilpres 2014 dilaksanakan sebelum diketahui siapa pemenang pilpres tersebut. Dengan demikian maka diharapkan terjadi check and balance antara eksekutif dan legislatif. "Jadi sebelum kita mengetahui siapa pemenang pilpres antara Prabowo dan Jokowi, kami sudah memiliki kesadaran membangun koalisi permanen. Kami sadar sistem presidensial multi partai lebih banyak atau umumnya gagal seperti yang banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin," ujarnya. Buat KMP saat ide ini digulirkan belum bisa diukur kekuatan di pemerintahan dan di parlemen. Bahwa sekarang dua kekuatan terpecah di pemerintahan dan di parlemen, maka ini adalah salah satu hasil yang sudah diperhitungkan. "Kalau kami sekarang kalah di eksekutif dan menang di legislatif, maka akan ada check and balance seperti yang terjadi AS saat ini di mana Demokrat menguasai Ekesekutif dan Republik di Legislatif. Tapi kalau kami menang dalam pilpres dan menguasai eksekutif dan juga menguasai legislatif saat ini, tidak masalah juga, karena akan ada penyeimbang dari kubu diluar kami. Ini sama seperti yang terjadi di AS saat Obama menang pertama kali. Demokrat menguasai eksekutif dan legislatif," ujar Mantan Aktivisi Mahasiswa ini lagi. Dengan adanya pengelompokan dalam dua koalisi besar menurut Fahri maka secara tidak langsung hanya akan ada dua kubu yang bertarung dalam pemilu. Ini tentunya sangat baik karena Amerika Serikat saja yang memiliki perjalanan demokrasi yang sudah berusia ratusan tahun, tidak berani mengambil resiko untuk memilih sistem presidensial multi partai. "AS saja tidak berani mengambil sistem presidensialisme multi partai. Dengan kesadaran itulah maka lahir KMP yang benar-benar telah direncanakan. Kami membicarakan semua hal dalam KMP termasuk common ideologi. Para ketua umum partai seperti Prabowo, Anis Matta, Hatta Rajasa dan Aburizal Bakrie kerap bertemu untuk membicarakan hal ini," ujarnya. Dia pun menegaskan bahwa KMP juga terus berusaha agar dalam diskusi-diskusi yang digelar tersebut SBY bisa hadir. KMP berpikir bahwa untuk mencari model atas Indonesia diperlukan diskusi yang panjang, detail dan mendasar. "Misalnya diskusi tentang Pilkada, kami berupaya mengundang SBY untuk hadir. Kami ingin ada satu model untuk Indonesia. Kami berpikir tidak apa-apa berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian. Kami berpayah-payah berdiskusi untuk kemudian mendapatkan model terbaik untuk Indonesia," paparnya. Didalam diskusi yang dilaksanakan menurut Fahri semua bebas berbicara dan tidak menerima apa adanya saja atau bahkan dilarang untuk bicara. Hal ini karena kalau ini tidak dibicarakan atau dikelola, koalisi bisa berantakan juga. "Di setgab itu kan tidak ada diskusi. Dari pengalaman di setgab pimpinan SBY misalnya 70 persen agenda setgab tidak bisa dijalankan. Kami tidak ingin hal ini terulang makanya semua dibicarakan dulu. Jadi eksperimen membangun koalisi ini tidak main-main. Ini pekerjaan serius. Makanya kami buat mekanisme, kami buat institusi. Kehadiran KMP seharusnya diapresiasi," ujar Fahri Hamzah, yang juga wakil ketua DPR RI. (tribunnews) | ||
| Bolehkah Menjamak Shalat Ashar dengan Shalat Jumat? Posted: 09 Oct 2014 05:30 PM PDT  Assalamu'alaikum Ustadz, Jawaban : Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Intisari Jawaban Penjelasan Lengkap Para ulama sepakat bahwa seorang musafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan shalat Jumat, dan untuk itu dia cukup mengerjakan shalat Dzhuhur saja. Dan para ulama juga sepakat bahwa bila seorang musafir dalam perjalanannya mampir di suatu masjid yang sedang berlangsung shalat Jumat lalu ikut dalam shalat Jumat itu, maka kewajibannya untuk shalat Dzhuhur menjadi gugur. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah seusai mengerjakan shalat Jumat itu seorang musafir boleh langsung mengerjakan shalat Ashar dengan cara dijama', sebagaimana menjama' antara shalat Dzhuhur dengan shalat Ashar? Dalam hal ini berkembang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa shalat Jumat sebagaimana shalat Dzhuhur, bisa dijama' dengan shalat Ashar. Sementara sebagian ulama yang lain, dalam hal ini mazhab Al-Hanabilah, berpendapat sebaliknya, yaitu bahwa shalat Jumat tidak bisa atau tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar. Berikut ini adalah rincian perbedaan pendapat di tengah ulama : 1. Boleh Yang berpendapat bahwa shalat Jumat boleh dijama' dengan shalat Ashar adalah Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah. Pendapat mazhab Al-Malikiyah bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi[1] dan kitab Man'u Al-Jalil[2]. Pendapat mazhab Asy-Syafi'iyah dapat kita temukan dalam kitab-kitab mazhabnya antara lain kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab[3], kitab Asna Al-Mathalib[4], dan kitab Tuhfatul Habib[5]. Kalau kita telaah secara mendalam apa yang dijadikan sebagai dasar atas pendapat mereka, maka bisa kita jabarkan menjadi beberapa catatan penting, antara lain : a. Tidak Adanya Nash Yang Melarang Jumhur ulama menyebutkan bahwa tidak ada nash dari Nabi SAW atau pun dari para shahabat beliau yang melarang shalat Jumat dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar. Tidak ada satu pun nash yang sharih tentang hal itu, meskipun juga tidak ada nash yang membolehkan. Namun menurut Jumhur, seandainya menjama' antara shalat Jum'at dan shalat Ashar itu tidak boleh, seharusnya ada kita dapat larangan itu. Hal itu mengingat bahwa setiap orang pasti tidak terhindar dari melakukan safar di hari Jumat. Perjalanan antara Mekkah dan Madinah biasa ditempuh dalam waktu seminggu, pastilah semua orang yang menempuh jarak itu akan melewati hari Jumat di dalam perjalanan. b. Ittihadul Waqti Jumhur ulama mengatakan bahwa meski shalat Jumat dan shalat Dzhuhur itu berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu ittihadul waqti (إتحاد الوقت). Maksudnya, antara kedua punya waktu pelaksanaan yang satu, yaitu sejak tergelincir (zawal) matahari hingga masuknya waktu shalat Ashar. Maka kalau shalat Dzhuhur boleh dijama' dengan Ashar, otomatis shalat Jumat yang waktunya sama dengan shalat Dzhuhur pun berarti boleh dijama' dengan shalat Ashar c. Kesamaan 'Illat Dalam pandangan Jumhur ulama, meskipun antara shalat Jumat dan shalat Dzhuhur ada perbedaan dalam hukum dan ketentuan, namun tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua ada begitu banyak persamaan dan 'illat. Menurut Jumhur ulama, salah satu hikmah dari dibolehkannya menjama' dua shalat di satu waktu adalah karena syariat Islam punya prinsip untuk memberi keringanan. Maka akan menjadi tidak konsisten apabila harus dibedakan antara shalat Jum'at dan shalat Dzhur dalam hal kebolehan untuk dikerjakan dengan cara dijama' dengan shalat Ashar. Bukankah seorang musafir boleh dan bebas memilih untuk melakukan atau tidak melakukan shalat Jum'at? Lantas mengapa kalau musafir itu memilih untuk mengerjakan shalat Jumat, keringanan yang Allah berikan kepadanya sebagai musafir harus dicabut? Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh musafir itu sehingga dia kehilangan hak untuk menjama' shalatnya? d. Kebolehan Qiyas Dengan begitu banyak terdapatnya kesamaan hukum dan illat antara shalat Jumat dan shalat Dhuhur, maka boleh saja antara keduanya dilakukan qiyas. Salah satu shahabat yang menqiyas antara shalat Dzhuhur dengan shalat Jumat adalah Anas bin Malik radhiyallahuanhu. Dan qiyas ini juga didukung oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari.[6] e. Prinsip Keringanan Pada dasarnya Allah SWT sebagai pembuat syariah telah memberikan keringanan kepada para musafir dalam menjalankan ibadah shalat dengan adanya jama' antara dua waktu shalat. Maka selama seseorang menjadi musafir, adalah merupakan ketentuan dari Allah bahwa dia berhak mendapatkan keringanan, tanpa harus dibedakan apakah dia menjama' shalat Dzhuhur dengan shalat Ashar ataukah dia menjama' shalat Jumat dengan Ashar. f. Prinsip Shalat Jama' Jumhur ulama sepakat bahwa tidak ada yang salah ketika seorang musafir menarik shalat Ashar ke waktu Dzhuhur untuk dikerjakan dengan cara dijama'. Lepas dari apakah shalat yang dikerjakan itu shalat Dzhuhur atau shalat Jumat. Sebab prinsip menjama' itu semata-mata hanya memindahkan pelaksanaan suatu shalat dari waktunya ke waktu shalat lainnya, baik sebagai jama' taqdim yang berarti shalat yang kedua dipindahkan waktu pengerjaannya ke waktu pertama, atau pun dengan cara jama' ta'khir yang berarti shalat yang seharusnya dikerjakan di waktu kedua dipindah untuk dikerjakan di waktu shalat yang pertama. Oleh karena itu, tidak ada yang salah ketika seorang musafir yang mengerjakan shalat Jumat untuk menarik shalat Ashar ke waktu pertama, dan dikerjakan langsung seusai mengerjakan shalat Jumat sebagai jama' taqdim. Namun mereka yang membolehkan dijama'nya shalat Juamt dan shalat Ashar mensyaratkan hanya bila jama' itu dilakukan dengan cara taqdim, yaitu mengerjakan shalat Jumat di waktu Dzhuhur. Sedangkan bila yang dilakukan adalah jama' ta'khir, yaitu shalat Jumat itu dikerjakan di waktu Ashar, maka mereka tidak membolehkan. 2. Tidak Boleh Sedangkan yang berpendapat bahwa shalat Jumat tidak boleh dijama' dengan shalat Ashar umumnya adalah pendapat di kalangan ulama mazhab Al-Hanabilah. Pendapat mazhab Al-Hanabilah dalam masalah ini bisa kita temukan tercantum dalam kitab-kitab mazhab tersebut antara lain kitab Kasysyaf Al-Qinna' [7] dan kitab Mathalib Ulin Nuha[8]. a. Tidak Adanya Nash Yang Membolehkan. Dalam pandangan mazhab Al-Hanabilah, tidak ditemukan nash berupa hadits atau atsar yang menyebutkan secara sharih atau tegas bahwa Rasulullah SAW atau shahabat pernah melakukan shalat Jumat lalu disambung dengan mengerjakan shalat Ashar dengan cara dimaja' antara keduanya. Nash yang sampai kepada kita terbatas hanya dibolehkannya jama' antara shalat Dzhuhur dan Ashar atau jama' antara shalat Maghrib dan Isya'. Baik keduanya dilakukan di waktu yang pertama (jama' taqdim) atau pun di waktu yang kedua (jama' ta'khir). Sehingga tanpa adanya nash yang shahih, dalam prinsip dan pandangan mazhab ini, jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar tidak boleh dilakukan. b. Tidak Ada Qiyas Dalam Masalah Ritual Ibadah Yang berkembang dalam mazhab Al-Hanabilah adalah prinsip bahwa qiyas itu tidak berlaku dalam urusan ibadah ritual. Dan menjama' shalat Jumat dengan shalat Ashar berarti melakukan qiyas antara shalat Jumat dengan shalat Dzhuhur. Maka qiyas itu tidak berlaku dan tidak sah. c. Shalat Jumat Berbeda Dengan Shalat Dzuhur Yang juga dijadikan dasar melarang adanya jama' antara shalat Jumat dan shalat Ashar adalah bahwa shalat Jumat bukan shalat Dzhuhur. Keduanya punya banyak perbedaan yang asasi. Ada banyak hukum yang berlaku dalam shalat Jumat tapi tidak berlaku dalam shalat Dzhuhur. Dan demikian juga sebaliknya, ada banyak hukum yang berlaku pada shalat Dzhuhur yang tidak berlaku pada shalat Jumat. Oleh karena itu, keduanya tidak bisa disamakan dalam hukum. Dalam pandangan mazhab ini, tidak mentang-mentang shalat Dzhuhur boleh dijama' dengan shalat Ashar, lantas shalat Jumat pun jadi boleh dijama' juga. Sebab keduanya adalah ibadah yang berbeda. Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ahmad Sarwat, Lc., MA [1] Syarah Al-Kharsyi wa Hasyiyatu Al-Adwi, jilid 2 hal. 72-73 [2] Man'u Al-Jalil, jilid 1 hal. 424-425 [3] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab, jilid 4 hal. 383 [4] Asna Al-Mathalib, jilid 1 hal. 242 [5] Tuhfatul Habib jilid 2 hal. 175 [6] Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, jilid 2 hal. 389 [7] Kasysyaf Al-Qinna', jilid 2 hal. 21 [8] Mathalib Ulin Nuha, jilid 1 hal. 755 *sumber: http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1412786208&title=bolehkah-menjamak-shalat-ashar-dengan-shalat-jumat.htm | ||
| TESTIMONI UST ARIFIN ILHAM TERHADAP HABIEB RIZIEQ Posted: 09 Oct 2014 05:22 PM PDT  "Ya akhy Arifin, bagaimana menurut antum Habib Rizq Syihab, Ketua Front Pembela Islam?" Pertanyaan antum membuat hati ana perih, seorang mu'min pantang menilai seseorang hanya dari media atau hanya "katanya katanya", cukup orang dikatakan Fasiq bila menelan bulat-bulat berita tanpa TABAYYUN (kroscek) "Bila datang berita kpd kalian dari orang fasiq (benci ALLAH & RasulNYA) maka telitilah lebih dahulu karena banyak sebelum kalian menyesal karena telah termakan berita dari orang-orang fasiq itu" (QS 49:6). Sungguh orang-orang fasiq itu suka berdusta, gosip (sekarang sudah menjadi mata pencaharian mrk, bisnis media gosip), penyebar fitnah terhadap pejuang-pejuang ISLAM. (QS 9:48). Alhamdulillah, ana sudah ke rumah beliau, besuk beliau waktu di rumah sakit, waktu di penjara, bersama beliau ngusung mayat waktu Tsunami di Aceh, Tablig Akbar bersama di Mesjid Istiqlal & Al Azhar, pawai bersama Syariat Islam & beliau adalah salah satu Dewan Syariah Majlis Azzikra & beliau adalah Doktor bidang Syariat Islam, beliau sangat rendah hati, murah senyum, istiqomah, pemaaf, tegas & berani. Tak ubahnya seorang dokter yang mengamputasi kanker tubuh pasein, memang menyakitkan, memerangi kemaksiyatan yang akan mengundang bala adzab ALLAH untuk negeri ini, itupun melalui tahapan peringatan 3x, sudah lazim di negeri ini tempat ma'siyat selalu ada beking resmi & tidak resmi, beliaupun ikhlas dengan segala fitnah sebagai resiko PENEGAK KEBENARAN, "Tegakkan kebenaran, hancurkan kebathilan, pasti kalian dibenci para durhaka itu" (QS 8:8). Itulah media fasiq yang sepotong-potong lalu mengesankan beliau negatif. Wasiat beliau untuk ana, "Ya ustadz Arifin teruslah antum menanam padi (berdakwah), & biar ana yg jaga tikusnya". Ana sangat cinta beliau (Habieb Rizieq) karena ALLAH ya akhy fillah... -Ustadz Arifin Ilham- | ||
| Hari Ini FORUM UMAT ISLAM Gelar Aksi "People Power" Menolak AHOK Posted: 09 Oct 2014 05:00 PM PDT  Ikutilah Aksi Damai Umat Islam Menolak Ahok Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh Kami mengundang para alim ulama, habaib, dan para pimpinan ormas/lembaga Islam, serta para aktivis dan pimpinan masyarakat dan seluruh umat Islam untuk bergabung bersama Forum Umat Islam (FUI) dalam AKSI DAMAI TOLAK AHOK, yang insya Allah akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal: Jumat, 10 Oktober 2014 Waktu: Pukul 13.30 WIB-selesai Tempat: Kantor DPRD DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih 18 Jakarta Pusat Aksi damai umat Islam untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD DKI soal kepemimpinan Jakarta. Insyaallah para ulama dan tokoh masyarakat perwakilan umat akan diterima oleh pimpinan DPRD. Bagi kaum Muslimin yang mengikuti aksi tersebut, harap memakai busana putih-putih atau pakaian sopan syar'i dan boleh membawa bendera serta atribut ormas masing-masing. Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh Koordinator Lapangan Ustaz Subhan HP. 0813 8546 5556 |
| You are subscribed to email updates from PIYUNGAN ONLINE To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar