Selasa, 07 Oktober 2014

PKS PIYUNGAN


PKS PIYUNGAN

Posted: 07 Oct 2014 03:00 PM PDT


Kemenangan beruntun Koalisi Merah Putih (KMP) atas Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen terus berlanjut. Dengan kemenangan di pemilihan pimpinan MPR, KMP sudah menang lima kali berturut-turut.

Rentetan kemenangan KMP di parlemen dimulai sejak (1) pengesahan Undang-undang MD3, (2) pengesahan Tata Tertib DPR, (3) pengesahan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), (4) pemilihan Pimpinan DPR, dan terbaru (5) kemenangan di pemilihan Pimpinan MPR.

Semua kemenangan KMP diraih karena jumlah mereka yang dominan di parlemen. Beberapa kali PDIP cs harus gigit jari di pemungutan suara atau walk out meninggalkan paripurna karena kalah suara.

Di pemilihan pimpinan MPR ini, PDIP cs kalah di pemungutan suara. Sempat merasa di atas angin karena berhasil menggaet PPP dan mengusung perwakilan DPD sebagai ketua, PDIP cs akhirnya kalah tipis di pemungutan suara.

PDIP, PKB, NasDem, Hanura, dan PPP yang mengusung paket A (Oesman Sapta, Ahmad Basarah, Imam Nahrawi, Patrice Rio Capella, dan Hasrul Azwar) mendapatkan 330 suara. Perolehan itu masih kalah dari paket B (Zulkifli Hasan, ‎Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta) yang diusung oleh Golkar, Gerindra, PKS, PAN, dan PD. Paket B ini meraih 347 suara. (sumber: detikcom)
Posted: 07 Oct 2014 02:41 PM PDT


Pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019 dimenangkan Koalisi Merah Putih (KMP). Lewat penghitungan voting tertutup yang baru selesai, Rabu (8/10/2014) pukul 04.30, paket Pimpinan MPR yang diajukan KMP (Paket B) menang dengan perolehan 347 suara. Sedang kubu Koalisi Indonesia Hebat yang dimotori PDIP mendapat 330 suara. Abstain 1.

Ada dua paket yang diajukan sebagai calon pimpinan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).

Paket A (diajukan oleh PDIP, PKB, Nasdem, PPP, Hanura):

- Oesman Sapta Odang (DPD - Ketua MPR)
- Ahmad Basarah (PDIP - Wakil Ketua)
- Imam Nachrowi (PKB - Wakil Ketua)
- Hasrul Azwar (PPP - Wakil Ketua)
- Rico Patrice Capella (NasDem - Wakil Ketua)

Paket B (diajukan Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PAN):
- Zulkifli Hasan (PAN - Ketua MPR)
- Mahyudin (Golkar - Wakil Ketua)
- EE Mangindaan (Demokrat - Wakil Ketua)
- Hidayat Nur Wahid (PKS - Wakil Ketua)
- Oesman Sapta Odang (DPD - Wakil Ketua)

Sejak Selasa (7/10/2014) siang MPR menggelar rapat paripurna untuk memilih 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

http://www.lesprivatkasiva.com/
Posted: 07 Oct 2014 06:27 AM PDT



Istilah "memakzulkan" sejak beberapa waktu lalu menjadi populer. Kata ini berasal dri kata serapan Bahasa Arab yang artinya menurunkan. Kita ingat, semasa Pemilu lawan politik Prabowo pernah menyebarkan issue seandainya Prabowo terpilih menjadi jadi Presiden ia akan dimakzulkan oleh pendukungnya sendiri dari partai koalisi Merah Putih (khususnya dri partai2 berbasis pendukung umat Islam seperti PAN, PKS, PPP, dan PBB) karena terkait kasus pelanggaran HAM di masa orde baru. Tujuannya agar Hatta Rajasa naik sebagai Presiden sesuai skenario tokoh "liciknya" Amien Rais.

Sekarang, ketika ternyata Jokowi terpilih sebagai Presiden dan parlemen "dikuasai" koalisi Merah Putih, dimunculkan lagi issue yang sama. Bak seorang paranormal ulung, pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima), Ray Rangkuti mengatakan Koalisi Merah Putih memiliki niat untuk memakzulkan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla. Apalagi jika pimpinan MPR berasal dari koalisi pendukung Prabowo Subianto tersebut.

Menurutnya, jika Jokowi-JK dimakzulkan, maka pasangan Probowo Subianto-Hatta Rajasa akan menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia.

Yang menarik adalah ketika ramalan "paranormal" kesiangan ini menjadi kenyataan (atau tidak menjadi kenyataan), akankah skenario memakzulkan yang yang pernah diprasangkakan kepada koalisi Merah Putih akan dijalankan lagi ?

Sehingga nanti kalau skenario pemakzulan Jokowi-JK berhasil maka yang menjadi Presiden adalah Prabowo dan wakilnya adalah Hatta Radjasa. Kemudian ketika Prabowo sudah diangkat menjadi Presiden hasil dari memakzulkan Jokowi, ia kemudian akan ganti dimakzulkan oleh partai2 Islam yg tergabung dlm koalisi Merah Putih dibawah skenario tokoh - yg sering dituduh terlicik se Indonesia oleh para lawan politik dan pembencinya -, Amien Rais. Tuduhan trhdp Prabowo tetap sama, terkait kasus pelanggaran HAM berat. Dan nanti yang dijadikan sebagai Presiden menggantikan Prabowo adalah Hatta Radjasa.

Setelah itu, entah belum tahu bagaimana skenario pemakzulan berikutnya.

Yang penting, pesannya sudah bisa kita tangkap bersama.

Pesan tidak bermoralnya adalah siapapun yang ikut dalam pemilu, menang dalam pemilihan Presiden, atau terpilih sebagai Ketua DPR dan MPR, kalau mereka berasal dri koalisi Merah Putih sah-sah saja untuk dicitrakan sbg tokoh ANTAGONIS yg terdiri dari orang2 jahat, licik, pengkhianat bangsa, dan punya skenario busuk untuk menghancurkan lawan politiknya demi kepentingan kelompoknya sendiri dengan cara salah satunya : memakzulkan lawan politiknya.

Sedangkan pesan (ber)moralnya adalah menuduh buruk terhadap kelompok lain secara terus menerus malah membuat yang menuduh tidak menjadi tampak lebih baik tapi menjadi semakin terlihat sudah kehabisan akal sehat demi untuk bisa menjatuhkan lawan politiknya. Tuduhan yang disebarkan lebih kepada prasangka dan prediksi, bukan kepada realita yang ada. (Baca Catatan berjudul Introspeksi berikut ini

Kalau kelakuan para pengamat politik dan media massa termasuk tokoh-tokoh politiknya terus-terusan seperti ini, kapan akan tercipta kedamaian di antara anak bangsa ? Tak akan selesai saling sindir di media sosial, saling mencurigai, menghujat, mengghibah, memfitnah, dan sedikit-sedikit menuduh akan memakzulkan.

Semua merasa paling benar sendiri. Semua merasa berhak untuk menebar keburukan lawan politiknya. Padahal semua memiliki kebaikan dan sekaligus keburukan masing-masing.

Dan oh iya, terus terang, saya juga risih dengan penggunaan kata MakZul, karena saya lebih senang dipanggil MasZul daripada MakZul apalagi MbakZul .......

Makzul, loooh ? (Far)

Zulkifli DM

http://www.lesprivatkasiva.com/
Posted: 07 Oct 2014 06:05 AM PDT


Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berencana membubarkan FPI (Front Pembela Islam). Rencana ini berkaitan dengan kericuhan yang terjadi saat FPI menggelar demonstrasi menentang Ahok menjadi Gubernur Jakarta menggantikan Joko Widodo.

"Prinsip saya, semua ormas yang berlaku anarkistis dan ingin mengubah undang-undang dan Pancasila harus dibubarkan," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014. Demikian dilansir Tempo.

Menanggapi ancaman Ahok, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Muchsin Alatas mempersilakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk membubarkan organisasinya. "Silakan, kalau dia memang bisa membubarkan FPI," ujarnya kepada Tempo, Senin, 6 Oktober 2014.

Muchsin mengingatkan, sebelum Ahok berhasil membubarkan FPI, justru organisasinya yang lebih dulu memakzulkan Ahok sebagai gubernur. Ia mengaku tidak terpengaruh dengan ancaman Ahok itu. Menurut dia, justru pernyataan Ahok itu menguatkan solidaritas sesama anggota FPI lainnya.

Keberadaan FPI, kata Muchsin, sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Ideologi FPI bukanlah anarkis yang ingin merusak nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

"Justru kami ini membela di jalan yang benar. Keberadaan kami dilindungi dalam undang-undang," kata Muchsin.

Sehingga, kata Muchsin, rencana Ahok untuk membubarkan FPI sama sekali tidak beralasan. "Ahok bukan negarawan yang hanya ingin membubarkan ormas karena dasar emosi saja," ujarnya.


http://www.lesprivatkasiva.com/
Posted: 07 Oct 2014 06:00 AM PDT
Bekas Wakil Ketua MPR, Hajrianto Tohari mengatakan beberapa kegagalan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen, karena para partai pendukung Jokowi-JK ini terlalu percaya diri.

"Mereka jadinya seperti menciptakan sebuah labirin sendiri, di mana pada akhirnya mereka tidak bisa menemukan jalan keluarnya sehingga membuat PDI P selalu kalah melawan KMP(Koalisi Merah Putih)," kata Hajrianto, Senin, 6 Oktober 2014.

Menurut politisi Golkar ini, kepercayaan diri yang terlalu tinggi itu bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan PDI P yang selalu menyebut orang yang tidak sejalan dengan keinginan mereka dituding tidak pro rakyat.

"Yah contohnya adalah pada masalah UU Pilkada, mereka menuduh KMP mengkhianati rakyat karena menginginkan pilkada lewat DPRD. Mereka menolak alasan KMP bahwa pemilihan lewat DPRD adalah bentuk implementasi dari sila ke 4 Pancasila. Sekarang ketika tahu dan mengalami kekalahan demi kekalahan, pada pemilihan pemimpin MPR, mereka meminta agar tidak dilakukan secara voting tapi melalui musyawarat mufakat seperti bunyi sila ke 4 Pancasila," paparnya.

Hajriyanto pun mengingatkan jika PDIP tidak ingin terus mengalami kekalahan, maka PDIP harus memperbaiki cara komunikasi politik.

"Komunikasi politik yang dilakukan, komunikasi yang sangat terbatas dan itupun dilakukan secara parsial, maksudnya komuikasi politik atau pendekatan terhadap parpol dilakukan satu-satu dan tidak pernah mengajak semuanya untuk duduk satu meja demi membahas panggilan negara. Bukan hanya mengajak PPP, PAN dan Golkar sendiri, tapi semua yang ada di KMP," tuturnya.

"Semua ini fakta yang tidak bisa dinafikan, KMP solid dan kokoh. Kalau masih menggunakan pola komunikasi yang sama yang selalu mengklaim dan menuding pihak KMP, maka KMP akan semakin solid dan PDI P justru akan mengalami kekalahan demi kekalahan ke depannya," tandasnya. (fs)

Berita terkait:

PDI P dan Jokowi, Konsisten dalam Inkonsistensi  

http://www.lesprivatkasiva.com/
Posted: 07 Oct 2014 05:30 AM PDT
Penggunaan parkir meter seperti yang diusulkan Ahok, dipastikan akan menggusur pedagang kaki lima (PKL) yang banyak berjualan di trotoar. Ahok mengatakan memang akan menertibkan para PKL tersebut.

"Nah itu harus digeser pelan-pelan, kita mesti lihat. PKL boleh dagang enggak? Boleh, saya bilang selama jumlahnya kita batasi," ujarnya  di Balai Kota, Selasa 7 Oktober 2014.

Selain itu pihaknya juga akan menertibkan oknum-oknum yang menyewakan lapak parkir kepada PKL di trotoar.

"Yang gak boleh kan orang menjual lapak parkir untuk disewain. Di Korea PKL boleh semua jualan, tapi ya kalau ditentuin lima ya lima. Kita juga akan geser dan kita akan bikin taman lagi," tutup Ahok. (fs)
Posted: 07 Oct 2014 04:59 AM PDT

Jakarta - Pimpinan KPK periode ketiga kerap melontarkan komentar soal situasi politik. Tercatat, pemilihan staf DPR dan terpilihnya Setya Novanto menjadi Ketua DPR dikomentari.

Padahal kalau KPK serius, harusnya mereka langsung melakukan kerja hukum. Mengawasi rekrutmen staf DPR dan menindaklanjuti kasus Setnov.

Pimpinan KPK Jilid II, M Jasin mengatakan, pimpinan KPK saat ini lebih baik banyak bekerja dan sedikit bicara.

"Mending diam tapi banyak nangkapin orang, tak usah komentar yang bukan domainnya," kata Jasin kepada Aktual.co, Senin (6/10).

Ia pun mengatakan, pimpinan KPK saat ini beda dengan saat dirinya menjabat. Katanya, saat dirinya menjadi pimpinan KPK, sekali mentersangkakan orang bisa sampai 30 anggota DPR.

"Lihat saja kasus cek pelelawat. Jadi tak usah komentari rekrutmen staf DPR," imbuhnya.

Dalam kode etik KPK sebenarnya tidak diatur soal ini. Dan sebenarnya tidak usah diatur. "Mestinya pimpinan KPK ngerti sendiri, sebab posisi pimpinan itu adalah orang-orang terpilih yang sudah paham berbagai fenomena," sambungnya.

Karena, kalau sedikit-sedikit diatur dalam peraturan, lama-lama sense etika bisa hilang dan mengandalkan peraturan. (sumber: aktual.co)
Posted: 07 Oct 2014 04:45 AM PDT
Partai koalisi pendukung Jokowi-JK meminta PPP tidak bermain dua kaki dalam pemilihan pemimpin MPR.

Permintaan ini disampaikan Ketua DPP PDI P Puan Maharani, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014.

Jika ingin bergabung, Puan meminta agar partai berlambang Kabah itu dapat konsisten.

"Jika PPP ingin konsisten bersama kami tunjukkan komitmennya, kita tidak bisa kedepankan main dua kaki," kata Puan.

Menurutnya, PPP telah memahami partai koalisi yang sesuai dengan visi misinya.

"Kita lihatlah, akhir-akhir ini teman-teman PPP sudah melihat mana yang sesuai dengan hati," katanya.

Sebelumnya ramai diberitakan, PPP kecewa dengan Koalisi Merah Putih karena tidak masuk dalam calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Kekecewaan PPP itu diprediksi akan membuat PPP mengalihkan dukungan kepada Koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi-JK. (fs)
Posted: 07 Oct 2014 04:00 AM PDT
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang menetapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau.

"KPK tidak pernah mengeluarkan sprindik itu, yang kedua, KPK akan mengkaji kepalsuan sprindik itu," kata Wakil Ketua Bambang Widjojanto, di Jakarta Selasa, 7 Oktober 2014.

Pada hari ini gambar salinan surat yang tampak seperti sprindik beredar di kalangan wartawan. Dalam sprindik tersebut tertulis nama empat orang yang disebut sebagai "Penyidik pada KPK" diperintahkan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai neger atau penyelenggara negara terkait dengan proses perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan PON XVIII di Riau yang diduga dilakukan oleh tersangka Setya Novanto selaku anggota DPR dengan sangkaan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam gambar itu tertulis sprindik dikeluarkan pada tanggal 25 September 2014 dengan ditandatangani oleh Bambang Widjojanto.

"Dalam situasi seperti ini, KPK akan lebih meningkatkan kewaspadaannya, bisa saja ada kelompok tertentu dengan sengaja melakukan fitnah untuk merusak kredibilitas KPK dengan mengedarkan sprindik palsu tersebut," tambah Bambang.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa format sprindik tersebut tidak sama. "Dari format saja tidak sama, sprindik KPK formatnya tidak begitu," kata Johan.

Johan pun menegaskan agar tidak menarik KPK sebagai lembaga hukum ke domain politik. "KPK adalah lembaga hukum, domain KPK adalah hukum sehingga harus dipisahkan dengan domain politik, sekali lagi harus ditegaskan siapa pun sebagai apapun asal penyelenggara negara sepanjang menemukan dua alat bukti dapat diusut KPK, sebaliknya tanpa alat bukti yang cukup tidak bisa menetapkan sebagai tersangka," tegas Johan.

Bantahan KPK ini terasa janggal. Sebelumnya, Abraham Samad dengan sangat serius menyatakan kekecewaannya terkait terpilihnya Setya Novanto sebagai ketua DPR RI.

Menurut Samad, Setya Novanto memiliki beberapa kali dimintai keterangan oleh KPK terkait kasus korupsi yang diduga melibatkan dirinya.

Pernyataan Bambang Widjojanto dan Johan Budi ini menguatkan anggapan bahwa tudingan Abraham Samad kepada Setya Novanto ngawur dan tak berdasar. (fs)
Posted: 07 Oct 2014 03:34 AM PDT
Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI P)  sudah menutup pintu bagi PPP dan Partai Demokrat. PDI P menilai saat ini waktunya sudah selesai.

"Sudah jauhlah, yang didekati semakin jauh gimana?," tandas politikus PDI P Effendi Simbolon di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2014.

Effendi menambahkan sejauh ini PDIP sudah melakukan pendekatan kepada kedua belah pihak, namun tidak ada sambutan baik dari PPP maupun Partai Demokrat.

"Pendekatan itu kan harus dua pihak, kami mendekat juga tapi kalau yang didekati menjauh, masak kami dekati terus," ujarnya.

"Jadi kami menghormati segala keputusan politik mereka, tapi menurut saya waktunya sudah lewat, game is over ," tandas Effendi.

Pernyataan ini merupakan puncak kekecewaan PDI P atas sikap partai anggota KMP yang terkesan memberi janji pada KIH.

PDI P sebetulnya tidak perlu geram pada Demokrat dan PPP atau anggota KMP yang lain. Kegagalan komunikasi itu murni kesalahan Megawati yang arogan.

Andai Megawati mau merendahkan hati dan membuka komunikasi, tentu bisa dijalin kerjasama yang baik antar KMP dan KIH. (fs)
Posted: 07 Oct 2014 03:29 AM PDT
Penolakan warga Jakarta kepada Ahok yang diwakili beberapa ormas dan elemen masyarakat lain ternyata tak semata didasari unsur RAS.

Hendy Saputra, seorang warga Jakarta mengatakan, meski dirinya keturunan China dan non muslim, ia menolak Ahok menjadi pemimpin di Jakarta.

"Duh, Ahok mah sekelas preman. Mulutnya kotor dan kalau ngomong suka nggak mikirin akibatnya. Saya sih keberatan dia jadi Gubernur Jakarta. Malu-maluin orang China", ujar Hendy yang berdagang di salah satu pusat grosir elektronik di Jakarta.

Lie Oh Kie, pria setengah baya pemilik sebuah usaha merchandise di Cengkareng juga menegaskan, bahwa penolakan warga Jakarta kepada Ahok mestinya tak perlu disikapi reaktif.

"Gak usah reaktiflah. Ahok kan orang pintar, mestinya dia introspeksi, jangan malah bikin keruh", ujar pria yang biasanya dipanggil Oki ini.

Oki menambahkan, ia mencatat Ahok dikenal karena banyak bicara kasar, mengancam, bicara tanpa fakta dan tak ada hasil kerja selama menjabat menjadi wagub Jakarta.

"Ahok? Ah dia tukang ngomong gede aja. 6 ruas tol yang dulu dia tolak, sekarang mau dibangun. Engga konsisten. Ngurusin banjir kaga becus, eh ngancam mau mecat anak buah di depan media, emang dia pikir kaya gitu keren? Ckck..", ujar Oki sambil menggelengkan kepala.

Oki menambahkan justru sikap Ahok yang memusuhi kelompok muslim di Jakarta lah yang memicu aksi penolakan, bukan sebaliknya.

"Keliru kalau Ahok bilang dia ditolak warga karena Cina dan Kristen. Kenyataannya, Ahok lah yang selama ini memicu konflik dengan kelompok Islam. Mutasi Kepsek yang beragama Islam, pembatasan pakaian muslim, dan pelarangan Qurban di ruang terbuka, menunjukkan Ahok lah yang bermasalah dengan kelompok Islam, bukan sebaliknya," tandas pria yang juga anggota Dewan Gereja ini.

FX Agung, warga Kelapa Gading Jakarta Utara menambahkan, semua yang diklaim Ahok sebagai prestasi, sebenarnya bukan prestasi, melainkan kewajibannya sebagai wagub Jakarta.

"Warga di sekitar Waduk Pluit diusir, direlokasi, itu gak hebat, Bro.. Kita semua tahu sekarang apa tujuan warga direlokasi. Semata-mata karena akan pembangunan Baywalk Pluit", tegas Agung.

Seolah sepakat dengan Agung, Manda, seorang warga Kelapa Gading juga menambahkan, saat relokasi warga waduk Pluit, ada gerakan di media sosial untuk mendukung kebijakan pemprov DKI.

"Iya, ada banyak aktivis dadakan yang dukung Ahok dan Jokowi nggusur warganya sendiri. Lucunya, aktivis-aktivis itu bukan warga DKI dan berasal dari LSM yang 'jualan hak asasi'. Kalau beneran aktivis HAM, kenapa diam waktu Baywalk Pluit dibuka?", ujar dokter muda ini.

Lebih lanjut Manda mengatakan, sebaiknya Ahok jaga mulut dan tunjukkan kerja saja.

"Tak usah banyak mulut lah. Kerja aja yang bener", tandas Manda. (fs)

Berita terkait:

 INILAH ALASAN MAYORITAS WARGA DKI KHUSUSNYA UMAT ISLAM MENOLAK AHOK


Posted: 07 Oct 2014 02:23 AM PDT

JAKARTA – Pengamat politik, Heri Budianto, mengabarkan ada sebuah kabar bahwa PPP mendapat jatah kursi menteri kabinet Jokowi-JK.

Jika hal ini terjadi maka tidak heran bila kemudian partai berlambang kabah ini mendukung pimpinan MPR yang diusung kubu Jokowi.

"Kami dengar, PPP dapat jatah menteri dari Jokowi," imbuh Heri, dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV swasta, di Jakarta, Selasa (7/10). Demikian dilansir ROL.

Menurutnya, PPP sempat memanas, karena dikabarkan tidak mendapat jatah pimpinan MPR dari koalisi merah putih (KMP). Hal ini memunculkan gejolak di tubuh internal KMP. PPP mengusung kader sekaligus seniornya, Hasrul Azwar, untuk menjadi pimpinan MPR.

Anggota Fraksi PPP DPR, Efiardi Azhar, memaparkan pihaknya memang tetap mengusung Hasrul Azwar untuk menjadi pimpinan MPR. Selain itu, pihaknya membantah bila bergabung dengan kubu Jokowi.

"Sesepuh kami, KH Maimoen Zubair, menyatakan kita harus tetap di KMP. Kalau ada beda pendapat maka harus disampaikan dengan santun," imbuhnya.

Efiardi memaparkan PPP dari dulu sudah sangat solid mendukung KMP. Bahkan, jelasnya, tergolong partai pertama yang mendukung koalisi ini dengan mengusung Prabowo sebagai capres. Setiap saat selalu bersama-sama.
Posted: 07 Oct 2014 02:06 AM PDT

Jakarta - Bentrokan antara Front Pembela Islam (FPI) dan pihak kepolisian yang berlangsung beberapa waktu lalu di Gedung Balaikota DKI Jakarta dinilai ada unsur kesengajaan.

Ketua FPI Habib Muhsin Al-Athas mengatakan ada peran Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Thahaja Purnama alias Ahok dalam bentrokan tersebut.

"Memang saya lihat ada kesengajaan untuk dibenturkan. Jangan-jangan dibenturkan tuh Ahok yang membenturkan," katanya di Jakarta, Selasa (7/10).

Dia mengatakan selain itu, pihak kepolisian juga sengaja memancing bentrokan tersebut, Habib Muhsin mengaku memiliki cukup bukti berupa foto-foto yang menunjukkan fakta-fakta di lapangan. "Di foto-foto tersebut terlihat ada prosedur tetap (protap) yang dilanggar oleh pihak kepolisian sehingga memancing para anggota FPI sehingga terjadi bentrokan,"ungkapnya.

Dia menjelaskan, seharusnya dalam menghadapi demonstrasi atau ketika satu institusi mau didemo, pintu gerbang institusi tersebut biasanya akan dikunci dengan gembok. Namun, kata Muhsin, dalam demo beberapa waktu lalu, pintu gerbang Gedung Balaikota justru seakan sengaja dibuka oleh polisi untuk memancing oknum dari FPI masuk ke Gedung Balaikota. "Seakan-akan memanggil untuk masuk, begitu masuk diserang dari belakang," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, terjadi bentrokan antara oknum dari massa FPI dengan polisi dalam demonstrasi menolak pelantikan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Lima belas orang terluka dalam kejadian tersebut. Polisi kini telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka, termasuk diantaranya Novel Bamukmin yang kini masih buron. (sumber: dakwatuna)
Posted: 07 Oct 2014 01:54 AM PDT

JAKARTA – PPP dikabarkan tidak mendapat jatah pimpinan MPR. Hal ini membuat partai berlambang kabah itu kecewa sehingga mengancam akan keluar dari koalisi merah putih (KMP).

Wasekjen PPP, Saifullah Tamliha, sudah mengutarakan bahwa eksistensi PPP di KMP hanya tersisa 60 persen jika pihaknya tidak mendapat alokasi kursi kepemimpinan di MPR.

Pengamat Politik, Heri Budianto, menyatakan ada alasan dibalik PPP tidak mendapatkan jatah pimpinan MPR. Dinamika internal PPP yang belakangan ini bergejolak menjadi salah satu alasannya.

Pada awalnya PPP mendukung Prabowo. Kemudian dipertengahan jalan, ada gejolak muncul yang dimotori waketum PPP, Emron Pangkapi dan Suharso Monoarfa. Hal ini membuat kehadiran PPP semakin melemah di mata partai politik lain.

"Kalau misalkan PPP berganti kepemimpinan, nantinya berganti pula arah politiknya," imbuh Heri, dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV swasta, Selasa (7/10). Demikian dilansir ROL.

Hal ini menurutnya akan membuat situasi politik berubah. KMP dinilainya tidak ingin hal ini terjadi.

Sebagaimana diketahui, kondisi internal di tubuh PPP masih goncang. Perebutan kekuasaan masih terjadi dan diduga ada pihak eksternal yang ikut bermain untuk kepentingannya. (Baca: "PPP DIACAK-ACAK KUBU JOKOWI?" Membaca Skenario).
Posted: 07 Oct 2014 01:40 AM PDT

Hampir sepekan anggota DPR/ MPR RI yang baru sudah dilantik. Dinamika utama di parlemen adalah pemilihan pimpinan DPR RI yang sudah selesai dan dilantik sementara Pimpinan MPR RI sedang berjalan.

DR. Sukamta, Anggota DPR RI 2014-2019, Selasa (7/10/2014) di Jakarta menyatakan, "Ada hal penting yang perlu juga dipahami oleh masyarakat, yakni terkait dengan konstelasi eksekutif dan legislatif yang dimulai dari perasaan kurangnya power yang dimiliki dan kemudian ditindaklanjuti dengan upaya-upaya konkrit dari kedua lembaga pemerintahan ini. Pernyataan Pak Jokowi akan memperkuat sistem Presidensial tempo hari jelas menandakan keinginan beliau untuk memperkuat lembaga eksekutif. Pernyataan ini terlontar sebelum UU MD3 disahkan di DPR. Bagaimana peluang terlaksananya keinginan ini? Tentu ini menarik dikaji setelah disahkannya UU MD3 yang spiritnya adalah memperkuat lembaga legislatif yang mencakup MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungannya nanti ketika legislatif dan eksekutif masing-masing ingin memperkuat diri?"

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menjelaskan bahwa pernyataan Jokowi yang ingin memperkuat presidensial di atas seolah langsung termentahkan dengan disahkannya UU MD3. Spirit UU MD3 ini adalah memperkuat lembaga legislatif dalam fungsinya sebagai checks and balances eksekutif yang meliputi fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Salah satu kuatnya wewenang DPR tercantum dalam UU MD3 Pasal 74 ayat (1), (2) dan (6). Di sini jelas terlihat bagaimana powerfullnya DPR selaku lembaga legislatif yang dapat memberikan rekomendasi yang wajib dijalankan oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan penduduk dengan konsekuensi sanksi bagi yang tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

Anggota DPR RI dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini menambahkan, "Pada sisi lain, Paripurna DPR RI baru saja memilih paket pimpinan DPR RI yang diketuai oleh Setya Novanto dengan 4 orang wakil yang kesemuanya berasal dari Koalisi Merah Putih. Konstelasi ini, bisa jadi  akan menyulitkan Kabinet Jokowi nantinya untuk bergerak secara leluasa. Tentu sangat tergantung kepada manajemen komunikasi dan koordinasi Presiden baru nantinya, karena situasi dan polanya memang berbeda dengan pemerintahan SBY di mana  DPR mampu "dijinakkannya" meskipun ada fraksi anggota koalisi seperti PKS yang beberapa kali mengambil sikap berbeda dengan koalisi pendukung SBY serta ada PDIP dan Gerindra yang menjadi oposisi."

Sukamta juga menambahkan bahwa pernyataan Jokowi ingin memperkuat sistem Presidensial di atas, terbentur dengan realitas politik yang ada. Jokowi musti berpikir 1000 kali karena selain legislasi pusat telah dikuasai oleh Koalisi Merah Putih dengan terpilihnya paket pimpinan DPR dari Koalisi Merah Putih, juga telah disahkannya UU MD3 yang memperkuat DPR. Tapi ternyata Koalisi Merah Putih tidak saja menguasai DPR, melalui UU Pilkada yang baru disahkan Koalisi Merah Putih juga berpotensi besar untuk menguasai eksekutif pada tingkat lokal (provinsi). Jika Pak Jokowi tidak berhasil menjinakkan Koalisi Merah Putih, maka dengan perangkat UU MD3 dan UU Pilkada, Koalisi Merah Putih bisa "melemahkan" presiden secara konstitusional. Bayangkan saja, dengan legitimasi UU MD3 Pasal 74 di atas, DPR dapat "memerintahkan" pejabat negara. Meskipun tidak dirinci sanksinya seperti apa untuk yang "mbalelo", namun hal ini cukup mampu mengganggu roda pemerintahan eksekutif nantinya.

"Dengan kondisi seperti itu, posisi eksekutif nanti akan sangat lemah. Pembahasan-pembahasan RAPBN dalam RKAKL antara DPR (legislatif) dengan pemerintah (eksekutif) diprediksi berlangsung alot karena banyak program usulan pemerintah yang akan sangat dikritisi. Koalisi Merah Putih akan mampu memainkan legislasi pusat-daerah dan eksekutif di daerah. Wacana Jokowi untuk melakukan "politik anggaran" kepada pemerintah daerah yang bandel juga tidak akan berjalan mulus, sebab untuk melakukannya seorang Presiden, melalui kementeriannya, harus bermufakat dengan Badan Anggaran DPR RI," tambahnya.

Sukamta menegaskan, "Koalisi Merah Putih dengan "kekuasaannya" tadi memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam lingkup legislatif. Kita harapkan keberpihakan Koalisi Merah Putih di legislatif terhadap kemajuan rakyat dan bangsa harus dipertahankan. Dalam UU MD3 Pasal 69 ayat (2) disebutkan bahwa DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Artinya, DPR dalam melaksanakan fungsinya nanti harus merepresentasikan suara rakyat."

"Tapi segala kemungkinan bisa saja terjadi, karena politik itu unpredictable. Apalagi Jokowi memiliki gaya politik yang agak unik yang bisa saja membalikkan keadaan. Jokowi dengan partai politik pendukungnya berusaha melibatkan kampus dan masyarakat untuk memberikan tekanan kepada Koalisi Merah Putih. Gerakan ekstra parlementer ini boleh jadi akan digerakkan ketika kekuatan pendukung Presiden  di Parlemen tidak cukup kuat. Mudah- mudahan ini tidak menjadikan suasana menjadi ribut pada masa yang akan datang. Besar harapan nantinya yang terjadi bukan adu otot antara Presiden dan DPR tetapi checks and balances yang dinamis tetapi tetap bermuara untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat terbanyak di negeri tercinta ini," harapnya.
Posted: 07 Oct 2014 12:15 AM PDT
Seorang warga negara Indonesia dibunuh dan dimutilasi oleh kekasihnya di Brisbane, Australia.

Informasi ini diterima dari Direktur Informasi Kementerian Luar Negeri Sofia Sudharma di Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

WNI atas nama mentara Mayang Prasetyo pada Sabtu, 4 Oktober 2014 ditemukan telah terbunuh, termutilasi dan direbus oleh kekasihnya, Markus Peter Volke warga Australia di apartemen mereka di Teneriffe,Brisbane, Queensland.

Pelaku ketika akan ditangkap polisi melarikan diri kemudian bunuh diri sekitar 100 meter dari TKP dekat tong sampah.

Pelaku dan korban sama-sama bekerja sebagai Chef di kapal pesiar. Korban berasal dari Melbourne dan baru pindah sementara ke Brisbane sekitar 6 bulan lalu.

KJRI sedang berkoordinasi dengan Polisi Brisbane yang sedang melakukan investigasi, namun hasilnya belum final. KJRI Sydney juga sedang berkoordinasi dengan KJRI Melbourne tentang detail informasi mengenai pembuhuhan Mayang Prasetyo.

Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Tatang Razak mengatakan ia sudah mendapat kabar dari Kedutaan Besar Indonesia di Canberra mengenai hal ini.

"Saya sudah diberitahu oleh KBRI Canberra dan sekarang sedang dalam penanganan," kata Tatang. (fs)
Posted: 06 Oct 2014 11:30 PM PDT
Partai Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan diri sudah final di DPR dan MPR dan memperlebar kursi komisi-komisi di DPR RI bagi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri PDIP, PKB, Nasdem dan Hanura.

Menurut politisi PDIP Effendy Simbolon, informasi itu diutarakan Ketua DPR sekaligus politisi Partai Golkar Setya Novanto kepada dirinya dalam pertemuan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014, malam.

"Pak Setya Novanto bilang bahwa mereka (Koalisi Merah Putih) sudah final di DPR dan MPR. Tinggal ruang komisi diperlebar," beber Effendy di Jakarta, Senin malam.

Effendy mengatakan lembaga legislatif bukan ajang pembagian kue-kue kekuasaan. Pembagian kue kekuasaan menurutnya hanya semakin membuat publik tidak simpati terhadap partai politik.

Partai Koalisi Indonesia Hebat sendiri menurut Effendy, telah mengusulkan agar Ketua MPR berasal dari unsur DPD. Sisanya empat Wakil Ketua MPR dibagi rata kepada dua koalisi.

"Kami usulkan Ketua MPR dari unsur DPD. Lalu untuk Wakil Ketua MPR kami tawarkan formasi dua untuk koalisi Jokowi, dan dua untuk koalisi Prabowo," kata Effendy

Dia mengatakan hal itu merupakan ikhtiar terakhir Koalisi Indonesia Hebat. Jika usulan itu tidak terpenuhi, maka Effendy menegaskan bahwa PDIP enggan "mengemis" kepada Koalisi Merah Putih.

"Kalau musyawarah tidak bisa ditempuh kita hormati..", ujar Effendy.

Pernyataan Effendy tadi justru memperjelas menunjukkan bahwa PDI P dan KIH berupaya menjadikan legislatif sebagai ajang 'bagi-bagi kue' kekuasaan. (fs)
Posted: 06 Oct 2014 10:45 PM PDT
Kubu Jokowi atau Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu Prabowo atau Koalisi Merah Putih (KMP) mengadakan pertemuan di Hotel Mulia, Jakarta, Senin, 6 Oktober 2014.

Agenda awal hanya rapat antar petinggi elite KMP, tapi beberapa politisi KIH berdatangan. Dari KIH tampak Ketua DPP PDIP Effendy Simbolon, Ketua DPP Hanura Syarifuddin Sudding, dan Ketua Umum PKPI Sutiyoso.

Ketika ditanya mengenai pertemuan tersebut, Effendy menyebut pertemuannya dengan politisi partai Koalisi Merah Putih itu tidak disengaja.

Effendy mengaku tengah menghadiri undangan pernikahan di hotel Mulia.

"Saya habis menghadiri pernikahan seseorang. Tadi ada ibu Megawati juga kok. Cuma saya kebetulan bertemu mereka (politisi partai Koalisi Merah Putih)," ujar Effendy.

Effendy pun menampik tudingan bahwa pertemuan tersebut untuk berkoordinasi mengenai pemilihan ketua MPR yang akan dilaksanakan pagi ini.

Berkebalikan dengan pernyataan Effendy, Syarifuddin Sudding, politisi Partai Hanura, anggota KIH menyatakan, KIH memang sedang melakukan koordinasi.

Sudding mengungkapkan pertemuan kedua kubu ini membahas pemilihan ketua MPR yang akan dilakukan Selasa 7 Oktober besok.

"Ya ini hanya melakukan koordinasi," tuturnya.

Sementara Dari KMP yang hadir adalah politisi Gerindra Rachel Maryam, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wasekjen PPP Ahmad Yani, Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah, Bendahara Umum Golkar Setya Novanto, dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

Menurut Rachel, dalam pertemuan yang dipimpin langsung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu dibicarakan pembagian kursi pimpinan MPR. Kata dia, hingga saat ini, segala opsi masih terbuka.

"Tawaran Koalisi Indonesia Hebat, mengenai dua pemimpin dari Koalisi Indonesia Hebat dan dua dari Koalisi Merah Putih mungkin saja, yang jelas asas musyawarah mufakat sudah terjadi, sekarang tahap penjajakan," ujar Rachel.

"Situasi politik kan cair dan dinamis, dalam setiap detik dan menit berubah. Kalau saya bicara sekarang terlalu prematur," imbuh politisi yang juga dikenal sebagai artis tersebut.

Senada dengan Rachel, politisi Gerindra Ahmad Muzani menyatakan dalam pertemuan itu dilakukan konsolidasi terkait pemilihan pemimpin MPR RI.

Pertemuan tersebut dihadiri politisi KIH seperti  Effendy Simbolon dari PDIP, Syariffudin Suding dari Hanura, serta Sutiyoso dari PKPI.

Pertemuan antar dua kubu yang bertarung di parlemen sebenarnya wajar-wajar saja. Jadi, sebenarnya PDI P tak harus berbohong dengan mengaku pertemuan tersebut tak disengaja. (fs)
Posted: 06 Oct 2014 10:16 PM PDT
Politisi PDIP Effendy Simbolon meminta Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Joko Widodo, untuk membuktikan tidak ada permusuhan di antara kedua kubu pasca Pilpres.

"Tadi ketemu Pak Prabowo, dia langsung merangkul saya dan bilang kalau kita tidak bermusuhan. Menurut saya kalau tidak bermusuhan ya kasih selamat dong ke Pak Jokowi karena terpilih (jadi Presiden)," ujar Effendy Simbolon.

Selama ini, suasana di kedua kubu memang memanas. PDI P menganggap, Koalisi Merah Putih yang dimotori Gerindra, tak legowo dengan keputusan MK yang menetapkan Jokowi sebagai Presiden. Sikap itu ditunjukkan dengan 'membantai' kubu PDI P di setiap momentum Paripurna.

Sementara menurut Gerindra, sikap yang dimunculkan Gerindra dan koalisinya, Koalisi Merah Putih (KMP), murni ingin mensejahterakan rakyat dan tak ada itikad ingin bermusuhan dengan lawan politik di Koalisi Indonesia Hebat.

Pengamat politik pun menilai, pertarungan KMP dan KIH justru berdampak positif bagi rakyat. KMP menjadi kontrol sosial yang baik atas kebijakan yang dimunculkan oleh kubu Jokowi.

Posisi KMP sebagai representasi rakyat, bukan sekelompok elite politik seperti tudingan KIH, tentu berhak melakukan check and balance kepada kubu Jokowi.

"Kalau KMP ingin berjuang menguasai legislatif, ini dinamika yang menguntungkan bagi rakyat, karena akan terjadi check and balancing di antara mereka (Jokowi - KMP)", ujar Emrus Sihombing, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan.

Bila demikian, anggapan PDI P bahwa KMP bermusuhan dengan KIH adalah tidak tepat. Oleh karenanya, PDI P tak perlu memaksa Prabowo untuk mengucapkan selamat kepada Jokowi. (fs)
Posted: 06 Oct 2014 09:34 PM PDT

Pemilihan Pimpinan MPR, PDIP: Sepanjang Sejarah Tak Pernah Ada Voting

Jakarta - PDIP yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Hebat berharap ruang musyawarah untuk pemilihan pimpinan MPR tetap dibuka. PDIP mengingatkan tidak pernah ada dalam sejarah ada pimpinan MPR dipilih melalui voting.

"Yang jelas tentunya kita berharap karena ini lembaga MPR harusnya ada ruang untuk musyawarah," ujar anggota Fraksi PDIP, Pramono Anung di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2014).

Jika nantinya ruang musyawarah ditutup, maka koalisi Indonesia Hebat telah menyiapkan beberapa alternatif. Sayangnya, Pramono enggan menyebutkan alternatif tersebut.

"Maka alternatif pertama ada ruang musyawarah. Di MPR selama ini belum ada pemungutan suara," terangnya.

Pihak Koalisi Merah Putih disebut telah menyiapkan paket pimpinan MPR di mana PD akan memimpin lembaga tertinggi negara tersebut.

(sumber: http://news.detik.com/read/2014/10/05/143726/2710081/10/pemilihan-pimpinan-mpr-pdip-sepanjang-sejarah-tak-pernah-ada-voting)

***

PDIP sepertinya sudah amnesia (hilang ingatan) akut. Pada tahun 2004 pemilihan Pimpinan MPR periode 2004-2009 dilakukan melalui mekanisme VOTING. Hidayat Nur Wahid akhirnya terpilih dengan selisih cuma 2 suara melawan Sucipto dari PDIP.

Menang Tipis, Hidayat Nurwahid Terpilih Sebagai Ketua MPR 

Penghitungan suara pemilihan ketua MPR benar-benar membuat deg-degan. Hanya selisih dua suara, Hidayat Nurwahid dipastikan sebagai ketua MPR 2004-2009. Hidayat mengalahkan Sutjipto yang diusulkan oleh Koalisi Kebangsaan.

Kepastian kemenangan Hidayat Nurwahid ini diketahui setelah perolehan suara dijumlah sekitar pukul 15.25 WIB, Rabu (6/10/2004) dalam sidang paripurna di gedung DPR/MPR, Jakarta.

Hasilnya, paket B mendulang suara lebih banyak dibanding suara paket A. Paket A adalah paket yang terdiri dari Sutjipto (FPDIP) sebagai ketua MPR dan Theo L Sambuaga (FPG), Sarwono Kusumaatmadja (DPD), dan Aida Ismeth (DPD) sebagai calon wakil ketua MPR. Paket ini diajukan oleh fraksi yang tergabung dalam Koalisi Kebangsaan.

Sedangkan paket B terdiri dari Hidayat Nurwahid (FPKS) sebagai ketua MPR dan AM Fatwa (FPAN), Aksa Mahmud (DPD), dan Mooryati Soedibyo (DPD) sebagai wakil ketua MPR. Paket ini diajukan oleh FPKS, FPD, FPAN, FKB, FPP, dan FBPD. Berdasarkan hasil penghitungan suara, paket A memperoleh 324 suara dan paket B mendapat suara 326. Hanya selisih dua suara.

(Sumber: http://news.detik.com/read/2004/10/06/154150/219933/10/menang-tipis-hidayat-nurwahid-terpilih-sebagai-ketua-mpr)




Posted: 06 Oct 2014 09:21 PM PDT

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan acara Penganugerahan Penghargaan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Provinsi, Kabupaten dan Kota Terbaik Tahun 2014

Acara ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada beberapa provinsi, kabupaten dan kota terbaik dalam PTSP di bidang penanaman modal guna menambah investasi dan meningkatkan perekonomian.

Dalam sambutannya, Kepala BPKM Mahendra Siregar menilai, dalam konteks reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PAN-RB) Eko Prasojo, dalam meningkatkan investasi, tidak saja dilihat dari aspek yang beratnya saja, namun juga bisa dari aspek yang ringan.

"Ini acara tepat mulai pukul 09.00 WIB. Ini juga sebagai reformasi birokrasi. Bukan hanya dari grand skenario, tapi mulai dari tepat waktu," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (7/10/2014) seperti dilansir Okezone.

Apalagi kata Mahendra, di Kota Jakarta ini selalu bebas dari kesalahan jika terjadi kemacetan. Menurutnya, lalu lintas selalu menjadi kambing hitam dari terlambatnya suatu pertemuan.

"Di Jakarta ini bebas dari kesalahan jika terjadi macet. Lalu lintas ini jadi kambing hitam di RI, paling besar di Jakarta," jelasnya. (pm)
Posted: 06 Oct 2014 08:47 PM PDT

Wacana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengajukan unsur DPD RI sebagai Ketua MPR RI dianggap solusi untuk menghindari ketegangan seperti saat pemilihan pimpinan DPR RI pekan lalu. Namun, DPD diminta punya posisi tawar agar usul melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk penguatan wewenang DPD yang setara dengan DPR juga didukung oleh partai politik di DPR.

Demikian disampaikan Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta, Fahira Idris seperti dilansir RMOL sesaat lalu, Selasa (6/10).

"Parpol-parpol itu jangan hanya memperhitungkan DPD saat dibutuhkan saja. Selama ini, usul DPD untuk melakukan amandemen terbatas UUD 1945 untuk penguatan DPD selalu dimentahkan oleh DPR yang merupakan representasi dari parpol. Saya berharap parpol juga mendukung penguatan DPD," ujar Fahira.

Ia mengatakan, penguatan DPD adalah keharusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di negara lain yang menganut sistem bikameral, senat diberi kewenangan yang besar untuk mengimbangi peran dan posisi DPR. Semua ini bertujuan agar mekanisme checks and balances dapat berjalan relatif seimbang antara DPR dan DPD. Setidaknya, lanjut Fahira, DPD diberi kewenangan meneliti ulang setiap RUU yang diajukan DPR, diberi hak yang sama dalam mengajukan RUU dan ikut mengawasi pemerintahan.

"Kami ini dipilih langsung rakyat di provinsi kami masing-masing. Mereka (rakyat) berharap banyak dari kami agar aspirasi mereka jadi sebuah kebijakan. Tetapi kalau konstitusi tidak memberi kami kewenangan mewujudkan itu, ini artinya ada yang salah. Saya curiga, parpol-parpol yang ada di DPR, takut kalau ada lembaga yang mengimbangi mereka," tukas Fahira.

Menurut Fahira, idealnya, DPD difungsikan sebagai checks and balances DPR. Selama ini, tambahnya, DPR tidak pernah berhasil menyelesaikan setiap RUU menjadi UU yang sudah mereka susun di prolegnas. Belum lagi jika melihat banyaknya UU produk DPR yang di judical review ke MK.

"Ini artinya, DPR perlu checks and balances, dan fungsi itu ada di DPD," jelas Fahira yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan ini.  (pm)
Posted: 06 Oct 2014 08:34 PM PDT


Jakarta - Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menampik pihaknya mengeluarkan surat penyidikan atas nama Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus PON Riau.

"Setahu saya KPK tidak pernah keluarkan sprindik seperti itu," kata Bambang lewat pesan singkat, Selasa (7/10/2014). Demikian dilansir inilah.com.

Beredar kabar Ketua DPR Setya Novanto dijadikan tersangka di KPK terkait kasus PON Riau. Setya seperti dituliskan dalam sprindik itu diduga telah menerima hadiah atau janji.

Politikus Golkar itu dikenakan dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Masih dalam sprindik itu, disebutkan bila penyidik yang menangani adalah Endang Tarsa, Bambag Sukoco, Heri muryanto, dan Salmah.

Untuk komisioner, ditandatangani oleh Bambang Widjojanto selaku Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan. Adapun Sprindik itu dikeluarkan 25 September 2014.

Mencuatnya nama politisi Golkar terlibat kasus ini karena kesaksian dari mantan Kadispora Lukman Abbas. Dimana dalam pengakuannya Lukman mengaku pernah memberikan uang pelicin senilai Rp 9 miliar terkait permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp290 miliar.

Setya membantah tudingan itu. Ia mengaku tidak pernah mengenal Lukman yang belakangan diketahui merupakan staf Gubernur Riau Rusli Zainal. "Saya tidak kenal Lukman Abbas," kata Setya saat dihubungi INILAH.COM, Jumat (3/8/2012). [rok/inilah]
Posted: 06 Oct 2014 08:15 PM PDT

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku legowo kendati partainya tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan MPR. Kata dia, bukanlah jabatan yang diutamakan melainkan kepentingan bangsa dan negara.

"Gerindra utamakan kepentingan bangsa negara dan Pancasila. Jabatan tidak penting, dari segi prestise iya," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014) seperti dilansir Okezone.

Namun, lanjut Prabowo dari segi esensi perwakilan atau demokrasi parlemen, anggota legislatif memiliki hak yang sama. Oleh karenanya, Gerindra tidak mempersoalkan kendati tidak mendapat jatah pimpinan MPR.

"Kita legowo tidak ada masalah. KMP pertahanan terakhir Pancasila," tuturnya.

Hari ini merupakan pemilihan pimpinan MPR. Gerindra memang tidak masuk dalam paket pimpinan yang diajukan Koalisi Merah Putih, sementara yang ditenggarai masuk paket pimpinan yakni Golkar, PKS, PAN, dan Demokrat.(pm)
Posted: 06 Oct 2014 08:06 PM PDT


"TOL(OL) LAUT JOKOWI"

Oleh: Dr. Y. Paonganan
(Direktur Indonesia Maritime Institute, Pakar maritim Indonesia)

sy akan ulas dikit ttg TOLol Laut ala jokowi, meski ini tak pantas sy ulas tp utk pencerahan bolehlah...:))

1. kata TOL itu sgt identik dengan jalan tol di kota2 (daratan) artinya jalan bebas hambatan kebanyakan berbayar....

2. penggunaan kata TOL utk transporrtasi laut itu menandakan si pencetus ide adalah pemikir darat yg coba ke laut..mungkin ga tau renang tuh

3. kalau ide TOLol Laut itu maksudnya transportasis laut bebas hambatan, bukankah kapal2 yg berlayar selama ini di lautan bebas hambatan?

4. TOlol Laut yg dicetuskan si jokowi adalah mengadakan kapal2 raksasa utk melayani pelayaran logistik Barat-Timur NKRI PP

5. maksudnya adalah utk mengefisienkan biaya logistik agar harga barang di Timur dan Barat seragam...#ideTOLol

6. pertaanyaan mendasar, apa yg sebabkan harga barang di Timur dan Barat berbeda...? lalu apaa solusinya..? harusnya ini dulu yg dijawab.!

7. yang membuat harga barang di Timur mahal krn biaya angkut kapal kesana tinggi, apakah TOLol Laut bisa menekan biaya angkut..? TOLOL..!

8. lalu mengapa biaya angkut logisktik dari Jkt/Sby-Papua mahal..? apakah krn kapal yg skr kecil2 lalu butuh kapal raksasa..?? TOLOL..!

9. jawaban: jarak jkt-papu itu ribuan km, butuh cost operasional kapal yg besar utk bisa sampai ke sana, tentu berdampak pada biaya angkut

10. biaya angkut jadi berlipat karena kapal yg kembali dari papua kebanyakan kosong, kalopun ada muatan itu pisang atau sagu..:)

11. sehingga pemilik kapal krn tdk akan mau merugi, melipat gandakan biaya angkut logistik, krn kapal balik dari sana dihitung kosong.

12. otomatis pemilih barang akan menaikkan harga barang itu di papua dan sekitarnya krn memperhitungkan biaya angkut yg mahal itu..

13. tekan biaya logistik solusinya bkn dgn mengganti kapal2 kecil dgn kapal2 raksasa, itu malah mkn membebani krn cost opersional berlipat

14. kalau jokowi adakahn kapal2 raksasa itu pake APBN atau swasta, lalu siapa yg subsidi biaya operasional kapal yg kembali kosong itu..?

15. jadi TOLol Laut itu menurutku adalaah ide asal nyeplak tanpa paham permasalahan dan solusinya...#TOLOL

15b. pertanyaan yg muncul kemudian, lalu baagaimana mengefisienkan biaya logistik di NKRI...? jawaban sy: Pahami NKRI sbg negara kepulauan!!

16. setelah itu bangun sentra2 industri dan pusat2 ekonomi merata se NKRI, ototmatis angkutan logisitik akan balance, biaya akan turun

itu sedikit ulasan sy ttg ide TOLol Laut si jokowi yg asal ngomong..jadi ingat banjir jakarta yg tak beres2 nih...:))

*dari kultwit @ypaonganan (Selasa, 7/10/2014)
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)